EDITORIAL
Novum Baru Pembantaian Enam Laskar FPI Ada di Kantor Polisi
KETERANGAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Syihab menarik dicermati. Ia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50, pada 7 Desember 2020 itu akan diproses kembali jika ada bukti baru atau novum. \"Terkait dengan Km 50, saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan, dan jaksa juga sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Tentunya kami juga menunggu, \" kata Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022. Kasus Km 50 kembali mengemuka setelah peristiwa pembunuhan terhadap anggota polisi Brigadir Josua Hutabarat yang juga dilakukan polisi. Pembunuhan berencana terhadap Josua diotaki oleh Inspektur Jenderal Ferdy, Sambo yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi (meski ia masih banding), dan juga istrinya Putri Candrawathi. Saat melakukan pembunuhan, Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Kasus pembunuhan terhadap Josua dan enam laskar FPI di Km 50 hampir mirip. Mulai dari keterangan pers yang direkayasa dan penghilangan kamera pengintai atau CCTV. Pasangan suami-istri tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Dua anggota polisi dan seorang sipil juga ditetapkan jadi tersangka. Enam perwira juga menjadi tersangka pelanggaran pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice terkait kasus tersebut. Sederet anggoga polisi lainnya ditempatkan di ruang khusus karena pelanggaran etika dan sebagian besar kemungkinan kena pidana. Kembali ke ucapan Listyo Sigit mengenai kasus Km 50, maka pertanyaannya adalah novum yang bagaimana yang diharapkan? Kasusnya, mirip dengan pembunuhan Josua, berupa usaha menghilangkan kamera pengintai atau CCTV/Closed Circuit Television. Mari gunakan akal sehat menelusuri peristiwa Km 50 itu. Pertama, beberapa waktu setelah pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) - kini berganti nama Front Persaudaraan Islam - itu, rest area atau tempat istirahat tersebut sudah rata dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dibongkar? Meskipun ada keterangan dari pihak PT Jasa Marga, pembongkaran sudah direncanakan sebelum peristiwa tersebut, namun tetap terasa janggal dan penuh misteri. Ya, kalaupun benar sudah direncanakan mau dibongkar, ya tunggu tiga sampai empat bulan tentu akan lebih nyaman dan tidak menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya pengurus, anggota dan simpatisan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Lebih khusus lagi, dari keluarga besar enam laskar tersebut. Lalu, siapa yang meminta atau memerintahkan supaya tempat tersebut segera dibongkar? Kedua, CCTV yang ada di jalan tol menuju Km 50 dan di lokasi kejadian, katanya, rusak, mati, kena gangguan. Kok bisa terjadi kerusakan secara bersamaan? Perlu diselidiki lagi, siapa yang merusak atau atas perintah siapa, sehingga seluruh CCTV tidak hidup. Untung tidak ada peristiwa besar lainnya yang terjadi pada waktu hampir bersamaan. Ketiga, enam HP atau telefon genggam laskar yang dibunuh hilang. Sampai sekarang, belum ditemukan/dikembalikan atau dijadikan alat bukti di persidangan. Ke mana dan di mana HP itu sekarang? Kalau hilang, siapa yang menghilangkan? Siapa yang meminta atau merampasnya dari tangan laskar? Keempat, keberadaan mobil Landcruiser hitam di Km 50. Ada saksi mata yang melihat, begitu penumpang turun, para polisi yang berada di lokasi langsung memberi hormat. Ada semacam breefing atau pengarahan dari orang tersebut kepada sejumlah anggota polisi di tempat itu. Siapa penumpang yang turun dari mobil tersebut? Rasanya tidak masuk akal jika orang tersebut berpangkat rendah. Dapat dipastikan, penumpang Landcruiser itu orang berpengaruh dan memiliki posisi penting di kepolisian atau penegak hukum. Listyo Sigit, tentu mudah melacaknya, jika ada kemauan dan kesungguhan membongkar tuntas peristiwa Km 50 itu. Kelima, ketika kendaraan yang ditumpangi HRS dan keluarga dipepet mobil yang tidak menggunakan plat nomor dinas polisi, seseorang berpakaian preman (tidak pakai seragam polisi) sempat mengeluarkan tangannya yang penuh tato ke mobil menantu HRS, Muhmamad Hanif. Hal itu terjadi ketika mobil yang ditumpangi Hanif mencoba menghalangi agar tidak memepet mobil HRS. Siapa orang itu? Coba Pak Listyo diselidiki, itu polisi bertugas di mana? Mudah juga menelusurinya. Berapa orang anggota polisi bertato seperti itu? Apalagi dalam kasus Josua, ada seorang polisi yang berfoto dengan Sambo (bersama ajudan lainnya) yang tangannya bertato juga. Cuma satu orang dan berjambang saat difoto. Itulah sekedar masukan buat Listyo Sigit. Jika ada kemauan, tidak usah menunggu bukti baru. Lima hal di atas saja, bisa menjadi novum, atau menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan. Masih ada beberapa hal lainnya yang bisa dijadikan novum. Apalagi, peristiwa penembakan enam laskar FPI itu diduga dilakukan oleh anggota polisi yang berada pada Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang kini sudah dibubarkan. Kepala Satgasus saat peristiwa Km 50 adalah Ferdy Sambo. Tahun 2021, Brigadir Jenderal (Brigjen) Hendra Kurniawan, anak buah Sambo di Divisi Propam terlibat dalam tim khusus pencari fakta kasus Km 50. Hendra ikut bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya, Dudung Abdurachman saat menggelar jumpa pers peristiwa penembakan laskar itu. Hendra juga bagian dari Satgasus. Ayo dong Pak Listyo Sigit. Sebenarnya, dari nurani yang dalam, Anda tahu semua itu.
Fadel Muhammad, Diberhentikan SBY Dimosi tak Percaya DPD
KAMIS, 18 Agustus 2022, lewat pemungutan suara terbuka, Tamsil Linrung terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lewat Sidang Paripurna DPD, senator asal Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Tamsil berhasil mengalahkan tiga calon Wakil Ketua MPR lainnya, yaitu Abdullah Puteh mewakili Barat Satu, Ahmad Bustami mewakili Barat Dua. Yorrys Raweyai mewakili Timur Dua. Timur Satu secara aklamasi menunjuk Tamsil Linrung. Dengan terpilihnya senator asal Sulawesi Selatan itu, secara otomatis mendongkel Fadel Muhammad. Pendongkelannya dari kursi empuk itu bukan datang secara tiba-tiba. Melainkan melalui proses yang cukup lama dan panjang. Anggota DPD pun melakukan mosi tidak percaya terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan (dipecat?) oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), karena lebih sering jalan-jalan ke luar negeri bersama istrinya ketimbang bekerja di MPR. Mosi tidak percaya itu terjadi karena sebagian besar anggota DPD menganggap Fadel tidak memperhatikan atau membawa aspirasi di MPR. Jadi, pemberhentian Fadel lewat pemungutan suara langsung yang dipimpin Ketua DPD, A.A.LaNyalla Mahmud Mattaliti itu lebih terhormat, ketimbang dengan cara-cara lainnya. Pemberhentian oleh SBY bukan tanpa alasan. Setidaknya hal itu dilakukan pendiri Partai Demokrat itu karena mendapat dua surat menyangkut penjualan tanah oleh Fadel ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) - sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) - seluas 40 hektar di Desa Cikuya, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Surat pertama datang dari Rektor IAIN saat itu, Komaruddin Hidayat. Surat kedua dilayangkan anggota DPD, A.M.Fatwa. Transaksi jual-beli tanah tersebut terjadi sewaktu Quraish Shihab, menjadi rektor kampus yang berlokasi di Ciputat, Kotang Tangerang Selatan, Banten itu. Tanah yang hingga sekarang masih belum jelas itu dibeli dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 1996. Dana yang digunakan Rp 5 miliar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, bulan Juli 2022 yang lalu, anggota DPD Banten, Habib Ali Alwi bersama Rektor UIN, Prof.Dr.Amany Lubis dan timnya turun mengecek lokasi lahan tersebut. Kabarnya, selain lokasinya yang terpencar, juga ada beberapa lahan yang diklaim milik orang lain atau dikuasai orang lain. Sebenarnya, ada peristiwa nenarik ketika SBY mencopotnya dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu menyangkut keaman dan wibawa Presiden SBY. Ceritanya, menjelang Maghrib, Fadel yang sudah diberhentikan, datang ke Istana Presiden, meminta bertemu dengan SBY. Dengan gestur tubuh agak marah, ia \"memaksa\" supaya ketemu. Akan tetapi, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tidak mengizinkannya. Harap maklum, Fadel bukan lagi menteri. Hal itu menyangkut keamanan Kepala Negara. Selagi masih menteri pun, tidak mudah \'nyelonong\' bertemu presiden. Ada aturan prorokol yang harus diikuti. Apalagi, menteri yang sudah diberhentikan. Karena tidak diizinkan masuk, Fadel yang juga berkasus dalam BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 136 miliar itu pergi menggerutu. Di mata teman-teman wartawan yang biasa meliput kegiatan istana, Fadel marah dan kesal. Akan tetapi, tidak berdaya lagi, karena \'taringnya\' sudah dicabut SBY. Nah, ia pun melakukan manuver lain. Ia menggunakan Akbar Tanjung, koleganya di Partai Golkar untuk mempertanyakan alasan mengapa SBY mencopotnya. Namun, manuvernya itu tenggelam bak ditelan ombak, karena Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar waktu itu mengajukan Sharif Cicip Sutardjo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan disetujui dan diangkat SBY. Kembali ke pendongkelan Fadel dari kursi Wakil Ketua MPR yang tidak melalui proses tiba-tiba, ada baiknya ia merenungkan kembali berbagai manuver yang akan dilakukannya, termasuk mengajukan tuntutan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Sejumlah perlawanan lainnya akan dilakukan mantan politikus Partai Golkar itu. Termasuk melaporkan anggota DPD ke Badan Kehormatan DPD, dan mengajukan gugatan secara perdata dan pidana. Apa yang akan dilakukan itu, merupakah hak Fadel sebagai warga negara. Akan tetapi, apakah itu dilakukan karena nafsu politik, atau karena emosi? Semakin bermanuver, perlawanan dari sesama senator pun akan terjadi. Kita menunggu ke mana Fadel berlabuh? Melakukan perlawanan, berarti banyak teman sesama senator menjadi musuh. Tidak melakukan perlawanan, ya harus menanggung malu, karena digusur dari jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI.*
Menuju Transformasi Polri, Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia!
SAAT ini, tak pernah satu detik pun media massa dan medsos lepas dari berita soal kebiadaban “Polisi Sambo”. Komentar dan celoteh netizen se-Nusantara menghujat mantan Kadiv Propam Polri itu tiada henti. Mereka penasaran dan hendak terus mengawal sampai di mana kasus ini berakhir. Dan inilah yang sudah layak kita sebut sebagai “People Power as Digital Netizen of Indonesia“. Maklum, rekayasa demi rekayasa setiap saat diproduksi polisi. Tanpa rasa malu, dan seolah tutup mata dan telinga. Ini menimbulkan sikap skeptis masyarakat dan mendorong agar kepolisian berlaku Jujur dan Transparan. Negara tak boleh kalah hanya oleh seorang Sambo. Institusi Polri tak boleh takluk hanya karena komplotan Sambo Cs. Mengapa? Sebab permasalahan utama skandal besar tersebut dimulai ketika terbongkarnya skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua di Duren Tiga Jakarta Selatan. Catat! Semua peristiwa hukum yang telah direkayasa Sambo Cs merupakan perbuatan melawan hukum berat yang dilakukan oleh para aparat negara yang berada di garda terdepan penegakan hukum Indonesia. Sangat wajar dan logis jika akhirnya netizen mengaitkan dan mulai berasumsi tentang tragedi KM 50? Kematian 816 petugas KPPS? Hilangnya politisi Harun Masiku? Kriminalisasi terhadap Novel Baswedan, Kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis, serta ribuan kasus lainnya yang termasuk “outstanding” di Komnas HAM. Publik tahu, jabatan Kadiv Propam yang diduduki oleh Irjen Ferdy Sambo ini sebelumnya, bukanlah jabatan biasa. Propam itu ibarat Polisinya bagi Polisi. Yang menangkap, memproses, dan mengadili secara kode etik setiap anggota polisi apapun pangkat dan jabatannya ketika melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh Sambo Cs tak bisa lagi kita kerdilkan, itu adalah “perilaku oknum” semata. Ini adalah sebuah kejahatan besar yang tersistem, mendasar, komprehensif, dan integral melanda korps Bhayangkara ini. Meskipun kita tentu pula tak bisa juga menggeneralisir semua Polisi itu jahat. Masih banyak Polisi yang baik dan berintegritas, namun secara hukum alam mereka tersingkir karena idealismenya. Tak bisa kita pungkiri lagi saat ini, bagaimana kewenangan Polisi yang luas pada masa reformasi khususnya rezim Jokowi akhirnya memakan korban internalnya sendiri. Kewenangan Polisi yang begitu luas, menjadikan Polri seolah institusi paling “Super Power, Super Body, Full Power” di negara ini. Melihat sepak terjang Satgassus Sambo Cs ini, kita jadi ingat sejarah Savak, polisi khusus di Iran. Atau SS di era Nazi Jerman. Yang begitu sadis, kejam, dan berkuasa atas negaranya. Polri saat ini tidak saja memiliki persenjataan dan teknologi Cyber mutakhir, tetapi juga memiliki “senjata kewenangan” hukum sosial politik yang tanpa batas dan menjadi “anak emas” karena di bawah presiden yang membuatnya menghujam dalam masuk pusaran arus politik. Berbeda dengan TNI yang tunduk pada \"Supremasi Sipil\" di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Akibatnya, Polri hari ini terjebak seakan menjadi alat dan tameng kekuasaan. Dalam peran Multifungsi Polri. Seperti ada semacam hubungan mutualisme antara Polri dan penguasa. Diberi kewenangan dan fasilitas kekuasaan, tapi (juga) bekerja sebagai garda utama pendukung kekuasaan. Siapa yang melawan, gebuk, habisi, urusan benar salah, itu belakangan. Sampai akhirnya skandal besar Sambo Cs ini terkuak kepada publik, barulah banyak yang tersadarkan bahwa memang telah terjadi sebuah kerusakan sistematis, disorientasi kewenangan dalam tubuh Polri. Yang membuat rakyat marah santero negeri, dan sulit percaya lagi pada Polisi, bila institusinya saja tidak dapat dijaga namanya, bagaimana dengan rakyat? Ajudan pribadi kesayangannya saja dibunuhnya dengan kejam, apalagi rakyat biasa? Meski demikian, kita tetap harus memberikan apresiasi pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berupaya keras membersihkan institusi Polri dan juga telah menangkap sejumlah 83 polisi, serta menetapkan istri Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka. Ini langkah konkrit yang bagus. Apalagi Satgassus juga sudah dibubarkan, secara administrasi. Namun, hal itu belumlah cukup. Karena harus dilakukan segera transformasi Polri dimulai dari repositioning, meletakkan Polri secara mandiri lagi di bawah koordinasi kelembagaan kementerian. Tidak boleh lagi langsung ada di bawah Presiden. Berbahaya! Selanjutnya, bagaimana pemurnian kembali pemahaman keamanan nasional (National Security) sebagai sebuah konsep dengan pemahaman keamanan ketertiban masyarakat sebagai fungsi. Jangan disama ratakan. Tujuan polisi dipisahkan dari ABRI melalui TAP/MPR/VI/2000 agar Polisi menjadi sipil yang humanis bersenjata untuk melumpuhkan penjahat dan membawanya ke meja pengadilan. Itu Polisi moderen. Polisi sesuai amanah konstitusi, non-kombatan, bukan untuk tempur dan jadi mesin pembunuh rakyatnya sendiri. Karena, Polisi itu seharusnya mengayomi masyarakat, bukan monster dan pengawal penguasa oligarki ?? Sudah saatnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia direvisi dan direkonstruksi ulang, baik secara substansi, struktural, kultural, dan orientasi. Begitu juga fungsi Polisi kombatan yang tidak sesuai dengan UU dan konvensi Jenewa 1949 tentang HAM, di mana Polri juga tergabung dalam IOSCE yang sepakat menempatkan tugas kepolisian sebagai Polisi yang humanis dan menjunjung tinggi HAM. Polisi adalah institusi kebanggaan masyarakat Indonesia. Jangan sampai diperalat dan dijadikan tameng kekuasaan para politisi jahat. Transformasi total Polisi adalah sebuah keniscayaan. Stop wacana dan lawan upaya rezim ini yang selalu membenturkan dan mengadu domba Polisi dengan rakyat khususnya yang berseberangan pilihan politiknya. Cukup! Polisi jangan mau diperalat lagi oleh politik kekuasaan. Mari bersama kita kembalikan citra baik Polisi kepada publik. Kita dukung Kapolri hari ini, Jenderal Sigit melakukan pembersihan dan transformasi total terhadap institusi Polri. Kita tunggu dan awasi bersama. Negara tak boleh kalah oleh hanya komplotan Sambo Cs. Jayalah Polisiku.. Jayalah Negeriku! (*)
Bau Amis Gerombolan Si Bengis
Kami mendukung tindakan Kapolri mencopoti perwira yang terlibat rekayasa perkara pembunuhan Brigpol Nofriansyah Yoshua Hutabarat ajudan bekas Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo. Ini adalah awal pembenahan besar-besaran di tubuh Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Institusi Polri tidak boleh rusak oleh segelintir oknum bengis. Tidak semua polisi dan tentara bisa membunuh. Apalagi membunuh dengan cara menyiksa. Karena polisi dan tentara juga manusia yang pasti bakal mengalami tekanan emosional hebat jika harus membunuh spesiesnya sendiri. Polisi, terutama Resmob dan Reserse lapangan, dilatih mahir menembak dan membela diri untuk melumpuhkan penjahat. Tidak pernah dilatih seperti tentara. Tentara dilatih untuk membunuh musuh negara. Latihan tentara lebih mendekati keadaan perang nyata, kondisi dibunuh atau membunuh. Makanya mereka dilatih menusuk boneka atau karung pasir dengan bayonet. Ada juga latihan menusuk plastik atau balon berisi cairan merah supaya prajuritnya terlatih kecipratan darah. Tapi seekstrim-ekstrimnya latihan polisi atau tentara, tidak otomatis menjadikan mereka sebagai mesin pembunuh efektif (pembunuh berdarah dingin dan tidak terganggu kejiwaannya). Untuk menjadi pembunuh berdarah dingin, tidak cukup dengan latihan, tapi harus dengan praktik membunuh manusia secara nyata. Seseorang hanya bisa menjadi pembunuh berdarah dingin jika sering melakukannya, berulang dan berulang. Tentu karena ada penugasan jika dia seorang aparat negara. Tapi itu pun belum cukup menjadikan seorang pembunuh efektif menjadi pembunuh bengis (dengan penyiksaan). Untuk menjadi pembunuh bengis, moral seseorang harus dirusak dulu. Narasi tentang dosa, karma, hari pembalasan, larangan-larangan dalam kitab suci, harus dihapus dari memori otaknya. Kejiwaan dan rasa kemanusiaannya harus dirusak dengan mencabut keimanannya kepada Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam tubuh calon pembunuh bengis ini harus diganti dengan roh iblis. Caranya dengan dicekoki uang, materi, atau imbalan jabatan setiap kali mengikuti instruksi dengan baik. Persis seperti melatih anjing rumahan menjadi anjing pemburu. Pembunuh bengis seperti ini sudah tidak banyak di zaman damai. Perang betulan, di Timor Timur dan Aceh sudah selesai. Tinggal Papua. Itu pun malah banyak aparat kita yang terbunuh. Killer squad yang jadi momok masyarakat belakangan ini, orangnya atau komplotannya pasti yang itu itu juga. Kebengisan di KM 50 Tol Japek, kebengisan di kompleks Polisi Duren Tiga Jakarta Selatan, polanya sama. Korban disiksa dulu baru didor dalam jarak dekat. Tapi peristiwanya dinarasikan ke publik secara manipulatif. Seolah-olah pembunuhan tersebut bersifat force majeur, ada imminent danger, sehingga terpaksa dibunuh karena korban menyerang duluan atau melawan dengan senjata mematikan. Tapi kok ada bekas-bekas penyiksaan di tubuh sasaran? Kok CCTV rusak? Kok warga dan wartawan dilarang mendekati TKP? Sementara kalau menangkap teroris kok videonya lengkap? Bawa wartawan pula!! Oke. Untuk pembunuhan warga sipil, kalian bisa menjaga code of silence (tutup mulut seluruh institusi). Tapi untuk pembunuhan sesama polisi, jangan harap kalian bisa menutup mulut semua polisi. Pasti ada yang emosi jiwa. Pasti ada yang melawan dari dalam. Ada bau amis yang terus terus menyengat pada oknum-oknum berjiwa bengis. Komplotan kalian segera terbongkar!
Istri Jenderal Polisi Merasa Diancam Siapa?
POLISI menembak polisi, yang mati ya polisi. Kejadiannya, di rumah polisi. Hebatnya lagi, istri jenderal polisi malah minta perlindungan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bukan ke polisi. Kok ke LPSK? Bukan minta perlindungan ke polisi? Bukankah sebagai seorang istri polisi akan lebih aman, nyaman dan bahagia jika dilindungi polisi. Rakyat biasa saja lebih banyak meminta perlindungan (hukum) ke polisi kok. Betul, istri polisi bernama Putri Candrawati itu telah melaporkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Polisi J atau Nofriansyah Joshua Hutabarat, yang sudah tewas dalam peristiwa tembak-menembak (?) dengan polisi itu ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tentang dugaan pelecehan, bukan laporan tentang tembak-menembak yang menewaskan sang supir pribadi itu. Keterangan resmi polisi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), J ditembak karena kepergok melecehkan istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Atas keterangan pelecehan itu, masih banyak tanda tanya. Sebab, keterangan polisi sebelumnya menyebutkan, Bharada E saat itu bertugas di rumah pejabat Polri itu. Saat bertugas itulah, E mendapati J memasuki rumah dinas yang berada di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Bharada E menegur dan saat itu. Yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata dan kemudian melakukan penembakan. Bharada E menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan Bharada J itu menyebabkan Brigadie J meninggal dunia,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Menurut Ramadhan, peristiwa tembak-menembak itu terjadi Jum\'at, 8 Juli 2022 pukul 17.00 Joshua adalah supir pribadi sang istri jenderal. Sedangkan E adalah ajudan sang jenderal. Itu juga berdasarkan keterangan resmi dari Mabes Polri. Kembali ke istri jenderal yang meminta perlindungan ke LPSK. Ada apa dengan wanita tersehut? Betul, setiap orang berhak meminta perlindungan ke LPSK. Akan tetapi, seseorang meminta perlindungan dalam kasus saksi atas peristiwa yang dialami atau dilihat sendiri, dan akan mengancam keselamatannya. Minta perlindungan karena korban perkosaan, misalnya bisa dibenarkan, karena khawatir dengan tekanan dari pelaku (yang masih hidup) atau keluarga pelaku. Dalam kasus polisi tembak polisi ini, orang yang diduga melakukan pelecehan sudah dikuburkan. Takut sama siapa lagi? Keluarganya tidak perlu ditakutkan, karena mereka sudah melihat jenazah korban yang penuh penyiksaan. Kalau sang Putri minta perlindungan ke LPSK sebagai saksi, saksi buat siapa? Saksi buat pelaku pembunuhan sadis itukah? Atau saksi-saksian. Masyarakat wajar jika heran dengan peristiwa yang menggemparkan itu. Sebab, semakin hari semakin banyak misteri dalam kasus polisi tembak polisi itu. Apalagi, pihak keluarga Joshua dan pengacaranya bersuara nyaring dan keras atas kepergian orang yang mereka cintai itu. Keteguhan keluarga supaya membuka peti mayat polisi yang dikawal polisi dari Jakarta sampai Jambi itu, akhirnya membongkar banyak kejanggalan di tubuh jenazah J. Ada bekas siksaan dan jahitan yang tidak sesuai dengan keterangan Mabes Polri. Oleh karena itu, pengacara keluarga pun melaporkan tewasnya J ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri), Senin 18 Juli 2022. Kamarudin Simanjuntak yang menjadi kuasa hukum keluarga J sudah terang-terangan menyebutkan J diduga terlebih dahulu disiksa baru ditembak. Siapa yang menyiksa? Tentu semua menunggu hasil tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Semua menunggu hasil kerja tim secara jujur, termasuk melakukan kembali autopsi terhadap jenazah J. Hasilnya harus benar-benar bebas dari intervensi siapa pun. Jangan sampai anggota tim masuk angin, karena peristiwa \"tembak-menembak\" sesama anggota Bhayangkara yang penuh kejanggalan itu. Ya, penuh kejanggalan seperti diucapkan Menteri Koordinator Poltitik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, “Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar, terbuka saja. Kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional,” kata Mahfud. Tentu semua paham apa yang dimakasud mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Maksudnya, jangan merusak institusi Polri hanya karena melindungi seseorang. Nah, anggota tim khusus bekerjalah dengan jujur, sehingga kepercayaan rakyat kepada polisi semakin tinggi. Jangan sampai seperti olok-olok di medos yang menyebutkan, \"Polisi tembak polisi, yang mati CCTV (oleh polisi?). (*)
Reshuffle Yang Tak Ngefek Kepada Rakyat
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, Rabu, 15 Juni 2022. Ini menjadi perombakan yang ketiga kali dilakukan dalam Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi kali ini terjadi pada saat tensi politik naik, seiring dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pun dilakukan pada saat rakyat mulai frustrasi akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, naiknya tarif listrik di atas 3.500 VA yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2022. Perombakan kabinet juga dilakukan pada saat semakin sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, karena banyak yang meninggalkan Pertamax yang harganya naik gila-gilaan. Akibatnya, mobil yang biasanya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Sedangkan Premium atau bensin bersubsidi, sudah lama sulit diperoleh di sebagian besar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Kenaikan harga kebutuhan pokok itu di satu sisi menggembirakan, karena menguntungkan petani, peternak dan nelayan. Akan tetapi, apakah mereka benar-benar menikmatinya? Sebab, harga-harga pendukung kegiatan mereka juga naik. Harga pupuk dan pestisida misalnya, mahal. Akan tetapi di sisi lain sangat memberatkan konsumen, terutama yang berada di perkotaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang gila-gilaan sangat memberatkan semua pihak, baik produsen apalagi konsumen, apalagi terjadi ketika perekonomian belum pulih akibat pandemi Coronavirus Disease 2018 (Covid-19). Bagi nelayan di beberapa daerah, solar sulit dan harus antre lama jika ingin memperoleh harga yang wajar. Jika ingin cepat memperolehnya, ya bayar dengan harga lebih mahal. Hal yang sama dialami oleh supir angkutan umum, tukang ojek dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Butuh cepat harga mahal, mau harga sesuai ketentuan harus antre berjam-jam. Anda tidak percaya? Coba lihat antrean di SPBU, khusus jalur sepeda motor. Harga Pertamax Rp 12.500 per liter, tetapi antre. Akan tetapi, jika mau cepat harganya Rp 15.000 per liter di Pertamini atau pedagang BBM eceran yang mudah ditemui di pinggir jalan. Tidak hanya harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan. Pemerihtahan Jokowi-Ma\'ruf Amin juga main gila menaikkan tarif listrik di atas 3.500 VA. Rencananya, rumah tangga golongan R2 atau 3.500 sampai 5.500 VA naik sebesar 17,64 persen Rumah tangga golongan R2 atau 6.600 VA ke atas sebesar 17,64 persen. Golongan P1 atau 6.600 sampai 200 KVA naik sebesar 17,64 persen dan golongan P2 sebesar 17,64 persen Sedangkan yang masuk golongan P3 atau di atas 200 KVA naik sebesar 36,61 persen. Rencana kenaikan tarif listrik tersebut gila dan tidak masuk akal. Bayangkan, jika yang 3.500 sampai 5.500 VA naik 17,64 persen. Okelah, yang menikmatinya kalangan menengah. Tetapi, apa penghasilan mereka sudah naik? Apakah gaji mereka sudah naik? Kalaupun naik berapa persen? Takkan lebih dari 15 persen. Belum lagi pengguna 3.500 VA ke atas itu juga banyak digunakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Apa tidak ada langkah lain? Nah, reshuffle tidak dibutuhkan rakyat. Yang ditunggu rakyat adalah turunkan harga kebutuhan pokok, jangan naikkan tarif listrik dan tarif lainnya. Reshuffle tidak menolong kehidupan rakyat. Toh, hari-hari ke depan rakyat masih akan terus dipertontonkan dengan berbagai akrobat politik. Termasuk, tontonan harga terus naik.
Berdasarkan Survei Internal, Anies Baswedan Capres Partai Nasdem
PARTAI NasDem akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama dua hari, Rabu dan Kamis, 15-15 Juni 2022 ini. Layaknya Rakernas, tentu banyak agenda yang akan dibahas dan diputuskan. Terlebih jagad politik nasional yang kian marak, karena sudah semakin mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perhelatan politik 2024 itu akan berlangsung sekaligus. Anggaran yang sudah disetujui Rp 100,4 triliun, masing-masing Rp 76,6 triliun anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak menutup kemungkinan angka tersebut bertambah lagi. Pertarungan politik jelas penuh intrik. Inilah perhelatan demokrasi yang pertama kali dikemas sekaligus. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni 2022. Sebagai peserta pemilu, Partai NasDem tentu sudah mempersiapkan berbagai hal menyongsong Pemilu 2024. Tentu, dari tiga pemilihan yang dilaksanakan sekaligus, yang paling seksi adalah Pilpres. Sebab, Pilpres merupakan puncak demokrasi. Setiap partai harus menyeleksi dan menggodok nama bakal calon presiden (capres) dan tentunya, juga calon wakil presiden (cawapres) secara ketat. Salah langkah dalam menyodorkan nama atau bergabung dengan partai lain, bisa sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam Rakernas NasDem adalah menyaring tiga sampai empat nama bakal (capres) yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari tiga atau empat nama yang disampaikan, Surya Paloh kemudian menetapkan satu nama capres, dan sekaligus calon itu dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi. Tidak sekedar diserahkan saja, tetapi nama-nama yang muncul diumumkan kepada rakyat, terutama kepada peserta Rakernas dan para pendukung dan simpatisan NasDem. Pengumuman itu juga sekaligus sebagai usaha menjaring dan mematangkannya dengan calon partai koalisi. “Yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya (tentu) pasangan calon, ya pengantennya. Kalau lebih spesifik siapa capresnya, itu kemudian atas dasar rasional dan Nasdem selalu meletakkan dirinya sebagai partai yang rasional,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, empat nama bakal capres yang akan diserahkan kepada Surya Paloh itu adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Gandjar Pranowo. Ketiganya masih sama-sama gubernur, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan satu bakal capres berasal dari internal Nasdem dan itu kemungkinan nama sang Ketua Umum, Surya Paloh. Akan tetapi, ada kemungkinan nama lain yang muncul. Berdasarkan kabar yang diberoleh, hasil survei internal NasDem, nama Anies Baswedan menempati urutan nomor satu. Meski tidak menyebutkan tingkat elektabilitasnya, tapi nama Anies Baswedan menempati persentase tertinggi. Masih menurut Willy Aditya, di internal NasDem, ada penentangan terhadap Anies. Ada yang tidak setuju dengan nama yang sukses dalam perhelatan balap mobil Formula E yang berlangsung awal bulan ini. Kabarnya, yang tidak setuju dengan nama Anies adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dan beberapa petinggi lainnya yang pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahoker pada Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu. Meski ada barisan yang tidak setuju, tapi nama Anies Baswedan diperkirakan akan mulus. Alasannya, gelaran Formula E yang sukses tidak lepas dari peran Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Semua tahu, Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem. Duet antara Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni dalam ajang tersebut juga semakin memperkuat indikasi dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan Nasional itu. Bahkan, karena “pernikahan” Anies dan Sahroni dalam ajang Formula E tersebut membuat Mohammad Taufik harus “bercerai” dengan Partai Gerindra. Taufik yang kader tulen partai besutan Prabowo Subianto itu mengaku akan bergabung dengan NasDem, karena Anies Baswedan bakal menjadi capres NasDem. Memang betul, hingga menjelang Rakernas, ternyata belum ada nama capres yang dimunculkan. Yang ada baru kriterianya, sebagaimana disebutkan Ketua Steering Committee (SC) Rakernas NasDem, Prananda Surya Paloh. Menurut putra Surya Paloh itu, NasDem membuka peluang berkoalisi dengan berbagai partai politik untuk mengusung capres usai Rakernas pada 15-17 Juni ini. NasDem bisa saja berkoalisi dengan partai non-nasionalis asalkan tetap menganut Pancasila. “Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkoalisi dengan partai non-nasionalis asal memang tetap menganut Pancasila. Jadi ini namanya politik, masih sangat terbuka, siapa pun, dan di mana pun, bisa mungkin besok, bisa di akhir tahun, bisa tahun depan, kita belum tahu,” kata Prananda dalam jumpa pers menjelang Rakernas, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022. Prananda mengatakan, capres yang bakal diusulkan dalam rakernas kali ini adalah yang memiliki semangat sama dengan NasDem. Capres itu harus memiliki chemistry dan semangat juang yang sama dengan NasDem. Kriteria capres yang diinginkan NasDem, dipastikan dimiliki juga oleh semua nama-nama yang muncul bakal capres belakangan ini, tak terkecuali Anies. Sebagai mantan Mendiknas dan lama berkecimpung di dunia pendidikan/ akademisi, Anies adalah seorang yang Pancasilais. Pun selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditunjukkannya dengan merangkul semua tokoh dan bahkan mendatangi kegiatan agama lain, di luar agama Islam. Jika tidak seorang yang Pancasialis, mana mungkin ia berkenan mendatangi gereja, vihara, dan lainnya. Oleh karena itu, kalaupun benar ada penolakan dari segelintir elit NasDem, itu adalah wajar dalam demokrasi. Yang jelas dan pasti itu, kita menunggu hasil survei yang diumumkan bersamaan dengan Rakernas NasDem. Walaupun ada yang menentang Anies, tetapi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh memiliki otoritas yang kuat menetapkan siapa di antara empat nama yang pantas menjadi capres mereka. Apalagi jika kita memahami kalimat, “Survei bisa disalahkan, tetapi hasil survei tidak bisa salah.” (*)
Anies Baswedan Sang Juara Sejati!
PERHELATAN dunia itu telah usai. Tetapi, perbincangan tentang hal itu masih terus bergulir, baik di media mainstream, media sosial, dan bahkan di tempat tongkorongan anak-anak milenial. Tidak ketinggalan pula suara nyinyir dari BuzzerRp maupun anggota partai penyerang, yaitu partai De dan partai Es. Itulah perhelatan akbar Formula E Jakarta, yang berlangsung aman, lancar, dan damai di sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Dari kegiatan tersebut, Anies Baswedan-lah yang pantas dan layak menjadi juara sejati. Benar, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan piala kepada pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Bisa jadi, piala tersebut telah dibawa dan sudah sampai ke negara sang pemenang. Tetapi, “piala sejati” itu tetap ada di Jakarta. Kok bisa begitu? Mengapa Anies yang menjadi juara sejati dan piala itu ada di Jakarta? Anies kan tidak ikut berlaga. Anies juga bukan wasit. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal rancangan kegiatan Formula E itu menjadi sasaran hujatan dan cacian BuzzerRp dan pendukung setia Jokowi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung. Gelaran yang awalnya direncanakan di kawasan Monas (Monumen Nasional), Jakarta Pusat berhasil mereka gusur. Istana tidak rela wilayah yang menjadi hak milik Sekretariat Negara (Setneg) itu dijadikan ajang balapan. Alasannya macam-macam. Tetapi, di balik 1001 alasan, Anda pasti tahu alasan yang sebenarnya. Mereka tidak ingin nama Anies Baswedan semakin berkibar dan kesohor. Anda harap maklum, karena Anies, sang “Gubernur Indonesia” itu memang tidak disukai pihak musuh, termasuk pendukung Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dikalahkan Anies dalam pertarungan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Luka Ahoker terlalu dalam dan belum sembuh. Mereka belum mau move on meski Pilkada DKI Jakarta itu sudah berlalu. Mereka masih bermimpi, si penista agama Islam itu yang menjadi gubernur, entah gubernur mana. Padahal, si Ahok sudah kalah, dan dipenjara lagi. Kini mengurus Pertamina saja tidak becus, karena merugi. Padahal, dari mulut Komisaris Utama PT Pertamina itu sempat sesumbar, jadi merem saja untung. Kembali ke Anies sang juara sejati. Predikat itu pantas disandangkan Anies. Ketika hujatan atas penyelenggaraan Formula E terus terjadi, ia tetap tampil kalem dengan melempar senyum menyejukkan dan tutur kata lembut. Tidak ada amarah, apalagi dendam darinya. Anda tidak percaya? Banyak buktinya. Anies orang yang ramah kepada siapa pun. Ia tidak peduli terhadap orang yang mencaci dan orang memusuhinya. Dia adalah tipe pemimpin yang merangkul semua kubu. Bukan tipe pemimpin yang ikut memanas-manasi pendukungnya. Buktinya, di tengah hujatan terhadap Formula E berlangsung, tiba-tiba saja Jokowi justru meninjau pembangunan sirkuit itu pada Senin, 25 April 2022. Foto keduanya dengan latar belakang JIS (Jakarta International Stadium) terlihat akrab. Jokowi saat itu memberikan beberapa arahan. Maka, buzzer pun galau melihatnya. Berbeda dengan si Giring Ganesha, petinggi partai Es, yang terpeleset saat datang ke lokasi untuk membuat konten. Bukannya masukan yang dia sampaikan, tetapi caci-maki, ciri khas partai yang tidak lolos ke Senayan itu. Anies Baswedan pantas menjadi juara sejati! Hal itu bisa dibuktikan pada acara puncak Formula E, Sabtu, 4 Juni 2022, sore yang baru lalu. Dia tidak peduli dengan ocehan para buzzer, pendukung Jokowi dan Ahoker. Yang penting acara sukses. Anies menyebutkan, tidak menggunakan jasa pawamg hujan, seperti ajang MotorGP, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Alhamdulillah, cuaca cerah. Tidak seperti di Mandalika, tetap hujan padahal sudah menggunakan jasa pawang yang dibayar lumayan mahal. Anies katakan tidak boleh bawa atribut partai dan segala bentuk berbau politik. Penontonnya patuh. Tidak ada suara gaduh, misalnya, “Anies Presiden...” Tidak ada bendera partai atau dukung-mendukung, tak ada yang memakai kaos dukungan ke orang tertentu di arena balapan. Maklum, ini acara olahraga yang menghibur warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Jabodetabek). Mereka patuh! Tentu, karena Anies juara sejati. Yang ada, suara riuh dan tepuk tangan ketika pembawa acara mengumumkan nama yang hadir, mulai dari Jokowi, Puan, dan Anies. Nah, ketika nama Anies disebut, suara riuh bercampur tepuk tangan pun bergemuruh. Tidak seperti awal menyebutkan Jokowi, yang sepi (meski saat diumumkan memasuki area balapan disambut dengan tepuk tangan). Anies Baswedan juara sejati! Karena ia mampu merangkul semua pihak. Lewat event Formula-E, ia ingin menunjukkan tidak ada apa-apa diantara sesama anak bangsa. Buktinya? Dia mampu mendatangkan petinggi negara menonton kegiatan yang ditunggu-tunggu puluhan juta rakyat Indonesia dan dunia (yang bisa menonton lewat siaran televisi). Ada Presiden Jokowi, ada Ketua DPR Puan Maharani, ada Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo. Di ajang tersebut, Anies menyerahkan piala untuk kategori tim. Kemudian, ia menyalami para pebalap di podium. Piala juara ketiga, Edoardo Mortara, dan juara kedua, Jean Eric Vergne, diserahkan oleh penyelenggara. Anies juara sejati? Ada-ada saja. Karena sirkuit Formula E memiliki lima zona dengan panjang lintasan 2,5 kilometer serta memiliki 18 tikungan. Sirkuit Formula E dilengkapi banking atau lintasan yang sengaja dimiringkan. Kemiringannya mencapai 6 derajat. Anies juara sejati! Karena ia mengapresiasi kerja sunyi orang-orang di balik perhelatan ajang Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Anies menilai kesuksesan acara ini tak terlepas dari mimpi dan usaha tanpa lelah. Apresiasi ini disampaikan Anies melalui akun Instagramnya, @aniesbaswedan, Ahad, 5 Juni 2022. Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyertakan foto-foto mereka yang bekerja demi kesuksesan acara tersebut, mulai dari panitia acara hingga pekerja yang mengaspal sirkuit. Anies mengatakan ada ribuan tangan di balik acara tersebut, dan semua bekerja dalam sunyi. “Di balik kesuksesan acara Jakarta E-Prix kemarin, ada ribuan tangan yang terlibat mewujudkannya. Petugas konstruksi, petugas kesehatan, pengemudi transportasi, penyedia makanan, pengurus perizinan, dan banyak lagi yang bekerja dalam sunyi,” kata Anies dalam unggahannya itu. Sang juara sejati tidak akan menonjolkan diri. Juara sejati selalu rendah hati dan membuat musuh menjadi iri. Anies menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah bekerja sehingga acara tersebut berlangsung sukses. Sebab, bukan sekadar membangun sirkuit, tetapi juga membangun kebanggaan untuk kota dan negara. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap dan semua dari mereka. Mereka tak hanya membangun sirkuit, tapi membangun kebanggaan bagi kota dan negara. Mereka tak hanya menggelar balapan, tapi menggelar rasa percaya diri bagi bangsa,” ujarnya. Kuncinya adalah mimpi. Dia menyampaikan salam hormat untuk semuanya. “Karena mimpi adalah kunci, dan mereka semua telah berlari tanpa lelah untuk meraihnya. Salam hormat dari kami semua,” cuit sang juara sejati itu. Selamat buat Anies sang juara sejati yang selalu dinanti. (*)
Keretakan Kabinet Jokowi Makin Nyata
HARI-HARI belakangan, posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin tertekan dan terjepit. Di satu sisi tekanan dari rakyat melalui aksi demo terus terjadi, sedangkan di sisi lain, kabinetnya semakin tidak kompak, dan semakin retak. Sebagian menterinya sudah meninggalkan tugas dan lebih fokus mengurusi partai dan bisnis masing-masing. Sebagian sibuk urusan Capres/Cawapres (Calon Presiden/Calon Wakil Presiden). Sisa pemerintahan Jokowi yang sekitar dua tahun lagi, sudah mulai lumpuh. Arahannya sudah sering tidaj digubris. Buktinya, Jokowi yang petugas partai itu sudah berkali-kali memarahi menterinya. Tidak hanya demo yang terus terjadi dan menteri yang mulai meninggalkan tugas, tetapi para pengusaha pun sudah siap-siap menjaga jarak dengannya. Sejumlah pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi yang disebut kelompok oligargi pun sudah ada yang balik badan. Mereka sudah membaca tanda-tanda keretakan kabinet yang terjadi. Mereka mulai mencari aman, dan merapat ke beberapa calon presiden yang muncul ke permukaan. Hal yang wajar dilakukan pengusaha, seperti halnya terjadi menjelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mereka mencari aman. Kalkulasi tidak selamanya mereka tujukan ke bisnisnya. Kalkulasi politik pun mereka kedepankan, terutama saat-saat menjelang pergantian pemimpin nasional. Kabinet Jokowi retak, itu fakta yang terjadi. Yang jelas-jelas terlihat adalah pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Golkar, PPP dan PAN. Dengan demikian sekarang ada koalisi dalam koalisi. Ada koalisi tandingan. Ada dugaan pembentukan koalisi itu atas restu Jokowi. Jika itu benar, berarti Jokowi mempermalukan diri sendiri. Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa adalah menteri Jokowi yang dipastikan melaporkan pembentukan koalisi itu dari awal. Jika keduanya tidak melapor, berarti mereka kelanggar etika dalam kabinet. Etika itu berupa kepatuhan pada seluruh kebijakan presiden. Jika tidak patuh, ya harus keluar dan menanggalkan jabatan sebagai menteri. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Koalisi tiga partai itu merupakan keretakan kabinet Jokowi yang tersurat. Sedangkan yang tersirat cukup banyak. Artinya, banyak menteri yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, tetapi tidak mau atau berani mundur karena tersandera masalah. Ada juga menteri yang tersinggung karena tugasnya dicaplok oleh Luhut Binsar Panjaitan, atas penunjukan Jokowi. Para menteri yang tugasnya dicaplok itu memiliki nurani dan perasaan. Hanya saja karena bawahan Jokowi dan semua visi dan misi ada di presiden, mereka menumpahkan kekesalan itu dalam hati. Sesekali, para menteri yang tugasnya dicaplok Luhut itu saling curhat (curahan hati) atau saling menyampaikan keluh-kesah. Tetapi, tidak berani menyampaikan protes kepada Jokowi, apalagi membukanya kepada rakyat lewat media. Kabinet Jokowi retak. Itu bukan isapan jempol. Sebab, selain membentuk koalisi baru dan sakit hati tugasnya dicaplok Luhut, ada juga menteri yang asyik dengan bisnisnya. Ada juga menteri yang asyik mengùrus partainya. Walaupun tidak semua yang menjadi menteri Jokowi Ketum Partai, tetapi koalisinya menempatkan orang-orang partai atau petinggi partai di kabinet. Penempatan petinggi partai di kabinet tidak gratis dari induknya. Tidak ada makan siang gratis. Ada beban politis, moral dan materi yang mereka tanggung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Oleh karena itu, tidak asing terdengar jika proyek-peoyek di sejumlah kementerian jatuh ke tangan pengusaha yang ada hubungannya dengan partai asal menteri di kementerian tersebut. Ya, kolusi partai dengan penguasa. Coba cek kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Beritanya, ada dugaan proyek itu jatuh ke anggota DPR RI dari PDIP. Meski, hal itu dibantah dan belum ada bukti hukumnya. Yang jelas dan pasti ketika ditangkap, Juliari Batubara adalah Wakil Bendahara Umum PDIP. Kita menunggu akhir dari retaknya kabinet tersebut. Adakah menteri yang secara jantan mundur dari jabatannya demi rakyat atau dimundurkan Jokowi? Penggembosan dari dalam itu penting guna mempercepat jatuhnya pemerintahan Jokowi. Seperti halnya yang dilakukan Ginandjar dan kawan-kawan yang mundur sebagai menteri Presiden Soeharto yang kemudian salah satu penyebab lengsernya Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. (*)
Islamophobia: Singapura Harus Dilawan!
USTAZ Abdul Somad (UAS) dilarang masuk Singapura. Bahkan, ketika bersama istri, anak dan keluarga, serta kerabatnya hendak berkunjung ke negara tersebut, ia harus mendapatkan perlakuan pahit. Sebelum dideportasi, UAS dimasukkan ke sebuah ruangan sempit, layaknya penjara oleh pihak Imigrasi Singapura. UAS tidak mengerti diperlakukan seperti itu. Ia tak paham kenapa harus \'dipenjara\' walau sebentar, dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut. Meski diperlakukan tidak manusiawi, tetapi ustaz yang lantang menyuarakan perlawanan terhadap ketidak-adilan dan kesemena-menaan itu tetap tegar. Dia hanya meminta agar pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan tersebut. Tak lama setelah video tentang UAS dideportasi beredar di medsos (media sosial) maupun media mainstream, berbagai pendapat dan penjelasan pun riuh. Awalnya, pihak Singapura terkesan diam dan menutup-nutupi alasan penolakan itu. Akan tetapi, karena desakan berbagai pihak, pemerintah Singapura pun akhirnya buka suara. UAS bukan dideportasi, tetapi dilarang masuk ke Singapura. Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyebutkankan, UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. “Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi \'syahid\'. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal \'jin (roh/setan) kafir\'. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai \'kafir\',” tulis MHA di situs resminya. UAS Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin, 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam pendamping perjalanan. Setelah diwawancara petugas Singapura, UAS dan rombongan ditolak masuk. Pada hari yang sama dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal Feri ke Batam. Masih menurut MHA, masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. “Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura,” tutup MHA. Penilaian UAS ekstrimis dan segregasi sangat tidak masuk akal. Tidak ada alasan apa pun yang bisa diletakkan kepadanya bahwa ia ekstrimis dan segregasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ekstremis artinya: 1. orang yang ekstrem; 2. orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela atau menuntut sesuatu; 3. cap pejuang pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Sedangkan pengertian segregasi adalah pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengucilan. Segragasi ras adalah bentuk rasisme institusional. (Pengertian menurut Wikipedia). Jika mengacu pada pengertian tersebut, tidak ada alasan melarang UAS masuk ke Singapura. Kecuali karena negara tersebut masih dihinggapi penyakit Islamophobia atau ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Padahal, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sudah mengeluarkan Resolusi dan menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamofobia. Aneh, negara kecil Singapura memberlakukan WNI seperti itu hanya karena menyampaikan dakwah dan pemikirannya tentang kemajuan agama Islam. Dari mana dasarnya Singapura menuduh ekstrimis? Apa dasarnya negara tersebut menuduh pria bermarga Batubara itu sebagai orang yang segregasi? Jika ceramah dalam kaitan bom bunuh diri adalah sah dalam kaitan konflik Palestina-Israel, itu sah-sah saja dalam konteks mempertahankan negara yang sedang dijajah. Israel adalah penjajah yang ingin merampas tanah Palestina, terutama merebut Masjid Al-Aqsa yang wajib dipertahankan umat Islam. Akan tetapi, alasan yang dibuat Singapura atas hal tersebut juga wajar. Sebab, Singapura merupakan perpanjangan tangan Israel di kawasan ASEAN. Mengenai penyebutan kafir di luar agama Islam, itu juga wajar karena yang disampaikan UAS adalah Al-Qur\'an. Ceramah dengan menyebutkan kafir di luar Islam juga disampaikan dalam konteks dakwah kepada umat Islam. Tujuannya, memperkuat aqidah umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus mengambil sikap tegas. Setidaknya memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo mengirimkan surat protes keras, bukan sekedar mengirimkan nota diplomatik. Sikap tegas pemerintah itu juga bisa berupa pemanggilan Dubes Singapura untuk Indonesia oleh Kemenlu. Tidak usah sampai memanggil Dubes RI untuk Singapura. Sebab, yang ditolak masuk itu bukan sekedar ulama terkenal, tetapi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak pernah terlibat kriminal, kegiatan ekstrimis dan segregasi yang dituduhkan kepadanya. Hanya karena menyampaikan pandangan lewat dakwahnya, kok sudah dicap macam-macam. Negara wajib melindungi segenap WNI di manapun berada. (*)
POPULER
