ALL CATEGORY
Jawaban Tak Bermutu, Penampilan Debat Cawapres Gibran Makin Jeblok
Jakarta | FNN - Debat keempat Pilpres 2024 yang digelar di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam, terus menuai kritikan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Adapun tema debat kali ini adalah soal Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Lalu apa yang layak dikomentari dari penampilan Gibran? Salah satunya adalah gimik yang justru mendatangkan reaksi negatif terhadap Gibran sendiri. Jika dibandingkan dengan penampilan pada debat cawapres sebelumnya, Gibran kali ini dinilai lebih buruk. Demikian diungkapkan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, yang terang-terangan menilai putra Jokowi itu terlalu banyak menampilkan gimik saat berdebat. \"Mas Gibran menurut saya terpuruk, tidak tampil sebaik di debat cawapres pertama,\" kata Hendri kepada wartawan, Senin (22/1/2024). Menurut Hendri, penampilan Gibran sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan dua cawapres lain yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Sebaliknya, Gibran justru menggiring acara debat layaknya sebuah show alias pertunjukan yang membutuhkan gimik untuk menarik perhatian. Namun sayangnya, gimik seperti itu sebetulnya tidak dibutuhkan pada ajang serius seperti debat cawapres. Hendri kemudian menyoroti sejumlah pertanyaan yang tak mampu dijawab tuntas oleh Gibran. \"Misalnya pertanyaan Pak Mahfud tentang redistribusi, kemudian tentang Trisakti-nya Bung Karno. Kemudian dengan Gus Imin juga sama bahkan fokus ke botol plastik yang mungkin saja itu disediakan panitia,\" Hendri menguraikan. Sikap Gibran itu menurut sangat disayangkan karena justru lari substansi pertanyaan. \"Banyak hal-hal yang akhirnya Gibran tidak bisa fokus ke substansi,\" kritik Hendri. (*)
Gampang Emosi, Gibran Ketularan Sifat Asli Prabowo
Jakarta | FNN - Penampilan Cawapres nomor urut 2 dalam debat keempat pemilihan presiden (Pilpres) pada Minggu (21/1/2024) malam, mendadak ramai disorot. Gibran dinilai kurang menghargai panggung debat, tak menempatkan dirinya sebagai calon wakil presiden yang seharusnya bertingkah sopan dan punya adab. Tapi lihat, nyatanya Gibran terkesan merendahkan lawan debat dengan gayanya yang kurang terpuji. Perubahan karakter Gibran itu salah satunya ditangkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto kemudian membandingkan karakter Gibran dengan ayahnya, Joko Widodo, yang kini sudah berbeda jauh. \"Saya agak kaget dengan perubahan karakter dari Mas Gibran sehingga sangat berbeda jauh dari Pak Jokowi,\" ujar Hasto saat ditemui di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Menurut Hasto, perubahan mendadak karakter Gibran, sambung Hasto, kemungkinan besar dipengaruhi oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang selama ini dikenal mudah tersulut emosi. Hasto kemudian menyebut kembali pentingnya batas usia 40 tahun untuk maju menjadi capres-cawapres sebagaimana yang telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memuluskan langkah Gibran. Semata-mata, lanjut Hasto, untuk menentukan kedewasaan seseorang. \"Pengaruh-pengaruh dari Pak Prabowo yang cenderung emosi itu ternyata mempengaruhi Mas Gibran sehingga keputusan MK tentang batas usia 40 itu ternyata suatu hal yang sangat penting, karena di situ menentukan kedewasaan emosi seseorang,\" kata Hasto. Di sisi lain, Hasto juga menyinggung soal kemampuan Gibran menguasai suatu persoalan. Salah satunya ketika Gibran menjawab pertanyaan tentang maraknya penambangan ilegal di sejumlah daerah. Gibran terlihat tidak mengetahui persoalan saat menyebut akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) ilegal. Padahal, yang namanya penambangan ilegal, sudah pasti tidak mengantongi IUP. \"Contohnya ketika kita melihat illegal logging, illegal mining yang dijawab Mas Gibran tadi kan \'ya IUP-nya dicabut\'. Padahal ini kan ilegal kan tanpa IUP. Nah hal-hal seperti inilah yang sangat kami sayangkan,\" ujar Hasto menyayangkan pendeknya pemahaman Gibran terhadap suatu logika sederhana. (ant)
Jokowi Panik, Minta Dimediasi Bertemu dengan Megawati
Jakarta, FNN - Rumor bahwa Presiden Jokowi minta dimediasi untuk bertemu dengan Megawati tengah berhembus di seputar Istana. Presiden Jokowi dikabarkan telah meminta tolong kepada beberapa politisi PDIP untuk dimediasi agar bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun, mereka belum menyampaikannya ke Megawati karena masih fokus menghadapi pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2024. Munculnya kabar Jokowi minta dimediasi untuk bertemu Megawati ini berkaitan dengan berbagai perkembangan politik terbaru yang sangat dramatis dan renggangnya hubungan antara Megawati dan Jokowi, pasca Jokowi menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal, Megawati sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Sebagai kader partai, Jokowi dan Gibran harusnya tegak lurus kepada keputusan Ketua Umum. Jadi, kalau Jokowi mengusung sendiri calon presiden dan calon wakil presidennya, berarti menantang Megawati. Meskipun ditutup-tutupi, sesungguhnya publik sudah mengendus bahwa hubungan keduanya merenggang, bahkan patah arang sehingg sulit disambungkan kembali. Apalagi Megawati punya karakter cukup keras. Patah arang hubungan Megawati dan Jokowi terlihat pada hari ulang tahun PDIP ke-51 yang berlangsung 10 Januari 2024, di mana Jokowi tidak hadir dan memilih menghindar dengan dalih melakukan kunjungan ke Filipina. Bukan hanya tidak hadir, Jokowi bahkan juga tidak menyampaikan ucapan selamat atau memberikan pidato melalui video dan tidak mengirimkan karangan bunga. “Jadi, benar-benar buat Jokowi PDIP itu sudah bagian dari masa lalu,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Minggu (21/1). Sebetulnya, sejauh ini Jokowi cukup percaya diri akan memenangkan pasangan Prabowo – Gibran karena dia masih memegang kekuasaan sehingga bisa mengerahkan semua sumber daya kekuasaan. Orang-orang di sekelilingnya pun tampaknya meyakinan bahwa mesin-mesin kekuasaan itu bisa dia gerakkan untuk memenangkan Prabowo – Gibran. Hal ini terlihat narasi-narasi yang coba dibangun bahwa Prabowo - Gibran akan menang satu putaran. Namun, ternyata saat ini perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Elektabilitas Prabowo - Gibran terus merosot, sedangkan pasangan Anies – Cak Imin sebaliknya. Keadaan demikian diperkirakan pada Pilpres 14 Februari 2024 suara Anies – Cak Imin bisa menyamai suara Prabowo – Gibran. Apalagi survei media ekonomi dari Amerika Serikat Bloomberg malah mengunggulkan Anies untuk memenangkan Pilpres 2024. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan Jokowi. Kini Jokowi juga turun langsung mengampanyekan Prabowo-Gibran menggunakan anggaran negara dan fasilitas sebagai kepala negara, tapi ternyata tidak berdampak terhadap elektabilitas Prabowo - Gibran Bersamaan dengan itu, Jokowi juga menghadapi tekanan eksternal maupun internal yang tidak kalah beratnya. Secara internal, banyak pendukung fanatiknya yang meninggalkan dia dan secara terang-terangan menentangnya, kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok oposisi yang menyerukan agar dilakukan pemakzulan terhadap Jokowi. Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud MD, yang juga calon wakil presiden Ganjar Pranowo, misalnya, sudah bertemu dengan kelompok petisi 100 dan secara tidak langsung mengajarkan cara untuk memakzulkan Jokowi. Kemudian, para petisi 100 juga bertemu dengan Puan Maharani. Puan mempersilakan petisi 100 untuk mengajukan usulan pemakzulan. Yang lebih berat lagi, di internal kabinet muncul kabar yang sangat mengejutkan karena Menteri Keuangan Sri Mulyani dan orang-orang kepercayaan Jokowi, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama 13 orang menteri lainnya bersiap mundur dari kabinet Jokowi. “Jadi, ini betul-betul dia menghadapi tekanan dari eksternal dan internal yang luar biasa dan ini mau tidak mau dia itu kepada siapa lagi harus berpaling kalau bukan ke Megawati,” ujar Hersu. Jika Pemilu berlangsung dua putaran dan yang masuk putaran kedua itu adalah pasangan Anies – Muhaimin dan Prabowo - Gibran maka Jokowi mau tidak mau harus merangkul Megawati kalau mau memenangkan pasangan Prabowo - Gibran pada putaran kedua. Masalahnya, tim paslon 01 dan PDIP itu sudah cukup lama menjalin komunikasi, karena mereka merasa senasib dalam menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi. Puan bahkan mengaku bahwa Tim AMIN sudah bertemu dengan PDIP, baik secara informal maupun formal, untuk menjajaki kerja sama bila salah satu masuk putaran kedua. Jadi, siapa pun yang masuk mereka akan saling mendukung. “Situasi inilah yang saya kira membuat Jokowi ini posisinya panik tingkat dewa dan mau tidak mau akhirnya dia minta dimediasi untuk bertemu dengan Megawati,” ujar Hersu. Jika melihat sikap Megawati, sepertinya upaya Jokowi tidak akan berhasil. Apalagi mereka tengah fokus menghadapi Pilpres. Artinya, mereka menolak menyampaikan keinginan Jokowi ke Megawati. Mereka pasti sangat paham dengan suasana kebatinan Megawati yang terluka karena pengkhianatan Jokowi dan keluarganya. (ida)
Deklarasi & Dukungan Sahabat AMIN New York dari Times Square, New York
Oleh Noviyanti | Diaspora Amerika Serikat DINGINNYA suhu dibawah titik beku, minus 10 C, tidak menghalangi semangat para sahabat AMIN New York dan sekitarnya untuk berkumpul di Times Square, Manhattan, untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilu 2024 pada hari minggu 21 Januari 2024. Acara deklarasi dipandu oleh Noviyanti, Kordinator Sahabat AMIN New Jersey dan Ida Irmayani, Kordinator Sahabat AMIN Luar Negeri (SALN) USA. Acara ini dihadiri sekitar 100 orang Diaspora dari berbagai kota di New York, New Jersey, dan dari Pennsylvania. Bahkan ada dari relawan yang menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Albany, New York. Acara dibuka dengan deklarasi dukungan kepada paslon nomor 1, yang dibacakan Kasiyo Marjo selaku koordinator sahabat AMIN New York. \"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang berada dalam ancaman politik dinasti, merosotnya indeks demokrasi, dan merajalelanya oligarki. Kondisi ini harus berubah, Indonesia harus berubah. Karena itu kami mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaiman Iskandar yang mengusung agenda perubahan,” tegas Kasiyo berapi-api. Setelah itu lagu Indonesia Raya berkumandang di Times Square yang dinyanyikan bersama oleh seluruh Sahabat AMIN. Melalui rekaman video yang diputar saat acara, Anies berterima kasih kepada Sahabat AMIN di New York yang telah mengambil bagian dari gerakan perubahan di tanah air dan tetap berjuang untuk kemaslahatan dan kebaikan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur bagi semua. Sementara Cak Imin, menyampaikan apresiasi atas dukungan sahabat AMIN di New York dan berharap perjuangan Sahabat AMIN New York dan sahabat sahabat AMIN di penjuru dunia akan mewujudkan kemenangan perubahan bagi seluruh bangsa kita. Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh para anggota legislatif dan calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Jakarta 2 dan luar negeri seperti Dr. Hidayat Nur Wahid dari PKS, Okky Asokawati dari NasDem, Dr. Ida Fauziyah dari PKB, dan tidak ketinggalan Dr. Amien Rais ketua majelis syuro Partai Ummat. Acara deklarasi ditutup dengan sambutan serta doa penutup oleh tokoh masyarakat Islam Indonesia di New York, Imam Shamsi Ali. Beliau menyampaikan alasan mengapa pasangan AMIN layak untuk dipilih. Selain merupakan simbol persatuan dari golongan Islam modern dan Islam tradisional di Indonesia, keduanya juga menunjukkan karakter sebagai pemimpin yang islami. Imam Shamsi mengingatkan pada Pemilu 2024 nanti untuk tidak saja memilih paslon AMIN, tapi juga memilih partai yang mengusung pasangan AMIN yaitu PKS, NasDem, PKB serta Partai Ummat. Setelah acara, Sahabat AMIN kemudian berfoto bersama di kawasan Times Square yang merupakan \"landmark\" kota New York, sambil menikmati camilan dan makanan yang disumbangkan oleh emak emak dari New York dan New Jersey. Inilah cerminan acara demokrasi rakyat: dari rakyat untuk rakyat tanpa iming-iming imbalan dan pasokan dana dari luar. (New York, 21 Jan 2024)
Jokowi Berkhianat, Mega dan PDIP Paling Sakit Hati
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS JOKO Widodo “dibesarkan” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Siapa yang bisa bantah? Menjadi Walikota Solo dua periode, dicalonkan oleh PDIP. Menjadi Gubernur Jakarta, juga dicalonkan oleh PDIP. Menjadi Presiden dua periode, juga dicalonkan oleh PDIP. Tidak hanya Joko Widodo, anak dan mantunya juga mulai dibesarkan PDIP. Gibran, anak belum cukup umur, bisa menjadi Walikota Solo karena PDIP. Begitu juga Bobby Nasution, menjadi Walikota Medan juga karena PDIP. Memang tidak salah pernyataan Megawati, ketua umum PDIP. Tanpa PDIP, Joko Widodo bukan siapa-siapa. Benar. Joko Widodo bukan tokoh nasional, bukan tokoh pemikir, bukan pemuka agama. Joko Widodo, memang bukan siapa-siapa. Joko Widodo hanya penikmat reformasi, penikmat demokrasi hasil reformasi. Tetapi, Joko Widodo lupa daratan. Pepatah Indonesia bilang, kacang lupa kulit. Tidak ingat asal-usulnya. Joko Widodo kini berkhianat. Berkhianat terhadap reformasi dan demokrasi, terhadap rakyat, terhadap partai politik yang membesarkannya. Joko Widodo cawe-cawe politik, cawe-cawe pemilu dan pilpres, mematikan demokrasi, untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Joko Widodo mau minta perpanjangan masa jabatan presiden, sampai 2027, tapi untungnya kandas. Mau tambah periode jabatan menjadi tiga periode, juga kandas. Terakhir, Gibran dijadikan calon wakil presiden dengan cara memanipulasi dan melanggar konstitusi, melalui bantuan adik ipar Jokowi di Mahkamah Konstitusi, dengan melanggar hukum, etika dan moral. Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden oleh Golkar, mendampingi Prabowo, melawan calon presiden dari PDIP, partai yang membesarkannya. Padahal status Gibran ketika itu masih sebagai anggota PDIP, dan masih sebagai Walikota dari PDIP. Apa namanya kalau bukan pengkhianat? Bahkan Bobby Nasution menyatakan mendukung Prabowo-Gibran. Sehingga dipecat dari PDIP. Lengkap sudah pengkhianatan Joko Widodo dan keluarga terhadap PDIP. Joko Widodo juga menjadi musuh sebagian besar rakyat Indonesia. Banyak kebijakannya yang menyusahkan rakyat, khususnya kelompok bawah. Tingkat kemiskinan naik. Tapi Joko Widodo “membeli” popularitas dengan bantuan sosial!? Joko Widodo juga menjadi musuh sebagian besar partai politik. Karena mau mengatur urusan internal partai, dengan memasang ketua umum boneka yang bermasalah korupsi untuk mendukungnya. Pilpres 2024, Joko Widodo mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024. Bukan hanya mendukung, bahkan terkesan menjadi tim pemenangan, dengan memberdayakan kekuasaannya. Dukungan kepada Prabowo tentu saja bukan untuk kepetingan Prabowo atau rakyat Indonesia. Tetapi, untuk kepentingan Joko Widodo dan keluarganya sendiri. Prabowo mungkin hanya alat saja untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan untuk melindungi dirinya setelah tidak menjabat lagi. Prabowo juga pernah dikhianati Joko Widodo. Prabowo dan Gerindra ikut mendukung Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Tapi akhirnya Joko Widodo melawan Prabowo di pilpres 2014. Ketika itu, Joko Widodo baru menjabat 2 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Memang Joko Widodo sekarang mendukung Prabowo, meninggalkan Megawati. Itu karena Joko Widodo tidak ada pilihan lain. Prabowo saat ini dianggap paling menguntungkan untuk dirinya. Pada saatnya, kalau tidak menguntungkan lagi, Prabowo akan ditinggal Joko Widodo lagi. Karena politik Joko Widodo sepertinya hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tanda-tanda kesitu mulai nampak. Setelah ditinggal banyak pihak, Joko Widodo sekarang terlihat melemah. Banyak partai politik mulai bangkit meninggalkan Jokowi. Bahkan partai politik yang tergabung Koalisi Indonesia Maju terlihat setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Hampir semua baliho dan papan reklame partai politik pendukung Prabowo-Gibran tidak memasang gambar mereka. Bahkan ada baliho yang hanya menampilkan gambar Prabowo sendiri, tanpa Gibran. Semua ini menunjukkan Gibran tidak populer. Kalau populer, pasti gambar Gibran dipasang di mana-mana, di setiap sudut baliho dan papan reklame. Tetapi, anehnya, sudah tidak populer, pendukungnya malah teriak menang satu putaran. Ilusi. Joko Widodo paham sekali, kontestasi pilpres kali ini tidak menguntungkan posisinya. Prabowo-Gibran, pada akhirnya, diperkirakan akan kalah di putaran kedua pilpres. Untuk mencari selamat, Joko Widodo berupaya mendekati Megawati lagi. Seperti diungkap Tempo, dan Bocor Alus. Demi kepentingannya sendiri, mungkin Prabowo akan ditinggal lagi, untuk kedua kalinya, oleh Joko Widodo. Mungkin juga, upaya bertemu dengan Megawati sekaligus untuk memohon agar PDIP tidak menerima permintaan pemakzulan Joko Widodo yang sedang bergaung sampai pelosok Indonesia. Kali ini, Megawati sepertinya menolak untuk bertemu Joko Widodo. Pengkhianatan Joko Widodo kepada PDIP sudah di luar batas normal. Bagaimana selanjutnya? Rakyat berharap DPR dapat segera mengevaluasi keberlanjutan jabatan Joko Widodo: lanjut atau diberhentikan? https://nasional.tempo.co/read/1823650/jokowi-minta-politikus-pdip-untuk-dimediasi-bertemu-megawati?utm_source=WhatsApp Jakarta, 22 Januari 2024. (*)
Tujuh Catatan Debat Cawapres
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Debat Cawapres 21/1/24 dengan tema: pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ada 7 (tujuh) catatan penting yang perlu dipahami, yakni: 1. Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD berusaha serius membahas tema debat dalam tingkat \"policy debate\", sementara Gibran terlihat belum cukup mengerti dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk debat tingkat kebijakan. Misalnya ketika Gibran menyinggung soal istilah Litium, tidak jelas pertanyaan Gibran dalam konteks persoalan dan solusi yang dibutuhkan pada level kebijakan nasional. Begitu pula pada isu \"Greenflation\" yang ditanyakan pada Prof. Mahfud, tidak jelas persoalan apa yang ditunjukkan, apakah degradasi lingkungan dalam konteks ekonomi lingkungan atau konteks apa. Mahfud kecewa dengan Gibran yang sangat \"recehan\", tidak berkelas dalam berdiskusi. Satu hal lagi isu bio-regional yang diangkat Muhaimin sebagai basis pembangunan, dijawab Gibran dengan isu pemerataan Indonesia secara umum, bukan \"bio-regional based Planning\". 2. Muhaimin dan Mahfud MD. menyoroti kegagalan pembangunan Jokowi. Keduanya mengatakan Jokowi gagal dalam kemandirian pangan, redistribusi lahan, menjaga kemandirian desa dan mengejar transisi energi. Mahfud dan Muhaimin sepakat terjadi kegagalan dalam pembangunan agraria, baik merujuk pada UUPA maupun fakta terjadinya konflik agraria yang semakin besar. Muhaimin mempersoalkan agenda redistribusi lahan yang tidak ada, Mahfud menyinggung kesenjangan kepemilikan lahan konglomerat dibandingkan petani. Namun, Gibran menjawab kesuksesan Jokowi dengan pembagian sertifikat (sertifikasi lahan). Tentunya ini bukan jawaban Reformasi Agraria. Untuk persoalan agraria, Muhaimin dan Mahfud, sama-sama menyarankan agar dibuat badan khusus di bawah presiden untuk mengatasi dan menyelesaikan isu reformasi agraria. Muhaimin menambahkan persoalan hak-hak adat yang harus dilindungi dengan mempercepat UU terkait hukum adat. Jangan seperti rezim yang selalu menampilkan seremonial penggunaan baju adat secara periodik, namun masyarakat adat disingkirkan. 3. Mahfud dan Muhaimin setuju perusakan hutan atau deforestasi terjadi sangat buruk di era Jokowi. Sampai saat ini Jokowi tidak melakukan upaya serius mencegah deforestasi. Jumlah penggundulan hutan mencapai 12 juta Ha selama 10 tahun terakhir. Bahkan, menurut Mahfud, saat ini aktifis lingkungan ditangkap jika mengkritik pemerintah. 4. Mahfud MD. menyoroti kegagalan Jokowi dalam kemandirian pangan. Hal itu bertentangan dengan janji Jokowi pada debat capres 2014 bahwa tidak ada lagi impor pangan jika dia presiden. Mahfud mengatakan justru Jokowi ingkar atau tidak sesuai janji, karena impor terus menggunung. Beberapa data impor pangan tersebut disampaikan Mahfud dalam debat, yakni beras, kedelai, susu, daging sapi, dsb. Gibran dalam menjawab isu impor ini tidak jelas. Malah membicarakan food estate yang membutuhkan waktu panjang dalam mengevaluasi keberhasilan. Gibran malah menuduh Mahfud dan Muhaimin menakut-nakuti rakyat dengan narasi buruk. Muhaimin, selanjutnya, mengatakan bahwa swasembada pangan kita gagal bahkan tanpa memasukkan isu krisis iklim. Sebab, petani diabaikan, sebaliknya korporasi besar diutamakan. Kegagalan pengadaan pupuk, harga dan keterjangkauan, merupakan fenomena nyata. 5. Dalam hal konflik agraria dan berkembangnya illegal mining, Mahfud menekankan bahwa semua ini tanggung jawab pemerintah dan kususnya aparatur yang membiarkan mafia-mafia berkuasa. Kerusakan iklim dengan deforestasi jutaan hektar lahan terus berlanjut di era Jokowi. Tidak ada keinginan perbaikan. Muhaimin, di sisi lain, juga menyinggung tidak adanya political will pemimpin. Urusan mafia-mafia penguasaan lahan tersebut dikatakan Mahfud untuk menjawab kegampangan Gibran menjawab \"cabut saja hak tanah atau IUP yang ilegal\". Mahfud mengatakan bahwa justru pemerintah saat ini melindungi mafia-mafia tambang dengan menghalangi prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan pembiaran oleh aparat. Menurut Mahfud, langkah penting adalah negara harus membuka siapa-siapa pemilik lahan-lahan di Indonesia, termasuk yang melakukan penguasaan illegal. Kedua, pedang hukum jangan lagi tumpul. 6. Hilirisasi Jokowi yang dibanggakan Gibran sebagai program strategis dalam memajukan bangsa serta menciptakan lapangan kerja, menurut Muhaimin dilakukan secara ugal-ugalan, tidak mensejahterakan penduduk lokal, dan mendatangkan tenaga kerja asing yang banyak. Muhaimin mengatakan bahwa eksploitasi alam untuk pembangunan perlu, namun harus menghitung sisi ekologisnya. Terkait transisi ke arah energi terbarukan, Muhaimin justru mengatakan bahwa rezim Jokowi tidak serius. Target penurunan emisi karbon 2025 berkurang 23% jadi 17% dan pajak karbon ditunda. 7. Pembangunan ke depan harus dengan paradigma Bottom up. Desa harus di tempatkan sebagai sentral dalam pembangunan. Pembangunan jangan ugal-ugalan dan sekarepmu dewe, namun harus beretika dan harus tobat ekologis. Renungan Secara nyata Muhaimin dan Mahfud MD menunjukkan kebobrokan Jokowi dan rezimnya. Meski Mahfud dalam konpres paska debat berusaha menganulir itu dengan mengatakan berterimakasih pada Jokowi, namun \"the damage has been done\". Rakyat sudah mendengar testimoni Mahfud bahwa Jokowi dapat disimpulkan sebagai pemimpin buruk, yang bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan, berkembangnya mafia tanah dan tambang, rusaknya aparatur negara, deforestasi berkelanjutan, hilirisasi yang tidak menguntungkan, dlsb. Jutaan rakyat yang mendengar pemaparan Mahfud, seorang menteri Jokowi, dan Muhaimin, seorang wakil ketua DPR-RI menunjukkan adanya ketidakjelasan Atau ketidak sinkronan antara fakta yang diketahui elit dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dalam berbagai survei. Tentu saja rakyat dapat mempertimbangkan, mana yang lebih kredibel dan masuk akal. Saya termasuk orang yang berterima kasih pada Muhaimin dan Mahfud yang membedah kegagalan rezim Jokowi ini. (*)
Pilpres Pasti Curang, Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETUA DPR RI Puan Maharani yang merespons usulan pemakzulan Jokowi dengan pernyataan akan melihat urgensinya adalah bijak. Agar obyektif memang DPR harus mengagendakan segera waktu untuk menerima aspirasi dari rakyat Indonesia, khususnya yang disampaikan oleh kelompok \"pemakzulan\" Petisi 100. Surat pengajuan ulang untuk penyampaian aspirasi sudah dikirimkan. Salah satu urgensi yang patut dipertimbangkan adalah kecurangan yang dilakukan Jokowi. Sebagai Presiden ia mampu menggalang dan mengkonsolidasikan banyak hal untuk menyukseskan Capres/Cawapres dukungannya. Pernyataan bahwa ia akan bersikap netral tidak terbukti dalam kenyataan. Publik menilai pernyataannya itu bullshit, omong kosong. Jokowi munafik. Jokowi merekayasa MK melalui adik iparnya Anwar Usman yang menjabat Ketua MK untuk meloloskan anaknya Gibran sebagai Cawapres. Ini adalah produk kecurangan. Anak haram Konstitusi. Gibran pun berkeliaran sebagai Cawapres pasangan Prabowo. Sanksi plintat-plintut Ketua MK membuka peluang untuk kecurangan berkelanjutan. Jokowi deklarasi akan cawe-cawe dan itu ia buktikan. Membuka ruang Istana sebagai \"posko pemenangan\", memobilisasi Kepala Desa dan aparatur di daerah agar menyokong Prabowo-Gibran, penurunan baliho secara tidak adil, pertemuan spesial dengan Prabowo dan Ketum partai pendukung, serta Bansos sumber APBN juga diarahkan untuk mendukung Prabowo-Gibran. Jokowi telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pilpres 2024 bukan diprediksi akan curang, tetapi sudah mulai curang. Akan bermain pada otak atik jumlah suara. Kecurangan berkelanjutan Jokowi jelas membahayakan demokrasi, mempraktekan prinsip menghalalkan segala cara, serta menginjak asas Pemilu jujur dan adil. Jokowi menjadi biang keladi dari kehancuran Pemilu khususnya Pilpres. Jokowi adalah penjahat politik dan penghianat bangsa. Pemilu tanpa Jokowi sangat urgen jika ingin Pemilu berjalan demokratis. Pemulihan asas kedaulatan rakyat dapat dimulai. Jokowi harus dimakzulkan sebelum Pemilu. Mendesak dan menciptakan kondisi agar Jokowi mundur adalah opsi terbaik. Konfigurasi kekuatan politik kepartaian dapat mendorong Jokowi mundur atau dimundurkan. Rakyat pasti mendukung. Jika Pemilu berjalan tanpa Jokowi atau Jokowi sudah dimakzulkan, maka iklim politik bergerak ke arah yang lebih sehat. Beberapa aspek konstruktif yang diakibatkan, yaitu : Pertama, kontestan Pilpres tetap dapat bertarung \"apa adanya\" tidak ada pihak yang bisa secara licik memanfaatkan fasilitas negara. Korupsi dan penborosan terantisipasi. Jokowi sudah \"mati\" dan politik dinasti terhenti. Kedua, partai politik dan Ketum yang tersandera dapat terbebas dari cengkeraman Jokowi. Bahkan, sebaliknya dapat mulai untuk membongkar kejahatannya. Menyeret Jokowi ke meja hijau, memproses hukum agar ia dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga, TNI dan Polisi kembali pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi alat kepanjangan tangan dan kepentingan politik seorang Presiden. Pelaksanaan asas jujur dan adil Pemilu lebih terjamin. Rakyat sulit berharap Pemilu akan jujur dan adil atau terbebas dari kecurangan selama Jokowi menjadi Presiden. Ini karena ada putera tercinta yang harus dibantu kemenangannya serta keinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui tangan pelanjutnya. Pilpres sudah pasti curang, karenanya sangat mendesak untuk segera memakzulkan Jokowi. Jokowi adalah malapetaka bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Bandung, 20 Januari 2024
Terbukti Curang, KAMI Tolak Hasil Pemilu
Jakarta | FNN - Koalisi Aksi Menyelesaikan Indonesia (KAM) lintas provinsi mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang terindikasi curang sejak awal. Salah satu sikapnya, KAMI akan menolak hasil Pemilu jika terbukti curang. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Senin (22/02/2024) di Jakarta. Untuk mencegah kecurangan KAMI menyatakan dukungannya terhadap \"Gerakan Nasional Indonesia Siaga Melawan Politik Curang 2024\" Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Sekjen dan seluruh cabang KAMI di Indonesia itu menyatakan beberapa poin antara lain: Bahwa, KAMI Lintas Provinsi Ber-ijtihad politik dengan tetap berpegang teguh pada JATI DIRI KAMI untuk Menyelamatkan dan Menjaga Indonesia agar sesuai dengan Arah dan Tujuan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa, KAMI Lintas Provinsi sangat menyadari Indonesia saat ini dalam bahaya setelah sekian lama di kelola dan dikendalikan rezim Oligarki yang secara sistematis destruktif telah menyimpang dari tujuan negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa KAMI Lintas Provinsi mencermati lahirnya politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara dan upaya untuk kemenangan dan memenangkan salah satu capres yang didukungnya. Bahwa, KAMI Lintas Provinsi merasa ikut bertanggung menyelamatkan Indonesia pada Demokrasi Pemilihan Presiden 2024 yang harus berjalan dengan jujur dan adil terbebas dari segala kekuatan yang akan merusak bahkan menghancurkan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut KAMI Lintas Provinsi : 1. Mendukung dan akan bergerak menyukseskan Gerakan Nasional Gerakan Indonesia Siaga Menolak Semua Rekayasa Politik Curang pada Pilpres 2024. 2. Menolak dan menentang keras praktik Dinasti Politik, Oligarki Ekonomi dan Politik, Kleptokrasi, dan segala bentuk penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power). 3. Menolak dan tidak akan ikut mengakui hasil Pilpres 2024 yang terbukti hasil dari rekayasa curang. 4. Menyerukan semua jejaring KAMI Lintas Provinsi secara militan menjaga, memantau dan melaporkan semua bentuk indikasi kecurangan selama proses Pemilu Presiden berlangsung mulai dari masa kampanye sampai pada pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Pernyataan sikap dikeluarkan di Surakarta, 21 Januari 2024 dan ditandatangani oleh KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu), KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), Syukri Fadholi), KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid), KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan), AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro), KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq), KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri), KAMI RIAU (Muhammad Herwan), KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY), KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam), KAMI SULAWESI SELATAN (Agussalim), KAMI KEPULAUAN RIAU (H. Makhfur Zurachman), KAMI JAMBIH (H. Suryadi), KAMI ACEH (Saiful Anwar S.H., M.H.) dan SEKRETARIS (Sutoyo Abadi). (*)
Megawati Ingatkan Warga Bandung Tidak Tergoda Uang, Fokus Menangkan Ganjar Mahfud Satu Putaran
Bandung | FNN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak warga Bandung untuk tidak tergoda uang. Megawati mengharapkan kader PDIP fokus memenangkan pasangan Ganjar Mahfud satu putaran pada Pilpres 2024 nanti. Hal ini disampaikan Megawati saat kampanye terbuka perdana ‘Hajatan Rakyat’ di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu 21 Januari 2024. Megawati juga menyinggung agar pendukung Ganjar-Mahfud mengawasi jalannya pemilu dan tidak tergoda dengan politik uang. \"Nanti kalo nyoblos, tetap pendirian enggak? Atau jangan-jangan dibayar jadi lemes? Kalau bener enggak berpaling, menangkan nomor 3,\" ujar Megawati. Pada kesempatan itu, Megawati mengungkapkan alasannya datang secara khusus karena dia mengingat sosok bapaknya, Presiden Soekarno, dimana saat itu ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia dan sebagai pemimpin untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. Dia menuturkan, sejak usia 16 tahun, Soekarno berkeliling Bandung sampai ke Sukamiskin untuk berdialog dengan masyarakat dan mengusung kekuatan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. \"Nah, di sini, Bung Karno dari umur 16 tahun sudah keliling, karena beliau yakin kalau masyarakat Jawa Barat diberi pengertian, maka kemerdekaan pasti akan bergema ke tempat lain,\" ujarnya. Jadi mau tolong ibu tidak? Menangkan Ganjar-Mahfud,\" kata Megawati yang diikuti oleh teriakan massa. Megawati juga mengajak masyarakat Bandung untuk kritis menilai berbagai kampanye terselubung lewat pembagian sembako atau bansos untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. \"Ada yang kasih sembako, mikir yang pintar, emang bisa terus-terusan kasih sembako? Lalu itu sembako duitnya dari mana? APBN kan? Kalau dari duitnya sendiri, justru curiga, duitnya dari mana?\" kata Megawati yang langsung dijawab oleh massa \"korupsi\". Dia mengatakan, dalam Pemilu 2024 ada tiga calon pemimpin. Untuk itu, masyarakat harus jeli menilai ketiga calon mana yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. \"Karena gini loh, calon pemimpin ada tiga, jangan yang namanya kesengsem, tapi lihat pengalaman politiknya, jadi dibandingkan,\" ujarnya. \"Nanti ada debat pada nonton ya nanti malam, lalu coba pikir dari jawabannya, iya bener ya yang ibu bilang,\" katanya. \"Kalau ibu sih sudah menetapkan pilih Ganjar-Mahfud, jadi kalian mau bantu ibu, pilih Ganjar-Mahfud,\" kata Megawati. Dalam orasinya, Megawati mengingatkan kembali agar aparat dalam hal ini tentara, polisi, hingga kepala desa untuk untuk bersikap netral dan tidak tunduk pada tekanan penguasa. Menurutnya, aparat itu abdi negara, seharusnya membela rakyat, tentara itu untuk melawan musuh, bukan memukul rakyat. \"Babinsa, kepala desa, apa lagi ya? Katanya pemilu untuk semua orang, tapi kok diarahin begitu. Padahal mereka itu dibayar gajinya dari uang siapa? Rakyat,\" katanya. \"Jadi kepala desa jangan takut, RT jangan takut, karena kamu semua dibayar rakyat Indonesia. Betul?\" ujarnya. (*)
Desakan Pemakzulan Masif, Istana dan Pakar Ngibul, Gerah
Oleh Faizal Assegaf | Kritikus Lucunya mereka yang diklaim pakar hukum karena jago baca dan hafal pasal. Soal isu pemakzulan, komplotan pakar bermunculan menipu rakyat. Urusan penguasa dipermudah, hak dan aspirasi rakyat dipersulit. Hancurnya Mahkamah Konstitusi (MK), para penjahat berjubah pakar hukum kompak membungkam. Seperti kawanan binatang buas yang jinak, takluk di kaki majikan. Fenomena ini memberi gambaran terang tentang rusaknya moralitas. Tak hanya itu, kelompok anti pemakzulan Jokowi menjadi lapak empuk bagi pelacuran intelektual. Di sisi yang jauh lebih busuk adalah partai di lingkar kekuasaan. Seolah dirantai di emperan Istana dan hanya bisa menggongong. Sederetan elite partai yang terlibat dalam dugaan kejahatan korupsi tak berdaya. Setiap kata-kata yang mereka hembuskan seragam: Demi kepentingan sang majikan. Partai berubah jadi alat legitimasi syahwat penguasa. Lebih bobrok lagi, para intelektual, politisi dan praktisi hukum yang berada di luar kekuasaan ikut terjebak. Asyik berlomba membaca pasal dan sibuk berdebat soal aturan. Tanpa sadar masuk perangkap algoritma politik kekuasaan. Di alur dinamika itu, rakyat diintimidasi dan dibodohi agar tidak bernyali mengoreksi penguasa. Hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi untuk memakzulkan presiden dituding ilegal. Sibuk berakrobat dengan klaim pakar hukum. Tak salah bila rakyat menyimpulkan, pakar hukum dan politisi busuk jauh lebih perkasa dari konstitusi. Gerombolan ini acap kali muncul menjadi pemburu brangkas kekuasaan. Tak peduli nurani dan martabat, yang terpenting perut kenyang. Bicara soal pasal dan mekanisme konstitusi ihwal pemakzulan, seluruh rakyat sangat paham. Itu bukan ilmu yang luar biasa dan seolah hanya menjadi milik pakar. Burung beo di kebun binatang pun bisa diajari membaca pasal. Yang disebut pakar karena kemampuan mereka untuk lakukan terobosan yang tidak lazim. Tapi, terminologi pakar di negeri ini adalah kelompok penipu yang jago membaca teks. Pakar ngibul dengan aneka kebejatan dalam beretorika. Stigma intelektual dan pakar hanya menjadi hiasan, seolah cerdas di mata rakyat. Faktanya, perkara pemakzulan Jokowi dibuat bias, beri kesan adanya deal politik jahat di belakang Istana. Tujuannya menindas hidup rakyat. Tapi kali ini komplotan pakar, politisi busuk dan intelektual abal-abal gagal mencegah desakan pemakzulan. Sebab, aspirasi rakyat melawan Jokowi telah masif menjadi gerakan moral. Rakyat makin cerdas bergerak di jalur ekstra konstitusi. Walhasil, pakar ngibul dan Istana pank!
POPULER
