ALL CATEGORY
Panglima TNI Matangkan Persiapan Venue Lokasi G20
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Kapolri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mematangkan persiapan venue lokasi kegiatan Presidensi G20.\"TNI telah merencanakan secara detail dan teliti seluruh aspek terkait dengan pelaksanaan G20,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Selasa.Jenderal TNI Andika mengemukakan hal itu usai meninjau kesiapan venue Taman Hutan Raya Mangrove Pemongan di Denpasar Bali serta Garuda Wisnu Kencana Park Badung yang menjadi lokasi penyelenggaraan G20.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengatakan bahwa pematangan persiapan tersebut untuk memastikan agenda G20 berlangsung aman dan nyaman bagi kepala negara serta tamu yang hadir.Dalam paparannya, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana, mulai dari aspek keamanan hingga flow rotasi transportasi bagi para kepala negara yang hadir.Hal tersebut mulai dari hotel tempat menginap hingga lokasi kegiatan berlangsung, seperti di Taman Hutan Raya Mangrove Pemogan dan Wisnu Kencana Park.Lulusan Akademi Militer tahun 1987 tersebut berharap perencanaan matang dan pelaksana yang baik sesuai dengan rencana, kegiatan G20 pada tahun 2022 bisa berjalan baik dan berkesan positif bagi siapa pun tamu negara yang hadir. (Ida/ANTARA)
Sherpa G20 Perluas Pembahasan Degradasi Lahan Cakup Bakau dan Gambut
Labuan Bajo, FNN - Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memperluas pembahasan isu degradasi lahan (land degradation) yang mencakup kerusakan bakau (mangrove) dan gambut.\"Pada Presiden G20 di Indonesia ini memperluas pembahasan land degradation tidak hanya di land saja, tetapi ekosistem lain, terutama mangrove dan gambut,\" kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro di Labuan Bajo, Selasa.Sigit yang juga sebagai Co-Chair Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group menjelaskan bahwa pembahasan isu degradasi lahan ini merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 di Arab Saudi dan Italia.Pihaknya telah melakukan dua kali pertemuan sebelumnya, yaitu di Yogyakarta dan Jakarta. Pada saat ini telah menyusun komunikasi (drafting communique) untuk pembahasan pertama bersama para delegasi Sherpa G20.Selain isu degradasi lahan, kata dia, isu lingkungan yang dibahas juga terkait biodiversity. Dalam hal ini Indonesia mendukung pembahasan untuk mempersiapkan kerangka kerja sama pasca-biodiversity 2020.\"Jadi, pada tahun 2020 sudah selesai dan sedang menegosiasikan untuk membuat frame work baru hingga 2050,\" katanya.Ia menyebutkan rata-rata delegasi mendukung isu biodiversity, terutama mempercepat pelaksanaannya karena hingga 2022 masih belum berjalan dengan cepat.Selain itu, juga dibahas marine litter (sampah laut) dengan keinginan utama guna mempersiapkan kerangka untuk mengikat secara hukum (legally binding) terkait dengan pengurangan penggunaan plastik.Kerangka kerja terkait dengan hal ini, lanjut dia, juga telah ada dari Presiden G20 di Jepang sehingga mempercepat persiapan legally binding untuk plastik dan implementasi penilaian secara penuh.\"Jadi, setiap produk itu menghitung berapa potensi plastik dari masing-masing produk dan dari hitungan itu kemudian bisa diidentifikasi potensi untuk mencegah penggunaan plastik,\" katanya.Selain itu, kata Sigit, perlindungan terutama di Antartika juga diminta untuk diserukan dalam Sherpa G20. Disamping itu, memperluas perlindungan di taman nasional laut.Isu yang berkaitan dengan air juga ada permintaan agar tetap menjalankan kerangka kerja untuk saling menukar informasi dan pengalaman terkait dengan air serta membuat pembahasan antara energi, makanan, dan air.Isu terakhir, kata dia, berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan (sustainable finance) juga muncul adanya desakan untuk membiayai proyek-proyek pemulihan biodiversity untuk mengadopsi mekanisme pembiayaan yang sudah dikembangkan di sektor perubahan iklim.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo pada tanggal 10—13 Juli 2022 yang dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual hanya Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
TikTok Indonesia Diajak untuk Berperan Sejukkan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengajak sejumlah platform media sosial, salah satunya TikTok Indonesia, untuk mengatasi potensi munculnya berbagai konten hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024.Rapat virtual bersama TikTok Indonesia, yang dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, Bagja mengemukakan bahwa platform media memiliki potensi yang tinggi terpapar konten negatif tersebut.Oleh karena itu, dia berharap TikTok bisa ikut berperan aktif sebagai penyejuk saat pesta demokrasi tersebut berlangsung.\"Kampanye di TikTok boleh, tetapi tidak melanggar aturan, seperti melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks,\" kata Bagja.Bagja menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan batasan bagi pengguna TikTok, khususnya saat berkampanye lewat konten di media sosial itu, asalkan tidak melanggar aturan dan etika kampanye.Sementara itu, Public Policy and Governmental Relations TikTok Indonesia Shiella Pandji memberi respons positif terhadap ajakan kerja sama untuk memerangi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pada pemilu mendatang.\"Kalau terkait dengan fitnah, ujaran kebencian, hoaks, no questioning kami sangat concern dengan hal itu. Kami pasti dengan senang hati berkolaborasi dengan Bawaslu untuk bersama melawan itu dalam Pemilu 2024,\" tegasnya.Sheila memastikan TikTok Indonesia akan mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait dengan pemilu. Hal tersebut akan diterapkan dalam standar komunitas TikTok.\"Kami memiliki in-house moderator yang merupakan WNI yang memiliki pengetahuan tentang Indonesia, mengerti tentang hukum di Indonesia. Jadi, meskipun kami global platform, terkait dengan masalah hukum, standar komunitas kami mengacu pada hukum negara setempat,\" katanya.Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam waktu dekat akan menyerahkan rencana implementasi kerja sama serta draf nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dan TikTok Indonesia.\"Kami akan buat MoU untuk hal-hal kerja sama secara umum. Setelah itu, kami akan membuat perjanjian kerja sama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis,\" ujar Lolly. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Soroti Dirut Pertamina Rilis Harga Ekonomi Pertalite
Makkah, FNN – Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang merilis soal harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp 17.200 per liter jika tanpa subsidi, mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945. “Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” urai LaNyalla, Selasa (12/7/2022). LaNyalla juga menyoroti penghasilan direksi dan komisaris Pertamina yang sebulan bisa mencapai miliaran rupiah, juga ‘seharusnya’ dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp 30 ribu per hari. “Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” beber LaNyalla. Oleh karena itu, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres. LaNyalla meminta Pertamina fokus saja mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga menjadi lebih efisien. Dan, jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan. Terhadap kebijakan B-30, LaNyalla berharap Pertamina berani menolak jika memang tidak efisien dari segi bisnis. Jangan hanya untuk menyerap CPO pengusaha Sawit kesulitan masuk pasar Eropa, maka disubsidi menjadi program B-30. “Sebab kalau nyata-nyata menguntungkan, sudah pasti kita bisa naikkan menjadi B-50 atau B-100. Tetapi ternyata kan B-100 menjadi lebih mahal dari solar murni yang diolah dari crude oil,” pungkasnya. Diberitakan, Nicke menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, seharusnya Pertalite dijual Rp 17.200 per liter. Sedangkan harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) seharusnya Rp 18.150 per liter. Sementara saat ini, Pertamina menjual bensin dengan oktan 90 ini pada harga Rp 7.650 per liter. Dan menjual Bio Diesel di harga Rp 5.150 per liter. Dengan kata lain, setiap liter Pertalite disubsidi negara Rp 9.550 per liternya. Untuk B-30 disubsidi Rp 13.000 per liternya. (mth/*)
Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan Tidak Dituntut Hukuman Kebiri, Terancam 12 Tahun Penjara
Surabaya, FNN – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan tidak akan menuntut hukuman kebiri kepada tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati, Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT). Anak pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Kiai Moch Muchtar Mu’thi, itu akan dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimum 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Mia Amiati berdalih, pihaknya tidak mendakwa MSAT dengan pasal kebiri karena hukuman tersebut belum berlaku di Indonesia. Ia telah menunjuk 10 jaksa untuk menangani kasus ini yang akan segera disidangkan karena berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (8/5/2022) lalu. Mia menjelaskan, jaksa menyusun dakwaan dengan pasal berlapis terhadap tersangka yang akrab disapa Mas Bechi. Yakni pasal 285 KUHP, 289 KUHP serta pasal 294 Ayat 2 KUHP tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. “Berkas perkara pencabulan anak kiai Jombang diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat (8/5/2022) lalu. Jaksa tidak akan menjerat tersangka MSAT dengan hukuman kebiri, karena UU yang mengatur tentang hukuman kebiri belum berlaku di Indonesia,” kata Mia dalam konfrensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (11/5/2022) siang. Padahal, sesungguhnya sudah ada terdakwa yang divonis kebiri kimia yakni terpidana Muh Aris. Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Pedofil yang mencabuli 9 anak di bawah umur itu dengan hukuman pidana pokok, yakni 12 tahun penjara ditambah kebiri kimia. Namun Mia menyebutkan, ada pertimbangan lain Mas Bechi tidak dituntut hukuman kebiri kimia. Disebutkan, dakwaan terhadap pria 42 tahun itu hanya berdasar satu korban, sesuai berkas perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian. “Karena hanya satu orang saksi korban dapat diproses karena adanya pembuktian dari alat bukti dan didukung keterangan ahli yang mendukung kesaksian korban. Sedangkan korban lain menarik diri,” ucapnya. Diketahui, kasus pencabulan ini dilaporkan korban berinisial NA dengan terlapor Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) pada 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Namun, proses hukum berjalan lamban sehingga polisi baru menetapkan tersangka pada 2021 lalu setelah penanganan kasusnya diambil alih oleh Polda Jatim. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, MSAT tidak bersikap kooperatif dan selalu mangkir dari panggilan penyidik. Pria yang akrab disapa Mas Bechi itu kemudian ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) pada Januari 2022. Polisi baru berhasil mengamankan MSAT di lingkungan Ponpes Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (7/7/2022) malam melalui proses yang dramatis. Sebelumnya, ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang, yang mengepung kediaman tersangka sempat mendapat perlawanan dari santri dan pendukung putra Kiai Muchtar Mu’thi. Puluhan santri Ponpes dan pendukung tersangka berusaha menghadang petugas, bahkan sampai terjadi insiden penyiraman kopi panas yang mengenai Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Sementara, Kiai Muchtar, berupaya melindungi anaknya melalui jalur negosiasi dengan Kapolres di dalam ruangan. Kendati, pembicaraan itu sesungguhnya mengarah usaha menghalangi polisi agar tidak menangkap tersangka. Situasi semakin memanas ketika polisi berusaha merangsek masuk ke kediaman. Saat itulah, massa pendukung tersangka sempat menyiramkan wedang kopi yang masih panas ke arah petugas. Parahnya, siraman air panas itu kebetulan mengenai tubuh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Ratusan personel gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang yang mengepung kediaman Ponpes Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, langsung melakukan tindakan tegas. Polisi mengamankan sejumlah orang yang menghadang dan diantara kerumunan yang menyiramkan kopi panas. Setelah menemui beberapa kendala, polisi akhirnya berhasil meringkus pria yang akrab disapa santri ponpes dengan panggilan Mas Bechi. Tersangka disebut-sebut bersembunyi dari pihak berwenang di ponpes sekaligus kediaman keluarganya. (mth)
Menag Ad Interim Perintahkan Pembekuan Ponpes Shiddiqiyah Jombang Dibatalkan
Jombang, FNN – Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur, segera dapat kembali beraktivitas setelah sempat dibekukan. Pasalnya, Menteri Agama Ad Interm Muhadjir Effendy telah memerintahkan Kementerian Agama membatalkan pencabutan izin operasional ponpes pimpinan Kiai Moch Muchtar Mu’thi tersebut. Muhadjir menegaskan, secara lembaga, Ponpes Shiddiqiyah, Jombang, tidak terlibat dalam kasus pencabulan santriwati itu. Sebab, menurut dia, perkara tersebut adalah masalah pribadi Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi. “Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Dan oknumnya (Mas Bechi) kan sudah menyerahkan diri. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas. Jadi Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” tandas Muhadjir, Senin (11/7/2022). Muhadjir Effendy ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menag Ad Interim untuk sementara waktu karena Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sedang melaksanakan ibadah haji. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, Kementerian Agama akan segera menindaklanjuti perintahnya dengan mengembalikan izin Ponpes Shiddiqiyah. “Saya sudah meminta pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya, secepatnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut,” tandas Muhadjir. Sebelumnya pondok pesantren menjadi sorotan setelah terjadinya peristiwa pencabulaan santriwati oleh Mochamad Subchi Azal Tsani yang merupakan putra dari pemimpin pesantren, Muhammad Mukhtar Mukthi. Pihak pondok pesantren kemudian dianggap sempat menghalang-halangi polisi untuk menangkap Subchi sehingga izinnya dicabut oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama pun mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada 7 Juli lalu. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono menegaskan, pencabulan bukan hanya tindak kriminal yang melanggar hukum, melainkan pula perilaku yang dilarang ajaran agama. “Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022). Waryono menambahkan, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, serta pihak-pihak terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Abdussalam Shohib mengatakan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyah sudah semestinya menjadi pelajaran agar semakin serius dan berhati-hati dalam mengelola pesantren. “Jangan sampai pesantren dianggap sebagai komoditi, serta komitmen untuk taat hukum sebagai konsekuensi warga negara yang baik,” tutur Abdussalam saat dihubungi Ahad (10/7/2022). Terkait nasib santri dan santriwati di pondok itu, Abdussalam berpendapat yang paling baik diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Selain itu, ponpes dapat bermusyawarah dengan wali santri untuk mengetahui keinginan mereka. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, itu berpendapat, dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah keamanan, kenyamanan, serta ketenangan santri, wali santri, keluarga pesantren, serta warga sekitar. “Apa tetap di Shiddiqiyyah, atau mau pindah, sebaiknya tidak ada yang mengintervensi. Karena itu hak mutlak orang tua santri,” ucapnya. (mth)
Menyelamatkan Indonesia Agar Tidak Masuk ke Mulut Nekolim China
Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBONDONG-bondongnya TKA China saat pandemi Covid 19 berlangsung menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang waras. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara bangsa ini. Dikabarkan pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa Obor China sudah ditandatangani pada April 2019. Proyek ini bagi China untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF-BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dengan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geo-ekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $ 4 miliar, termasuk $ 900 juta yang telah diumumkan oleh China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah mengingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Tetapi mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat. Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elit politik untuk memandirikan bangsanya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus Nekolim China. Menguasai negeri ini melalui proyek-proyek OBOR. Untuk mempelancar itu semua rakyat diadu-domba dengan melempar isu radikal, khilafah, pecah- belah. Yang satu Islam radikal, yang satu Islam Nusantara. Semua ini bagian desain untuk kepentingan Nekolim. Dengan demikian rakyat yang sebahagian umat Islam tidak bersatu dan melakukan protes. Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jualbeli dan untung-rugi. Maka untuk menyelamatkan anak cucu kita, perlu kita melakukan Gerakan anti Nekolim China. Rakyat harus membangun kesadaran menyelamatkan negara bangsa untuk kembali ke UUD 1945 asli. “Diam kita ditindas. Maka bergeraklah menyelamatkan bangsa ini”. (*)
Setan Gundul Jadi Raja
Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUNCULNYA Setan Gundul jadi Ratu itu berawal dari semaraknya mitos harapan munculnya ”Ratu Adil”. Pada tahun 2014 muncul di masyarakat mendambakan munculnya ratu adil yang bisa membawa perubahan negara untuk rakyat bisa keluar dari kesusahan dan penderitaan hidupnya. Oligarki yang licik dan cerdik, saat itu menangkap sinyal budaya/tradisi cerita wayang di Jawa dan Sunda yang awalnya ini bersumber dari mitologi Hindu-Jawa. Cancut taliwondo (bergegas), segera membuat cerita carangan (cerita keluar dari pakem) memoles cerita untuk menghipnotis rakyat bahwa saat ini benar-benar akan lahir Satrio Piningit (Ratu Adil) yang akan jadi raja bijaksana. Rakyat terbuai (terlena) dengan liciknya oligargi yang sempurna membuat lakonnya bukan Petruk jadi Raja tetapi yang muncul ”setan gundul jadi raja”. Makin lama permainan oligarki semakin menemukan momentumnya semua masuk dalam kendali sang dalang oligarki. Oligarki mengetahui sastra Jawa - Petruk Jadi Raja, masih hidup, khususnya masyarakat Jawa. Dengan canggih memanipulasi proses politik Petruk ”jadi- jadian sebagai raja”. Carangan tentang Ratu Adil khususnya di masyarakat Jawa mendatang akan tetap muncul dengan berbagai versi dan ragamnya. Pemahaman dan persepsi masyarakat Jawa sebagian meyakini bahwa filosofi harapan Petruk jadi raja karena percaya bahwa Petruk itu sejatinya para dewa yang secara filosofi ini sejatinya membela rakyat kecil, artinya jangan main-main dengan rakyat kecil. Dalam konteks kekuasaan, lakon ”Petruk Dadi Ratu” ini adalah sebuah carangan (cerita tambahan yang keluar dari pakem) dalam menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan yang makin otoriter, tirani dan diktator. Lakon Petruk jadi raja itu sindiran terhadap kekuasaan tentang bagaimana jika rakyat kembali menarik mandat dari penguasa yang tidak amanah. Untuk mendobrak kemandekan, mendobrak ketidak adilan dan kezaliman. Dalam konteks politik kiwari, misalnya, dominasi oligarki mesti didobrak oleh rakyat agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hanya sebagai budak oligarki. Rakyat harus dijaga dari cerita karangan oligarki jilid selanjutnya, pada saat ini, jangan sampai terlena, tertipu dan terjerembab pada lubang yang sama. Pemilu 2014 menyisakan tipuan dan berlanjut pada pemilu 2019, oligarki mulai bengis. Kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (saat itu) mengungkap jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 lalu, ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Saatnya Rakyat menggugat, sebagai pemilik kedaulatan - turunkan setan gundul sebagai raja. Tata kembali negara ini sesuai amanah UUD 1945 asli, agar negara bisa normal kembali - berburu waktu jangan sampai negara ini hancur gara gara raksasa Oligarki. (*)
Kasus Sri Lanka, Pengamat: Rakyat Lapar Bisa Melakukan Apa Saja Termasuk Usir Presiden dari Istana
Jakarta, FNN – Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa diserbu massa dan diusir dari Istana di Kolombo, dan sekaligus meminta agar Gotabaya mundur sebagai Presiden Sri Lanka. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan, aksi massa di Sri Lanka itu bisa terjadi di negara manapun termasuk Indonesia, jika kehidupan rakyat menderita, kelaparan terjadi di mana-mana dan kemiskinan terus meningkat. ”Di saat ekonomi sebuah negeri hancur dan terpuruk, rakyat kesulitan dan kelaparan, aksi massa di Sri Lanka bisa terjadi di negara manapun termasuk di Indonesia. Karenanya pemerintah harus mewaspadainya, terutama dalam membuat kebijaksanaan yang mensejahterakan rakyat,” kata Jerry, Ahad (10/7/2022). Pakar Politik AS ini menuturkan, budaya, politik dan ekonomi antara Sri Langka dan Indonesia ada sedikit persamaan. Sebelum jatuh Sri Langka bisa dikatakan makmur seperti Indonesia. Hal ini berbeda dengan Bangladesh yang jauh lebih baik secara ekonomi dan politik dengan Indonesia. ”Memang kemiskinan, utang, pengangguran dan inflasi merupakan pemicu terjadi kerusuhan dalam sebuah negara. People power bisa saja terjadi di Indonesia jika pemerintahan Jokowi tak berpihak pada rakyat. Selain itu jika program yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga hanya kepentingan kaum elitis, utang tak bisa ditekan dan pembangunan infrastruktur terus dikebut,” ungkap doktor jebolan American Global University. Ia juga mengatakan Sri Lanka menyukai utang terhadap China. Akibatnya, Sri Lanka menjadi negara defIault atau gagal membayar utang sehingga Sri Lanka menjadi negara bangkrut. Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar. ”Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp7000 triliun,” jelasnya. Saat ini pemerintah memasang target defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp 840,2 triliun atau setara 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85% dari PDB. Utang SBY dalam 10 tahun Rp1.300 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. ”Jadi saat SBY turun tahta utang kita Rp2.700 triliun. Jadi era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp4.300 triliun dan bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp6.000 triliun,” tegasnya. Menurut Jerry, selain Jokowi tak mampu mengurus negara juga diperparah lagi dengan para menterinya yang tak berkompeten serta amburadul. Jerry pun menyarankan jika peristiwa yang dialami Sri Lanka tidak ingin terjadi di Indonesia maka diminta agar tidak membuat rakyat susah. Selain itu jalani program nawacita, dan rela berkorban untuk rakyat. Sementara itu, ekonom dan pengamat politik Anthony Budiawan menegaskan, dalam peristiwa yang dialami Sri Lanka maka rakyat mempunyai hak penuh untuk menurunkan presiden yang gagal dan menyulitkan kehidupan masyarakat. “Menurunkan presiden merupakan hak kedaulatan rakyat, hak tertinggi dalam bernegara, sah menurut konstitusi. Ini bukan pemberontakan, tapi kebangkitan rakyat melawan tirani,” tegasnya. Artinya, people power adalah wujud melawan pemerintahan yang sewenang-wenang. People power merupakan wujud kebangkitan kedaulatan rakyat melawan diktator dan tirani. Presiden seharusnya memenuhi tuntutan rakyat, mundur: bukan malah melarikan diri, karena akan terus dikejar. Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP), Achim Steiner pada Kamis (7/7/2022) seperti dimuat NDTV mengatakan, krisis ekonomi parah yang dialami Sri Lanka harus menjadi peringatan bagi dunia. Lantaran dapat menciptakan krisis lainnya, termasuk politik dan keamanan. PBB memperingatkan, dampak dari perang di Ukraina yang terlarut-larut dapat membuat semakin banyak negara kewalahan dan berisiko mengalami krisis ekonomi yang sama seperti di Sri Lanka. ”Kami menyaksikan serangkaian peristiwa tragis yang sedang berlangsung di Sri Lanka saat ini yang seharusnya menjadi peringatan bagi siapa saja,\" kata Achim Steiner. Diketahui, krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka membuat situasi negara tersebut makin memanas. Terbaru, ribuan demonstran menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri. Massa menyerbu rumah dinas Gotabaya Rajapaksa dan mengusirnya dari istananya di Kolombo, Sabtu (9/7/2022). ”Gotabaya Rajapaksa tampak dikawal meninggalkan kediamannya. Diketahui, evakuasi terhadap orang nomor 1 di Sri Lanka itu dilakukan sebelum massa menyerbu. \"Presiden dikawal ke tempat yang aman,” kata sumber pertahanan kepada AFP. Diketahui, Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut akibat krisis berkepanjangan. Selama berbulan-bulan, negara berpenduduk 22 juta jiwa ini telah menderita kekurangan makanan, bahan bakar, dan pemadaman listrik serta mengalami inflasi yang tinggi. Hal itu menyusul setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. (mth)
Tewasnya Brigpol Nopryansah, IPW : Kapolri Harus Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atas tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat, ajudan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Demikian siaran pers yang disampaikan IPW pada Senin, 11 Juli 2022. Hal ini untuk mengungkap apakah meninggalnya korban penembakan terkait adanya ancaman bahaya terhadap Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo atau adanya motif lain. Oleh karena itu, IPW mendesak pimpinan tertinggi Polri harus menon-aktifkan terlebih dahulu Irjen Ferdy Sambo dari jabatan sebagai Kadiv Propam. Alasannya, pertama, Irjen Ferdy Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya itu. Hal tersebut, agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku membunuh sesama anggota Polri. Alasan kedua, Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya, sehingga harus ditembak. Alasan ketiga, locus delicti terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Karena itu agar tidak terjadi distorsi penyelidikan maka harus dilakukan oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri, bukan oleh Propam. Dengan begitu, pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sesama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang. Sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Pasalnya, peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar Perwira Tinggi dan terkait dengan Pejabat Utama Polri. Anehnya, Brigpol Nopryansah adalah anggota Polri pada satuan kerja Brimob itu, selain terkena tembakan juga ada luka sayatan di badannya. ”Peristiwa tragis tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat dikabarkan terjadi pada Jumat, (8 Juli 2022) sekitar 17.00 WIB. Selama tiga hari, kasus itu masih ditutup rapat oleh Polri yang memiliki slogan Presisi,\" beber Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. (mth)
POPULER
