ALL CATEGORY
Kesombongan Luhut Binsar Pandjaitan
LBP menuduh yang kritik ada kesamaan Indonesia dengan Sri Langka sedang mencari popularitas dan berita mombastis. Sulit orang membaca diri ketika sedang kesurupan itu ada pada LBP sendiri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA pernyataan yang menarik dari Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan lewat sebuah video saat membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2022 di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ahad, 16 Juli 2022. Megawati mengatakan bahwa “Kita sama-sama berharap Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan yang menghantui dunia, yang harus segera kita antisipasi dari saat ini, agar hal itu tidak terjadi,” sebutnya. Sebelumnya, seperti dilansir Sindo News, Megawati juga khawatir Indonesia mengalami krisis seperti Sri Lanka. Oleh karenanya, Presiden ke-5 Indonesia ini berharap agar pemerintah bisa mengantisipasi krisis pangan serta resesi akibat inflasi dunia. Pada kesempatan yang lain Menkeu Sri Mulyani juga meminta jangan anggap enteng ancaman resesi nasibnya bisa sama dengan Sri Langka. Dengan gaya pongah dan sombong seolah sebagai pahlawan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut orang yang menyamakan Sri Lanka dengan Indonesia sebagai orang sakit jiwa, ungkap LBP, seperti dikutip Antara, Ahad, 17 Juli 2022. Langsung atau tidak langsung sebenarnya komentar LBP tersebut menabrak statement Megawati dan Sri Mulyani. Kekhawatiran Indonesia bisa seperti Sri Lanka bukan hanya kekhawatiran Megawati dan Sri Mulyani tetapi juga kekhawatiran banyak pengamat ekonomi, bahwa: “Lanskap energi global telah berubah secara radikal. Harga komoditas energi meroket, berdampak terhadap kenaikan inflasi. Perkembangan ekonomi tidak statis, bisa berubah cepat. Kalau harga komoditas anjlok, dan BI menaikkan suku bunga, ikut The FED (bank sentral yang memiliki kendali atas perekonomian Amerika Serikat, sehingga punya pengaruh penting pula terhadap perekonomian dan kondisi pasar di dunia”), maka peluang krisis juga akan berubah membesar, dan itu akan terjadi di Indonesia”. Resiko (resesi) Indonesia hanya 3 persen dan Indonesia negara yang cukup kuat. Tapi itu adalah half truth (separuh kebenaran) karena kenyataannya dalam ekonomi itu tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia 100 persen benar. Data Pemerintah yang ditampilkan seringkali tidak kredibel. Bahwa Indonesia mempunyai trajektori yang sama seperti Sri Lanka. Sri Lanka mempunyai banyak pengeluaran, berani berutang untuk membiayai APBN dan pembangunan, tetapi melupakan pendapatan/penerimaan negara. Bahkan, ada kesalahan fatalnya yaitu memangkas rate pajak dari 10 persen menjadi 8 persen. Extens Indonesia mempunyai trajektori yang sama. Di antaranya adalah dari perkembangan Tax Ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2011 di mana Indonesia berada di double digit 11,16 persen, dan turun terus hingga single digit di tahun ini di kisaran 9,30 persen. Dan ini adalah tax ratio terendah diantara negara-negara ASEAN. Artinya kita perlu waspadai bagaimana tax ratio ini akan mempersempit ruang gerak Indonesia untuk membayar utang yang akhirnya menambah kerentanan Indonesia sebagai negara. Artinya Indonesia melakukan trajektori yang sama seperti halnya Sri Lanka. LBP tidak perlu nantang nantang rakyat, karena tidak akan ada pengaruhnya selain justru bisa menambah gaduh situasinya. Jangan menuduh analisa para pengamat ekonomi sedang mencari popularitas dan bertujuan politik, yang dengan jernih melihat posisi kemungkinan terjadinya resesi dengan kehati- hatian. Dugaan kuat LBP sebagai komandan Oligarki, jelas bersikap politis untuk kepentingan oligarki. Mengajak semua pihak harus kompak, di balik oligargi yang terus mengacak-acak rakyat dan negara. Oligarki saat ini sudah menjadi musuh rakyat karena akan menghancurkan tatanan negara. Dugaan kuat Megawati sudah risih melihat sepak terjang LBP yang sok jagoan. LBP menuduh yang kritik ada kesamaan Indonesia dengan Sri Langka sedang mencari popularitas dan berita mombastis. Sulit orang membaca diri ketika sedang kesurupan itu ada pada LBP sendiri. Rakyat muak melihat kalian yang sudah senyawa dengan oligarki dan harus dimusnahkan. Kesombonganmu tersebut akan berhadapan dengan realitas, berhadapan dengan rakyat yang sudah tahu segala resikonya. (*)
Jiwa Juang Kita (2)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Baru-baru ini, masih bulan Juli 2022, seorang profesor menyimpulkan orang Indonesia tak bisa meniru Srilanka. Semangat Indonesia kalah dari Srilanka. Asrama militer Belanda era revolusi 1945 di selatan lapangan Benteng terkenal sebagai Batalion X. Penghuni asrama amat kejam pada orang Indonesia. Jaman itu lencana merah putih yang disematkan di dada terbuat dari kaleng. Siapapun lewat Batalion X dengan berlencana merah putih pasti ditangkap. Oleh tentara Belanda si pemakai disuruh menelan lencana itu. Seorang pejuang 45 Ka\'icang orang Tana Tinggi Senen marah dengar cerita ini. Akhirnya ia sendirian datangi Batalion X dan Ka\"icang lempar granat ke Batalion X. Ka\'icang ditembak dan roboh. Ternyata Ka\'icang tidak mati. Ia dirawat di CBZ, kini RSCM. Komandan BKR Djakarta, Imam Syafi\'ie dkk berencana menculik pasien atas nama Ka\'icang. Ternyata BKR sukses.dan Ka\'icang diselamatkan (sumber Bang Sanip teman Bang Pi\'ie). Itulah semangat juang sebagai warisan sejarah. Tahun 1623 orang Betawi melawan VOC habis-habisan karena pergantian nama Jacatra dengan Batavia (re: de Haan, 1915). Menarik, migran Jepang mendukung Betawi. Tahun 1856 di Pekalongan muncul Ahmad Rifangi pimpin pemberontakan tarekat. Dan pemberontakan menjalar ke Tambun, Ciomas, Condet dan finish di Tangerang, pemberontakan yang dipimpin Kaiyin bapa Kayah tahun 1924. Durasi pemberontakan selama 68 tahun. Terlama dalam sejarah. Nilai-nilai kejuangan ini tentu menetes ke keturunan mereka. Tahun 1966 semangat juang itu pun muncul lagi. Jika rakyat Indonesia disebut kalah gigih dibandingkan Srilanka, tentu keliru besar. Kalau mau jadi pengamat politik Indonesia, tak cukup dengan modal diploma dikibar-kibarkan. Capeng, calon pengamat, mesti punya pengetahuan sejarah yang cukup, dan merasakan politik itu secara empirik. Kalau tidak, ibarat nonton film tak pakai teks, kaga paham-paham. Akhirnya sakit baham. Ngebet bukan main. (RSaidi)
Komnas Perempuan Menyatakan Pentingnya Implementasi Perpres Stranas PKTA
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini mengatakan pentingnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) berjalan baik sehingga tercapai perubahan.\"Menurut kami, Perpres ini hanya satu instrumen untuk memastikan kerja sinergisme perlindungan anak, tetapi yang paling penting adalah implementasinya,\" kata Iswarini saat dihubungi melalui pesan singkat dari Jakarta, Senin.Dia menyebutkan salah satu instrumen yang dapat mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak adalah melalui upaya mendorong pelaksanaan amandemen UU Perkawinan.Pemerintah juga diminta membangun mekanisme pemantauan perkawinan anak yang lebih kuat serta memberikan sanksi tegas untuk memastikan tidak ada lagi praktik perkawinan pada anak-anak.Perpres Stranas PKTA tersebut antara lain bertujuan sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.Namun, tambahnya, upaya tersebut perlu dioptimalkan karena memiliki dampak jangka panjang yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, katanya, perlu langkah strategis yang terencana dan melibatkan semua aspek.Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2016-2020, terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan dari 7.879 menjadi 10.770 anak, dengan kasus tertinggi terjadi pada jenis kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran. (Sof/ANTARA)
Dewas KPK Menduga Lili Pintauli Mengajak 11 Orang Nonton MotoGP Mandalika
Jakarta, FNN - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Lili Pintauli Siregar mengajak 11 orang lainnya menonton ajang balap MotoGP 2022, di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret lalu.\"Kalau tidak salah 11 orang yang diajak,\" kata anggota Dewas KPK Harjono dalam keterangannya, Senin.Terkait ajudan Lili yang juga diduga ikut menonton, ia mengatakan Dewas KPK belum mengambil keputusan.\"Soal ajudan belum diambil keputusan oleh dewas prosesnya,\" ujar Harjono.Selain itu, soal dugaan Lili aktif meminta akomodasi dan tiket melalui ajudan, ia mengatakan bahwa seharusnya hal itu terungkap dalam persidangan benar atau tidaknya.Namun, sidang dugaan pelanggaran etik Lili tidak bisa dilanjutkan, karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua KPK.\"Proses Bu Lili oleh dewas sudah selesai,\" ujar Harjono.Sebelumnya, Majelis Sidang Etik KPK memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur, setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK.KPK menyatakan keputusan dewas tersebut sudah tepat. Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden, maka statusnya bukan lagi sebagai insan komisi.Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan \"Dewas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK\".Ketika sudah mundur sebagai Pimpinan KPK, maka terperiksa (Lili Pintauli Siregar) bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut.KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri. (Sof/ANTARA)
Untuk Mengatasi Perubahan Iklim, Sekjen PBB Mengajak Bangun Multilateralisme
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajak negara-negara kembali membangun multilateralisme untuk menangani dampak perubahan iklim.Guterres menyoroti kegagalan negara-negara untuk bekerja sama menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan --sebuah target yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.“Kita harus membangun kembali kepercayaan dan bersatu --untuk menjaga suhu 1,5 derajat dan membangun komunitas yang tahan iklim,” kata dia, seperti dikutip dalam salinan pidato yang ia sampaikan melalui video pada Petersberg Climate Dialogue, Senin.Untuk melindungi manusia dan planet ini, kata Guterres, dunia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memenuhi masing-masing pilar Perjanjian Paris.“Pertama, kita perlu mengurangi emisi --sekarang. Setiap negara perlu meninjau kembali dokumen Nationally Determined Contributions. Kita perlu menunjukkan di COP27 bahwa revolusi energi terbarukan sedang berlangsung,” ujar dia.Guterres kemudian menggarisbawahi potensi besar untuk transisi energi yang adil yang mempercepat penghentian penggunaan batu bara dengan penerapan energi terbarukan yang sesuai.Beberapa contoh kerja sama yang dia sebutkan yaitu kesepakatan dengan Afrika Selatan pada November lalu yang menjadi preseden baik, serta kemitraan penting yang sedang dibahas dengan Indonesia dan Vietnam.Menurut Guterres, negara-negara tersebut mewujudkan potensi kerja sama dalam semangat multilateral dan kolaboratif.“Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa upaya ini harus menjadi tambahan --bukan pengganti-- untuk dukungan yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk memastikan transisi mereka ke masa depan yang bersih dan tahan iklim,” tutur dia.Guterres berharap G7 dan G20 mampu menunjukkan kepemimpinan --pada NDC, pada energi terbarukan, dan pada kerja sama dengan iktikad baik.“Kedua, kita harus memperlakukan adaptasi dengan urgensi yang dibutuhkan. Satu dari tiga orang tidak memiliki cakupan sistem peringatan dini,” ujar dia.Dia menjelaskan bahwa orang-orang di Afrika, Asia Selatan, serta Amerika Tengah dan Selatan 15 kali lebih mungkin meninggal karena peristiwa cuaca ekstrem.Menekankan bahwa ketidakadilan seperti itu tidak boleh terus bertahan, Sekjen PBB mengajak negara-negara memastikan cakupan sistem peringatan dini universal dalam lima tahun ke depan, sebagai permulaan.Dia juga menyatakan perlunya menggandakan pendanaan adaptasi menjadi 40 miliar dolar AS (sekitar Rp598,4 triliun) per tahun dan bagaimana negara-negara dapat meningkatkannya menjadi pendanaan mitigasi yang setara.“Ketiga, seriuslah tentang keuangan yang dibutuhkan negara berkembang. Setidaknya, berhentilah melakukan lip service pada janji 100 miliar dolar AS per tahun. Berikan kejelasan melalui tenggat waktu dan kepastian kapan dana itu dikirim,” kata Guterres.“Dan mari memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan dana dapat mengaksesnya,” ujar dia, menambahkan.Sebagai pemegang saham bank pembangunan multilateral, negara maju harus menuntut pengiriman segera dari investasi dan bantuan yang diperlukan untuk memperluas energi terbarukan dan membangun ketahanan iklim di negara-negara berkembang.Dia meminta bank-bank itu mengubah kerangka kerja dan kebijakan mereka untuk mengambil lebih banyak risiko dan secara dramatis meningkatkan rasio mobilisasi investasi swasta yang saat ini sangat buruk --29 sen untuk setiap dolar AS.“Mereka harus meningkatkan pendanaan yang tidak memerlukan sovereign guarantee --janji pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab pihak ketiga dalam hal wanprestasi,” kata Guterres.“Dan mereka harus menggunakan kemitraan dan instrumen untuk mengambil risiko yang akan melepaskan triliunan dolar AS investasi swasta yang dibutuhkan. Mari tunjukkan kepada negara berkembang bahwa mereka dapat mengandalkan mitra mereka,” ujar dia, menambahkan.Keempat, dia menegaskan perlunya respons global untuk mengatasi darurat iklim yang sudah terjadi terlalu lama dan ditunjukkan dengan antara lain dampak kenaikan permukaan laut, kekeringan yang melumpuhkan, dan banjir yang menghancurkan.“Kita butuh respons global yang nyata yang menjawab kebutuhan orang-orang, komunitas, dan negara yang paling rentan di dunia. Langkah pertama adalah menciptakan ruang dalam proses iklim multilateral untuk mengatasi masalah ini --termasuk pendanaan untuk kerugian dan kerusakan,” tutur dia.“Ini harus menjadi dekade aksi iklim yang menentukan. Yang berarti kepercayaan, multilateralisme, dan kolaborasi. Kita punya pilihan: tindakan kolektif atau bunuh diri kolektif. Pilihan itu ada di tangan kita,” tutur Guterres. (Sof/ANTARA)
Malaysia Masih Akan Membicarakan MoU Tenaga Kerja Dengan Indonesia
Kuala Lumpur, FNN - Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin. (Sof/ANTARA)
Barat Tidak Bisa Mengisolasi Rusia, Ujar Putin
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia, dan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu.Sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi Barat, yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global.Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk, termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat.“Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing berteknologi tinggi secara sengaja, sengaja digunakan terhadap negara kita,” kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin.\"Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau ... atau mundur puluhan tahun ke belakang. Tentu saja tidak,\" ujar Putin.Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dalam negerinya sendiri.Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap ruble dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya tiga ruble investasi swasta. (Sof/ANTARA/Reuters)
Demo Mahasiswa Cirebon Berakhir Ricuh, LaNyalla Minta Aparat Tidak Represif
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa saat demo menolak pasal kontroversial RKUHP dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di depan gerbang DPRD Cirebon, Senin (18/7/2022). Akibat keributan tersebut, sejumlah mahasiswa menderita luka-luka. Mahasiswi yang ambil bagian dalam demo ini juga dibuat histeris. “Saya berharap aparat bisa menahan diri. Hindari kekerasan terhadap para mahasiswa. Karena mereka generasi penerus bangsa dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Saya berharap tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, tindakan represif harusnya tidak dibenarkan dalam menangani demonstrasi masyarakat. “Selama demo berlangsung kondusif, tetap mengedepankan persuasif. Oleh sebab itu, saya juga mengimbau adik-adik mahasiswa meminimalisir peluang hadirnya provokator dalam setiap aksi. Sehingga bentrokan tidak perlu terjadi dalam setiap aksi jalanan,” katanya. Di mata LaNyalla, situasi yang terjadi di masyarakat saat ini memang memaksa para mahasiswa untuk turun ke jalan. Ia berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat. “Di tengah kenaikan harga-harga, termasuk BBM, masyarakat dihadapi lagi pada pasal-pasal RKHUP yang kontroversial. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak membuat suasana semakin keruh dengan menghadirkan kebijakan yang membuat massa beraksi,” katanya. Dalam demonya, para mahasiswa Cirebon mengusung dua tuntutan yakni terkait pasal kontroversial RKUHP dan tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa mempertanyakan 4 pasal dalam RKUHP yang dinilai kontroversial dan seharusnya tidak ada di RKUHP. Dalam keterangan tertulis, mahasiswa mempersoalkan Pasal 218, 241, 351, dan 256 di RKUHP. Diketahui, Pasal 218 terkait dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Pasal ini, dinilai dapat menyebabkan multitafsir. Juga dapat menimbulkan pandangan otoriter. Di pasal 241 mengenai ujaran kebencian juga dinilai multitafsir. Sebab, tidak ada garis batas antara ujaran kebencian dan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Pada pasal 351 yang dipersoalkan juga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Berikutnya pasal 256 terkait pemberitahuan dalam sistematika aksi. Karena bersifat pemberitahuan dan koordinasi, seharusnya tidak dimaknai sebagai perizinan. (Ida/LC)
Ada Operasi Kontra Intelijen di Balik Kasus Polisi Tembak Polisi
AKHIRNYA Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri, Senin (18/7/2022). Pada waktu bersamaan pula, keluarga mendiang Brigadir Joshua melaporkan kasus penembakan Joshua ini ke Bareskrim Polri. Pengacara keluarga Brigadir Yoshua telah melaporkan dugaan pembunuhan ke Bareskrim Polri. Laporan dugaan pembunuhan itu teregister dengan nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 18 Juli 2022. Jenderal Listyo Sigit mengatakan Div Propam Polri akan dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy. Dia menyebut penonaktifkan dilakukan untuk menjaga transparansi proses pengusutan kasus ini. “Pada malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan,\" kata Jenderal Listyo Sigit, Senin (18/7/2022). Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (17/7/2022) mengulas kasus penembakan yang terjadi di Rumah Dinas Kadiv Propam, Jum’at (15/7/2022) dalam dialog antara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung. Berikut petikannya. Kayaknya penting ngomongin lebih lanjut berkaitan dengan soal privasi dari seseorang, yang saya kira di Indonesia sekarang ini dengan mudah dilanggar begitu saja. Tetapi, satu sisi kalau kita lihat, kita tidak akan menyoroti kasus penembakan di tempat Ferdy Sambo karena hal itu biar tim khusus yang akan menyelidiki. Tapi saya mengamati justru ini berbahayanya adalah dalam situasi sekarang ini kalau mereka tidak membuka dengan transparan, kredibilitas kepolisian bisa makin berat karena orang sekarang dengan mudah mencari jejak-jejak digital, menunjukkan fakta-fakta dan sebagainya. Saya misalnya kemarin mengikuti bagaimana pengacara dari Brigadir Joshua yang menunjukkan data yang saya simak sangat sulit untuk disembunyikan. Ya, akhirnya semua kejadian yang melibatkan kecurigaan itu, orang andalkan pada kesaksian ahli. Tetapi kesaksian ahli membutuhkan bukti dan fakta yang semuanya disimpan di dalam CCTV. Di ujung cerita semacam ini, orang menganggap memang ada penghilangan barang bukti, lalu orang kaitkan mulai dari Kilometer 50 sampai ke rumah pejabat Polri. Jadi penting sekali untuk mengembalikan kesadaran publik melalui kejujuran informasi dari penegak hukum bahwa CCTV itu tidak mungkin tidak bisa ditemukan. Jadi bilang saja itu ada yang merusak, tapi kami akan usahakan untuk menemukan kembali dengan menghubungi operator segala macam. Itu melegakan publik sehingga publik merasa bahwa kenapa sistem dipasang hanya untuk mengintai kami rakyat. Kalau pejabat yang berbuat kejahatan kenapa kita nggak boleh intai juga. Jadi sebetulnya itu intinya. Jadi bagian-bagian ini sebetulnya menjelang Pemilu nanti itu pasti akan banyak CCTV dipasang sebetulnya untuk melihat ini gerakan massa pro siapa ini. Itu bahayanya kalau the big brother is watching us. Ini sebetulnya intinya. Jadi jurnalis terpaksa musti cari akal, cari jalan lainnya untuk mengintai kejadian-kejadian atau peristiwa yang sengaja disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi kemudian dianggap sebagai provokasi, bukan. Itu justru terjadi karena ruang-ruang inti publik itu dikendalikan oleh the big brother. Itu sebetulnya. Iya, kemaren saya bicara dengan salah satu dewan pers, ketua bidang pengaduan dan berdayakan etika pers, karena keluarga Ibu Ferdy Sambo konsultasi dengan dewan pers. Saya kira langkah bagus kalau ada bicara-bicara soal pers. Karena ada media yang sudah mulai melanggar privasi, misalnya menampilkan foto-foto keluarga Pak Ferdy Sambo, terutama anak-anaknya. Saya kira ini kita sepakat tidak boleh dilakukan, tapi satu sisi dewan pers mengingatkan polisi ini agar jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi kan malah menjadi semakin liar dan itu berbahaya. Ya, itu pentingnya kita bedakan antara privasi dari ibu itu dan logika dari peristiwa ini. Jadi semakin privasi itu disembunyikan, semakin orang ingin membongkar apa sebetulnya yang privasi. Apa benar itu privasi? Tetapi, sekali lagi saya tetap berpendirian bahwa lindungi privasi dari Ibu Putri ini lalu proses tuntutan hukum dari keluarga Joshua. Jadi dua hal tersebut sebetulnya yang harus kita peka. Dan kepekaan itu muncul kalau penyidikan itu kita anggap ada permainan dalam penyidikan. Jadi betul-betul ini ketegangan antara profesionalisme saintifik dari Polri dan asas-asas dari perlindungan korban. Ini intinya. Saya melihat ada dua korban di situ, satu adalah Ibu Putri yang menjadi korban sensasi; yang kedua adalah almarhum Joshua yang jadi korban ketidakpastian. Keluarga minta kepastian, karena itu menyangkut harga diri dan harga marga bahkan di dalam dalam kultur Batak itu. Satu warga meninggal secara tidak wajar, itu menimbulkan pembicaraan yang akan berkepanjangan. Demikian juga kasus di kamar Ibu Putri. Itu apa yang ada di situ? Diproteksi dulu sebelum ada fakta-fakta tersebut muncul. Jadi pekerjaan ini memang pekerjaan gampang, tetapi ketelitian itu yang akan menghasilkan kelegaan. Selama ketelitian itu hanya didasarkan pada sumber yang kita anggap polisi lagi turun citranya karena itu orang nggak percaya keterangan polisi. Jadi, ya polisi musti bangkitkan kembali kepercayaan publik, baru data-data polisi itu dimengerti oleh publik. Dan itu akan mendudukkan masalah secara proporsional. Nah, misalnya begini, sekarang ini kalau nggak usah orang yang aktif di media sosial, orang seperti Anda, seperti saya, yang tidak punya akun medsos saja itu terpaan dari media sosial luar biasa melalui Whatsapp. Dan beberapa hari ini kan beredar semacam utas atau threat.... di Twitter. Tapi kan kita selalu dapat juga kiriman-kiriman itu, namanya opposite, itu dia bisa menggambarkan dengan detil apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di balik layar pada keluarga Ferdy Sambo. Soal kebenarannya kita nggak tahu, tapi publik itu memang sangat mempercayai itu. Itu kan bahaya sekali. Dan saya kira orang sekarang ini cenderung percaya pada akun-akun semacam ini dibandingkan dengan keterangan resmi dari Humas atau dari Kapolres yang ternyata belepotan begitu konstruksinya. Ya kadangkala kita anggap bahwa ini akun-akun yang kita enggak tahu dikelola oleh siapa. Bisa juga dikelola oleh kaum intelijen, atau justru oleh intelijen melalui aktivitas counter intelijen. Untuk apa? Untuk mancing data. Untuk mancing opini atau macam-macam. Tapi, tetap intinya kalau masyarakat punya kepercayaan pada presisi maka orang akan cari oposisi. Opposite. Jadi orang nunggu presisinya. Selama presisi belum dipulihkan, kemampuan presisi dari Polri untuk meyakinkan bahwa kami bekerja profesional, maka orang akan cari berita-berita semacam itu, yang isinya pasti sensasi. Karena setiap orang akan ngarang saja kan? Tapi yang nggak boleh ngarang itu presisinya Polri. Semakin cepat presisinya ditemukan atau presisinya diucapkan, maka orang nggak akan lagi mengakses situs-situs semacam itu. Tetapi, sekali lagi, peristiwa ini kan peristiwa yang seolah-olah peristiwa besar menyangkut para selebritis itu. Dan, mungkin sekali juga memang di belakang itu ada hal-hal yang bersifat selebritis. Ini soalnya akan panjang. Sama seperti dulu kita lihat beberapa kasus yang menyangkut orang-orang terkenal jadi panjang ceritanya. Nah, memperpanjang ini justru akan menghilangkan kesempatan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendasar, yaitu dapur emak-emak, presidential threshold, kasak-kusuk Pak Jokowi yang masih menginginkan tiga periode, Saudara Ganjar Pranowo yang ternyata tidak bisa dihajar oleh PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini musti kita bikin pertimbangan jangan sampai urusan publik, yaitu masa depan kita dalam politik terutama, hilang jejaknya oleh berita-berita yang ada di dalam kasak-kusuk media massa hari ini tentang Pak Polisi. Banyak sebenarnya yang mempertanyakan apa pentingnya sebagai kita mengurusi persoalan internal polisi ini. Biarkan ini polisi mengurus atau menyelesaikan persoalan secara internal. Saya kira mungkin kita nggak bisa berpikir semacam itu, karena bagaimanapun ini urusan polisi juga berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika lembaga seperti polisi yang harusnya sangat dipercaya oleh publik, tapi kemudian muncul dis-thrust public, ini menjadi sangat serius, kalau menurut saya. Justru publik menginginkan polisi ini pulih otoritasnya, pulih integritasnya. Intinya itu. Jadi bukan karena publik seolah-olah cerewet minta kepastian, bukan. Karena publik menganggap jangan sampai hal semacam ini diloloskan kembali sebagai peristiwa yang kemudian ditutup tanpa keterangan. Kan itu yang selalu terjadi. Jadi tetap harus disiapkan cara supaya polisi itu betul-betul menganggap bahwa dia sedang dikritik untuk perbaikan. Karena dari awal orang sudah merasa: lo kok sudah tiga hari tidak ada beritanya. Lalu mulai orang-orang tertentu di kepolisian yang sudah purnawirawan bikin analisis. Dan berkembanglah isu itu ke mana-mana. Nah, jaringan analisis ini yang kemudian lebih dianggap oleh pers sebagai justru narasumber utama dan menimbulkan kepastian bahwa kita sebetulnya bisa bongkar kasus ini kok. Karena banyak orang yang merasa bahwa saya bisa jadi saksi, saya tahu jejak digital yang disembunyikan, saya paham tentang keadaan di sekitar lokasi itu. Tetapi kita tahu Pak Polisi juga paham itu. Yang jadi susah, polisi tentu mulai mencicil alat bukti, mencicil keterangan. Sementara, publik tidak sabar untuk menunggu itu. Musti ada satu fasilitas yang disediakan Polri dengan cara yang agak moderat mengundang wartawan untuk update terus, sebelum wartawan itu nyari berita di sumber-sumber lain. Kan tugas wartawan untuk mencari berita bukan sekadar dari kepolisian. Kan itu bagian dari jurnalis investigatif. Misalnya kita lihat tampilnya seorang ketua RT yang kebetulan juga jenderal, jenderal polisi pula, yang lebih keterangan-keterangannya itu membuat kening publik jadi berkenyit. Ada apa ini? Tanda tanya. Kemudian ada wartawan yang dirampas oleh oleh oknum polisi juga video-video siarannya, meskipun kemarin sudah dikembalikan dan polisi minta maaf. Ada juga pernyataan Pak Mahfud MD sebagai ketua eks official dari Kompolnas, yang mengingatkan Pak Kapolri untuk segera menonaktifkan. Meski bahasanya tidak dari Pak Mahfud. Pak Mahfud menyatakan “mendengar soal ini”, itu dia menyatakan “jangan sampai lumbungnya terbakar sementara tikusnya, kan sudah tahu Pak Kapolri bagaimana mengejar tikus. Belum lagi Komisi III DPR dari PDIP yang terus mengawal kasus ini dengan serius. Saya kira tidak salah kalau publik mencurigai ada sesuatu di balik ini semua. Saya mengusulkan, kan Pak Sigit bikin tim yang agak meluas itu, termasuk Komnas HAM. Sangat mungkin kalau Komnas HAM itu kepercayaannya bisa dipulihkan karena Komnas HAM juga dalam kasus Km 50 itu enggak jelas arahnya. Kan Komnas HAM masuk di situ. Mungkin bagi tugas saja bahwa hal-hal yang menyangkut hak asasi untuk sementara sebelum masuk ke pengadilan, percayakan pada Komnas HAM, supaya Komnas HAM itu punya semacam kedudukan moral yang agak baik. Jadi begitu Komnas HAM mengucapkan sesuatu, mustinya di-backup oleh pers. Karena sekarang pers nggak percaya pada Komnas HAM. Jadi ini awalnya penguatan kepercayaan publik pada institusi itu. Institusi Komnas HAM, institusi Kompolnas, atau pengamat independen terhadap polisi itu. Jadi harus ada semacam adress pertama dari Pak Sigit bahwa kami Polri melakukan aktivitas yang merupakan tupoksi kami, yaitu riset saintifik terhadap perkara on-site. Selesai satu masalah itu. (Ida/mth)
Usai Idul Adha, Harga Cabai-Bawang di Pasar Induk Kramat Jati Turun
Jakarta, FNN - Harga cabai dan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, mulai turun seusai perayaan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, sehingga membuat sejumlah pedagang menyatakan semakin banyak warga yang membeli dua komoditas tersebut.Berdasarkan pantauan Antara di Jakarta, Senin, harga cabai merah di Pasar Induk Kramat Jati berada di kisaran Rp90 ribu per kilogram. Harga tersebut turun dibandingkan sebelum hari raya kurban yang sebelumnya mencapai Rp150 ribu per kilogram. “Sekarang sudah pada turun harga cabai rawit Rp90 ribu dari sebelumnya Rp150 ribu, kalau cabai rawit hijau sebelumnya Rp120 ribu sekarang jadi Rp60 ribu. Cabai keriting Rp100 ribu yang sebelumnya Rp120 ribu.” Kata Poniman, seorang pedagang cabai di Pasar Induk Kramat Jati.Poniman mengaku, dengan turunnya harga cabai ini membuat dirinya merasa senang karena dengan begitu pembeli juga semakin banyak yang berbelanja. Menurut dia, sebelumnya masyarakat yang datang berbelanja tidak seramai saat harga cabai merah masih berkisar Rp150 ribu per kilogram.“Tentu senang sekali dengan harga yang mulai stabil, karena makin banyak yang mau beli cabai dan pendapatan saya juga pasti nambah” Katanya.Pedagang cabai lainnya di Pasar Induk Kramat Jati, Maryati juga menjual cabai dengan harga yang sama. Harga cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting dijual di kisaran Rp60 ribu sampai Rp90 ribu per kilogram. “Ya (harga) pada turun dibandingkan saat lebaran kurban yang rata-rata harga cabai mencapai Rp150 ribu per kilogram,\" katanya.Sementara pedagang lainnya, Muslidah mengatakan harga cabai keriting yang dijualnya mencapai Rp90 ribu per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dijual dikisaran Rp40 ribu per kilogram.\"Kalau saya jual bawang merah dari harga Rp50 ribu per kilogram,\" katanya.Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 Juli 2022, cabai merah keriting turun 2,4 persen atau Rp 2.000 dari Rp 83.250 menjadi Rp 81.250 per kilogram.Cabai rawit yang sebelumnya sempat tembus Rp120.000 per kilogram di pasaran, kini perlahan turun. Masing-masing untuk harga cabai rawit hijau dan rawit merah dari Rp75.700 menjadi Rp67.950 per kilogram dan dari Rp94.600 menjadi Rp87.100 per kilogram.Untuk wilayah DKI Jakarta, cabai merah keriting ada kenaikan dari Rp104.600 menjadi Rp116.650 per kilogram. Sedangkan Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp132.500 per kilogram di pasaran, kini perlahan turun. Masing-masing untuk harga cabai rawit hijau dan rawit merah mengalami penurunan dari Rp96.650 menjadi Rp85.000 per kilogram dan dari Rp110.850 menjadi Rp 105.000 per kilogram. (Ida/ANTARA)
POPULER
