ALL CATEGORY
Panglima TNI Siap Bantu dan Awasi Autopsi Ulang Brigadir Yosua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap ntuk membantu dan mengawasi objektifitas autopsi ulang terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sebelumnya, pihak kuasa hukum keluarga, Kamaruddin Simanjuntak meminta autopsi ulang Brigadir Yosua dengan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit tiga matra TNI. “Pihaknya akan mengawasi secara langsung objektivitas proses tersebut, baik dari pemilihan rumah sakit maupun tim dokter yang akan dilibatkan untuk membantu. Dia menegaskan akan memastikan proses tersebut tidak diintervensi oleh siapa pun,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu. Andika menyebut rumah sakit yang bakal dilibatkan dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua bakal dipastikan. Tim dokter yang ditunjuk pun bakal dipilih berdasarkan senioritas agar hasilnya maksimal. Sejak awal pihak keluarga menolak hasil autopsi yang pertama. Sebab, keluarga menilai kematian Brigadir Yosua penuh kejanggalan. Kesediaan TNI untuk membantu autopsi Brigadir Yosua sebelumnya juga telah disampaikan oleh TNI AL hingga TNI AU. Pihaknya merespons permintaan keluarga Brigadir Yosua. Ketiga matra hanya menunggu izin dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (23/7/22) di Jakarta, menilai autopsi ini akan membuat terang bagaimana proses kematian Brigadir Yosua ini dan kapan dia meninggal dunianya. (Lia)
Angkasa Pura II Tersingkir dari Halim oleh Oligarki Lewat Modus Yayasan
Oleh Djony Edward, Jurnalis Senior FNN Ada kabar kurang sedap di bandara Halim Perdanakusuma. PT Angkasa Pura II, BUMN bidang pengelolaan bandara udara, yang mengelola bandara Halim Perdanakusuma sejak 1920, mulai 20 Juli 2022, pengelolaan bandara seluas 21 hektare itu sudah diserahterimakan ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak perusahaan Lion Group. Kabar ini sungguh kurang menggembirakan, oleh karena bandara Halim yang sedang menjalani renovasi senilai Rp6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ke depan akan dikelola oleh swasta, yakni ATS. BUMN Angkasa Pura yang telah mengelola bandara itu selama 38 tahun itu harus gigit jari. Bagaimana mungkin aset negara yang selama ini dikelola BUMN, artinya kas masuk kantung negara lagi, kini harus dikelola oleh swasta? Artinya aliran dana pindah ke swasta, ada apa dengan Halim? Apa latar belakangnya, tetiba swasta yang ‘mengangkangi’ bandara bersejarah itu? Selanjutnya Angkasa Pura II sebagai pihak yang selama ini melaksanakan pengelolaan operasional bandara Halim Perdanakusuma, akan keluar dari kawasan bandara Halim Perdanakusuma. Kesepakatan tersebut juga sudah melalui proses beberapa kali rapat, antara pihak AP II, TNI AU dan PT ATS, terakhir pada rapat 20 Juli 2022. Setelah berita pengelolaan bandara Halim Perdanakusuma ini ramai di media, para pihak terkait pun gelagepan memberi konfirmasi. Yang pertama memberi konfirmasi adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Ia mengatakan pengalihan pengelolaan bandara Halim itu berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) Nomor 527/PK/Pdt/2015, TNI AU memiliki kewajiban menyerahkan lahan seluas 21 Ha dan apa saja yang berdiri di atasnya ke ATS. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menimpali. Ia menyatakan alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma kepada pihak swasta harus memerlukan izin dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Karena lahan 21 hektare di Halim itu adalah barang milik negara (BMN), sehingga peralihan pengelolaan harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. Tentu saja fenomena yang selangkah lagi merugikan BUMN, sekaligus merugikan negara itu, atas persetujuan para pihak. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyangkan ‘penyingkiran’ BUMN profesional sekelas Angkasa Pura II oleh perusahaan swasta PT ATS sungguh sangat disayangkan. Seolah Kementerian Keuangan dan TNI AU lebih merestui pihak swasta menguasai bandara sendiri, seolah membenarkan oligarki menguasai aset negara. “Penyerahan Bandara Halim ke Lion Grup bukti nyata kerja Oligarki. Setelah direnovasi dg habiskan uang Negara APBN sktr Rp 6 trilyun - langsung diserahkan ke swasta. Kurang enak apalagi?” demikian cuitan Said Didu lewat akun Twitternya @msaid_didu pada Sabtu (23/7). Said Didu pun merinci, kontrak pengelolaan asset negara seperti Bandara Halim melalui alur-alurnya sebagai berikut. Pertama, proses di pengguna Asset (TNI-AU). Kedua, usulan pengguna asset (TNI/TNI-AU) ke Kementerian Keuangan. Ketiga, persetujuan penggunaan oleh Kemenkeu. “Jadi berpindahnya pengelolaan Bandara Halim dari BUMN AP II ke Lion Grup silakan tanya ke lembaga tersebut,” lanjutnya. Said Didu mengisahkan bagaimana Angkasa Pura II tersingkir dari bandara Halim Perdanakusuma sehingga kini jatuh ke tangan swasta milik Rusdi Kirana tersebut. Dia menjelaskan banda Halim adalah aset TNI AU yang awalnya dikelola Angkasa Pura II, tapi penguasa Halim bekerjasama dengan yayasan dan yayasan tersebut membuat kontrak dengan ATS. Hingga akhirnya Angkasa Pura sebagai BUMN yang seharusnya mendapat kue bisnis dari negara, malah disingkirkan. “Ceritanya \"panjang dan berliku\", ringkasnya : Bandara Halim adlh asset TNI yg awalnya dikelola oleh API II, tapi penguasa halim \"kerjasamakan\" dg Yayasan dan Yayasan tsb buat kontrak dg swasta akhirnya AP II \"tersingkir\". Hal seperti ini yg bisa jelaskan adlh Kemenkeu dan TNI,” demikian cuitan Said Didu lainnya. Penguasaan pengelolaan aset negara saja bisa dikadali dengan modus yayasan, bagaimana dengan nasib aset-aset negara lainnya nanti? Yayasan seperti apa? Pihak Lion Group sempat membantah bahwa ATS sudah tidak lagi menjadi bagian dari Lion Group. ATS, menurut Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro, tidak lagi menjadi bagian dari Lion Air Group sejak Desember 2020. Menurut Danang, atas fakta tersebut maka Lion Air sama sekali tidak terkait dengan status kepengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma. ATS merupakan anak perusahan dari PT Whitesky Airport Asia milik Whitesky Group. Perusahaan tersebut bergerak di bidang operator maskapai penerbangan tidak berjadwal berbasis helikopter di Indonesia. Lepas dari bantahan yang ada, penjelasan yang diberikan, fakta menunjukkan keberpihakan Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan TNI AU justru diberikan kepada swasta. Seperti ada gerakan melemahkan BUMN, melemahkan NKRI, bahkan melemahkan kekuatan negara lewat praktik-praktik seperti ini. Semoga ada kekuatan besar, tangan kuat yang meluruskan kembali cara kita mengelola negara agar sebesar-besarnya manfaat untuk NKRI, untuk BUMN dan untuk bangsa ini.
Tragis! Bocah Tasik Depresi Hingga Meninggal Usai Dibully
Jakarta, FNN - Tragis! Kasus perundungan yang menimpa anak SD Tasikmalaya hingga depresi dan meninggal dunia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hersubeno Arief dan Agi Betha wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Jumat (22/7/22) di Jakarta, juga menyoroti kasus tragis ini. Bocah berinisial F ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD SMC Tasikmalaya. Mulanya, bocah berusia 11 tahun ini dipaksa oleh teman-temannya untuk menyetubuhi kucing. Karena terlalu sering di bully, F pun menuruti perkataan temannya. Mirisnya, saat F menyetubuhi kucing itu direkam dan videonya disebarluaskan oleh teman-temannya. Video rekaman korban menyetubuhi kucing itu dilakukan pada akhir bulan Juni lalu. Hal ini membuat korban mengalami depresi berat, bahkan kedua orang tua korban juga sama-sama mengalami penurunan kondisi psikis. Ibu korban, Ti (39) mengatakan anaknya sakit keras seminggu sebelum meninggal. Anaknya mengeluh sakit tenggorokan yang membuatnya enggan makan dan minum. Korban lebih banyak melamun dan murung. “Seorang dewasa saja yang cukup matang seandainya mengalami bully seperti ini pasti akan hancur hidupnya, apalagi seorang anak kecil yang kemudian merasa tidak mau kemana-mana, tidak mau makan, tubuhnya melemah, dan kemudian meninggal dunia,” ungkap Agi Menurutnya, seorang dewasa saja seandainya mendapat bantuan dokter maupun psikiater belum tentu bisa selamat, dengan rasa malu itu tubuh itu menolak segala sesuatu. “Ini kan pelakunya anak-anak juga, polisi harus hati-hati menangani kasus ini,” tutup Hersubeno (Lia)
Ferdy Sambo Minta Perlindungan LPSK, Keluarga Yosua ke TNI
Jakarta, FNN - Hingga saat ini insiden kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih menjadi tanda tanya pihak keluarga. Dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Jumat (22/7/22) di Jakarta, wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha membahas terkait Kadiv Propam Nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo yang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Merespons upaya tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak menyatakan niatannya juga untuk meminta perlindungan kepada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kamaruddin mengatakan dirinya heran dengan kabar Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo beserta istrinya meminta perlindungan kepada LPSK. Menurut Kamaruddin, ini adalah hal yang sangat menjanggal, seorang jenderal polisi bintang dua meminta perlindungan kepada LPSK. Sebab, LPSK dilindungi oleh Polri. Hal inilah yang membuat Kamaruddin merasa heran. Ia pun menjelaskan secara kelembagaan, LPSK merupakan institusi yang berada di bawah Polri. Agi Betha juga menilai bagaimana mungkin seorang Jenderal pejabat tinggi yang kemudian minta perlindungan kepada kepolisian, bukankah selama ini ia menjadi saksipun dalam kasus ini sudah mendapat perlindungan dari kepolisian, kenapa sekarang minta perlindungan LPSK , ini unik sekali ya, dia hanya dinonaktifkan, tetapi hak-haknya sampat saat ini masih tetap ada seperti ajudannya. Atas dasar itulah, Kamaruddin kemudian berniat meminta perlindungan kepada TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Menurut dia, upaya tersebut semata-mata dilakukannya hanya untuk mengungkap yang sebenarnya terkait kejadian tewasnya Brigadir Yosua. (Lia)
Perhatikan Apa atau Siapa yang Berkata
Maka, ungkapan yang konon dari Ali bin Abi Thalib yang tampak objektif dan benar, “Perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan” mengalami degradasi legitimasi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta SALAH satu ungkapan yang akhir-akhir ini mengemuka di media sosial dari kalangan aktivis kritis, “Indonesia tidak sedang baik-baik saja.” Di sisi lain muncul kontra narasi membantah pernyataan tersebut. Sebagian, kalau bukan seluruhnya, berasal dari para pendukung penguasa, atau sekurang-kurangnya sebagian dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemegang kekuasaan di negeri ini. Kedua, pernyataan yang bertolak belakang tersebut tak ayal menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat awam, “Sebenarnya Indonesia sedang bagaimana?” Pertanyaan tersebut wajar juga muncul bila seseorang memperhatikan sepintas lalu perkembangan situasi dan kondisi mutakhir di negeri ini. Harga kebutuhan-kebutuan pokok naik, tarif dasar listrik juga akan naik, minyak goreng langka, polisi menembak polisi, Habib Rizieq Syihab (HRS) bebas bersyarat, pandemi meningkat lagi, dan lain-lain. Salah seorang aktivis mengungkapkan pemikiran sekaligus kegelisahannya demikian. “Dugaan Cara Instrumen Mukidi Mengalihkan issu.” “Ketika tekanan Politik terhadap MUKIDI menguat (akibat kenaikan harga komoditas misalnya), maka instrumen ini bekerja diatur oleh dirigennya kira-kira begini; Muncul si Nganu yang memainkan Jurus Covid, instansi X memainkan Jurus Teroris, Lembaga Y memainkan Jurus bahaya PKI, dan Kelompok anti Khilafah memainkan Jurus bahaya Khilafah. Yang unik itu kelompok yang ingin perubahan ada sebagian yang ikut menari di gendang tsb. Makanya perubahan gak muncul-muncul. Kira-kira benarkah analisis warung kopi ini, Prof Chirzin?” Saya pun menanggapinya dengan menyajikan data. Pertama, Tribun Banten mengunggah berita bertajuk, “Lagi, Mahfud MD Ingatkan Bahaya Radikalisme di Indonesia: Sudah Menyusup ke Berbagai Sektor!” (Tribunnews/Irwan Rismawan 2022/07/19 19:28). Saya respons, “Mahfud MD Radikal!!!” Kedua, Kompas.com mengunggah laporan, Menteri Bahlil: IKN Harga Mati, Harus Jalan Terus. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah harga mati dan harus terus berjalan. Ia pun menegaskan sudah banyak negara yang menyampaikan minat untuk berinvestasi di proyek IKN Nusantara. Pernyataannya ini sekaligus menepis pihak yang menyebut proyek IKN sepi investor. “Saya ingin mengatakan bahwa investasi yang akan masuk ke IKN, negara-negaranya itu sudah ada. Tapi kami kan tidak mungkin ngomong setiap hari terus negara ini, negara ini (mau investasi),” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Kamis (21/07/2022). “Sudah kayak omong kosong, gitu. Sudah, percaya. Investasi di IKN sudah ada, contoh UEA, Korea, Taiwan, China, banyak,” katanya lagi. (Kompas.com -21/07/2022, 00:06 WIB) Salah seorang pakar ekonomi senior pun komentar, “harga mati” itu nekat, nggak mau dengar aspirasi Rakyat, ya pemerintahan diktatuur.” Saya pun menanggapinya, “Membangun Ibu Kota Negara dengan Utang dari Luar Negeri, marwahnya di mana???” Yang lain pun menimpali, “Investasi asing Pak. Dikira membangun Ibu Kota tuh proyek real estate biasa.” Ketiga, unggahan teman demikian. Ketua KPK = Polisi; Ka BIN = Polisi; Mendagri = Polisi; Ka BNPT = Polisi; Dir Pindad = Polisi; Ka Pramuka = Polisi; Ketum PSSI = Polisi. Kesimpulan kecil saya: Semua Polisi! Kembali ke judul catatan, salah seorang petinggi negeri ini pernah berkata, “Stop impor beras, stop impor gandum, stop impor garam...”, “Ini bukan negeri peraturan...”, “Saya kangen didemo Mahasiswa.” Faktanya bertolak belakang dengan katanya. Maka, ungkapan yang konon dari Ali bin Abi Thalib yang tampak objektif dan benar, “Perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan” mengalami degradasi legitimasi. Bahkan salah seorang Guru Besar tafsir Al-Quran senior, ketika berpesan kepada doktor baru bimbingannya mengingatkan, “Kita tidak cukup mengandalkan validitas sesuatu pada apa yang diucapkan, tetapi juga harus memperhatikan siapa yang mengucapkannya.” Kisahnya, pada suatu hari Umar bin Khathab marah besar, dan hampir menghajar seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang berujar di depannya, “Saya suka shalat tanpa wudhu; saya suka fitnah; dan saya punya apa yang Allah swt tidak punya.” Ali bin Abi Thalib pun menenangkan Umar, dan membenarkan kata-katanya, karena dia adalah salah seorang sahabat Nabi saw yang terpercaya. Ali pun memintanya bertabayun tentang maksud ucapan yang telah memerahkan telinga Umar. “Aku bershalawat atas Nabi Muhammad tanpa wudhu; harta dan anak adalah fitnah; aku punya istri dan anak, sedangkan Allah swt tidak punya...” (*)
Ampunan dan Rahmat Allah yang Tak Terhingga
Oleh: Imam Syamsi Ali, Presiden Yayasan Nusantara & Direktur Jamaica Muslim Center NIKMAT dan berkah Allah kepada kita tidak terbatas dan tidak terhitung hingga sebagian besar umat manusia tidak bersyukur kepada Allah. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Qur\'an: “dan beberapa dari hamba-Ku bersyukur”. Di atas segala nikmat Allah adalah rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada hamba-hamba-Nya. Dia adalah Rahman-Rahim (Maha Penyayang dan Penyayang). Salah satu manifestasi rahmat-Nya adalah pengampunan-Nya yang tak terhingga atas dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-hamba-Nya. Pengampunan Allah (magfirah) dari hamba-hamba-Nya mungkin merupakan bentuk kasih sayang-Nya yang paling dibutuhkan. Faktanya adalah bahwa tidak ada yang kebal dari dosa dan kesalahan. Dikenal dengan: “Al-insan mahallul khato’ wan-nisyaan”.(Kelemahan manusia adalah betapa mudahnya kita lupa dan betapa mudahnya kita jatuh ke dalam kesalahan). Dalam Islam, baik dalam Al-Qur\'an dan hadits, kami menemukan banyak informasi yang menjamin pengampunan Allah bagi mereka yang mencarinya. Padahal, Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk memohon ampunan-Nya. Hal ini tentunya bukan hanya untuk satu-satunya tujuan pengampunan tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan cara untuk menunjukkan kerendahan hati seseorang kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu ayat, dan banyak lainnya yang serupa, memerintahkan umat Islam: “Hai manusia, mintalah taubat kepada Allah dengan taubat yang benar (taubah nasuhah)”. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hai manusia, mintalah taubat kepada Allah. Sesungguhnya aku memohon taubat kepada-Nya 70 kali sehari”. Dalam riwayat lain dia berkata: “100 ratus kali sehari” (hadits). Apalagi Allah telah memberikan jaminan-Nya untuk mengampuni segala dosa hamba-Nya: “Katakanlah wahai Muhammad: Wahai hamba-hambaku yang tercinta jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa”. Dalam banyak hadits Nabi juga menjamin ampunan Allah. Salah satu hadits misalnya mengatakan: “Sesungguhnya Allah mengulurkan tangan-Nya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan mengulurkan tangan-Nya di siang hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di malam hari”. Nabi juga bersabda: “Sesungguhnya Allah terbuka untuk mengampuni hamba-hamba-Nya sebelum matahari terbit dari barat”. Lebih lanjut dia berkata: “Sesungguhnya Allah mengampuni seorang hamba sebelum nafas terakhir melewati tenggorokannya (maa lam yugargir)”. Yang ingin saya garis bawahi secara khusus saat ini adalah perbedaan antara cara kita memaafkan dan cara Allah mengampuni. Tentu jenisnya tidak sama dan tidak mirip. Sifat (karakteristik) dan amal (tindakan) Allah adalah unik dan mutlak sifatnya. Tapi sebagai cara untuk mudah memahami dan mengambil hikmah (pelajaran) saya ingin membandingkan antara cara Allah mengampuni dan cara kita memaafkan. Ini adalah perbandingan langit dan bumi. Seseorang atau orang-orang dapat memaafkan. Dan ada ekspresi yang berbeda dalam cara mereka menangani pengampunan. Orang Amerika misalnya mengatakan: “kami memaafkan tapi kami tidak melupakan”. Sementara orang Afrika Selatan mengatakan: “kami memaafkan dan melupakan”. Dan ya sering kali kita bisa dan mungkin memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Namun kenyataannya dalam hati kita berkata: “Aku memaafkanmu tapi aku tidak akan melupakannya”. Atau bahkan pikiran kita berkata: “Aku memaafkanmu tapi aku tidak ingin melihat wajahmu lagi”. Kami memaafkan tapi kami tidak bisa memungkiri sisa amarah dan dendam yang ada di hati. Atau setidaknya kita memaafkan tetapi kita tidak ingin tahu dan peduli lagi dengan orang atau orang yang bersalah kepada kita. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengampuni. Dalam beberapa ayat Al-Qur\'an, Allah menghubungkan pertobatan yang baik dari hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya yang tak terbatas: “Innallaha Tawwabun Rahiim” (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Dalam banyak ayat lain Allah menghubungkan magfirah (pengampunan)-Nya dengan kasih sayang Mutlak-Nya: “innahu Huwal ghafuur ar-Rahim” (Sesungguhnya Dia adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang). Hubungan pengampunan dan belas kasih yang tak terbatas ini adalah perbedaan inti antara cara kita memaafkan dan cara mengampuni yang Mahakuasa. Bagi Allah sambil mengampuni mereka yang melakukan kesalahan, Dia juga menjamin cinta dan perhatian-Nya yang berkelanjutan bagi mereka. Dengan kata lain, Allah dalam pengampunan-Nya dicirikan oleh dua landasan unik yang tidak dimiliki manusia: Pertama, Allah mengampuni bukan hanya karena para pendosa itu memohon pengampunan-Nya, tetapi yang terpenting karena Allah mengasihi mereka. Itulah alasan mengapa Allah menyebut orang-orang berdosa “ibadiya” (hamba-hambaku yang tercinta). Kedua, Allah tidak berhenti dengan pengampunan. Tetapi karena Dia mencintai orang-orang yang mencari pengampunan, Allah juga menjamin mereka perawatan khusus. Bahkan justru karena kasih-Nya kepada hamba-hamba-Nya, Dia memiliki belas kasihan dan pengampunan yang tak terbatas bagi kita. Dan itulah perbedaan mutlak antara kita memaafkan orang lain dan Allah, Maha Pengampun dan Penyayang, mengampuni hamba-hamba-Nya. Jadi, apakah Anda berani tidak berterima kasih kepada-Nya? Kereta Bawah Tanah NYC, 22 Juli 2022. (*)
Otak Beton - Merusak Negara
Negara dalam bahaya, karena kepemimpinan yang mencla-mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka, dan kemampuannya yang hanya menggunakan pikiran beton. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Merah Putih adalah hasil pemikiran mahasiswa tanpa membedakan tingkat (semester) dan jurusan, hanya bersepakat idenya harus memenuhi standar keilmuan dengan literatur yang dipertanggungjawabkan. Jauh dari kesan formal dan protokoler dan sementara menutup hadirnya para pakar, kecuali dalam kondisi terpaksa. Semata untuk menjaga kebebasan berpikir diantara mereka. Saat mereka berkumpul salah seorang mahasiswa semester 2 dari Perguruan Tinggi Swasta, membuka awal diskusinya dengan mengatakan bahwa: Tidak ada bangsa yang hebat yang tidak terlahir dari seorang pemikir-pemikir yang hebat. Spontan tema tersebut disepakati, dengan santai gayung bersambut. Bangsa Indonesia dilahirkan oleh sebuah pemikir-pemikir hebat yang berbeda pandangan, bagaimana pergulatan pemikiran pada saat itu sangat beragam antara Nasional, Islamis, dan Sosialis, bagaimana kita disuguhkan oleh pergulatan Pemikiran yang dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Soekarno, Moh. Hatta, Mohammad Yamin, M. Natsir, Tan Malaka, dan beserta tokoh lainnya. Dialog di atas saat saat Indonesia dalam kondisi yang sangat rumit untuk menentukan arah negara ke masa depan. Pergulatan pemikiran para tokoh bangsa ahirnya menemukan format terbaik untuk menjaga dan menentukan arah tujuan dan perjalanan bangsa ini ke depan. Ruang pergulatan pemikiran yang seharusnya mendapatkan tempat dan kebebasan sebagai keniscayaan sebuah negara akan menapaki sejarah kejayaannya, tiba tiba tertutup oleh oknum pengendali dan pengelola negara dengan munculnya otak beton, otomatis negara dalam kondisi stagnasi dan munculnya banyak masalah yang justru akan membawa negara ke arah kehancurannya. Pondasi kehebatan bangsa ambruk oleh hadirnya pemikiran beton yang sekarang selalu digencarkan oleh Rezim saat ini. Rezim saat ini tidak mengelompokkan negara atas pemikiran komprehensif sesuai tujuan negara dan dukungan para pemikir hebat. Akibat hadirnya otak beton, berpikir serba pragmatis kekinian dengan hanya mengandalkan hutang, dan melahirkan manusia transaksional dalam kehidupan yang makin liberal otomatis menarik masuknya kekuatan lain dengan mudah menguasai negara saat ini dengan hadirnya Oligarki, bebas berbuat apa saja dengan kekuatan finansialnya. Dibangun dengan semangat dan modal hutang, berakibat terhadap sektor pembangunan yang semestinya fokus menunjang kesejahteraan rakyat semua berantakan. Pemimpin kita saat ini otaknya mengecil atau memang kecil “ocil”, otak kecil. Bagaikan “Ocil” konteks hewan besar yang berotak kecil adalah Dinosaurus, tepatnya Dinosaurus Stegosaurus. Berbadan besar dengan bobot 7 ton, tinggi 4 meter, panjang 9 meter namun otaknya hanya sebesar bola golf. Maka Stegosaurus yang hanya menggunakan otot ini menjadi bengis asal nabrak nabrak, dan berjalan tanpa arah. Problem bangsa kita bukan kemunduran dalam segi ekonomi tapi dalam segi berpikir karena masalah ekonomi pasti akan teratasi jika bangsa ini sudah berpikir secara gemilang. Kondisi saat makin sulit ketika semua pemikiran cemerlang bahkan Perguruan Tinggi ditutup dalam kontribusi pemikiran untuk pembangunan selain harus nurut dengan pola dan keinginan penguasa yang dikendalikan Oligarki. Salah satu upaya kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara harus bertindak dan bergerak untuk mengembalikan porsi kebebasan para pemikir bangsa mengembalikan kiblat bangsa yang sudah melenceng sangat jauh, harus dikembalikan adalah menciptakan dan berinvestasi agar terlahir kembali ruang kebebasan bagi para pemikir-pemikir anak bangsa yang hebat. Kita melihat hari ini literasi bangsa kita sangat jauh dari negara-negara lain yang sangat menghargai lahirnya para pemikir cerdas dan gemilang. Rezim ini hanya menghargai para otak beton sebagai pekerja jalan tol, dan jenis infrastruktur dan lainnya. Pikiran pendek dan sesat itu karena memang karena kapasitasnya pemimpin negara ini sangat minim dari kecerdasan dan pengalaman mengelola yang jauh dari standar minimalis. Negara dalam bahaya, karena kepemimpinan yang mencla-mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka, dan kemampuannya yang hanya menggunakan pikiran beton. Keadaan makin parah akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah), kata seorang mahasiswa menutup diskusi dengan nada sinis. (*)
Lonjakan Sebaran Bahasa Betawi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Seorang pegiat budaya Betawi di Bekasi me-WA: \"Faktor pertumbuhan pemukiman dan perluasan kawasan industri menjadikan persebaran orang Betawi dan bahasa Betawi hingga memasuki daerah sekitar Karawang barat, Purwakarta, Cikeas, Cileungsi, Kab. Bogor bahkan hingga wilayah Cibinong. Kesimpulan ini didapat dari hasil komunikasi dengan penduduk setempat yang menggunakan bahasa Betawi lebih intens daripada bahasa lain\". Bahasa Betawi terbentuk dari bahasa native cave live lanjut river basin community, sejak lebih dari 9000 tahun lalu (Bernard Grunn, 1984). Tatah, jalan, ngegojot mati, bahasa era ini. Persinggungan pertama dengan peradaban luar: 3000 tahun lalu dengan Maya, lanjut garis Melanesia, Carribea, dan Inca. Lalu peradaban Egypt abad IV SM, kemudian Afro yang berbahasa Swahili mulai II M. Bahasa Arab masuk bersamaan dengan Islam abad VII M. Mereka datang dari Oman dan Iraq. Sejak VIII/IX M zona econ Sunda Kalapa mulai ramai. Pebisnis itu datang dari Asia Minor terutama orang Samarkand yang bahasanya mengandung banyak resapan kosa kata Armenia. Medio XIII M masuk migran Indochina yang berbahasa Melayu dan menyebut diri orang Melayu. Abad XIV M masuk Melayu Malaya dan Sumatera. Di kedua tempat itu sudah terbentuk power system dan zona-zona ekonomi. Begitu proses pembentukan bahasa Melayu Betawi, atau bahasa Betawi. Pengaruh China? Mereka baru masuk sebagai migran abad XVII M (data kependudukan Belanda). Pada saat China datang identitas kultural dan bahasa Betawi sudah terbentuk. Bahkan tahun 1610 Ki Alang selesai menulis karya tebal Hikayat Tumenggung al Wazir. Orang-orang China tak keburu menyumbang bahasa dan peradaban di négeri Betawi. Petutur bahasa Betawi makin meluas di provinsi-provinsi sekitarnya. Pemukiman baru orang Jakarta pindahan dan daerah sudah berdiri sejak Orde Baru di provinsi sekitar Jakarta. Itu berlangsung terus hingga sekarang. Para pemukim-pemukim baru itu menggunakan Betawi sebagai bahasa gaul. (RSaidi)
Politik Hukum Bola Pimpong
Kasus Joshua sudah menjadi sorotan masyarakat, tragedi KM 50 hingga kini masih menyisakan rasa sedih, marah dan kejahatan pembunuhan kejam oleh rezim yang tidak akan bisa dihapus/dilupakan oleh waktu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ORANG nomor satu di Indonesia Presiden Joko Widodo dua kali melontarkan peringatan kepada Mabes Polri. Jokowi menegaskan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat harus dibuka seterang-terangnya. Jokowi juga memerintahkan agar jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan harus dibuka kepada publik. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan. Usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Jokowi. Penegasan tersebut memberi kesan psikologis selama ini ada kasus kematian yang oleh kepolisian tidak dituntaskan. Adalah kasus/tragedi berdarah KM 50, berlanjut sidang pengadilan dagelan yang menyisakan kasusnya tetap gelap gulita. Peristiwa berdarah KM 50 harusnya diusut tuntas dengan terang benderang. Anomali proses hukum tersebut terus membayangi pikiran Presiden Jokowi selama ini maka minimal sekedar mengurangi beban pikiran itu langsung intervensi kasus Brigadir Joshua agar di buka apa adanya. Toh tidak ada kaitannya dengan urusan dan terkait politik dengan kekuasaan. Kasus Joshua sudah menjadi sorotan masyarakat, tragedi KM 50 hingga kini masih menyisakan rasa sedih, marah dan kejahatan pembunuhan kejam oleh rezim yang tidak akan bisa dihapus/dilupakan oleh waktu. Kasus Brigadir Joshua dan Ferdy Sambo akan dituntaskan dengan transparan atau tidak itu urusan internal kepolisian. Tidak akan bisa menutupi atau dijadikan tukar-guling untuk menutupi kekejaman tragedi KM 50 dan tragedi (menurut Arief Budiman, Ketua KPU saat itu) total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia. Politik bola pompong itu tak lebih sekedar mainan belaka. Presiden akan mencopot Kapolri atau tidak, rakyat khususnya umat Islam hanya ingin mencopot Presiden kalau tragedi KM 50 tetap gelap gulita. (*)
Indonesia Menerima Keketuaan Komite ASEAN di Madrid
Jakarta, FNN - Indonesia menerima keketuaan Komite Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Madrid, Spanyol, untuk semester kedua 2022.Keketuaan ASEAN Committee Madrid (ACM) itu diserahterimakan kepada Duta Besar RI di Madrid Muhammad Najib dari Dubes Vietnam Hoang Xuan, dalam acara yang berlangsung selama pertemuan para dubes ASEAN di Wisma Duta Indonesia pada Kamis (21/7), menurut keterangan KBRI Madrid. “Pada keketuaan Indonesia di ACM, Indonesia merencanakan kegiatan yang aktif guna meningkatkan profil ASEAN di Spanyol, terutama untuk mendukung sinergi antara keketuaan Indonesia ada ASEAN dengan Presidensi Spanyol pada Uni Eropa tahun 2023 mendatang,” kata KBRI. Menurut keterangan itu, KBRI Madrid memiliki sejumlah prioritas dalam kepemimpinannya di ACM, salah satunya adalah mengupayakan kunjungan kehormatan para duta besar ACM ke Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares.Kunjungan itu dianggap penting guna menindaklanjuti pertemuan Menlu Albares dengan Menlu RI Retno Marsudi di Bali pada 8 Juli.Kunjungan tersebut diharapkan dapat berlangsung sebelum KTT G20 di Bali pada November.Prioritas kedua, kata KBRI Madrid, yakni adalah untuk mewujudkan kerja sama konkret antara ACM dan Casa Asia, lembaga yang mendorong hubungan Spanyol dengan negara-negara Asia.“Kerja sama dengan Casa Asia dipandang potensial mengingat komitmen Spanyol dan Uni Eropa secara umum untuk memperluas engagement di kawasan Indo-Pasifik,” kata KBRI.ASEAN memiliki 10 anggota, yakni Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. (Sof/ANTARA)
POPULER
