ALL CATEGORY
Kominfo Memblokir Platform Judi Online, MPR Menyambut Baik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir 15 platform judi online demi melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum tersebut.\"Sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka negara hadir untuk menegakkan hukum,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, negara harus ada untuk tegaknya hukum dengan benar, termasuk ketegasan melaksanakan larangan terhadap judi online.Larangan judi online, ujarnya, sejalan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas dan jelas melarang distribusi elektronik yang memiliki muatan perjudian.Larangan tersebut disertai dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bahkan, Kabareskrim Polri sebelumnya juga mengeluarkan telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 yang berisi perintah kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian termasuk judi online.\"Kominfo harus tegas membawa ke ranah hukum bagi yang nekat melakukannya,\" ujar dia.Secara umum, ia mengatakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sedang digencarkan Kominfo juga harus dapat memfilter, dan mencegah platform judi online yang hendak mendaftar.Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, anak dan sosial tersebut juga meminta agar Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial turut bersinergi mencegah maraknya judi online.\"Sebab, hal tersebut sangat berdampak pada anak-anak dan dapat menjadi masalah sosial dan keagamaan,\" ujarnya.Berdasarkan studi, judi menyebabkan penyakit sosial berupa lingkaran kemiskinan, kemaksiatan dan kejahatan yang berkontribusi terhadap 10 hingga 15 persen kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan lokal lainnya di Indonesia.Selain itu, judi juga dengan gampang membuat anak-anak kecanduan hingga berperilaku negatif melawan hukum serta merusak harmoni rumah tangga termasuk masa depan mereka.\"Oleh karena itu, kami mendorong kementerian terkait mengupayakan aspek pencegahan judi online,\" kata dia.Misalnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) atau instrumen lain dengan kementerian atau lembaga terkait khususnya Kominfo. Tujuannya yakni pemblokiran situs judi online. (Sof/ANTARA)
Penyelesaian Kasus Brigadir J Masih "on the track"
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, masih sesuai dengan jalur (on the track).\"Kelihatan prosesnya masih jalan dan semua masih \'on the track\', tinggal menuju ke tersangkanya, menuju ke TKP-nya,\" kata Mahfud usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Mahfud menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada target waktu penyelesaian kasus tersebut, meskipun kasusnya sudah bergulir selama sekitar satu bulan.Dalam kesempatan sebelumnya, ia menilai bahwa pengusutan kasus Brigadir J bukan kasus kriminal biasa.Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, kasus tewasnya Brigadir J memiliki dua aspek psikologis sehingga penanganan tidak semudah kasus kriminal biasa.\"Saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar,\" kata Mahfud.Mahfud yang juga telah bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat menegaskan tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kepolisian.Dia mengatakan posisinya kini sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata.\"Arahan Presiden itu cukup sudah, sudah benar, untuk dibuka. Untuk penyidikan, Menko Polhukam tak masuk ke proyustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara,\" kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Paus Fransiskus, Prabowo Subianto dan Orang Miskin Terpinggirkan
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Oleh: Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004, Aktivis Kemanusiaan “KEPADA Kota dan Dunia (Urbi et Orbi): Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan, Paus Fransiskus, 25 Desember 2018”. “Saya memang berasal dari elit bangsa ini, keturunan elit, tetapi saya adalah satu diantara elit bangsa ini yang memiliki hati untuk rakyat, bisa berbagi kepada rakyat”. Prabowo 2019. Paus Fransiskus menggegerkan Pemimpin Dunia ketika baru naik takta sebagai Pemimpin Gereja Katolik di Vatikan menegaskan pentingnya intervensi negara menyelamatkan kemiskinan dan kebodohan di seluruh dunia. Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah ‘kita tidak boleh membunuh’. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Paus juga mengembalikan nilai iman (fidelis), harapan (expectation) dan kasih (caritate) sebagaimana diucapkan kepada kota dan dunia (urbi et orbi) Balisika Santo Petrus pada Kotbah Natal 25 Desember 2018, jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Peran gereja sejatinya demi kepentingan umum (bonum commune), memihak kepada yang lemah (option for the poor) dan berbagi (subsidiaritas) dan solidaritas tanpa batas (solidarities) dan bahkan menjadi artikulator kaum pencari keadilan (voice of voiceless). Dua tahun kemudian pernyataan Paus Fransiskus tersebut disambut oleh Direktur IMF Christine Lagarde pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa sistem menetes ke bawah meningkatkan kesejahteraan pendapatan. Menciptakan ketidakadilan di hampir setiap negara. Ketika yang kaya semakin kaya. Kekayaannya tidak menetes ke ke bawah. Demkian pula Hillary Clinton tanggal 7 Juli 2015 bahwa kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam. Pendapat Paus Fransiskus, kontra dengan Pemerintah Joko Widodo (2014-2022) yang membawa Indonesia berpotensi sebagai Negara Gagal. Itulah sebabnya Prabowo Subianto membaca buku yang berjudul Negara Gagal. Membaca buku berjudul Why Nations Fail (Kenapa Negara Gagal) yang ditulis oleh Daren Acemoglu dan James A Robinson yang cukup mengejutkan jika dianalisis terkait tesis Pemerintahan Jokowi dalam membangun negara dan bangsa kurun waktu 2014-2022. Para ahli ekonomi pembangunan yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi kurang berpikir out of the box tentang arah pembangunan. Pemerintah seharusnya membaca dan merumuskan ulang terkait dengan rancang bangun pembangunan nasional yang berorientasi pada 2 problem utama: pengentasan kemiskinan (prosperity) dan distribusi keadilan (justice). Para Punggawa Kuasa bangsa ini berhipotesa bahwa negara gagal karena adanya kesenjangan (gap) infrastruktur yang dimiliki antara negara kaya dan miskin. Ternyata salah! Meskipun investasi begitu banyak, negara dengan berambisi untuk metamorfosis aksesibilitas dan moda transportasi darat, laut dan udara, namun tetap saja tidak akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju bahkan negara bisa terancam gagal karena ketidakmampuan sumber daya teknologi, tenaga dan dana, akhirnya tersandera dalam perangkap utang. Sebagai contoh di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Barat. Sebelum reunifikasi tetap saja memiliki kesenjangan sebagai negara kaya dan negara miskin meskipun mempunyai infrastruktur yang hampir sama hebat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Dalam buku Negara Gagal, secara jelas menyatakan bahwa suatu negara gagal karena sumber daya ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), sementara sumber politik dan kekuasaan menopang kelompok kecil oligarki tersebut. Prabowo Subianto adalah seorang nasionalis dan patriot, telah lama berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya mandiri tetapi berdaulat. Bangsa yang tidak gampang jatuh dalam penetrasi kapital dan hegemoni dunia ekonomi kapitalisme. Prabowo tidak mau jika Negara menjadi komprador kapitalisme karena Kapitalisme mengajarkan setiap orang bertarung dan bertahan dalam ketidakberdayaan (survivel)dan orang miskin akan terancam, bangsa bumi putra tergerus dalam jurang kemiskinan. Negara mesti sebagai pelopor dan perintis untuk intervensi menyelamatkan rakyat bahkan Prabowo juga menginginkan adanya subjek pembangunan dilakukan melalui kemitraan abadi antara negara dan rakyat. Tidak hanya public private partnership (PPP) tetapi public state partnership (PSP). Prabowo adalah antitesa Joko Widodo yang konon katanya Jokowinomic yang justru sumber daya ekonomi terpusat pada oligarki ekonomi, sumber daya ekonomi tergadai pada investasi asing, bahkan swasta sebagai aktor pembangunan nasional. Dalam buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menginginkan pemerintah bertindak sebagai pelopor, bahkan proaktif untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan mental dan moral (atittute). Cara pandang Prabowo Subianto yang mau menghadirkan pembangunan di tengah-tengah orang miskin, terpinggirkan dan di pedesaan ingin merubah pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang Prabowo mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota. Prabowo menyadari bahwa di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan Mafia Barkley yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumiputera yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya, kaum bumiputera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain. Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan komitmen terhadap orang miskin yang disampaikan dalam debat ke-2 Pilpres tanggal 17 Februari 2019 mau membangun Indonesia dari basis kehidupan masyarakat desa, sebuah antitesa dari konsep efek tetesan ke bawah (trikle down effect) yang primadona di negara-negara selatan-selatan di dunia ketiga di 70-an sampai medio 90-an. Konsep pembangunan yang digandrungi para dosen ekonomi pembangunan di universitas ternama di dunia ketiga, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya dan Universitas Indonesia (UI). Kecuali Profesor Doktor Mubyarto pencetus Inpres Desa Tertinggal (Iki Duit Tangkarko, dalam bahasa Jawa) adalah penentang konsep kapitalisme borjuasi dan liberalisme. Sayangnya, Mubyarto, pejuang ekonomi Pancasila itu berjuang sendirian dan dikucilkan bahkan tidak pernah diberi peran strategis di negeri ini. Lebih dari 50 tahun, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa diabaikan, jurusan ilmu pemerintahan desa, jurusan sosiatri pembangunan desa dipandang sebelah mata. Sebenarnya Prabowo Subianto mau membangkitkan kembali praktik dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran yang sudah lama ditengelamkan termasuk oleh Joko Widodo. Di negara Tanzania baik di Sanzibar maupun di Tanggayika, Prof Julius Nyerere menerapkan konsep sosialisme utama yang menghidupkan semangat kebangsaan dengan menggairahkan agrobisnis di pedesaan. Demikian pula penerapan konsep Felda di Malaysia, dimana roda pertumbuhan ekonomi dihidupkan oleh industri perkebunan dengan mobilisasi sumber daya manusia di wilayah-wilayah Felda. Demikian pula konsep Semaul Undong di Korea yang membangun kota dari pinggiran. Di paruh kedua 70-an dan awal 80-an negeri ini juga pernah belajar dari Tanzania, khususnya konsep transmigrasi dan pembangunan desa. Jejak kaki Julius Nyerere 1981, terukir di SMA Negeri di Baturaja, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, membangun Indonesia dari desa sudah pernah dipraktikan dan hasilnya kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri melalui swasembada pangan. Pertanyaannya adalah apa program nyata dan hal baru dari konsepsi Nawacita yaang membangun Indonesia dari pinggiran? Bangsa Indonesia tertipu karena minimnya gagasan dan implementasi dalam pemerintahan Jokowi 2014-2022. Sebelum mempertanyakan program nyata, kita mesti bertanya, lagi intensi dasar munculnya butir membangun Indonesia dari pinggiran, sebab konsep membangun Indonesia dari pinggiran telah ada sebelum pemerintahan Jokowi bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Program kolonisasi penduduk Grobogan dan Purwodadi ke Kedong Tataan, Kalianda, Lampung Selatan, melalui politik etis Belanda atas perjuangan Dowes Dekker atau Suwardi Suryaninggrat, dkk 1912, yang kisahnya dilukiskan dengan baik oleh peneliti Perancis, Patric Levang berjudul Tanah Sabrang. Setelah Indonesia merdeka 1945, program kolonisasi diubah sebutannya menjadi transmigrasi, ciri khas bangsa Indonesia, bahkan program asli Indonesia karena istilah transmigrasi tidak ditemukan dalam kamus bahasa asing termasuk dalam ensiklopedia terlengkap dunia; Britanica maupun juga Americana. Lalu apa yang baru dalam program Prabowo yang akan datang? Tentu saja yang baru adalah langkah nyata, menuliskan butir cita-citanya lazim makin menua dilaksanakan di negeri ini. Jaman Joko Widodo, mendengar dan membangun rakyat memang mengharu-birukan perasaan bagi orang-orang pinggiran dan yang terpinggirkan. Namun memasuki 8 tahun masa pemerintahan Jokowi berbagai persoalan korupsi terkait infrastruktur pedesaan, korupsi dana desa oleh pelaksana di desa, kabupaten dan juga Kementerian Desa makin meyakinkan kita bahwa Nawacita hanya adagium simbolik, cita-cita tidak substansial bahkan utopia perubahan. Prabowo sudah paham bahwa penduduk pedesaan adalah orang-orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di daerah terpencil, terisolasi, jauh dari hiruk- pikuk modernisasi Indonesia, bahkan desa diasosiasikan sebagai ujung dari pembangunan. Kemiskinan dan kebodohan yang menumpuk di perdesaan seringkali dikapitalisasi para penguasa dan politisi untuk kepentingan, setelah berkuasa ditinggalkan begitu saja. Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, baik anggaran, personel dan fasilitas hanya butuh pemimpin empati, tulus, konsisten membangun desa. Anggaran desa saat ini cukup besar, bahkan paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Selain anggaran pembangunan desa di Kementerian Desa sebesar Rp 170 triliun, juga terdapat di berbagai satker seperti; PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri. Kita harus memiliki kemauan untuk merubah (unwilling to change), kita harus mau melakukan revolusi dalam berfikir (revolusio normain), dan juga mau menjadi orang gila dalam membangun di negeri ini. (*)
Nilai Transaksi E-commerce RI Kuartal I Rp108,54 Triliun
Jakarta, FNN - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia baik domestik dan global selama kuartal I 2022 telah mencapai Rp108,54 triliun atau tumbuh 23 persen dibanding periode sama tahun lalu.“Di era pandemi justru mendorong akselerasi penggunaan teknologi digital,” katanya dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Jakarta, Rabu.Susiwijono menuturkan era pandemi merupakan momentum yang telah berhasil mendorong adopsi digital oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat melakukan aktivitas ekonomi.Hal itu dibuktikan dengan adanya 21 juta konsumen baru layanan digital Indonesia saat pandemi (Maret 2020 sampai semester I 2021) yang 72 persen diantaranya berasal dari rural area. Sedangkan dari sisi penjual pun semakin paham teknologi digital yakni 98 persen telah menggunakan pembayaran digital.Ia menjelaskan perkembangan ekonomi internet ASEAN sepanjang 2021 mencapai 70 miliar dolar AS atau tumbuh 49 persen (yoy) dibanding 47 miliar dolar AS pada 2020 dan 40 persen diantaranya disumbang oleh Indonesia.\"Perkembangan ekonomi digital luar biasa dibandingkan semua negara ASEAN. Indonesia porsinya sekian kali lipat dibandingkan negara ASEAN lainnya dan diprediksi terus tumbuh sangat signifikan,” kata Susiwijono.Secara rinci penopang utama ekonomi internet Indonesia adalah e-commerce yaitu 53 miliar dolar AS pada 2021 yang naik dari 35 miliar dolar AS dan akan meningkat menjadi 104 miliar dolar AS pada 2025.Kontribusi kedua berasal dari transportasi dan makanan yaitu 5,1 miliar dolar AS pada 2020, 6,9 miliar dolar AS pada 2021 dan diprediksi meningkat menjadi 16,8 miliar dolar AS pada 2025.Ketiga adalah media online yang pada 2020 berkontribusi sebesar 4,3 miliar dolar AS, 6,4 miliar dolar AS pada 2021 dan akan kembali meningkat pada 2025 mencapai 15,8 miliar dolar AS.Penopang terakhir dari ekonomi internet di Indonesia adalah berasal dari online travel yang pada 2020 mencapai 2,6 miliar dolar AS, 3,4 dolar AS pada 2021 dan akan meningkat menjadi 9,7 miliar dolar AS pada 2025.Sementara berdasarkan negara tujuan utama konsumen Indonesia untuk melakukan transaksi cross border meliputi China dengan porsi 41 persen, Amerika Serikat 10 persen dan Singapura 10 persen.\"Proyeksi nilai transaksi cross border e-commerce (B2C) Indonesia pada 2021 meningkat 90,08 persen (yoy),” ujar Susiwijono. (Sof/ANTARA)
Diaspora Indonesia di San Francisco Bersepeda Bersama Sambut HUT RI
Jakarta, FNN - Diaspora Indonesia di San Francisco menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dengan mengadakan kegiatan bersepeda bersama bertajuk \"Gowes Merdeka: Go Green Bike\".Berbagai perlehatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan itu sudah mulai semarak di berbagai negara tahun ini, tak terkecuali di San Francisco, California, Amerika Serikat, kata KJRI San Francisco dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.\"Setelah jarang bertemu beberapa tahun akibat pandemi, maka dengan momentum menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia, kita ingin agar masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pecinta olah raga sepeda di AS bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, memperkokoh kerja sama, sekaligus menunjukkan semangat budaya hidup sehat,\" kata Konsulat Jenderal (Konjen) RI di San Francisco Prasetyo Hadi.\"Semoga kegiatan Gowes Merdeka ini menjadi sarana bagi warga untuk semakin memperkuat persatuan dan kerukunan,\" ujarnya.Dalam acara itu, masyarakat dan diaspora Indonesia memadati lapangan Crissy Field – Golden Gate sebagai tempat awal dan akhir kegiatan bersepeda bersama yang mengelilingi kota San Francisco itu, dengan jarak tempuh sekitar 40 kilometer.Acara tersebut diselenggarakan oleh KJRI San Francisco dan diikuti tidak kurang dari 200 orang warga dan diaspora Indonesia serta warga asing dari berbagai negara, termasuk warga lokal AS.Para peserta Gowes Merdeka itu berasal dari komunitas sepeda dari berbagai wilayah di AS, di antaranya Los Angeles, Houston, Sacramento dan San Francisco.Kegiatan tersebut juga diikuti dari kalangan warga lokal, perwakilan pemerintah federal AS, dan perwakilan diplomatik negara asing di San Francisco.Kegiatan olah raga itu merupakan momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat dan diaspora Indonesia pasca pandemi, kata Konjen Prasetyo.Acara bersepeda itu pun dilaksanakan dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan.Para peserta yang datang mengenakan kaos dan sepeda bernuansa merah dan putih untuk menunjukkan semangat cinta tanah air dan sebagai ungkapan syukur atas peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia.\"Kegiatan sepeda bersama ini adalah untuk menjaga agar tubuh kita tetap prima, sekaligus sebagai sarana untuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di San Francisco,\" kata Surjanto Suradi, seorang arsitek asal Indonesia yang tinggal di San Francisco.Acara bersepeda bersama itu semakin menarik dan meriah dengan iringan lagu-lagu perjuangan dan nasional Indonesia serta suguhan beragam kuliner lokal Indonesia.Kegiatan tersebut ditutup dengan tarian massal Poco-Poco yang dibawakan warga dan diaspora Indonesia untuk mengobati kerinduan mereka pada tanah air. (Ida/ANTARA)
Pemeriksaan Perdana Dijalani Mardani Maming Usai Ditahan
Jakarta, FNN - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.\"Benar hari ini, MM diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Saat ini, Mardani sudah berada di lantai II Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa tim penyidik.\"Perkembangan materi pemeriksaan akan disampaikan,\" tambahnya.KPK mengumumkan Mardani sebagai tersangka, Kamis (28/7). Dalam konstruksi, KPK menjelaskan Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018 memiliki kewenangan, di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.Di 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), bermaksud memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.Agar proses pengajuan peralihan IUP OP tersebut bisa segera mendapatkan persetujuan, Henry Soetio diduga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN.Menanggapi keinginan Henry Soetio itu, KPK menduga di awal tahun 2011 Mardani mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.Dalam pertemuan tersebut, Mardani diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio.Selanjutnya, Juni 2011, surat keputusan Mardani selaku bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani, yang diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-back date (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat berwenang.Mardani juga meminta Henry Soetio mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Usaha pengelolaan pelabuhan itu diduga dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang merupakan perusahaan milik Mardani.KPK menduga PT ATU dan beberapa perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif. Perusahaan-perusahaan fiktif itu sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.Susunan direksi dan pemegang sahamnya di berbagai perusahaan itu diduga masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani.Kemudian, di 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014, dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetio. Pemberian itu melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.KPK menduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio kepada Mardani melalui perantaraan orang kepercayaannya dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani.Dalam aktivitasnya, kemudian dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama underlying guna memayungi dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani .KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening, dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020. (Ida/ANTARA)
Pendidikan Kekayaan Intelektual Sejak Dini dari Kemenkumham
Banjarmasin, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya memberikan pendidikan Kekayaan Intelektual (KI) sejak dini melalui program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) aktif belajar dan mengajar.\"Kita ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dini atas urgensi perlindungan KI,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Lilik Sujandi di Banjarmasin, Rabu.Program DJKI Belajar dan Mengajar pun diimplementasikan dengan pembentukan Guru KI (RuKI) yang akan diterjunkan ke sekolah-sekolah agar siswa-siswa mendapatkan pendidikan KI sejak dini.Untuk Kalimantan Selatan, sebanyak 10 RuKI dikukuhkan yang sebelumnya telah lulus seleksi dari DJKI. Mereka adalah Muhammad Harry Nugraha, Muhammad Arie Syabany, Yulli Rachmadani, Dianor, Rusli, Tulus Achir, Cahyadi, Farida Ariani, Togi Leonardo Situmorang, Eldy Prasetya Setiawan danNizar Al Farisy.Lilik menyebut para RuKI nantinya menyiapkan kegiatan yang menarik untuk siswa-siswi dalam upaya mengenalkan tentang KI secara lebih menarik sesuai tingkatan usianya.Sebelumnya Kanwil Kemenkumham Kalsel juga telah menggelar kegiatan bertajuk \"Mobile Intellectual Property Clinic\" atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mendaftarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki.Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, acara digelar selama empat hari untuk memberikan diseminasi dan layanan konsultasi pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat.Pendaftaran KI merupakan merupakan komitmen Kemenkumham dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas segala bentuk karya dan cipta yang ada, serta menambahkan nilai ekonomi di dalamnya. (Ida/ANTARA)
Jenderal Flynn Mendorong Peserta SGS 2022 Menguatkan Hubungan Antarmiliter
Jakarta, FNN - Komandan United States Army Pacific Command (USARPAC) Jenderal Charles A. Flynn mendorong peserta Super Garuda Shield (SGS) 2022 untuk menguatkan hubungan antarmiliter masing-masing negara.\"Manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal satu sama lain dan membangun relasi, karena kalian datang dari bagian dunia yang jauh ke sini,\" katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan SGS 2022 dari Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu.Dia mendorong semua peserta latihan SGS untuk saling mengenal baik dalam sesi latihan, maupun di luar sesi latihan.Relasi yang telah dibangun nantinya untuk memperkuat hubungan militer antarnegara dan antarbangsa.Selain itu, SGS 2022 juga sebagai ajang latihan yang menantang untuk sebuah pencapaian, untuk melatih kemampuan individu, sekaligus memperkuat kerja timKata dia, kerja sama tim tidak hanya untuk militer di negara sendiri, tetapi juga antarmiliter dengan negara lain. Latihan itu untuk mempelajari taktik dan strategi operasi dari negara peserta SGS 2022.Dia juga menegaskan, latihan itu begitu kompleks dengan melihat jumlah negara yang bergabung serta lokasi latihan baik di darat, laut dan udara.Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi Jenderal Charles A. Flynn membuka latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) Tahun 2022.Pembukaan latihan ditandai dengan penyematan baret tanda peserta kepada perwakilan prajurit.Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2022 dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 di tiga lokasi berbeda yakni Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Pusat Latihan Tempur Marinir di Dabo Singkep dan Pusat Latihan Tempur di Amborawang.Sebanyak 13 negara berpartisipasi dalam latihan bersama itu, termasuk Indonesia. Negara yang terlibat yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Korea Selatan, India, Timor Leste, Kanada, Prancis, Inggris. (Ida/ANTARA)
Percaya, Polri Akan Selesaikan Kasus Brigadir J Secara Transparan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini Polri dapat menyelesaikan kasus baku tembak di rumah dinas kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang menewaskan Brigadir J secara transparan, jujur, dan dalam koridor hukum yang sesuai.\"Saya meminta agar para pihak ikuti saja prosesnya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saya yakin polisi pun menangani kasus ini dengan penuh profesionalitas. Sejauh ini juga mereka telah bekerja secara independen, terbuka, tanpa tekanan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk bersabar dan menghormati proses penyelidikan terhadap kasus penembakan di kediaman mantan Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo yang masih berjalan. Menurut dia, penyelidikan kasus tersebut sudah berjalan dan akan terus diperbaharui perkembangannya oleh kepolisian.\"Jadi, apapun hasil penyelidikan dari tim khusus, saya meminta semua pihak harus bersabar dan menerima dengan lapang dada,\" jelasnya.Menurut dia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sudah berkomitmen untuk menyampaikan secara transparan hasil dari penyelidikan tim khusus yang telah dibentuk dan meminta masyarakat harus menunggu.Sahroni mengajak masyarakat menanti hasil penyelidikan dari polisi dan menghindari berbagai spekulasi yang belum tentu benar.\"Jadi, mari kita tunggu keterangan resmi dari Pak Kapolri, yang juga sudah berkomitmen untuk menyampaikan hasil dari penyelidikan tim khusus. Saya juga meminta agar semua pihak tidak berandai-andai hingga menyebabkan berita liar di masyarakat,\" ujarnya.Selain itu, dia berharap jajaran Polri memiliki sifat kesatria dan berjiwa besar dalam menghadapi persoalan tersebut, seperti yang sudah ditunjukkan Kapolri. (Ida/ANTARA)
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Pemimpin Berikutnya Bisa Membatalkan
Jakarta, FNN - Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Selasa (2/8/22) di Jakarta. Anthony memprediksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi mangkrak. Apalagi adanya pembengkakan biaya proyek sebesar 8 miliar dolar AS dari sebelumnya 6,07 miliar dolar AS bakal menjadi sengketa antara Indonesia dan China. Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30%, apalagi kalau tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. “Nah, sekarang maka pihak China minta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya tersebut 100%. Namun, Indonesia tidak bisa menanggung 100% karena ini proyek patungan, di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%,” ungkap Anthony. Jika Indonesia menanggung seluruh pembengkakan biaya proyek ini sama saja dengan merugikan keuangan negara, berarti termasuk tindak pidana korupsi. Siapa yang mau jadi korban? Proyek ini terancam dispute berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga pemilu dan pilpres 2024. Kalau ini terjadi, DPR dan presiden yang akan datang kwmungkinan besar akan meninjau ulang proyek ini. “Kalau sampai ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerinthan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti di Malaysia. Pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab?” pungkasnya. (Lia)
POPULER
