ALL CATEGORY
Awali Safari Kedaulatan Rakyat, Ketua DPD RI Temui Ketua MA
Jakarta, FNN – Sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin di kantornya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta. “Saya secara informal menemui terlebih dulu pimpinan Yudikatif, untuk menyampaikan niatan kami, pimpinan DPD untuk bertemu pimpinan MA dalam rangka pembicaraan dinamika kebangsaan, terkait upaya kami untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan rakyat,” ungkap LaNyalla, Selasa (19/7/2022). Dikatakan LaNyalla, dirinya menyebut safari yang akan dilakukan dengan menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sebagai Safari Kedaulatan Rakyat. Karena niat dan janjinya untuk memperjuangkan penguatan dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Saya sudah sampaikan bahwa saya akan pimpin ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Dan saya awali dulu secara informal dengan Ketua MA, untuk nantinya bisa diagendakan secara formal pertemuan dan konsultasi antara unsur DPD RI dan MA RI,” urainya. Ketua MA Muhammad Syarifuddin menyambut baik maksud kedatangan Ketua DPD, dan berharap dapat menyiapkan pertemuan formal antara kedua lembaga negara tersebut di waktu yang disepakati. “Nanti kami susun waktunya, karena harus menghadirkan semua pimpinan di MA yang tentu harus disusun waktu yang tepat, dengan unsur pimpinan di DPD RI. Pada prinsipnya MA bisa menjadi tuan rumah untuk forum konsultasi tersebut,” pungkas Syarifuddin. Kedatangan Ketua DPD RI secara informal tersebut didampingi anggota DPD RI Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, dr. Zulkifli Eko Mei. (Sof/LC)
Rusia Denda Google Karena Dianggap Tak Menghapus Konten Terlarang
Jakarta, FNN - Pengadilan di Moskow pada Senin (18/7) memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Google LLC sebesar 21,077 miliar ruble (sekitar Rp5,52 triliun) karena dianggap telah berulang kali gagal menghapus konten yang dilarang di Rusia.Denda administratif itu setara sepersepuluh dari pendapatan Google dan perusahaan-perusahaan afiliasinya yang terdaftar di otoritas perpajakan Rusia.Putusan tersebut belum berlaku dan masih dapat diajukan banding dalam jangka waktu tertentu.YouTube milik Google \"dengan sengaja berkontribusi pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipercaya tentang (antara lain) kemajuan operasi militer khusus (Rusia) di Ukraina, serta materi-materi yang mempromosikan pandangan ekstremis dan ideologi organisasi-organisasi teroris,\" menurut lembaga pengawas telekomunikasi Rusia Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan pada Juni.Pada Desember 2021, pengadilan Moskow untuk kali pertama menjatuhkan denda kepada Google sebesar 7,2 miliar ruble karena gagal menghapus informasi yang dilarang.Selain itu, raksasa teknologi Amerika Serikat itu didenda 15 juta ruble pada Juni tahun ini karena berulang kali menolak untuk melokalisasi data pribadi para pengguna Rusia. (Sof/ANTARA)
EU Setujui Tambahan Bantuan Militer 500 Juta Euro untuk Ukraina
Jakarta, FNN - Para menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa (EU) pada Senin (18/7) setuju untuk memberi Ukraina dana tambahan senilai 500 juta euro (sekitar Rp7,67 triliun) dalam bantuan militer EU.Dalam konferensi pers yang digelar di Brussel setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri EU, Perwakilan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan bahwa para menteri EU sepakat untuk memperketat sanksi terhadap Rusia dan menutup celah dalam langkah-langkah negara itu saat ini. Keputusan itu diambil setelah munculnya sebuah video wawancara mengenai perkembangan terkini oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.Borrell menuturkan para menteri \"setuju dengan suara bulat\" mengenai perlunya sikap untuk terus berdiri teguh bersama Ukraina.Kontribusi total blok Eropa itu dalam bantuan militer kepada Ukraina kini mencapai 2,5 miliar euro.Borrell menegaskan bahwa para menteri juga membahas usulan terbaru Komisi Eropa untuk melarang impor emas Rusia dan mengubah perpanjangan sanksi.Dia mengatakan bahwa para duta besar negara-negara anggota EU akan membahas langkah-langkah tersebut pekan ini. (Sof/ANTARA)
Terorisme Tak Melulu Bermotif Agama Tertentu, Tegas Mahfud MD
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan terorisme tidak selalu memiliki motif agama tertentu, melainkan bisa terkait politik dan ideologi, sehingga paham itu bukan semata-mata soal akidah.Dia mencontohkan gerakan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) termasuk terorisme dengan motif politik dan ideologi, katanya saat memberikan sambutan mewakili Presiden Joko Widodo di acara peringatan HUT ke-12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Selasa.\"Misalnya gerakan di Papua yang disebut OPM, sehingga yang dikatakan terorisme itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan agama tertentu. OPM itu kan motifnya politik dan ideologi,\" kata Mahfud.Motif politik gerakan OPM itu, lanjutnya, ialah ingin membuat Papua terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga kelompok tersebut melakukan kekerasan untuk menyebarkan ideologi tersebut.\"Politiknya ingin memecahkan diri, ideologinya tidak mau bersatu, tidak mau Pancasila, lalu melakukan kekerasan di tempat-tempat umum, membakar bandara, menembak warga sipil,\" tambahnya.Mahfud kemudian menyinggung pandangan sebagian masyarakat yang kerap mengaitkan terorisme dengan agama tertentu. Dia menegaskan dan membantah tudingan gerakan antiterorisme adalah gerakan anti-Islam.\"Saya ingin sampaikan secara khusus karena sering dikaitkan dengan agama. Ada tudingan kenapa di Indonesia kalau bicara terorisme kok selalu Islam, berarti gerakan antiterorisme itu gerakan anti-Islam? Justru sebenarnya yang akan kita bangun adalah untuk menunjukkan Islam itu bukan agama teror, karena Islam itu adalah agama yang menerima kosmopolitanisme,\" jelasnya.Menurut dia, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pernah dibacakan Presiden Soekarno, memiliki substansi sama dengan Piagam Madinah dari Nabi Muhammad Saw.\"Nabi Muhammad itu, saat mendirikan negara adalah negara kesewargaan atau kosmopolit. Buktinya apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu substansinya sama dengan proklamasi kemerdekaan,\" tegasnya.Kesepakatan mendirikan negara Indonesia, lanjutnya, adalah kesepakatan luhur yang harus ditaati. Menurut dia, begitu ada yang ingin mengubah akte kesepakatan yang bernama Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 itu, berarti ingin mengubah Indonesia dan membongkar kesepakatan.\"Kalau itu dilakukan tanpa proses kesepakatan baru, maka namanya itu pemberontakan, apalagi caranya dengan cara-cara melanggar martabat kemanusiaan. Kenapa harus menjaga keutuhan Indonesia?\" katanya.Indonesia dibangun dari perbedaan, yang kalau itu tidak dikelola dengan baik atau tidak disadari oleh warganya, maka akan menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke radikalisme dan terorisme.\"Jadi yang dilakukan kami di BNPT ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa negara Indonesia ini dibangun di dalam keberbedaan,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Langkah Kapolri Menonaktifkan Kadiv Propam Mendapat Apresiasi
Jakarta, FNN - Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dalam pengusutan kasus polisi tembak polisi. \"Langkah itu patut diapresiasi karena mendengar suara masyarakat sekaligus membuat pengungkapan perkara ini menjadi lebih terbuka,\" kata Suparji, di Jakarta, Selasa.Menurut dia, penonaktifan itu sebagai langkah positif untuk mengungkap kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Suparji melanjutkan, dengan dinonaktifkannya Sambo, pengungkapan kasus polisi tembak polisi ini akan lebih akuntabel. \"Sebab, kalau masih menjabat, nanti dikhawatirkan timnya tidak independen,\" imbuhnya. Dengan sudah nonaktifnya Sambo, tim juga menjadi lebih leluasa dalam bekerja. \"Tinggal ke depannya tim harus bisa memastikan mengungkap fakta yang sebenarnya,\" ucapnya. Langkah Kapolri ini, lanjutnya, bisa menjadi pelajaran bagi anggota polisi lainnya. Anggota Polri jangan lagi mencoba-coba melakukan tindakan yang mengandung risiko karena bakal ditindak tegas. Suparji menambahkan, langkah tersebut sesuai dengan tagline Polri Presisi yang didengungkan Kapolri. \"Ini sesuai dengan dengan Polri Presisi. Saya kira ini langkah positif. Ini satu hal yang memang perlu dilakukan, daripada muncul ketidakpercayaan publik,\" ujarnya.Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Provesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri terhitung mulai Senin. \"Malam ini, kami putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan ke Pak Waka Polri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri,\" ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/7) malam. Menurut Sigit, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi adanya spekulasi-spekulasi berita yang muncul dan akan berdampak pada penyidikan yang sedang berjalan. \"Untuk menjaga apa yang telah kami lakukan selama ini terkait komitmen menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabel bisa dijaga, agar rangkaian proses penyidikan yang saat ini dilaksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan membuat terangnya kejadian ini,\" ucap Kapolri. (Sof/ANTARA)
“Creative Minority Pioner” Revolusi Akhlak
Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo MENYIMAK adanya banyak tuntutan kelompok kecil yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka kelompok tersebut bisa disebut sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority. Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni dari sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority? Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: “A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges”. Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: “The ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down”. Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“. Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, (mereka) sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas. Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara Agama dan Jatuh Bangun-nya Peradaban Manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan: “The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations”. Berdasar uraian di atas kita dapat ditegaskan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat “disruption”. Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion. Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut: 1. Kokoh Akidah (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler); 2. Pecinta Ilmu Pengetahuan (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll); 3. Kuat Ibadahnya (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh)); 4. Zuhud (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas). Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mampukah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu peradaban religius (Religious Civilization), bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan Macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Tuntutan KAMI akan dapat tercapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi apalagi menginginkan adanya Revolusi Akhlak. Tabik..!!! Semarang, Senin, 18 Juli 2022. (*)
Kasus Brigadir J: Waktunya Polri Bersih-Bersih Internalnya
Jakarta, FNN - Polri tengah menjadi sorotan lantaran kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J menimbulkan banyak kejanggalan. Banyak desakan dari berbagai pihak agar Polri menuntaskan kasus ini, jangan berhenti sampai dinonaktifkannya Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo saja. Berbagai kejanggalan kasus Brigadir J muncul ke permukaan. Salah satunya dipicu pernyataan Kepolisian yang menyebut Brigadir J tewas usai adu tembak dengan Bharada E, pengawal Irjen Ferdy Sambo. Kejanggalan lain tercium setelah sejumlah saksi di lokasi menyebut tak terdengar suara adu tembakan. Beberapa pemerhati kepolisian juga menyatakan polisi berpangkat Bharada belum boleh memegang senjata api. Wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7) mengungkapkan kasus yang besar seperti ini harusnya ada pengawalan dari publik, orang yang paham tentang hukum, orang yang mengetahui seperti tetangga, satpam atau orang yang terbiasa melintasi tempat kejadian bisa menjadi narasumber atau saksi yang tidak kalah pentingya dari perkataan Jenderal sekalipun apabila mereka mengetahui kejadian tersebut. Desakan seperti ini emang sangat penting. Peneliti bidang Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Polri transparan, akuntabel, serta cepat menuntaskan kasus kematian Brigadir J. Dia menilai selama ini Kepolisian sibuk menutupi sejumlah hal yang berakibat pada kejanggalan kasus ini. Bambang khawatir kepercayaan publik kian tergerus jika kepolisian terus berkilah dalam kasus ini. Hersubeno Arief wartawan senior FNN juga menilai polisi harus lebih transparan, yang diutamakan itu harus institusi, karena bagaimanapun para pejabat bisa terganti, bisa pensiun bisa dipecat, bisa meninggal dunia, kalau institusi menjadi lembaga terpercaya, profesi polisi akan menjadi terhormat, nah kalau sekarang kan orang sudah banyak sinisme pada lembaga kepolisian. “Padahal penting kehadiran polisi di negara, pertanyaannya polisi seperti apa, kalau keadilan untuk anggotanya sendiri tidak bisa ditegakkan, apalagi orang seperti kita,” tambahnya. (Lia)
Pengacara Keluarga Ungkap Fakta Baru Tewasnya Brigadir Joshua
Jakarta, FNN – Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak, berbicara soal dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pihaknya menyerahkan foto-foto luka di tubuh Brigadir J ke Bareskrim Polri sebagai bukti. Laporan yang diwakili pengacara keluarga itu telah diterima teregistrasi dengan Nomor: STTL/251/VII/2022/Bareskrim Polri. Dalam laporannya, pihak keluarga mempersangkakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Juncto Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto Pasal 351 tentang Penganiayaan hingga Menghilangkan Nyawa Seseorang. Usai Kamaruddin melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskim Polri, Senin (18/7). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin, (18/7) malam mengumumkan penonaktifan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo Hersubeno Arief wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7) memberi tanggapan bahwa kasus ini sudah menjadi menarik, kemudian benang merahnya mulai kelihatan. Kamaruddin mengungkapkan fakta pengambilan foto dan video yang secara diam-diam dilakukan pihak keluarga Brigadir J dengan dalih ingin menambahkan formalin ke jenazah. Pada saat itu ditemukan banyak bekas sayatan hingga luka yang masih menganga di perut Brigadir J dan masih mengeluarkan darah. Kamaruddin menunjukkan bukti foto luka tubuh jenazah Brigadir J ke media, diantaranya ada luka sayatan, luka tembak, luka memar, tulang rahang bergeser, di belakang kepala ada sayatan. Pihak keluarga meminta tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, mereka meragukan hasil autopsi yang sebelumnya dilakukan oleh penyidik. Kamaruddin juga berbicara soal dugaan lokasi dan waktu dugaan pembunuhan. Ia menjelaskan kemungkinan besar dugaan pembunuhan Brigadir J terjadi di Magelang dan Jakarta karena Brigadir J masih berkomunikasi dengan orang tuanya pada Jumat (8/7) pukul 10.00 WIB. \"Adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 antara pukul 10.00 pagi hari sampai dengan pukul 17.00. Locus delicti-nya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama, alternatif kedua locus delicti-nya di rumah Kadiv Propam Polri atau rumah dinas di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan,\" ujar Kamaruddin di Bareskrim Polri, Senin (18/7). “Kenapa kita menyebut Magelang-Jakarta? Karena pukul 10.00 dia masih aktif komunikasi, baik melalui telepon maupun WA, kepada orang tuanya, khususnya melalui WA keluarga. Tetapi setelah pukul 10.00 almarhum meminta izin mau mengawal atasan atau komandannya yang dikawal dengan asumsi perjalanan tujuh jam. Jadi, artinya tujuh jam jangan ada telepon dulu karena pukul 10.00 pagi itu di Magelang tanggal 8 Juli 2022,” sambungnya. Dia mengatakan komunikasi terakhir Brigadir J dengan orang tuanya terjadi saat orang tuanya berada di Balige, Sumatera Utara, untuk berziarah. Dia mengatakan Brigadir J meminta agar tak dihubungi saat mengawal atasannya karena merasa tak etis. Kamaruddin menyebut orang tua Brigadir J mencoba menghubungi setelah lewat tujuh jam seperti permintaan Brigadir J. Namun tak ada balasan. “Nah ini kan kita makin terbuka, kalau memang betul dugaan ini, ya kita makin menuju dugaan, ini bukan hanya sekadar tembak menembak,” ungkap wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7). (Lia)
Kedaulatan Pangan di Ujung Krisis Global
Jakarta, FNN --- Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti besarnya resiko yang akan dihadapi pemerintah Indonesia akibat ketergantungan pada pasar pangan global. Selama ini sumber impor pangan strategis hanya bergantung pada segelintir negara saja. Ketahanan pangan nasional bersandar pada pijakan rapuh politik pangan beberapa negara. “Sebagai contoh, pada 2021, dari 2,5 juta ton kedelai impor, 87 persen-nya hanya berasal dari Amerika Serikat. Padahal lebih dari 91 persen kebutuhan kedelai nasional harus dipenuhi oleh impor. Di tahun yang sama, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari tiga negara saja,” kata Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/07/2022). Pada tahun 2021, jelas Yusuf, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari tiga negara yaitu Australia, Ukraina dan Kanada. Padahal kebutuhan gandum nasional sepenuhnya bergantung pada impor karena Indonesia sama sekali tidak memproduksi gandum. “Kasus lebih ekstrim terjadi pada bawang putih, dimana lebih dari 93 persen kebutuhan nasional harus dipenuhi oleh impor namun seluruh impor hanya bersumber dari satu negara, yaitu Tiongkok,” ungkap Yusuf. Politik Proteksionisme Selain sumbernya yang bergantung kepada beberapa negara, resiko besar juga datang dari fluktuasi harga dan ketersediaan pasokannya. Hal tersebut diperparah oleh politik proteksionisme pangan yang diterapkan puluhan negara sebagai respon dari krisis pangan global yang disebabkan oleh perubahan iklim dan konfilk Rusia-Ukraina. “Demi mengamankan pasokan pangan domestik, puluhan negara telah melakukan kebijakan ekstrim dengan melarang ekspor pangan. Bila diawal tahun hanya tiga negara yang melakukan politik proteksionisme pangan, jumlah itu kini melonjak mencapai 24 negara,” tutur Yusuf. Politik proteksionisme pangan internasional ini tidak hanya mengambil bentuk pelarangan ekspor pangan saja namun juga pengetatan perizinan ekspor pangan dan pajak atas ekspor pangan sehinga harga pangan di pasar global semakin melonjak. “Sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga yang drastis dalam 6 bulan terakhir. Jagung dan Kedelai mengalami kenaikan harga hingga 30 persen, berturut-turut dari kisaran 265 dollar AS dan 554 dollar AS per ton pada Desember 2021, menjadi kisaran 345 dollar AS dan 724 dollar AS per ton pada Mei 2022,” papar Yusuf. Gandum bahkan mengalami kenaikan harga hingga kisaran 40 persen, dari 377 dollar AS per ton menjadi 522 dollar AS per ton. Sedangkan beras mengalami kenaikan harga di kisaran 15 persen, dari 400 dollar AS per ton menjadi 464 dollar AS per ton. “Dihadapkan pada lonjakan harga pangan global dan politik proteksionisme pangan internasional, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis dalam jumlah signifikan bernilai puluhan miliar dollar AS antara lain beras 400 ribu ton, garam 2,8 juta ton, gula 5,5 juta ton, kedelai 2,5 juta ton, gandum 11,2 juta ton dan daging sapi 273 ribu ton,” ujar Yusuf. Hingga kini impor pangan masih membanjiri negeri, bahkan semakin deras. Total impor untuk 9 komoditas pangan utama pada tahun 2021, mencapai 24,5 juta ton senilai 10,4 miliar dollar AS. Angka ini meningkat dari kondisi tahun 2014, dimana impor untuk 9 komoditas pangan utama saat itu 19,7 juta ton senilai 8,5 miliar dollar AS. “Banjir impor pangan adalah ironi besar bagi negeri agraris seperti Indonesia. Dengan bentang alam yang sangat luas hingga 191 juta hektar, tanah yang subur, iklim yang relatif terduga dengan sinar matahari yang berlimpah dan curah hujan yang tinggi, seharusnya kedaulatan dan kemandirian pangan bukanlah mimpi bagi ini,” tutup Yusuf. (TG)
Kemenhub Tanggapi Kecelakaan Truk BBM di Cibubur
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan belasungkawa atas musibah kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi.“Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan dukacita kepada keluarga korban meninggal maupun yang luka akibat kejadian tersebut. Kami menyesalkan peristiwa kecelakaan ini,\" demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Hendro menyampaikan bahwa pengecekan laik jalan kendaraan sebelum meninggalkan depo atau gudang sangat penting dan hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola kendaraan tersebut.Kata dia, pemeriksaan kelaikan kendaraan sangat penting untuk memastikan aspek keselamatan kendaraan bersama pengemudi dan awaknya maupun pengguna jalan yang lain.Meski demikian, Hendro mengapresiasi pihak kepolisian dan Pertamina yang telah bergerak cepat untuk membantu para korban.\"Kami ingatkan kembali bahwa untuk memastikan keselamatan berkendara bagi angkutan barang berbahaya seperti tangki BBM, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, dinyatakan bahwa sejumlah kompetensi perlu dimiliki awak Angkutan Barang Berbahaya,” ungkapnya.Selain itu, dalam mengoperasikan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut, sesuai Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.Dalam PM 60/2019 tertulis juga bahwa angkutan barang berbahaya harus digunakan sesuai peruntukannya dan wajib beroperasi sesuai lintasan yang telah ditetapkan.Selain kedua regulasi tersebut, Kemenhub memiliki sejumlah regulasi terkait pengoperasian kendaraan barang seperti PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.\"Sehingga ke depan diharapkan kita dapat mencegah kejadian serupa dengan memperketat pengawasan dan tugas masing-masing baik dari sisi pemerintah, pemilik usaha, perusahaan, sampai pengemudi angkutan barang itu sendiri,” katanya.Hendro menambahkan, pihaknya mendorong setiap perusahaan maupun pemilik angkutan barang berbahaya untuk melakukan inspeksi sebelum keberangkatan dan disarankan untuk rutin memeriksa kelaikan kendaraan secara berkala. (Ida/ANTARA)
POPULER
