ALL CATEGORY
Polri Terapkan Asas "Equality Before The Law" Kepada Ferdy Sambo
Jakarta, FNN – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri bekerja profesional dalam memeriksa Irjen Pol. Ferdy Sambo dengan menerapkan asas \"equality before the law\" atau setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.“Sama berlaku \'equality before the law\' dan tim bekerja profesional dan independen,” kata Dedi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.Dedi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo sama seperti pemeriksaan yang dilakukan kepada masyarakat lainnya, meskipun terperiksa mengenakan seragam Polri dan mantan pimpinan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).Ia mengatakan penyidik bakal meminta keterangan Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.“Diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Timsus,” kata Dedi.Irjen Pol. Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, pemeriksaan dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Kamis.Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditangani Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yang Dipimpin Brigjen Pol. Andi Rian Djajayadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo pernah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019 atau setahun sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri tahun 2020.Pemeriksaan Irjen Pol. Ferdy Sambo dilakukan di Dittipidum dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Tersangka Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan sangkaan melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) juncto Pasal 55 KUHP (ikut serta) dan Pasal 56 KUHP (membantu). Setelah penetapan tersangka, tim penyidik meminta keterangan Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J.Jenderal bintang dua tersebut memenuhi panggilan penyidik, tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 09.55 WIB, dikawal oleh para ajudan dan mendapat penjagaan ketat anggota Propam Polri.Ferdy Sambo datang mengenakan seragam Polri dengan emblem masih terpasang satuan Propam di sisi lengan kanannya. (mth/Antara)
Pemerintah Pertimbangkan Industri Pakan Ternak Jadi "Offtaker" Sorgum
Jakarta, FNN – Pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator (offtaker) yang siap menampung hasil panen pengembangan sorgum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorgum secara bertahap hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT sebagai komoditas pangan alternatif gandum.\"Salah satu \'offtaker\' yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah industri pakan ternak, di mana industri pakan ternak adalah bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain,\" kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.Airlangga mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorgum.Saat ini, luas tanam sorgum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Hasil panen sorgum tersebut saat ini diserap oleh delapan industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya.Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154 ribu hektare, Pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dari hilirisasi sorgum.Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorgum sebagai pencampur ketika importasi gandum.\"Mungkin saja ada regulasi atau kebijakan-kebijakan importasi apa pun harus pakai pencampur (sorgum) agar rakyat kita mendapat pekerjaan selain padi, jagung, kedelai yang selama ini kita dorong,\" kata Syahrul.Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorgum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung.Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorgum dapat terbentuk. (mth/Antara)
Wapres: Pemerintah Fokus Turunkan Angka Kasus Stunting di 12 Provinsi
Jakarta, FNN – Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.\"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak,\" katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.\"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara,\" kata Wakil Presiden.Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.\"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama,\" kata Wakil Presiden.Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Peranan APBN Sangat Penting Turunkan Angka Stunting
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 14 persen dari tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen.\"Anggaran stunting tahun 2022 adalah sebesar Rp44,8 triliun,\" ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Secara perinci, anggaran tersebut dialokasikan di 17 Kementerian/Lembaga (k/l) sebesar Rp34,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp8,9 triliun.Dengan alokasi dana APBN yang tersebar itu, ia menuturkan mobilisasi dari seluruh k/l pusat dan daerah pun menjadi sangat penting karena isu tersebut tidak hanya ditangani oleh satu k/l.Meski sudah terdapat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengkoordinasi permasalahan stunting dan Kementerian Kesehatan yang mengakomodir Posyandu hingga Puskesmas, masih terdapat k/l lainnya baik di pusat maupun daerah yang sangat berperan.Sri Mulyani mencontohkan salah satunya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berperan menyediakan air bersih lantaran stunting sangat bergantung kepada kebersihan dan sanitasi di masing-masing wilayah.\"Supaya anak-anak tidak mengalami diare, maka membutuhkan air bersih dan sistem sanitasi yang sehat,\" ungkapnya.Maka dari itu, ia mengungkapkan seluruh hal mengenai stunting kini sedang menjadi fokus pemerintah karena tidak hanya akan sangat mempengaruhi masa depan anak, namun juga masa depan Indonesia. (mth/Antara)
Korut Tak Akan Pernah Membiarkan AS Kritik Program Nuklirnya
Seoul, FNN - Korea Utara menegaskan pihaknya tak akan pernah membiarkan Amerika Serikat mengkritik program nuklirnya.Pernyataan itu disampaikan perutusan tetap Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu ketika para diplomat berkumpul di New York untuk mengikuti konferensi soal nuklir.Konferensi itu digelar selama satu bulan untuk meninjau ulang Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi itu bahwa Korut terus memperluas program nuklirnya secara ilegal dan sedang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.\"Ini adalah puncak kesibukan Amerika Serikat yang menuding adanya \'ancaman nuklir\' pihak lain, mengingat negara itu adalah jagoan dalam proliferasi nuklir,\" kata Korut dalam pernyataannya.Korut juga mengatakan sudah sejak lama menarik diri dari traktat nonproliferasi itu, sehingga siapa pun tidak berhak mengusik haknya untuk mempertahankan diri.\"Kami tak akan pernah menoleransi setiap upaya AS dan pasukan budaknya untuk menuduh negara kami secara tak berdasar dan melanggar kedaulatan dan kepentingan nasional kami,\" kata Korut dalam pernyataan itu.Pemimpin Korut Kim Jong Un pekan lalu mengatakan negaranya siap mengerahkan persenjataan nuklirnya dan membalas setiap serangan AS. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pakar Politik Sebut Rizal Ramli Layak Dampingi Prabowo
Jakarta, FNN – Nama ekonom ternama Rizal Ramli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dan, kali ini mulai dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan. Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie, PhD, Rizal Ramli pilihan tepat dan pas buat Prabowo menjadi tandemnya. “Dari pertarungan sebelumnya Prabowo selalu kalah dan itu menjadi pelajaran berharga bagi mantan Danjen Kopassus ini,” kata Jerry Rabu (3/8/2022). Menurut peneliti politik dari Amerika ini, kondisi ekonomi yang carut-marut dan hutang kian membengkak harus diatasi. “Dan hutang sudah tembus Rp7.000 triliun, banyak proyek mangkrak seperti kereta api cepat Jakarta- Bandung senilai Rp24 triliun dan sinyalemen buruk apalagi inflasi hampir tembus 5 persen terburuk sejak 2015, lebih parah lagi inflasi makanan 8 persen. Untuk itu Rizal harus jadi prioritas,” ujarnya. Maka dari itu Prabowo butuh pasangan yang ahli ekonomi sekelas Rizal Ramli. Suksesnya Soekarno lantaran di balik itu ada pasangan wapresnya yang juga ahli ekonomi Muhammad Hatta. Rizal Ramli juga, tandas pakar politik jebolan American Global University ini, dari sisi elektabilitas masuk peringkat ke-7 dalam jajak pendapat RMOL.id. “Pasangan atau tandem militer - ekonom sangat ideal jika dipasangkan, keduanya nasionalis sejati. Jika berkaca dari survei KedaiKopi mayoritas responden pemilih menyebut pemimpin cerdas akan menjadi pilihan mereka,” tuturnya. Barangkali, jika Prabowo bersanding dengan RR maka Ketum Gerindra ini tak akan sulit mengelola pemerintahan. “Saya kira ‘good and clean goverment’ bakal terwujud, pasalnya sampai kini slogan itu, bahkan revolusi mental itu hanya ‘lip service’ dan tak diaplikasikan, hanya sebatas omdo (omong doang),” ujarnya. Menurutnya, Rizal Ramli dinilai banyak dicintai publik, maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. “Sejauh ini saya nilai, Rizal Ramli banyak dicintai publik maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. Selain jujur, RR adalah figur yang bersih, idealis dan bisa membersihkan praktik mafia dan bandit,” ungkapnya. “Oligarki paling takut sama Rizal Ramli lantaran mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini anti suap dan konspirasi jahat,” pungkasnya. (mth)
Indonesia Mendorong Penguatan Kerja Sama ASEAN-Jepang di Indo-Pasifik
Jakarta, FNN - Indonesia mendorong penguatan kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang di kawasan Indo-Pasifik, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.“Indonesia mengharapkan kiranya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat dikedepankan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang,” kata Retno dalam ASEAN-Japan Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.Melalui keterangan tertulisnya, Menlu RI menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan memberikan prioritas pada empat bidang kerja sama, yaitu maritim, konektivitas, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta perdagangan dan investasi.Kerja sama konkret dan inklusif tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan Indo-Pasifik.Selain kerja sama di Indo-Pasifik, Indonesia juga menekankan pentingnya ASEAN dan Jepang melanjutkan kerja sama dalam membangun ketahanan kesehatan kawasan.Jepang telah bekerja sama dengan ASEAN dalam pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases (APCHEED) di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kerja sama lebih lanjut diperlukan untuk menjalankan ketiga pusat kesehatan tersebut.Beberapa prioritas yang dapat dilakukan antara lain di bidang investasi, riset, pelatihan untuk pekerja kesehatan, dan penguatan industri kesehatan.Retno juga menyambut baik perayaan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang tahun depan. Dia berharap perayaan tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat kerja sama kedua pihak.Bersamaan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, akan diselenggarakan KTT peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo dengan tema perayaan “Golden Friendship, Golden Opportunities\".Pertemuan tingkat menteri itu telah mengadopsi concept paper KTT Perayaan 50 Tahun Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, yang akan diselenggarakan tahun depan. (Sof/ANTARA)
KSSK Melakukan "Stress Test" Pengaruh Kenaikan Inflasi Global
Jakarta, FNN - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sedang melakukan pendalaman stress test dan assesement test terkait pengaruh kenaikan inflasi global terhadap dampaknya ke perekonomian Indonesia.\"Langkah ini dilakukan untuk penanganan inflasi yang semakin meningkat,\" ujar Wempi dalam seminar virtual bertajuk Mengelola Inflasi dan Mengantisipasi Stagnasi Ekonomi di Jakarta, Kamis.Selain melakukan stress test dan assesment test, ia menuturkan otoritas fiskal dan otoritas moneter berkoordinasi dengan otoritas sektor riil dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau proses distribusi atau proses transportasi barang, utamanya kebutuhan pokok agar dapat berjalan dengan baik.Dengan pemantauan yang baik, proses tersebut diharapkan tidak menyebabkan kelebihan barang atau menimbulkan konsekuensi yang menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang.Menurut Wempi, pemerintah sendiri saat ini terus melakukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah peningkatan inflasi, contohnya dengan memberikan tambahan kompensasi serta subsidi energi dan listrik yang mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2022.Bahkan secara keseluruhan, alokasi subsidi dari negara pada tahun ini sudah meningkat menjadi sekitar Rp502 triliun.Di sisi lain, ia mengungkapkan pemerintah juga terus mencari titik keseimbangan dalam menjaga daya beli masyarakat tetapi tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.\"Kombinasi kebijakan inilah yang dilakukan terus menerus bersama berbagai otoritas dan di saat yang sama reformasi struktural tetap dijalankan,\" katanya.Maka dari itu, dirinya sangat bersyukur komitmen otoritas dan koordinasi antar lembaga berjalan sangat baik sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung secara tepat dan terukur dan APBN tetap bisa menjadi peredam kejut atau shock absorber. (Sof/ANTARA)
JNE Tak Menimbun, tapi Mengubur Beras Banpres karena Rusak
Jakarta, FNN - Perusahaan jasa ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang diwakili oleh pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa beras bantuan sosial Presiden RI (beras Banpres) tidak ditimbun, melainkan dikubur lantaran kondisi rusak. \"JNE tidak pernah timbun beras bantuan presiden. JNE membuang dengan cara mengubur beras yang rusak,\" ujar Hotman Paris dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Hotman menjelaskan dari total beras yang dibagikan sebanyak 6.199 ton untuk 11 kecamatan di Depok, beras yang rusak dan dikubur di daerah Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tersebut berjumlah 3,4 ton atau 0,05 persen atau setara dengan nominal Rp37 juta. Hotman mengatakan adapun beras penggantinya dipesan baru kepada PT SSI (Storesend Elogistics Indonesia) selaku rekanan pemerintah untuk menyalurkan bansos, kemudian dibagikan ke rakyat melalui kantong pribadi JNE sebagai perusahaan. \"Membeli dengan cara honor yang dipotong untuk mengganti beras yang rusak kemudian beras yang baru dibagikan ke rakyat,\" kata Hotman. Ia menyebut beras yang rusak pada Mei 2020 sebanyak 3,4 ton tersebut sudah menjadi milik JNE kemudian disimpan lama di gudang selama 1,5 tahun, dan karena terlalu lama kondisinya semakin rusak akhirnya muncul inisiatif untuk menguburnya pada November 2021. \"Akhirnya ada ide, ya sudah dikubur saja. Kebetulan ada lahan yang penjaganya setuju,\" ucapnya.Menurutnya, keputusan untuk menguburkan beras lantaran demi menjaga sensitivitas, mencegah beras disalahgunakan serta menimbulkan masalah karena kondisinya yang telah rusak. \"Apalagi itu karung itu kan ada logonya banpres, kalau kita buang sembarang tempat nanti sama orang diambil dibuang nanti kita yang dituduh membuangnya,\" katanya. Ia menyebut penguburan tersebut dilakukan di tanah kosong sedalam tiga meter dan telah meminta izin kepada penjaga lahan. \"Jadi kita memang minta izin ke pihak yang menjaga. Hanya untuk menguburkan tidak membeli menguasai, jadi ya kita tidak mengecek kepemilikan lagi karena kita tidak membeli,\" kata Hotman. (Sof/ANTARA)
Menteri Maju Capres Harus Mundur dari Jabatannya
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S ) Jerry Massie mengatakan, menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 harus mundur dari jabatannya. \"Saya pikir sebaiknya ada waktu dan jeda dimana menteri harus mundur dari jabatannya. Jika tak mundur akan terjadi salah komunikasi dan salah pengertian,\" kata Jerry, di Jakarta, Kamis. Dia pun mempertanyakan alasan Partai Garuda yang menggugat UU No 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 170 ayat (1) terkait frasa \"pejabat negara\". Partai Garuda menginginkan agar menteri bisa maju di Pilpres tanpa harus mundur dari jabatannya. Gugatan itu hanya menguntungkan satu sisi yakni si menteri yang sedang menjabat, katanya. \"Partai Garuda dalam kapasitas apa mereka melakukan gugatan, mereka saja tak punya menteri. Kalau Golkar dan Gerindra atau partai yang kadernya duduk di kabinet, maka masih masuk akal,\" jelas Jerry. Direktur Eksekutif P3S ini menduga ada menteri yang mendorong partai tersebut untuk menggugat UU Pemilu. \"Jangan-jangan ada menteri yang di dukung partai tersebut yang notabene capres jadi secara eksistensi dan substansi maka mereka ngotot menggugat,\" kata Jerry. Seharusnya, tambah dia, Partai Garuda mendorong menteri mundur dari jabatannya. \"Bukan sebaliknya, bisa ada kesepakatan politik,\" ucapnya. Diketahui, Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu mengatur pejabat negara yang dicalonkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya Kecuali, presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. (Sof/ANTARA)
POPULER
