ALL CATEGORY
Sejumlah Catatan LaNyalla untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi jika ingin memperkuat persaingan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Hal itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual di Konsultasi Wilayah II Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sabtu (6/8/2022). Acara dengan tema Akselerasi Peran Pemuda Lokal di Era Networking Society, digelar di Bandar Lampung. “Pertama, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia. Hal ini penting karena SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital,” tuturnya. Menurutnya, yang harus diingat, digital hanyalah alat. Skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya, berdasarkan perencanaan dari manusia. “Sehingga SDM kaum muda harus disiapkan sejak saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi,” katanya. Hal kedua adalah kesiapan infrastruktur. Dijelaskan LaNyalla, saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. “Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ketiga yang harus menjadi perhatian adalah kesiapan regulasi. Sebab, dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. “Hitungan perubahan dalam dunia digital itu bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa,” ujarnya. LaNyalla menambahkan, dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan keseriusan untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, DPD akan terus mendorong pengembangan teknologi dan digital berbasis kaum muda, baik dari sisi ekosistem pendidikan, dunia usaha, hingga infrastruktur fisiknya. LaNyalla juga berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat kesadaran digital kaum muda, sekaligus sebagai instrumen untuk membangun bangsa. \"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya cukup akrab dengan kiprah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Organisasi ini mempunyai rekam jejak yang panjang dalam sejarah perjuangan bangsa,\" ujarnya. LaNyalla berharap para anggota GMKI bisa terus mengaktualisasikan diri, belajar dengan giat, berorganisasi dengan tekun, beribadah dengan rajin, dan mengabdi kepada rakyat tanpa kenal lelah. “Khusus bagi para anggota GMKI yang berada di Wilayah II yang meliputi Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel, saya berharap bisa menjadi agent of change di wilayahnya masing-masing. Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel adalah daerah dengan potensi luar biasa, meliputi sektor pertanian, perkebunan, industri, dan ekonomi kreatif,\" katanya. LaNyalla berharap potensi luar biasa itu tidak dinikmati oleh rakyat, dan hanya digenggam oleh segelintir pemilik modal yang menjalankan praktik oligarki. “Anggota GMKI harus mewarisi semangat perjuangan para pendahulu, seperti Dr Johannes Leimena yang mengkonsolidasikan gerakan pemuda, berjuang melawan penindasan dan penjajahan, hingga kiprah nyatanya membangun republik ini di awal-awal kemerdekaan,\" ujarnya. (mth/*)
Terima Kasih Jenderal, Telah Mengoreksi Diri
Pemberitaan pers yang menggunakan diksi “penahanan” jenderal polisi bintang dua itu beredar di tengah masyarakat. Pers seperti kesusu, mendahului sumber resmi. Semangat pers itu mengekspresikan dambaan seluruh masyakat. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat TIADA kebahagiaan melebihi saat meyakini aparat hukum bersungguh-sungguh mau menegakkan hukum walaupun kejahatan itu terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Memang seperti itulah yang kita rasakan sejak Kamis (4/8) ketika Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meng-update langsung perkembangan pengusutan kasus, “Polisi Tembak Polisi”. Meski tampak terbata-bata, namun Kapolri sudah menunjukkan kerja nyata guna menuntaskan kasus yang menghebohkan itu. Kasus yang bukan hanya mempermalukan korps Bhayangkara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Rakyat yang dengan segala keterbatasan membiayai penyeleggaraan negara melalui setoran pajaknya. Kita sudah semakin diyakinkan ketika ketiga kalinya Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran Polri agar membuka kasus yang menewaskan Brigadir Joshua seterang-terangnya pada 8 Juli 2022 lalu. Seruan Jokowi penting karena itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi dalam menegakkan hukum secara terang-benderang dan berkeadilan. Seruan tersebut adalah perintah langsung dari seorang presiden yang telah meletakkan posisi rakyat di tempatnya yang tepat, yaitu sebagai “atasannya”. “Supaya, tidak ada keraguan lagi di dalam masyarakat,” kata Presiden Jokowi. Wajar jika seluruh rakyat bahagia. Sudah bertahun-tahun mereka itu hanya menjadi penonton dalam dinamika politik bangsa, sering didikte dalam urusan penanganan ekonomi, dan hanya menjadi obyek dalam urusan hukum. Hampir Diperdaya Dalam urusan “Polisi Tembak Polisi” ini pun rakyat hampir saja “diperdaya”. Disuruh mengikuti “skenario cerita” yang disusun oknum di markas polisi. Seperti pada awal peristiwa itu terjadi. Yang sangat tidak masuk akal. Masih sangat lekat dalam ingatan, bahkan sempat ada oknum penegak hukum dan oknum otoritas pers di Tanah Air hendak “bersekongkol” membungkam rakyat melalui saluran media pers. Tidak! Sekali ini tidak! Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak ragu. Juga berhak menguji argumentasi-argumentasi penegak hukum mengenai duduk perkara pembunuhan Joshua di rumah dinas atasannya tersebut. Terlalu mahal biaya pengabdian aparat berpangkat rendah itu jika mati tanpa kejelasan. Kita sudah mengikuti sejak Kamis (4/8), Kapolri sudah menindak 25 anggota Polri, tiga diantaranya perwira tinggi bintang satu dan bintang dua. Semuanya diperiksa dalam perkara dugaan pelanggaran etika dengan berbagai macam perbuatan. Kapolri menjanjikan tidak hanya sebatas pemeriksaan etika. Kapolri menyatakan akan melanjutkan mempidanakan pula jika ditemukan unsur itu. Inilah buktinya. Hari itu posisi Barada E yang menembak Brigadir Joshua dengan alasan membela diri (versi skenario awal) sudah berubah status malah menjadi tersangka. Pada hari yang sama, setelah dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam Polri pada 18 Juli lalu, Irjen Pol Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan keempat di Bareskrim Polri. Dalam artikel “Fakta Baru Horor & Teror Kasus Polisi Tembak Polisi” (21 Juli 2022), saya sudah menuliskan optimisme kasus ini akan terungkap secara terang-benderang. Saya mengutip pernyataan penulis Inggris terkenal Graham Greene (1904-1991). Greene bilang, “Seorang pembunuh dianggap oleh dunia sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi bagi pembunuh itu sendiri hanyalah manusia biasa. Hanya jika si pembunuh adalah orang baik, maka dia bisa dianggap mengerikan.” Saya memposisikan polisi sebagai orang baik. Para pengayom masyarakat, yang sesuai kedudukannya di dalam negara kita. Yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, kedudukan dan posisi Polri mendapat tempat terhormat, langsung di bawah Presiden. Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR RI No. VII/MPR/2000. Artinya, seluruh perilaku polisi dalam pengawasan dan tanggung jawab presiden. Wajah polisi adalah wajah presiden. Saya mengira kengerian yang sama dirasakan Greene itulah yang membuat Kapolri mendapatkan dukungan masyarakat yang luas untuk bertindak tegas. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupan di Indonesia ke depan jika kasus seperti itu tidak diusut tuntas. Tim Khusus Kapolri pun bergerak cepat. Sabtu (6/8) pecah berita: Irjenpol Ferdy Sambo tokoh sentral dalam pusaran peristiwa itu telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Penahanan Sambo memang menimbulkan kontroversi sejak semalam. Banyak yang pesimistis dan mencurigai penahanan itu hanya sebatas sanksi terkait dugaan pelanggaran etika. Tapi tidak sedikit yang berkeyakinan penahanan itu terkait dengan temuan unsur pidana dalam pemeriksaannya. Pemberitaan pers yang menggunakan diksi “penahanan” jenderal polisi bintang dua itu beredar di tengah masyarakat. Pers seperti kesusu, untuk mendahului sumber resmi. Semangat pers itu mengekspresikan dambaan seluruh masyakat. Yang penting, etika atau terkait pidana penahanan itu telah menunjukkan keseriusan pimpinan Polri pada janjinya. Yang penting, polisi menyadari posisinya sepenuhnya sudah dalam “kendali” dan pengawasan rakyat. Bukan sebaliknya, seperti disangkakan selama ini. Yang pada era kemajuan teknologi informasi semua dinding punya mata dan telinga. Kita sadar bahwa kasus ini memang masih akan melalui proses panjang dan melelahkan demi memenuhi kaidah “scientific crime investigation”. Namun, kasus “Polisi Tembak Polisi” sudah terang tanah. Kuncinya, karena itu tadi: orang-orang baik itu “mengakui” kasus “Polisi Tembak Polisi” adalah kejahatan kemanusiaan. Yang menjungkirbalikkan sistem nilai masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Dan, yang kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 sebagai bangsa berdaulat, sepuluh hari lagi akan kita peringati bersama. Merdeka! (*)
Pengacara Bharada E Tiba-Tiba Mengundurkan Diri
Jakarta, FNN - Tim pengacara Bharada Richard Eliezer alias Bharada E secara tiba-tiba memilih mengundurkan diri setelah Bharada E ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Selama ini, tim pengacara teguh menyatakan bahwa insiden di rumah Irjen Ferdy Sambo ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri Bharada E dari Brigadir Yoshua. Demikian analisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (6/8/22) di Jakarta. Dipimpin oleh Andreas Nahot Silitonga, tim kuasa hukum Bharada E menyatakan pengunduran diri di kantor Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Sabtu, 6 Agustus 2022. Sayangnya pengacara yang mengaku hendak melaporkan pengunduran diri ini tidak diterima oleh satu orang pun dari pihak Bareskrim Polri lantaran masuk hari libur. “Tadi tidak ada yang menerima mungkin karena hari libur juga, makanya kami memutuskan untuk menyampaikan via Whatsapp dulu sementara, dan kembali lagi hari Senin untuk menyampaikan surat secara fisik,\" ujarnya. Andreas mengatakan, alasan pengunduran sudah dijelaskan secara gamblang di surat yang dikirim. Namun, dia menolak mengungkapnya kepada publik. “Kami juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini apa sebenarnya alasan untuk mengundurkan diri karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlihat dalam perkara ini dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang diberlakukan Bareskrim Mabes Polri,” jelasnya. Dalam kasus ini, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka atas penembakan ke Brigadir Yoshua. Ia dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. (Lia)
Jangan Lupakan Kejahatan Israel
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISRAEL memang negara kriminal. Tidak henti melakukan kejahatan, penindasan dan pendudukan. Menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Mempersulit muslim beribadah di Masjid Aqsha. Merusak, membunuh dan membantai. Melobi dunia agar lunak. PBB pun lemah dan mudah dikendalikan. Israel menjadi fenomena dunia tentang kisah kekebalan gerombolan penjahat. Terakhir Israel melakukan serangan ke Gaza 6 Agustus kemarin yang menewaskan sekurangnya 10 orang warga dan 75 luka. Di antara yang tewas ada anak anak dan wanita. PM Israel Yair Lapid dan Menhan Benny Gantz beralasan serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman. Dalih yang selalu dibuat Israel untuk membunuh, menyerang dan menduduki. Pada bulan Mei 2022 seorang jurnalis Al Jazeera Shiren Abu Akleh tewas ditembak Israel. Awal tahun 2022 Israel kembali menyerang Palestina. Setahun yang lalu tepatnya Mei 2021 Israel membombardir Gaza dan menewaskan 230 warga Palestina 100 di antaranya wanita dan anak-anak. Terlalu banyak kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. Pembantaian dan penghancuran di Deir Yassin, Kafr Qasim, Safsat, Tantura, Qibya, Dahmasy, Khan Yunis dan lainnya termasuk pembakaran Masjid Aqsha dan pembantaian 3500 orang Palestina di Kamp Sabra dan Shatila. Indonesia tidak boleh tinggal diam dan harus terus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Palestina termasuk yang pertama membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak 6 September 1944 setahun sebelum merdeka, Palestina telah mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al Husaini menyebarkan kemerdekaan Indonesia itu ke seluruh dunia. Syekh Husaini bergerak menyatukan dukungan negara Timur Tengah untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Mesir, Lebanon, Palestina dan negara Timur Tengah lainnya mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia. Syekh Husaini menyiarkan ucapan selamat berbahasa Arab dari Berlin saat ia berada di Jerman. Alangkah zalimnya pemerintah dan bangsa Indonesia, jika ternyata kini kita mencoba bermain mata dengan zionis Israel sang penjajah. Membuka Museum Holocaust pro Israel di Minahasa adalah bukti atas kezaliman itu. Pemerintah tidak memiliki rasa terimakasih pada bangsa Palestina yang hingga kini masih tertindas dan terjajah. Untuk mengembalikan martabat bangsa dan rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya Museum Holocaust segera ditutup. Dukung serius perjuangan bangsa Palestina. Berteriak lah keras demi kemerdekaan Palestina. Israel hingga kini masih membabi buta menunjukkan arogansinya. Genosida adalah missinya. Indonesia harus membangun Museum Perjuangan Palestina di negeri ini untuk mengikat tali persahabatan yang lebih erat. Museum yang berisi koleksi kontribusi kedua negara dalam mendukung kemerdekaan. Koleksi kontribusi dunia pula bagi kemerdekaan bangsa Palestina. Sejarah mesti terekam baik. Dan yang paling penting adalah tampilan atau koleksi bukti kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina, baik pembunuhan dan pembantaian maupun pengusiran dan pendudukan. Sejarah kekejian zionis atas hak hidup warga dan bangsa Palestina. Museum adalah pembelajaran berkelanjutan mengenai runtuh dan tumbuhnya peradaban. Tutup Museum Holocaust Yahudi dan dirikan \"Museum Perjuangan Palestina\". Jangan lupakan kejahatan Israel!
Bersama Cucu, Presiden Berjalan Santai di Lokasi CFD
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan santai bersama cucunya, Jan Ethes Srinarendra, di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD), Minggu.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden Jokowi dan keluarga mulai berjalan kaki di area CFD.Suasana di area tersebut ramai oleh masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga atau sekadar jalan santai.Di sepanjang jalan, tak sedikit masyarakat yang menyapa Presiden dan Jan Ethes.Pada kesempatan tersebut Jan Ethes sempat membeli balon, kemudian membagikannya kepada sejumlah pengunjung yang membawa anak kecil.\"Terima kasih Mas Ethes,\" ujar seorang warga yang diberi balon.Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga meminta untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara, maupun dengan Jan Ethes.\"Pak Jokowi, boleh foto?\" ujar masyarakat yang kemudian dijawab dengan lambaian tangan memanggil oleh Presiden.Setelah berjalan sejauh kurang lebih 2 kilometer, Presiden dan keluarga meninggalkan lokasi CFD sekitar pukul 08.25 WIB.Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta yang juga ayah dari Jan Ethes, Gibran Rakabuming Raka. (Sof/ANTARA)
MER-C Indonesia Mengutuk Serangan Israel di Jalur Gaza
Jakarta, FNN - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia mengutuk serangan yang baru-baru ini dilakukan Israel di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan pemerintah Palestina.\"MER-C Indonesia mengutuk serangan terbaru Israel ke Jalur Gaza. Hal ini karena bisa berdampak luas dan menyebabkan banyak korban sipil yang akan berjatuhan,” demikian keterangan tertulis MER-C Indonesia yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pihaknya juga meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang guna mencegah eskalasi kian meluas.“Kepada pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan dunia Internasional kami harapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan tekanan dan desakan kepada Israel untuk menghentikan serangan,” katanya.Sebelumnya, lanjut MER-C, tentara Israel telah kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di Jalur Gaza pada Jumat (5/8). Kementerian Kesehatan Palestina sendiri menyebut serangan itu telah mengakibatkan kematian 10 orang warga sipil, yang termasuk seorang anak berusia 5 tahun dan wanita berusia 23 tahun.“Jika eskalasi terus meningkat dan jumlah korban terus bertambah, MER-C sebagai organisasi medis yang berpengalaman bekerja di Palestina akan mempertimbangkan pengiriman relawan medisnya ke Jalur Gaza,” demikian MER-C.MER-C menambahkan bahwa RS Indonesia, sebagai rumah sakit terbesar di Gaza bagian Utara juga siaga untuk memberikan pertolongan medis bagi mereka yang menjadi korban dalam serangan tersebut. (Sof/ANTARA)
Revitalisasi Terminal Tipe A Tingkir Salatiga Menjadi Pusat Kegiatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membangun atau merevitalisasi Terminal Tipe A Tingkir di Salatiga, Jawa Tengah dengan konsep mixed use sehingga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan UMKM.“Kalau nanti mau cari kuliner favorit Salatiga ada di terminal ini. Kemudian nanti juga ada ruang pertemuan. Jadi semua kegiatan masyarakat bisa difasilitasi di Terminal Tingkir,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Tingkir, Minggu.Menhub menjelaskan, kehadiran terminal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, khususnya kepada para UMKM di daerah Salatiga dan sekitarnya.“Kita bangun terminal ini agar konektivitas berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal dengan fasilitas yang ada,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Puji Astuti menyambut baik dibangunnya Terminal Tingkir yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya.Menurutnya, lokasi terminal ini sangat strategis karena berada di tengah kota.“Kami akan mengupayakan agar kegiatan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di sini. Kemudian, segala produk UMKM yang menjadi unggulan juga akan dipusatkan di sini. Ini akan menjadi pusatnya oleh-oleh khas Salatiga,” tuturnya.Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan Terminal Tipe A yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.Selanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan.Melalui revitalisasi ini, terminal bus tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, melainkan juga memiliki fungsi lain (mixed use) misalnya seperti kegiatan perkantoran (working space), hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.Terminal Tipe A Tingkir ini terletak di Ruas Jalan Raya Kota Salatiga – Solo (Jl. Soekarno – Hatta Tingkir Tengah Salatiga) dengan luas kurang lebih 10.329 m dan luas bangunan kurang lebih 1.700 m.Pembangunan Terminal Tingkir sudah dimulai sejak Februari 2022 dengan target pengerjaan sekitar 240 hari atau diperkirakan akan selesai pada Oktober 2022.Hingga saat ini progres pembangunan fisik sudah mencapai 50,91 persen.Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi ini antara lain bangunan terminal, fasilitas terminal, kantor terminal, foodcourt (kios / agen (90 kios), area parkir, kedatangan dan pemberangkatan bus AKAP dan AKDP, ruang tunggu penumpang, area parkir kendaraan pribadi, ruang genset, pos jaga, gate entrance, mushola, dan meubelair, pekerjaan infrastruktur dan landscape pengaspalan jalan lingkungan, kansteen dan penghijauan, lampu PJU (penerangan jalan).Saat ini terminal Tipe A Tingkir melayani jalur trayek bus AKAP dengan 9 (Sembilan) rute yaitu Salatiga – Denpasar, Salatiga – Surabaya, Salatiga – Bandung, Salatiga – Tangerang, Salatiga – Bogor, Salatiga – Jakarta, Salatiga – Palembang, Salatiga – Lampung, dan Salatiga – Bengkulu.Kemudian, melayani trayek bus AKDP dengan 4 (empat) rute yaitu Solo - Salatiga - Semarang, Salatiga – Solo – Purwokerto, Solo – Salatiga – Wonosobo, Salatiga – Semarang. Serta melayani 5 (lima) trayek ANGKUDES yaitu Salatiga – Ambarawa, Salatiga – Ampel, Salatiga – Ungaran, Salatiga – Simo dan Salatiga – Karanggede.Turut hadir mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiatno, Direktur Prasarana Transportasi dan Jalan Popik, Kepala BPTD Wilayah X Jateng-DIY Eko Agus Susanto, Kepala Terminal Tipe A Tingkir Tubagus Kresno. (Sof/ANTARA)
Konsensus Nasional untuk Melawan Virus Radikalisme dan Terorisme
Jakarta, FNN - Tantangan menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme dari tahun ke tahun kian meningkat seiring kemajuan teknologi informasi digital dan meluasnya pengguna media sosial.Hal itu digunakan oleh kelompok terorisme untuk kepentingan mereka, misalnya menyebarkan jebakan paham radikal dibungkus bahasa agama, termasuk menggaet anggota baru melalui baiat secara daring.Lihat saja, perbedaan antara pola penyebaran radikalisme dan terorisme antara Al Qaeda (didirikan jutawan Arab Saudi, Osama bin Laden, awal 1980-an) dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah, dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Mosul, Irak, pada 2014).Perkembangan Al Qaeda cenderung konvensional dengan pola rekrut melalui tatap muka dan perkembangan terbatas. Berbeda dengan ISIS, polanya begitu masif dan cepat menyasar ke berbagai negara, semua jenis kelamin dan usia --khususnya generasi milenial dan generasi Z-- pasalnya gerakan ini lahir bersamaan kemajuan teknologi informasi digital dan luasnya pengguna media sosial. Sering kita baca atau lihat berita tentang seorang remaja dari suatu negara yang susah-payah pergi ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mereka mengenal organisasi teroris itu melalui media sosial di internet.Kemajuan teknologi informasi digital dan media sosial menjadi \"ladang subur\" untuk kelompok teroris dalam menyebarkan \"virus\" Intoleransi, radikalisme dan terorisme. Para aktor intelektual ini paham bahwa intoleransi dan radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme.Para anggota ISIS yang tidak mau disebut teroris namun \"mujahidin\" --memanipulasi istilah keagamaan oleh penganut paham radikal dengan bingkai agama-- tersebar dari berbagai negara baik dari negara-negara Asia dan Eropa, Amerika, bahkan dari Indonesia yang umumnya berusia produktif.Dua contoh kasus belakangan ini menjadi indikasi kaum milenial dan generasi Z (Gen Z) kini memang jadi sasaran.Milenial atau generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yakni mereka yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. Sedangkan generasi yang lahir setelah generasi Y (milenial) adalah mereka yang lahir pada 1995 sampai dengan 2010. Kadang Gen Z disebut juga sebagai i-Generation atau generasi internet atau generasi net.Ledakan bom di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28 Maret 2021) dilakukan Lukman dan Dewi pasangan suami istri kelahiran 1995 atau tergolong Gen Z.Kemudian kasus yang menghentakkan, tentang indikasi seorang wanita Gen Z --kelahiran 1995-- bernama Zakiah Aini, diperkirakan terpapar virus melalui dunia maya dan menjadi seorang lone wolf memilih jalan \"jihadis\" dengan menyerang Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Rabu petang (30 Maret 2021).Mereka ternyata berbeda aliran terorisme, yakni Lukman dan Dewi berafiliasi pada Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berkiblat ke Jalo di Filipina Selatan, sementara lone wolf Zakiah Aini diduga bagian dari jaringan ISIS.Kian meluas tantangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Jakarta, 2 Agustus 2022 dalam amanatnya sebelum digelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Dianalogikan sebagai virus, dia --dalam acara itu mengenakan baju daerah dari Palembang-- menjelaskan ideologi yang mengusung kekerasan dan anti kemanusiaan itu menyebar sangat cepat.Menghadapi berbagai tantangan itu, maka BNPT terus melakukan berbagai upaya, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain organisasi keagamaan, tokoh agama dan perguruan tinggi.Perang melawan virus tersebut tidak mungkin hanya oleh BNPT atau Detasemen Khusus 88 Antiteror namun menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga berkolaborasi adalah langkah strategis.Kali ini, BNPT kembali berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.Melalui kerja sama itu, maka selain Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, juga digelar rapat koordinasi nasional antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang di bawah koordinasi BNPT dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di bawah koordinasi Kemendagri dari 34 provinsi.Kegiatan itu juga menghadirkan pejabat Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari 34 provinsi.Dalam acara itu digelar pula Dialog Kebangsaan melibatkan sejumlah pembicara antara lain Pastur Antonius, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Marthinus Hukom, dan Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi R Ahmad Nurwakhid.Perkokoh konsensus nasionalKesiapsiagaan Nasional adalah amanah UU Nomor 5/2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.Kesiapsiagaan nasional sebagai salah satu strategi pencegahan terorisme dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme.Kesiapsiagaan nasional juga sebagai bentuk kewaspadaan dari kian meningkatkan potensi ancaman radikalisme dan terorisme, terutama bagi kawula muda.Pertanyaannya mengapa generasi milenial dan Gen Z jadi sasaran teroris untuk menggaet jadi kelompoknya ?Amar menyebut ada dua faktor, pertama karena usia mereka --khusus Gen Z-- yang masih labil atau dalam proses pencarian jati diri sehingga mudah terpapar virus.Faktor kedua, karena derasnya pengaruh global di era kemajuan teknologi digital serta meluasnya pengguna media sosial seperti kondisi sekarang.Diperkirakan dari total penduduk Indonesia 270 juta jiwa itu ada 202 juta jiwa pengguna internet dan 80 persen adalah memiliki akun berbagai media sosial. Dari pengguna media sosial, 60 persen adalah kawula muda atau generasi milenial dan Gen Z.Menghadapi tsunami informasi dari media sosial maka harus dilawan dengan penguatan literasi, dan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam memperkokoh ketahanan nasional, terdiri berbagai aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Inteloransi, radikalisme, dan terorisme adalah ancaman nyata yang merupakan transnasional ideologi, kejahatan yang anti dengan konstitusi negara dan ideologi negara Pancasila.Indonesia hakikatnya punya identitas diri namun tantangan terus menghadang sebagai konsekuensi dalam pergaulan global yang sarat dengan berbagai kepentingan internasional, nasional dan domestik.Sistem nilai bangsa Indonesia ini terbukti tangguh namun kadang dilupakan. Dari Sabang hingga Marauke terdapat lebih dari 1.300 suku, 600 bahasa ibu, ada agama yang disahkan dan aliran semua adalah kekayaan yang dirumuskan dalam Pancasila.Tapi derasnya pengaruh globalisasi maka sebagian anak bangsa terpengaruh dan berpaling dari ideologi luhur bangsa, yakni Pancasila yang antikekerasan.Menurut dia, jika penanganan virus Covid-19 berhasil dengan berbagai vaksin maka menangkal virus intoleransi, radikalisme dan terorisme juga perlu vaksin, yakni dengan memperkuat konsensus nasional pada empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.Ubah paradigmaSementara itu Hukom menjelaskan ada beberapa poin penting terkait perubahan paradigma dalam penanganan teroris dan eks narapidana terorisme.Langkah itu antara lain mengusulkan agar para eks narapidana terorisme diundang hadir saat perayaan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus 2022. Ini terkait upaya memperlakukan para eks narapisana terorisme secara lebih manusiawi dan memperkuat rasa nasionalis mereka.Upaya lain dalam mengubah paradigma itu, yakni kewenangan Detasemen Khusus 88 dalam proses penangkapan dan penahanan bukan untuk memenjarakan badan tapi mengubah cara pandang atau keyakinan mereka, ini jadi dasar dibentuk program \"Pesantren 200 Hari\".Sesuai UU Nomor 5/2018, Detasemen Khusus 88 Antiteror diamanatkan untuk penangkapan dan penahan selama 14 hari dan bisa ditambah tujuh hari serta proses penyidikan 200 hari. Terkait upaya mengubah pola pikir itu maka lahir program \"Pesantren 200 hari\" untuk penguatan moderasi beragama.Berbagai kegiatan dalam program \"Pesantren 200 Hari\", disebut Hukom, sebagai internalisasi nilai-nilai baru untuk menghapus doktrin kekerasan yang sebelumnya mereka dapatkan sebagai anggota teroris.Aparat Detasemen Khusus 88 di daerah juga diperintahkan memperlakukan eks narapidana khusus dan keluarganya secara baik. Misalnya, diperintahkan aparat Detasemen Khusus 88 di daerah harus menyambut eks narapidana terorisme saat keluar dari penjara dengan suatu pesta. Kegiatan itu harus melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat, tujuannya agar mereka bisa diterima kembali dan tidak eksklusif.Berdasarkan pengalaman Detasemen Khusus 88 Antiteror, hampir semua pelaku teroris dalam interaksi sosial berlaku eksklusif.Sedangkan pendekatan kesejahteraan, mereka juga mencari pekerjaan dan menyantuni keluarganya, khususnya bagi eks narapidana terorisme dari lapisan tak mampu.Tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror ini kadang dicibir dan diprotes sejumlah kalangan, padahal tujuannya selain untuk kemanusiaan juga sebagai sarana kontak agar petugas tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi sangat penting dalam menjaga mereka agar tidak terpapar lagi.Upaya mengubah paradigma oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror --khususnya memandang anggota teroris sebenarnya korban dari jebakan paham anti kemanusiaan-- cukup berhasil dalam menyembuhkan para eks narapidana terorisme dan keluarganya baik dari virus radikalisme maupun dari trauma psikis akibat hukuman sosial.Salah satu contoh, berhasil menjadikan seorang anak teroris bisa diterima di lingkungannya yang sebelumnya selalu murung, dikucilkan dan tak mau bergaul.Ia menyebut itu adalah anak dari Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto (saat itu sebagai menteri koordinator bidang Polhukkam) di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10 Oktober 2019).Adapun Nurwakhid mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain --apalagi Irak, Afganistan dan Suriah-- maka hakikatnya Indonesia cukup berhasil menjaga kestabilan keamanan dari ancaman radikalisme dan terorisme.\"Kata kunci\" sehingga Indonesia berhasil melawan virus itu, yakni terus menjalin kolaborasi, memperkokoh konsensus nasional dan mengubah paradigma dalam penanganan para tahanan dan eks narapidana terorisme.Perubahan paradigma telah menumbuhkan asa baru bagi eks narapidana terorisme bahwa mereka bisa kembali diterima sebagai anak bangsa meski sebelumnya sempat tersesat dengan paham anti kemanusiaan.Strategi lainnya, kata dia, adalah terus membangun dan menyebarkan kontra narasi bahkan kontra simbol-simbol di ruang digital untuk melawan radikalisme.Hal itu tergambar dari keindahan musik angklung dengan melibatkan semua peserta rapat koordinasi nasional yang mendapat pelatihan singkat oleh seorang pemandu untuk memainkan alat musik dari Jawa Barat itu saat pembukaan acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Inilah gambaran utuh Indonesia bak sebuah simponi yang meski berbeda-beda tangga nada pada setiap alat angklung --simbol keanekaragaman budaya, suku dan agama-- namun bisa melahirkan keindahan alunan suara jika musik dimainkan bersama-sama (berkolaborasi) dan harmoni dalam memperkokoh konsensus nasional. (Sof/ANTARA)
Fientje de Venick Tewas di Depan Rumah Snouck Hurgronje
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Prostitusi di Jakarta baru ada pada abad 18 setelah bukit Tambora diruntuhkan. Itu behaviour pendatang. Lokasi yang mereka pakai di bekas reruntuhan bukit Tambora. Penduduk menyebut tempat itu Rébo (bukan Rabu) artinya ramai. Wanita Tuna Susila (WTS) disebut cabo. Ini bahasa Latin America yang artinya perempuan. Mucikari disebut ba\'tau, sedangkan sakit kelamin disebut péhong. Keduanya saya tak tahu bahasa apa. Masih di lokasi bekas bukit Tambora ada tempat first class namanya Macao Po. Di sini beroperasi WTS yang didatangkan dari Macao. Bisnis prostitusi di luar kepentingan dan urusan native. Menjelang akhir abad 19 muncul produk baru dunia hitam, namanya Soehian. Soehian adalah rumah hiburan yang dimeriahkan gambang kromong. Yang ke sini baik perempuan maupun laki bukan native atau pun muslim. Perempuan Soehian disebut lonté. Juga perempuan gendak atau bini piara. Tapi umumnya jobong, atau wanita nakal. Dalam penelitian saya, saya belum pernah dengar ada jago Betawi yang jadi backing soehian atau pun tempat nge-top, perjudian. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, di Palmera ada satu soehian. Sayang sekali tempat dengan toponim bersejarah: Palmyra, ibukota Assyria, dikotori soehian. Pada suatu pagi di tahun 1911 di Jalan Kebon Siri orang pada kumpul di sekitar rumah Snouck Hurgronye di dekat jembatan Serong. Di kali sodetan ditemukan jenasah perempuan Belanda yang masih muda. Perempuan itu tampaknya dibunuh. Polisi Belanda bertindak. Ditangkap seorang terduga. Ini kasus tak ada urusannya dengan Hurgronje penasehat Belanda urusan bumi putera, hanya saja terduga pernah melancong ke rumah Hurgronye. Pelaku orang Belanda langganan soehian. Ia kenal korban: Fientje de Venick, yang tinggal di Kwitang, di soehian Palmera. Fientje memang kembang di soehian itu. Tapi de Venick tak tertarik dengan Belanda itu. Fientje dibunuh. Kasus terbunuhnya de Venick membuat Belanda tutup semua soehian. Mungkin ada advis dari Snouck Hurgronje. (RSaidi)
Ketegangan Politik Akan Naik
Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUSRA Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, konon, diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) segera dihelat di 34 provinsi, dalam rentang waktu mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023. Sikap sinis sebagian netizen langsung muncul semua itu gagasan Presiden bersama Oligarki. Musra Indonesia, dipastikan atas restu, bahkan dugaan kuat, ide juga datang dari Presiden, sekalipun kepada publik dibungkus bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh relawan Jokowi. Beberapa hari lalu Presiden telah mengundang beberapa perwakilan dari relawannya ke Istana. Dikemudian hari langsung muncul ada rencana Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra Indonesia). Lengkap dengan susunan Panitia Dewan Pakar dan Ketua Pelaksana. Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang telah digagas sejumlah kelompok relawan Presiden Jokowi merilis daftar nama tokoh-tokoh yang terlibat sebagai panitia gelaran tersebut. Salinan daftar kepanitiaan tersebut telah tersebar luas di media sosial. Ketua Pelaksana Musra Panel Barus, Kamis (4/8). Salinan itu menyebutkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Penanggung Jawab Musra. Kemudian, tokoh buruh Andi Gani Nena Wea ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia membawahi 16 anggota dewan pengarah, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara. Selain itu, ada Bendahara Umum Projo Panel Barus yang menjadi Ketua Pelaksana Musra. Ia memiliki delapan orang wakil. Musra juga melibatkan 14 tokoh dari kalangan militer dan akademik yang menjadi dewan pakar. Salah satunya adalah mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soedarmo. Hebat betul relawan Jokowi bisa menyusun Gelaran Musra Indonesia dengan melibatkan pejabat setingkat menteri dan mantan pejabat tinggi negara. Tampaknya mereka juga sudah mencoba menerobos masuk ke Perguruan Tinggi. Tiba-tiba menyeruak informasi melalui medsos, sejumlah akademisi menolak undangan dari Relawan Jokowi untuk menjadi Dewan Pakar Musra Indonesia. Pertama datang dari Rektor Universitas Indonesia (UI) Arie Kuncoro. Arie beralasan dirinya sibuk memimpin UI. Kemudian, peneliti komunikasi politik yang juga mantan Guru Besar UI Effendi Gazali menyampaikan hal serupa. Penolakan juga datang dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Arif dengan tegas menolak undangan itu. “Yang pasti rektor harus menjaga independensi dan tidak boleh berpolitik praktis,” ucap Arif melalui pesan singkat, Jumat (5/8). Musra untuk menjaring aspirasi rakyat di 34 provinsi. Salah satu agenda salam musyawarah itu adalah menjaring usulan nama Calon Presiden. Kalau itu tujuannya kenapa Presiden tidak mengundang Koalisi Parpolnya (kalau masih utuh dan kompak) sebagai bentuk yang sah mewakili rakyat dan didukung dengan aturan tentang Presidential Threshold (PT) 20 % yang secara konstitusional akan menentukan Calon Presiden. Sebagian rakyat spontan memunculkan memorinya rangkaian kejadian sebelumnya yang masih hidup sampai saat ini munculnya isu perpanjangan jabatan dan rekayasa jabatan Presiden 3 periode. Sekalipun Presiden juga berkali kali menolaknya. Gempuran kepada MK sangat keras dan masif, yang tetap menolak Gugatan PT Nol (O)%. Setiap ada agenda apakah Kongres, Munas, Musyawarah Nasional atau apapun namanya semua agendanya lazim sudah dipersiapkan sebelumnya, forum tidak lebih hanya sebagai legalisasi. Musra Rakyat Indonesia itu (tidak salah) hanya tidak lazim dilakukan oleh Presiden Jokowi sekalipun terselubung inisiasi oleh relawan dan menafikan keberadaan Parpol yang justru telah memiliki legalitas konstitusional untuk menentukan Capres. Presiden terbaca akan tetap memaksakan keinginannya untuk tetap berkuasa. Dugaan kuat ada kegelisahan Oligargi yang sedang galau dan resah setelah rentetan gagasan perpanjangan dan/atau penambahan jabatan Presiden 3 periode, otomatis harus ada amandemen UUD 1945, dan rezim yang tetap mem-back up PT tetap 20 % mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari rakyat dan bahkan datang dari beberapa pimpinan parpol. Anomali politik sangat sering dilakukan oleh Presiden, apa yang dikatakan bisa ditebak akan ada kejadian sebaliknya. Dugaan kuat Presiden dalam tekanan oligarki. Seharusnya dengan jabatan yang tinggal beberapa bulan ini, Presiden mengambil langkah bagaimana menurunkan harga-harga kebutuhan rakyat dan menghadapi krisis ekonomi yang sudah didepan mata. Beban hutang negara yang sangat besar dengan resiko kesulitan membayar hutang akan beresiko ke semua aspek kehidupan ekonomi, eksistensi dan harga diri bangsa dan negara sedang dipertaruhkan. Keadaan negara bisa berubah dengan cepat, mengarah pada stabilitas dan keutuhan negara. Wajah demokrasi yang mengarah ke pola otoriter, korupsi dan kerusakan moral aparatur negara yang semakin tak terkendali. Semua membutuhkan konsentrasi di ahir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan. Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Alangkah bijaknya Presiden berjiwa negarawan dan berpikir mandiri mengikuti proses konstitusi yang sudah baku menjaga diri dan sekuat tenaga dan pikiran menghilangkan stigma masyarakat bahwa Presiden telah menjadi boneka oligarki dan hanya larut pada kepentingan kelangsungan kuasa dan kekuasan oligarki di negara ini yang mulai goyah dan telah menjadi musuh bersama rakyat. (*)
POPULER
