ALL CATEGORY
Pengacara Keluarga Brigadir Yoshua : Saya Tidak Percaya Komnas HAM
Jakarta, FNN – Kini kekecewaan terhadap Komnas HAM kembali terulang dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Pengacara keluarga, Kamaruddin Simanjuntak menegaskan tidak percaya Komnas HAM dan menyebut Komnas HAM bekerja untuk Polri. Berikut perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (1/8/22) di Jakarta. Kamaruddin merespons momen komisioner Komnas HAM Choirul Anam melipat kertas saat menjelaskan perkembangan penyelidikan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yoshua seolah menutupi sesuatu dari wartawan saat konferensi pers. Ia menegaskan bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak bisa diharapkan. “Saya dari dulu memang gak pernah percaya sama Komnas HAM. Komnas HAM itu kan memang bekerjanya untuk Polri, dari dulu,” ungkap Kamaruddin. Kamaruddin juga mengatakan tuduhan serupa kepada Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menilai Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK menjadi bagian dari Mabes Polri. “Pokoknya LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas, gak ada satu pun yang bisa dipercaya,” katanya. Ketidakpercayaan keluarga terhadap LPSK semakin besar saat istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E malah meminta perlindungan ke sana. Padahal, Bharada E disebut pihak kepolisian sebagai pihak yang menewaskan Brigadir Yoshua. Hersubeno mengomentari bahwa sekarang kasus tidak seperti yang publik bayangkan akan cepat terungkap setelah diadakan autopsi ulang kemarin, dan menemukan bukti-bukti baru. “Saya kira kalau kita melihat apa yang dibicarakan Komnas HAM terakhir ini, seharunya ini persoalaan sederhana, karena antara ajudan saja yang berkakhir kematian, tetapi mengapa kalau soal ajudan harus ditutupin ya,” ujar Hersubeno. Agi Betha kemudian juga mempertanyakan persoalaan kasus ini yang semakin menjadi sorotan publik. Seharunya pendapat tentang kematian Brigadir Yoshua ini harus disampaikan berdasarkan fakta. “Kalau kita mendengar alasan kasus ini ditutupin 3 hari karena pada hari minggu itu hari raya Idul Adha, namun hari Mingg (31/7/22) kemarin, ada pernyataan dari Kadiv Humas Polri bahwa kasusnya udah ditarik ke Bareskrim, artinya walaupun hari minggu tetap saja polisi bekerja,” pungkas Agi. (Lia)
Simulacra, Oligarki Kekuasaan, dan Derita Rakyat
Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Oleh: Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) SALAH satu konsekuensi dari praktik demokrasi adalah munculnya mayoritas pemenang yang mengatur dan mendominasi (majority rule). Sebagian ilmuwan politik menyebutnya fenomena itu sebagai tirani mayoritas politik, sebagian yang lain menyebutnya sebagai dominasi mayoritas politik. Dominasi mayoritas politik misalnya terjadi ketika koalisi besar memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum. Parahnya di negara yang pemilihan umumnya berbiaya mahal seringkali politik dikendalikan oleh oligark. Ini akan membuat dominasi politik semakin mencengkeram. Apalagi ketika seluruh proses politiknya betul-betul sepenuhnya dibawah kendali oligarki. Para Oligark membeli pemilu. Dengan kekuatan finansialnya menyulap para politisi, seolah-olah merakyat, dibingkai populisme. Apapun varian populismenya, atas nama wong cilik maupun populisme atas nama agama. Populisme kiri atau populisme kanan, termasuk populisme yang dibungkus nasionalisme. Dalam dominasi mayoritas politik itu, ketika penguasanya gagal menjaga demokrasi bahkan menyepelekanya, wajah politik akan terlihat tidak lagi berkualitas. Bahkam makin memburuk. Simulacra Para oligark pandai menyulap kandidat elit seolah merakyat padahal menindas petani. Meminjam terminologi Jean Baudrillard (1929-2007) dalam Simulacres et Simulation (1981), mungkin tepat jika wajah politik semacam itu dinilai sebagai simulacra politik (politik citra). Rakyat dijejali realitas semu yang dikonstruksi melalui proses pencitraan (politik simulacra). Saking simulakrumnya seringkali mengabaikan hal substansi dari demokrasi, mengabaikan partisipasi publik. Hak-hak warga negara bahkan secara vulgar diabaikan. Elit politik sibuk pencitraan disaat yang sama rakyat direpresi dan diabaikan hak-hak nya. Politik citra itu menggeser rasionalitas menjadi tidak rasional. Memainkan perasaan publik. Publik hanya dibuat suka dan tidak suka, diiming-imingi, ditakut-takuti, diberi janji-janji manis, dikelabui dengan citra tertentu dan tidak diajak berfikir. Politik menjadi sangat buruk karena mengabaikan rasionalitas publik. Saat ini sesungguhnya perlahan tetapi pasti politik Indonesia semakin memburuk. Ini ditandai dengan merosotnya demokrasi. Demokrasi Indonesia memang terus merosot. Datanya menunjukkan kemerosotan itu. Data kuantitatifnya Indeks demokrasi kita masih di bawah 6,50. Secara kualitatif demokrasi di Indonesia kian banyak cacatnya (flaws), seperti pengabaian aspirasi, pembungkaman kritik dengan cara tertentu, represi, penangkapan dan pemenjaraan aktivis, dll. Sejumlah ilmuwan membenarkan kesimpulan itu. Dari Edward Aspinall (2020), Vedi R Hadiz (2020), dan lain-lain hingga Azyumardi Azra (2020). Arogansi Produksi Regulasi Di antara hal yang mengancam kemanusiaan warga negara ketika dominasi mayoritas politik terjadi dengan mengabaikan substansi demokrasi adalah munculnya Arogansi dihampir seluruh proses produksi regulasi. Undang-undang tidak lagi dibuat dengan cara-cara demokratis, bahkan semakin telanjang melecehkan kehendak publik. Aspirasi publik dianggap seperti anjing menggonggong, disaat yang sama elit politik terus saja berjalan dengan jumawa memproduksi undang-undang dan semua aturan turunanya yang sesungguhnya merugikan masa depan rakyatnya. Elit politik merasa sebagai mayoritas politik, sebagai pemenang, apalagi misalnya menguasai 80 persen lebih di parlemen. Mereka merasa berhak membuat aturan apapun yang penting disetujui mayoritas anggota parlemen. Rakyat tidak perlu didengar. Mereka lupa antara kepala mereka dan kepala rakyat pernah bertemu saat politik elektoral bekerja dengan gegap gempita bertabur rupiah melalui pemilihan umum. Setelah itu kepala mereka berpisah, atau memisahkan diri. Kepala rakyat berfikir dengan nalarnya sendiri sebagai publik, elit politik berfikir dengan kepentinganya sendiri. Memikirkan diri dan kelompoknya sendiri. Jika elit yang ada di parlemen dan di istana mengklaim sebagai representasi rakyat karena dipilih rakyat melalui pemilu mestinya rakyat didengar aspirasinya, bukan diabaikan. Dalam kasus Indonesia, revisi UU KPK tahun 2019, pengesahan Omnibus Law UU Ciptakerja tahun 2020, penyingkiran para penyidik berintegritas di KPK tahun 2021 melalui TWK dan kini pembahasan RKUHP (2022) adalah wajah Arogansi Kekuasaan. Aspirasi dari rakyat, buruh, mahasiswa, cendekiawan, kelompok civil society dan lain-lain nampak tidak didengar. Publik rasional diabaikan dengan cara yang sombong atas nama politik mayoritas, atas nama dipilih rakyat dan berlindung dibalik jubah populisme. Mirisnya ini terjadi ditengah derita rakyat. Derita Rakyat Gambaran tentang derita rakyat saat ini tidak cukup menceritakan penderitaan rakyat yang sebenarnya. Sebab faktanya rakyat memang jauh lebih menderita dari yang digambarkan. Hasil riset lembaga kredibel yang dirilis 26 April lalu menemukan alasan utama rakyat tidak puas terhadap pemerintah saat ini. Alasan utama rakyat tidak puas adalah karena harga bahan pokok yang meningkat (38,9 persen). Maknanya rakyat betul-betul sedang berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedang mengalami derita yang makin dalam. Tragisnya, diantara derita yang dialami rakyat ada yang memilih jalan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Sebab, ternyata data bunuh diri di Indonesia kini semakin meningkat seiring kesulitan ekonomi yang dialami rakyat saat ini. Sejak 2014 sampai 2019 datanya menunjukan bahwa Suicide Mortality Rate Indonesia mencapai 2,4 per 100.000 populasi (Worldbank). Tahun 2020, Suicide Mortality Rate Indonesia ternyata mencapai 3,4 per 100.000 Populasi (Researchgate). Maknanya angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Lebih detail memang ada banyak peristiwa bunuh diri terjadi di Indonesia karena mengalami kesulitan ekonomi. Di Jember, Jawa Timur misalnya, di awal tahun ini, seorang tukang servis eletronik nekat menghabisi nyawa seseorang karena tidak mendapat pinjaman uang. Ia nekat menghabisi nyawa seseorang karena ia mengalami kesulitan ekonomi. Di Brebes, Jawa Tengah, Mei lalu, seorang Kakek bunuh diri karena kesulitan ekonomi yang dialaminya. Sebelumnya, masih di provinsi yang sama, pada Februari lalu, di Wonogiri seorang kakek yang sakit tidak sembuh-sembuh tidak mampu berobat karena tidak memiliki uang, ia memilih bunuh diri. Ada semacam akumulasi penderitaan, sakit dan kesulitan ekonomi. Ada juga anak muda berusia 26 tahun di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri. Korban nekat mengakhiri hidupnya disebabkan frustasi kesulitan ekonomi. Sebelum bunuh diri ia menceritakan kepada pamanya bahwa ia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kini ditengah kondisi ekonomi yang masih sulit pemerintah mulai membuat kebijakan menaikan harga tarif listrik dan bahan bakar minyak. Meski kenaikan listrik dan BBM dikenakan untuk pelanggan dengan kategori kelas menengah keatas, pebisnis dan pelanggan pemerintah (R2,R3,P1,P2,P3 dan Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex). Tetapi dampaknya akan dahsyat juga terhadap rakyat kecil. Misalnya, dampak kenaikan BBM terhadap nelayan. Sebab kapal-kapal dengan ukuran di atas 10-30 gross ton (GT) pengguna BBM yang naik ada sekitar 6.700 kapal, jika masing-masing kapal berisi 30 orang nelayan, maka yang akan terdampak ada sekitar 200 ribu nelayan akibat kenaikan BBM tersebut (KKP,2022). Sementara kapal yang kapasitasnya di atas 30 GT ada sekitar 200 ribu kapal. Jika masing-masing kapal berisi 10 nelayan, ada sekitar 2 juta nelayan terancam menganggur atau makin mengalami kesulitan ekonomi karena kapal yang berlayar berkurang atau bahkan berhenti berlayar, jikapun berlayar penghasilan nelayan akan berkurang drastis karena terpotong biaya BBM yang naik (KKP,2022). Sementara itu, jenis elpiji juga naik meskipun untuk elpiji non-subsidi yaitu elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg jenis Bright Gas. Tentu ini akan berdampak pada kenaikan harga terutama harga makanan dan memungkinkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Mirisnya ditengah rakyat yang makin menderita justru Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga rapotnya masih merah skornya masih dibawah 40, persisnya mendapat skor 38 (Transparency International, 2021). (*)
Pengaturan Kapal Selam Tenaga Nuklir Akan Diusulkan Indonesia di Forum PBB
Jakarta, FNN - Indonesia akan mengusulkan pengaturan program kapal selam bertenaga nuklir dalam forum PBB untuk membangun kesadaran atas kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.\"Tujuan utama usulan ini adalah untuk mengisi kekosongan aturan hukum internasional terkait kapal selam bertenaga nuklir, membangun kesadaran atas potensi risikonya, serta upaya menyelamatkan nyawa manusia dan kemanusiaan,\" kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat dalam konferensi yang digelar secara daring dari New York, Minggu (31/7).Usulan dalam kertas kerja berjudul \"Nuclear Naval Propulsion\" itu akan disampaikan dalam 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) yang akan digelar pada 1-26 Agustus 2022 di New York.NPT RevCon merupakan konferensi yang digelar setiap lima tahun sekali sejak 1975 untuk mengkaji implementasi perjanjian pembatasan kepemilikan senjata nuklir.Tri Tharyat mengatakan bahwa selain untuk membangun kesadaran atas risiko nuklir terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, usulan itu juga merupakan upaya untuk memperkuat sistem dan semangat multilateralisme yang saat ini terus tergerus.Sementara itu, Dubes RI untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional di New York, Arrmanatha Christiawan Nasir, menilai bahwa Revcon NPT tahun ini akan cukup sulit karena digelar di tengah situasi geopolitik yang sangat dinamis, terutama saat perang di Ukraina masih berlangsung.Oleh karena itu, kata dia, Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam RevCon NPT terus mendorong agar konferensi tersebut membuahkan hasil yang konstruktif.\"Utamanya yang kita harapkan adalah adanya kemajuan dalam upaya untuk komitmen dari negara-negara pemilik senjata nuklir untuk melangkah lebih maju dalam upaya pelucutan senjata nuklir,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Mantan Presiden Filipina Fidel Ramos Wafat
Manila, FNN - Mantan presiden Filipina Fidel Valdez Ramos wafat pada Minggu ( 31/7) saat berusia 94 tahun.Kematiannya itu diumumkan oleh Ferdinand Marcos Jr, yang baru-baru ini terpilih sebagai presiden Filipina.\"Kami sekeluarga berduka bersama rakyat Filipina pada hari yang menyedihkan ini. Kami tidak hanya kehilangan seorang pemimpin yang baik, tetapi juga seorang anggota keluarga,\" kata Marcos Jr melalui pernyataan.\"Warisannya sebagai presiden akan selalu dihargai dan terpatri dalam hati bangsa kita yang bersyukur ini,\" katanya, menambahkan.Fidel Ramos adalah seorang pejuang perang di Korea dan Vietnam serta merupakan penyintas di arena politik.Ia menjadi pejabat tingkat tinggi bidang keamanan selama masa kediktatoran Ferdinand Marcos Sr dan kemudian meraup suara kemenangan untuk menggenggam jabatan tertinggi di negara itu.Ramos menjadi pahlawan bagi banyak pihak karena membelot dari pemerintahan Marcos. Di bawah pemerintahan Marcos, ia menjabat kepala kepolisian nasional.Pembelotannya itu mendorong kejatuhan pemerintahan Marcos --saat pemberontakan massal berlangsung pada 1986 terhadap kepemimpinan Marcos.Namun bagi sebagian pihak lainnya, Ramos tidak bisa dimaafkan karena menerapkan aturan darurat militer di bawah rezim Marcos.Pada pemilihan presiden 1992, Ramos menang tipis dari pemimpin gerakan Kekuatan Rakyat, Corazon Aquino --yang menyingkirkan Marcos.Selama enam tahun Ramos menjabat sebagai presiden, pemerintah Filipina membuka pintu ekonomi bagi investasi dari luar negeri dengan menerapkan kebijakan deregulasi dan liberalisasi.Ramos menghancurkan praktik monopoli pada sektor transportasi dan komunikasi.Melalui kewenangan khusus yang diberikan Kongres, ia memulihkan sektor kelistrikan yang bermasalah sehingga pemadaman listrik selama 12 jam, yang melemahkan negara itu, tidak lagi terjadi.Selama Ramos menjabat sebagai presiden, ekonomi Filipina melonjak dan tingkat kemiskinan turun menjadi 31 persen --dari 39 persen-- berkat Agenda Reformasi Sosial yang diusungnya.Ramos pada 1996 menandatangani perjanjian perdamaian dengan kelompok separatis Islamis Front Pembebasan Nasional Moro.Ia juga berhasil mengerucutkan jumlah gerilyawan Maoist menjadi lebih dari 5.400 orang, dari angka tertinggi 25.000 orang pada 1986. (Ida/ANTARA/Reuters)
Haji yang Wafat Sebagian Besar Karena Penyakit Cardiovascular
Mekkah, FNN - Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah mencatat bahwa dari 81 haji yang meninggal dunia, sebagian besar disebabkan oleh penyakit cardiovascular.\"Penyebab terbesar jamaah meninggal adalah cardiovascular,\" kata Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Mekkah Muhammad Imran di Mekkah, Minggu.Dari 81 haji yang meninggal, sebanyak 45 disebabkan oleh cardiovascular, 15 orang syok atau penyebab lainnya, dan 21 karena penyakit terkait pernapasan.Lebih lanjut Imran mengatakan meninggalnya jamaah itu setelah puncak haji di Arafah, Muzdhalifah, dan Mina (Armuzna) meningkat karena dipicu kelelahan.\"Memang lebih tinggi dari sebelum Armuzna disebabkan karena kelelahan yang cukup tinggi terutama pada saat Armuzna sehingga menyebabkan jamaah yang punya komorbid terkontrol karena kelelahan harus menjalani perawatan di RS termasuk KKHI,\" tambah dia.Bisa dikatakan, lanjut Imran bahwa kematian jamaah haji karena kelelahan dan dehidrasi.Sebab, cardiovascular bukan hanya karena seseorang punya penyakit komorbid, seperti jantung, diabetes, dan hipertensi, melainkan bisa juga tanpa komorbid tapi karena kelelahan dan juga mungkin usia sehingga mudah terkena serangan jantung.Sebelumnya Pusat Kesehatan Haji menargetkan penurunan angka kematian jamaah haji Indonesia di bawah dua per mil.Lebih lanjut dia mengatakan saat ini sebanyak 23 haji dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 10 orang dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah. (Ida/ANTARA)
Indonesia: Where am I?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Who am I? Ini pertanyaan flower generation di AS tahun 1970-an. Ada pesta musik Woodstock, ada aksi anti perang, ada tampilan yang semaunya. They are searching for identity, kata pengamat sosial setempat. Kegelisahan ini pun singgah pula di pelbagai dunia termasuk Indonesia, tapi tak berlarut. Lagi pula mereka anti kekerasan. Where am I? Pertanyaan kini dan di sini. Karena kesadaran terlambat akan polarisasi politik dunia yang berubah. Konstelasi dunia tak lagi bipolar Blok Barat dengan USA dan Blok Timur dengan USSR dimana di-tengah2nya menyelip Non Blok. Sejak perestroika yang berlanjut dengan bubarnya USSR, Blok Timur kehabisan ongkos untuk bertahan. Muncul kemudian China tanpa jacket Blok Timur tapi kibarkan bendera sebagai pesaing utama USA. China himpun kekuatan dalam BRIC, tapi BRIC tak \"ngangkat\". Apalagi CHINA dan India penggemar berat Islamophobia. Benih2 perubahan persepsi USA terhadap China bermula pada era Obama, meruncing pada Trump, dan China dikepung wakul buaya mangap di era Biden sekarang. USA setuju One China Policy, tapi Taiwan itu wilayah independen yang otoritatif. Amis native Taiwan, bukan Chinese. Kapal induk bertenaga nuklir sekarang jaga Taiwan. Indonesia anggap China sahabat karibku yang menawan hatiku. Tapi Indonesia bukan BRIC. Di Indo Pacific Indonesia semacam observer saja. Seorang petinggi pemerintah pernah berkata, China banyak kasih kita rupa2, Amerika bisa kasih kita apa? Kemarin ke Beijing dikasih apa? Tak ada. Cuma kita di- suruh2, bersama China jaga keamanan perairan, teruskan KA cepat dengan ongkos APBN. Indo Pacific jalan terus included wilayah perairan Indonesia. Chief Gabungan Kepala Staf USA di sini minggu lalu berkata, Perairan Indonesia punya arti penting buat Amerika demi keamanan Pacific. Eng-ing-eng. Latihan bersama TNI AL, dan AL dari Singapore, Aussie, dan USA dalam Agustus ini. AL China? Itu pidato Jin Ping depan Jokowi, bukan fakta samudera. NATO makin kuat, AUKUS yang menggerakkan semua menuju one power one road dengan Islam berada dalam posisi baku-imbang. Indonesia: Where am I? RSaidi
Pelajaran Bagi Indonesia: Kereta Capat China Bangkrut dari Untung Besar ke Perangkap Utang
Beijing, FNN – Lebih dari satu dekade yang lalu, pada 2009, layanan kereta cepat jarak jauh (HSR) pertama di China mencakup 968 km antara Wuhan dan Guangzhou dengan kecepatan rata-rata sekitar 350 km/jam. Prestasi itu diakui sebagai respon Partai Komunis China yang “berbahan bakar utang” terhadap krisis keuangan global. Itu adalah semacam “Keynesianisme Kereta Api”, di mana China merekayasa ulang infrastruktur kereta apinya untuk mendorong permintaan beton dan baja serta menciptakan jutaan lapangan kerja. Dalam dekade berikutnya, jaringan HSR China membentang sepanjang 38.000 km, tertinggi di dunia. Menguntungkan 26 persen dari total jaringan kereta api negara itu, HSR hari ini menghubungkan hampir setiap kota besar di China, dengan waktu tempuh hanya beberapa jam lebih lama daripada perjalanan udara, tetapi dengan kenyamanan yang hanya dapat disediakan oleh kereta api. Obsesi HSR China Dalam ketergesaan “gila” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang kaya yang diberikan HSR pada beberapa jalur yang menguntungkan, terutama jalur Beijing-Shanghai dan Beijing-Guangzhou, pemerintah provinsi di seluruh negeri secara membabi-buta mencoba meniru prestasi tersebut. Tapi, sebagian besar konstruksi provinsi tersebut mengabaikan potensi rendah hingga nol dari rute mahal untuk menarik volume lalu lintas penumpang yang sama dan beroperasi pada kapasitas menganggur yang tinggi. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi” mereka. Diukur dalam km penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per km. Misalnya, sementara kepadatan transportasi koridor HSR Beijing-Shanghai sepanjang 1.318 km adalah 48 juta km penumpang pada 2015 dan terus tinggi, jalur Lanzhou-Urumqi sepanjang 1.776 km hanya memiliki kepadatan transportasi 2,3 juta kilometer penumpang. Kepadatan transportasi keseluruhan HSR China adalah 17 juta kilometer penumpang pada 2015, sementara itu adalah 34 juta kilometer penumpang untuk Shinkansen Jepang pada tahun yang sama. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi”mereka. Diukur dalam kilometer penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per kilometer Biaya konstruksi HSR hampir tiga kali lipat dari jalur kereta api konvensional. Mengingat tidak adanya tarif angkutan, kelangsungan operasionalnya hanya bergantung pada tarif penumpang untuk menutupi belanja modal dan biaya operasional. Menggila untuk HSR telah membuat China mengabaikan pembangunan sistem konvensional, mempengaruhi keseimbangan campuran logistik negara. Akibatnya, kereta api secara konsisten membuntuti angkutan jalan dan angkutan air selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut telah menyebabkan tumbuhnya investasi dalam truk dan trailer angkutan barang yang mencemari, mengimbangi keuntungan lingkungan yang dihasilkan dari HSR. Tetapi untuk China Rail Corporation (CRC) yang memiliki jaringan HSR, itu adalah yang paling tidak mengkhawatirkan. Terjerat dalam Perangkap Utang HSR Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman besar-besaran oleh pemerintah provinsi untuk memonetisasi jalur HSR-nya telah menciptakan jebakan utang, yang kini membebani pundi-pundi CRC milik negara. Kesulitan keuangan CRC dimulai hampir empat tahun lalu ketika lebih dari 60 persen operator HSR masing-masing kehilangan minimal US$100 juta pada 2018. Tahun itu, operator yang paling tidak menguntungkan di Chengdu melaporkan kerugian bersih US$1,8 miliar. Pada tahun yang sama, ekonom transportasi di Cina telah memperkirakan krisis utang yang akan datang untuk HSR negara yang bergantung pada “subsidi pemerintah yang tidak berkelanjutan dengan banyak lini yang tidak mampu membayar bunga utang mereka, apalagi pokok”, dan terjebak dalam lingkaran setan. Siklus “menaikkan utang baru untuk melunasi utang lama”. Akibatnya, sejak tahun 2015, pembayaran bunga CRC secara signifikan lebih tinggi daripada laba operasinya, sehingga labanya menyusut. Empat tahun kemudian, pada Maret 2021, Dewan Negara China, organ tertinggi kekuasaan negara, telah mengibarkan bendera merah untuk membatasi investasi di HSR guna mencegah tergelincirnya ke dalam perangkap utang yang semakin dalam. Pedoman baru telah menghentikan pembangunan koridor HSR baru, terutama pada rute yang kurang dimanfaatkan yang beroperasi kurang dari 80 persen dari kapasitas yang ditentukan. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Tanpa menyebutkan angka atau bahkan kisaran tertentu, Dewan Negara telah meminta semua pemerintah untuk memastikan bahwa utang kereta api mereka harus berada dalam “kisaran rasional” pada tahun 2035. Pada September 2020, jumlah utang CRC naik menjadi RMB 5,57 triliun (US $850 miliar), naik dari RMB 5,28 triliun pada September 2019, melambungkan rasio utang terhadap aset menjadi 65,8 persen. Pedoman tersebut telah meminta pemerintah untuk menghindari persaingan buta, konstruksi usang dan berlebihan, dan “meningkatkan mekanisme peringatan dini atas utang terkait perkeretaapian.” Ini telah menangguhkan semua konstruksi di daerah di mana beban utang tinggi dan melampaui kekuatan fiskal. Kota-kota yang dililit utang yang membangun sistem kereta bawah tanah atau kereta api ringan juga telah ditangguhkan. Hanya dalam waktu tiga hari setelah pedoman dirilis, Beijing menghentikan pekerjaan pada dua proyek HSR senilai lebih dari RMB 130 miliar (US$ 20 miliar) di provinsi Shandong dan Shaanxi. Garis 270 km Shandong telah berusaha untuk menghubungkan ibu kotanya Jinan dengan kota selatan Zaozhuang. Shandong juga diperintahkan untuk menghentikan pengerjaan proyek Guanzhong Chengji senilai RMB 71,6 miliar, yang terdiri dari 13 jalur di Shaanxi China Barat Laut. Sebuah posting di situs web pemerintah Shaanxi menginformasikan bahwa proyek itu telah dihentikan untuk “menurunkan tingkat risiko”, menyusul tinjauan terpadu situasi terkait konstruksi kereta api dan keuangan. Meningkatnya panas pada operator yang dililit utang juga telah merusak garis bawah bank investasi dan pemegang saham Dana Pengembangan Kereta Api China (RDF). Ketika imbal hasil obligasi menukik dan laba jatuh, CRC telah memutuskan untuk melikuidasi RDF 9 (sembilan) tahun lebih awal untuk menghindari pembayaran dividen kepada investor. Didirikan pada 2014 untuk mengumpulkan uang bagi jaringan HSR China yang berkembang, RDF menawarkan saham preferen dengan pengembalian yang stabil kepada investor. Pengembalian tahunan tetap sebesar 5,5 persen ditawarkan kepada empat bank pertama yang berinvestasi di RDF, sementara bank investor yang datang kemudian dijanjikan pengembalian 5,32 persen. Terguncang di bawah rekor kerugian RMB 61,4 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 sebagai akibat dari penurunan pendapatan penumpang sebesar 54,8 persen tahun ke tahun karena pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi, CRC merasa sulit untuk membayar biaya tersebut. Pengembalian jaminan utang yang tinggi. Untuk membuat keadaan lebih tidak menyenangkan bagi investor, suku bunga pada sembilan obligasi 20-tahun yang diterbitkan oleh RDF jatuh dari tertinggi 5,78 persen pada 2014 ke level terendah sepanjang masa 3,97 persen pada 2020. India Harus Berhati-Hati Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus sadar akan jebakannya Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus memperhatikan perangkapnya. India, yang diperkirakan akan memulai uji coba jarak pendek dari proyek HSR Mumbai–Ahmedabad yang banyak dipuji pada tahun 2024, harus ekstra hati-hati. Pengerjaan proyek senilai INR 1,08 triliun (US$ 14,3 miliar) ini telah tertunda selama lima tahun dari 2023 hingga 2028. Proyek yang didanai Japan International Cooperation Agency (JICA) ini akan menempuh jarak 508 kilometer dengan biaya pembangunan rel infrastruktur dipatok pada US $27,44 juta/km, mendekati standar HSR Eropa yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, biaya HSR China rata-rata hingga US$21 juta per kilometer. India, dengan pendapatan per kapita US$1.709, juga harus mempertimbangkan bahwa Cina dan Jepang, dua rekan Asianya dengan HSR, memiliki pendapatan per kapita masing-masing hampir US$8.123 dan US$38.895. Faktor keterjangkauan mungkin memainkan peran penting di India mencapai kepadatan transportasi yang berkelanjutan dan juga bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Studi Bank Dunia, biaya pembangunan kereta cepat di dunia (US$ juta/km) mencatat: China: 17-21, Eropa: 25-39, California: 56. Indonesia: Awal proyek: $42,6 juta ($6,07 miliar/142,5km), Setelah biaya bengkak: $56,8 juta ($8,1 miliar/142,5 km): tertinggi di dunia? “Membangun kereta cepat tidaklah sulit, tapi mendapat laba tidaklah mudah. Akhirnya, perusahaan Kereta China, CRC, terlilit utang. Jangankan bayar pokok utang, bayar bunga saja tidak cukup, harus tambah utang, maka utang semakin besar: Bagaimana Indonesia nanti?” tanya Anthony Budiawan. (mth/sws)
Austria Berduka Atas Kematian Dokter yang Diancam Kelompok Antivaksin
Zurich, FNN - Para pemimpin Austria menyerukan persatuan nasional setelah seorang dokter yang menghadapi ancaman pembunuhan dari aktivis anti vaksinasi dan ahli teori konspirasi pandemi virus corona, mengakhiri hidupnya sendiri.\"Mari kita akhiri intimidasi dan ketakutan ini. Kebencian dan intoleransi tidak memiliki tempat di Austria kita,\" kata Presiden Alexander Van der Bellen.Dia memuji Lisa-Maria Kellermayr sebagai dokter yang mengabdi untuk menyembuhkan orang, melindungi mereka dari penyakit, dan mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap pandemi.\"Tetapi beberapa orang marah dengan ini. Dan orang-orang ini membuatnya takut, mengancamnya, awalnya di internet dan kemudian juga secara langsung, langsung dalam praktiknya,\" ujar Van der Bellen.Jenazah dokter itu ditemukan di kantornya di Austria pada Jumat (29/7). Semasa hidup, dia sering hadir dalam wawancara di media tentang upaya memerangi pandemi virus corona dan mempromosikan vaksinasi.Media mengutip jaksa yang mengatakan pihaknya telah menemukan catatan bunuh diri dan tidak merencanakan autopsi.Bulan lalu, Austria membatalkan rencana untuk memperkenalkan kewajiban vaksinasi COVID-19 untuk orang dewasa, dengan mengatakan tidak mungkin tindakan itu akan meningkatkan salah satu tingkat vaksinasi terendah di Eropa Barat.Puluhan ribu orang telah turun di jalan dalam protes rutin terhadap lockdown tahun lalu dan rencana kewajiban vaksinasi, dengan menyoroti kesenjangan sosial atas langkah-langkah kesehatan masyarakat yang dialami banyak negara.Namun kematian dokter---yang menurut asosiasi dokter Austria mencerminkan tren ancaman yang lebih luas terhadap staf medis---mengejutkan negara itu.\"Kebencian terhadap orang tidak bisa dimaafkan. Kebencian ini akhirnya harus dihentikan,\" kata Menteri Kesehatan JohannesRauch. (Sof/ANTARA/Reuters)
Presiden AS Joe Biden Kembali Terkena COVID-19
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Sabtu kembali dinyatakan positif COVID-19, padahal ia baru saja selesai menjalani isolasi pada Rabu (27/7) setelah hasil tesnya dinyatakan negatif.Karena lagi-lagi dinyatakan positif COVID, Presiden akan kembali menjalani isolasi ketat serta membatalkan rencana perjalanan ke kediamannya di Wilmington serta kunjungan ke Michigan, kata kantor Biden, Gedung Putih.Dokter Gedung Putih menggambarkan apa yang dialami Biden itu sebagai kasus \"pantulan\", yang terjadi pada sejumlah kecil pasien yang meminum obat antiviral Paxlovid.Biden (79 tahun) sebelumnya pada 21 Juli dinyatakan positif terkena COVID-19 dan pada saat itu ia mengatakan dirinya baik-baik saja. Pada Rabu dan Kamis (28/7), ia sempat menghadiri acara publik.Dokter Gedung Putih, Dr. Kevin O\'Connor, mengatakan hasil tes positif yang dialami Biden itu diyakini sebagai \"pantulan\", seperti yang terjadi pada beberapa pasien COVID pengguna Paxlovid.Paxlovid adalah obat antiviral buatan Pfizer Inc yang digunakan untuk menangani pasien berisiko tinggi, seperti kalangan lansia.Menurut beberapa penelitian, COVID-19 pada sejumlah kecil pasien yang menggunakan Paxlovid akan kambuh atau memantul.Kondisi seperti itu, menurut penelitian, akan terjadi beberapa hari setelah perawatan selama lima hari berakhir.Para pejabat Gedung Putih, berdasarkan laporan kasus di AS, sebelumnya menduga bahwa kasus pantulan COVID pada Biden kemungkinan tidak akan terjadi. Namun, Biden tetap menjalani serangkaian tes dan dipantau.Soal kasus positif COVID yang dialaminya, Biden mencuit bahwa kasus itu bisa terjadi pada \"sedikit orang\".Ia kemudian mengunggah sebuah video di Twitter untuk menyampaikan bahwa ia \"merasa baik-baik saja\".Tidak hanya pada Biden. Kasus COVID-19 yang memantul juga dialami oleh Direktur Institut Nasional untuk Alergi da Penyakit Menular Dr. Anthony Fauci.Gejala-gejala yang dialami Fauci memburuk setelah perawatan. Dokternya kemudian meresepkan dosis Paxlovid berikutnya.Dokter O\'Connor mengatakan hasil tes COVID-19 Biden negatif selama empat hari belakangan ini.Ia menambahkan bahwa tidak ada rencana untuk memulai kembali perawatan pada Biden karena sang presiden tidak menunjukkan gejala. Ketika sebelumnya dinyatakan positif COVID, Biden mengalami gejala ringan.Presiden AS itu mengatakan ia tetap bisa bekerja walaupun sedang menjalani isolasi. Biden menghubungkan gejala relatif ringan itu dengan kenyataan bahwa ia sudah divaksin, juga berkat perawatan yang ia dapatkan. (Sof/ANTARA/Reuters)
Presiden Zelenskiy: Hasil Panen Gandum Ukraina Turun Dua Kali Lipat
Odesa, FNN - Perang Rusia di Ukraina menyebabkan hasil panen gandum Ukraina turun dua kali lipat dari panen sebelumnya, ujar Presiden Volodymyr Zelensky.\"Panen Ukraina tahun ini terancam turun menjadi dua kali lipat dari panen sebelumnya,” ujar Presiden Volodymyr Zelenskiy dalam akun miliknya di Twitter.\"Tujuan utama kami yaitu untuk mencegah krisis pangan global yang disebabkan oleh invasi Rusia. Kami mendapatkan jalan untuk mengirimkan gandum,” kata dia.Ukraina, salah satu produsen gandum dan biji-bijian utama dunia, berjuang untuk mengakhiri blokade Rusia di pelabuhan Laut Hitam yang telah menghantam ekspor biji-bijian Ukraina.Rusia dan Ukraina di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Istanbul pada Jumat (22/7) menandatangani sebuah kesepakatan untuk melanjutkan pengiriman gandum, bahan pangan, dan pupuk Ukraina dengan aman ke pasar internasional.Perjanjian tersebut menyediakan jalur aman bagi kapal-kapal yang membawa biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina selatan.Berbicara di salah satu pelabuhan itu pada Jumat, menteri infrastruktur Ukraina mengatakan Ukraina siap untuk memulai pengiriman gandum. Ia berharap kapal pertama akan berangkat pada akhir pekan ini. (Sof/ANTARA/ Reuters)
POPULER
