ALL CATEGORY
Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU
Jakarta, FNN - Ahad (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU dengan kehadiran sekitar 5.000an kadernya. Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. \"Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022). Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya. \"Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,\" katanya. Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU. Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat. Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video. Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pujul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta. “Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri. (sws).
LaNyalla Minta Kominfo Blokir Judi Online
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. \"Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,\" ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, kemarin. Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. \"Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat merusak generasi kita,\" papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \"Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,\" tegasnya. (sof/ant)
Malaysia Harus Perlakukan Korban Perdagangan Manusia Asal Indonesia Secara Manusiawi
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi. LaNyalla juga meminta polisi membongkar sindikat perdagangan orang dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri. \"Secara prinsip mereka adalah korban. Bukan penjahat. Dan umumnya mereka ditipu dengan iming-iming akan dipekerjakan atau menjadi pekerja migran. Padahal mereka menjadi korban perdagangan orang. Jadi saya minta Pemerintah Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. Tidak boleh ada penganiayaan, karena mereka korban penipuan,\" kata LaNyalla, Sabtu (6/8/2022). Senator asal Jawa Timur juga meminta Kementrian Tenaga Kerja mengevaluasi dan melakukan mengecek aktivitas pengiriman orang ke luar negeri. Menurutnya, human trafficking merupakan pelanggaran HAM dan hal ini patut dicurigai merupakan sindikat perdagangan antar-negara. \"Dan kasus ini jangan selesai dengan kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tetapi harus diselidiki lebih lanjut mafia perdagangan orang,\" ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sebanyak 193 PMI terkendala terdiri atas 66 perempuan dan 127 laki-laki. Kondisi kerentanan adalah yang sakit, sebanyak 28, ibu dan anak sebanyak 30, 14 orang lansia, 1 orang anak tanpa penjaga, dan sisa 120 orang lainnya. Menurut LaNyalla, 193 orang WNI bukan jumlah sedikit. Mereka terjebak di negara-negara asing dan dalam ancaman dan bahaya karena berhadapan dengan hukum di negara setempat. Oleh karenanya, LaNyalla meminta agar keimigrasian menelusuri kasus ini dan segera memulangkan WNI yang masih bersembunyi. (mth/*)
Karma Kereta Cepat: Siapa Bertanggung Jawab?
Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD - MPR RI AWAL 2016 lalu, Presiden Joko Widoao meresmikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Enam tahun berselang, kereta yang dinanti tak kunjung tiba. KCJB yang ditarget beroperasi pada 2019, hanya omong kosong tanpa realisasi. Sejak awal, proyek kereta cepat memang sudah masalah. Ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengeluarkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS untuk mendanai studi kelayakan proyek ini, China tiba-tiba muncul dengan klaim studi kelayakan untuk proyek yang sama. Indonesia lalu kepincut China, memunggungi JICA dan segala pembicaraan dengannya. Keputusan itu menuai “karma”. Problem demi problem beranak pinak di sepanjang pengerjaan proyek ini. Ada pilar yang jatuh, drainase yang buruk, dan seterusnya. Semua persoalan teknis ini masih di tambah problem non teknis yang turut menimbulkan kontroversi. Tenaga kerja asal China, misalnya. Ingat kontroversi tukang las kereta cepat? Seolah tak berkesudahan, masalah demi masalah terus bermunculan menyusul pembengkakan biaya atau cost over run KCJB. Celakanya, China meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, salah satu alasan Pemerintah menghindari Jepang adalah karena China menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN. Dalam kunjungan kerja yang saya lakukan ke Jepang, Duta Besar kita Dr. Yusron Ihza Mahendra sempat bercerita kepada rombongan kami yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto dari Partai Demokrat. Yusron menyampaikan betapa PM Abe sangat kecewa atas putusan pemerintah tersebut. Kekecewaan itu disampaikan PM Abe kepada pak Yusron karena dia dikalahkan dalam proyek yang sudah digelutinya dan tidak tertandingi selama berpuluh puluh tahun, sehingga menjadi icon Jepang atas proyek kerata tersebut. Bagi Jepang, pengerjaan kereta cepat memang dipandang sulit terlaksana bila murni menggunakan skema business to business (b to b) sehingga meminta pemerintah Indonesia menjamin proyek tersebut. Sebaliknya, China menggoda Indonesia dengan iming-iming tanpa APBN. Ini pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah “membelot” ke China. Namun ludah terpaksa dijilat kembali. Pembiayaan KCJB tanpa merogoh kocek APBN yang disahkan Jokowi melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 diralat. Yang ralat ya presiden sendiri melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Dengan Perpres itu, pemerintah menyetujui cuan sebesar 4,1 triliun dicairkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Skema inilah yang membuat argumen b to b tetap dipertahankan, meski terkesan akal-akalan. Penyertaan modal 4,1 triliun rupanya hanya untuk menutupi kewajiban 25 persen biaya pembengkakan yang harus ditanggung konsorsium BUMN Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China sesuai komposisi saham, dimana PSBI memiliki saham sebesar 60 persen. Lalu, bagaimana dengan cost over run 75 persen lainnya? Pada titik inilah kisah pilu itu kian mengenaskan. China Development Bank (CDB) secara terbuka meminta Pemerintah Indonesia turut menanggungnya. Situasinya bak kata pepatah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat awalnya sebesar 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 6,07 miliar AS. Setelah melalui kajian pada 2021, proyek itu berpotensi naik lagi sekira US$ 1,17-1,9 miliar dolar AS atau sekira Rp 16,6 – 26,98 triliun dengan kurs Rp14.200 Proyek telah berjalan. Pilihannya, lanjut atau mangkrak. Posisi Jokowi jelas dilematis. Di satu sisi, akan sangat sulit memaksakan penggunaan duit APBN yang pas-pasan, terlebih di tengah sorotan tajam banyak pihak. Di sisi lain, proyek unggulan ini memengaruhi citra Jokowi yang semakin pudar. Bila mangkrak, lalu apa lagi yang bisa didengungkan? Konon, Pemerintah tengah mencari jalan keluar dan tidak buru-buru menyetujui usulan China. Sebagai solusi alternatif, Wakil Menteri BUMN mengusulkan agar pemerintah meminjam duit ke China. Usulan ini diperkuat oleh staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Pemerintah sepertinya berputar di situ-situ saja, tidak jauh-jauh dari dua kata: China dan utang. Begitu miskin kreativitas. Padahal, harusnya kita bisa belajar banyak pada Sri Lanka, Kenya, dan Pakistan perihal jebakan utang China atau Chinese money trap. Dalam kasus kereta Cepat, potensi jebakan itu harus diwaspadai, mengingat Pemerintah agaknya mulai tersandera proyek ini: lanjut atau mangkrak? Pilihan terbaik tentu melanjutkan. Tetapi konsekuensinya juga tidak mudah, yakni kembali mengutang atau memaksakan menalanginya dengan APBN. Bila menggunakan APBN, bagaimana mempertahankan argumentasi b to b? Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto menduga, proyek ini memiliki agenda tersembunyi. Awalnya diberi harga murah, lalu kemudian dibengkakkan. Bila dugaan ini benar, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Siapapun itu, tentu harus dicari tahu agar ada pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari. Maka, saya sepakat dengan usul pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini agar DPR segera membentuk Panitia Khusus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Fraksi PKS DPR RI telah menyatakan akan mendorong pembentukan Pansus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kita berharap, fraksi-fraksi lain menyambut gagasan ini, sebab DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Pemerintah. Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Momentum penyelesaian perkara ini ada dua, yakni diselesaikan sekarang atau setelah Pemerintahan Jokowi berlalu. Kalau diselesaikan sekarang, barangkali imbasnya tidak terlalu kompleks. Kalau menunggu diselesaikan oleh pemerintahan pasca 2024, ceritanya bisa kemana-mana. Nah, pilih yang mana? (*)
Jokowi Janji Mau Naikkan Pensiunan TNI, Semoga Tak Ingkar Janji Lagi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pensiunan TNI di SICC (Sentul Internasional Convention Center), Jumat, 5 Agustus 2022. Jokowi berjanji akan menaikkan pensiun para purnawirawan TNI. “Keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi dan mengkondisikan tiga periode,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official. Berikut petikan lengkapnya: Halo apa kabar? Wah, akhir pekan hari yang cerah dan saya kira bagi kalangan TNI pensiunannya terutama, pasti juga cerah karena ada sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Betul. Yang cerah itu sinyalnya. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin itu, saya mesti menyampaikan semacam ralat, karena ini saya mendapat ralat dari beberapa viewer kita ya mengingatkan bahwa beda antara Yanmas dengan Yanma. Kemarin kita bahas soal Pak Ferdy Sambo dan sejumlah Jenderal yang ditempatkan di Yanma. Jadi yang berbeda itu Yanma (Pelayanan Markas) bukan Yanmas (Pelayanan Masyarakat). Jadi beda. Ini penting mengingatkan karena sebagai lembaga penyiaran kita memang ada di dalam kode etik undang-undang dan sebut juga hak jawab dan hak koreksi. Kalau hak jawab itu adalah orang yang merasa dirugikan dan kita berkewajiban untuk memberikan porsi hak jawab. Sementara hak koreksi itu ya seperti ini, koreksi atau ralat kalau ada yang salah, siapa saja yang merasa tahu dan kita salah jadi diingatkan untuk dikoreksi. Dengan demikian, dengan ini saya perbaiki. Pelayanan Markas ini sebenarnya bahasa halus, kalau untuk para Jenderal ya masuk kotaklah. Itu dinon-jobkan. Terima kasih dan terus kita selalu diingatkan, dan sekali lagi bahwa sebagai lembaga penyiaran jika Anda merasa dirugikan Anda boleh mengajukan hak jawab, kalau Anda merasa ada yang salah pada kami silahkan dikoreksi. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal yang ini saya kira nggak perlu dikoreksi. Saya bingung kemarin ketika melihat video-video silaturahmi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Tahun 2022. Kalau nggak salah ini yang pertama kalinya. Banyak yang kontra, banyak yang nggak sepakat juga ini. Ada apa mobilisasi? Kok kesannya dimobilisasi para Purnawirawan Angkatan Darat gitu. Nah, yang kemudian saya bingung ini sebenernya yang kampanye ini Bapak Prabowo atau Pak Jokowi? Kalau Pak Prabowo, wajarlah, dia masih ingin Pilpres maju lagi. Atau dua-duanya kampanye karena ada Projo, Prabowo Jokowi. Ya, saya kemarin pas melintas di situ. Saya dari Sentul dan beberapa polisi yang saya kenal gitu bilang, “Eh, Pak Rocky, nggak mampir?” Saya bilang, “Ya, saya nggak bakal jadi purnawirawan tuh”. Jadi, sebetulnya orang anggap bahwa ada kebutuhan Presiden Jokowi itu terutama, atau panitia ya kabinet Jokowilah untuk saat-saat terakhir, ya memberi semacam tanda jasa pada para purnawirawan. Tapi itu terlalu eksklusif juga, karena banyak juga yang purnawirawan, guru purnawirawan (pensiun). Jadi orang melihat ada semacam eksklusivitas, apalagi Pak Prabowo adalah juga seorang militer dan mengumpulkan purnawirawan. Beberapa purnawirawan justru merasa nggak perlu hadir ke situ karena itu politis kan. Saya dapat banyak juga informasi, “Bang, sudah tahu ada undangan?” “Ya, saya tahu tuh.” “Saya nggak mau datang”. Kenapa, ya itu politis. Tetapi, lepas dari soal politis, memang ada kebutuhan Pak Jokowi untuk merasa aman di dalam satu komunitas. Sekarang dia merasa aman karena diasuh oleh Pak Prabowo. Begitu kira-kira. Jadi rasa aman yang kemarin itu rasa aman yang disajikan oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo langsung memuji-muji Pak Jokowi di depan para purnawirawan. Demikian juga kalau relawan melakukan Munas semacam itu, Pak Jokowi merasa aman. Jadi kelihatannya Pak Jokowi dapet semacam relasi antara keinginan dia untuk merasa aman dan apa yang masih bisa dia berikan pada kelompok ini. Karena itu kemudian dijanjikan langsung kan. Rasa aman itu kan langsung menimbulkan keinginan untuk memberi balas jasa. Atau sebelumnya balas jasa dulu supaya rasa aman dapat. Saya akan panggil Ibu Sri Mulyani. Mungkin Ibu Sri Mulyani sekarang lagi bingung mau dipanggil buat ambil dari mana lagi duitnya. Tetapi, karena sudah diucapkan Pak Jokowi di forum publik ya pasti Sri Mulyani harus taati itu. Kan berkali-kali dia tahu semacam bocoranlah. Maka dia bingung, ini dari mana uangnya? Sama dulu waktu Pak Jokowi di kampanye tahun ke-2, minta supaya siapkan uang 10 triliun buat kartu Pintar segala macam, kan Sri Mulyani berkomentar, waduh itu dari mana uangnya. Tapi karena sudah diucapkan akhirnya musti dicari dan nggak ketemu uangnya. Kosong. Jadi saya lihat Pak Jokowi sekaligus mendua sebetulnya. Dia tahu ekonomi lagi buruk, kan beliau sendiri yang mengatakan ya tapi ini APBN kita lagi bermasalah, tapi dijanjikan. Ya itu pusingnya Sri Mulyani. Jadi ini yang seger kemarin itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang puyeng sekarang Ibu Sri Mulyani. Ya, saya kira Anda terlalu serius menafsirkan ucapan Pak Jokowi. Sri Mulyani saya kira pasti lebih paham dibandingkan masyarakat. Masyarakat sudah tahu kok kalau menafsirkan ucapan Pak Jokowi itu secara terbalik. Ini janji di depan publik yang nanti akan dibongkar lagi. Tapi mungkin Pak Jokowi akan bilang, ya Cuma janji kok ditagih. Nah, hal yang begini yang orang lihat memang Pak Jokowi masih dalam tahap berkampanye. Sudah di ujungnya pun masih mau berkampanye. Demi apa kampanye itu pertanyaannya kan? Nanti ada musyawarah rakyat, di situ beliau akan bisa diminta untuk mempersiapkan seseorang yang bakal merawat dia nanti setelah lengser. Ini kan juga Purnawirawan, berkampanye di depan purnawirawan dengan sinyal bahwa ia peduli dengan keadaan. Karena Purnawirawan kan mungkin 10% di situ Jenderal yang tahu juga keadaan ekonomi Indonesia. Jadi pasti akan ada pembicaraan di kalangan purnawirawan juga. Saling WA, itu bener nggak sih janjinya? Jadi kira-kira begitu. Kata FNN, oh nggak usah terlalu percaya tuh karena beliau men of contradiction. Jadi biasa saja. Jadi kita kita melihat sebetulnya suasana baru. Yang agak unik, Pak Prabowo gembiranya berlebihan. Oke, tapi gini ya. Kalau jenderal-jenderal saya kira bagaimanapun pasti tabungannya ya lebih banyak dibandingkan para prajurit level Tamtama, Bintara gitu. Ini kan dalam situasi begini nggak tepat jugalah kalau cuma memberi angin segar. Karena ekonomi sulit. Lepas dari apapun, para purnawirawan, terutama yang level bawah ini, pangkat-pangkat rendah ini, ya jelas berharap banyak kalau ada ucapan dari seorang Presden semacam itu. Ya, kalau buat saya, mestinya Pak Jokowi mulai dengan justru memberitahukan keadaan sebenarnya, ekonomi sulit dan kami memang masih ada cadangan, tapi subsidinya juga naik sehingga pengeluaran untuk rakyat banyak. Nah, purnawirawan mungkin ikut prihatin. Kan itu lebih lebih membumi, karena dengan sendirinya orang merasa oke ada kejujuran dari Pak Jokowi. Kalau sekarang justru bikin kecemburuan karena seolah-olah dieksklusifkan purnawirawan ini. Kenapa purnawirawan dikumpulkan di situ, karena di situ petinggi-petinggi Pak Jokowi yang berjejer itu ada Pak Luhut, Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono. Jadi, semua kemudian melihat ini betul-betul politis dalam upaya untuk membackup beliau. Jadi ini ide siapa? Ide Pak Luhut atau Pak Prabowo atau ide Projo? Mungkin Projo bilang yang nggak mungkinlah kami mengumpulkan purnawirawan itu. Susah masuk akalnya. Tetapi, sekali lagi, kejujuran seorang pemimpin harus terbaca di dalam cara dia meminta dukungan yang otentik. Ini menurut saya tidak otentik, apalagi kalau misalnya dalam dua bulan ke depan ada krisis ketegangan Taiwan dan Cina, lalu krisis bahan bakar lebih meningkat, krisis energi meningkat, dan kita tidak ada uang, lalu para purnawirawan merasa awas bohong lagi ya. Itu sebetulnya yang nggak sehat. Ya kita cuma mau kasih semacam sinyal ya tidak usah berjanji itu. Lebih bagus pastikan bahwa saya presiden berterima kasih kepada para purnawirawan karena ikut merawat bangsa supaya tidak terpecah-belah, dan saya ingin agar ada presiden baru yang juga bisa meneruskan ide kesatuan sebagaimana para purnawirawan bersatu. Itu saya kira lebih enak didengar karena ini kan langsung kayak nyogok. Itu buat apa Presiden diform semacam itu, bertindak seperti calo itu atau makelar. Kan dalam tafsirnya begitu. Ini moment yang bagus sekali buat presiden untuk menerangkan keadaan bangsa. Kalau saya simak ini kelihatannya masih “if” Bung Rocky. Artinya, nanti Pak Jokowi bisa ngeles bahwa saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani. Begitu saya ajak itung-itungan ternyata itungannya nggak masuk. Jadi ya batal. Kan gitu. Tapi gini, saya ini kemudian jadi penasaran. Saya kemudian bongkar-bongkar, ternyata saya ketemu bahwa dulu itu sempat lima tahun di awal periode Pak Jokowi itu gaji para pensiunan nggak naik. Dan kemudian, akhirnya naik pertamakalinya, pada bulan Maret 2019. Sebulan kemudian, tanggal 17 April kita melaksanakan Pemilu. Tapi, yang sejak kemarin saya mikir, untuk apa Pak Jokowi berkampanye lagi? Wajar kalau pada tahun 2019 beliau memanfaatkan anggaran untuk mendongkrak elektabilitasnya. Sah-sah saja itu, meskipun secara etika kurang baik tapi secara anggaran nggak ada persoalan. Tapi kalau sekarang apa yang harus dikejar oleh Pak Jokowi? Itu pertanyaan publik begini, ngapain masih kampanye? Ya jawabannya jelas, untuk conditioning, untuk mengondisikan tiga periode. Kan dengan mudah orang bilang enggak, bukan untuk tiga periode. Lalu apa? Kan yang antri juga untuk dapat semacam janji itu adalah guru-guru honorer yang juga kadang tiga bulan belum dibayar gajinya. Jadi kenapa dipilih secara strategis kaum purnawirawan ini, mungkin ada keresahan di kalangan purnawirawan yang kita dengar juga, ada kelompok-kelompok yang berpendapat kok arah bangsa ini enggak bagus ya. Kok Pak Jokowi gagal untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi keadaan ini membuat interpretasi kita jadi berlapis karena ada keresahan maka Pak Jokowi datang dengan janji, atau karena memang Pak Jokowi ingin memelihara komunitas ini untuk meloloskan ide tiga periode, suatu waktu. Karena segala hal yang terus berlangsung sekarang tetap orang akhirnya mengetahui kalau Pak Jokowi itu memang nggak ingin menghentikan ide tiga periode, sekaligus sinyal buat Ibu Mega bahwa saya Presiden Joko Widodo memang saya anggota partai, tetapi bukan petugas partai. Jadi semua sinyalnya begitu karena Ibu Mega mungkin akan berkomentar ngapain masih kampanye. Kan sudah dibilang semua kampanye tunggu perintah saya. Jadi, sekali lagi keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi itu. Yang sementara ini Pak Prabowo sudah diusung sebagai calon presiden dan Pak Jokowi wakil presidennya Prabowo-Jokowi. Lalu orang mulai bikin kalkulasi kalau ada sesuatu terjadi goncangan kecil berarti Pak Jokowi bisa kembali jadi presiden karena wakil presiden bisa diaktifkan kembali. Jadi semua analisis jadi kacau dan orang lupa bahwa yang kita tuntut itu adalah kompetisi dari 0%, bukan yang jual-jual janji semacam ini. Itu kira-kira analisis kita. (ida, sof)
Pilihan Tepat Kapolri: “Selamatkan Institusi!”
Langkah Kapolri mencopot dan memutasi 25 anggota Polri yang diduga terlibat dalam “penanganan” kematian Brigadir Joshua memang sangat tepat. Pilihan ini memang sangat sulit diputuskan Kapolri. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) BANYAK pihak mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani mengambil “resiko” dengan menyelamatkan istitusi Polri terkait penembakan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat, Jum’at (8/7/2022). Dalam narasi versi polisi sejak awal disebutkan, peristiwa itu terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan. Polisi menyebut, senjata yang digunakan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu alias Bharada RE adalah pistol Glock-17, sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui siapa pemegang pistol Glock-17 yang sebenarnya. Ada kesan, polisi enggan menyentuh dan mencari register dari senjata yang biasa dipegang oleh seorang perwira itu. Semoga dengan keputusan Kapolri yang mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1628/VIII/kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, sebanyak 25 anggota Polri dimutasi itu, bisa membuka tabir penembakan Brigadir Joshua ini. Beberapa hari yang lalu Kapolri Jenderal Listyo telah melakukan pemeriksaan 25 personel polisi dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Mereka turut dalam pemeriksaan itu atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP). “Personel polisi ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP,” ujar Listyo Sigit dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam, seperti dikutip PMJ News. Selain menyangkut ketidakprofesionalan saat penanganan TKP, personel polisi yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut juga diduga menghambat jalannya penyidikan. “Beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan dalam hal penanganan TKP,” tegas Listyo Sigit. Ia menuturkan, hal itu sebagai tindakan tegas pada yang turut menghambat proses penyidikan. “Penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. Tidak sampai di situ, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengambil tindakan tegas terhadap 4 polisi yang juga diduga turut menghambat proses penanganan perkara penembakan Brigadir Joshua. Ada empat orang yang kita tempatkan di tempat khusus, selama 30 hari ke depan. Listyo Sigit juga menuturkan bahwa pihaknya akan menindak sesuai keputusan Tim Khusus (Timsus) yang telah dibentuknya itu. “Sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari Timsus. Apakah itu masuk pidana atau masuk etik,” ujar Listyo Sigit. Ke-25 personel polisi yang tidak profesional itu telah menjalani pemeriksaan oleh Irsus Timsus Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. Kapolri juga memerinci para personel itu, yakni 3 personel perwira tinggi (pati), 5 personel berpangkat kombes polisi, 3 personel berpangkat AKBP, 2 personel berpangkat kompol, 7 personel perwira pertama, serta 5 personel bintara dan tamtama. Mereka itu dari kesatuan Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga ada beberapa personel dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Terhadap 25 personel tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Di samping itu, mereka akan diproses secara pidana apabila dari pemeriksaan yang berlangsung terdapat tindak pidananya. Meski begitu, Kapolri meyakini Timsus akan bekerja keras dalam mengungkap insiden tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk membuka kasus itu secara transparan, sehingga penyidikan bisa dipahami dan menginginkan penyidikan betul-betul transparan. “Saya yakin bahwa Timsus akan bekerja keras, kemudian menjelaskan kepada masyarakat sehingga membuat terang peristiwa yang terjadi,” tegasnya. Langkah Tepat! “Tapi, Kapolri sudah semakin tegas. Karena itu ditunggu saja hasil akhirnya nanti. Sebab, taruhannya juga pada institusi Polri dan SPP (Sistem Peradilan Pidana) itu sendiri,” ujar advokat DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan kepada FNN.co.id, Sabtu (13/8/2022). Ketika diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pembunuhan berencana di Bareskrim Polri, Selasa (2/8/2022), Kamaruddin Simanjuntak selaku tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua sempat mempertanyakan kepada penyidik soal handphone dan pakaian yang dikenakan korban. “Kami bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat sudah ketemu atau belum,” kata Kamaruddin di Bareskrim Polri, Selasa malam. “Mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan (hal) itu sudah (dikuasai) penyidik handphone-nya,” ujar Kamaruddin. Menurutnya, ia menggunakan metode aplikasi ternyata semua isi handphone itu sudah dihapus. “Mereka tidak berani menjawab. Sebaiknya saya bersurat ke Kabareskrim dan Dirpiddum,” lanjutnya. Kamaruddin juga mengonfirmasi kepada penyidik perihal keberadaan pakaian yang dikenakan Brigadir Joshua sebelum kejadian insiden yang disebut “baku tembak” itu. Kamaruddin tanya lagi. Kali ini soal pakaian Brigadir Joshua. Apakah bajunya almarhum mulai bajunya, celananya, kaus kakinya sudah dikuasai penyidik atau belum. Lagi-lagi, ia mengklaim, penyidik tak mampu menjawab. “Mereka (penyidik) juga tidak bisa menjawab,” ujar Kamaruddin. Ia mengatakan, di dalam BAP tadi dituangkan, advokat senior ini pertanyakan juga bahwa ponselnya hilang. Kemudian, pakaian terakhir yang dipakai baju juga hilang. Menurut Kamaruddin, perihal baju itu penting diketahui. Sebab, bila insiden yang dialami Brigadir Joshua karena tembakan, otomatis bajunya bolong. “Kenapa tanya soal baju? Kalau ditembak berati bajunya bolong dan berdarah kalau di tembak dari belakang, otaknya, darahnya bercucuran kena ke baju,” ujar dia. Menurutnya, keberadaan baju penting diketahui guna mengungkap penyebab luka yang dialami Brigadir Joshua. “Kemudian, dilukai di pundak kanan tentu bajunya juga rusak karena sampai luka terbuka. Apakah itu karena (kena) golok atau sayatan? Kami belum tahu. Dengan ada bajunya akan ketahuan,” ujar Kamaruddin. Dari baju yang dipakai Joshua saat ditembak itu, dapat diketahui kandungan karbon di baju almarhum sehingga bisa diketahui juga dari jarak berapa meter Joshua tertembak.Jika baju tersebut telah dimusnahkan, maka akan ada tersangka lagi. Yaitu: tersangka penghilangan barang bukti pembunuhan. Dari tersangka tersebut akan ditemukan siapa yang memerintah pemusnahan. Langkah Kapolri mencopot dan memutasi 25 anggota Polri yang diduga terlibat dalam “penanganan” kematian Brigadir Joshua memang sangat tepat. Pilihan ini memang sangat sulit diputuskan Kapolri. Apalagi jika kemudian ditemukan bukti adanya keterlibatan jenderal bintang dua lainnya yang seangkatan dengan Listyo Sigit. Sehingga, dapat membuka tabir “kejahatan” lainnya yang selama ini tertutup. (*)
Kapasitas KA Bandara YIA Dinaikkan Menjadi 120 Persen
Yogyakarta, FNN - Kapasitas penumpang KA Bandara YIA dinaikkan menjadi 120 persen untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan yang hendak melakukan perjalanan dari dan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).\"Kebijakan peningkatan kapasitas penumpang menjadi 120 persen berlaku mulai hari ini,\" kata Direktur Utama PT Railink Aggoro Triwibowo dalam rilis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu.Sebelumnya, KA Bandara YIA hanya mengoperasionalkan 100 persen kapasitas tempat duduk atau sebanyak 240 penumpang tanpa ada penumpang berdiri.Namun, dengan kebijakan tersebut, maka diperbolehkan ada penumpang berdiri dengan kapasitas 20 persen untuk sekali perjalanan.Menurut Anggoro, KA Bandara YIA adalah salah satu moda transportasi dari dan ke bandara yang banyak diminati masyarakat baik pelaku bisnis atau wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke Yogyakarta.\"Kami berharap dengan kenaikan kapasitas menjadi 120 persen tersebut akan ada lebih banyak penumpang yang bisa kami layani dan masyarakat semakin antusias menggunakan transportasi umum,\" katanya.Dengan kapasitas yang dinaikkan, PT Railink, selaku operator, mengimbau pengguna KA Bandara YIA untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mematuhi marka yang sudah disediakan serta memindai PeduliLindungi.KA Bandara YIA tetap dioperasionalkan 20 perjalanan pulang pergi setiap hari dan penumpang bisa mengakses layanan tersebut dari Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Wates, dan Stasiun KA Bandara YIA dengan jadwal keberangkatan paling pagi dari Stasiun Tugu pada pukul 05.00 WIB dan paling akhir 18.00 WIB.Sedangkan, jadwal paling pagi dari KA Bandara YIA 06.11 WIB dengan jadwal terakhir pukul 19.15 WIB.Harga tiket tetap sama yaitu Rp20.000 untuk sekali perjalanan dari Stasiun Tugu ke Stasiun Bandara YIA, sedangkan dari Stasiun Wates ke Stasiun Bandara YIA Rp10.000.Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access atau aplikasi lain dan bisa dilakukan secara langsung di vending machine atau di loket tiket stasiun. (Ida/ANTARA)
Harga Pangan Dunia Turun Setelah Ukraina Ekspor Biji-Bijian Lagi
Roma, FNN - Harga pangan dunia turun drastis pada Juli 2022, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang berbasis di Roma pada Jumat (5/8).Sebuah kesepakatan untuk mengizinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina dan penyesuaian rantai pasokan global membantu meringankan sebagian tekanan harga, kata FAO.Indeks bulanan harga komoditas pangan turun 8,6 persen pada Juli, penurunan satu bulan terbesar sejak 2008, menurut data yang dirilis oleh FAO.Penurunan tersebut mewakili tiga bulan berturut-turut indeks turun, meskipun ini merupakan kali pertama dalam periode tersebut penurunan terjadi secara signifikan.Terlepas dari tren pada Juli, indeks itu masih 5 persen lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun dan 13 persen di atas level setahun lalu. Pada April, indeks FAO itu mencapai level tertingginya akibat kenaikan harga bahan bakar, melambatnya ekspor biji-bijian dari Rusia dan Ukraina di tengah konflik kedua negara, dan masalah rantai pasokan lainnyaSetiap komponen dalam indeks itu tercatat turun pada Juli, sebagian besar oleh penurunan sebesar 11,5 persen untuk harga biji-bijian dan serealia, yang merupakan komponen terbesar dalam indeks tersebut.FAO mengatakan bahwa perkembangan itu sebagian berkaitan dengan sebuah kesepakatan penting untuk membuka blokir pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam utama di Ukraina demi memungkinkan ekspor biji-bijian dari negara itu, yang merupakan salah satu produsen biji-bijian utama dunia.Namun, harga biji-bijian dan serealia masih tercatat hampir 25 persen di atas level 12 bulan yang lalu.Menurut FAO, harga minyak nabati turun 19,2 persen, terendah dalam 10 bulan, dibantu oleh kuota ekspor minyak sawit dari Indonesia yang kuat.Harga produk susu turun 2,5 persen di tengah permintaan global yang lesu, sementara harga daging turun 0,5 persen, penurunan pertama sejak tahun lalu.Indeks Harga Pangan FAO didasarkan pada harga di seluruh dunia untuk 23 kategori komoditas pangan yang meliputi harga untuk 73 produk berbeda dibandingkan dengan tahun dasar (baseline year). (Ida/ANTARA)
Peningkatan Hubungan Rusia-Turki Dibahas Dalam Pertemuan Putin dengan Erdogan
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara saat bertemu di Sochi, Rusia, Jumat (5/8).Putin dan Erdogan berjanji meningkatkan volume perdagangan bilateral secara seimbang serta memenuhi harapan satu sama lain di bidang ekonomi dan energi, menurut pernyataan pers bersama yang dirilis usai pertemuan mereka di kota resor Laut Hitam itu.Menurut pernyataan tersebut, kedua pemimpin berjanji mengambil langkah nyata guna meningkatkan kolaborasi di sejumlah sektor seperti transportasi, perdagangan, pertanian, industri, keuangan, pariwisata, dan konstruksi.Putin dan Erdogan memuji kesepakatan ekspor biji-bijian antara Rusia-Ukraina yang tercapai bulan lalu di Istanbul, Turki.Mereka menegaskan perlunya memastikan implementasi sepenuhnya, termasuk ekspor biji-bijian, pupuk, dan bahan mentah Rusia tanpa halangan. Mereka juga membahas situasi di Suriah dan Libya, menurut pernyataan itu. (Ida/ANTARA)
Untuk Penyalahguna Narkotika, Hukuman Penjara Tidak Menyelesaikan Masalah
Jakarta, FNN - Ahli hukum narkotika Komjen Polisi (Purn) Anang Iskandar mengatakan pemberian hukuman penjara kepada penyalahguna narkotika tidak akan membuat jumlah penyalahguna narkoba menurun tapi malah meningkat.\"Jangan kaget kalau masalah narkotika itu terus naik karena penyalahguna-nya tidak disembuhkan, dia orang sakit tapi tidak disembuhkan malah dipenjara,\" kata Anang dalam webinar bertajuk \"Forum Koordinasi Perlindungan Anak dari Narkoba berbasis Sekolah, yang diikuti di Jakarta, Jumat.Menurutnya penyalahguna narkotika adalah orang yang menderita sakit adiksi akibat ketergantungan narkotika sehingga perlu untuk direhabilitasi.\"Langkah yang diutamakan adalah merehabilitasi, karena mereka adalah penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika, mereka ini harus dilindungi dan diselamatkan agar masa depannya bisa kembali normal,\" katanya.Dia mengatakan Undang-Undang Narkotika bahkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika, baik terbukti atau tidak terbukti bersalah menggunakan narkotika.\"Istilahnya tidak pas ya kan, orang sakit ketergantungan narkotika atau kecanduan tapi dihukum-nya dengan hukuman penjara padahal Undang-Undang Narkotika memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah menggunakan narkotika,\" katanya.Oleh karena itu pihaknya meminta para guru untuk mencegah anak didiknya menggunakan narkotika karena bagi yang sudah ketergantungan narkotika, akan sulit untuk dicegah menggunakan narkotika kembali.Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan definisi dari narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Anang menambahkan pada dasarnya narkotika adalah obat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis, namun memiliki efek samping dapat menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi tanpa petunjuk dokter.\"Jadi halal bila dikonsumsi atas petunjuk dokter, ya memang narkotika itu obat, obat sakit nyeri, obat mengurangi/ menghilangkan rasa sakit, tapi ingat, bisa menimbulkan ketergantungan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
POPULER
