ALL CATEGORY
Polri Terima Permintaan Autopsi Ulang dari Keluarga Brigadir Joshua
Jakarta, FNN – Polri menerima permintaan keluarga Brigadir J (Joshua) melalui pihak kuasa hukum untuk melakukan autopsi ulang (ekshumasi), dan sekaligus mempersilakan pihak keluarga mengajukan hal tersebut kepada penyidik. Korps Bhayangkara juga akan mengerahkan pihak yang \'expert\' di bidang kedokteran forensik untuk mengungkap kasus ini. “Ekshumasi harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut autopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan. Dalam hal ini adalah kedokteran forensik,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022). Nantinya pada ekshumasi Brigadir J, kedokteran forensik milik Pusdokkes Polri akan bekerjasama dengan pihak eksternal yang ahli di bidangnya. “Kedokteran forensik Polri tentunya tidak akan bekerja sendiri, tapi kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam rangka untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan, dan dari semua metode sesuai dengan standard internasional,” tegas Kadiv Humas Polri. Kadiv Humas Polri pun menegaskan bahwa proses penyidikan tewasnya Brigadir J akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Proses penyidikan Polri secara transparan ini juga akan memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation sesuai dengan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Proses penyidikan ini akan dilakukan se-terbuka mungkin, se-transparan mungkin. Dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan,” ujar Irjen Dedi Prasetyo. (*)
IKN Siluman
Oleh Sugeng Waras Purnawirawan TNI AD Amat sangat konyol jika siapapun dan pihak manapun akan diberikan tindakan hukum apabila mengkritik dan meluruskan ide tentang IKN. Marilah kita berpikir kritis, bersih, komprehensif, kreatif, inofatif, cerdas, maju, bijak, arif dan jujur dengan mengenyampingkan pikiran-pikiran buruk entah alasan apapun yang ujung ujungnya ambisi pribadi dan golongan! Segala proses dan tindakan yang berkaitan arah, tujuan dan cita cita negara harus dibarengi pemikiran yang komprehensif dan niat bersih berlandaskan pikiran-pikiran dan nilai luhur dari para pendiri negara berdasarkan hukum negara dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dan tersirat di Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. Bukan main menang menangan, dulu- duluan, cepat-cepatan, kuat-kuatan dan memanfaatkan kekuasaan, gopoh- gopohan, selingkuhan dan sempat dalam sempit! Bahwa berpikir berpindah ibu kota negara dari Jakarta, iyaa, namun situasi, kondisi dan segala permasalahan bangsa terkait fisik non-fisik, dampak dan akibatnya tidak boleh diabaikan. Ibu kota negara adalah Center of Grafity dari suatu negara. Di sini harus dipertimbangkan kepentingan, keamanan, kenyamanan, perlindungan, penjagaan dan ancaman dari luar yang tidak mengabaikan posisi dan komposisi penduduk. Tidak heran beberapa negara maju memposisikan Ibu Kota Negaranya didukung oleh keberadaan 60 -- 70 % penduduk di sekitarnya dari jumlah penduduk yang ada di negaranya. Bukan hanya itu, jika terjadi keadaan darurat, maka tidak terhambat datangnya bantuan atau pertolongan dari waktu pengerahan balad bantuan. Bahwa negara secara unsur terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum dari negara lain. Saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah jauh lebih tahu dan menguasai tentang ini, namun faktanya sebagian besar rakyat merasa belum sinkron dengan rencana pindah ibu kita ini. Maka penahanan Edy Mulyadi terkait ucapan Jin Buang Anak atas pindah IKN baru perlu dipertimbangkan lagi agar tidak diarahkan kepada penghinaan atau pelecehan terhadap rezim.Kita negara Demokrasi Pancasila bukan Demokrasi Terpimpin apalagi Otoriter. Sekali lagi perlu kita pertimbangkan situasi dan kondisi negara saat ini yang sarat dengan masalah kenegaraan IPOLEKSOSBUDAGHANKAM termasuk utang negara yang menggunung, yang semakin sulit mengharapkan investasi dan kerja sama dengan pihak lain, masih terseok-seok kondisi ekonomi akibat pandemi dan salah kelola, belum lagi pemilu dan pilpres 2024 sudah di ambang pintu, di sisi lain belum ada sistem Pemilu yang jelas serta pengelompokan kerja tim Pemilu yang masih simpang siur. Lebih sederhana kita berpikir, tanahnya tanah Indonesia, uang / beayanya sebagian besar dari Cina, semenya dari Cina, setelah jadi gedungnya kita harus menyewa. Hendaknya para stake holder negara / pemerintah lebih fokus dan prioritas mengatasi TKA, KKN tidak berpikir yang menambah beban rakyat terkait kenaikan harga harga bahan pokok terutama pajak pajak, BBM dan pengelolaan sumberdaya alam. Itu semua akan terujud jika rezim paham dan sadar bahwa rakyat adalah teman berpikir dan bukan dijadikan pelengkap penderita. ( Bandung, 20 juli 2022, Sugengwaras )
Ferdy Non-Aktif, Istri dan Bharada E Minta Perlindungan, Antibody Indonesia Naik
Oleh Asyari Usman - Wartawan Senior FNN Judul tulisan yang ‘enggak ‘nyambung. Mungkin banyak yang menyimpulkan begitu. Apa hubungan antara ketiga tindakan itu dengan antibody? Tunggu dulu. Jangan buru-buru ‘dismissive’. Kita simak penjelasan berikut ini. Ada perkembangan yang menarik. Ferdy Sambo, Kadiv Propam, dinonaktikan. Tujuannya hanya satu: agar penyelidikan dan penyidikan peristiwa “polisi tembak-polisi” di rumah Ferdy berjalan objektif. Tidak ada intervensi, tidak ada rekayasa. Sebelum tindakan Kapolri menonaktifkan Ferdy, istri beliau, Putri Candrawathi, meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Banyak yang terperangah. Istri polisi pangkat tinggi kok minta perlindungan? Ancaman dari mana? Bharada E (atau Bharada RE) yang dikatakan polisi terlibat baku tembak dengan Brigadir J, juga meminta perlindungan LPSK. Padahal, menurut penjelasan Polisi, Baharada E itu “membela diri” dari tembakan Brigadir J. Sebelum diuraikan analisis tentang ini, ada satu hal yang perlu disampaikan kepada semua orang. Bahwa pencopotan jabatan Kadiv Propam dari Ferdy, istrinya yang meminta perlindungan dari LPSK dan juga Bharada E yang meminta perlindungan serupa, memberikan dampak yang sangat positif kepada seluruh rakyat Indonesia. Khususnya para pasien berbagai penyakit. Pertama, bakal banyak pasien yang sembuh dari sakit mereka. Kedua, bakal banyak pasien yang akan naik status menjadi setengah sembuh. Ketiga, akan banyak orang yang tak jadi sakit. Nah, kok bisa? Tentu saja bisa. Sebab, pencopotan Ferdy dan langkah istrinya serta Bharada E meminta perlindungan LPSK itu membuat seluruh rakyat gembira. Semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, merasa gembira. Semua merasa bahagia. Gembira dan gembira karena apa? Rakyat gembira dan bahagia karena penyelidikan dan penyidikan kemungkinan akan berjalan apa adanya. Transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada harapan bahwa slogan “equality before the law” (sama di mata hukum) itu akan bermakna. Inilah yang membuat semua orang gembira. Bahagia! Nah, seluruh ulama psikologi sepakat bahwa perasaan gembira, perasaan bahagia, perasaan senang, mampu menaikkan daya tahan tubuh alias imunitas. Bisa meperkuat antibody manusia. Karena antibody naik, maka kekuatan badan untuk menolak penyakit, konon, semakin tinggi. Baik. Sekarang, apa arti pencopotan Ferdy? Simpel saja. Kekuasaannya dilucuti. Dia menjadi perwira non-job. Dia tak punya anak buah lagi. Tidak ada yang harus meminta izin dari beliau. Dia lemah dan menjadi ‘bukan siapa-siapa’ lagi. Tidak ada yang memerlukan tanda tangannya. Untuk sementara ini, paling tidak. Karena Ferdy lemah setelah dicopot, maka tim penyidik menjadi kuat. Ini merupakan konsekuensi logisnya. So, sampai selemah apa Ferdy nantinya? Bisa sangat lemah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan beliau akan tergiring menjadi tersangka. Setidaknya tim penyidik tidak perlu ragu-ragu. Tidak ada yang membayangi mereka. Sehingga, semua hal bisa ditelusuri oleh tim. Semuanya. Apa saja yang terkait dengan peristiwa yang menewaskan Brigadir J itu, bisa diungkap tanpa hambatan. Bagaimana dengan Putri Candrawathi dan Baharada E yang meminta perlindungan dari LPSK? Ini malah lebih menarik. Lebih bombastis lagi. Putri dan Baharada E bisa jadi meminta perlindungan karena mereka ingin memaparkan kejadian di rumah dinas yang terletak di Duren Tiga, Jakarta Selatan, itu secara blak-blakan. Mereka mungkin sudah tak sabar untuk menjelaskan apa adanya tentang kronologi peristiwa. Dan tentang siapa-siapa saja yang ada pada waktu itu. Tentang siapa yang berperan apa. Banyak orang heran untuk apa Putri dan Bharada E meminta perlindungan LPSK. Mana mungkin orang berani mengganggu mereka? Kalau melihatnya seperti itu, memang benar Putri dan Bharada E tak perlu dilindungi. Tapi, itu tadi. Kedua orang ini kelihatannya merasa tidak aman. Sebab, mereka adalah saksi peristiwa. Mereka ada di dalam drama itu. Ini yang barangkali membuat mereka cemas. Putri dan Bharada E sangat sadar bahwa pada gilirannya nanti penyidikan akan sampai juga di depan mereka. Inilah yang kelihatannya merisaukan pikiran Nyonya Ferdy dan Bharada E. Mereka punya pilihan untuk berbicara apa adanya. Ini artinya mereka bisa menguraikan dengan jujur tentang semua yang mereka ketahui, mereka lihat, mereka dengar dan semua yang mereka lakukan. Jika skenario ini yang diikuti Putrid an Bharada E, pastilah ada orang yang akan terpojok. Dalam peristiwa berskala seperti ini, tentu orang yang terpojok bisa kehilangan kontrol. Biasa menjadi sangat berbahaya. Bisa mengancam keselamatan. Kemungkinan lain yang mendorong mereka meminta perlindungan LPSK adalah karena mereka merasa tak percaya pada perlindungan yang diberikan Polisi. Begitu lebih-kurang. Jadi, perkembangan yang cukup drastis dan dramatis dalam 1-2 hari ini memang sangat melegakan, meminjam istilah kolega saya sesama FNN, Agi Betha, dalam percakapan dengan kolega lainnya, Hersubeno Arief, di acara kanal Off the Record yang dirilis Selasa (19/7) kemarin. Melegakan. Persis! Dan dari sinilah bersemi rasa gembira dan bahagia melihat perkembangan penyelidikan dan penyidikan keterbunuhan Brigadir J. Sekali lagi, rakyat gembira dan bahagia karena di balik horizon “Anda Percaya Polisi?” ada terlihat cahaya transparansi dan keadilan yang mulai merekah perlahan. Inilah yang membuat antibody (imunitas) Indonesia naik meroket.[]
Gus Yasien: DPD RI Sudah ‘Kumandangkan Iqomah’, Saatnya Rapatkan Barisan!
Surabaya, FNN – Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), H Tjetjep Mohammad Yasien, SH, MH mengapresiasi tekad Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin. “Pertemuan kedua lembaga ini penting, agar tidak keluar dari jalur konstitusi. Semangat Pak LaNyalla patut kita dukung, begitu juga sambutan Ketua MA Muhammad Syarifuddin yang akan menghadirkan semua pimpinan di MA, ini kabar baik,” tegas Gus Yasien panggilan akrab Tjetjep Mohammad Yasien, Rabu (20/7/22). Menurut alumni PP Tebuireng, Jombang ini, gerakan untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan UUD 1945, itu adalah amanat Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempeks, Palimanan Cirebon, Jawa Barat (2012). “Jadi apa yang diperjuangkan Pak LaNyalla adalah bagian dari amanah para masyayikh NU. Sepuluh tahun lalu, beliau-beliau sudah bicara soal runtuhnya Kedaulatan Rakyat,” tegasnya. Sementara, kita sebagai bangsa masih tetap diam saja melihat amandemen demi amandemen yang terjadi pada UUD 1945. Padahal, inilah adalah awal dari kehancuran kita sebagai bangsa. Merujuk pasal Pasal 33 UUD 1945, maka, amandemen telah memporak-porandakan pilar-pilar ekonomi, politik bahkan sosial budaya kita. “Bangsa ini hancur oleh liberalisme dan kapitalisme. Kalau DPD RI bergerak mengembalikan Kedaulatan Rakyat, maka kami siap (untuk) ‘makmuman’ di belakangnya,” jelas pengacara senior ini. Masih menurut Gus Yasien, ibarat barisan shalat, Ketua DPD RI ini sedang mengumandang iqomah. Tanda shalat berjamah segera dimulai. “Tugas kita sebagai makmum, luruskan barisan. Ikuti gerakan imam. Safari Pak LaNyalla ke MA, ini menegaskan bahwa gerakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat itu, konstitusional,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin di kantornya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta. “Saya secara informal menemui terlebih dulu pimpinan Yudikatif, untuk menyampaikan niatan kami, pimpinan DPD untuk bertemu pimpinan MA dalam rangka pembicaraan dinamika kebangsaan, terkait upaya kami untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan rakyat,” ungkap LaNyalla, Selasa (19/7/2022). Dikatakan LaNyalla, dirinya menyebut safari yang akan dilakukan dengan menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sebagai Safari Kedaulatan Rakyat. Karena niat dan janjinya untuk memperjuangkan penguatan dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Saya sudah sampaikan, saya akan pimpin ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Dan saya awali dulu secara informal (bertemu) dengan Ketua MA, untuk nantinya bisa diagendakan secara formal pertemuan dan konsultasi antara unsur DPD RI dan MA RI,” sebutnya. Ketua MA Muhammad Syarifuddin sendiri sudah menyambut baik maksud kedatangan Ketua DPD, dan berharap dapat menyiapkan pertemuan formal antara kedua lembaga negara tersebut di waktu yang disepakati. “Nanti kami susun waktunya, karena harus menghadirkan semua pimpinan di MA yang tentu harus disusun waktu yang tepat, dengan unsur pimpinan di DPD RI. Pada prinsipnya MA bisa menjadi tuan rumah untuk forum konsultasi tersebut,” tegas Syarifuddin. (mth)
Kadiv Humas Polri Sebut Mutasi Adik Brigadir J Atas Permintaan Sendiri
Jakarta (FNN) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan mutasi Bripda LL, yang merupakan adik dari Brigadir J, dari Mabes Polri ke Polda Jambi merupakan permintaan sendiri. \"Jadi, masalah mutasi itu adalah permintaan yang bersangkutan untuk bisa kembali ke Jambi,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Menurut Dedi, alasan Bripda LL mengajukan mutasi adalah untuk dekat dengan keluarga pascainsiden baku tembak di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J. Permintaan mutasi tersebut dipenuhi Mabes Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada orang tua Brigadir J dan Bripda LL. \"Adik Brigadir Yosua sudah dimutasi ke Polda Jambi dalam rangka lebih dekat dengan keluarga, memberikan support kepada orang tuannya,\" kata Dedi. Kabar mutasi Bripda LL dari Mabes Polri ke Polda Jambi diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, martin Lukas Simanjuntak, usai membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, (18/7) \"Infonya seperti itu ya (mutasi ke Polda Jambi). sudah beberapa hari yang lalu,\" ungkap Martin. Berbagai spekulasi berkembang terkait kematian Brigadir J usai baku tembak dirumah dinas ferdy Sambo, salah satunya ialah terkait mutasi Bripda LL yang di duga terkait dengan insiden tersebut. Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terwas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jum\'at (8/7). (Anw/Antara).
Habib Rizieq Syihab Bebas!
Jakarta, FNN – Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Shihab resmi keluar dari tahanan Bareskrim Polri setelah menjalani masa hukuman atas vonis RS Ummi, Kota Bogor. Ia keluar tahanan sekitar pukul 6.30 menuju rumahnya di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat keluar, ia didampingi pengacara, Aziz Januar, sampai ke Petamburan. “Ini sudah di Petamburan,” kata Aziz saat dihubungi FNN.co.id, Rabu pagi (20/7/2022). HRS dan rombongan tiba di Petamburan sebelum pukul 7.00. “Alhamdulillah HRS sehat,” tambah Aziz. HRS mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani hukuman 2/3 pada kasus RS Ummi. Ia divonis 2 tahun penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Kemudian, dalam kasus kerumunan di Petamburan divonis denda Rp 50 juta. Dalam kasus kerumunan di Megamendung divonis 8 bulan penjara. Sebelumnya, kabar bebas bersyaratnya HRS disampaikan Koordinator Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Rika menjelaskan bahwa narapidana atas nama Moh. Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Syihab merupakan terpidana yang menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri atas dua tindak pidana terkait Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan satu tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan tentang Hukum PidanaHRS ditahan sejak 12 Desember 2020 dengan 3 putusan hakim. Pertama, untuk Tindak Pidana I (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kedua, Tindak Pidana II (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungan (denda sudah dibayar). Ketiga, Tindak Pidana III (Menyiarkan Berita Bohong) diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun. “Bahwa yang bersangkutan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 20 Juli 2022. Tanggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023, dan habis masa percobaan 10 Juni 2024,” jelasnya kepada wartawan. HRS, sambungnya, dinilai telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 7/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117). “Habib Rizieq keluar pukul 06.45 WIB,” ungkap Rika. (HMD/mth)
Bukannya Waspada Malah Nuduh Sakit Jiwa
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Adalah Luhut Panjaitan yang menuduh sakit jiwa orang yang mengaitkan gerakan perlawanan rakyat Sri Lanka dengan keadaan Indonesia. Ia menepis dengan dalih bahwa keadaan tidak sama. Seharusnya Luhut menghargai siapapun yang meminta pemimpin Indonesia untuk waspada agar tidak bernasib sama. Luhut terlalu berlebihan menganggap pengelolaan negara sudah baik dan tidak mungkin seperti Sri Lanka. Masalah yang dihadapi rakyat Sri Lanka relatif sama dengan rakyat Indonesia. Harga bahan pokok naik dan naik, enerji seperti BBM melesat setiap saat, pinjaman luar negeri gede pisan, investasi infrastruktur juga berbasis hutang. Debt trap China. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, perilaku dan gaya hidup pejabat yang kontradiksi dengan keadaan rakyatnya. Dominasi kekuasaan Presiden dan oligarki. Megawati Soekarnoputri Ketum PDIP mengingatkan kekhawatiran Indonesia dapat seperti Sri Lanka, karenanya perlu antisipasi atas krisis pangan dan resesi akibat inflasi dunia. Peringatan yang wajar dalam merespon perkembangan global termasuk dinamika politik akibat kondisi ekonomi di Sri Lanka. Rakyat marah kepada Pemerintah atas beratnya beban kehidupan. Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat minta agar Pemerintah adil dan fair dalam menyikapi perkembangan Sri Lanka. Indonesia dan Sri Lanka memiliki trajektori yang sama. Perkembangan tax ratio terhadap PDB yang turun terus menerus. Debt Service Ratio (DSR) Sri Lanka itu 39,3 persen dan Indonesia 36,7 persen. Ini yang harus diwaspadai. Tuduhan sompral Luhut soal sakit jiwa tentu tidak pantas. Sebagai Menteri semestinya introspeksi dan korektif atas pandangan kritis. Terlalu percaya diri bahwa Indonesia baik-baik saja membuat sikap arogan. Apalagi nantang-nantang segala. Indonesia ini sedang mengalami krisis kepercayaan pada pemimpin. Akibat pemimpin yang tidak amanah dan salah urus dalam mengelola negara. Negara pimpinan Pak Jokowi dan Pak Luhut ini kini sedang tidak baik baik saja. Investasi ambrol, hutang luar negeri ambyar, penegakkan hukum amburadul, demokrasi awut-awutan, moralitas dekaden, kesenjangan menganga, dan KKN merajalela. Para menteri jalan sendiri-sendiri. Presiden sendirian berjalan. Di pinggir rel, di sawah, di hutan dan di lokasi bencana. Pak Luhut yang percaya diri, dulu Soekarno merasa kuat dan keadaan baik-baik saja. Ia mampu membubarkan Masyumi dan memenjarakan pengkritiknya. Tangan kiri menggenggam PKI tangan kanan memegang TNI. Politik keseimbangan mampu ia mainkan. Soekarno dan kabinetnya jumawa. Nah jatuh juga pak. Kepercayaan berlebihan pada PKI justru merontokkannya. Rakyat muak pada penguasa otoriter. Pak Luhut yang percaya diri, dulu Soeharto juga sedang berjaya dan baru medapatkan kursi Presiden untuk ke sekian kali. Golkar di tangan kiri TNI di tangan kanan. MPR dan DPR dikuasai. Ekonomi tidak buruk sekali. Indonesia tidak bangkrut. Tapi jatuh juga, pak. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Soeharto dan Soekarno itu tokoh kuat. Berbeda dengan Pak Jokowi yang tidak sekuat keduanya. Lebih mudah jatuh. Nah pak Luhut, jangan abaikan perkembangan global apakah Rusia Ukraina, China Amerika atau lainnya. Juga Sri Lanka yang terjebak oleh China. Makanya waspadai China, pak. Meski tidak perlu membalas bahwa Pak Luhut sakit jiwa, tetapi menuduh mereka yang mengingatkan kewaspadaan akan peristiwa Sri Lanka sebagai orang sakit jiwa adalah kesombongan. Luhut Panjaitan itu Menteri saat ini, tapi esok bukan siapa-siapa. Rajapaksa itu Presiden dan Wickremesinghe adalah Perdana Menteri, tetapi setelah rakyat marah maka Rajapaksa dipaksa kabur dan Wickremesinghe dibakar rumahnya. Keduanya menjadi bukan siapa-siapa. Jokowi dan Luhut kini berkuasa, besok juga bukan siapa-siapa. Salah-salah turun dari singgasana dengan terhina. Sri Lanka memberi peringatan. Mengabaikan sama dengan sakit jiwa. Bandung, 20 Juli 2022
Pengantin Emas
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Busana penganten di banyak daerah di Indinesia sutera bertahtakan emas. Juga Betawi. Tirai wajah yang disebut Siangko poros peradaban Melayu-Swahili. Bukan China. Dapat dipastikan tempat sewage! penganten baru berhadir tahun 1930, sebelumnya busana penganten milik dendiri. Ini mengindikadisi tingkat kekayaan, apa keluarga penganten perempuan, atau keluarga keduanya. Di Jakarta ada tambang emas? Ada, tapi tak seberapa, misal waduk Melati, tapi depositnya kini sudah habis. Jakarta, atau zona ekonomi Sunda Kalapa, pusat perdagangan emas. Dalam kitab sejarah wajib diajarkan bahwa Indonesia berdagang rempah-rempah. Benar, tapi tidak itu yang utama. Emas adalah perdagangan utama di Indonedia. Itu tujuan pokok dewan tertinggi Yahudi City of London mendirikan VOC. Namun, kuasa lokal mau pun zona econ tak ada yang sudi berdagang emas dengan VOC. Dan tahun 1799 VOC bangkrut. Income tipis karena cuma jualan jahe. Ketika Daendels tampil orang kita suka berdagang emas dengan Darndels. Karena itu jalan Anyer-Panarukan melalui Sumedang yang kaya dengan emas. Indobesia tidaj suka VOC karena mereka kejam. Wanita-wanita native disergap untuk dicabuli, menolak pasti disiksa. Bangunan-bangunan kokoh dan indah lebih banyak dibangun Daendels dari pada VOC, terutama di Jakarta. Banyaknya pembangunan di Jakarta oleh Daendels meningkatkan income penduduk Jakarta. (RSaidi)
Dana KPU Belum Turun, Pemilu Bisa Ditunda: Bagian Skenario Tiga Periode?
HINGGA tulisan ini dibuat, KPU RI berharap pemerintah segera mencairkan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk tahun 2022. Dana yang belum cair itu sebesar Rp 5,6 triliun dari Rp 8,6 triliun yang dianggarkan.“Kami yakin anggaran akan segera turun,” kata Komisioner KPU Idham Kholik, kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).Idham menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai cara agar anggaran tersebut segara dicairkan. Salah satunya audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).“Semua proses sudah kami tempuh. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat kami audiensi beliau sangat mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,” kata Idham.Ia menyebut KPU juga menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah. Idham berharap pemerintah menaruh perhatian khusus terkait pencairan anggaran tersebut.Sebelumnya, KPU menjelaskan terkait anggaran Rp 8,06 triliun pada 2022 yang dibutuhkan institusinya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Anggaran triliunan rupiah itu rencananya dialokasikan untuk KPU Pusat dan Daerah. Kebutuhan anggaran KPU Tahun 2022 Rp 8,06 triliun, yang akan dialokasikan untuk: 1. KPU (Pusat): Rp 0,9 triliun. 2. KPU Provinsi (34 Satuan Kerja): Rp 1,3 triliun. 3. KPU Kab/Kota (514 Satker): Rp 5,7 triliun.Pihak KPU menyebut sudah ada dana sebesar Rp 2,4 triliun yang teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Tahun 2022. Sehingga, ada kekurangan Rp 5,6 triliun yang masih dibutuhkan. Kekurangan dana yang dibutuhkan belum bisa dialokasikan sepenuhnya. Sebab, Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024. Persoalan belum turunnya anggaran Tahapan Pemilu 2024 itu dikhawatirkan bisa menjadi alasan penundaan Pemilu. Inilah yang dibahas kali ini di dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (18/7/2022), oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung. Berikut petikannya. Ada soal serius berkaitan dengan Pemilu. Saya baca sampai bulan lalu dana untuk tahap pertama dari pelaksanaan Pemilu, sekitar 5,6 triliun kalau nggak salah, belum turun tapi saya dengar dari teman-teman KPU sampai sekarang juga belum turun, sampai akhir bulan ini juga belum turun. Nah, itu akan jadi serius persoalan. Iya betul ini dua hal sedang kita kalkulasi, yaitu penghormatan publik kepada institusi kepolisian itu yang betul-betul akhirnya merosot lagi, dan semua WA grup itu langsung berpikir bahwa kasus Brigadir J ini adalah pembunuhan berencana. Itu sebetulnya jadi semacam keterangan awal bahwa apa pun yang akan diucapkan oleh Humas Polri, akan di-discount sedemikian rupa. Jadi ini bahayanya kalau satu peristiwa itu yang seharusnya secara mudah diterangkan pada publik, tetapi diatur atau dicicil keterangannya, keterangan resminya, menimbulkan semakin lama dugaannya, semakin berbahaya. Dan inisiatif dari keluarga untuk melaporkan itu langkah yang paling tepat. Karena dengan itu lalu seluruh isu sebetulnya bisa dikendalikan melalui peristiwa pelaporan ini. Dilaporkan sebagai satu tindak pidana dan akhirnya proses hukum harus berjalan mengikuti laporan itu. Jadi itu prinsip pertama. Jadi lebih bagus juga sehingga seluruh sensasi bisa kita, ya dugaan-dugaan sensasional itu bisa juga kita akhirnya harus bersabar sampai di pengadilan. Tapi yang nggak mungkin kita bersabar adalah kepastian pemilunya jadi apa tidak? Kalau KPU sendiri merasa bahwa pemerintah ragu-ragu, padahal KPU cuma pelaksana. Apa yang diragukan? Timbul lagi dugaan yang lebih berat dari dugaan terhadap kasus tembak-menembak polisi itu. Artinya ada tembak-menembak di antara para politisi yang berupaya untuk cari semacam celah supaya ada kepastian ini mau jadi atau tidak. Di dalam proses tembak-menembak politisi biasanya tembak-menembak kursi atau tembak-menembak upeti. Ini sebetulnya yang menjadi acuan kita bilamana membaca politik Indonesia. Apalagi Bu Megawati kemarin dengan nada yang betul-betul mencemaskan Indonesia bisa masuk di dalam jebakan seperti Sri Lanka. Ini Ibu Mega sendiri yang bilang. Ibu Mega menganggap bahwa ada kecemasan karena situasi politik dunia, situasi ekonomi. Jadi semua orang berpikir bahwa sangat mungkin pemilu juga ditunda. Tapi itu kan kalkulasi. Yang bukan kalkulasi adalah fakta bahwa anggaran Pemilu enggak diturunkan oleh pemerintah. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa orang berpikir bahwa ada sesuatu yang hendak diucapkan pemerintah, tetapi dia nggak mau berterus terang, yaitu brankas kita kosong sebetulnya. Kan nggak enak kita mau Pemilu tapi pinjem dari tetangga. Masa mau pesta pinjam tetangga. Sebetulnya kalkulasi ekonomi akan mendikte politik. Jadi kira-kira itu intinya. Tapi kalau kita lihat desain politik di belakang itu, wacana penundaan pemilu dan sebagainya, saya kira nanti justru mereka malah mendapatkan justifikasi, dengan alasan kan mereka dulu menggunakan justifikasi itu bahwa negara kita baru pulih dari pandemi, jadi pemilu bisa mengganggu, termasuk masalah anggaran. Jadi buat mereka yang ingin menunda pemilu ini jadi “blessing in disguise”. Ya itu juga sebetulnya yang lagi dipikirkan hari-hari ini oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tetap punya skenario kalau ditunda Pemilu, problemnya dia punya kemampuan untuk mengendalikan keadaan apa enggak? Kalau penundaan itu menguntungkan Jokowi, pasti dia akan tunda. Nggak ada orang yang ingin berpura-pura di situ. Menunda artinya seluruh fasilitas masih bisa dia miliki, kemampuan manuver juga terkendali. Tetapi, bagi Jokowi kepastian itu enggak datang. Minimal kepastian dari PDIP bahwa oke kami akan lanjutkan program Jokowi. Ada memang KIB bicara bahwa ya kita akan lanjutkan proyek-proyek Jokowi. Tetapi, KIB ini seringkali musti kita baca secara terselubung, karena nggak mungkin KIB bilang kami hendak menghentikan proyek-proyek itu. Jadi basa-basi politik ini yang membuat Pak Jokowi nggak dapat sinyal kuat. Dengan kata lain, Jokowi kehilangan great pada semua fasilitas politik yang tadinya dia miliki. Parpol sudah nggak bisa dikendalikan lagi, ekonomi juga akhirnya Sri Mulyani langsung bicara ya kita memang ada dalam bahaya. Jadi, Jokowi akhirnya merasa ini bagaimana dia tetap ingin dirawat relawan, dia ingin tetap ada deklarasi-deklrasi kebulatan tekad, dan pada saat yang sama oligarki merasa ini kita mau menyumbang apa enggak nih? Keragu-raguan itu yang membuat katidakpastian arah politik. Ketidakpastian itu justru menggerakkan oposisi. Oposisi selalu gembira kalau tidak ada ketidakpastian. Tetapi oposisi sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, menunda Pemilu atau apapun. Dan hanya berharap kalau bola memutar. Tapi kan realitasnya kita melihat bahwa memang ekonomi semakin berat. Dan tanda-tanda inflasi, meskipun kita disebut urutan ke-14 di antara 15 negara, tapi tetap saja kita menunjukkan tanda-tanda itu trajectory-nya juga sama dengan Sri Lanka. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak menyebut nama Sri Lanka. Saya khawatir sebenarnya negara kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu, tapi dengan alasan untuk justifikasi penundaan Pemilu akhirnya dibuatlah bahwa negara nggak mampu. Jadi ya mau bagaimana kita dipaksa kalau misalnya tidak mampu. Pilih makan atau pilih tetap menyelenggarakan Pemilu tetapi tidak makan. Kan gitu nanti pilihannya. Itu yang lagi disusun oleh pemerintah. Mau diajukan sebagai excuse dalam upaya untuk atau alibi paling nggak bahwa nggak mungkin kita lakukan Pemilu. Tapi balik pada tadi, kalau itu diucapkan Pak Jokowi dan Jokowi tahu bahwa dia diuntungkan dengan itu, sebetulnya ada cara lain, yaitu lakukan saja konsolidasi baru supaya terlihat Jokowi sebetulnya punya kepentingan dengan pemilu, tetapi dia belum punya partai yang bisa mengamankan dia. Kan itu lebih jelas kalau suasana itu diperlihatkan. Mustinya fair saja, Jokowi tetap adalah seorang politisi yang ingin agar supaya ada pada partai yang bisa lindungi dia nanti. Kan cuma itu problemnya. Jadi kalau ditunda pun dan Pak Jokowi nggak dapat kejelasan siapa yang akan merawat dia pasca lengser, itu juga berbahaya. Nah, persiapan-persiapan politik ini yang saya kira belum rapi. Kalau dibilang Pak Jokowi sudah mampu nggak mengasuransikan dua putranya itu sebagai pengganti dia nanti, atau nggak secara politis bisa berbunyi di 2024. Ternyata nggak juga. Jadi itu kecemasan seorang pemimpin yang sudah berada di ujung tebing, tapi untuk mengatakan bahwa saya bisa tinggalkan bangsa ini secara aman, dia nggak bisa ucapkan itu. Padahal tebingnya sudah ditunggu-tunggu dibawa oleh oposisi. Oposisi memang nggak punya kemampuan, tapi keadaan kelihatannya sedang berpihak pada posisi itu. Makin banyak orang yang percaya bahwa 0% itu adalah hal yang mutlak musti diiyakan. Banyak yang lihat bahwa gerakan buruh dan emak-emak serta mahasiswa itu enggak bisa dicegah. Jadi oposisi justru kalau oposisi di luar ya buat kita senang-senang saja. Yang potensi beroposisi dari dalam itu makin lama makin banyak. Itu yang akan menggerakkan kita. Akhirnya mereka yang sedang berkuasa sekarang, terutama partai-partai politik, mengerti bahwa keadaan nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita mengucapkan kan itu tidak akan didengar. Tapi kan kasak-kusuk dan bisik di antara polisi kan kita dengar setiap hari. (Ida/mth)
Liberalisasi Perdagangan Hancurkan Pertanian Rakyat
Jakarta, FNN ---Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Meli Triana menilai liberalisasi perdagangan ditengah kemampuan sektor pertanian domestik dan daya saing yang lemah di pasar global, telah meruntuhkan banyak usaha pertanian rakyat serta menciptakan ketergantungan pada impor yang tinggi dan permanen. “Liberalisasi pasar pangan telah mendorong impor pangan secara berlebihan, termasuk melalui jalur ilegal, sehingga secara jelas merugikan, bahkan menghancurkan pertanian rakyat,” kata Meli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/07/2022). Meli mencontohkan pasca krisis 1997, liberalisasi pasar kedelai dilakukan atas dorongan Dana Moneter Internasional (IMF). Sepanjang 1998 – 2001, impor kedelai melonjak hampir dua kali lipat, dari sebelumnya di kisaran 800 ribu ton, menembus 1,4 juta ton. Di saat yang sama (1998-2001), produksi kedelai domestik jatuh drastis dari 1,3 juta ton menjadi hanya kisaran 850 ribu ton, dan sejak saat itu tidak pernah mampu bangkit kembali hingga kini. “Indonesia kini rutin mengimpor kedelai lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya. Terakhir, pada 2021, ketika impor kedelai mencapai 2,5 juta ton, produksi kedelai nasional hanya sekitar 425 ribu ton, bahkan disinyalir hanya di kisaran 240 ribu ton,” ungkap Meli. Kerentanan Pangan Bergantung pada pasar pangan global memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kerentanan terbesar datang dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional. “Lonjakan harga pangan dunia ditengah ketergantungan tinggi pada impor, memunculkan kerentanan, yang bahkan masih terjadi pada komoditas pangan utama yaitu beras,” tutur Meli. Dalam dua dekade terakhir, sepanjang 2001 – 2021, harga beras impor telah melonjak dari kisaran 200 dollar AS per ton menjadi 450 dollar AS per ton. Pada rentang waktu yang sama, Indonesia tercatat beberapa kali melakukan impor beras dalam jumlah signifikan, antara lain tahun 2011 (2,8 juta ton) dan 2018 (2,3 juta ton). “Kewaspadaan menjadi keharusan ketika produksi domestik sangat ringkih. Dalam 4 tahun terakhir, produksi beras Indonesia cenderung menurun, dari 33,9 juta ton pada 2018, menjadi 31,4 juta ton pada 2021,” ujar Meli. Meli melihat bahwa, kasus impor bawang putih bahkan memberi indikasi bahwa harga pangan global yang murah akan menghancurkan produsen domestik. Sebelum krisis 1997, sekitar 80 persen kebutuhan nasional mampu dipenuhi produksi domestik. Harga bawang putih impor saat itu berada di kisaran 1.000 dollar AS per ton. “Namun pasca 1997, seiring liberalisasi impor, harga bawang putih impor jatuh secara drastis di kisaran 200 dollar AS per ton hingga 2005. Seiring itu, ketergantungan pada impor bawang putih melonjak drastis dari kisaran 20 persen pada 1997 menjadi 90 persen pada 2005,” papar Meli. Sejak itu, diatas kehancuran petani bawang putih domestik, sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional dipenuhi dari impor. Namun, setelah produksi domestik hancur dan ketergantungan impor sangat tinggi, harga bawang putih impor terus naik secara progresif. “Bila pada 2009 harga bawang putih impor hanya di kisaran 400 dollar AS per ton, kini pada 2021 telah menembus 1.100 dollar AS per ton. Di periode yang sama, impor bawang putih terus meningkat dari kisaran 400 ribu ton pada 2009 menjadi kisaran 600 ribu ton pada 2021,” ucap Meli. Ketergantungan Indonesia pada gandum pun sangat mengkhawatirkan karena gandum sepenuhnya di-impor dan Indonesia kini, sejak 2019, telah bertransformasi menjadi importir gandum terbesar di dunia. Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 11 juta ton. “Pada krisis pangan global 2022, harga gandum pun terpengaruh dan melonjak hingga 40 persen, dari 377 dollar AS per ton pada Desember 2021 menjadi 522 dollar AS per ton pada Mei 2022,” ujar Meli. Arah kebijakan ke depan seharusnya mendorong gerakan pangan berkelanjutan yang dekat dengan konsep ketahanan dan kemandirian pangan. Mempromosikan pengembangan lumbung pangan lokal, usaha pertanian berbasis keluarga, serta akses ke pangan segar dan terjangkau dengan memberi penekanan pada keterikatan desa kota untuk kelancaran arus distribusi pangan. “Dalam kerangka kebijakan ini, mempertahankan lahan pertanian produktif dan pertanian skala kecil, terutama jawa, adalah sebuah keharusan,” saran Meli. (TG)
POPULER
