POLITIK
Desak Anies Menggusur Gemoy, Narasi dan Substansi Mengalahkan Sensasi
Jakarta, FNN - Peta persaingan memperebutkan pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z makin sengit. Pelaksanaan Debat Capres I oleh KPU pada (12/12), program kampanye Desak Anies, dan mulai masuknya Anies ke platform Tiktok tampaknya mulai mengubah peta persaingan ini, terutama berkaitan dengan berubahnya peta dukungan di kalangan pemilih muda. Mesin pemantau percakapan di media sosial Drone Emprit mengonfirmasi program Desak Anies mulai menggusur branding gemoy Prabowo. Padahal, selama ini dengan kampanye yang masif dan gelontoran anggaran yang sangat besar, branding gemoy yang hanya berisi joget-joget itu berhasil melambungkan nama Prabowo di media sosial. Namun, dengan munculnya program Desak Anies yang kuat dalam narasi dan substansi, perlahan tapi pasti berhasil menyalip branding gemoy yang hanya mengandalkan sensasi. Program Desak Anies ini tampaknya telah menjadi semacam game changer yang mengubah peta permainan di kalangan pemilih muda. Perlu diketahui bahwa pemilih muda terdiri dari generasi milenial dan generasi Z yang saat ini merupakan pemilih dengan angka terbesar, yaitu di atas 50%. Ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga siapa yang mampu menguasai peta mereka maka berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024. Dr. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, dua hari lalu (29/12) membuat sebuah cuitan yang menunjukkan program Anies telah menjadi game changer. Begini cuitan Ismail Fahmi yang kami kutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Minggu (31/12): “Malam-malam begini iseng lihat perbandingan tren pemberitaan dan percakapan tentang gemoy dan Desak Anis di berita online dan Twitter/X. Hasilnya menarik, dalam seminggu terakhir tren pemberitaan di online news terkait gemoy mulai turun drastic. Ini mulai tanggal 15 Desember 2023, setelah debat pertama calon presiden. Di sisi lain, pemberitaan terkait Anies mulai naik mengalahkan gemoy, mulai 22 Desember dan puncaknya 26 Desember, jauh meninggalkan gemoy.” Cuitan tersebut kemudian diikuti dengan tautan grafik.(ida)
Sikap Bawaslu yang Tidak Berani Menegur Pelanggaran Prabowo- Gibran Merupakan Kemaksiatan Politik Terusan
Jakarta, FNN - Sikap Bawaslu yang tidak berani menegur berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo – Gibran, juga sikap pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menggunakan alasan tidak tahu karena sedang tidur, membuat Rocky menilai bahwa ini satu tiket terusan atau kemaksiatan terusan sejak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi. “Jadi, tidak ada gunanya lagi, kecuali ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Rocky juga mengatakan bahwa yang potensial melakukan gerakan tersebut hanya PDIP. Tetapi, dalam beberapa hal PDIP juga melakukan hal sejenis. Kalau hanya netizen yang ngomong, itu hanya sebatas norma, tapi tidak memberi efek jera. Sedangkan jika PDIP yang ngomong, terlebih bersama koalisi AMIN, dengan membuat konferensi pers berupa ancaman riil untuk berpikir ulang meneruskan Pemilu jika pelanggaran yang dilakukan tetap dibiarkan. “Jadi ini bukan soal petak umpet soal administrasi pelanggaran, tapi ini soal desain. Dan itu yang musti kita pahami,” tegas Rocky. Menurut Rocky, sesuatu yang didesain maka akan dicarikan pembenarannya. Sebagai contoh, pembenaran yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi, yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena sedang tidur, dan sebagainya. (ida)
Duh Gusti, Bawaslu Mandul Menghadapi Berbagai Pelanggaran Prabowo - Gibran
Jakarta | FNN – Saat ini sedang viral di media sosial mengenai peristiwa yang terjadi di Posko Pemenangan Prabowo – Gibran di Yogyakarta, di mana di depan Posko tersebut terparkir mobil Kementerian Pertahanan. Netizen menyorotinya sebagai salah satu bukti bahwa sulit bagi ASN untuk netral dalam Pemilu kali ini. “Ya, mungkin orang akan bilang Prabowo tidak netral, lalu Prabowo bilang, bagaimana saya netral, saya tidak diminta mundur kok oleh Presiden Jokowi,” ujar Rocky Gerung menanggapi berita viral resebut dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Rocky menduga mungkin Prabowo di Posko sambil rapat soal pertahanan karena tidak mungkin Prabowo membagi waktunya untuk kegiatan negara sambil ragu apakah elektabilitasnya di Jawa Tengah masih tinggi atau tidak. Jadi, menurut Rocky, tim Prabowo menganggap sebagai hal biasa saja karena semua orang bisa melakukan hal yang sama. “Yang luar biasa adalah Bawaslu tidak bisa menegur. Yang bisa menegur netizen,” tegas Rocky. Dalam kasus lain di DKI Jakarta, juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang membagi-bagi susu kotak di car free day. Saat itu, Bawaslu pusat mengambil keputusan bahwa itu bukan pelanggaran, tetapi Bawaslu Jakarta Pusat mengatakann bahwa itu pelanggaran Perda. Karena memang di car free day Jakarta tidak boleh ada kegiatan politik. Yang lucu, pejabat Gubernur DKI, Heru Budi, ketika ditanya mengenai hal itu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena saat itu dia sedang tidur. Semula mereka menyatakan akan memanggil Gibran, tapi sampai ini masalahnya ditunda dulu sampai Januari dengan alas an ada temuan baru yang harus diklarifikasi. Sepertinya Bawaslu memang tidak berani menegur atau sedang tidur juga. (ida)
Capres Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Mingkem Bae
Jakarta, FNN - Aturan yang membolehkan Menteri yang maju dalam Pilpres tidak harus mundur, ternyata jelas tujuannya. Presiden hendak memfasilitasi kandidatnya agar bisa menggunakan fasilitas negara seenaknya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tubenya Ahad (31/12). Rocky Gerung mengatakan bahwa mestinya secara etis Menteri yang maju dalam Pilpres mundur saja. Demikian juga mengenai penggunaan peralatan-peralatan negara atau kapasitas negara yang sengaja diizinkan secara permisif oleh Presiden Jokowi. Menurut Rocky, Jokowi tahu bahwa itu hanya mungkin digunakan untuk kepentingan mengevaluasi kalau tidak berguna untuk menopang Gibran. “Kita anggap bahwa ini kesempatan untuk minta Bawaslu yang memutuskan,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Pemilu adalah kewenangan KPU dan Bawaslu sehingga yang bisa mengeluarkan keputusan itu adalah kewenangan Bawaslu. Oleh karena itu, harusnya Bawaslu mengatakan bahwa pihaknya akan melarang Presiden untuk mengizinkan kandidatnya menggunakan fasilitas negara. Itu akan dilakukan kalau Bawaslu mempunyai kapasitas etis. Masalahnya, apakah Bawaslu berani menegur Presiden? (abd)
Ma'ruf Amin Usulkan Pejabat Nyapres Mundur, Rocky Gerung: Omongan Gak Ada Guna
Jakarta, FNN - Ada komentar menarik dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin ketika diwawancarai Kompas TV Jumat (29/12) lalu. Ma\'ruf mengatakan bahwa pemerintah berpeluang melakukan evaluasi terhadap aturan soal cuti bagi Menteri yang maju sebagai capres atau cawapres. Saat ini aturan mengenai hal tersebut tidak mengharuskan Menteri mundur ketika sedang maju sebagai capres atau cawapres. Cukup mereka boleh kampanye ketika hari libur atau kalau kampanye di hari kerja, cukup mengajukan cuti saja. “Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf. Ma\'ruf Amin juga mengatakan bahwa ke depan mestinya jika ada menteri yang menjadi capres atau cawapres mundur saja karena bisa menganggu kinerja pemerintahan dan dikhawatirkan ada pemanfaatan sumber daya atau fasilitas di Kementerian yang mereka pimpin. Menanggapi ocehan Ma\'ruf, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan keheranannya. “Nah, itu konyolnya Pak Ma\'ruf Amin, ke depannya, ke depan kapan lagi, sudah tidak ada ke depan. Sudah mulai proses-proses kecurangan pemanfaatan fasilitas lembaga,” ujar Rocky dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Tetapi, lanjut Rocky, kelihatannya Ma\'ruf Amin harus punya kalimat yang wajib dia ucapkan, meski hal itu menjadi sesuatu yang tidak akan ada efeknya. Karena, begitu Jokowi mengatakan tidak usah mundur, justru Jokowi menginginkan pejabat-pejabat itu memanfaatkan fasilitas negara untuk mendukung aktivitas sosialisasi Gibran. “Kan Prabowo justru diminta untuk pakai pesawat negara saja. Kan, itu konsekuensi dari mengatakan tidak perlu mundur. Jadi, buat apa itu diucapkan oleh Ma\'ruf Amin. Jadi kita sekadar mendengar Ma\'ruf Amin masih ada, karena dia mesti berkomentar. Tetapi, komentarnya itu sama sekali tidak ada gunanya, usefulness,” ujar Rocky. Namun demikian, ada atau tidak ada aturan, mestinya pejabat yang maju sebagai capres atau cawapres secara etis harus mundur.(ida)
Unas dan Pemkab Anambas Kembangkan Ekowisata Penguatan Komunitas Adat Maritim
Jakarta | FNN - Universitas Nasional (Unas) bersama Pemerintah Kabupaten Kepualaun Anambas, Provinsi Kepulauan Riau memperkuat pengembangan ekowisata berbasis penguatan komunitas adat maritim (Pekat Maritim). Kegiatan ini mendapat dukungan dari dana padanan kepada perguruan tinggi dan industri yang berkolaborasi dalam pengembangan inovasi melalui rencana kerja Kedaireka (Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka) Kemenristekdikti (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) tahun 2023. Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unas Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si sebagai ketua tim kedaireka Unas mengusung gagasan dan implementasi sebuah model penguatan komunitas adat maritim. Khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan sosial budaya dan ekononomi di Kabupaten Kepualaun Anambas. “Model Pekat Maritim ini merupakan terobosan gagasan dari Unas dan Pemkab Anambas untuk memastikan pengembangan pariwisata harus bersifat integral, holistik dan memenuhi prinsip-prinsip berbasis masyarakat, beridentitas, berkelanjutan, bertanggung jawab dan terpadu,” kata Dekan FISIP Unas Erna Ernawati di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, melalui gagasan Model Pekat Maritim ini berusaha membangun kesadaran dan penguatan masyarakat local, sehingga pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata maritim harus terintegrasi dengan masyarakat lokal dengan seluruh nilai dan praktik budayanya sehingga pengembangan wisata tidak meninggalkan masyarakatnya. Dikemukakan, kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini berisi serangkaian kegiatan, dimulai dari diskusi yang berisi pembangunan sumber daya, pemberdayaan berbasis masyarakat, penyusunan modul Pekat Maritim sekaligus pelatihan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kabupaten Anambas. Termasuk perumusan naskah akademik pengelolaan wisata maritim berbasis masyarakat dan budaya. “Rapat konsultasi untuk mendorong peraturan bupati sampai pada penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) untuk dapat memastikan Pengelolaan Wisata Maritim Berbasis Masyarakat dan Budaya di Kabupaten Anambas bisa berjalan dan berkelanjutan,” ujar Erna. Bupati Anambas Abdul Haris menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini. Komitmen ditunjukan pada kolaborasi dukungan dalam bentuk dana tunai maupun barang untuk penguatan komuntas adat maritim, sehingga memberikan pertumbuhan wisata sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini masuk dalam KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik)-MBKM (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, melibatkan mahasiswa dari lima program studi FISIP Unas, yakni: Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Sosiologi, Adminstrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Mahasiswa terlibat langsung pada kegiatan perumusan dan implementasi Model Pekat Maritim. Melalui kegiatan ini, kata Erna, para mahasiswa bisa terjun langsung pada pengembangan dan penguatan komunitas maritim, belajar pada masyarakat dengan berbagai karakteristik dan kompleksitasnya, belajar berbagi dan memecahkan masalah di tingkat riil. “Kegiatan ini sangat kosntruktif bagi mahasiswa karena bisa membekali tidak saja pengetahuan, tapi keahlian yang akan sangat berguna bagi penguatan pembelajaran maupun pengalaman yang bisa dikembangkan di masa depan,” pungkas Erna. (*)
Fahri Hamzah Bongkar Kelemahan Rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2023
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah membongkar kelemahan yang ada di kubu pasangan nomor usur 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Fahri, baik kubu Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka merubah keadaan. \"Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak, karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem treshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada,\" sebut Fahri dalam bincang-bincang bersama awak media di The Taliwang Heritage and Resto di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023) malam. Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu menyebut, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold/PT 20 persen tersebut. Fahri mangaku kalau dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen, karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara, jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini. \"Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan trahold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang memimpin sekarang ini,\" ujarnya. Karena itulah, menurut Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014, yang relevan apabila treshold-nya 20 persen itu, adalah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau yang melawannya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 itu kesulitan menempatkan dirinya, karena mereka juga masih ada dalam kabinet. \"Itulah sebabnya acara real survei membuktikan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat,\" tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut. Sehingga Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka dianggap satu-satunya pasangan yang memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, perkiraan Fahri, pasangan nomor urut 2 lah yang akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. \"Saya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya,\" pungkas Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (Ida)
Mahfuz Sidik: Sekarang Ada Arus Gelombang Perpindahan Kepemimpinan dari Generasi Tua ke Muda
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ingin memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat, bahwa sekarang sedang ada arus gelombang perubahan kepemimpinan di Indonesia. Fenomena tersebut, tidak hanya terjadi pada kepemimpinan di tingkat nasional, tapi juga di daerah yang menandakan adanya lompatan besar proses perpindahan kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda. \"Saya kira kita sepakat, bahwa Pemilu 2024 ini bukan hanya satu prosesi demokrasi 5 tahunan saja, tapi juga punya makna strategis yang lebih penting, yaitu adanya proses transisi kepemimpinan,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks dengan tema \'Pilpres 2024: Gibran dan Fenomena Pemimpin Muda\', Rabu (27/12/2023) sore. Menurut Mahfuz, ketika berbicara profil demokrasi di Indonesia, ada dua tren saat ini, yakni tren populasi dan tren pemilih muda. Dimana 69 % penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif dari usia 15-40 tahun. Kemudian dari 69 % tersebut, sekitar 66 juta berusia antara 0-14 tahun. \"Dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan, mereka akan menambah level piramid penduduk muda. Indonesia benar-benar akan mengalami bonus demografi,\" ujarnya. Selain itu, lanjut Mahfuz, 52 % pemilih di Pemilu 2024 merupakan pemilih pemula dan pemilih muda yang berusia 17-40 tahun. \"Artinya, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 tersebut, adalah dua profil tadi. Dan hal ini juga ada korelasi dengan kepimpinan politik di daerah, nasional dan global,\" katanya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 42 kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dan ada 100 kepala daerah berusia antara 40-49 100. \"Jadi kalau kita total ada 142 kepala daerah yang usianya 50 tahun ke bawah. Sementara di legislatif, dari 580 anggota DPR RI hasil Pemilu 2019, ada 86 anggota DPR berusia 21-40 tahun, 165 anggota DPR RI yang berusia 41-50 tahun. Sehingga di legislatif sendiri lebih dari 40 % atau hampir 250 anggota DPR yang usianya 50 tahun ke bawah,\" ujarnya. Jika melihat data tersebut, maka kehadiran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) merupakan fenomena atau tren sekarang, bukan merupakan linear yang terjadi begitu saja. \"Fenomena ini juga ada di banyak negara, munculnya pemimpin muda mulai dari Presiden, Perdana Menteri yang usia di bawah 40 tahun. Dan ada 33 negara yang memiliki regulasi yang mengatur syarat minimal untuk maju sebagai kepala negara, adalah 35 tahun,\" ungkapnya. Dengan demikian, kata Mahfuz, tren kehadiran pemimpin muda itu, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga fenomena secara global. \"Saya mau sharing pengalaman di lapangan, saya sudah 4 kali ikut Pemilu, ketika saya dan teman-teman di dapil mau pasang spanduk khusus bertema pemimpin muda. Banyak warga yang datang, bukan karena keberatan, tapi justru meminta spanduk untuk dipasang di rumah mereka. Jadi masyarakat sangat antusias dalam menyosong kehadiran pemimpin muda di 2024,\" katanya. Layak Bersanding Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Mulya Amri mengomentari soal penampilan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat kemarin, yang dinilainya luar biasa. \"Ini merupakan surprise, ketika banyak yang underestime terhadap penampilan Mas Gibran. Justru menunjukkan, Mas Gibran sanggup dan layak bersanding dengan para cawapres lainnya yang lebih senior,\" kata Mulya Amri. Ia mengatakan, Gibran tidak hanya sekedar hadir dan tampil saja, tapi juga menguasai semua materi debat, mulai dari persoalan hukum dan HAM, sosial dan ekonomi. Artinya, berbagai topik dikuasai oleh Wali Kota Solo itu. \"Mas Gibran tidak sekedar mengimbangi, tapi juga memberi warna dan memikat hati kepada pemirsa dan pemilih, tapi beliau benar-benar menguasai materi debat,\" katanya. Selain itu, lanjut Mulya, satu hal yang menjadi kekuatan Gibran dalam debat cawapres kemarin adalah sikap hangatnya menyapa anak muda. \"Ketika anak muda menyapa anak muda itu terdengar otentik. Dan Terbukti Mas Gibran yang paling baik bicara tentang masa depan, tidak seperti cawapres lainnya,\" jelas Mulya. Sedangkan Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran Arief Rosyid mengatakan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, tidak hanya kemenangan seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi kemenangan anak muda. \"Ini adalah pasangan kombinasi yang sempurna, antara generasi senior dan generasi junior. Prabowo-Gibran memperjuangkan peran anak muda, dan akan dipastikan jumlah anak muda di ruang-ruang publik semakin bertambah terus,\" kata Arief. Ketua Umum KNPI Ryano Panjaitan menilai, pasangan Prabowo-Gibran yang paling komitmen melanjutkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sisi investasi dan pembangunan di daerah. \"Di era Pak Jokowi , kemajuan yang sudah dialami dari sisi ekonomi, terutama pemerataan investrasi di luar pulau Jawa sudah mencapai 53 persen, dari tadinya 35 persen. Dan hanya Pak Prabowo yang betu-betul berkomitmen melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi, terutama hilirisasi,\" kata Ryano. Prabowo, kata Ryano, berjanji akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi untuk melawan organisasi perdagangan dunia (WTO), karena dianggap semena terhadap Indonesia selaku pemilik sumber daya alam. \"Pak Prabowo adalah pemimpin yang tegas, berani dan tidak gampang didekte sama siapapun, apalagi orang asing. Besar harapan kami agar anak-anak muda mendukung Prabowo-Gibran, selain akan menurunkan stunting, juga akan meningkatkan kecerdasan anak muda. Hanya Prabowo yang konsen dengan pemuda,\" pungkasnya. (ida)
Semangat Keumatan dan Kebangsaan Baru Bisa Disatukan Apabila Threshold Dihapus
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyoroti dua isu penting yang kerap muncul di tiap gelaran pemilihan umum (Pemilu). Yakni isu keumatan dan isu kebangsaan yang selalu dipertentangkan. Meski situasi sekarang dirasa jauh lebih tenang dan lebih kondusif, namun kondisi Pilpres 2024 tetap ada bibit ketegangan yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. \"Sebenarnya semangat kebangsaan dan keumatan ini tidak perlu kita polarisasi. Kita bisa menyatukannya, kalau kita punya kedewasaan kesadaran berbangsa,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Pilpres 2024: Menyatukan Semangat Keumatan dan Kebangsaan\', Rabu (20/12/2023) sore. Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, dihadiri Tokoh Nasional Agum Gumelar dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali sebagai narasumber. \"Jadi di sinilah peran para tokoh sesepuh bangsa seperti Pak Agum Gumelar ini, memposisikan dirinya sebagai pemersatu bangsa. Karena konsep mereka memang untuk memastikan bagaimana bangsa ini agar on the track,\" katanya. Hal ini menurutnya, menjadi kata kunci dalam kesatuan dan keutuhan sebagai bangsa. Anis Matta menilai pembelahan di kanan, kiri dan tengah merupakan warisan politik jauh sebelum Indonesia merdeka. \"Warisan pembelahan ini diperkuat lagi di zaman Orde Baru, karena partai-partai kanan dilebur menjadi satu, PPP. Sedangkan yang kiri dilebur menjadi PDIP, dan tengah ada Golkar,\" katanya. Persoalan fundamental yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dan jangka panjang terkait pembelahan, adalah masalah polarisasi politik. Polarisasi terjadi, pada dasarnya karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. \"Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat yang berpendidikan tinggi, rata-rata masyarakatnya lebih toleran, karena mungkin orangnya lebih sejahtera,\" katanya. Karena itu, kata Anis Matta, masalah pendidikan dan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Agar dapat memiliki masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera penduduknya secara ekonomi. \"Kalau kualitas masyarakat ada pada sisi pendidikan dan sisi kesejahteraannya sudah kita perbaiki, mungkin masyarakat tidak akan terlalu gampang lagi dipolarisasi dan akan mengedepankan semangat kebangsaan,\" katanya. Selain itu, Ketua Umum Partai Gelora ini, memberikan catatan mengenai perbaikan sistem Pemilu yang bisa menyerap identitas atau keragaman di masyarakat, misalkan dengan menghilangkan threshold atau ambang batas \"Dengan perbaikan sistem ini, supaya energi kita semuanya tersalurkan, semua orang puas dengan pilihan-pilihanya, walaupun tidak akan mencapai tujuannya. Tapi paling tidak akan menjaga kita semua sebagai bangsa,\" katanya. Catatan lainnya adalah mengenai perdebatan soal batas usia capres/cawapres 35 tahun. Hal ini perlu menjadi diskursus dan bahasan ke depan, dimana apa yang sebenarnya menjadi dasar penetapan batas usia tersebut. \"Menarik juga kalau kita bongkar, karena di dalam Islam hanya dikenal soal batas usia, sebelum baligh dan setelah baligh. Begitu orang mencapai baligh, dia punya hak seluruhnya. Kalau di kita gampangnya sudah 17 tahun, itu sudah punya hak memilih dan dipilih. Ini masalah filosofi yang harus kita bahas,\" katanya. Jauh Lebih Konsdusif Sementara itu, Tokoh Nasional Agum Gumelar mengatakan, untuk menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan diperlukan kesepakatan yang mendasar tentang kebersamaan kita sebagai bangsa. \"Ada tonggak sejarah yang bisa kita lihat, dimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan mencari kebersamaan bersama setelah kita merdeka,\" kata Agum Gumelar. Yakni mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Sehingga ketika ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham lain, harus diluruskan karena tidak menghargai para pejuang kemerdekaan. \"Janganlah Pancasila ini dipermasalahkan lagi dan dikatakan tidak perlu kebersamaan. Butir-butir Pancasila itu harus dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,\" katanya. Ketua Umum DPP Pebabri ini mengatakan, dua masalah keumatan dan kebangsaan ini akan selalu muncul terutama di dalam momen-momen bangsa seperti Pilpres. \"Kita harus menentukan satu langkah ke depan yang lebih kreatif, karena Pilpres 2019 lalu, adalah Pilpres yang sangat tidak kondusif, membuat masyarakat dan bangsa ini terpecah dan terpolarisasi,\" katanya. Kegaduhan-kegaduhan selama ini, sebaiknya diakhiri dan mulai kembali merajut persatuan. Kemudian menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan, menjadikan pemilu sekarang lebih kondusif dan demokratis. Menurut Agum, ada tiga unsur utama yang berperan menjaga agar Pemilu 2024 lebih kondusif. Pertama adalah partai politik (parpol) yang menciptakan kaderisasi dan koalisi-koalisi. Dimana lebih dewasa dalam menentukan calon dan membaca aspirasi rakyat. \"Unsur kedua adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kita berharap agar KPU lebih profesional, lebih netral dan tidak berpihak,\" kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas ini. Unsur ketiga, kata Agum, adalah rakyat pemilih punya kewajiban moral untuk mendewasakan dalam proses berdemokrasi. Berbeda pilihan itu merupakan hal wajar, dan sifatnya adalah sementara. \"Dan ini harus berakhir ketika Pilpres selesai, begitu selesai tidak ada perbedaan lagi. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, realita politiknya. Itulah sikap dewasa yang harus kita tonjolkan, Insya Allah Pemilu 2024 tidak akan separah 2019. Itu harapan kami,\" katanya. Namun, Agum berharap agar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di 2024, hendaknya memperhatikan kriteria capres yang kecintaannya kepada NKRI tidak diragukan. Lalu, punya tekad kuat melanjutkan pembangunan yang baik dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan yang tidak baik tanpa caci maki. \"Kemudian seseorang yang berani meminimalisir kegaduhan-kegaduhan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat, dan Indonesia menjadi negara maju, negara adidaya seperti yang diharapkan Partai Gelora,\" pungkas Agum. Tidak Perlu Threshold Sedangkan Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengatakan, untuk menyatukan semangat keumatan dan kebangsaan, sudah sepatutnya menghilangkan threshold atau ambang batas pemilihan presiden dalam Pemilu Serentak. \"Sehingga orang tidak perlu masuk dalam tanda petik, melakukan manipulasi terhadap dirinya sendiri, pemilih, KPU, serta sikap-sikap kita sebelum dan sesudah Pemilu,\" katanya. Ketika semua kelompok di masyarakat dan partai diberikan kebebasan untuk mengajukan calon presidennya. Jika acuannya berdasarkan Pemilu 2019, maka semuanya boleh, partai atau gabungan partai bisa mengajukan capresnya, serta tidak menutup kemungkinan partai baru mengajukan capres juga. \"Saya tidak berkeberatan Mas Gibran jadi cawapres, tapi kalau MK dulu mengabulkan gugatan kita tidak ada threshold, maka yang muncul orang bisa milih. Dan dasar kita adalah 17 tahun, sudah bisa dipilih dan memilih, bukan dasar 35 atau 40 tahun,\" katanya. Usulan yang disampaikannya ini adalah bentuk pendekatan sistemik dengan memberikan kebebasan semua parpol bisa mengusung calon. Sebab, dampak pembelahan dari pemberlakuan threshold bisa merusak pertemanan, keluarga dan lain-lain. \"Dibuka dulu sesuai dengan UUD kita, sehingga nggak banyak yang seperti sekarang. Ketika kalah dia, maka mau tak mau mendukung calon lain di putaran kedua. Dan yang terpenting, presiden yang diusung tidak meninggalkan partai pengusung atau karena ingin dengan partai yang lain,\" katanya. Selain itu, Effendi juga mengusulkan agar mekanisme Pemilu Serentak juga diubah menjadi dua kali, Pemilu Serentak nasional dan daerah. Pemilu Serentak nasional digelar untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR dan DPD, serta Pilpres. Sementara Pemilu Serentak daerah untuk memilih Pileg Anggota DPRD I dan II, serta Pilkada. \"Jadi sekarang kita berada dalam pilihan-pilihan seperti ini, karena memang tidak ada pilihan. Sehingga ketika ada tokoh yang dianggap ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam konteks kebangsaan dan keumatan, maka mereka menggunakan ceruk-ceruk yang ada,\" tegasnya. (Ida)
Zulkifli Seperti Orang Yahudi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih HANYA karena ingin menyenangkan hati Capres Prabowo Subianto, Zulkifli mengatakan ada perubahan sikap umat Islam, diam tidak membaca \'amin\' seusai surah Al-Fatihah dilafalkan imam shalat. Zulkifli juga mengatakan terkait praktek salat ketika tahiyat atau tasyahud dengan menggerakkan satu jari di ubah dengan dua jari, disampaikan dengan cengengesan dalam sambutan pidatonya, dan itu mustahil terjadi. Ketika sebagian umat Islam terkejut disamping Zukifli sebagai muslim juga sangat tidak pantas disampaikan oleh figur yang sedang menjadi pimpinan partai Islam. Melakukan sendal gurau yang dilarang oleh Islam. Menjadikan agama sebagai candaan atau mem-plesetkan istilah-istilah agama adalah kebiasaan orang Yahudi, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah, ayat -104 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. [Al-Baqarah/2:104]. Kata _\"Raa’ina\"_ berarti “sudilah engkau memperhatikan kami”. Yaitu kebiasaan para sahabat ketika berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang yahudi mem-plesetkan menjadi “Ru’unah” yang artinya sangat dungu atau sangat tolol. Demikianlah orang-orang Yahudi menjadikan _\"agama sebagai candaan dan senda gurau.\"_ Zulkifli seperti orang Yahudi yang kehilangan adab dan akhlak terhadap Agama Allah Taala , agama di jadikan sebagai candaan, main-main, olok-olok dan senda gurau. Tidak ingat bahwa Allah Taala memperingatkan keras terhadap para pelaku yang menjadikan agama sebagai candaan dan senda gurau. Hal ini sangat keras peringatannya, dalam QS. At Taubah : 65 - 66 : “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan RasulNya kamu selalu berolok olok?”. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman…[At Taubah : 65-66] Syaikh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullah menjelaskan bahwa hukumnya sangat berat yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata : “Mengolok-olok dalam agama, ayat Al-Quran dan Rasul-Nya termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agama dan Rasul-Nya.” Karena memang agama ini adalah suatu yang mulia dan sangat tidak boleh digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Ternyata menjadikan agama ini menjadi bahan candaan, olok-olokan, dan sendau gurau bisa mengakibatkan seorang muslim menjadi kafir, jika dia tidak bertobat. Persoalan di dunia kalau akan minta maaf , akan minta maaf kepada siapa yang ada hanya pertaubatan. Akan dilakukan atau tidak juga terserah pribadi Zulkifli, karena itu urusan yang bersangkutan dengan Allah SWT. Karena ucapan Zulkifli persis seperti orang Yahudi yang suka mengolok olok agama dan langsung turun ayat akan resikonya. **
POPULER
