EDITORIAL
Istri Jenderal Polisi Merasa Diancam Siapa?
POLISI menembak polisi, yang mati ya polisi. Kejadiannya, di rumah polisi. Hebatnya lagi, istri jenderal polisi malah minta perlindungan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bukan ke polisi. Kok ke LPSK? Bukan minta perlindungan ke polisi? Bukankah sebagai seorang istri polisi akan lebih aman, nyaman dan bahagia jika dilindungi polisi. Rakyat biasa saja lebih banyak meminta perlindungan (hukum) ke polisi kok. Betul, istri polisi bernama Putri Candrawati itu telah melaporkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Polisi J atau Nofriansyah Joshua Hutabarat, yang sudah tewas dalam peristiwa tembak-menembak (?) dengan polisi itu ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tentang dugaan pelecehan, bukan laporan tentang tembak-menembak yang menewaskan sang supir pribadi itu. Keterangan resmi polisi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), J ditembak karena kepergok melecehkan istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Atas keterangan pelecehan itu, masih banyak tanda tanya. Sebab, keterangan polisi sebelumnya menyebutkan, Bharada E saat itu bertugas di rumah pejabat Polri itu. Saat bertugas itulah, E mendapati J memasuki rumah dinas yang berada di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Bharada E menegur dan saat itu. Yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata dan kemudian melakukan penembakan. Bharada E menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan Bharada J itu menyebabkan Brigadie J meninggal dunia,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Menurut Ramadhan, peristiwa tembak-menembak itu terjadi Jum\'at, 8 Juli 2022 pukul 17.00 Joshua adalah supir pribadi sang istri jenderal. Sedangkan E adalah ajudan sang jenderal. Itu juga berdasarkan keterangan resmi dari Mabes Polri. Kembali ke istri jenderal yang meminta perlindungan ke LPSK. Ada apa dengan wanita tersehut? Betul, setiap orang berhak meminta perlindungan ke LPSK. Akan tetapi, seseorang meminta perlindungan dalam kasus saksi atas peristiwa yang dialami atau dilihat sendiri, dan akan mengancam keselamatannya. Minta perlindungan karena korban perkosaan, misalnya bisa dibenarkan, karena khawatir dengan tekanan dari pelaku (yang masih hidup) atau keluarga pelaku. Dalam kasus polisi tembak polisi ini, orang yang diduga melakukan pelecehan sudah dikuburkan. Takut sama siapa lagi? Keluarganya tidak perlu ditakutkan, karena mereka sudah melihat jenazah korban yang penuh penyiksaan. Kalau sang Putri minta perlindungan ke LPSK sebagai saksi, saksi buat siapa? Saksi buat pelaku pembunuhan sadis itukah? Atau saksi-saksian. Masyarakat wajar jika heran dengan peristiwa yang menggemparkan itu. Sebab, semakin hari semakin banyak misteri dalam kasus polisi tembak polisi itu. Apalagi, pihak keluarga Joshua dan pengacaranya bersuara nyaring dan keras atas kepergian orang yang mereka cintai itu. Keteguhan keluarga supaya membuka peti mayat polisi yang dikawal polisi dari Jakarta sampai Jambi itu, akhirnya membongkar banyak kejanggalan di tubuh jenazah J. Ada bekas siksaan dan jahitan yang tidak sesuai dengan keterangan Mabes Polri. Oleh karena itu, pengacara keluarga pun melaporkan tewasnya J ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri), Senin 18 Juli 2022. Kamarudin Simanjuntak yang menjadi kuasa hukum keluarga J sudah terang-terangan menyebutkan J diduga terlebih dahulu disiksa baru ditembak. Siapa yang menyiksa? Tentu semua menunggu hasil tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Semua menunggu hasil kerja tim secara jujur, termasuk melakukan kembali autopsi terhadap jenazah J. Hasilnya harus benar-benar bebas dari intervensi siapa pun. Jangan sampai anggota tim masuk angin, karena peristiwa \"tembak-menembak\" sesama anggota Bhayangkara yang penuh kejanggalan itu. Ya, penuh kejanggalan seperti diucapkan Menteri Koordinator Poltitik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, “Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar, terbuka saja. Kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional,” kata Mahfud. Tentu semua paham apa yang dimakasud mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Maksudnya, jangan merusak institusi Polri hanya karena melindungi seseorang. Nah, anggota tim khusus bekerjalah dengan jujur, sehingga kepercayaan rakyat kepada polisi semakin tinggi. Jangan sampai seperti olok-olok di medos yang menyebutkan, \"Polisi tembak polisi, yang mati CCTV (oleh polisi?). (*)
Reshuffle Yang Tak Ngefek Kepada Rakyat
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, Rabu, 15 Juni 2022. Ini menjadi perombakan yang ketiga kali dilakukan dalam Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi kali ini terjadi pada saat tensi politik naik, seiring dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pun dilakukan pada saat rakyat mulai frustrasi akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, naiknya tarif listrik di atas 3.500 VA yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2022. Perombakan kabinet juga dilakukan pada saat semakin sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, karena banyak yang meninggalkan Pertamax yang harganya naik gila-gilaan. Akibatnya, mobil yang biasanya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Sedangkan Premium atau bensin bersubsidi, sudah lama sulit diperoleh di sebagian besar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Kenaikan harga kebutuhan pokok itu di satu sisi menggembirakan, karena menguntungkan petani, peternak dan nelayan. Akan tetapi, apakah mereka benar-benar menikmatinya? Sebab, harga-harga pendukung kegiatan mereka juga naik. Harga pupuk dan pestisida misalnya, mahal. Akan tetapi di sisi lain sangat memberatkan konsumen, terutama yang berada di perkotaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang gila-gilaan sangat memberatkan semua pihak, baik produsen apalagi konsumen, apalagi terjadi ketika perekonomian belum pulih akibat pandemi Coronavirus Disease 2018 (Covid-19). Bagi nelayan di beberapa daerah, solar sulit dan harus antre lama jika ingin memperoleh harga yang wajar. Jika ingin cepat memperolehnya, ya bayar dengan harga lebih mahal. Hal yang sama dialami oleh supir angkutan umum, tukang ojek dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Butuh cepat harga mahal, mau harga sesuai ketentuan harus antre berjam-jam. Anda tidak percaya? Coba lihat antrean di SPBU, khusus jalur sepeda motor. Harga Pertamax Rp 12.500 per liter, tetapi antre. Akan tetapi, jika mau cepat harganya Rp 15.000 per liter di Pertamini atau pedagang BBM eceran yang mudah ditemui di pinggir jalan. Tidak hanya harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan. Pemerihtahan Jokowi-Ma\'ruf Amin juga main gila menaikkan tarif listrik di atas 3.500 VA. Rencananya, rumah tangga golongan R2 atau 3.500 sampai 5.500 VA naik sebesar 17,64 persen Rumah tangga golongan R2 atau 6.600 VA ke atas sebesar 17,64 persen. Golongan P1 atau 6.600 sampai 200 KVA naik sebesar 17,64 persen dan golongan P2 sebesar 17,64 persen Sedangkan yang masuk golongan P3 atau di atas 200 KVA naik sebesar 36,61 persen. Rencana kenaikan tarif listrik tersebut gila dan tidak masuk akal. Bayangkan, jika yang 3.500 sampai 5.500 VA naik 17,64 persen. Okelah, yang menikmatinya kalangan menengah. Tetapi, apa penghasilan mereka sudah naik? Apakah gaji mereka sudah naik? Kalaupun naik berapa persen? Takkan lebih dari 15 persen. Belum lagi pengguna 3.500 VA ke atas itu juga banyak digunakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Apa tidak ada langkah lain? Nah, reshuffle tidak dibutuhkan rakyat. Yang ditunggu rakyat adalah turunkan harga kebutuhan pokok, jangan naikkan tarif listrik dan tarif lainnya. Reshuffle tidak menolong kehidupan rakyat. Toh, hari-hari ke depan rakyat masih akan terus dipertontonkan dengan berbagai akrobat politik. Termasuk, tontonan harga terus naik.
Berdasarkan Survei Internal, Anies Baswedan Capres Partai Nasdem
PARTAI NasDem akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama dua hari, Rabu dan Kamis, 15-15 Juni 2022 ini. Layaknya Rakernas, tentu banyak agenda yang akan dibahas dan diputuskan. Terlebih jagad politik nasional yang kian marak, karena sudah semakin mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perhelatan politik 2024 itu akan berlangsung sekaligus. Anggaran yang sudah disetujui Rp 100,4 triliun, masing-masing Rp 76,6 triliun anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak menutup kemungkinan angka tersebut bertambah lagi. Pertarungan politik jelas penuh intrik. Inilah perhelatan demokrasi yang pertama kali dikemas sekaligus. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni 2022. Sebagai peserta pemilu, Partai NasDem tentu sudah mempersiapkan berbagai hal menyongsong Pemilu 2024. Tentu, dari tiga pemilihan yang dilaksanakan sekaligus, yang paling seksi adalah Pilpres. Sebab, Pilpres merupakan puncak demokrasi. Setiap partai harus menyeleksi dan menggodok nama bakal calon presiden (capres) dan tentunya, juga calon wakil presiden (cawapres) secara ketat. Salah langkah dalam menyodorkan nama atau bergabung dengan partai lain, bisa sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam Rakernas NasDem adalah menyaring tiga sampai empat nama bakal (capres) yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari tiga atau empat nama yang disampaikan, Surya Paloh kemudian menetapkan satu nama capres, dan sekaligus calon itu dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi. Tidak sekedar diserahkan saja, tetapi nama-nama yang muncul diumumkan kepada rakyat, terutama kepada peserta Rakernas dan para pendukung dan simpatisan NasDem. Pengumuman itu juga sekaligus sebagai usaha menjaring dan mematangkannya dengan calon partai koalisi. “Yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya (tentu) pasangan calon, ya pengantennya. Kalau lebih spesifik siapa capresnya, itu kemudian atas dasar rasional dan Nasdem selalu meletakkan dirinya sebagai partai yang rasional,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, empat nama bakal capres yang akan diserahkan kepada Surya Paloh itu adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Gandjar Pranowo. Ketiganya masih sama-sama gubernur, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan satu bakal capres berasal dari internal Nasdem dan itu kemungkinan nama sang Ketua Umum, Surya Paloh. Akan tetapi, ada kemungkinan nama lain yang muncul. Berdasarkan kabar yang diberoleh, hasil survei internal NasDem, nama Anies Baswedan menempati urutan nomor satu. Meski tidak menyebutkan tingkat elektabilitasnya, tapi nama Anies Baswedan menempati persentase tertinggi. Masih menurut Willy Aditya, di internal NasDem, ada penentangan terhadap Anies. Ada yang tidak setuju dengan nama yang sukses dalam perhelatan balap mobil Formula E yang berlangsung awal bulan ini. Kabarnya, yang tidak setuju dengan nama Anies adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dan beberapa petinggi lainnya yang pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahoker pada Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu. Meski ada barisan yang tidak setuju, tapi nama Anies Baswedan diperkirakan akan mulus. Alasannya, gelaran Formula E yang sukses tidak lepas dari peran Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Semua tahu, Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem. Duet antara Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni dalam ajang tersebut juga semakin memperkuat indikasi dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan Nasional itu. Bahkan, karena “pernikahan” Anies dan Sahroni dalam ajang Formula E tersebut membuat Mohammad Taufik harus “bercerai” dengan Partai Gerindra. Taufik yang kader tulen partai besutan Prabowo Subianto itu mengaku akan bergabung dengan NasDem, karena Anies Baswedan bakal menjadi capres NasDem. Memang betul, hingga menjelang Rakernas, ternyata belum ada nama capres yang dimunculkan. Yang ada baru kriterianya, sebagaimana disebutkan Ketua Steering Committee (SC) Rakernas NasDem, Prananda Surya Paloh. Menurut putra Surya Paloh itu, NasDem membuka peluang berkoalisi dengan berbagai partai politik untuk mengusung capres usai Rakernas pada 15-17 Juni ini. NasDem bisa saja berkoalisi dengan partai non-nasionalis asalkan tetap menganut Pancasila. “Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkoalisi dengan partai non-nasionalis asal memang tetap menganut Pancasila. Jadi ini namanya politik, masih sangat terbuka, siapa pun, dan di mana pun, bisa mungkin besok, bisa di akhir tahun, bisa tahun depan, kita belum tahu,” kata Prananda dalam jumpa pers menjelang Rakernas, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022. Prananda mengatakan, capres yang bakal diusulkan dalam rakernas kali ini adalah yang memiliki semangat sama dengan NasDem. Capres itu harus memiliki chemistry dan semangat juang yang sama dengan NasDem. Kriteria capres yang diinginkan NasDem, dipastikan dimiliki juga oleh semua nama-nama yang muncul bakal capres belakangan ini, tak terkecuali Anies. Sebagai mantan Mendiknas dan lama berkecimpung di dunia pendidikan/ akademisi, Anies adalah seorang yang Pancasilais. Pun selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditunjukkannya dengan merangkul semua tokoh dan bahkan mendatangi kegiatan agama lain, di luar agama Islam. Jika tidak seorang yang Pancasialis, mana mungkin ia berkenan mendatangi gereja, vihara, dan lainnya. Oleh karena itu, kalaupun benar ada penolakan dari segelintir elit NasDem, itu adalah wajar dalam demokrasi. Yang jelas dan pasti itu, kita menunggu hasil survei yang diumumkan bersamaan dengan Rakernas NasDem. Walaupun ada yang menentang Anies, tetapi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh memiliki otoritas yang kuat menetapkan siapa di antara empat nama yang pantas menjadi capres mereka. Apalagi jika kita memahami kalimat, “Survei bisa disalahkan, tetapi hasil survei tidak bisa salah.” (*)
Anies Baswedan Sang Juara Sejati!
PERHELATAN dunia itu telah usai. Tetapi, perbincangan tentang hal itu masih terus bergulir, baik di media mainstream, media sosial, dan bahkan di tempat tongkorongan anak-anak milenial. Tidak ketinggalan pula suara nyinyir dari BuzzerRp maupun anggota partai penyerang, yaitu partai De dan partai Es. Itulah perhelatan akbar Formula E Jakarta, yang berlangsung aman, lancar, dan damai di sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Dari kegiatan tersebut, Anies Baswedan-lah yang pantas dan layak menjadi juara sejati. Benar, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan piala kepada pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Bisa jadi, piala tersebut telah dibawa dan sudah sampai ke negara sang pemenang. Tetapi, “piala sejati” itu tetap ada di Jakarta. Kok bisa begitu? Mengapa Anies yang menjadi juara sejati dan piala itu ada di Jakarta? Anies kan tidak ikut berlaga. Anies juga bukan wasit. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal rancangan kegiatan Formula E itu menjadi sasaran hujatan dan cacian BuzzerRp dan pendukung setia Jokowi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung. Gelaran yang awalnya direncanakan di kawasan Monas (Monumen Nasional), Jakarta Pusat berhasil mereka gusur. Istana tidak rela wilayah yang menjadi hak milik Sekretariat Negara (Setneg) itu dijadikan ajang balapan. Alasannya macam-macam. Tetapi, di balik 1001 alasan, Anda pasti tahu alasan yang sebenarnya. Mereka tidak ingin nama Anies Baswedan semakin berkibar dan kesohor. Anda harap maklum, karena Anies, sang “Gubernur Indonesia” itu memang tidak disukai pihak musuh, termasuk pendukung Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dikalahkan Anies dalam pertarungan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Luka Ahoker terlalu dalam dan belum sembuh. Mereka belum mau move on meski Pilkada DKI Jakarta itu sudah berlalu. Mereka masih bermimpi, si penista agama Islam itu yang menjadi gubernur, entah gubernur mana. Padahal, si Ahok sudah kalah, dan dipenjara lagi. Kini mengurus Pertamina saja tidak becus, karena merugi. Padahal, dari mulut Komisaris Utama PT Pertamina itu sempat sesumbar, jadi merem saja untung. Kembali ke Anies sang juara sejati. Predikat itu pantas disandangkan Anies. Ketika hujatan atas penyelenggaraan Formula E terus terjadi, ia tetap tampil kalem dengan melempar senyum menyejukkan dan tutur kata lembut. Tidak ada amarah, apalagi dendam darinya. Anda tidak percaya? Banyak buktinya. Anies orang yang ramah kepada siapa pun. Ia tidak peduli terhadap orang yang mencaci dan orang memusuhinya. Dia adalah tipe pemimpin yang merangkul semua kubu. Bukan tipe pemimpin yang ikut memanas-manasi pendukungnya. Buktinya, di tengah hujatan terhadap Formula E berlangsung, tiba-tiba saja Jokowi justru meninjau pembangunan sirkuit itu pada Senin, 25 April 2022. Foto keduanya dengan latar belakang JIS (Jakarta International Stadium) terlihat akrab. Jokowi saat itu memberikan beberapa arahan. Maka, buzzer pun galau melihatnya. Berbeda dengan si Giring Ganesha, petinggi partai Es, yang terpeleset saat datang ke lokasi untuk membuat konten. Bukannya masukan yang dia sampaikan, tetapi caci-maki, ciri khas partai yang tidak lolos ke Senayan itu. Anies Baswedan pantas menjadi juara sejati! Hal itu bisa dibuktikan pada acara puncak Formula E, Sabtu, 4 Juni 2022, sore yang baru lalu. Dia tidak peduli dengan ocehan para buzzer, pendukung Jokowi dan Ahoker. Yang penting acara sukses. Anies menyebutkan, tidak menggunakan jasa pawamg hujan, seperti ajang MotorGP, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Alhamdulillah, cuaca cerah. Tidak seperti di Mandalika, tetap hujan padahal sudah menggunakan jasa pawang yang dibayar lumayan mahal. Anies katakan tidak boleh bawa atribut partai dan segala bentuk berbau politik. Penontonnya patuh. Tidak ada suara gaduh, misalnya, “Anies Presiden...” Tidak ada bendera partai atau dukung-mendukung, tak ada yang memakai kaos dukungan ke orang tertentu di arena balapan. Maklum, ini acara olahraga yang menghibur warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Jabodetabek). Mereka patuh! Tentu, karena Anies juara sejati. Yang ada, suara riuh dan tepuk tangan ketika pembawa acara mengumumkan nama yang hadir, mulai dari Jokowi, Puan, dan Anies. Nah, ketika nama Anies disebut, suara riuh bercampur tepuk tangan pun bergemuruh. Tidak seperti awal menyebutkan Jokowi, yang sepi (meski saat diumumkan memasuki area balapan disambut dengan tepuk tangan). Anies Baswedan juara sejati! Karena ia mampu merangkul semua pihak. Lewat event Formula-E, ia ingin menunjukkan tidak ada apa-apa diantara sesama anak bangsa. Buktinya? Dia mampu mendatangkan petinggi negara menonton kegiatan yang ditunggu-tunggu puluhan juta rakyat Indonesia dan dunia (yang bisa menonton lewat siaran televisi). Ada Presiden Jokowi, ada Ketua DPR Puan Maharani, ada Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo. Di ajang tersebut, Anies menyerahkan piala untuk kategori tim. Kemudian, ia menyalami para pebalap di podium. Piala juara ketiga, Edoardo Mortara, dan juara kedua, Jean Eric Vergne, diserahkan oleh penyelenggara. Anies juara sejati? Ada-ada saja. Karena sirkuit Formula E memiliki lima zona dengan panjang lintasan 2,5 kilometer serta memiliki 18 tikungan. Sirkuit Formula E dilengkapi banking atau lintasan yang sengaja dimiringkan. Kemiringannya mencapai 6 derajat. Anies juara sejati! Karena ia mengapresiasi kerja sunyi orang-orang di balik perhelatan ajang Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Anies menilai kesuksesan acara ini tak terlepas dari mimpi dan usaha tanpa lelah. Apresiasi ini disampaikan Anies melalui akun Instagramnya, @aniesbaswedan, Ahad, 5 Juni 2022. Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyertakan foto-foto mereka yang bekerja demi kesuksesan acara tersebut, mulai dari panitia acara hingga pekerja yang mengaspal sirkuit. Anies mengatakan ada ribuan tangan di balik acara tersebut, dan semua bekerja dalam sunyi. “Di balik kesuksesan acara Jakarta E-Prix kemarin, ada ribuan tangan yang terlibat mewujudkannya. Petugas konstruksi, petugas kesehatan, pengemudi transportasi, penyedia makanan, pengurus perizinan, dan banyak lagi yang bekerja dalam sunyi,” kata Anies dalam unggahannya itu. Sang juara sejati tidak akan menonjolkan diri. Juara sejati selalu rendah hati dan membuat musuh menjadi iri. Anies menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah bekerja sehingga acara tersebut berlangsung sukses. Sebab, bukan sekadar membangun sirkuit, tetapi juga membangun kebanggaan untuk kota dan negara. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap dan semua dari mereka. Mereka tak hanya membangun sirkuit, tapi membangun kebanggaan bagi kota dan negara. Mereka tak hanya menggelar balapan, tapi menggelar rasa percaya diri bagi bangsa,” ujarnya. Kuncinya adalah mimpi. Dia menyampaikan salam hormat untuk semuanya. “Karena mimpi adalah kunci, dan mereka semua telah berlari tanpa lelah untuk meraihnya. Salam hormat dari kami semua,” cuit sang juara sejati itu. Selamat buat Anies sang juara sejati yang selalu dinanti. (*)
Keretakan Kabinet Jokowi Makin Nyata
HARI-HARI belakangan, posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin tertekan dan terjepit. Di satu sisi tekanan dari rakyat melalui aksi demo terus terjadi, sedangkan di sisi lain, kabinetnya semakin tidak kompak, dan semakin retak. Sebagian menterinya sudah meninggalkan tugas dan lebih fokus mengurusi partai dan bisnis masing-masing. Sebagian sibuk urusan Capres/Cawapres (Calon Presiden/Calon Wakil Presiden). Sisa pemerintahan Jokowi yang sekitar dua tahun lagi, sudah mulai lumpuh. Arahannya sudah sering tidaj digubris. Buktinya, Jokowi yang petugas partai itu sudah berkali-kali memarahi menterinya. Tidak hanya demo yang terus terjadi dan menteri yang mulai meninggalkan tugas, tetapi para pengusaha pun sudah siap-siap menjaga jarak dengannya. Sejumlah pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi yang disebut kelompok oligargi pun sudah ada yang balik badan. Mereka sudah membaca tanda-tanda keretakan kabinet yang terjadi. Mereka mulai mencari aman, dan merapat ke beberapa calon presiden yang muncul ke permukaan. Hal yang wajar dilakukan pengusaha, seperti halnya terjadi menjelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mereka mencari aman. Kalkulasi tidak selamanya mereka tujukan ke bisnisnya. Kalkulasi politik pun mereka kedepankan, terutama saat-saat menjelang pergantian pemimpin nasional. Kabinet Jokowi retak, itu fakta yang terjadi. Yang jelas-jelas terlihat adalah pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Golkar, PPP dan PAN. Dengan demikian sekarang ada koalisi dalam koalisi. Ada koalisi tandingan. Ada dugaan pembentukan koalisi itu atas restu Jokowi. Jika itu benar, berarti Jokowi mempermalukan diri sendiri. Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa adalah menteri Jokowi yang dipastikan melaporkan pembentukan koalisi itu dari awal. Jika keduanya tidak melapor, berarti mereka kelanggar etika dalam kabinet. Etika itu berupa kepatuhan pada seluruh kebijakan presiden. Jika tidak patuh, ya harus keluar dan menanggalkan jabatan sebagai menteri. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Koalisi tiga partai itu merupakan keretakan kabinet Jokowi yang tersurat. Sedangkan yang tersirat cukup banyak. Artinya, banyak menteri yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, tetapi tidak mau atau berani mundur karena tersandera masalah. Ada juga menteri yang tersinggung karena tugasnya dicaplok oleh Luhut Binsar Panjaitan, atas penunjukan Jokowi. Para menteri yang tugasnya dicaplok itu memiliki nurani dan perasaan. Hanya saja karena bawahan Jokowi dan semua visi dan misi ada di presiden, mereka menumpahkan kekesalan itu dalam hati. Sesekali, para menteri yang tugasnya dicaplok Luhut itu saling curhat (curahan hati) atau saling menyampaikan keluh-kesah. Tetapi, tidak berani menyampaikan protes kepada Jokowi, apalagi membukanya kepada rakyat lewat media. Kabinet Jokowi retak. Itu bukan isapan jempol. Sebab, selain membentuk koalisi baru dan sakit hati tugasnya dicaplok Luhut, ada juga menteri yang asyik dengan bisnisnya. Ada juga menteri yang asyik mengùrus partainya. Walaupun tidak semua yang menjadi menteri Jokowi Ketum Partai, tetapi koalisinya menempatkan orang-orang partai atau petinggi partai di kabinet. Penempatan petinggi partai di kabinet tidak gratis dari induknya. Tidak ada makan siang gratis. Ada beban politis, moral dan materi yang mereka tanggung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Oleh karena itu, tidak asing terdengar jika proyek-peoyek di sejumlah kementerian jatuh ke tangan pengusaha yang ada hubungannya dengan partai asal menteri di kementerian tersebut. Ya, kolusi partai dengan penguasa. Coba cek kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Beritanya, ada dugaan proyek itu jatuh ke anggota DPR RI dari PDIP. Meski, hal itu dibantah dan belum ada bukti hukumnya. Yang jelas dan pasti ketika ditangkap, Juliari Batubara adalah Wakil Bendahara Umum PDIP. Kita menunggu akhir dari retaknya kabinet tersebut. Adakah menteri yang secara jantan mundur dari jabatannya demi rakyat atau dimundurkan Jokowi? Penggembosan dari dalam itu penting guna mempercepat jatuhnya pemerintahan Jokowi. Seperti halnya yang dilakukan Ginandjar dan kawan-kawan yang mundur sebagai menteri Presiden Soeharto yang kemudian salah satu penyebab lengsernya Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. (*)
Islamophobia: Singapura Harus Dilawan!
USTAZ Abdul Somad (UAS) dilarang masuk Singapura. Bahkan, ketika bersama istri, anak dan keluarga, serta kerabatnya hendak berkunjung ke negara tersebut, ia harus mendapatkan perlakuan pahit. Sebelum dideportasi, UAS dimasukkan ke sebuah ruangan sempit, layaknya penjara oleh pihak Imigrasi Singapura. UAS tidak mengerti diperlakukan seperti itu. Ia tak paham kenapa harus \'dipenjara\' walau sebentar, dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut. Meski diperlakukan tidak manusiawi, tetapi ustaz yang lantang menyuarakan perlawanan terhadap ketidak-adilan dan kesemena-menaan itu tetap tegar. Dia hanya meminta agar pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan tersebut. Tak lama setelah video tentang UAS dideportasi beredar di medsos (media sosial) maupun media mainstream, berbagai pendapat dan penjelasan pun riuh. Awalnya, pihak Singapura terkesan diam dan menutup-nutupi alasan penolakan itu. Akan tetapi, karena desakan berbagai pihak, pemerintah Singapura pun akhirnya buka suara. UAS bukan dideportasi, tetapi dilarang masuk ke Singapura. Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyebutkankan, UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. “Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi \'syahid\'. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal \'jin (roh/setan) kafir\'. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai \'kafir\',” tulis MHA di situs resminya. UAS Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin, 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam pendamping perjalanan. Setelah diwawancara petugas Singapura, UAS dan rombongan ditolak masuk. Pada hari yang sama dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal Feri ke Batam. Masih menurut MHA, masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. “Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura,” tutup MHA. Penilaian UAS ekstrimis dan segregasi sangat tidak masuk akal. Tidak ada alasan apa pun yang bisa diletakkan kepadanya bahwa ia ekstrimis dan segregasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ekstremis artinya: 1. orang yang ekstrem; 2. orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela atau menuntut sesuatu; 3. cap pejuang pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Sedangkan pengertian segregasi adalah pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengucilan. Segragasi ras adalah bentuk rasisme institusional. (Pengertian menurut Wikipedia). Jika mengacu pada pengertian tersebut, tidak ada alasan melarang UAS masuk ke Singapura. Kecuali karena negara tersebut masih dihinggapi penyakit Islamophobia atau ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Padahal, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sudah mengeluarkan Resolusi dan menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamofobia. Aneh, negara kecil Singapura memberlakukan WNI seperti itu hanya karena menyampaikan dakwah dan pemikirannya tentang kemajuan agama Islam. Dari mana dasarnya Singapura menuduh ekstrimis? Apa dasarnya negara tersebut menuduh pria bermarga Batubara itu sebagai orang yang segregasi? Jika ceramah dalam kaitan bom bunuh diri adalah sah dalam kaitan konflik Palestina-Israel, itu sah-sah saja dalam konteks mempertahankan negara yang sedang dijajah. Israel adalah penjajah yang ingin merampas tanah Palestina, terutama merebut Masjid Al-Aqsa yang wajib dipertahankan umat Islam. Akan tetapi, alasan yang dibuat Singapura atas hal tersebut juga wajar. Sebab, Singapura merupakan perpanjangan tangan Israel di kawasan ASEAN. Mengenai penyebutan kafir di luar agama Islam, itu juga wajar karena yang disampaikan UAS adalah Al-Qur\'an. Ceramah dengan menyebutkan kafir di luar Islam juga disampaikan dalam konteks dakwah kepada umat Islam. Tujuannya, memperkuat aqidah umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus mengambil sikap tegas. Setidaknya memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo mengirimkan surat protes keras, bukan sekedar mengirimkan nota diplomatik. Sikap tegas pemerintah itu juga bisa berupa pemanggilan Dubes Singapura untuk Indonesia oleh Kemenlu. Tidak usah sampai memanggil Dubes RI untuk Singapura. Sebab, yang ditolak masuk itu bukan sekedar ulama terkenal, tetapi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak pernah terlibat kriminal, kegiatan ekstrimis dan segregasi yang dituduhkan kepadanya. Hanya karena menyampaikan pandangan lewat dakwahnya, kok sudah dicap macam-macam. Negara wajib melindungi segenap WNI di manapun berada. (*)
Rakyat Sudah Tak Percaya Kepada Jokowi
RAKYAT sudah jengah dengan pemerintahan Joko Widodo – Ma\'ruf Amin. Rakyat menilai, kinerja Jokowi semakin buruk. Harap maklum, mengurus harga minyak goreng (migor) saja tidak becus. Padahal, Indonenesia penghasil minyak sawit minyak sawit nomor satu di dunia sejak 2006. Data menunjukkan, pada 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61 persen per tahun. Para pendukung Jokowi pasti tidak suka kalimat tersebut di atas. Apalagi BuzzerRp yang membela Jokowi bak banteng mabuk. Mereka akan melakukan pembelaan mati-matian terhadap rezim Jokowi yang kian hari semakin sudah tidak dipercaya oleh rakyat lagi. Harap maklum, para penggonggong Jokowi, khususnya buzzerRp sangat berharap dapat hasil atau bayaran dari puja dan puji mereka terhadap petugas partai tersebut. Terserah Anda pendukung Jokowi dan buzzer melakukan apa pun dalam usaha membelanya. Akan tetapi, survei membuktikan tingkat kepercayaan itu terus merosot. Meskipun survei hanya sebatas pengingat dan kadang sangat diragukan keakurasiannya, tetapi fakta di lapangan juga membuktikan hal yang hampir sama, “Rakyat sudah tidak percaya terhadap Jokowi”. Obrolan di pasar tradisonal, pangkalan ojek, pangkalan taksi, terminal bus, dan fasilitas angkutan umum lainnya hampir selalu memperbincangkan buruknya kinerja Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Bahkan, obrolan di warung kopi hingga perkantoran elit pun hampir sama. Tidak terkecuali, bisik-bisik jeleknya kinerja tukang mebel itu pun sampai di perkantoran pemerintah dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kembali ke tingkat kepercayaan rakyat terhadap kinerja Jokowi, lagi-lagi terserah Anda menilainya. Yang pasti dalam sebulan, tingkat kepercayaan itu anjlok 6%, baca: enam persen! Hasil penelitian teranyar tersebut dipublikasikan Lembaga Survei Indikator (LSI) Politik. Tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi turun dari 64,1 persen (survei 20-25 April 2022) menjadi 58,1 persen pada survei 5-10 Mei 2022. Artinya, 35,2 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja Jokowi dan 6,7 persen tidak tahu. Margin of error survei 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen. Apa artinya tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi yang tinggal 58,1 persen? Ibarat rapor, itu merah! Hanya saja, kalau rapor anak sekolah, itu masih bisa digenapkan menjadi 60 persen, karena ada ujian prasemester, tingkat kehadiran dan juga ditambah pekerjaan rumah (PR) guru yang berhasil diselesaikan murid/siswa. Jika itu tidak ada, maka nilai sang anak didik pun akan menjadi merah. Nah, penilaian ke tingkat kepuasan kinerja Jokowi hampir sama. Hanya saja, sulit memberikan indikator tambahan sehingga angkanya menjadi 60 persen. Malah jika semua jujur melihatnya, dan survei benar-benar mengarah ke semua lini rakyat, apalagi rakyat yang beroposisi ke pemerintahan Jokowi, dapat dipastikan angkanya buka 58,1 persen, tetapi di bawah 51,8 persen. Berdasarkan hasil survei LSI Politik itu, turunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap kinerja Jokowi bersumber dari isu-isu kenaikan harga kebutuhan pokok, sebuah isu yang sudah lama dirasakan dan sangat memberatkan kehidupan rakyat. Sejak awal tahun 2022, rakyat sudah merasakan betapa gilanya kenaikan harga minyak goreng (migor). Belum lagi kenaikan harga kacang kedelai dan tepung trigu/gandum. Juga harga kebutulah lainnya, kecuali beras yang relatif stabil. Secara berurutan, harga lainnya pun terus naik dan puncaknya terjadi menjelang dan saat bulan puasa, sera menjelang Idul Fitri 1443 Hijriyah maupun pasca Hari Raya. Kenaikan harga itu tidak hanya memberatkan rakyat kecil, tapi juga kalangan menengah. Bahkan, sebagian kalangan atas pun merasakannya sehingga “terpaksa” melakukan penghematan alias mengencangkan ikat pinggang. Bukti kalangan menengah dan sebagian kalangan atas merasakan beban ekonomi yang berat bisa dilihat dari migrasinya sebagian pemilik mobil mewah dari menggunakan Pertamax, misalnya ke Pertalite. Mereka melakukan itu karena harga Pertamax terus naik mengikuti harga pasar. Nah, membaca hasil survei tersebut, juga menandakan rakyat tidak begitu senang dengan sebagian pembangunan insfrastruktur, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Sebab, pembangunan insfrastruktur itu masih jauh dari usaha menyejahterakan rakyat. Yang perlu dan mendesak dibangun itu adalah ekonomi rakyat, terutama kalangan petani gurem, buruh, nelayan tenaga honorer. (*)
Ketika Jaksa Jadi Jubir Jokowi di Pengadilan
SELASA , 10 Mei 2022 adalah sidang perdana terhadap wartawan senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dijadikan terdakwa hanya karena ucapannya yang menyebutkan, \"Tempat jin buang anak\". Kalimat itu ditujukan ke sebuah tempat di Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Edy Mulyadi yang biasa kami panggil EM adalah wartawan senior FNN. Ia anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya. Dalam dirinya dan karyanya, melekat profesi wartawan. Dia sudah lama berkecimpung dalam dunia wartawan dan sudah beberapa kali pindah media, dan akhirnya berlabuh di FNN, sebuah media yang dengan misi, \"Mengawal Tujuan Bernegara\", yang merupakan salah satu intisari dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Misi inilah yang membuat kami di FNN selalu melontarkan kritik yang sangat kritis dan pedas kepada penguasa, kapan dan siapa pun yang sedang dan akan berkuasa. Sebagai media yang memiliki semangat juang yang tinggi, FNN akan senantiasi mengkritisi siapa pun yang menjadi presiden atau pemimpin di negara Pancasila ini. Kami tidak hanya mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, tetapi juga pemerintahan selanjutnya. Kritik sangat penting, apalagi di negara demokrasi. Checks and balances sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Pers tidak perlu memuja-muji pemerintah yang berkuasa. Pemerintah harus siap menerima kritikan itu dengan lapang dada, baik yang datang dari pengamat, aktivis, ulama, jurnalis dan politisi oposisi. Bukan memusuhi mereka, apalagi memenjarakannya, seperti yang dialami EM, Habib Rizieq Shyhab, Munarman, Anton Permana, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan sederet nama lainnya yang dikriminalisasi penguasa hanya karena menyampaikan pandangannya yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Kembali ke EM yang sudah ditahan sejak 31 Januari 2022, kami tegaskan lagi bahwa dia adalah wartawan senior FNN yang mengelola Channel YouTube Bang Edy Channel. Channel tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FNN.co.id maupun produk jurnalistik lainnya yang satu kamar dengan FNN. Oleh karena itu, cukup banyak hal yang menggelikan dan patut dipertanyakan ketika mengikuti persidangan perdana terhadap EM. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membawa berkas dakwaan setebal 300 halaman ditambah lampiran hampir 1000 halaman (995 halaman) atau setebal bantal. Menguraikan banyak hal atas kritikan EM melalui channel FNN. Tidak hanya nama Jokowi yang dibela JPU, tetapi nama anak Jokowi pun disebut-sebut dalam dakwaan. Atas tebalnya dakwaan JPU tersebut, tim pengacara Edy Mulyadi pun heran dan geleng-geleng kepala. \"Baru kali ini saya melihat berkas dakwaan JPU setebal ini,\" kata Herman Kadir, yang menjadi koordinator Tim Pengacara Edy Mulyadi. Hal yang sama juga disampaikan Juju Purwantoro dan Ahmad Yani. Mereka heran dengan dakwaan jaksa yang justru mengungkapkan video Bang Edy Channel lainnya yang sama sekali tidak ada kaitan dengan materi dakwaan, yaitu tentang, \"Jin buang anak\". Andaikan seluruh berkas itu dibacakan Tim JPU, maka dapat dipastikan persidangan perdana paling cepat baru selesai Selasa tengah malam. Untungnya, majelis hakim adalah orang yang arif dan bijaksana. Mereka meminta agar JPU membacakan poin-poin penting saja. Karena \"perintah\" para hakim yang mulia, akhirnya sidang perdana berakhir sorenya. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa, 24 Mei 2022 guna mendengarkan eksepsi EM. EM yang dilaporkan dan dijadikan tersangka karena ucapannya, \"Jin buang anak\", pun tidak mengerti atas dakwaan jaksa tersebut. Kita maklum, karena dakwaan JPU itu praktis lebih disebut, \"Pembelaan jaksa terhadap Jokowi\". Sebab, yang dibacakan jaksa yang bersumber dari channel EM sebelumnya adalah merupakan kritikan terhadap pemerintah. Kritikan terhadap pembangunan IKN baru, kritik masalah utang yang semakin memberatkan keuangan negara, penggunaan dana Covid-19 yang tidak transparan dan kritikan lainnya yang sudah biasa berseliweran di media mainstream lainnya, apalagi di media sosial (medsos). Apakah sebuah kritikan yang dimuat dan diunggah di media mainstream pantas dijadikan sebagai bahan dakwaan? Kalau pantas, berapa banyak wartawan dan sumber berita yang harus dipenjara. Berapa banyak pengamat lembaga survei yang harus berhadapan dengan hukum? Bisa-bisa, penjara akan penuh dengan pengamat, wartawan, lembaga survei, bahkan mahasiswa dan dosen. Sebab, yang banyak yang diberitakan wartawan bersumber dari data yang disampaikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga survei, dan pengamat. Apa yang dialami EM merupakan petaka buruk bagi dunia pers. Sebab, suatu saat hal yang sama bisa menimpa wartawan lainnya. (*)
Ade Armando Dihinakan Allah
NAMANYA Ade Armando. Ia dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebuah perguruan tinggi negeri tersohor di Indonesia. Bergelar doktor di bidang komunikasi, tetapi dungu dan bahkan tolol dalam membaca psikologi massa. Dia dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos) dan merupakan salah satu buzzer yang kerap menghina agama Islam. Usianya yang memasuki 60 tahun (lahir di Jakarta 24 September 1961), selama ini tidak membuat lelaki pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi kendur menjadi buzzer. Armando seakan menikmati privilege atau hak khusus/hak istimewa dalam perlakuan hukum di negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini. Karena kebodohannya dalam membaca psikologi massa, Armando dengan gagahnya datang ke arena demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 11 April 2022. Kehadirannya ke tempat itu, kabarnya, mau membuat konten. Entah konten apa? Yang jelas dirinya menjadi konten setengah porno. Akan tetapi, apa yang terjadi. Si biang kerok di medsos tersebut benar-benar menjadi konten media mainstream maupun media sosial. Dia menjadi bulan-bulanan amukan massa. Jika menonton video pemukulan terhadapnya yang beredar luas, kita tentu sangat prihatin dan pilu. Terlihat massa berteriak, memukul, menendang, menginjak dan menyeretnya. Sebelum dievakuasi polisi, dengan kasat mata terlihat bagaimana massa sangat emosi dengan kehadiran Armando di depan gedung DPR RI. Dia diseret bagaikan binatang. Kepalanya diseret, sementara ada orang yang menarik celana panjangnya. Baju yang dipakainya pun tidak luput dari sasaran mereka. Alhasil, seperti yang bisa ditonton dalam video yang beredar, Armando hanya memakai kaos dalam dan kolor. Celana panjangnya raib entah ke mana. Maaf, bopong atau bagian pantat sang dosen itu pun terlihat dengan jelas. Hanya kolor dan kaos kutang putih yang nenutupi badannya. Sedangkan baju atau kaos hitam, terlihat seperti digulung di atas pundaknya, dan kaos itu itu pun dipegang sambil ditarik oleh orang di sekitarnya. Sang doktor ilmu komunikasi itu tidak berdaya dihakimi massa. Kesal atas ulahnya yang sudah lama menantang umat Islam lewat ocehannya yang sangat kasar dan menyakitkan di medsos diduga menjadi penyebab ia dihajar habis-habisan sampai gagar otak. Bapak dari dua orang anak itu terlihat hanya menutupi wajahnya yang berlumuran darah dengan tangannya. Kegagahannya di medsos tumbang seketika di arena unjuk rasa. \'Kekebalan hukum\' yang diperolehnya selama menjadi buzzerRp dan pendukung setia rezim Jokowi keok seketika dengan hukum jalanan. Rakyat, terutama umat Islam yang sudah muak atas perilakunya melampiaskan kemarahan saat berjumpa dengan Armando. Salah satu jagoan rezim tumbang, menyusul tumbangnya Ninoy Kerundeng yang juga dihajar massa. Adakah yang salah? Tentu Ade Armando dan yang mengeroyoknya bisa sama-sama salah. Armando yang dosen komunikasi tidak paham atas psikologi massa. Walau alasan ingin membuat konten, mestinya hal itu ditunda dulu. Apakah si Armando sengaja datang atau didatangkan untuk memprovokasi pengunjuk rasa? Bisa benar dan bisa tidak. Akan tetapi, si Armando jelas tidak cakap, tidak bijak karena sengaja mendatangi wilayah musuh. Ia datang ke arena unjuk rasa yang jelas-jelas dilakukan mahasiswa dan golongan oposisi, yang mengkritisi Jokowi yang menjadi junjungan dan pujaannya. Ibarat sebuah wilayah perang, Armando datang sendiri dengan alasan membantu tentara musuh yang kena peluru pihaknya. Jelas, musuh tidak akan terima. \"Kamu sudah menembak pasukan kami hingga luka-luka. Lalu, kamu datang menjadi tenaga kesehatan. Ya, kami tidak terima. Kami kasih pelajaran terlebih dahulu,\" demikian kira-kira kalimat yang diungkapkan teman-teman musuh Armando yang luka-luka itu. Bagi pengeroyok, jelas ada kesalahan karena tidak boleh main hakim sendiri. Yang boleh main hakim sendiri di negeri Pancasila ini hanya aparat keamanan, terutama aparat kepolisian. Anda boleh cek berapa banyak rakyat yang nenjadi korban kekerasan polisi. Walau ada yang luka ringan, parah dan bahkan meninggal dunia, jawaban yang kita baca dan dengarkan di media selalu mengatakan, \"Aparat melakukan tindakan terukur dan sesuai prosedur.\" Kembali ke Armando. Berbagai hinaan yang dia tuliskan lewat medsos terhadap umat Islam, jelas tidak bisa dibiarkan. Pun juga hinaan terhadap habaib, kiai, ulama. Bahkan, ia pernah memperolok-olok Nabi Muhammad karena diduga menghina hadits. \"Yang suci itu Al Qur\'an, hadits mah kagak,\" demikian tulis Armando di akun Facebook-nya. Jika dibiarkan terus, maka akan menimbulkan persoalan baru. Apalagi, Armando sudah pernah dijadikan tersangka, walau sampai sekarang tidak jelas penanganannya, apakah di atas meja, di bawah meja, di samping meja atau mejanya sudah tidak ada karena begitu sayangnya polisi sama dia. Akan tetapi, biarlah polisi yang mengetahuinya. Meski tidak ada perkembangan atas kasusnya, tetapi pasti Allah Maha Tahu akan hal itu. Biarlah Armando bebas dari segala hukuman, dan pengeroyoknya yang ditahan dan dihukum. Akan tetapi, hukuman terhadap Armando yang hampir telanjang bulat jauh lebih berat dan hina. Sebab, videonya tidak mungkin ditarik dari peredaran. Barangkali, video itu kelak menjadi tontonan bagi cucu Armando. Allah sedang memperlihatkan kuasanya. Allah sedang mempermalukan dan menghina Armando dengan sehina-hinanya. Allah sedang mengazabnya, mana tahu dengan cara itu, Armando taubat, insyaf dan tidak lagi menyakiti umat Islam. Mungkin azab itu sesuai dengan doanya yang kemudian viral lagi di medsos. Doa tersebut berkaitan dengan Habib Rizieq Shihab. Inilah bunyi doa Ade Armando itu. \" Ya Allah, bila Rizieq tidak mengirimkan chat mesum itu, azablah saya. Bila Rizieq benar mengirimkan chat mesum, azablah Rizieq.\" (*)
Hati-Hati Bom Fiskal dan Bom Migas Meledak
KONDISI Anggara dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sungguh sarat beban, kondisi ini diperparah kondisi neraca migas yang sudah negative dan diperparah oleh perang Rusia lawan Ukrainia, semakin memperparah derajat krisis. Hati-hati, suatu ketika APBN dan neraca migas kita benar-benar shut down di suatu saat. Indikasi itu tampak jelas dari beban utang Pemerintah di akhir Februari 2022 yang sudah menembus angka psikologis Rp7.000 triliun, persisnya Rp7.014.58 triliun. Menurut informasi APBN Kita Kementerian Keuangan, jumlah utang tersebut sudah bertambah Rp95,43 triliun dibandingkan posisi akhir Januari 2022. Kalau saja di bulan Maret 2022 ada tambahan utang Rp100 triliun saja, maka total utang Pemerintah hari ini telah mencapai Rp7.114.58 triliun. Dengan demikian total rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 40,17% atau naik dibandingkan rasio utang Pemerintah terhadap PDB bulan Januari 2022 sebesar 39,63%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah itu dalam kategori wajar dan aman karena masih di bawah posisi 60% dari PDB. Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp4.901,66 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp1.262,53 triliun. Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 850 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp837,11 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp499,09 triliun, dan commercial banks Rp43,66 triliun. Dengan posisi utang Pemerintah sebesar itu, bagaimana beban pokok dan bunga atas utang tersebut? Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Siti Nur Rosifah menyoroti alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang pemerintah pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp405,9 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan seluruh alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk lebih dari 160 juta masyarakat miskin. Adapun, alokasi untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 triliun itu terdiri dari Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri sebesar Rp393,7 triliun dan Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Rp12,2 triliun. Selain itu, beban bunga utang melonjak dari 17,9% dari penerimaan perpajakan pada 2019, menjadi 24,4% dari penerimaan pajak pada 2020. Beban bung aitu jauh di atas batas aman pada kisaran 7% hingga 10%. Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada semester I 2022 sebesar Rp443,8 triliun. Itu artinya beban APBN 2022 sungguh sangat berat, saking beratnya, untuk membayar pokok dan bunga utang tersebut, Pemerintah harus berutang kembali. Kondisi ini diprediksi akan membuat manuver APBN 2022 sungguh sangat terbatas, saking terbatasnya bisa aja meletus dan tak kuat menanggung beban utang tersebut. APBN 2022 bisa saja mengalami ledakan, shut down. Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia lawan Ukrainia, karena perang ini telah melambungkan harga minyak dunia dari kisaran US$90 per barel naik ke kisaran US$119 hingga US$120 per barel. Karuan saja beban impor minyak mentah dunia ke tanah air pun melonjak, dan pada gilirannya rugi selisih kurs yang menganga itu menambah berat neraca migas kita. Harga minyak brent sempat melambung ke posisi tertinggi di level US$122 per barel begitu perang terjadi. Rabo Bank memprediksi harga minyak dunia masih bisa naik ke level US$125 per barel akibat perang ini, sementara JP Morgan memprediksi harga minyak dunia di kisaran US$120 per barel. Namun masyarakat Ekonomi Eropa khawatir perang terus berkecamuk dan memanjang, dan kalau itu terjadi maka akan mendongkrak harga minyak hingga ke level US$175 per barel. Harga minyak sempat menembus angka tertinggi pada 2012 di level US$148 per barel. Konsekuensi naiknya harga minyak, maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan beban APBN. Kementerian Keuangan menghitung setiap US$1 kenaikan harga minyak dunia maka akan berdampak pada kenaikan beban APBN sebesar Rp350 miliar. Tinggal mengkalkulasi berapa beban tambahan APBN 2022 dalam kenaikan harga minyak tersebut. Apalagi posisi Indonesia hari ini di posisi net importir minyak, maka serta merta beban itu bertambah, yakni beban dari kenaikan harga minyak plus beban selisih kurs yang makin tinggi. Hal ini tercermin dalam defisit migas hari ini. Sampai dengan Desember 2021, defisit migas kita mencapai US$2,08 miliar, yaitu diambil dari selisih ekspor migas sebesar US$192,3 juta dibandingkan posisi impor migas sebesar US$2,28 miliar. Sampai Januari 2022 saja defisit migas sudah mencapai U$1,15 miliar, yakni selisih antara impor migas US$1,33 miliar dibandingkan ekspor migas sebanyak US$180 juta. Dampak defisit migas ini di level lebih mikro tercermin dari selisih permintaan migas dengan kuota migas yang tersedia. Pada 2022, trend permintaan solar cenderung naik seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah adanya geliat ekonomi pasca Covid-19 di kisaran 5%, berbanding ketersediaan kuota solar yang semakin turun. Pada Maret 2022, permintaan solar naik ke posisi 43,7 juta kiloliter, sementara kuota yang tersedia turun ke level 35,4 juta kiloliter. Karena ada selisih 8,3 juta kiloliter. Kondisi ini diperparah dengan adanya disparitas yang sangat tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar non subsidi sebesar Rp7,800 per liter, harga solar subsidi sebesar Rp5.150 sedangkan harga solar non subsidi sebesar Rp12.950 per liter. Hal ini yang menjelaskan mengapa solar beberapa waktu belakangan hilang di pasaran, karena selain diborong oleh industri migas maupun industri kelapa sawit, juga ditimbun. Mereka ingin menikmati keuntungan ganda, yakni bisa dapat harga solars subsidi, sekaligus bisa memiliki cadangan solar yang cukup. Jika kondisi neraca migas ini dibiarkan, tanpa intervensi menaikkan harga migas non subsidi, maka dapat dipastikan Pertamina dan APBN akan jebol. Kondisi ini bisa menyebabkan dua bom sekaligus, bom fiskal maupun bom migas. Semoga saja tidak terjadi. Kondisi dua bom itu hanya tidak akan meledak jika negeri ini dikelola dengan bijaksana!!
POPULER
