ALL CATEGORY
Tembus Rp200 Ribu per kg Harga Daging Sapi di Kota Sabang
Banda Aceh, FNN - Harga daging sapi dan kerbau di Kota Sabang, Provinsi Aceh tembus Rp200 ribu per kilogram pada saat meugang atau tradisi warga Aceh memasak daging dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah.“Harga daging berkisar Rp180 ribu - 200 ribu per kilogram,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sabang Jaya Saputra di Kota Sabang, Sabtu.Ia menjelaskan ada 56 ekor sapi dan dua ekor kerbau yang disembelih pada meugang Idul Adha tahun ini, yakni 26 ekor sapi dan satu ekor kerbau disembelih pada hari pertama serta 30 ekor sapi dan satu ekor kerbau pada hari kedua.“Pada meugang pertama ada 24 pedagang, dan meugang ke dua ada 26 pedagang, yang tersebar di pasar tradisional, gampong Cot Ba\'u, Paya Seunara, dan Ie Meulee,” kata Jaya.Jaya memastikan seluruh ternak sapi dan kerbau asal Kota Sabang ini, disembelih adalah sapi sehat dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).Kendati demikian, pihaknya tetap masih menemukan kasus cacing hati pada daging saat penyembelihan pihaknya, namun langsung memusnahkannya.\"Hewan ternak ini aman dari PMK, karena tidak dari kawasan yang terinfeksi, yakni Gampong Pria Laot dan Sirui. Sebelumnya kita juga sudah periksa surat kesehatan hewan,\" katanya.Aijal Mahdi, seorang pedagang daging di Kota Sabang mengatakan harga daging tinggi disebabkan minim pasokan ternak dari luar Kota Sabang, sehingga pedagang harus membeli ternak lokal dengan harga yang cenderung tinggi dibandingkan ternak luar Sabang.Hal ini merupakan dampak dari wabah PMK yang masih merebak di Aceh sehingga ternak dari daerah lain di Aceh dilarang masuk ke pulau paling barat Indonesia itu.\"Sapi yang kami jual ini dipelihara dan dipotong di Cot Ba’u (Sabang). Untuk harga daging dan hati Rp200 ribu per kg, tulang harganya Rp90 ribu per kg, dan daging dengan kualitas nomor dua itu harganya Rp160 ribu per kilogram,\" kata Aijal.Harga daging sapi dan kerbau saat meugang tahun ini tergolong tinggi dibandingkan saat meugang tahun-tahun sebelumnya, yang berkisar Rp170 ribu per kilogram.Meski mengeluhkan harga yang cukup tinggi, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk tetap membeli daging pada hari meugang hari raya haji tahun ini.\"Harganya mahal kali memang, tapi ya tetap kita beli, paling jumlahnya kita batasi, tidak sebanyak biasanya,\" kata Wira salah seorang pembeli di Kota Sabang. (Sof/ANTARA)
COVID-19 Mereda, Lebih dari 100 Bioskop di Shanghai Dibuka Kembali
Jakarta, FNN - Lebih dari 100 bioskop di Shanghai kembali beroperasi pada Jumat (8/7) usai sekitar empat bulan ditutup akibat epidemi COVID-19.Menurut pernyataan yang dirilis oleh biro film di Shanghai, bioskop-bioskop saat ini diizinkan menerima penonton dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan para penonton tidak diperbolehkan duduk berdekatan satu sama lain.Kota tersebut juga akan memastikan pemantauan kesehatan staf bioskop setiap hari, penjadwalan penayangan film yang rasional, serta upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di bioskop, demi memastikan keselamatan para penonton, menurut biro itu.Beberapa bioskop di Shanghai menjadwalkan pemutaran film pada Jumat dini hari. Sejumlah penikmat film sudah terlihat mengantre di depan bioskop UME di Xintiandi, sebuah area hiburan terkenal di Shanghai, pada Jumat sebelum pukul 00.00 waktu setempat.\"Staf kami telah melakukan kembali tugas mereka beberapa pekan yang lalu untuk menyiapkan pembukaan kembali (bioskop) dan terlibat dalam sejumlah pekerjaan seperti disinfeksi, perawatan mesin, dan penjadwalan film,\" kata manajer bioskop tersebut.Selama liburan Festival Musim Semi 2022, pasar film Shanghai mengalahkan semua kota di China dengan meraup total pendapatan box office senilai 259 juta yuan (Rp579,37 miliar).Bioskop-bioskop di Shanghai menangguhkan operasional mereka pada 10 Maret lalu akibat penyebaran COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba. Semakin banyak bioskop akan dibuka kembali saat bioskop-bioskop tersebut memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian epidemi. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Belanda Dorong Keamanan Jalur Ekspor Pangan dari Ukraina
Kuta, Bali, FNN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Belanda Wopke Hoekstra menekankan pentingnya keamanan bagi jalur ekspor pangan dari Ukraina, terutama melalui pelabuhan laut.Kedua menlu itu bertemu di sela-sela Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) di Bali, Jumat (8/7).“Keduanya memiliki pandangan sama pentingnya dukungan upaya yang sedang dilakukan oleh Sekjen PBB guna mengamankan jalur pangan,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, merujuk pada pertemuan bilateral kedua menlu.Selama FMM, semua anggota G20 mengungkapkan kekhawatiran tentang melonjaknya harga pangan dan energi, yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.Menlu Retno mengatakan bahwa krisis pangan dan energi akan berdampak besar terhadap negara berkembang, terutama negara berpenghasilan rendah dan negara kepulauan kecil.“Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi gangguan rantai pasokan pangan global --mengintegrasikan kembali pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia ke pasar global sangat penting,” kata Retno ketika menyampaikan pernyataan pers usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu.Sebagai solusi, banyak peserta FMM G20 menyatakan dukungannya terhadap upaya Sekjen PBB untuk menyediakan jalur yang aman (safe passage) untuk mendistribusikan produk pangan dan energi dari Rusia dan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan.“Beberapa peserta menggarisbawahi bahwa pangan dan pupuk tidak dikenakan sanksi dan menyatakan siap untuk mengatasi kesulitan praktis dalam melakukan perdagangan pangan dan pupuk, termasuk pembayaran, asuransi, logistik, dan lain-lain,” tutur Retno.Dalam pertemuan tersebut juga dibahas komitmen untuk mengeksplorasi kerja sama G20 selanjutnya guna memperkuat ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui sistem PBB atau organisasi internasional lainnya. (Sof/ANTARA)
Sekitar 150 Ribu Orang Shalat Idul Adha di Kompleks Masjid Al Aqsa
Yerusalem, FNN - Sekitar 150.000 Muslim pada Sabtu pagi melaksanakan shalat Idul Adha di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, menurut koresponden WAFA.Dia mengatakan bahwa sejak pagi jamaah mendatangi Al Aqsa, masjid yang menjadi situs paling suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidilharam di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.Mereka datang dari berbagai distrik di Tepi Barat dan dari wilayah Israel untuk melaksanakan shalat Idul Adha.Idul Adha merupakan hari raya kedua bagi umat Islam di seluruh dunia yang bertepatan dengan puncak ibadah haji tahunan di Makkah.Polisi Israel memasang puluhan penghalang jalan serta memeriksa warga Palestina dan kartu identitas mereka.Polisi Israel juga berusaha menghalangi jamaah untuk mencapai kompleks Masjid Al Aqsa.Kompleks Masjid Al Aqsa yang juga dikenal sebagai Al Haram Al Sharif menampung Kubah Batu dan Masjid Al Aqsa serta beberapa tempat ibadah lainnya.Kompleks tersebut berada di Yerusalem Timur, bagian dari wilayah Palestina yang diakui secara internasional tetapi telah diduduki oleh militer Israel sejak 1967. (Sof/ANTARA/WAFA)
LaNyalla: Idul Adha Momentum Kebangkitan Masyarakat Muslim untuk Lebih Peduli
Makkah, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah kepada seluruh umat Islam di Tanah Air. Meskipun ada perbedaan waktu, LaNyalla meyakini umat Islam Indonesia sudah lebih dewasa menyikapinya. “Perbedaan pandangan sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat muslim. Sehingga tidak ada lagi pertentangan karena perbedaan mazhab yang diikuti,” ujar LaNyalla yang sedang berada di Makkah, Sabtu (9/7/2022). Dilanjutkannya, kedewasaan dan toleransi dalam menjalankan ibadah bagi umat muslim bisa menjadi momentum penting dalam menciptakan peradaban serta menghadapi tantangan yang besar demi menciptakan masyarakat yang modern dan maju. “Harapan kita, kedewasaan masyarakat pada momen Idul Adha 1443 Hijriyah bisa ini menghantarkan kepada kondisi masyarakat muslim yang lebih peduli terhadap ketimpangan-ketimpangan dalam berbangsa dan bernegara,” tukas dia. Berkaitan dengan ibadah kurban, LaNyalla menyampaikan selain memang tuntunan agama, ibadah tersebut merupakan bentuk kepekaan sosial. “Kurban menjadi bukti kepedulian masyarakat muslim kepada sesama. Ada dampak sosial yang positif karena berbagi ke masyarakat yang membutuhkan (bantuan),” tutur LaNyalla lagi. LaNyalla berpesan agar Idul Adha digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat pemotongan hewan kurban perlu juga mengikuti aturan, mengingat Indonesia menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. (mth/*)
Kolonialisme Baru pada Bangsa Sendiri, Teriak Ganti Pancasila Masuk Penjara
Dalam RKUHP orang bisa dipenjara gara-gara menghina presiden. Padahal dalam kampanye biasa saja orang menghina presiden. Presiden dianggap punya martabat, padahal nggak ada. \"Presiden nggak punya martabat. Martabak itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Kan itu intinya yang selalu kita katakan,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara khusus dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 Juli 2022. Berikut petikan lengkapnya: Ada upaya dari pemerintah untuk sengaja tidak membuka RUU KUHP ke publik dengan cara dibuat dibuat mepet dengan waktu pembahasan, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan evaluasi. Begitu dibuka ternyata banyak sekali kegilaan yang muncul di dalam RUU KUHP. Antara lain soal orang menghina Pancasila bisa dihukum. Padahal, kita seringkali memperdebatkan soal Pancasila. Iya, tidak boleh mengganti Pancasila, tidak boleh meniadakan. Bagaimana kalau saya mau memperbaiki Pancasila, karena itu saya musti periksa dulu bagian yang tidak masuk akal. Karena itu saya perlu tafsir, lalu saya dipidanakan. Padahal saya mau memperbaiki dari sifat yang buruk pelaksanaan Pancasila. Kan begitu-begituan. Kalau kita bilang kemanusiaan yang adil dan beradab wong nggak ada praktiknya kok, karena itu kita perbaiki. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan dipastikan bahwa Presiden tidak akan berbohong dengan janji-janjinya. Kan musti ada interpretasi kan. Justru kita mau memperbaiki itu. Jadi bayangkan misalnya antisipasi dari negara itu intinya adalah menghukum. Jadi sudah dipastikan bahwa nanti akan ada orang yang mau meengganti, ada orang yang mau mempermainkan ideologi, lalu disiapkan hukuman. Padahal, diskursus publik itu memungkinkan Pancasila dipersoalkan. Karena Pancasila itu bukan ideologi tertutup. Dia ideologi terbuka. Harus kompatibel dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi kelihatannya memang undang-undang ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saja. Dan di ujungnya nanti ada semacam ya kan boleh pakai denda kalau nggak mau dihukum pidana. Ya kalau nggak ada uang ya masuk juga kan. Jadi kelihatannya ini undang-undang yang memang dirancang untuk memungkinkan kekuasaan itu diperpanjang. Ini yang musti kita antisipasi. Kalau menurut bocoran-bocoran yang kita dapat ini memang benar-benar kita hanya geleng-geleng kepala dan kita cuman bisa sampai pada kesimpulan, bagaimana para founding fathers kita dulu, yang berjuang membebaskan diri dari kolonialisme, kemudian melihat anak cucunya sekarang menghadapi kolonialisme baru, yang itu dilakukan oleh bangsanya sendiri. Ya kalau naskah itu dibuat oleh mantan-mantan keluarga beliau, nggak apa-apa. Tapi ini kan disusun oleh ahli-ahli Hukum Tata Negara, bahkan wakil menteri hukumnya itu profesor di bidang hukum pidana atau hak asasi manusia, atau HTN segala macam. Tapi ini orang-orang yang nggak paham apa fungsi dari sebuah hukum pidana dibandingkan dengan memperlebar percakapan publik supaya tidak terjadi kejahatan pidana, terutama yang menyangkut pidana politik. Jadi bayangkan, politik itu masih ada unsur pidananya. Menghina presiden itu kan peristiwa politik. Di dalam kampanye ya biasa saja orang menghina presiden. Apa susahnya itu. Tetapi kemudian dianggap Presiden kan punya martabat. Nggak ada. Presiden nggak punya martabat. Martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Kan itu intinya yang selalu kita katakan. Nggak ada yang peduli itu karena di kepalanya sudah dianggap presiden akan berbahaya kalau di depan oposisi. Karena itu oposisi musti didiamkan. Cara mendiamkan oposisi adalah KUHP. Kan ngaco. Kalau kita belajar legal filosofi, Presiden itu bukan objek hinaan karena dia lembaga. Yang bisa dihina manusia kongkrit. Kan begitu dasar kita. Nah, sekarang hukum pidana itu memasukkan orang-orang yang harusnya dilindungi adalah yang rentan untuk martabatnya diacak-acak. Siapa yang potensial mengacak-acak martabat rakyat ya presiden. Karena presiden punya semua kekuasaan. Rakyat tidak punya kekuasaan untuk menghina, melecehkan Presiden. Tapi kenapa rakyat yang musti diawasi. Ajaib kan. Jadi perlindungan terhadap presiden itu artinya secara tidak langsung dianggap Presiden itu memang potensial untuk dikritik dan potensial untuk dihina. Padahal, sebetulnya yang dihina dan dikritik sebetulnya adalah kebijakan publik dari Presiden, bukan jati diri dia sebagai manusia. Itu gagal dipahami oleh kedunguan yang ada di parlemen dan pemerintah. Sebenarnya kritik juga boleh kalau saya baca rumusan pasalnya, tetapi Anda harus menunjukkan di mana keburukannya, di mana kebaikannya, dan kemudian Anda harus juga menunjukkan solusinya. Akhirnya kalau saya baca naskah itu, dia sendiri ragu dengan rumusan itu. Karena itu, dia tambah predikat macam-macam. Anda harus kasih ini, kasih ini, dan kasih bukti jam berapa dia berbuat salah, di detik kebeberapa, cuaca lagi mendung atau cuaca lagi bagus, ada akan bunyi cicak apa nggak. Lama-lama begitu, musti membuktikan. Jadi sekali lagi karena ketidakmampuan untuk berpikir abstrak maka dibaypaslah, sudahlah pokoknya yang bukan kritik kita sebut hinaan. Nah, yang kritik apa kalau begitu? Kan itu yang disebut membuat definisi dengan memperluas predikatnya sehingga segala sesuatu bisa dihargai diseret melalui interpretasi yang lebar itu. Karena itu penting untuk mengingat lagi pasal-pasal karet sebetulnya. Jadi tetap ini pasal kolonial dan nggak ada yang mampu menerangkan di mana aspek non kolonial di situ. Di negeri Belanda seluruh pasal itu dibuang. Kita masih justru mengulangi itu dengan beban yang lebih berat lagi. Kalau dia masuk otoriter yang masuk akal. Masa demokrasi ada pasal-pasal dungu itu. Saya kira pasti nanti jawabannya jelas karena DPR kelihatannya sudah menyatakan bahwa akan segera mengesahkan dan tidak dibahas. Memang tidak ada yang menyatakan begitu, tapi tidak ada lagi ruang pembahasan di kita. Dikatakan begitu oleh anggota DPR. Nah pasti mereka nanti ketika protes silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan ketika kita datang ke Mahkamah Konstitusi kita akan dihakatakan bahwa Anda tidak punya legal standing. Sya jadi bingung. Kita ini alat hukum kita sebagai bangsa kelihatannya nggak punya apa-apa di negara ini. Ya itu yang kita sebut moral hukum kita sudah nggak ada, sehingga apapun yang dibayangkan bisa diselesaikan secara hukum orang anggap ya percuma. Pintunya ditutup. Bahkan digembok dari dalam. Dan yang di dalam itu menggembok dirinya karena takut ketahuan dungunya. Kan itu intinya. Kalau orang pintar, orang bijak, dia akan undang. Silakan masuk. Kita akan debat. Di Mahkamah Konstitusi ini ditutup dari awal dengan dalil open legal policy dan yang biasa itu, tidak punya legal standing. Dan kita bertanya, lalu kalau rakyat tidak punya legal standing, kenapa kalian takut berdebat. Kan kalau orang bilang dia tidak punya legal standing, rakyat mau katakan bahwa Anda tidak punya moral standing. Karena hanya untuk berdebat pun Anda takut dengan alasan bahwa Anda bukan yang berhak untuk berdebat. Lalu ditanya siapa yang berhak kalau begitu. Jadi dia nggak bisa jawab. Dia kunci sendiri kedunguannya. Demikian juga wakil Menhukam yang akhirnya nggak mampu berdebat dia tulis di koran Kompas bahwa mereka yang tidak paham tentang hukum pidana itu enggak punya akal. Lalu kemarin saya ketemu tukang bakso, tukang bakso bilang begitu tuh. Saya membaca itu tulisan dari Wakil Menhukam yang saya pastikan dianya yang nggak punya akal. Jadi begitu akhirnya kan. Jadi tukang bakso pun bisa paham bagaimana ketakutan dari kalangan eksekutif dan legislatif sehingga mengunci ruang perdebatan. Lalu secara sepihak nulis di koran. Dan lebih gila lagi Kompas bisa memuat tulisan nggak bermutu itu. (Ida/sws)
Babu Banda
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI BEBERAPA nama pegiat sosial telah bertransformasi menjadi buzzer, influencer dan haters. Biadabnya, mereka sendiri yang beragama Islam sanggup dan begitu bangga menghina Islam, umat dan para pemimpinnya. Mereka semua pada waktunya, akan menerima balasan yang setimpal dan bahkan lebih keji dari apa yang mereka perbuat. Mereka inilah manusia sejenis babu banda, yang demi harta dan jabatan recehan menghancurkan aqidahnya sendiri dan persatuan bangsa. Tidak sedikit manusia yang mengejar harta benda dan jabatan, seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Seakan-akan semua uang, kekayaan dan status sosialnya serta-merta setia mengiringinya saat dijemput kematian. Manusia-manusia ini yang cenderung menghabiskan waktu hidupnya untuk mengejar dunia. Kalau perlu apa yang diinginkannnya dalam dunia, diperoleh dengan segala daya upaya, termasuk menghalalkan segala cara. Begitupun dalam politik, setiap hasrat dan kepentingan tertentu kerapkali mengabaikan etika dan norma-norma . Demi memenuhi ambisi, perilaku politik dengan sadar tapi tanpa malu terlalu mengumbar hasad dan dengki. Bukan sekedar isu dan intrik, orang tertentu rela menyebarkan rasa permusuhan, kebencian hingga fitnah keji. Demi uang, fasilitas dan jabatan tak seberapa, orang-orang bergelar buzzer tega memakan daging saudaranya sendiri, memecah-belah persatuan Indonesia dan menggiring rakyat, negara dan bangsa pada kehancuran peradaban. Lebih miris lagi, selain melakukan pembelahan sosial, manusia-manusia durjana ini juga kerapkali menghina, merendahkan dan menista pemimpin, para nabi dan termasuk agama tertentu. Dalam hal ini umat dan agama Islam yang sering menjadi korban rekayasa stereotif dan upaya framing jahat kepentingan politik. Islam dan umatnya selalu menjadi target yang harus dihancurkan, dengan cara halus maupun kasar sekalipun. Buzzer, influencer, haters dan politisi bejad berbayar, teeus dipelihara dan sengaja ditempatkan menjadi garda terdepan yang disupport kekuasaan. Mereka menjadi \"the untouchables\", tak tersentuh hukum dan dilindungi rezim. Ada baiknya, umat tidak lagi harus diam dan terus membiarkan perilaku yang biadab terhadap agama Islam, para nabi dan aulia serta tokoh dan pemimpinnya Tak boleh lagi ada istilah serba permisif bagi semua orang yang melukai agama Islam dan umatnya. Kalau hukum negara tidak dapat ditegakkan terhadap kaum yang dzolim kepada aqidah umat, maka sangsi syariat Islam sangat layak diberlakukan. Demi menjaga kemuliaan Agama Islam, demi memelihara kehormatan para nabi dan ulama serta menjunjung ketaatan umat Islam kepada Allah subhanahu wa ta\'ala dalam menjalankan Al quran dan sunah. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip persaudaraan dalam kebangsaan, maka menjadi kewajiban umat Islam untuk mengambil langjah-langkah berani dan tindakan tegas menghukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya pada para pelaku penghujat Islam. Camkanlah!, para manusia laknat yang karena uang dan jabatan mau menghancurkan kehormatan Islam dan umatnya, maka tak ada yang lebih baik lagi selain menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa setiap pelakunya. Lebih baik menghukum tegas orang tertentu, ketimbang mengorbankan kepentingan bangsa menguatkan persatuan dan kesatuan nasional. Agar tidak menjadi peristiwa yang sengaja dan berulang-ulang serta seperti menjadi tradisi dalam strategi politik. Maka hentikanlah sekarang juga dan untuk seterusnya bagi siapapun yang berpikir, berniat dan akan melakukannya. Wahai para penikmat dunia yang yang menuhankan harta dan jabatan, profesi budak banda kalian tak akan bertahan selamanya. Di bumi Indonesia tercinta tak boleh ada tempat untuk penghinaan dan perilaku merendahkan bagi agama apapun. Jika itu masih terjadi, tunggulah datangnya hari pembalasan. Allahu Akbar!, Merdeka! Munjul-Cibubur, 9 Juli 2022.
Abu Janda Sebar Berita Hoax Anies Soal ACT, Gak Bakal Diproses
Jakarta, FNN - Permadi Arya, pria yang lebih dikenal sebagai Abu Janda lagi-lagi menjadi sorotan publik. Lewat akun instagram miliknya, dia mengunggah video hoaks tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Aksi Cepat Tanggap (ACT). Namun wartawan senior FNN Hersubeno Arief meyakini hal itu tidak akan diproses oleh polisi sebagaimana ia sampaikan dalam perbincangan dengan Agi Betha dari FNN dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (8/7/22). Dalam video itu terlihat Anies mengucapkan pernyataan tentang ACT. “Bahwa ACT menciptakan suatu sistem, dimana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi Insya Allah this is always for benefit,” kata Anies dalam video pada Instagram pribadi @permadiaktivis2, dikutip Rabu (6/7/22). Agi Betha mengatakan bahwa video tersebut diketahui menggunakan teknologi deep fake, khususnya soal keterkaitan komentar Anies, mengenai program Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal ini mendapat respons langsung dari Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tatak Ujiyati membagikan video asli untuk mengimbangi video \"Yang hoaks versus yang benar. Pidato Anies tentang ACT. Makin ke mari buzzers makin tak tahu malu memperkusi Anies. Yang terpenting. Gugurkan kewajiban membela yang benar. Yuk kita bantu sebarkan, RT,\" tulis akun Twitter @tatakujiyanti. Dalam potongan video itu, Anies menyebut orang yang membutuhkan terlebih dahulu, sebelum mengucapkan orang berkecukupan. “Meski suara mendesak agar Abu Janda ditangkap menggema, saya ragu bahwa ramainya hal tersebut akan berujung pada penangkapan Abu Janda, berkaca dari kasus yang sudah-sudah, dan juga ini termasuk delik aduan, harus pak Anies sendiri yang melaporkan, saya kira pak Anies tidak akan mau mengurusin hal seperti ini,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief. (Lia)
Sebelum People Power, Saldi Isra dan Siapapun yang Merasa Tidak Cocok dengan Suasana Berkonstitusi di MK, Keluar Saja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Gugatan ini diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pengamat politik Rocky Gerung bereaksi keras atas putusan tersebut. \"Ternyata MK memotong sendiri pilar demokrasi hingga berantakanlah pengertian kita tentang constitutionalism, express denialism, imperatif demokrasi. Jadi kekacauan itu justru menggerakkan. Karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 8 Juli 2022. Berikut petikan lengkapnya: Kita lihat yang terjadi pada hari Kamis, keputusan di Mahkamah Konstitusi adalah musibah buat bangsa. Menurut Anda? Ya, ini catatan pertama bahwa pernah di dalam sistem demokrasi, ada lembaga yang tugasnya menjamin demokrasi, justru memberangus. Itu namanya Mahkamah Konstitusi. Dan catatan ini yang akan kita pakai untuk mempersoalkan mereka yang ada di dalam. Kan tetap ada tokoh-tokoh semacam Saldi Isra, yang berkali-kali membuat disenting opinion. Sekarang sudah di tingkat tertinggi disenting opinion apalagi yang musti diucapkan. Dia musti langsung bikin desain bahwa dia itu tidak bisa lagi berkonsensus dengan mahkamah konyol ini, MK. Maka dia musti keluar. Akhirnya, pertanggungjawaban moral dari hakim yang nuraninya terganggu ya dia keluar, bukan sudah mengatakan ya nanti saya ada punya disenting opinion. Enggak. Dia musti lakukan disent saja, yaitu perlawanan. Dan ini bukan konsen lagi, bukan konsensus bersama dengan hasil keputusan yang di dalamnya ada disenting opinion, tapi dia harus disensus sekaligus. Jadi keluar dari konsensus bahwa dia adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu baru ada kecerahan dan kemungkinan orang menganggap, oke teman-teman muda di situ atau beberapa hakim masih punya pengetahuan tentang demokrasi. Itu intinya. Kita dorong sekarang, sebelum terjadi peoples power, atau yang biasa disebut sebagai gerakan rakyat di jalan, sebaiknya Saldi Isra itu atau siapapun yang merasa bahwa tidak cocok dengan suasana berkonstitusi di Mahkamah Konstitusi ya keluar dari situ. Itu aja saja jalan keluarnya. Kecuali mereka masih di situ lalu rakyat merasa oke kalau begitu gempur saja sekalian Mahkamah Konstitusi. Karena pilar yang ada di depan situ menunjukkan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia selalu ditunjukkan dengan pilar-pilar Yunani itu. Fungsi pilar itu untuk menegakkan keadilan. Harus kokoh Mahkamah Konstitusi. Ternyata MK memotong sendiri pilar-pilar itu hingga berantakanlah pengertian kita tentang constitutionalism, express denialism, imperatif demokrasi. Jadi kacau dan kekacauan itu justru menggerakkan. Karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi. Bayangkan betapa publik tidak frustrasi kalau kemarin selalu alasan ditolak adalah legal standing. Selalu begitu alasannya. Tetapi, ternyata ketika kita melihat bahwa PBB partai politik peserta pemilu walaupun ia tidak masuk parlemen, tapi tetap saja itu, dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka punya legal standing, tapi problemnya itu kembali lagi dijagain lagi bawah ini open legal policy. Dan kalau open legal policy itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi balikin saja ke DPR lagi ke legislative review. Kalau begitu kita sudah bisa duga bahwa tidak ada gunanya PKS melakukan gugatan itu walaupun dia sudah kompromi menurunkan bukan nol persen tetapi 7-9 persen. Itulah konyolnya Mahkamah Konstitusi. Dia terima legal standing, tetapi dalil untuk mempersoalkan materi yang dimintakan judicial review itu dia tolak. Kan tolak saja nanti di situ legal standingnya oke dapat, berarti materinya boleh diucapkan. Bahwa nanti diputuskan ya soal lain. Tetapi kan kita nggak punya kemampuan untuk mendalilkan di depan situ, karena kita sudah antisipasi ini soal open legal policy. Justru itu yang kita mau persoalkan. Kenapa open legal policy nggak bisa dipersoalkan. Kan itu satu paket pikiran saja kan? Oh itu nanti musti ada formulasi. Iya nggak ada soal. Nanti kita sewa orang untuk bikin formulasi. Tapi, substansi dari persoalan kita, open legal policy membatalkan demokrasi, open legal policy bertentangan dengan konstitusi. Kan itu dalil kita. Jadi, mahkamah ini betul-betul konyol dan dungu sebetulnya. Karena hanya takut saja kalau argumen di dalam persidangan. Jadi, seolah-olah template apapun yang masuk di situ hanya masuk dua kamar itu. Lokasinya cuma dua, legal standingnya tidak diakui atau diakui tapi akan diarahkan bahwa ini bukan kewenangan mahkamah. Lalu kita bertanya kewenangan mahkamah kalau terjadi krisis konstitusional apa? Jadi, nanti kalau ada impeacment pada presiden, mahkamah akan bilang, enggak, itu nggak bisa. Memang kalian punya legal standing buat impeact DPR, tapi itu bukan kewenangan kami. Karena ini ada pertimbangan macam-macam. Jadi, terlihat bahwa nggak ada argumen yang utuh. Maka, kita anggap bahwa mahkamah konstitusi sedang bukan sekadar mengkhianati, tapi melecehkan. Dan dia sedang membunuh demokrasi saja. Apa boleh buat. Itu yang terjadi kan? Kan yang minta partai politik yang mewakili kedaulatan rakyat, bukan program rakyat yang kita serahkan pada DPR, tapi kepentingan kita untuk memastikan demokrasi itu berlangsung bersih. Karena itu kita dalilkan macam-macam. Partai sudah masuk, individu sudah masuk, lembaga negara sudah masuk, tapi ya apalagi jalan keluarnya selain tabrakan di jalan. Tapi saya berharap orang nggak kemudian putus asa, karena kalau tidak salah, ini catatan saya sekitar 31 yang sudah ditolak. Tapi mungkin yang akan ada orang jadi frustasi. Saran saya jangan frustasi, ajukan saja sebanyak-banyaknya. Nanti lama-lama hakim Mahkamah Konstitusi yang yang frustrasi sendiri. Ya semua orang akhirnya harus lakukan itu, yang disebut sebagai protes massal. Jadi, kita akan lanjutkan itu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberitahu bahwa kekonyolan itu harus dihentikan. Itu yang sering saya sebut Mahkamah Konstitusi mengalami konstipasi. Dia nggak bisa mencerna lalu dia marah-marah saja. Oh pergi ke sana cari dokter lain, enggak. Ini dokternya cuma Anda tapi Anda sendiri nggak bisa mencerna sebagai dokter pencernaan demokrasi. Anda enggak bisa mencerna. Jadi, kita membayangkan satu keadaan di dalam sidang itu. Jadi menolak itu sudah jadi keputusan pertama sebelum diperiksa kasusnya. Lalu basa basi. Ini nebis in idem, ini sudah pernah segala macam. Jadi, nggak ada semacam terobosan hukum. Padahal Mahkamah Konstitusi harus bikin terobosan supaya konstitusi itu enggak macet, supaya demokrasi lumer dan terobosan itu yang sering dia nggak paham bahwa dia diberi hak untuk membuat terobosan dengan istilah judicial activism. Jadi, dia nggak tahu. Jadi bagaimana kita mau andalkan mahkamah itu kalau dia sendiri nggak tahu fungsi primer dia adalah melakukan judicial activism. Delik itu yang mustinya dia bocorkan pada publik bahwa ini bahaya kalau PT 20%. Maka coba kalian bikin seminar dan pada akhirnya orang tua mahkamah mengundang sebetulnya. Kita lakukan judicial review. Kan itu etikanya. Tentu kita tahu bahwa mahkamah itu tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kepentingan partai-partai di DPR dan kepentingan Presiden, dan kepentingan Mahkamah Agung. Itu baru satu kasus presidensial threshold. Kemarin kita menyodorkan dua orang. Kita berharap juga Gelora, misalnya, melalui pintu masuk yang berbeda. Dan saya kira ini juga nggak kalah seriusnya karena ini berkaitan dengan tiket kadaluwarsa yang dipersoalkan. Nah ini ditolak juga gitu. Jadi orang mau masuk pintu manalagi? Menurut saya gampang saja, logika yang diajukan Gelora itu sebenarnya nggak usah memakai pertimbangan hukum, pakai pertimbangan akal sehat saja. Bagaimana mungkin, Anda beli tiket pada lima tahun yang lalu dan digunakan dan dianggap valid lima tahun kemudian. Susu bubuk saja paling usinya cuma satu tahun. Ini pilih orang bisa sampai lima tahun masih dianggap nggak kadaluwarsa itu barang. Tidak meracuni orang? Ya MK memang mempertimbangkan dengan bagus sebetulnya, kalau susu ada kadaluwarsa ojo kesusu, tetapi dengkul Mahkamah Konstitusi enggak pernah kadaluwarsa. Karena itu mereka ke dengkul saja. Jadi kritik semacam ini untuk memperlihatkan kalau jalan keluar buntu, semua pintu ditutup, lalu bagaimana kita masuk rumah kita? Ya kita bongkar genteng atau kita dobrak. Jadi, itu intinya kan? Jadi kalau nanti ada gerakan massa mengepung Mahkamah Konstitusi dasar etisnya ada, karena kalian menutup semua pintu. Jadi kalian tipu-tipu saja kan para hakim Mahkamah Konstitusi. Dia nginip dari atas, ini ada yang mau masuk tapi dia tutup. Jadi kecurangan itu sebetulnya yang dibayangkan akan meledak menjadi kekerasan. Dan kalau jadi kekerasan KUHP sudah siapin. Ini makin lama negeri ini sebetulnya mengarah pada otoritarianisme atau sudah dalam sistem otoriter. Walaupun nanti ya Anda kan belum ditangkap. Ya, tapi kita nggak mungkin lagi untuk lega meminta pertanggungjawaban mahkamah terhadap penyelewengan konstitusi. Ke mana kita mau cari akal bahwa negeri ini masih demokrasi, ya dengan demonstrasi. Jadi, sudah, itu akan dilanggar. Mahasiswa pasti akan mengabaikan semua sanksi pidana, buruh juga akan lakukan hal yang sama. Jadi siap-siap bahwa akan ada mobilisasi dan mahkamah konstitusi ya silakan berlindung. Nggak ada yang peduli karena dianggap yang berlindung di Mahkamah Konstitusi adalah maling-maling konstitusi, rampok rampok konstitusi. (ida/sws)
Aplikasi MyPertamina Buruk, Pertamina Malah Sewa Buzzer?
Jakarta, FNN – Aplikasi MyPertamina kembali jadi buah mulut akibat tweet viral lowongan buzzer untuk menaikkan rating. Reaksi netizen pun beragam dan Pertamina sampai buka suara. Di Twitter memang sedang ada tweet viral berbentuk screenshot. Isinya adalah lowongan menjadi buzzer untuk menaikkan rating MyPertamina di Playstore dan Appstore, ditambah lagi dengan komentar positifnya.Tweet yang viral itu dipasang akun @memefess yang menyebutkan ada job buzzer yang butuh sampai 1.000 user. Tugasnya memberi rating bintang 5 dan review positif 1 paragraf.Bayarannya adalah Rp 4.000/email dan 1 device bisa beberapa email. Hingga Rabu (6/7/2022) tweet itu sudah mendapatkan 4.448 likes, 909 retweet dan 311 quote tweet. “JOB BUZZER BUAT BESOK, URGENT BUTUH 1.000 USER, Untuk Rating Bintang 5 dan Review Positif 1 Paragraf,\" bunyi isi pesan WhatsApp pada unggahan tersebut. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Jum’at (8/7/2022) membahas soal aplikasi MyPertamina ini. Berikut ulasannya. Pertamina dikabarkan tengah membuka lowongan kerja untuk para Buzzer, ini enggak salah nih memang membaca seperti itu. Tugasnya itu sederhana membuat revisi yang baik untuk aplikasi MyPertamina sebuah tangkapan layar yang menampilkan pesan WhatsApp berisi lowongan buzer untuk aplikasi MyPertamina ini sedang ramai di media sosial. Pesan dalam tangkapan layar itu menuliskan, dibutuhkan buzer seribu user untuk memberikan rating bintang 5 dan ulasan positif sepanjang satu paragraf yang ini kemarin sudah beredar sejak tanggal 2 Juli lalu ya hari Sabtu pekan lalu. “Job ini buat besok urgent butuh 1000 user untuk rating bintang 5 dan review positif satu paragraf.” Tulis pesan itu. Pesan tersebut juga menyatakan informasi bayaran untuk lowongan buzer ini yakni sebesar Rp 4.000 per email. Pesan tersebut langsung viral di sejumlah media online yang memberitakannya dan mereka juga kemudian mencoba mengkonfirmasi meminta keterangan dari corporate secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Sayangnya jawaban yang diberikan oleh Irto Ginting tidak cukup memadai “Saya tidak punya info terkait hal itu,” katanya. Sayang banget jawabannya ini kalau menurut saya kok kurang taktis dan strategis, persepsi saya setelah membaca itu jadi tambah negatif pesan yang saya atau kita bisa tangkap bahwa Pertamina benar menyewa buzer jadi begitu kesimpulannya. Tapi tidak mau mengakui, juga tidak membantah. Bagaimana dengan anda? Saya yakin banyak diantara anda yang sama malah persepsinya dengan saya apalagi bagi Anda yang sempat mengalami kesulitan ketika harus beli bensin dan terpaksa lebih dulu mengunduh MyPertamina. Kosa kata atau diksi blazer itu. Apa boleh buat di Indonesia ini kan sudah punya konotasi negatif. Apalagi bila ditambah dengan kata Rp (Rupiah) jadi inilah bertambah buruk lagi BuzerRp. Mereka ini adalah gerombolan orang yang yang mencari nafkahnya dengan cara mendukung apapun kebijakan pemerintah itu, tidak peduli benar atau salah, mereka ini biasanya siap membuli siapapun juga, khususnya oposisi dan apalagi umat Islam selama bayarannya cocok. Padahal yang dihadapi oleh Pertamina ini belum tentu semua oposisi, bahkan pasti saya pastikan tidak semua oposisi yang dihadapi Pertamina itu rakyat Indonesia konsumen pertalite dan solar yang merasa kesal dan dipersulit ketika akan mengisi bahan bakarnya di SPBU milik Pertamina. Jadi ya bisa kita pastikan ini bukan soal oposisi atau pendukung pemerintah ini soal rakyat Indonesia yang beban hidupnya semakin berat ini soal rakyat Indonesia menghadapi realitas biaya hidup semakin meningkat, bahan-bahan kebutuhan pokok, bahkan cabe pun harganya melambung tinggi. Nah ketika mereka membeli BBM dan berharap bisa membeli bahan bakar yang disubsidi dengan harga terjangkau kok kesannya malah dipersulit di media sosial ini beredar kabar bahwa untuk mengunduh aplikasi MyPertamina itu juga diminta untuk mengisi kolom hobi hahaha… unggahan ini kemudian ditimpali dengan komen bahwa kenapa nggak tanya sekalian apa cita-citanya? Saya enggak tahu apakah itu benar karena saya bukan pengguna aplikasi MyPertamina tapi menurut saya kalau toh nggak benar ya ambil sajalah sisi positifnya walaupun kesal ternyata rakyat kita itu masih punya sisi humor ya Sisi humorisnya. Kekacauan aplikasi ini untungnya masih pada tahap uji coba dan bagi para pengguna kendaraan roda empat ya bisa dibayangkan betapa kacaunya kalau sudah diwajibkan bagi pengguna kendaraan roda dua yang jumlahnya pasti lebih banyak. Kondisi seperti itulah yang seharusnya dipahami oleh manajemen Pertamina jadilah baik aplikasi MyPertamina yang diwajibkan bagi siapapun yang akan mengisi BBM di SPBU Pertamina itu di-review buruk oleh mereka oleh para pengguna ini. Faktanya memang kinerja MyPertamina itu buruk, barangkali karena saya menduga sih mungkin karena ada lonjakan pengguna ini karena diwajibkan tetapi tidak diantipasi oleh tema intinya dari MyPertamina. Di Google PlayStore ini aplikasi MyPertamina mendapat rating 1,2 dari skala-skala 5 dia jadi buruk ini ya, sekalian kalau terus memburuk ini bisa-bisa aplikasi itu di-delete dari Google PlayStore. Salah seorang pengguna bernama Rudi mengatakan kalau untuk membuka aplikasi MyPertamina membutuhkan waktu yang sangat lama. “Padahal ini kan kuota internet itu baru terisi dan aplikasi lain bisa berjalan cepat, dia sudah coba di rumah dengan menggunakan wifi tetap sama saja lama, lambat dan oh ini maksudnya ada notifikasi waktu anda sudah habis ini jadi waktu itu bukan persoalan Karena jalur internet ketika di apa di lapangan atau di Pom bensin itu buruk. Tetapi memang aplikasinya bermasalah”. Komen Rudi itu saya kutip dari idx channel. Pengguna lain bernama Bintara menyampaikan terpaksa memberikan rating bintang satu karena dia tidak bisa masuk ke dalam aplikasi “Maaf ya saya kasih bintang 1 setelah daftar aplikasi tidak bisa dipakai, muncul notifikasi sesi habis terus setiap masuk selalu muncul notifikasi tersebut sudah coba pakai WiFi dan paket data tetap saja enggak bisa.” Tolong diperbaiki dulu aplikasinya saya membayangkan betapa frustasinya ya para pengguna MyPertamina ini kan orang biasanya datang ke pom bensin itu ya ketika bahan bakarnya sudah hampir habis. Jarang sekali ada orang yang punya kebiasaan belum habis datang mengisi belum habis telah mengisi, orang rata-rata pasti aku datang ke Pertamina ke SPBU maksud saya itu ketika bahan bakarnya sudah mau habis. Mereka sudah mau kehabisan bahan bakar biar mau mengisi diwajibkan mengisi menggunakan aplikasi MyPertamina dan kemudian tidak bisa masuk betapa prestasinya ya wajar kalau kemudian mereka rame-rame memberikan review buruk hanya memberi penting satu. Kondisi ini kan jelas sangat dilematis bagi Pertamina. Di satu sisi mereka harus menekan besaran subsidi dan bila pengguna BBM bersubsidi tidak dibatasi dipastikan keuangan mereka juga akan jebol karena apa? Sekarang ini aja kan banyak utang Pertamina belum dibayar oleh pemerintah dan kalau Pertamina jebol pada gilirannya APBN Pemerintah juga akan jebol juga. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pertamina dan dia juga menyampaikan perbandingan harga BBM yang mereka jual dengan para kompetitor, menurut dia, harga BBM Pertamina masih lebih murah. Berat juga ya kondisinya memang harga yang murah tadi karena subsidi karena subsidi makanya kemudian dibatasi tetapi kalau kemudian rute subsidinya jebol anggaran pemerintah juga akan jebol dalam beberapa hari terakhir nilai rupiah itu terus melemah rupiah telah menembus angka Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat jika suku bunga Acuan dari BI itu tetap dipertahankan seperti saat ini karena Federal FED atau Bank Central Amerika kan sudah menaikkan suku bunga acuan, sementara BI belum. Jadi kemungkinan ini rupiah atau akan bergerak menuju Rp 15.500 per US Dollar angka tersebut itu jauh di atas asumsi makro APBN sebesar Rp 14.350 per dollar. Apa konsekuensinya? Melemahnya nilai rupiah itu berarti pemerintah harus membayar utang dan cicilan bunganya dan cicilan pokoknya itu dengan jumlah yang lebih karena hutang kita semua dalam bentuk dollar, harga pasaran minyak dunia juga otomatis meningkat dengan kurs yang melemah. Belum lagi kalau geopolitik global itu sekarang ini kan kalau kita bicara geopolitik Global juga menunjukkan tanda-tanda tidak menunjukan tanda-tanda membaik malah kalau malah mungkin bisa dikatakan memburuk. Di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat angka invasinya juga terus meningkat bahkan sudah gila-gilaan disebut-sebut ini tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun nilai dolar tembus Rp 15.000 tapi kondisi keuangan negara masih tetap aman namun sulit untuk dihindari bahwa semua faktor geopolitik Global tadi dipastikan akan semakin semakin menekan kehidupan rakyat di Indonesia. Juga harga-harga kebutuhan pokok bahkan sampai cabe pun sudah naik tetap terkendali belum lagi kalau kita bicara bahan-bahan pokok yang berasal dari impor dari negara-negara lain, salah satunya yang cukup serius kan soal gandum. Makanya kemudian Pak Jokowi bela-belain terbang ke Ukraina dan kemudian ke Moskow walaupun banyak yang ngeledek bahwa Pak Jokowi itu sekarang sudah jadi salesman dari pabrik-pabrik mie instan. Tapi harus diakui kalau harga gandum itu meningkat maka ini juga pasokan bahan pokok rakyat kita itu sudah pasti akan terganggu belum lagi kita bicara UMKM yang juga menggunakan bahan terigu sebagai bahan pokoknya. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pamer kepada rakyat bahwa harga minyak goreng sudah bisa ditekan stabil pada harga Rp 14.000 per liter. Tapi klaim itu dibantah oleh asosiasi pedagang. Faktanya segera memang seperti itu, tapi para pedagang ini bahkan mereka langsung memantau dan bermain di lapangan dari hari ke hari. Sementara kalau para pejabat ini atau macam-macam diperdagangankan sekali-kali dan sampelnya saya kira terbatas. Belum lagi ada kebiasaan para Pejabat kita itu biasanya dapat laporan asal bapak senang saja. Jadi kalau kita balik lagi ke soal aplikasi MyPertamina daripada menghabiskan anggaran untuk buzer dan kemudian ketika bocor malah memberikan persepsi yang buruk kepada rakyat. Mengapa tidak lebih baik mulai dibenahi, dibenahi kondisi internal coba mulai belajar mendengar keluhan para pelanggan mitigasi persoalan dan tentu saja kalau ada persoalan pada IT-nya, itu yang harus dibenahi. Sekali lagi hehehe cara kalau menyewa bazer hasilnya belum jelas tapi ketika bocor ini malah jadi menimbulkan persepsi negatif yang terjadi nanti malah terjadi perlawanan besar-besaran atau penolakan terhadap MyPertamina ini jauh lebih berabe karena dampaknya juga jauh lebih serius. (mth/sws)
POPULER
