ALL CATEGORY
Presiden Korsel Tunda Jumpa Pers Harian Karena Wabah COVID-19
Seoul, FNN - Presiden Korea Selatan akan menangguhkan jumpa pers informal yang digelar hampir setiap hari sejak dia menjabat pada Mei karena jumlah kasus COVID-19 meningkat.Dalam pernyataannya, kantor Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan liputan media terhadap kegiatan presiden juga akan dibatasi.Para juru bicara kepresidenan akan memberikan komentar tertulis yang disertai foto dan video dari kegiatan presiden.\"Mengingat kerentanan penyebaran penyakit menular ini, kami meminta pengertian anda,\" tulis pernyataan itu.Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa Korsel sedang menghadapi gelombang baru COVID-19. Beberapa pakar memprediksi ratusan ribu kasus baru dalam beberapa pekan mendatang.Pada Senin Korsel mencatat 12.693 kasus baru sehingga totalnya menjadi 18.524.583 sejak awal pandemi. Angka kematian COVID-19 bertambah 18 menjadi 24.661 orang.Peningkatan kasus telah menurunkan tingkat kepercayaan publik pada Yoon.Survei Realmeter pada Senin menunjukkan tingkat kepercayaan pada sang presiden berada pada angka 27 persen, turun lebih dari 52 persen dari pekan pertama Juni.Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 57 persen responden kini tak menyukai kinerjanya.Setelah beberapa kali sukses menahan penyebaran COVID-19 selama pandemi lewat pelacakan, penelusuran dan karantina, Korsel mencabut sebagian besar pembatasannya tahun ini meski dihantam gelombang besar infeksi varian Omicron.Skandal telah membuat Yoon kehilangan dua calon untuk mengisi satu jabatan menteri, pertama kali dalam sejarah Korsel.Persoalan etika juga menimpa sejumlah calon lain untuk jabatan tinggi di pemerintahan.Partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) terpaksa harus membatalkan pencalonan sang ketua, Lee Jun-seok, 37 tahun, karena tuduhan pelanggaran seksual pada 2013. (Sof/ANTARA/Reuters)
Didominasi Milenial dan Gen Z, Jumlah Investor Saham Tembus Empat Juta
Jakarta, FNN - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor saham di pasar modal Indonesia tembus empat juta investor yang didominasi kaum milenial dan gen Z.Berdasarkan data KSEI pada akhir semester I 2022, jumlah single investor identification (SID) telah mencapai 4.002.289 investor, dengan 99,79 persen merupakan investor individu lokal.\"Pertumbuhan jumlah investor saham menjadi salah satu tanda pencapaian pasar modal Indonesia. Jumlah investor lokal yang terus meningkat secara signifikan, terutama di masa pandemi COVID-19, merupakan tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar pentingnya berinvestasi dan menjadikan pasar modal sebagai alternatif untuk berinvestasi,\" kata Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.Melihat perkembangannya, sejak 2021 jumlah investor saham telah meningkat 15,96 persen dari 3.451.513 pada akhir 2021 menjadi 4.002.289 pada akhir Juni 2022. Tren peningkatan tersebut telah terlihat sejak 2020 ketika investor masih berjumlah 1.695.268.Uriep menambahkan, pada akhir semester I 2022, investor saham didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun, yaitu Gen Z dan milenial sebesar 81,64 persen dengan nilai aset yang mencapai Rp144,07 triliun.Sebanyak 60,45 persen investor berprofesi sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan pelajar, dengan nilai aset mencapai Rp358,53 triliun.Data demografi memperlihatkan bahwa investor saham masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu sebesar 69,59 persen, termasuk 13,97 persen investor yang berdomisili di DKI Jakarta dengan nilai aset yang mencapai Rp3.772,32 triliun.Selain karena sinergi yang baik antara self regulatory organization (SRO) dan para pelaku pasar modal, lanjut Uriep, lebih dari 95 persen penambahan jumlah investor lokal dikarenakan adanya kemudahan pembukaan rekening secara daring yang sangat membantu masyarakat untuk menjadi investor di pasar modal.\"Ditunjang dengan pengembangan infrastruktur seperti AKSES dan EASY, maka semakin memudahkan investor untuk melakukan aktivitas di pasar modal Indonesia,\" ujar Uriep. (Ida/ANTARA)
Saran Pengamat: Pertalite Hanya untuk Sepeda Motor dan Angkutan Umum
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertalite hanya diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan angkutan umum.\"Pertalite perlu pembatasan untuk menurunkan beban subsidi di APBN. Kriteria pembatasan dibuat sederhana dan operated di SPBU, tanpa MyPertamina,\" ujarnya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.Aplikasi MyPertamina dipandang masih belum tepat untuk diterapkan mengingat infrastruktur digital masih belum memadami, serta faktor gagap teknologi.Skema pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi yang langsung menyasar subjek penerima akan mudah diterapkan saat proses pengisian di SPBU. Skema ini juga dinilai mampu meredam peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.\"Premium dihapuskan, alasannya meski volume kecil dan distribusi hanya di luar Jamali (Jawa, Bali, dan Madura), tapi impor dan subsidi content cukup besar,\" kata Fahmy.Pertamina menyatakan pemulihan ekonomi pascapandemi melandai telah berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga tren penjualan BBM dan elpiji ikut naik.Apabila, tren ini terus berlanjut, maka konsumsi BBM subsidi akan melebihi kuota. Pemerintah sedang melakukan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkhusus mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya harus menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melebih kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20 persen BBM, tetapi 60 persen ekonomi teratas justru mengkonsumsi 80 persen BBM subsidi.Pertamina memastikan BBM subsidi dipergunakan oleh segmen masyarakat yang berhak dan kendaraan yang sesuai ketentuan, salah satunya melalui pendaftaran plat nomer kendaraan ke platform digital MyPertamina terhitung sejak 1 Juli 2022. (Ida/ANTARA)
Pendiri ACT Ahyudin Penuhi Panggilan Penyidik untuk Kedua Kali
Jakarta, FNN - Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin untuk kedua kalinya tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, guna memberikan keterangan dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan dana sosial di lembaga tersebut, Senin. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Andri Sudarmaji mengatakan Ahyudin sudah tiba di Gedung Bareskrim dan sedang proses pemeriksaan. \"Ahyudin sudah hadir, yang lainnya belum,\" kata Andri. Menurut Andri, hari ini ada empat orang yang dimintai keterangan. Selain Ahyudin, penyidik juga melanjutkan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar. Kemudian penyidik juga memanggil manajer operasional, serta bagian keuangan lembaga filantropi tersebut. Pemeriksaan terhadap empat pengurus ACT tersebut dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. \"Pemeriksaan sama kayak kemarin mulai jam 10 an, hari ini yang dimintai keterangan termasuk manajer operasional dan bagian keuangan ACT,\" kata Andri. Sementara itu, Ahyudin tiba di Gedung Bareskrim Polri didampingi pengacaranya Teuku Pupun Zulkifli. Keduanya masuk lewat pintu yang terpisah. Sehingga hanya pengacara yang dapat ditemui oleh wartawan. Kepada wartawan Teuku Pupun Zulkifli mengatakan kliennya masih menjalani tahap pemeriksaan untuk menerangkan seputar akta dan legalitas ACT. Menurut dia, masih ada beberapa tahapan yang akan dilalui pihaknya, dan sesegera mungkin akan diselesaikan. Terkait dugaan penyelewengan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610, Pupun menyebut hal itu masih dugaan. \"Ya itu kan masih dugaan belum ada pembuktiannya, tentu akan di pemeriksaan ini akan kami jelaskan sejauh mana kapasitasnya, ini kan masih dugaan semua. Ia menegaskan dugaan penyelewengan itu tidak benar. Dan menilai, dugaan tersebut diarahkan kepada kliennya. Terkait aliran dana ke Al Qaeda, Pupun juga menyatakan hal itu sebagai fitnah. \"Ohh tidak ada itu, itu semua fitnah itu. Itu semua tidak ada itu yang pada Al Qaeda, karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Dewas KPK Bermusyawarah Sebelum Jatuhkan Putusan pada Lili Pintauli
Jakarta, FNN - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.\"Benar. Majelis lagi musyawarah untuk penetapan atau putusan,\" kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sebelumnya, Dewas KPK juga telah mengonfirmasi kehadiran Lili dalam sidang etik tersebut.\"Sidang sudah dibuka tetapi ditutup lagi karena diskors sampai pukul 12.00 WIB. Majelis etik bermusyawarah dulu sampai pukul 12.00 WIB. Sidang pukul 12.00 WIB akan dibuka untuk umum,\" ucap Haris.Lili yang mengenakan kemeja putih dipadu dengan celana hitam dan kerudung merah tiba sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin. Berdasarkan pantauan, Lili tidak masuk melalui lobi Gedung ACLC, namun melalui pintu samping gedung tersebut.Ia juga tak berkomentar saat ditanya mengenai sidang dugaan pelanggaran etiknya tersebut.Dewas KPK kembali mengagendakan sidang dugaan pelanggaran etik Lili pada Senin ini setelah sebelumnya tidak hadir pada Selasa (5/7).Dewas KPK telah menerima surat dari pimpinan KPK soal ketidakhadiran Lili tersebut.Berdasarkan surat itu, Lili saat itu sedang mengikuti pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 putaran kedua di Bali.Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN).Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. (Ida/ANTARA)
G20 Indonesia Targetkan Dana Perantara Beroperasi September 2022
Kupang, FNN - Presidensi G20 Indonesia telah membentuk dana perantara keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk kesiapsiagaan, penanggulangan, dan tanggapan pandemi pada masa mendatang dengan target beroperasi pada September 2022.\"FIF sudah terbentuk, tinggal diselesaikan tahap operasional dari tahap tahap code of conduct sampai dengan governance. Adapun targetnya pada bulan September 2022 selesai dan beroperasi,\" kata Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ronaldus Mujur dalam konferensi pers pada Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu.Dengan pembentukan FIF, kata dia, penanganan pandemi yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Terbentuknya FIF merupakan langkah konkret Presidensi G20 Indonesia, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo.Menurut Ronaldus, komitmen kontribusi dari negara-negara G20 pun sangat baik dan bermanfaat. Hingga saat ini, komitmen yang disampaikan sejumlah negara dalam forum G20, mencapai 1,1 miliar dolar AS. Indonesia pun akan menyumbangkan sekitar 50 juta dolar AS.Negara yang ingin berkontribusi terhadap program tersebut pun tidak batasi. Artinya, kata dia, semua negara yang tidak masuk dalam kelompok negara G20 diperbolehkan berpartisipasi dalam pemberian dana perantara keuangan.Negara penerima dana perantara keuangan, kata dia, dipersilakan untuk berkontribusi dalam penyaluran dana perantara keuangan.\"Jadi, negara yang berkontribusi, tidak didominasi oleh negara-negara yang memberi donor,\" katanya.Nilai kontribusi suatu negara dalam dana tersebut, lanjut dia, bervariasi dari mulai 10 juta dolar AS hingga 450 juta dolar AS. Dana yang diberikan oleh negara harus tambahan, bukan potongan dari rutinitas donasi yang sering dilakukan negara tersebut.Dana yang diberikan oleh negara tidak boleh memotong anggaran sumbangan ke organisasi, seperti Global Fund, The Global Alliance for Vaccines and immunisation (GAVI), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).\"Jangan mengambil faksi dari anggaran untuk organisasi tersebut,\" tegasnya.Negara yang hingga saat ini sudah berkontribusi, antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, Singapura, European Union (EU), dan Inggris. Sementara itu, ada lembaga lain yang masuk Wellcom Trust dan Bill and Melinda Gates Foundation.\"Ada 10 negara yang sedang masuk berkontribusi dalam dana perantara keuangan, termasuk Uni Emirate Arab (EUA),\" katanya.Selain itu, ada dua organisasi internasional yang nanti bertindak sebagai entitas pelaksana dana jumbo dari negara-negara G20, yakni Bank Dunia (World Bank) dan organisasi kesehatan dunia (WHO). Di samping itu, ada juga Global Fund, GAVI, dan CEPI.\"Masih diskusikan terus berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana perantara keuangan sampai Oktober ke depan,\" katanya.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual adalah Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
Rajapaksha Dipaksa, Baru Mau Mundur
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Srilanka di Indonesia dikenal sebagai Ceylon, dalam lidah penduduk disebut Selong. Dalam satu dekade terakhir Srilanka mengalami krisis ekonomi karena banyak utang. Krisis politik terjadi setahun terakhir. Rumah Perdana Menteri, saudara kandung Presiden dibakar. Perdana Menteri baru dilantik. Tapi pemerintah baru tak bekerja. Rumah Presiden diduduki. Presiden dievakuasi entah ke mana. Pada 13 Juli 2022 rakyat menuntut Presiden Rajapaksha mundur. Ternyata pada 10 Juli 2022 Gotabaya Rajapaksa Presiden Srilanka dan PM-nya tékén janji siap mundur pada 13 Juli 2022. Colombo langsung pesta kembang api. Pemerintah Pakistan Imran Khan, Srilanka Rajapaksha, dan Indonesia Jokowi seperti berada dalam time frame yang sama dalam pergolakan politik internal masing-masing. Lagi pula empirik, dalam politik Internasional, negara-negara bergolak seperti dalam sebuah regionalisme. Srilanka dikabarkan bikin hutang non-budget pada China, pada kasus ini kalau gagal bayar jadi tanggung jawab pejabat yang bikin hutang dalam hal ini Rajapaksha. Karena itu Kepala Pemerintah yang tanda tangani hutang non-budget susah mundur. Akalnya rupa-rupa, kadang-kadang mau jadi tokoh dunia. Dalam kasus Malaysia, PM Mahathir menolak bayar hutang China yang dibikin Tun Razak. Penyelesaian memang politik lebih dulu, lain-lain menyusul. Kita konsen dengan Srilanka karena pernah punya hubungan masa lalu dengan Indonesia. Kandi di Ceylon tengah, ke barat dari Kandi zona ekonomi Colombo. Mereka migrasi ke Indonesia akhir abad XVI M. Kalau di Jakarta mereka berhuni di dekat Pecenongan dikenal sebagai Gang Selong. Kemudian diganti Ceylon. Di Kebayoran Baru juga ada Kampung Selong. Mereka disebut orang Kandi, ada juga yang menyebut Kandé. Itu soal logat saja. Ada lagu Minang dengan phrase, Asam Kandi Asam Balimbing. Lelaki Kandi memakai sekaligus dua helai sarung. Yang satu dililit di pusar menjuntai sedikit di bawah lutut. Yang satu lagi diikat di pinggang. British litho 1610, photo atas, menggambarkan \"pangeran\" Jayakarta memakai sarung seperti itu. Lithograf Inggris sengaja datang ke Pejagalan meng-cover peristiwa besar debat Ki Alang, intelektual Betawi dari Kampung Daleman vs \"pangeran\" Jayakarta tentang ketrampilan berpikir. Peristiwa ini ditulis Ki Alang dalam bukunya Hikayat Tumenggung Al Wazir yang kemudian diterbitkan Balai Pustaka. Kalau pembuktian kedatangan India ke Indonesia dengan cerita Mahabharata dan Ramayana, maka juga tidak tertutup kemungkinan cerita-cerita itu dibawa orang-orang Sri Langka. Persoalannya, sangat sulit menemukan jejak India utara dalam linguistic, kalau mereka dikatakan datang ke mari pada IV M. Jejak Maya dan Inca masih membekas hingga kini pada toponim Jembatan Mera, Jamba Tana Mera, dan Jembatan Lima, Jamba Tana Lima. Maya saja sudah di sini 3050 tahun lalu (prof Kern, 1951). Srilanka punya masa silam di sini, semoga Srilanka segera dapat membangun negaranya kembali. (RSaidi)
Rajapaksa Dipaksa Turun Tahta
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rajapaksa dipaksa melepas status sebagai Raja. Istananya diserbu rakyat untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Sebelumnya kediaman Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dibakar massa. Gotabaya Rajapaksa kabur dan dipastikan mengundurkan diri. Rakyat bersiap untuk melakukan peralihan rezim. Rakyat Sri Lanka cukup gigih berjuang dengan melakukan aksi unjuk rasa lebih dari sebulan untuk akhirnya sukses menggulingkan Rajapaksa. Krisis ekonomi menjadi momentum demonstrasi sekaligus mempersulit Rajapaksa untuk mampu bertahan. Awalnya Rajapaksa mendalihkan bahwa krisis negaranya disebabkan oleh kondisi global baik pandemi maupun perang Rusia Ukraina. Tapi sebenarnya pengelolaan ekonomi negeri yang berantakan. Janji perbaikan politik dan ekonomi pada kampanye Pilpres 2019 gagal untuk dipenuhi. Masalah valuta asing, kesulitan makanan dan obat-obatan, harga-harga naik, serta pemadaman listrik berkepanjangan akibat krisis energi. Nepotisme dan korupsi menjadi tuduhan peserta aksi. Keluarga Rajapaksa yang awalnya sulit tergoyahkan akhirnya runtuh. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang pernah jadi Presiden, adalah kakak dari Gotabaya yang dipaksa juga mundur. Mahinda digantikan Ranil Wickremesinghe. Dominasi keluarga Rajapaksa di kementrian baik saudara-saudara maupun anaknya disorot keras oleh rakyat. Nepotisme. Indonesia boleh dikatakan mendekati kondisi politik dan ekonomi yang hampir sama dengan Sri Lanka. Sebagaimana Rajapaksa, Jokowi yang menjabat periode 2019-2022 juga mengalami masalah ekonomi dan keuangan. Rupiah yang melemah, hutang yang menjerat, harga-harga meningkat, penanganan BBM yang semrawut, hukum diskriminatif, agama yang dipinggirkan, dan tentu saja KKN yang semakin merajalela. Rakyat gerah dengan semangat Presiden yang ingin memperpanjang jabatan. Persis seperti Rajapaksa yang juga awalnya bertekad untuk mempertahankan kekuasaan. Meski Kepolisian dan tentara berhasil dikendalikan, namun \'people power\' berhasil menumbangkan. Gelombang perlawanan rakyat tidak dapat dibendung. Pemerintahan Jokowi mesti belajar dan waspada. Rakyat kecewa pada cara-cara mengelola negara yang semakin tidak terarah. Saluran politik tersumbat, partai politik yang tidak dapat diandalkan, parlemen pun sibuk dengan dirinya sendiri. Ada kriminalisasi ada pula sekularisasi melalui program moderasi. Sri Lanka saudara Indonesia yang sama-sama tertekan China. Terjebak oleh hutang dan investasi China. Perdana Menteri Wickremesinghe berteriak kepada IMF untuk bantuan \'bailout\' dana di samping memohon pasokan bahan bakar dari Rusia. Sri Lanka bangkrut disebabkan salah urus dalam mengelola negara. Kepentingan dominan oligarki. Penyebab lahirnya gerakan people power di berbagai belahan dunia biasanya disebabkan oleh krisis ekonomi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, KKN, diskriminasi hukum, menambah masa jabatan, tindakan represif, penangkapan dan penahanan, serta otoritarianisme. Netizen ada yang ngoceh lucu, katanya kalau Rajapaksa dapat dipaksa turun dan kabur, kapan ya Rajadusta ? Entah siapa yang dimaksud Rajadusta itu. Tapi jika pemimpin sudah tidak amanah dan berlaku adil, mau Rajapaksa, Rajadusta, Rajahutang, Rajadukun, Rajatega, Rajacitra ataupun Rajakatak, maka ia harus tumbang oleh teriakan dan perlawanan rakyat yang tertindas dan teraniaya. Bandung, 11 Juli 2022.
Main Air Segar, Main BBM Panas
Manusia diangkat setinggi tingginya makhluk, kemudian dijatuhkan serendah rendahnya, kecuali bagi mereka yang tetap beriman dan bertaqwa. Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI. Putusan MA RI no 31 P/HUM/2022 setebal halaman telah membatalkan Perpres no 99 tahun 2020, disimpulkan bahwa Pandemi telah berakhir, negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin, pemerintah diwajibkan menyediakan vaksin halal dan thoyyib dan berlabel halal dari MUI serta aktivitas ibadah, sekolah, transfortasi dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan normal seperti sedia kala. Berdasarkan protokol HAM (Universal Declaration of Human Rights), aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM dan tidak boleh digunakan lagi. Dengan putusan ini MA menginstruksiksn kepada pihak-pihak terkait mencabut kewajiban kartu vaksin untuk segala urusan. Pemerintah tidak boleh memaksa rakyat ikut vaksinasi dengan alasan apapun kecuali ada jaminan halal. Di sisi lain, kenaikan harga BBM wajar, tetapi kenaikan harga BBM seiring dengan semakin sulitnya mengatasi hutang negara beserta bunganya ditambah semakin sulitnya mendapatkan pendapatan negara dari luar negeri, mengundang berpikir nekad dan semakin berani menindas dan menyengsarakan rakyat dengan berbagai alasan pembenaran sendiri. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling berani kecuali penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya dengan alasan yang dipersiapkan dan dibuat-buat serta konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Inilah negara dengan sistem otoriter dan kekuasaan. Tak terhitung pelangggaran hukum yang dilakukan oleh rezim ini, tak terhitung respons halus, kasar, dan represif pro aktif yang pernah dilakukan oleh sebagian besar rakyat, namun semuanya belum ada yang mampu membuktikan berhasil melawanya, namun justru berujung pada titik balik berupa intimidasi dan ekskusi. Tampaknya para penegak hukum baik oknum jaksa, hakim, TNI POLRI, semakin menjadi-jadi. Siapapun dan dari pihak manapun yang berseberangan dengan pemerintah akan ditindak berdayakan, padahal landasan dan pedoman kerja seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit , 8 TNI wajib serta PRESISI POLRI sangat jelas dan luar biasa hebatnya jika dilaksanakan secara murni, konsisten dan konsekwen. Ini yang membuat rezim berkepala besar dan ironisnya badan badan/lembaga lembaga tinggi negara lainya tidak berdaya bahkan tidak berkutik menyikapi ini. Kritikan, koreksi, dan saran perubahan/ perbaikanpun nyaris tidak digubris. Situasi dan kondisi negara yang carut marut dan amburadul semaunya sendiri, dianggap angin lalu. Hukum dan peraturan dirobek--robek dan dicabik-cabik, seolah merasa aman karena masih dijaga, dibela dan dilindungi oleh TNI POLRI. Ironisnya TNI POLRI tidak merasa dan tidak sadar bahwa sedang dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh rezim sebagai garda terdepan dan benteng terakhir rezim, namun semakin jauh dengan rakyat. Tampaknya di bawah tekanan dan pengaruh oligarki? Kacang lupa pada kulitnya, rakyat dianggap sebagai obyek pelengkap penderita Tidak ada yang hebat para mantan penguasa yang pernah hebat, semuanya dikangkangi dan dianggap tak berguna oleh penguasa yang sedang berkuasa. Patut diapresiasi, himbauan yang lembut tapi tegas dan tajam dari Pangdam III Siliwangi yang dipasang pada setiap satuan dan jalan jalan utama di Jawa Barat, yang mengintruksikan, bahwa jika ada Prajurit Siliwangi yang menyakiti hati rakyat, laporkan ke nomer telephon bla bla bla. Luar biasa....salut. Kita ingat, sejak awal pandemi, jeritan dan tangisan sebagian besar rakyat menuntut turunkan harga BBM ketika harga harga BBM dunia turun, namun tidak digubris oleh rezim. Pandang bulu terhadap yang dianggap berperkara terus terjadi hingga kini. Mereka yang dihabisi terus dihabisi, mereka yang diamankan, terus dipelihara, diselamatkan dan diamankan. Semua bentuk protes dan tuntutan untuk kebenaran dan keadilan dari sebagian besar rakyat dibisukan dan dipetieskan. Ironisnya, rakyat tetap tidak berdaya dan hanya mampu berteriak-teriak di grup dan OMDO saja ! Tidak akan ada kemajuan dan tidak akan ada perubahan tanpa tindakan tepat. Kini, kembali harga dan permainan BBM dimainkan ! Akankah ini puncak dari segala perubahan? Yang takut dan tertindas akan berubah menjadi berani. Atau tetap tertindas? Semua pihak, hendaknya arief, bijak, peka, peduli dan waspada menyikapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif rentan dengan pemikiran emergensi. Jika ada sedikit sulutan akan dengan mudah tersulut semuanya, bukan hanya benda kering saja yang ludes, yang basahpun akan musnah binasa. Walahu Alam...hanya pikiran yang cerdas, tegas, gigih dan militan yang akan membangkitkan gelora semangat perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, hanya kemauan dan keberanian yang akan mengubah segalanya! Semoga analisis, persepsi, dan prediksi ini dapat bermanfaat bagi martabat dan semangat bangsa Indonesia yang cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Ingat jangan mudah terprovokasi dan memprovokasi, upayakan keamanan, keselamatan dan kondusif negara diatas segala-galanya. Bersatulah dan tidak perlu ada yang ditakuti untuk niat baik dan yakin akan kebenaran. Semoga Allah..swt..TYME senantiasa membimbing dan melindungi kita semua. Bandung, 11 Juli 2022.
Sulitnya Melepas Oligarki
Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network SELAMA ambang batas alias presidential threshold (PT) belum Nol persen atau masih tetap 20%, jangan harap bisa lepas dari cengkeraman Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik. Siapapun Capres dan Cawapres yang bakal diajukan oleh partai politik, jangan harap mereka “bebas” dari oligarki. Saya yakin, mereka tak akan pernah bisa lepas dari oligarki. Sekarang ini oligarki masih diam, karena masih membaca situasi politik yang terus berkembang. Hingga hari ini, belum ada satupun parpol yang deklarasi nama Capres-Cawapres yang bakal diusung. Apalagi, jika patokan untuk pengajuan Capres-Cawapres ini masih berpatokan pada hasil Pimilu 2019. Hanya PDIP yang punya peluang untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri. Meski nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinyatakan lolos seleksi Capres di Partai NasDem, namun hingga kini NasDem tak juga deklarasi. Bukan hanya NasDem. PDIP sendiri hingga kini juga tidak berani menyatakan Puan Maharani, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua DPR RI, sebagai Capres atau Cawapres dari PDIP. Mengapa? Boleh jadi, ini juga karena menyangkut logistik untuk membiayai Capres dan Cawapres yang mereka ajukan. Faktanya, untuk membiayai pasangan Capres-Cawapres itu butuh biaya yang tidak sedikit. Hanya oligarki yang mampu dan punya banyak dana untuk biaya itu semua. Uraian berikut ini salah satu contoh perhitungannya, jika situasi dan rencana Pilpres 2024 tetap berjalan normal sesuai rencana. Koorinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, dalam tulisannya di FNN menyebut, ada partai menawarkan dagangannya (boleh dipakai/dibeli Capres dengan harga Rp 1 triliun) belum termasuk uang operasional. Bagi seorang Capres akan langsung melenguh pasrah - selain tingak-tinguk harus mengajukan proposal minta bantuan kepada Bandit Politik Capres. Kalau dipenuhi harus mau sebagai boneka dan budaknya. Bagi para bandar/bandit politik uang 1 ( satu ) triliun rupiah ini jelas sangat kecil. Jangankan kekuatan gabungan 9 Naga. Satu naga seperti BT (Benny Tjokrosaputra) dari hasil rampokannya di Asuransi Jiwasraya mampu untuk membeli 9 partai sekaligus @ 1 triliun rupiah = 9 triliun rupiah. Menurut aktivis ’98, Bung Hatta Taliwang, kalau 9 naga atau para Taipan bisa membeli 9 parpol masing-masing Rp 1 triliun, total Rp 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR sebanyak 575 orang untuk mengegolkan UU, masing-masing anggota DPR RI minimal Rp 10 miliar (dibeli suaranya oleh Taipan) cuma Rp 5,75 triliun. Dibulatkan Rp 6 triliun. Total para Taipan akan menguasai DPR RI cuma Rp 15 triliun. Ditambah lagi membeli dengan membiayai dana pencapresan sebesar Rp 20 triliun. Indonesia sudah dikangkangi/dibeli/dikuasai para taipan cuma bermodalkan Rp 35 triliun, jika itu patungan oleh para taipan lebih ringan lagi beban para taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai/dibeli para taipan, total nggak sampai Rp 40 triliun Indonesia habis dikuasai para cukong/China atau China Indonesia. Patungan para taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal Rp 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT (satu orang China) sebesar Rp 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoak. Begitu murahkah Indonesia yang kemerdekaannya telah pula mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan. Sangat pilu dan begitu memilukan sekali. Akibat sekali salah pilih penguasa, habislah kita seluruh bangsa. Perlu dicatat, Benny Tjokrosaputro adalah salah satu pelaku utama korupsi dana investasi Jiwasraya. Bersama koleganya, Heru Hidayat, dia telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu jejak digital yang masih terendus adalah bahwa saat Joko Widodo telah menjabat Presiden RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ketika itu sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah keceplosan siapa yang membiayai Jokowi pada Pilpres 2014. Sayangnya, tulisan berjudul “Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden” di https://nasional.sindonews.com sudah tidak muncul lagi karena sudah “dihilangkan” sehingga tidak ditemukan jejak digitalnya. Hanya tertinggal di searching google seperti ini: Jun 23, 2016 – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait proses terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI. Tapi, tulisan serupa ternyata masih ada yang bisa dibuka terkait pernyataan Ahok tersebut. Jejak digital ini bisa ditemukan di Republika.co.id (Rabu 29 Jun 2016 14:11 WIB). Melansir Republika.co.id, Ahok pernah membuat pernyataan kontroversial terkait Presiden Jokowi. Ucapan tersebut baru terungkap lewat sebuah video yang baru-baru ini hangat dibicarakan. Video tersebut diunggah oleh Pemprov DKI pada 26 Mei 2015, menampilkan rapat antara Ahok dengan Jakarta Properino tentang alat keruk lumpur waduk pluit. Video tersebut berdurasi 51.02 menit. Dalam video itu, Ahok meyeletuk, Jokowi tak bisa jadi Presiden kalau hanya mengandalkan dana dari APBD. Sebab selama ini sejumlah pembangunan di DKI menurutnya berasal dari dana pengembang. “Presiden Jokowi enggak bisa jadi Presiden kalau hanya dari APBD, selama ini kalau lihat selama ini semua yang terbangun, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua full pengembang,” katanya, dikutip dari video itu. Setelah ramai di media, barulah Ahok mengklarifikasi ucapannya tersebut. Ahok mengklarifikasi isu yang beredar perihal pernyataannya yang menyebut Jokowi tak bisa jadi Presiden tanpa bantuan pengembang. Ahok mengatakan, waktu kepemimpinan Jokowi ketika menjadi Gubernur terbilang singkat. Namun untuk menjalankan program peningkatan hunian rusun dibutuhkan dana besar. Sehingga Ahok menyebut Jokowi menggunakan dana kewajiban pengembang. “Enggak usah ditanya lah, itu enggak usah di-spin (diputarbalikkan), saya bilang pak Jokowi kan cuma dua tahun (Gubernur) waktunya begitu pendek. Kalau waktu dia begitu pendek, kita bisa pindahin orang enggak ke rumah susun? Enggak bisa kan? Yang bangun rumah susun siapa? Kewajiban pengembang,” katanya di Balai Kota, Rabu (29/6/2016). Pernyataan Ahok saat itu setidaknya sudah membuka tabir dan menjawab, bahwa seorang Capres itu tidak mungkin bisa lepas dari oligarki. Karena dia yang punya banyak uang. Termasuk parpol yang mengusungnya. Bahkan, politisi senior PDIP Sabam Sirait pernah membuat pernyataan yang kontroversial juga. Sabam Sirait menyebut ada kucuran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla untuk jadi Cawapres Jokowi. Padahal, seperti kita tahu, jumlah kekayaan Jusuf Kalla seperti diumumkan KPK pada 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 315 miliar. Jika kekayaannya hanya Rp 315 miliar, lantas siapa yang menyokong JK dengan dana Rp 10 triliun itu? Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Harta Rp 315 Miliar, Jusuf Kalla Mahar ke Jokowi Rp 10 Triliun”. (21 Mei 2014 01:52 Diperbarui: 23 Juni 2015 22:18). Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres. “Saya mendengar JK menyiapkan Rp 10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan,” kata Sabam. Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta rakyat Indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa. Sayangnya sumber berita yang mengutip Pendiri PDIP Sabam Sirait soal Jusuf Kalla tawarkan Rp 10 triliun sudah tidak bisa dibuka dan dibaca lagi jejaknya. http://www.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip. Sebagai pendiri PDIP, tentu saja menyebut angka tanpa adanya fakta akan mempertaruhkan integritas dirinya. Apalagi ia salah satu pendiri PDIP. “Saya meyakini, tawaran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla kepada PDIP agar jadi cawapres Jokowi seperti diungkap Sabam Sirait benar adanya,” ungkap penulis di Kompasiana.com itu. Jika Pilpres 2014 saja sudah terjadi “jual-beli” tiket Capres-Cawapres, bukan tidak mungkin pada Pilpres 2024 nanti juga bakal terjadi hal serupa. Berapa nilai tiketnya, yang jelas, pasti sudah lebih dari itu. Apakah nama-nama yang disebut-sebut bakal maju Capres-Cawapres tersebut punya dana puluhan triliun rupiah? Rasanya tidak mungkin ada yang punya. Maka di sinilah oligarki hadir untuk mengulurkan tangan. Makanya, sejak awal sudah saya katakan, sulit rasanya untuk melepas tangan oligarki. Pertanyaannya, apakah kita bisa melepaskan diri dari oligarki? Tentu sangat bisa, jika kita mau, meski MK sudah menolak gugatan PT 20% itu. Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya. Itulah yang terjadi ketika peralihan dari kekuasaan Presiden Soekarno kepada Pejabat Presiden Soeharto. Begitu pula saat peralihan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie. Termasuk ketika Presiden Abdurrahman Wahid harus rela menyerahkan kursinya kepada Wapres Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, kekuatan oligarki mulai masuk pada Pilpres 2014. Taipan Sofyan Wanandi pun dijadikan penasehat Wapres Jusuf Kalla. (*)
POPULER
