ALL CATEGORY
Jawa Barat Menggebrak Lagi Tolak Islamophobia
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Keagamaan SETELAH hari Jum\'at tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Ormas Islam bergerak menggeruduk DPRD Jawa Barat dan berunjuk rasa di depan Gedung Sate dan di depan Gedung Merdeka Jl. Asia Afrika yang bertema melawan Islamophobia, maka pada hari ahad 31 Juli sejumlah Ormas Islam kembali berunjuk rasa. Momentum nya bersamaan dengan tabligh Akbar peringatan tahun baru 1444 Hijriyah. Bertempat di stadion Indoors Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Acara yang dikoordinasi oleh Syarikat Islam (SI) itu berjalan lancar. Dihadiri oleh ribuan peserta yang memenuhi seluruh ruang stadion. Ormas Islam melakukan Deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamophobia (GNAI) Jawa Barat. Para tokoh baik Ketua Ormas maupun ulama dan aktivis Islam bersama para jamaah menggelorakan semangat untuk melawan berbagai bentuk Islamophobia di Indonesia. Tabligh Akbar oleh dua ulama dan tokoh umat yaitu DR Hamdan Zulfa SH MH dan KH Athian Ali Da\'i, MA mengingatkan bahwa perilaku Islamophobia bukan saja bertentangan dengan agama Islam tetapi juga melanggar Konstitusi dan ideologi Negara Pancasila. Karenanya Islamophobia wajib untuk dilawan dan dihapuskan. Keduanya setuju UU Anti Islamophobia harus segera dibuat. Deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamophobia dibacakan oleh Presidium DR Feri Juliantono, SE Ak MSi diikuti oleh ulama, tokoh dan pimpinan Ormas Islam. Ribuan peserta yang memadati stadion turut menyimak dan menggemakan takbir membangun semangat bersama untuk berjuang melawan Islamophobia. Deklarasi PBB tentang hari dunia melawan Islamophobia menjadi acuan dan dasar gerakan. Orasi para Ketua dan Pimpinan Ormas Islam Jawa Barat menghangatkan situasi dan membulatkan tekad untuk menggelindingkan terus gerakan melawan Islamophobia. Ada DR KH Nandang Koswara MPd, Prof DR Badru zaman Yunus, KH Hari Maksum, MH dan tokoh lainnya. Pimpinan Ormas mendukung lima butir Deklarasi Gerakan yaitu siap memperingati setiap tahun pada 15 Maret sebagai hari perlawanan Islamophobia, mengimbau Pemerintah untuk tidak menjadikan Islam sebagai masalah atau lawan, hentikan stigmarisasi radikal dan intoleran untuk umat Islam, tidak mengarahkan narasi moderasi kepada liberalisasi, sekularisasi, dan pengambangan nilai, serta mendesak terbitnya UU Anti Islamophobia. Gebyar Tabligh Akbar dan Deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamophobia Jawa Barat ini dinilai luar biasa sambutannya. Momentum perjuangan untuk menjadikankan tahun 1444 Hijriyah sebagai tahun kebangkitan umat Islam agar umat dapat kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Mengusir penjajah tirani dan oligarki yang nyata-nyata Islamophobia. Bandung, 1 Agustus 2022
Moderasi Beragama Itu Islamophobia
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Islamophobia untuk kebijakan global adalah isu terorisme sedangkan di ruang nasional di samping terorisme juga radikalisme dan intoleransi. Ketika dunia sudah menghentikan program Islamophobia yang diawali adanya UU penghapusan Islamophobia Amerika kemudian Resolusi PBB \"International Day to Combat Islamophobia\" maka sewajarnya Indonesia juga menghentikan isu radikalisme dan intoleransi karena isu sangat menyakiti umat Islam. Islamophobia memiliki berbagai wajah atau bentuk. Di samping penodaan atau penistaan agama juga kriminalisasi ulama dan aktivis Islam. Wajah lain adalah pembiaran atau pengembangan faham sesat yang mengganggu dan merusak agama Islam. Tentu saja isu terorisme, radikalisme dan intoleransi juga disematkan pada umat. Moderasi beragama sebagai antisipasi dari radikalisme dan intoleransi menjadi bagian tak terpisahkan dari program Islamophobia tersebut. Berprasangka bahwa agama sebagai sumber terorisme, radikalisme dan intoleransi adalah persoalan serius bangsa. Berasumsi bahwa umat Islam telah terpapar oleh faham radikalisme dan intoleransi, karenanya harus ditangkal dengan program moderasi beragama, merupakan sikap berlebihan. Apalagi disebutkan tingkat keterpaparan hingga anak-anak TK. Moderasi beragama tidak mutatis mutandis dengan \"ummatan wasathan\" atau wasathiyah sebab makna ayat yang berkaitan dengan hal itu konteksnya adalah keteladanan dan keunggulan umat. Bukan umat yang tidak kesana sini atau di tengah tanpa pendirian. Narasi gramatika QS Al Baqarah 143 menunjukkan keteladanan dan keunggulan tersebut. Tidak terhubung dengan moderasi atau anti radikalisme. Belum lagi batasan radikalisme yang masih bias. Berbeda dengan terorisme yang berbasis UU. Umat Islam yang memiliki keimanan kuat, bertahkim pada syari\'at dan berakhlakul karimah dengan merujuk pada sunnah Nabi, bukanlah orang yang radikal sebagaimana dimaknai secara politis dan negatif. Seseorang akan menjadi baik dan toleran jika memahami dan menggenggam agama dengan kokoh. Apalagi utuh atau kaaffah. Moderasi beragama yang disalah-arahkan akan beririsan dengan de-Islamisasi dan lebih jauhnya de-Qur\'anisasi. Disinilah Islamophobia menjadi sangat berbahaya. Umat Islam nantinya dianjurkan bahkan dilarang untuk membaca dan menyampaikan ayat-ayat \"radikal dan intoleran\" seperti kafir, jihad, qital, qishash, khilafah dan sejenisnya. Berbagai pernyataan baik yang disampaikan oleh pemangku kekuasaan, cendekiawan, maupun buzzer alias badut Istana bahwa di Indonesia tidak ada Islamophobia adalah benar sepanjang yang dimaksud adalah seharusnya (das sollen). Akan tetapi jika yang dimaknai itu adalah kenyataan (das sein) maka hal itu bagai jarak langit dan bumi. Indonesia adalah negara kaya. Kaya Islamophobia. Ketika PBB telah mencanangkan hari dunia untuk melawan Islamophobia, maka saatnya kita semua teriak untuk Indonesia tercinta : Stop Islamophobia ! Teriak dan bergerak bersama dalam perjuangan melawan Islamophobia. Bandung, 29 Juli 2022
#BlokirKominfo Menggaung Menjadi Trending Topic Dunia
Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir tagar Blokir Kominfo menjadi trending topic di media sosial Twitter dengan 52,9 ribu lebih cuitan pada hari Senin (1/8/22). Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (1/8/22) di Jakarta. Viralnya #BlokirKominfo ini sebagai bentuk protes yang dilakukan netizen akan sejumlah platform digital yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Platform itu meliputi platform Yahoo, PayPal, platform distribusi game, seperti Epic Games dan Steam, serta platform game, seperti Dota, Counter Strike, dan Origin. Platform digital ini diblokir sebagai imbas dari tidak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang telah ditutup pada 20 Juli 2022 silam. Protes paling banyak dari warganet yang juga pemain dan pecinta game. Twit protes dari warganet dan gamer ini pun turut dibubuhi tanda pagar atau hastag #BlokirKominfo serta meme. Bahkan salah satu mahasiswa yang pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kominfo juga turut memberikan kritik terhadap Kominfo. Agi Betha menyampaikan telah menelusuri mahasiswa tersebut adalah Bambang Aradea Setiawan yang masih kuliah di ITB Swadharma. Berikut cuitannya : 1. Kegiatan Menkominfo lebih kepada surat-menyurat, lebih ke pembuat kebijakan, kalo ada persoalan teknis bakal mereka lempar ke vendor/anak PKL. 2. Orang IT Support di Menkominfo itu udah pada bapak-bapak, banyak banget hal yang mereka ga paham, dan lempar ke anak PKL buat nyari tau/ngerjain. 3. Walaupun ada embel-embel Kementerian Informatika di lembaganya, para pegawai Kominfo justru mayoritas gaptek total, permasalahan IT paling mendasar yang sebenarnya kalau searching bakal terpecahkan, mereka gabisa (didominasi sama orang tua). 4. Kalau udah jam 12 ke atas, kegiatan para pegawai Kominfo bakal pasif, ada yang tidur, ada yang ngemall, ada yang nongkrong. 5.Curangi absen nomor 1. Masuk jam 9 pagi, tetapi di mesin absen, jamnya dimundurin. Yap, itu dia lembaga informatika di negara Wakanda. Tamabahan : selama gw magang disitu, ga dapat bayaran sepersenpun. Begitulah cuitan yang disampaikan mahasiswa tersebut, kemudian Hersubeno menanggapi hal tersebut yang dikiranya terjadi di Indonesia ternyata di negara Wakanda. “Kalau seandainya yang terjadi di negara Wakanda itu terjadi negara kita Indonesia, saya rasa itu menjadi pelajaran, jangan dianggap ini menjadi sesuatu yang fitnah, cukup menganggap ini sebagai kritik membangun,” pungkasnya. (Lia)
Pengacara Keluarga Brigadir Yoshua : Saya Tidak Percaya Komnas HAM
Jakarta, FNN – Kini kekecewaan terhadap Komnas HAM kembali terulang dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Pengacara keluarga, Kamaruddin Simanjuntak menegaskan tidak percaya Komnas HAM dan menyebut Komnas HAM bekerja untuk Polri. Berikut perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (1/8/22) di Jakarta. Kamaruddin merespons momen komisioner Komnas HAM Choirul Anam melipat kertas saat menjelaskan perkembangan penyelidikan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yoshua seolah menutupi sesuatu dari wartawan saat konferensi pers. Ia menegaskan bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak bisa diharapkan. “Saya dari dulu memang gak pernah percaya sama Komnas HAM. Komnas HAM itu kan memang bekerjanya untuk Polri, dari dulu,” ungkap Kamaruddin. Kamaruddin juga mengatakan tuduhan serupa kepada Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menilai Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK menjadi bagian dari Mabes Polri. “Pokoknya LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas, gak ada satu pun yang bisa dipercaya,” katanya. Ketidakpercayaan keluarga terhadap LPSK semakin besar saat istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E malah meminta perlindungan ke sana. Padahal, Bharada E disebut pihak kepolisian sebagai pihak yang menewaskan Brigadir Yoshua. Hersubeno mengomentari bahwa sekarang kasus tidak seperti yang publik bayangkan akan cepat terungkap setelah diadakan autopsi ulang kemarin, dan menemukan bukti-bukti baru. “Saya kira kalau kita melihat apa yang dibicarakan Komnas HAM terakhir ini, seharunya ini persoalaan sederhana, karena antara ajudan saja yang berkakhir kematian, tetapi mengapa kalau soal ajudan harus ditutupin ya,” ujar Hersubeno. Agi Betha kemudian juga mempertanyakan persoalaan kasus ini yang semakin menjadi sorotan publik. Seharunya pendapat tentang kematian Brigadir Yoshua ini harus disampaikan berdasarkan fakta. “Kalau kita mendengar alasan kasus ini ditutupin 3 hari karena pada hari minggu itu hari raya Idul Adha, namun hari Mingg (31/7/22) kemarin, ada pernyataan dari Kadiv Humas Polri bahwa kasusnya udah ditarik ke Bareskrim, artinya walaupun hari minggu tetap saja polisi bekerja,” pungkas Agi. (Lia)
Simulacra, Oligarki Kekuasaan, dan Derita Rakyat
Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Oleh: Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) SALAH satu konsekuensi dari praktik demokrasi adalah munculnya mayoritas pemenang yang mengatur dan mendominasi (majority rule). Sebagian ilmuwan politik menyebutnya fenomena itu sebagai tirani mayoritas politik, sebagian yang lain menyebutnya sebagai dominasi mayoritas politik. Dominasi mayoritas politik misalnya terjadi ketika koalisi besar memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum. Parahnya di negara yang pemilihan umumnya berbiaya mahal seringkali politik dikendalikan oleh oligark. Ini akan membuat dominasi politik semakin mencengkeram. Apalagi ketika seluruh proses politiknya betul-betul sepenuhnya dibawah kendali oligarki. Para Oligark membeli pemilu. Dengan kekuatan finansialnya menyulap para politisi, seolah-olah merakyat, dibingkai populisme. Apapun varian populismenya, atas nama wong cilik maupun populisme atas nama agama. Populisme kiri atau populisme kanan, termasuk populisme yang dibungkus nasionalisme. Dalam dominasi mayoritas politik itu, ketika penguasanya gagal menjaga demokrasi bahkan menyepelekanya, wajah politik akan terlihat tidak lagi berkualitas. Bahkam makin memburuk. Simulacra Para oligark pandai menyulap kandidat elit seolah merakyat padahal menindas petani. Meminjam terminologi Jean Baudrillard (1929-2007) dalam Simulacres et Simulation (1981), mungkin tepat jika wajah politik semacam itu dinilai sebagai simulacra politik (politik citra). Rakyat dijejali realitas semu yang dikonstruksi melalui proses pencitraan (politik simulacra). Saking simulakrumnya seringkali mengabaikan hal substansi dari demokrasi, mengabaikan partisipasi publik. Hak-hak warga negara bahkan secara vulgar diabaikan. Elit politik sibuk pencitraan disaat yang sama rakyat direpresi dan diabaikan hak-hak nya. Politik citra itu menggeser rasionalitas menjadi tidak rasional. Memainkan perasaan publik. Publik hanya dibuat suka dan tidak suka, diiming-imingi, ditakut-takuti, diberi janji-janji manis, dikelabui dengan citra tertentu dan tidak diajak berfikir. Politik menjadi sangat buruk karena mengabaikan rasionalitas publik. Saat ini sesungguhnya perlahan tetapi pasti politik Indonesia semakin memburuk. Ini ditandai dengan merosotnya demokrasi. Demokrasi Indonesia memang terus merosot. Datanya menunjukkan kemerosotan itu. Data kuantitatifnya Indeks demokrasi kita masih di bawah 6,50. Secara kualitatif demokrasi di Indonesia kian banyak cacatnya (flaws), seperti pengabaian aspirasi, pembungkaman kritik dengan cara tertentu, represi, penangkapan dan pemenjaraan aktivis, dll. Sejumlah ilmuwan membenarkan kesimpulan itu. Dari Edward Aspinall (2020), Vedi R Hadiz (2020), dan lain-lain hingga Azyumardi Azra (2020). Arogansi Produksi Regulasi Di antara hal yang mengancam kemanusiaan warga negara ketika dominasi mayoritas politik terjadi dengan mengabaikan substansi demokrasi adalah munculnya Arogansi dihampir seluruh proses produksi regulasi. Undang-undang tidak lagi dibuat dengan cara-cara demokratis, bahkan semakin telanjang melecehkan kehendak publik. Aspirasi publik dianggap seperti anjing menggonggong, disaat yang sama elit politik terus saja berjalan dengan jumawa memproduksi undang-undang dan semua aturan turunanya yang sesungguhnya merugikan masa depan rakyatnya. Elit politik merasa sebagai mayoritas politik, sebagai pemenang, apalagi misalnya menguasai 80 persen lebih di parlemen. Mereka merasa berhak membuat aturan apapun yang penting disetujui mayoritas anggota parlemen. Rakyat tidak perlu didengar. Mereka lupa antara kepala mereka dan kepala rakyat pernah bertemu saat politik elektoral bekerja dengan gegap gempita bertabur rupiah melalui pemilihan umum. Setelah itu kepala mereka berpisah, atau memisahkan diri. Kepala rakyat berfikir dengan nalarnya sendiri sebagai publik, elit politik berfikir dengan kepentinganya sendiri. Memikirkan diri dan kelompoknya sendiri. Jika elit yang ada di parlemen dan di istana mengklaim sebagai representasi rakyat karena dipilih rakyat melalui pemilu mestinya rakyat didengar aspirasinya, bukan diabaikan. Dalam kasus Indonesia, revisi UU KPK tahun 2019, pengesahan Omnibus Law UU Ciptakerja tahun 2020, penyingkiran para penyidik berintegritas di KPK tahun 2021 melalui TWK dan kini pembahasan RKUHP (2022) adalah wajah Arogansi Kekuasaan. Aspirasi dari rakyat, buruh, mahasiswa, cendekiawan, kelompok civil society dan lain-lain nampak tidak didengar. Publik rasional diabaikan dengan cara yang sombong atas nama politik mayoritas, atas nama dipilih rakyat dan berlindung dibalik jubah populisme. Mirisnya ini terjadi ditengah derita rakyat. Derita Rakyat Gambaran tentang derita rakyat saat ini tidak cukup menceritakan penderitaan rakyat yang sebenarnya. Sebab faktanya rakyat memang jauh lebih menderita dari yang digambarkan. Hasil riset lembaga kredibel yang dirilis 26 April lalu menemukan alasan utama rakyat tidak puas terhadap pemerintah saat ini. Alasan utama rakyat tidak puas adalah karena harga bahan pokok yang meningkat (38,9 persen). Maknanya rakyat betul-betul sedang berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedang mengalami derita yang makin dalam. Tragisnya, diantara derita yang dialami rakyat ada yang memilih jalan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Sebab, ternyata data bunuh diri di Indonesia kini semakin meningkat seiring kesulitan ekonomi yang dialami rakyat saat ini. Sejak 2014 sampai 2019 datanya menunjukan bahwa Suicide Mortality Rate Indonesia mencapai 2,4 per 100.000 populasi (Worldbank). Tahun 2020, Suicide Mortality Rate Indonesia ternyata mencapai 3,4 per 100.000 Populasi (Researchgate). Maknanya angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Lebih detail memang ada banyak peristiwa bunuh diri terjadi di Indonesia karena mengalami kesulitan ekonomi. Di Jember, Jawa Timur misalnya, di awal tahun ini, seorang tukang servis eletronik nekat menghabisi nyawa seseorang karena tidak mendapat pinjaman uang. Ia nekat menghabisi nyawa seseorang karena ia mengalami kesulitan ekonomi. Di Brebes, Jawa Tengah, Mei lalu, seorang Kakek bunuh diri karena kesulitan ekonomi yang dialaminya. Sebelumnya, masih di provinsi yang sama, pada Februari lalu, di Wonogiri seorang kakek yang sakit tidak sembuh-sembuh tidak mampu berobat karena tidak memiliki uang, ia memilih bunuh diri. Ada semacam akumulasi penderitaan, sakit dan kesulitan ekonomi. Ada juga anak muda berusia 26 tahun di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri. Korban nekat mengakhiri hidupnya disebabkan frustasi kesulitan ekonomi. Sebelum bunuh diri ia menceritakan kepada pamanya bahwa ia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kini ditengah kondisi ekonomi yang masih sulit pemerintah mulai membuat kebijakan menaikan harga tarif listrik dan bahan bakar minyak. Meski kenaikan listrik dan BBM dikenakan untuk pelanggan dengan kategori kelas menengah keatas, pebisnis dan pelanggan pemerintah (R2,R3,P1,P2,P3 dan Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex). Tetapi dampaknya akan dahsyat juga terhadap rakyat kecil. Misalnya, dampak kenaikan BBM terhadap nelayan. Sebab kapal-kapal dengan ukuran di atas 10-30 gross ton (GT) pengguna BBM yang naik ada sekitar 6.700 kapal, jika masing-masing kapal berisi 30 orang nelayan, maka yang akan terdampak ada sekitar 200 ribu nelayan akibat kenaikan BBM tersebut (KKP,2022). Sementara kapal yang kapasitasnya di atas 30 GT ada sekitar 200 ribu kapal. Jika masing-masing kapal berisi 10 nelayan, ada sekitar 2 juta nelayan terancam menganggur atau makin mengalami kesulitan ekonomi karena kapal yang berlayar berkurang atau bahkan berhenti berlayar, jikapun berlayar penghasilan nelayan akan berkurang drastis karena terpotong biaya BBM yang naik (KKP,2022). Sementara itu, jenis elpiji juga naik meskipun untuk elpiji non-subsidi yaitu elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg jenis Bright Gas. Tentu ini akan berdampak pada kenaikan harga terutama harga makanan dan memungkinkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Mirisnya ditengah rakyat yang makin menderita justru Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga rapotnya masih merah skornya masih dibawah 40, persisnya mendapat skor 38 (Transparency International, 2021). (*)
Pengaturan Kapal Selam Tenaga Nuklir Akan Diusulkan Indonesia di Forum PBB
Jakarta, FNN - Indonesia akan mengusulkan pengaturan program kapal selam bertenaga nuklir dalam forum PBB untuk membangun kesadaran atas kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.\"Tujuan utama usulan ini adalah untuk mengisi kekosongan aturan hukum internasional terkait kapal selam bertenaga nuklir, membangun kesadaran atas potensi risikonya, serta upaya menyelamatkan nyawa manusia dan kemanusiaan,\" kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat dalam konferensi yang digelar secara daring dari New York, Minggu (31/7).Usulan dalam kertas kerja berjudul \"Nuclear Naval Propulsion\" itu akan disampaikan dalam 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) yang akan digelar pada 1-26 Agustus 2022 di New York.NPT RevCon merupakan konferensi yang digelar setiap lima tahun sekali sejak 1975 untuk mengkaji implementasi perjanjian pembatasan kepemilikan senjata nuklir.Tri Tharyat mengatakan bahwa selain untuk membangun kesadaran atas risiko nuklir terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, usulan itu juga merupakan upaya untuk memperkuat sistem dan semangat multilateralisme yang saat ini terus tergerus.Sementara itu, Dubes RI untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional di New York, Arrmanatha Christiawan Nasir, menilai bahwa Revcon NPT tahun ini akan cukup sulit karena digelar di tengah situasi geopolitik yang sangat dinamis, terutama saat perang di Ukraina masih berlangsung.Oleh karena itu, kata dia, Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam RevCon NPT terus mendorong agar konferensi tersebut membuahkan hasil yang konstruktif.\"Utamanya yang kita harapkan adalah adanya kemajuan dalam upaya untuk komitmen dari negara-negara pemilik senjata nuklir untuk melangkah lebih maju dalam upaya pelucutan senjata nuklir,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Mantan Presiden Filipina Fidel Ramos Wafat
Manila, FNN - Mantan presiden Filipina Fidel Valdez Ramos wafat pada Minggu ( 31/7) saat berusia 94 tahun.Kematiannya itu diumumkan oleh Ferdinand Marcos Jr, yang baru-baru ini terpilih sebagai presiden Filipina.\"Kami sekeluarga berduka bersama rakyat Filipina pada hari yang menyedihkan ini. Kami tidak hanya kehilangan seorang pemimpin yang baik, tetapi juga seorang anggota keluarga,\" kata Marcos Jr melalui pernyataan.\"Warisannya sebagai presiden akan selalu dihargai dan terpatri dalam hati bangsa kita yang bersyukur ini,\" katanya, menambahkan.Fidel Ramos adalah seorang pejuang perang di Korea dan Vietnam serta merupakan penyintas di arena politik.Ia menjadi pejabat tingkat tinggi bidang keamanan selama masa kediktatoran Ferdinand Marcos Sr dan kemudian meraup suara kemenangan untuk menggenggam jabatan tertinggi di negara itu.Ramos menjadi pahlawan bagi banyak pihak karena membelot dari pemerintahan Marcos. Di bawah pemerintahan Marcos, ia menjabat kepala kepolisian nasional.Pembelotannya itu mendorong kejatuhan pemerintahan Marcos --saat pemberontakan massal berlangsung pada 1986 terhadap kepemimpinan Marcos.Namun bagi sebagian pihak lainnya, Ramos tidak bisa dimaafkan karena menerapkan aturan darurat militer di bawah rezim Marcos.Pada pemilihan presiden 1992, Ramos menang tipis dari pemimpin gerakan Kekuatan Rakyat, Corazon Aquino --yang menyingkirkan Marcos.Selama enam tahun Ramos menjabat sebagai presiden, pemerintah Filipina membuka pintu ekonomi bagi investasi dari luar negeri dengan menerapkan kebijakan deregulasi dan liberalisasi.Ramos menghancurkan praktik monopoli pada sektor transportasi dan komunikasi.Melalui kewenangan khusus yang diberikan Kongres, ia memulihkan sektor kelistrikan yang bermasalah sehingga pemadaman listrik selama 12 jam, yang melemahkan negara itu, tidak lagi terjadi.Selama Ramos menjabat sebagai presiden, ekonomi Filipina melonjak dan tingkat kemiskinan turun menjadi 31 persen --dari 39 persen-- berkat Agenda Reformasi Sosial yang diusungnya.Ramos pada 1996 menandatangani perjanjian perdamaian dengan kelompok separatis Islamis Front Pembebasan Nasional Moro.Ia juga berhasil mengerucutkan jumlah gerilyawan Maoist menjadi lebih dari 5.400 orang, dari angka tertinggi 25.000 orang pada 1986. (Ida/ANTARA/Reuters)
Haji yang Wafat Sebagian Besar Karena Penyakit Cardiovascular
Mekkah, FNN - Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah mencatat bahwa dari 81 haji yang meninggal dunia, sebagian besar disebabkan oleh penyakit cardiovascular.\"Penyebab terbesar jamaah meninggal adalah cardiovascular,\" kata Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Mekkah Muhammad Imran di Mekkah, Minggu.Dari 81 haji yang meninggal, sebanyak 45 disebabkan oleh cardiovascular, 15 orang syok atau penyebab lainnya, dan 21 karena penyakit terkait pernapasan.Lebih lanjut Imran mengatakan meninggalnya jamaah itu setelah puncak haji di Arafah, Muzdhalifah, dan Mina (Armuzna) meningkat karena dipicu kelelahan.\"Memang lebih tinggi dari sebelum Armuzna disebabkan karena kelelahan yang cukup tinggi terutama pada saat Armuzna sehingga menyebabkan jamaah yang punya komorbid terkontrol karena kelelahan harus menjalani perawatan di RS termasuk KKHI,\" tambah dia.Bisa dikatakan, lanjut Imran bahwa kematian jamaah haji karena kelelahan dan dehidrasi.Sebab, cardiovascular bukan hanya karena seseorang punya penyakit komorbid, seperti jantung, diabetes, dan hipertensi, melainkan bisa juga tanpa komorbid tapi karena kelelahan dan juga mungkin usia sehingga mudah terkena serangan jantung.Sebelumnya Pusat Kesehatan Haji menargetkan penurunan angka kematian jamaah haji Indonesia di bawah dua per mil.Lebih lanjut dia mengatakan saat ini sebanyak 23 haji dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 10 orang dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah. (Ida/ANTARA)
Indonesia: Where am I?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Who am I? Ini pertanyaan flower generation di AS tahun 1970-an. Ada pesta musik Woodstock, ada aksi anti perang, ada tampilan yang semaunya. They are searching for identity, kata pengamat sosial setempat. Kegelisahan ini pun singgah pula di pelbagai dunia termasuk Indonesia, tapi tak berlarut. Lagi pula mereka anti kekerasan. Where am I? Pertanyaan kini dan di sini. Karena kesadaran terlambat akan polarisasi politik dunia yang berubah. Konstelasi dunia tak lagi bipolar Blok Barat dengan USA dan Blok Timur dengan USSR dimana di-tengah2nya menyelip Non Blok. Sejak perestroika yang berlanjut dengan bubarnya USSR, Blok Timur kehabisan ongkos untuk bertahan. Muncul kemudian China tanpa jacket Blok Timur tapi kibarkan bendera sebagai pesaing utama USA. China himpun kekuatan dalam BRIC, tapi BRIC tak \"ngangkat\". Apalagi CHINA dan India penggemar berat Islamophobia. Benih2 perubahan persepsi USA terhadap China bermula pada era Obama, meruncing pada Trump, dan China dikepung wakul buaya mangap di era Biden sekarang. USA setuju One China Policy, tapi Taiwan itu wilayah independen yang otoritatif. Amis native Taiwan, bukan Chinese. Kapal induk bertenaga nuklir sekarang jaga Taiwan. Indonesia anggap China sahabat karibku yang menawan hatiku. Tapi Indonesia bukan BRIC. Di Indo Pacific Indonesia semacam observer saja. Seorang petinggi pemerintah pernah berkata, China banyak kasih kita rupa2, Amerika bisa kasih kita apa? Kemarin ke Beijing dikasih apa? Tak ada. Cuma kita di- suruh2, bersama China jaga keamanan perairan, teruskan KA cepat dengan ongkos APBN. Indo Pacific jalan terus included wilayah perairan Indonesia. Chief Gabungan Kepala Staf USA di sini minggu lalu berkata, Perairan Indonesia punya arti penting buat Amerika demi keamanan Pacific. Eng-ing-eng. Latihan bersama TNI AL, dan AL dari Singapore, Aussie, dan USA dalam Agustus ini. AL China? Itu pidato Jin Ping depan Jokowi, bukan fakta samudera. NATO makin kuat, AUKUS yang menggerakkan semua menuju one power one road dengan Islam berada dalam posisi baku-imbang. Indonesia: Where am I? RSaidi
Pelajaran Bagi Indonesia: Kereta Capat China Bangkrut dari Untung Besar ke Perangkap Utang
Beijing, FNN – Lebih dari satu dekade yang lalu, pada 2009, layanan kereta cepat jarak jauh (HSR) pertama di China mencakup 968 km antara Wuhan dan Guangzhou dengan kecepatan rata-rata sekitar 350 km/jam. Prestasi itu diakui sebagai respon Partai Komunis China yang “berbahan bakar utang” terhadap krisis keuangan global. Itu adalah semacam “Keynesianisme Kereta Api”, di mana China merekayasa ulang infrastruktur kereta apinya untuk mendorong permintaan beton dan baja serta menciptakan jutaan lapangan kerja. Dalam dekade berikutnya, jaringan HSR China membentang sepanjang 38.000 km, tertinggi di dunia. Menguntungkan 26 persen dari total jaringan kereta api negara itu, HSR hari ini menghubungkan hampir setiap kota besar di China, dengan waktu tempuh hanya beberapa jam lebih lama daripada perjalanan udara, tetapi dengan kenyamanan yang hanya dapat disediakan oleh kereta api. Obsesi HSR China Dalam ketergesaan “gila” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang kaya yang diberikan HSR pada beberapa jalur yang menguntungkan, terutama jalur Beijing-Shanghai dan Beijing-Guangzhou, pemerintah provinsi di seluruh negeri secara membabi-buta mencoba meniru prestasi tersebut. Tapi, sebagian besar konstruksi provinsi tersebut mengabaikan potensi rendah hingga nol dari rute mahal untuk menarik volume lalu lintas penumpang yang sama dan beroperasi pada kapasitas menganggur yang tinggi. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi” mereka. Diukur dalam km penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per km. Misalnya, sementara kepadatan transportasi koridor HSR Beijing-Shanghai sepanjang 1.318 km adalah 48 juta km penumpang pada 2015 dan terus tinggi, jalur Lanzhou-Urumqi sepanjang 1.776 km hanya memiliki kepadatan transportasi 2,3 juta kilometer penumpang. Kepadatan transportasi keseluruhan HSR China adalah 17 juta kilometer penumpang pada 2015, sementara itu adalah 34 juta kilometer penumpang untuk Shinkansen Jepang pada tahun yang sama. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi”mereka. Diukur dalam kilometer penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per kilometer Biaya konstruksi HSR hampir tiga kali lipat dari jalur kereta api konvensional. Mengingat tidak adanya tarif angkutan, kelangsungan operasionalnya hanya bergantung pada tarif penumpang untuk menutupi belanja modal dan biaya operasional. Menggila untuk HSR telah membuat China mengabaikan pembangunan sistem konvensional, mempengaruhi keseimbangan campuran logistik negara. Akibatnya, kereta api secara konsisten membuntuti angkutan jalan dan angkutan air selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut telah menyebabkan tumbuhnya investasi dalam truk dan trailer angkutan barang yang mencemari, mengimbangi keuntungan lingkungan yang dihasilkan dari HSR. Tetapi untuk China Rail Corporation (CRC) yang memiliki jaringan HSR, itu adalah yang paling tidak mengkhawatirkan. Terjerat dalam Perangkap Utang HSR Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman besar-besaran oleh pemerintah provinsi untuk memonetisasi jalur HSR-nya telah menciptakan jebakan utang, yang kini membebani pundi-pundi CRC milik negara. Kesulitan keuangan CRC dimulai hampir empat tahun lalu ketika lebih dari 60 persen operator HSR masing-masing kehilangan minimal US$100 juta pada 2018. Tahun itu, operator yang paling tidak menguntungkan di Chengdu melaporkan kerugian bersih US$1,8 miliar. Pada tahun yang sama, ekonom transportasi di Cina telah memperkirakan krisis utang yang akan datang untuk HSR negara yang bergantung pada “subsidi pemerintah yang tidak berkelanjutan dengan banyak lini yang tidak mampu membayar bunga utang mereka, apalagi pokok”, dan terjebak dalam lingkaran setan. Siklus “menaikkan utang baru untuk melunasi utang lama”. Akibatnya, sejak tahun 2015, pembayaran bunga CRC secara signifikan lebih tinggi daripada laba operasinya, sehingga labanya menyusut. Empat tahun kemudian, pada Maret 2021, Dewan Negara China, organ tertinggi kekuasaan negara, telah mengibarkan bendera merah untuk membatasi investasi di HSR guna mencegah tergelincirnya ke dalam perangkap utang yang semakin dalam. Pedoman baru telah menghentikan pembangunan koridor HSR baru, terutama pada rute yang kurang dimanfaatkan yang beroperasi kurang dari 80 persen dari kapasitas yang ditentukan. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Tanpa menyebutkan angka atau bahkan kisaran tertentu, Dewan Negara telah meminta semua pemerintah untuk memastikan bahwa utang kereta api mereka harus berada dalam “kisaran rasional” pada tahun 2035. Pada September 2020, jumlah utang CRC naik menjadi RMB 5,57 triliun (US $850 miliar), naik dari RMB 5,28 triliun pada September 2019, melambungkan rasio utang terhadap aset menjadi 65,8 persen. Pedoman tersebut telah meminta pemerintah untuk menghindari persaingan buta, konstruksi usang dan berlebihan, dan “meningkatkan mekanisme peringatan dini atas utang terkait perkeretaapian.” Ini telah menangguhkan semua konstruksi di daerah di mana beban utang tinggi dan melampaui kekuatan fiskal. Kota-kota yang dililit utang yang membangun sistem kereta bawah tanah atau kereta api ringan juga telah ditangguhkan. Hanya dalam waktu tiga hari setelah pedoman dirilis, Beijing menghentikan pekerjaan pada dua proyek HSR senilai lebih dari RMB 130 miliar (US$ 20 miliar) di provinsi Shandong dan Shaanxi. Garis 270 km Shandong telah berusaha untuk menghubungkan ibu kotanya Jinan dengan kota selatan Zaozhuang. Shandong juga diperintahkan untuk menghentikan pengerjaan proyek Guanzhong Chengji senilai RMB 71,6 miliar, yang terdiri dari 13 jalur di Shaanxi China Barat Laut. Sebuah posting di situs web pemerintah Shaanxi menginformasikan bahwa proyek itu telah dihentikan untuk “menurunkan tingkat risiko”, menyusul tinjauan terpadu situasi terkait konstruksi kereta api dan keuangan. Meningkatnya panas pada operator yang dililit utang juga telah merusak garis bawah bank investasi dan pemegang saham Dana Pengembangan Kereta Api China (RDF). Ketika imbal hasil obligasi menukik dan laba jatuh, CRC telah memutuskan untuk melikuidasi RDF 9 (sembilan) tahun lebih awal untuk menghindari pembayaran dividen kepada investor. Didirikan pada 2014 untuk mengumpulkan uang bagi jaringan HSR China yang berkembang, RDF menawarkan saham preferen dengan pengembalian yang stabil kepada investor. Pengembalian tahunan tetap sebesar 5,5 persen ditawarkan kepada empat bank pertama yang berinvestasi di RDF, sementara bank investor yang datang kemudian dijanjikan pengembalian 5,32 persen. Terguncang di bawah rekor kerugian RMB 61,4 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 sebagai akibat dari penurunan pendapatan penumpang sebesar 54,8 persen tahun ke tahun karena pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi, CRC merasa sulit untuk membayar biaya tersebut. Pengembalian jaminan utang yang tinggi. Untuk membuat keadaan lebih tidak menyenangkan bagi investor, suku bunga pada sembilan obligasi 20-tahun yang diterbitkan oleh RDF jatuh dari tertinggi 5,78 persen pada 2014 ke level terendah sepanjang masa 3,97 persen pada 2020. India Harus Berhati-Hati Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus sadar akan jebakannya Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus memperhatikan perangkapnya. India, yang diperkirakan akan memulai uji coba jarak pendek dari proyek HSR Mumbai–Ahmedabad yang banyak dipuji pada tahun 2024, harus ekstra hati-hati. Pengerjaan proyek senilai INR 1,08 triliun (US$ 14,3 miliar) ini telah tertunda selama lima tahun dari 2023 hingga 2028. Proyek yang didanai Japan International Cooperation Agency (JICA) ini akan menempuh jarak 508 kilometer dengan biaya pembangunan rel infrastruktur dipatok pada US $27,44 juta/km, mendekati standar HSR Eropa yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, biaya HSR China rata-rata hingga US$21 juta per kilometer. India, dengan pendapatan per kapita US$1.709, juga harus mempertimbangkan bahwa Cina dan Jepang, dua rekan Asianya dengan HSR, memiliki pendapatan per kapita masing-masing hampir US$8.123 dan US$38.895. Faktor keterjangkauan mungkin memainkan peran penting di India mencapai kepadatan transportasi yang berkelanjutan dan juga bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Studi Bank Dunia, biaya pembangunan kereta cepat di dunia (US$ juta/km) mencatat: China: 17-21, Eropa: 25-39, California: 56. Indonesia: Awal proyek: $42,6 juta ($6,07 miliar/142,5km), Setelah biaya bengkak: $56,8 juta ($8,1 miliar/142,5 km): tertinggi di dunia? “Membangun kereta cepat tidaklah sulit, tapi mendapat laba tidaklah mudah. Akhirnya, perusahaan Kereta China, CRC, terlilit utang. Jangankan bayar pokok utang, bayar bunga saja tidak cukup, harus tambah utang, maka utang semakin besar: Bagaimana Indonesia nanti?” tanya Anthony Budiawan. (mth/sws)
POPULER
