ALL CATEGORY
Terorisme Tidak Berkaitan Dengan Ajaran Agama
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, dan sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama mana pun.Hal itu disampaikan Moeldoko dalam sambutannya pada peluncuran Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dan Peringatan 19 Tahun Tragedi JW Marriot 2003, di Jakarta, Jumat (5/8), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.\"Apa pun alasannya, semua ajaran agama menolak aksi teror. Jadi aksi terorisme tidak bisa berlindung di balik agama,\" kata Moeldoko.Moeldoko pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk tetap mengingat aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar terus terbangun kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman gangguan keamanan.\"Saya sepakat kita harus memaafkan aksi-aksi terorisme. Tapi jangan pernah melupakan peristiwa tersebut agar kita selalu waspada,\" kata Moeldoko.Sebagai informasi, Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” ditulis oleh Sony Soemarno salah satu penyintas Bom JW Marriot, pada tahun 2003.Moeldoko menyampaikan sejak peristiwa teror bom JW Marriot 2003, pemerintah telah mengadopsi pendekatan \"Whole of Government\" untuk melawan terorisme, mulai dari hulu dengan pendidikan hingga hilir melalui penindakan.Secara regulasi, kata dia, pendekatan tersebut diperkuat dengan penerbitan UU Nomor 5/2018 dan Perpres No 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstemisme Berbasis Kekerasan.Merujuk kajian LAB45 pada 2021, Moeldoko menyebut tren serangan teror secara konsisten menurun sejak 2000. Nilai agregat pada Global Terrorism Index juga turun, dari angka 6,55 pada 2021 menjadi 5,5 pada 2022.\"Nilai lebih rendah, berarti lebih baik. Ini hasil kerja keras pemerintah dan semua pihak dalam melawan terorisme. Pemerintah tidak bekerja sendiri,\" seru Moeldoko.Moeldoko memastikan negara hadir untuk para korban aksi terorisme. Ia mencontohkan pembayaran kompensasi kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari 40 peristiwa terorisme masa lalu nilainya mencapai Rp39 miliar.\"Kehadiran negara diharapkan dapat membawa semangat baru serta optimisme baru bagi korban dan keluarganya,\" ujar Moeldoko.Moeldoko menyampaikan harapan agar Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dapat menginspirasi semua pihak untuk berjuang bersama melawan terorisme.\"Saya berharap peluncuran buku ini (The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot), menjadi inspirasi kita semua untuk berjuang bersama melawan aksi terorisme,\" harap Moeldoko.Penulis Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot\" Sony Soemarno menjelaskan proses penulisan hingga penerbitan buku memakan waktu panjang, yakni selama 15 tahun.Buku tersebut berisi tentang testimoni korban, mantan pelaku aksi terorisme, dan perjalanan dirinya dalam melakukan program deradikalisasi dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga lembaga pemasyarakatan lain. (Ida/ANTARA)
Cabut UU Cipta Kerja Sialan
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di Gedung Sate Bandung berkumpul para pekerja yang bersiap-siap melakukan aksi long march menuju Gedung DPR Senayan Jakarta. Agenda long march menyusuri berbagai kota dan kabupaten akan disambut berbagai komunitas buruh atau masyarakat. Semangat perjalanan adalah untuk mendesak pencabutan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Di media sosial muncul alasan desakan pencabutan diantaranya UU ini tidak berpihak pada buruh atau pekerja tetapi sekedar mengabdi pada kepentingan majikan atau pemilik modal, memperkokoh rezim investasi, serta melegalisasi penumpukan hutang luar negeri. Peserta aksi di antaranya menyebut UU Omnibus Law sebagai UU haram jadah dan sialan. UU yang menjadi bukti bahwa penyelenggara negara menganut faham kapitalisme ini memang layak dicabut. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mengarahkan pada pembangunan sistem ekonomi berfondasi kerakyatan dan kekeluargaan. Kapitalisme adalah penjajahan oligarki atas buruh dan rakyat. Secara hukum UU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini juga cacat. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan UU tersebut cacat formil. Proses pembentukannya menginjak-injak aspek prosedural. Sengaja memanipulasi demi tujuan investasi, hutang luar negeri dan oligarki. Meski MK juga ternyata masih mengabdi pada rezim oligarki dengan memberi ruang perbaikan prosedural selama dua tahun. Lucu, ironi, dan catatan gelap hukum telah ditorehkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana suatu UU yang \"cacat formil\" masih dinyatakan berlaku hingga dua tahun perbaikan ? Kewarasan hukum semestinya menegaskan bahwa UU yang cacat formil itu tidak berlaku hingga dilakukan perbaikan. Aksi sejuta buruh tanggal 10 Agustus 2022 harus disikapi serius oleh pemangku kebijakan. UU Omnibus Law dipandang buruh sebagai penindasan atas hak-hak pekerja. Gerakan perlawanan akan terus menggelinding dan menggumpal. Tidak selesai pada 10 Agustus. Sulit diterima kuatnya fikiran otoriter untuk memaksakan UU Omnibus Law. UU yang menurut peserta aksi itu haram jadah atau sialan. UU Omnibus Law cacat sempurna sebagai produk hukum. Secara yuridis terbukti sebagai mana diputuskan MK. Secara filisofis UU ini melawan prinsip keadilan. Menzalimi pekerja dan memanipulasi seolah-olah demi menciptakan lapangan kerja. Secara sosiologis ditolak baik mahasiswa maupun kaum pekerja. UU Omnibus Law adalah UU tipu-tipu dan pemaksaan rezim sesat. Buruh adalah bagian dari rakyat yang melawan melalui aksi-aksi. Sepanjang tidak ada pencabutan diduga aksi akan berkelanjutan dan apabila sampai mogok nasional terjadi mungkin dampak perekonomian akan luar biasa. Buruh bersatu sulit dikalahkan. Gerakan solidaritas buruh di Polandia dahulu mampu menumbangkan kekuasan Kapitalis dan Komunis. Lech Walesa pimpinan gerakan adalah tokoh pembangkang sekaligus penerima Nobel Perdamaian. Aksi yang berujung mogok nasional mengubah peta politik Polandia. Nah, mungkinkah gerakan buruh di Indonesia dengan isu Omnibus Law mampu melahirkan Lech Walesa lain yang mampu mengubah peta politik bangsa Indonesia ? Kita ikuti saja \"long march\" perjuangannya. Bandung, 6 Agustus 2022
Pertumbuhan Negeri Khayal dan Ilusi Deflator
Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KAWAN di negeri Khayal bertanya, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang bersangkutan terlihat bingung, karena menganggap fakta dan angka tidak sesuai. Diskusi kemudian berkembang menarik dan disampaikan contoh perhitungan sebagai berikut. Tahun lalu, negeri Khayal memproduksi produk A sebanyak 1.000 unit, diekspor dengan harga US100 per unit, sehingga total ekspor negeri Khayal menjadi USD100.000. Tahun ini, harga produk A naik menjadi USD200 per unit, produksi dan ekspor negeri Khayal tetap 1.000 unit, tetapi total nilai ekspornya melonjak menjadi USD200.000. Berapa pertumbuhan riil ekspor negeri Khayal? Berdasarkan data di atas, ekspor nilai nominal (harga berlaku) negeri Khayal pada tahun lalu dan tahun ini masing-masing USD100.000 dan USD200.000, artinya pertumbuhan nilai nominal ekspor adalah 100%, sesuai kenaikan harga dari USD100 menjadi USD200 per unit: inflasi. Tetapi, berapa pertumbuhan sebenarnya, yaitu pertumbuhan riil, atau pertumbuhan harga konstan? Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertumbuhan jumlah barang (produksi) dan ekspor: atau kuantitas. Dalam hal negeri Khayal, pertumbuhannya 0 persen, karena produksi dan ekspor tahun lalu dan tahun ini sama besar, 1.000 unit, artinya tidak ada pertumbuhan. Perhitungan matematisnya sebagai berikut. Pertama, nilai nominal (tahun ini) disetarakan (dikonversi) menjadi nilai riil (tahun lalu): ekspor nilai nominal tahun ini dibagi kenaikan harga (deflator). Yang menjadi pertanyaan, berapa angka deflator ini? Artinya, berapa angka inflasi yang efektif terserap di dalam perhitungan menjadi deflator, untuk konversi nilai nominal menjadi nilai riil? Inflasi, kenaikan harga di negeri Khayal di atas 100 persen, harga naik dari USD100 menjadi USD200 per unit. Kalau angka inflasi ini seluruhnya terserap dalam perhitungan faktor konversi nilai nominal menjadi nilai riil, atau deflator, maka diperoleh perhitungan pertumbuhan riil seperti di atas, yaitu 0 persen. Tetapi apa yang terjadi kalau hanya sebagian dari kenaikan harga yang terserap di dalam perhitungan deflator, misalnya hanya 60 persen (bukan 100 persen)? Dalam hal ini, pertumbuhan riil (seolah-olah) sangat tinggi, melonjak menjadi 25 persen, karena nilai nominal ekspor tahun ini yang sebesar USD200.000 dianggap setara dengan USD125.000 tahun lalu: USD200.000 / (1+60%) = USD125.000. Sehingga seolah-olah tercipta pertumbuhan 25 persen, dari USD100.000 menjadi USD125.000. Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Negeri Khayal senang, dapat membodohi rakyatnya dengan prestasi ilusi gemilang. Rakyat negeri Khayal bingung. Produksi tetap kok dibilang pertumbuhan tinggi: 25 persen atau bahkan 60 persen? Siapa yang bodoh? (*)
Advokat Luhut Pangaribuan: "Polisi Bohong?"
ADVOKAT senior DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan yang lebih dikenal dengan panggilan Luhut Pangaribuan seringkali mendengar keluhan polisi, “seandainya advokat jujur maka polisi tidak selalu repot dan tidak perlu kerja keras mencari bukti siang malam.” “Klien pasti sudah ngaku sama advokat. Tapi tidak mau kerja sama. Karena persepsi itu, dalam banyak hal advokat menjadi tidak ditempatkan setara sebagai penegak hukum oleh polisi,” kata Luhut Pangaribuan. Menurutnya, advokat dianggap tidak jujur. “Polisi lupa bahwa info klien itu diberikan secara konfidensial dan dilindungi hukum. Jika advokat buka maka akan menjadi pidana pada dirinya,” lanjutnya. Tapi, Polisi tidak punya rahasia jabatan yang sama seperti itu. Karena itu jika sedang menyidik justru barang bukti dirusak dan alat bukti tidak diamankan, apakah itu sama dengan polisi bohong? “Jika benar demikian maka hukumnya ialah obstruction of justice. Ini delik baru yang juga tidak kalah penting dengan kasus dugaan pembunuhan alm brigadir Josua.#justiceforjosuasavepolridanspp,” tulis Luhut Pangaribuan. Terkait dengan penembakan Brigadir Joshua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1628/VIII/kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, sebanyak 25 anggota Polri dimutasi. Salah satu anggota Polri yang dimutasi jabatannya yakni Irjen Ferdy Sambo. Dia dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Jabatan tersebut akan diemban oleh Irjen Syahar Diantono. Bagaimana Luhut Pangaribuan melihat kasus penembakan Brigadir Joshua tersebut? Berikut petikan wawancara Mochamad Toha dari FNN.co.id dengan Luhut Pangaribuan: Anda menulis, polisi bohong? Bisa beri penjelasan lebih jauh, maksudnya apa? Ini kenyataan dalam praktik. Bahwa Polisi menekankan advokat harus jujur. Padahal, advokat hanya menjalankan the right to silence dari tersangka, tapi malah dipersepsi berbeda dan untuk menerabas; untuk gampangnya saja. Bukankah salah satu tugas polisi itu memang mencari barang bukti maupun petunjuk yang mengarah pada adanya tindak pidana yang menyangkut klien advokat? Betul, tapi harus sesuai hukum acara. Advokat dan polisi adalah sama-sama sub sistem dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Keduanya dari fungsi beda untuk tujuan sama, kebenaran dan keadilan dengan cara yang sudah diatur dalam hukum acara pidana. Klien pasti sudah ngaku sama advokat. Tapi tidak mau kerja sama. Karena persepsi itu dalam banyak hal advokat menjadi tidak ditempatkan setara sebagai penegak hukum oleh polisi. Advokat dianggab tidak jujur. Maksudnya, klien sudah ngaku bahwa dia terlibat dalam suatu tindak pidana, tapi kepada polisi dia belum ngaku? Ini yang saya sebut menerabas. Karena di sana ada the right to silence dari tersangka dan rahasia jabatan untuk advokat. Itu hukum, sehingga harus ditaati. Mungkin Anda bisa jelasin, Polisi lupa bahwa info klien itu diberikan secara konfidensial dan dilindungi hukum. Jika advokat buka maka akan menjadi pidana pada dirinya. Secara konfidensial yang dimaksud itu seperti apa ya? Itu kaitannya dengan the right to silence tersangka dan rahasia jabatan advokat. Jika itu dilanggar bisa pidana. Tapi Polisi tidak punya rahasia jabatan yang sama seperti itu. Karena itu jika sedang menyidik justru barang bukti dirusak dan alat bukti tidak diamankan, apakah itu sama dengan polisi bohong? Inikah yang kemudian dikatakan Kapolri sebagai \"tidak profesional\". \"Personel polisi ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP,\" ucap Listyo Sigit dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam. Ya betul! Selama menjadi advokat, apakah Anda pernah melihat hal ini (penghilangan barang bukti)? Ada dalam pengalaman tapi karena polisi periksa polisi akhirnya tidak efektif. Di satu sisi ini menjadi polisi semakim kuat, tapi di sisi lain jadi kelemahan. Karena kekuasaan selalu tenda to corrupt. Apalagi bersifat absolut. Terkait kasus Brigadir Joshua, apakah Anda juga melihat atau mensinyalir adanya tindakan \"penghilangan\" barang bukti hingga membuat Kapolri membuat pernyataan spt itu? Tidak profesional? Sy juga melihat hal yang sama. Menurut Anda, memang serumit dan seruwet itukah untuk membongkar kasus Brigadir Joshua itu? Bukankah senjata yang dipakai untuk menembak Joshua sudah jelas, pistol Glock 17 yang biasa dipegang perwira sekelas Irjen Ferdy Sambo? Mestinya tidak serumit itu. Jika polisi konsisten kenapa tidak bilang supaya Sambo dll ngaku saja, tidak dibiarkan sampai polisi lain yang diyakini malah menutup-nutupi. Bagaimana Anda melihat kasus Joshua ini? Apakah ada banyak kebohongan, mulai dari TKP dan sebagainya? Apalagi, terbukti 25 personil polisi diperiksa terkait dengan ketidakprofesionalan Polri itu? Saya mempunyai keyakinan itu sejak awal. Secara empirik nggak pernah ada pelecehan dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Selalu yang lebih tinggi atau yang lebih berkuasa kepada yang lebih rendah. Saran Anda, untuk membongkar kasus Joshua ini, apa yang seharusnya dilakukan Kapolri? Apa cukup dengan membentuk Tim Khusus itu? Atau perlu Tim Independen? Lebih fair sebenarnya dari eksternal polisi. Misalnya oleh POM. Tapi, Kapolri sudah semakin tegas. Karena itu ditunggu saja hasil akhirnya nanti. Sebab, taruhannya juga pada institusi Polri dan SPP itu sendiri. (*)
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Alhamdulillah silatnas benar benar Silaturahmi Nasional para Purnawirawan TNI AD. Kita wajib bersyukur bahwa rakyat Indonesia umumnya dan para purnawirawan TNI AD khususnya terhindar dari malapetaka politik yang akan mempengaruhi tubuh PPAD. Para peserta yang datang lebih asyik ngobrol ramai sendiri saat ada pidato Jokowi, bahkan banyak peserta yang keluar dari gedung SICC saat pidato LBP. Ini hendaknya jadi pelajaran para TNI aktif bahwa apa yang dilakukan para purnawirawan sebagai cermin tidak betahnya mengawal roda pemerintahan bersama Jokowi. Jokowi tidak berkutik pamer hasil pembangunan selama ia menjabat bahkan tidak satu katapun menyinggung KA cepat Jakarta Bandung yang terkesan mangkrak yang memang sudah diprediksi tidak tepat manfaat karena hanya mengejar CEPAT, mengabaikan faktor resiko beaya yang jauh lebih mahal dibanding ongkos naik bis yang ada saat ini Dengan kata lain hanya orang yang tolol yang mau kehilangan cost yang lebih besar sedangkan ada sarana lain yang bisa jauh lebih murah dan lebih nyaman. Pembangunan Lapangan Terbang Kertajati adalah bukti nyata mubazirnya ambisi Jokowi, apalagi pembangunan IKN baru yang penuh dengan kontroversial dan paradok. Padahal forum SICC itu merupakan peluang yang baik bagi Jokowi untuk menyampaikan impiannya, namun Allah telah membungkamnya. Kesimpulanya, pembangunan proyek proyek transformasi Jokowi banyak tidak tepat sasaran. Sarat dengan masalah masalah krusial baik internal maupun eksternal. Dari sini tampak apa yang dikerjakan pemerintah tidak sinkron dengan kehendak rakyat yang hanya memanfaatkan kekuasaan dan mengabaikan cita cita para pendiri bangsa dan sikon yang ada. Dengan silatnas PPAD memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua, untuk sadar dan bangkit dari kekeliruan untuk segera kembali ke jalan yang benar, menegakkan kembali 4 pilar negara (Pancasila, UUD \'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dengan TNI POLRI sebagai garda terdepan dan benteng negara, bukan pemerintah, yang berorentasi kepada cita-cita dan tujuan meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Peristiwa km 50 jatol japek dan peristiwa terbunuhnya Brigadir J adalah takdir dan skenario Allah swt TYME yang menyiratkan petunjuk akan runtuhnya kekuasaan para pemimpin.pemimpin dzolim di negeri ini. Yakinlah, di mata Allah, sehebat-hebatnya manusia di dunia, hanyalah ibarat jauh lebih kecil dari sebuah debu dan atom atom yang ada. Percayalah semua ada batasnya, ada masa kejayaanya, termasuk kita bangsa Indonesia, yang sebentar lagi....habis gelap..terbitlah...SINAR CEMERLANG. Aaamiin...yaa robbal aalamiin.... (Bandung, 6 Agustus 2022, Sugeng Waras, pemerhati pertahanan dan keamanan NKRI )
Fundamental Ekonomi Lemah: Terjebak Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Tinggi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Diskusi Pubilk, Diselenggarakan oleh Forjis, di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl. Guntur No 49, Jakarta. 1. Pembangunan Ekonomi dan Industri lemah, bergantung pada sektor komoditas, yaitu sektor minerba dan perkebunan besar seperti sawit, karet. Fluktuasi harga komoditas menentukan performa ekonomi, mengakibatkan boom-bust ekonomi Indonesia. 2. Sebelum era Reformasi, ketika era Orba, kebanyakan sumber daya alam dikuasai oleh negara, melalui BUMN. Kenaikan harga komoditas dinikmati oleh BUMN, tercermin dalam pendapatan negara, dan dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Salah satu dampak Reformasi, pengelolaan dan “kepemilikan” kekayaan alam beralih dan terkonsentrasi di perusahaan swasta, khususnya perkebunan sawit, tambang batubara, dan tambang mineral lainnya. 4. Eksploitasi sektor komoditas perkebunan dan pertambangan oleh swasta, di era reformasi ini sangat masif. Lonjakan harga komoditas sejak awal 2000 hingga pertengahan 2008, dan 2009-2011 dinikmati oleh sekelompok kecil korporasi dan pengusaha. 5. Ekses reformasi dan eksploitas kekayaan alam membuat korupsi lahan perkebunan dan pertambangan semakin tidak terkendali, dilakukan oleh para pengusaha dan kepala daerah atau pejabat kementerian, atau kekuasaan partai politik. 6. Salah satu dampak terburuk, kesenjangan sosial meningkat tajam. Sekelompok kecil masyarakat menikmati kekayaan ekonomi sangat besar. Kekayaan terakumulasi pada segelintir orang. 7. Kebijakan fiskal pro-orang kaya, tarif pajak orang kaya dikurangi signifikan, membuat kesenjangan sosial semakin buruk dan pemberantasan kemiskinan lumpuh. 8. Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan 5,5 dolar AS per orang per hari, kurs PPP 2011, atau setara sekitar Rp30,500 mencapai 150,2 juta orang, atau 56,1 persen dari jumlah penduduk, pada 2018. 9. Ekonomi Indonesia semakin tidak berdaya. Pembangunan Industri gagal. Eksploitasi kekayaan alam semakin menjadi-jadi. 10. Seiring dengan anjloknya harga komoditas sejak 2011, membuat neraca transaksi internasional (transaksi berjalan) mengalami defisit akut yang semakin membesar. Keuangan negara juga semakin buruk, pertumbuhan penerimaan negara melemah, defisit anggaran meningkat tajam, utang negara meningkat tajam, naik dari Rp2.608 triliun pada 2014 menjadi Rp6.900 triliun pada 2021. 11. Defisit transaksi berjalan membuat uatng luar negeri meingkat tajam, dimotori oleh pemerintah dan BUMN. Utang luar negeri naik dari 41,8 persen, dari miliar dolar AS pada 2014 menjadi 416 miliar dolar AS pada 2021. Kenaikan utang luar negeri dimotori oleh utang pemerintah dan BUMN yang masing-masing naik 61,7 persen dan 92,4 persen. 12. APBN semakin rentan: a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi hanya 9,1 persen pada 2021. b. Rasio utang terhadap PDB mulai menanjak, dari 20,4 persen pada 2014 menjadi 40,7 persen pada 2021. c. Dengan jumlah utang semakin besar, beban bunga juga semakin besar, rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak naik dari 11,6% menjadi 22,2%. 13. Keuangan negara diujung tanduk, akhirnya rakyat yang menderita. Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, dan memperluas barang kena pajak. 14. Artinya, rakyat kelompok menengah ke bawah dibebani pajak relatif lebih besar terhadap pendapatannya, untuk menambal defisit dan pembayaran bunga utang yang melonjak. Terselamatkan Harga Komoditas yang Melambung 15. Indonesia dan keuangan negara untuk sementara waktu diselamatkan oleh melambungnya harga “durian runtuh” komoditas, yang merupakan berkah bagi pengusaha dan pemerintah, tetapi derita bagi rakyat. 16. Kenaikan harga komoditas juga mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi, inflasi, yang sebagian besar dibebankan kepada rakyat. 17. Pendapatan negara di dalam APBN naik tajam, tapi belanja negara dan subsidi masih tertahan, membuat APBN per Juni 2022 surplus. Sampai kapan kondisi ini akan bertahan: Perkiraan Ekonomi ke depan hingga 2024. 18. Ekonomi global sedang melawan inflasi yang meningkat tajam, bank sentral terkemuka dunia menaikkan suku bunga acuan cukup agresif. Suku bunga ini akan terus naik sampai inflasi terkendali. Artinya sampai harga komoditas turun, yang merupakan suatu kenisyaan. 19. Penurunan harga komoditas tinggal menunggu waktu. Ketika itu datang, ekonomi dan keuangan negara dalam posisi memprihatinkan lagi, dapat memicu krisis valuta dan krisis fiskal. 20. Aliran dolar ke luar negeri diperkirakan akan meningkat dan sulit dikendalikan. Hal ini dipicu oleh dua faktor. a. Pertama, penurunan harga komoditas akan membuat ekspor dan neraca perdagangan turun drastis, membuat defisit transaksi berjalan membesar. b. Kedua, pertumbuhan investasi asing akan melambat bahkan kontraksi. Resesi global akan menahan aliran penanaman modal asing (PMA). Investasi portfolio kemungkinan besar juga akan kontraksi. Artinya, investor asing akan divestasi saham dan obligasi. 21. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tidak terlalu lama hingga pemilu 2024 diperkirakan akan terus melemah. Semua faktor konsumsi menunjukkan pelambatan. Ekspor, investasi dan belanja negara akan melambat atau kontraksi. Begitu juga dengan daya beli dan konsumsi masyarakat, diperkirakan akan terus melemah.
Ketidakpercayaan Publik Meluap, Negara Ini Harus Ditata Ulang
Jakarta, FNN - Insiden tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat terus meyedot perhatian publik sejak awal kasus ini diumumkan. Kini kasus tersebut memasuki babak baru dengan penetapan status tersangka kepada Bharada E yang terlibat dalam penembakan terhadap Brigadir Yoshua. Meski demikian, publik masih menyoroti terkait beberapa kejanggalan yang berujung pada lahirnya spekulasi liar. Situasi ini melahirkan antara terbenturnya spekulasi di publik dan keterangan atau penjelasan pihak kepolisian. Akademisi dan Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara lewat kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official dalam perbincangan bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Jumat, 6 Agustus 2022. Petikannya: Kalau sekarang yang paling aktual adalah penetapan Bharada E atau Bharada Richard Eliazer sebagai tersangka. Kemudian orang jadi bertanya-tanya, kalau kemudian disebut motifnya bukan membela diri apa urusannya Bharada Richard ini menjadi pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kan orang bertanya-tanya, jangan-jangan ini dia cuma dikorbankan saja gitu. Kan Anda selalu persepsinya akan dari situ. Dari soal bagaimana keberpihakan kepada kelompok yang lemah. Ini akibatnya kalau penundaan makin lama maka komposisi lagu bisa berubah-ubah. Kita terpaksa musti melihat partitur awalnya apa sih sehingga kok terlihat semacam komposisi yang diubah-ubah. Arangernya siapa? Jadi kalau kita tahu itu maka dengan mudah kita bisa duga bahwa ini ada sesuatu yang lebih tinggi yang harus diselamatkan, yang sering kita sebut “janganlah ada konflik antar-bintang di langit terus ada batu di bawah yang ketiban”. Jadi nggak boleh begitu. Tetapi, publik sudah merasa bahwa terlalu jauhlah permainan ini. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya menduga bahwa ini sudah masuk pada soal yang lebih rumit lagi, karena soal sikut menyikut di antara bintang, karena soal order meng-order, karena soal sebut saja bahkan gengsi antar-angkatan. Jadi semua hal sehingga orang menganggap ya sudah mau diapain lagi kalau keterangan-keterangan itu berseliweran. Tapi tetap, kita ingin lihat bahwa Polisi balikin kasus ini pada ketajaman ilmu pengetahuan, sebelum berkembang makin jauh. Lalu Pak Listyo Sigit mungkin merasa bahwa ini kesempatan dia terakhir untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk mengatur resolusi itu. Jadi jangan sampai kasus ini berakhir pada berantakannya institusi. Lalu semua saling salah menyalahkan. Padahal, dari awal keterangan yang berantakan itu justru datang dari penyidikan awal kan. Jadi intinya itu tuh. Tetapi, tetap Ibu Putri harus diproteksi kalau beliau sudah sehat baru dimintai keterangan. Demikian juga hasil otopsi itu, harus terbuka walaupun masih perlu waktu mungkin 2 bulan lagi. Tetapi, mencicil keterangan itu terlihat terlalu berbahaya karena ini melawan opini publik. Opini publik juga kadangkala masuk dalam kekonyolan dan mulai dengan sensasi. Jadi pertandingan sebetulnya antara opini publik dan opini institusi. Kenapa begitu? Karena opini publik dari awal mencurigai syarat-syarat saintifik yang sedang dipakai. Dan itu dibuktikan bahwa dua kali diotopsi artinya ada syarat-syarat saintifik yang dilanggar. Demikian juga kepolisian musti rapi karena ada soal tingkatan-tingkatan kebintangan. Dan ini menjadi masalah yang akan menumpuk di dua minggu ke depan atau dua bulan ke depan begitu otopsi diambil. Tetap isu ini akan dituntut oleh publik. Lain kalau isu korupsi mungkin dalam dua hari dua minggu juga selesai. Tapi ini karena ada berbau skandal, bukan sekadar skandal privat tapi skandal institusi. Itu yang kita ingin cegah jangan sampai skandal privat ini dieksploitasi, skandal institusi dieksploitasi, lalu kasusnya sendiri hilang di dalam ingatan publik. Saya banyak mendapat dapat chatting yabegitu tadi malam ditetapkan Bharada Richard ini sebagai tersangka, lo kok jadi antiklimaks ya Mas? Ini memang penting kita sampaikan supaya Pak Kapolri maupun polisi punya catatan bahwa mereka ini sekarang bekerja bukan hanya mereka harus cepat menyelesaikan, tapi mereka harus cepat-cepatan dengan logika publik. Karena semakin lama logika publik semakin tidak percaya. Iya, kalau tidak percaya masih mungkin dibuat percaya. Tapi kalau logika publik sudah dineal, nggak mau lagi diatur dengan logika sain, itu bahaya. Begitu logika publik menolak logika saintifik maka hancur negeri dan sistem penegakan hukum kita. Itu yang terjadi dalam semua kasus. Jadi ini kasus tembak menembak ini cuma aspek kecil dari meluapnya ketidakpercayaan orang pada institusi. Di kasus lain juga banyak, apalagi kasus korupsi. Jadi orang merasa bahwa ya sudah satu paket saja. Negara ini sebaiknya ditata ulang dari awal, dan yang menata ulang itu harus pergi pada perubahan kekuasaan tertinggi, perubahan politik, kekuasaan, macam-macamlah. Jadi ini taruhannya bagi Pak Listyo Sigit, juga terhadap presiden karena kasus ini ada di depan mata presiden dan kepolisian itu betul-betul sekarang sudah ada di bawah Presiden, sebagai institusi diperintah oleh Presiden, jadi keadaan itu yang harus kita... Kita sudah tahu sebetulnya, bedah anatomi sudah tahu siapa yang lempar isu duluan, siapa yang bilang kemudian ngompori, siapa yang kemudian ingin dapat keuntungan, partai mana yang pertama kali menganggap ini soal yang menyangkut pertandingan orang nomor satu di Polri. Jadi semua hal akhirnya harus diuji ulang, diriset ulang, perlahan-lahan tapi dengan ketertiban metodologi. Iya, dan ini saya kira tetap menjadi sulit karena sejak awal saya menyebutnya lapangannya sudah becek. Ya, itu intinya. Lapangan becek dan yang main di situ kan nggak jelas. Wasit sama penonton pun turun. Dan sinyal dari Pak Jokowi melalui Pak Mahfud kemaren kan dipercepat. Itu artinya, ada sesuatu yang melebihi apa yang kita intip sebagai sensasi. Jadi, Pak Mahfud harus terus-menerus ucapkan lagi apa yang dimaksudkan waktu itu. Jangan sekadar mengejar tikus lumbungnya terbakar. Dan Presiden Jokowi 2-3 kali memberi ketegasan itu. Tapi tetap, soal kita balik pada isu awal, ada tembak-menembak, ada korban, ada yang sekarang diproteksi oleh lembaga perlindungan saksi segala macam. Nah, sekarang ada faktor baru bahwa Bharada E adalah tersangka. Nah, ketersangkaan itu juga bisa panjang karena musti diulangi lagi rekonstruksi segala macam. Tetapi, minimal ada hal yang orang lihat ada titik terang bahwa oke itu adalah semacam lompatan-lompatan kejadian yang terlalu jauh, itu juga harus diterangkan dengan terang benderang oleh kepolisian. Bahwa ketersangkaan itu dalam soal apa. Itu yang ingin segera orang tahu, tersangka sebagai apa? Ini soalnya. Nah, satu hal dan orang juga paham, ini ada persoalan perang bintang dan saya kira belakangan ini bagaimanapun kan peran polisi ini begitu dominan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Dan ini kemudian mengingatkan kita pada masa lalu, peran semacam ini dipegang oleh TNI, terutama oleh Angkatan Darat. Tetapi, sekarang polisi ini kan berbeda dengan Angkatan Darat. Dia bahkan sampai masuk ke kehidupan kita sehari-hari karena berkaitan dengan masalah Kamtibmas. Saya kira persoalan-persoalan begini ini kalau kita biarkan nanti menyeret-nyeret lembaga kepolisian ke arah politik juga sangat berbahaya. Bukan hanya bangsa, tapi juga instansinya sendiri sangat berbahaya. Saya kira sudah terseret karena dari awal proses pengangkatan Kapolri itu dimensi politik tinggi sekali. Padahal, kita tahu dari awal polisi itu adalah manusia sipil, agen sipil, institusi sipil yang dipersenjatai. Jadi pertama-tama dia adalah lembaga sipil, lalu dipersenjatai untuk peran-peran penertibsn atau ketertiban. Jadi sangat mungkin lembaga yang seharusnya dikelola secara mental sipil ini, karena kemudian dipolitisir maka senjata yang seharusnya dipergunakan untuk ketertiban, dia bisa diubah menjadi alat untuk menekankan. Kan itu buruknya di situ. Dan kita ingin sebetulnya betul-betul dikembalikan, yang kita sebut sebagai sipil yang dipersenjatai, itu beda dengan tentara yang memang kedudukan utamanya adalah senjata. Di belakang senjata adalah orang. Kalau polisi yang di depan adalah orang, yang dibelakang senjata. Itu bedanya. Ini yang harus kita perhatikan supaya ada rasa bangga kita punya polisi yang bermutu dan tidak diintervensi oleh para politisi. Tetapi, itu juga butuh perubahan total. Itu cara kita menghasilkan demokrasi. Sekarang kita tahu bahwa Polisi Kejaksaan itu dekat dengan lobi-lobi politik. Itu bahayanya begitu. Di luar itu ada masalah lain tentang kelakuan oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam berbagai macam bisnis gelap. Itu yang sudah dibersihkan sebetulnya dari awal oleh Pak Sigit. Tetapi, di ujung masa jabatannya, ia diuji akhirnya. Apakah betul presisi itu berlaku untuk semua orang atau akan ada grouping, akan ada senioritas, lalu terhenti kasus-kasus semacam ini. Iya ya. Jadi, sebenarnya kita bisa melihat kehebohan atau carut marut kasus tewasnya Brigadir Yosua ini ada semacam sebenarnya ini cuman simptom gitu ya. Betul. Ini simtom dari bisul yang besar, yang kemudian akhirnya orang ingin tau bisulnya apa penyebabnya? Infeksikah? Atau sengaja digelembungkan sebagai bisul sehingga kalau pecah efeknya bisa ke mana-mana nanahnya. Jadi kita nggak mau melemahkan institusi kepolisian. Jadi tetap dua hal, soal proteksi human right, proteksi hak-hak korban, yaitu Ibu Putri dan Pak Yosua; dan proteksi marwah institusi. Kan itu aja sebetulnya. Yang publik ingin lihat itu. Karena itu, percepat dan lakukan sesuatu yang betul-betul membuat publik percaya bahwa pekerjaan yang lagi dilakukan Pak Sigit ini adalah pekerjaan untuk memulihkan kembali peradaban demokrasi, karena ini menyangkut juga keterbukaan informasi. Sebelum demokrasi, informasi itu nomor satu. Dan keutuhan lembaga ini supaya betul-betul kasus ini clear, nggak ada lagi di belakang hari itu ikutannya banyak. Derivat dari kasus ini kan banyak betul, mulai dari adanya isu perjudian, money laundring mungkin. Macem-macem itu. Jadi semua soal ini yang harus dimulai dengan prinsip pertama, lakukan analisis kriminal murni, setelah itu putuskan di pengadilan, terbuka, dan itu selesai. Hal-hal yang menyangkut itu ya diselesaikan oleh institusi kepolisian di luar proses pidana
Indo Pacific, Kick Off
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Menlu ASEAN meeting 5 Agustus 2022 di Pnompenh, Khmer, dihadiri Menlu USA Blinken, Menlu Jepang, dan Menlu China. Menlu Myanmar, sebagai anggota, tak dihadirkan. Dalam pertemuan itu Menlu2 ASEAN mencapai kesepakatan dengan USA akan menjadikan Indo Pacific kawasan yang damai dan makmur. Tampaknya Menlu China hadir sebagai observer saja. Mereka bukan Pacific. Hawaii USA itu Pacific, juga Jepang. Kehadiran China di Pnompenh sebagai, dalam istilah sebuah ormas di sini untuk observer, penggembira. China penggembira dalam Menlu ASEAN meeting, dan ini berdampak menggembirakan penggemar China di Indonesia, baik pelaku politiknya mau pun pakar kampus. VOA Indonesia menyiarkan Menlu Retno pada tanggal 22/2/2022 di Paris berkata dengan lantang, Jangan ada satu pun negara yang mendominasi Indo Pacific. Kata orang Betawi jangan diungkit-ungkit lagi. Pinjam istilah Imam Syafi\'i, ucapan Menlu Retno di Paris itu qaul qadim (lama), yang di Pnompenh qaul jadid (baru). Indonesia tak punya pilihan lain kecuali bersama AUKUS berkiprah di Indo Pacific. Dan Indo Pacific sudah kick off. Kiranya dalam pelaksanaan polugri perlu mencari inspirasi dari masa lalu. Bagainana Syahbandar Sunda Kalapa Wa Item pada tahun 1518 ke Malaka menemui Laksmana d\'Albuquerqe membujuk Portugis agar mau investasi membangun labuhan Kalapa II. Untungnya Syahbandar Wa Item pandai berbahasa Portugis sehingga semua lancar selama 3 tahun berlangsungnya pembicaraan. Wa Item tidak sebentar-sebentar lihat catatan. Akhirnya perjanjian investasi ditanda-tangani. Wa Item tidak mau hutang non budget, karena akan menyusahkan Syahbandar pengganti dia. Juga dirinya sendiri. (RSaidi)
AS Terjebak "Kestabilan Mengerikan" Terkait Kematian Akibat COVID-19
New York, FNN - Laju pertambahan kasus kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat masih relatif stabil sejak Mei, terlepas dari kenaikan tipis ke angka sekitar 400 jiwa per hari pada Juli, demikian dilaporkan oleh surat kabar USA Today, Rabu (3/8).\"Kami terjebak dalam kestabilan yang mengerikan ini,\" kata spesialis penyakit menular dari Pro Health Care sekaligus instruktur keperawatan pengobatan di Universitas Columbia Daniel Griffin di New York.Jumlah kematian akibat COVID-19 itu serupa dengan angka kematian akibat influenza yang biasanya dilaporkan selama musim puncak, sebut laporan itu mengutip seorang epidemiolog di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health David Dowdy.Musim flu yang buruk di AS dapat menyebabkan lebih dari 50.000 kematian. Dalam periode setahun, jumlah kematian akibat COVID-19 akan empat kali lebih banyak dibandingkan dengan angka kematian akibat flu, ujar Dowdy. (Sof/ANTARA)
Bercirikan Indonesia, KA Cepat Jakarta-Bandung Generasi Fuxing
Beijing, FNN - Kereta api berkecepatan tinggi yang bakal beroperasi pada jalur Jakarta-Bandung merupakan kereta dari generasi Fuxing China yang memiliki nuansa keindonesiaan, kata diplomat RI di Beijing, Jumat.\"Kereta tersebut memang dirancang dengan menyesuaikan kondisi iklim dan geologis Pulau Jawa,\" kata Wakil Duta Besar RI di Beijing Dino R Kusnadi saat ditemui usai mengikuti acara peluncuran rangkaian kereta cepat listrik (EMU) di Beijing, Jumat.Warna merah dan abu-abu yang menjadi ciri khas kereta cepat generasi Fuxing memang tidak bisa lepas dari warna bodi kereta cepat Jakarta-Bandung.Namun, motif komodo, batik, dan Candi Borobudur sangat kental nuansa keindonesiaannya, kata Dino.Kereta yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 350 kilometer per jam itu merupakan hasil rancang bangun CRRC Qingdao Sifang Co Ltd.Fuxing merupakan generasi kereta cepat China yang dikembangkan secara mandiri di dalam negeri dengan 100 persen kandungan lokal.Menurut Dino, 11 rangkaian EMU ditambah satu rangkaian kereta inspeksi segera dikirim secara bertahap dari Qingdao, Provinsi Shandong, menuju depo kereta cepat di Bandung.Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu bentuk kerja sama strategis dalam kerangka Poros Maritim Global Indonesia dan Prakarsa Sabuk Jalan (BRI) China.\"Bagi Tiongkok, ini adalah proyek pertama kereta cepat yang mengadopsi penuh sistem dan teknologi Tiongkok yang dikirim ke luar negeri. Indonesia sendiri nantinya akan menjadi negara pertama yang memiliki moda transportasi kereta cepat di Asia Tenggara,\" kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.Kereta tersebut dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Juni 2023 dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya tiga jam akan dipersingkat menjadi 40 menit saja. (Sof/ANTARA)
POPULER
