FORUM-RAKYAT
Anas Urbaningrum Terbukti Korupsi, Kok Malah Disambut Meriah
Oleh Linda Suryani - Praktisi Hukum PEMBEBASAN Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya pembebasan koruptor disambut meriah dan gegap gempita? Ini sungguh menghina kewarasan publik. Tragisnya, lewat Ketum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, disebutkan bahwa Anas Urbaningrum siap berdebat dengan dua eks Pimpinan KPK untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi. Pengabaian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah benar. Masak pembuktian hukum mau digantikan dengan adu bacot? Pembuktian persoalan hukum letaknya di sidang pengadilan, bukan di ruang diskusi. Jika tindak pidana diselesaikan dengan debat terbuka, mau jadi apa negeri ini? Jika kasus korupsi diselesaikan dengan perdebatan, kenapa tidak sekalian minta pembubaran KPK, polisi, jaksa, dan hakim? Apa perlu kita sobek-sobek UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebut Indonesia sebagai negara hukum? Lagipula Anas sudah diberi ruang seluas-luasnya untuk membela diri. Dia sudah memanfaatkan semua jalur hukum. Namun, sejak dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Makamah Agung, hasilnya sama. Majelis Hakim, di semua tingkatan, memvonis Anas terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dengan jumlah fantastis. Anas dinyatakan pengadilan menerima suap berupa: Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, Rp 25,3 miliar dan US$ 36,070 dari Permai Group, Rp 30 miliar dan US$ 5,225 juta, Mobil Toyota Harrier dan Mobil Toyota Vellfire, hingga fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta. Sungguh jumlah yang fantastis. Dan ingat, uang yang dikorupsi Anas itu bukan uang BUMN, bukan uang swasta, melainkan uang rakyat Indonesia, uang kita semua. Lalu, kok bisa-bisanya pembebasan seorang koruptor disambut gegap gempita seperti pahlawan yang pulang perang? Bukankah ini menghina kewarasan publik? (*)
Sandiwara Koalisi Besar Pro-Jokowi
Oleh Sholihin MS - Kolumnis Di akhir pemerintahannya, Jokowi mencoba membangun sebuah kekuatan yang kiranya bisa meneruskan program-programnya, minimal yang bisa menyelamatkan \"dosa-dosa\" politiknya dan keluarganya selama menjabat sebagai Presiden. Tidak bisa ditutup-tutupi, terlalu banyak dosa dan kejahatan Jokowi selama menjadi Presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Sehingga bagi seorang Presiden yang mau lengser harusnya bersikap sebagai negarawan, netral, tidak ikut-ikutan terlibat dalam urusan copras-capres, apalagi meng- _endorse_ capres tertentu, tetapj ini malah ikut melibatkan diri secara langsung dalam penentuan paslon-paslon yang akan diajukan. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi menghadap masa depan yang dianggap sangat menakutkan. Jokowi tentunya tidak mau kasus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dimasukkan ke penjara akan menimpa dirinya. Ini manuver Jokowi sebagai wujud rasa takutnya menghadapi masa depan yang menakutkan : Pertama, upaya untuk terus mencari celah Penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus bergerilya membangun dukungan dari *Musra* yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsoet, dan La Nyalla untuk Tunda Pemilu atau perpanjangan masa jabatan 3 periode, sebelum akhir ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario yang maju nyapres hanya dua paslon supaya mudah dibuat kecurangan oleh KPU atas orderan oligarki taipan. Jika hanya dua calon, perolehan suara bisa diputar balik, seperti yang terjadi di tahun 2019 : yang menag jadi kalah, yang kalah jadi menang. Tapi dengan majunya 3 calon utak-atik data semakin sulit. Tapi sepertinya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario agar semua calon terjadi all Jokowi\'s man. Dari awal Jokowi sangat tidak suka dengan majunya Anies, karena Anies akan menggagalkan semua mimpi Jokowi. Maka Anies harus dijegal untuk tidak maju. Berbagai upaya yang dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan \"pembegalan\" Partai Demokrat oleh \"sang pembegal\' Moeldoko. Tapi sepertinya langkah ini juga akan berantakan karena Anies akan lolos untuk nyapres. Keempat, kasus KM50 jika Jokowi lengser hampir dipastikan akan diuaut lagi. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin kasus KM50 bisa diselesaikan secara tuntas, karena akan melibatkan banyak petinggi Polri dan TNI, mungkin juga termasuk Jokowi sendiri yang didiga ikut terlibat. Kelima, kasus tragedi 21-22 Mei 2019 yang menewaskan 9 orang tidak bersalah dalam kaitannya dengan Pemilu 2019. Demikian kasus tewasnya 894 petugas KPPS yang meninggal misterius diduga melibatkan Tito Karnavian dan Jokowi akan diusut lagi. Keenam, kasus korupsi putra Jokowi, Gibran dan Kaesang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK yang tidak ditindaklanjuti akan diusut lagi. Ketujuh, kasus mega skandal sebesar 349 triliun di Kemenkeu diduga melibatkan keluarga Jokowi akan terus diusut. Kedelapan, penerbitan Perppu tentang Hari Lahir Pancasila dan UU Cipta Kerja diduga karena pesanan dari pihak tertentu akan ditinjau ulang. Kesembilan, kasus ijazah Palsu pasti akan terus dipermasalahkan. Kesepuluh, kasus kriminalisasi para \'ulama termasuk para ulama yang terbunuh akan terus diusut. Rasa takut Jokowi yang berlebihan terhadap pencapresan Anies karena Anies adalah orang yang tidak bisa diajak kompromi dan berkhianat, menjadikan ketakutan Jokowi sehingga membuat langkah-langkah politiknya blunder, irasional, manipulatif, melawan hukum, dan menghalalkan segala cara. Upaya menggagalkan pencapresan Anies dimulai ketika istana membujuk Nasdem untuk tidak bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies, tapi gagal. Lalu membujuk PKS untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming jabatan menteri dan uang, tapi gagal. Lalu menyewa buzzer rp dan lembaga survey pelacur untuk menampilkan keunggulan Ganjar, yang akan diajukan untuk membujuk PDIP, ini pun gagal. Bahkan Ganjar malah berani \"melawan\" Jokowi dengan menolak Tim Israel. Harapan untuk mencapreskan Ganjar pupus sudah. Otomatis nama Erick Tohir juga lenyap. Dalam keadaan panik dan skeptis, Jokowi \"terpaksa\" mengalihkan gantungannya kepada Prabowo yang dianggap bisa menyelamatkan dosa-dosa politik Jokowi. Tapi Jokowi belum begitu percaya dengan Prabowo. Selain Prabowo bukan tipe orang yang mydah \"manut\", elektabilitas Prabowo juga secara real rendah. Dalam situasi galau ini, Prabowo coba menempel terus Jokowi untuk membuat Jokowi bisa lebih nyaman dan percaya pada dirinya. Dalam keadaan yang masih bimbang itu, Jokowi berinisiatif membuat langkah baru, yaitu *membentuk koalisi besar* partai-partai koalisi Pemerintah. Karena Jokowi mengendus akan adanya \"pembelotan\" dari koalisi KIB untuk mendukung Anies. Terbentuknya koalisi besar seolah bisa memastikan kemenangan melawan Anies. Padahal, gerbong-gerbong partai koalisi Pemerintah (Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB) sudah ditinggalkan penumpangnya. Secara persyaratan ambang batas tentu saja sangat melebihi dari 20%, tapi secara jumlah dukungan mungkin kalau semua partai koalisi digabung tinggal 15% saja, karena yang 85 % -nya sudah mendukung Anies. Sadar akan realita ini, berapa pun besarnya partai koalisi pro Jokowi, dipastikan akan kalah melawan Anies. Sedangkan untuk melakukan kecurangan jika paslonnya 3 dan selisih suara terlalu jauh bedanya, sulit dilakukan kecurangan. Satu-satunya cara untuk bisa memenangkan paslon dukungan Jokowi adalah Anies jangan nyapres. Itulah sebabnya kenapa Jokowi mengambil langkah bodoh dan memalukan, dengan menyuruh Ketua KPK, Firli Bahuri untuk tetap mentersangkakan Anies dan si \"kurawa\" Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah kedua manusia durjana ini sangat bodoh, memalukan dan biadab. Semoga kemenangan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Bandung, 17 Ramadhan 1444
Pemkot Bandung Harus Berani Melawan Oligarki Perusak Cagar Budaya
Oleh Eppy Winaningsih - Pegiat Perempuan Sunda SAYA sebagai perempuan Sunda yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan pernah juga aktif di KADIN merasa sangat miris melihat nasib Pemerintah Kota Bandung. Kewibawaannya diinjak-injak secara semaunya dan terang-terangan oleh konglomerasi Indomarco. Mereka mengabaikan pelarangan dan mengabaikan penyegelan dari Pemerintah Kota terhadap Bangunan Cagar Budaya yang telah dihancurkan. Dengan angkuhnya sekarang masih berdiri gerai Indomaret di jl. Cihampelas 149 Kota Bandung. Oligarki besar Indomarco bekerja sama dengan aparat PT KAI (BUMN) melakukan klaim yang tidak berdasar terhadap Bangunan Cagar Budaya. Mereka melakukan operasi bagaikan mafia tanah. Konon ada 11 titik di Kota Bandung yang menjadi incaran mereka untuk dihancurkan kemudian didirikan bangunan Indomaret. Tiga titik Bangunan Cagar Budaya telah berhasil mereka hancurkan dan mereka dirikan bangunan gerai Indomaret tanpa ijzn, yakni di Jl. Cihampelas No. 149, Jl. Jawa No. 40 dan masih dalam pembangunan di Jl. Dago No. 166. Walaupun saya tinggal di daerah Batununggal yang jauh daerah tempat Bangunan Cagar Budaya yang dihancurkan tersebut, sebagai perempuan Sunda saya merasa sedih dan marah. Betapa seenaknya harkat martabat budaya mereka abaikan, dengan melanggar peraturan baik Perda maupun UU tentang Cagar Budaya. Sebagai muslimah saya juga tersinggung atas arogansi mereka menghancurkan rumah Allah. Masjid di Cihampelas juga sebagai Bangunan Cagar Budaya. Ini sangat menghina dan melecehkan umat Islam. Umat beragama seharusnya sudah bertindak. Sepengetahuan saya dulu masjid tersebut digunakan untuk shalat Jum’at untuk para pelancong/wisatawan dan masyarakat setempat, karena ketiadaan masjid yang cukup memadai di sekitar Cihampelas. Untuk hal tersebut saya menyerukan kepada Walikota Bandung harus berani bertindak dengan tegas. Bukankah PP 06 tahun 2021 secara jelas menyatakan PBG mutlak ada, hal mana tidak dimiliki oleh Indomaret C 149. Begitu juga UU No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya, penghancuran Masjid Cagar Budaya adalah kejahatan dengan hukuman berat. Masyarakat dipastikan akan mendukung tindakan tegas terhadap pelanggar Undang-undang. Jika perlu lakukan tindakan hukum agar para pelanggar Perda dan UU bisa dihukum sepantasnya. Para pelanggar diharuskan membongkar bangunannya dan membangun kembali Bangunan Cagar Budaya sebagaimana awal peruntukannya. Serta menjaga secara ketat titik-titik bangunan cagar budaya lainnya untuk tidak dihancurkan oleh konglomerasi. Tegakkan harkat martabat budaya Sunda serta agama Islam yang telah mengakar di bumi Sunda sejak dulu kala. Bandung, 8 April 2023. (*)
Jangan Campuradukkan Olah Raga dengan Politik, Benarkah?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD UNSUR negara adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan (politik) dari negara lain. Aspek negara adalah idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, pertahanan dan keamanan. Unsur negara dan aspek negara, senantiasa berkaitan dan degradasi saling mempengaruhi. Sepak bola bagian dari olah raga, olah raga bagian dari pendidikan dan budaya. Menyinggung pendidikan dan budaya tidak terlepas dari sejarah. Sejarah bangsa Indonesia, pernah mengalami dijajah, menderita dan tidak bisa menentukan nasib sendiri. Melalui perjuangan yang panjang, sulit, berliku liku, banyak korban lahir bathin, materiil non materiil, berkat rahmat Tuhan yang maha esa, akhirnya Indonesia merdeka. Untuk diakui negara bangsa yang merdeka tidak cukup hanya kemauan kita sendiri, harus ada pengakuan politik dari negara lain. Palestina, adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Israil merupakan salah satu negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan tidak ada hubungan diplomatik keduanya. Hingga detik ini, Israil masih terus menjajah Palestina, hampir tiap hari membunuh rakyat Palestina. FIFA tidak membolehkan Rusia ikut laga sepak bola di arena ini karena Rusia menyerang Ukraina. Indonesia anti penjajahan didunia, karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peri keadilan. Ada beberapa tokoh Indonesia yang berpendapat melarang masuknya tim nasional sepakbola Israil ke Indonesia karena tinjauan konstitusi, sejarah dan agama (alqur\'an). Jadi siapa yang mencampur adukkan olah raga dan politik? Israil, Indonesia atau keduanya? Siapa di antara mereka yang mau evaluasi diri? Apa keuntungan dan kerugian kita? Berpikirlah positif, progresiv, integratif, komprehensif, untuk Indonesia lebih baik. BRAVO.....MERDEKA !!! (Bandung, 31 Maret 2023)
Perang Suci Mahfud MD
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI Muhammad Mahfud MD (MMD) tidak ingin Indonesia hancur. Ia memang bikin perang sucinya sendiri. Ia ingin menyelamatkan Jokowi dan Sri Mulyani, tetapi lebih dari itu ia ingin menyelamatkan Indonesia. Cara MMD adalah bongkar semua! Ungkap dan jangan tutupi. Cara ini tentu bikin gerah tikus2 got yang sudah nyaman di sana. Otomatis Raja Tikus memainkan boneka-bonekanya. Tetapi orang tidak tahu. MMD sudah nekat. Dia tidak ingin reputasinya ambruk karena membiarkan negara ambruk akibat korupsi mahatrilyun. MMD telah bertekad, pada setahun terakhir masa jabatan akan ia jadikan arena perang melawan tikus-tikus got! Bagi MMD, ini adalah soal hidup atau mati. Do or die. Lo jual, guwa beli! Semangat seperti ini yang kita butuhkan. Dukung Mahfud MD! (*)
Wahyu Keperabon Kesultanan Yogyakarta Akan Sirna Paska Sri Sultan HB X
Oleh :Dr. Rahman Sabon Nama - Analis Politik/Ketua Umum PDKN Saya mengapresiasi cerita sukses Presiden Joko Widodo di lingkungan Keraton Yogyakarta dengan Ustad Tahsan, seorang ulama penasehat spritual keagamaan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta. Rangkaian pembangunan era pemerintahan Joko Widodo rupanya memberi warna dan makna tersendiri bagi keluarga Keraton Yogyakarta, sehingga mereka sampai pada suatu kesimpulan yang diyakini sebagai kesuksesan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Yang Mulia Prabukusuma Hamengku Bawono mencermati situasi pergantian kepemimpinan nasional menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024. Secara garis besar cerita kesuksesan Presiden Jokowi di lingkungan keraton Jogjakarta itu disampaikan oleh Ustad Tahsan pada saya (Dr.Rahman Sabon Nama) yang juga adalah Ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) untuk mendapatkan apresiasi darinya selaku ketua dari partai politik yang mewadahi kepentingan politik para raja dan sultan Kerajaan Nusantara itu. Saya mengapresiasi dengan perasaan miris setelah membaca pendapat keluarga Keraton YM Kanjeng Prabukusumo Hamengku Bawono. Pada Rabu (28/3-2023) dari Kota Kediri bekas Kerajaan Prabu Erlangga itu, saya coba memberikan pencerahan untuk keluarga keraton Yogyakarta terkhusus YM Kanjeng Pangeran Prabukusuma Hamengku Bawono calon Sri Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya katakan bahwa jauh hari sebelumnya saya pernah berkomunikasi dengan YM Prabukusuma terkait Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) lewat telepon selular. Yang Mulia mengatakan ceritra sukses dalam membangun berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara terkait sukses Jokowi dalam pembelian PT.Freeport dan Kilang minyak Sefron serta pembangunan kereta api MRT. Bayangkan saja, dia Prabukusuma bilang PT Freeport yang mengeruk keuntungan puluhan tahun dari tambang emas dan tembaga yang digali dari perut bumi Tanah Papua dan perusahan Kilang Migas PT Chevron yang menyedot Sumber kekayaan Migas dari perut bumi Indonesia itu merupakan prestasi gemilang dibeli di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai suatu keberhasilan pembangunan yang gemilang. Bagaimana mungkin seorang dengan predikat calon Sultan kok tidak mengetahui, dua perusahaan asing Amerika dan Inggris itu sudah habis masa kontraknya. Dan harus dikembalikan pada negara Republik Indonesia untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, alias tidak perlu dibeli oleh pemerintahan Jokowi lewat penyertaan modal atau pembelian saham. Jadi kalo dibeli oleh pemerintah itu namanya goblok. Ketika kasus Papa minta Saham Frèeport mencuat dengan menyeret nama Ketua DPR/Ketum Golkar Setya Novanto dan Luhut Binsar Panjaitan LBP (era MenESDM Sudirman Said), ketika itu saya minta Presiden Joko Widodo agar urungkan niat untuk tidak ikut dalam penyertaan modal, karena sahan Freeport sedang anjlok di pasar bursa Amerika. Kontrak Karya Freeport akan habis dua tahun lagi dikembalikan pada negara jadi tidak perlu menyertakan modal. Saya menduga ada kepentingan ekonomi dan bisnis oknum pejabat di lingkungan dekat presiden yang merangkap sebagai Pempeng dengan kelompoknya. Kenapa harus ada penyertaan modal/ sahamnya harus dibeli pemetintah? Hemat saya kasus ini harus diselidiki pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 nanti, paska era pemerintahan Joko Widodo. Masa...sih calon Sultan Ngayogyakarta itu juga bilang, pembangunan MRT dan Kereta cepat Jakarta Bandung itu bagus dan sukses. Saya memberi nasehat, agar beliau Prabukusuma harus bisa melihat dunia di luar tembok Karaton sehingga dia punya pengetahuan. Dia tidak tahu bahwa MRT dan KA cepat itu dibangun dari hasil ngutang dengan China dan rugi berat sehingga terancam bisa dijual ke negeri China yang ngasih utang ke PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Dan lucunya diapun memuji-muji juga , padahal BUMN Kereta Api itu terlilit utang triliunan rupiah. Dia bilang, Jokowi kaya raya sebelum menjadi Presiden, saya ketawa dan mengatakan kaya dari mana pak Jokowi, dari tukang bikin meuble? Mana ada bisnis meuble yang kaya. Untuk menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI dibiayai oleh Prabowo Subianto, makanya tidak salah apabila Jokowi mensuport penuh dengan seluruh kekuatannya untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 karena Jokowi telah berhutang moral dengan Prabowo. Tukang meuble pribumi Betawi di sepanjang jalan Pondok Pinang Jakarta Selatan hingga saat ini tidak bisa mendongkrak kehidupan mereka menjadi orang kaya raya. Parah benar cara pandang Calon Sultan dari Ngayogyakarta itu ,apakah ini sebagai pertanda wahyu keprabon Kesultan Yogyakarta akan sirna setelah HB X? .Dia perlu tau ketika Keistimewaan Jogyakarta dipermasalahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan ketika pemerintahan beralih ke Joko Widodo pemerintah menjadi ragu mengesahkan UU Keistimewaan Yogja dipending oleh Mendagri Cahyo Kumolo, justru saya salah satu orang yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan UU Keistimewaan Yojakarta ketika Sultan HB X mengancam melakukan Referendum dan dapat dichek rekam jejak digital saya terkait itu. (*)
Indikasi Perubahan
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Semua yang ada di dunia, selama hal itu hasil dari ulah dan buatan manusia, tidak ada yang kekal, mustahil abadi, sebesar, sekecil, setinggi, sedalam, sebanyak apapun yang dihasilkan, pasti ada batasnya, tidak ada tepi yang tidak bertepian. Begitu juga fenomena di Kabinet Jokowi, adanya keanehan, keganjilan dan kelucu- lucuan para pembantunya bisa diindikasikan sebagai bentuk kepanikan, ketakutan dan keputusasaan, jelang akhir masa kekuasaan, mungkinkah juga terbayang hotel prodeo yang jendelanya berjeruji besi. Ambil contoh, ada salah satu Menteri Koordinator, yang lantang berteriak menyiratkan kesombongan dan keangkuhan bahwa selain pemerintah jangan banyak ngomong, jangan ikut campur. Loh sadar nggak, negara bukan hanya milik pemerintah atau penguasa saja, akan tetapi milik kita semua, rakyat, bahkan bisa didaulat rakyat karena ada asas kedaulatan di tangan rakyat. Jadi jika ada amburadul atau carut marutnya pemerintah, layak dan berhak rakyat bersuara, ini dijamin dan dilindungi undang undang. Di sisi lain ada juga menteri, tampaknya menteri baru. Barangkali bermaksud baik dengan percaya diri spontan melarang berbisnis pakaian impor bekas, otomatis membuat panik rakyat kecil yang berharap mengadu nasib melalui perjuangan hidup berjualan, apalagi jelang puasa dan lebaran. Lebih konyol lagi bak mengikuti cara-cara yang lain, 1200 ton pakaian bekas yang disita dimusnakan dengan cara dibakar atau dihanguskan seperti barang haram, narkoba. Apakah pembakaran itu sebagai simbul saja ataukah akan dihanguskan semuanya? Meskipun itu pakain bekas tapi banyak yang branded dan perlu koordinasi dengan pak menteri yang lain karena ada impor garam, impor beras, impor TKA dan lain-lain yang muaranya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Kalau narkoba bisa dipahami, karena bisa membahayakan manusia bahkan bisa mati meskipun narkoba juga bisa digunakan untuk campuran bahan obat obatan dalam katagori penyakit tertentu. Jadi pak Mendag, saran saya pakaian bekas itu jangan dihanguskan, karena masih bisa dimanfaatkan untuk keadaaan darurat seperti ada terjadinya gempa, rakyat masih membutuhkan pakaian itu, koordinasikan dan tawarkan kepada Mensos. Begitu juga kasus kasus-korupsi yang terjadi di Kemenkeu, KemESDM dan lainnya. Semua itu dapat diindikasikan cari kesempatan dalam kesempitan, bisa juga sebagai cara untuk penghasutan atau alih perhatian. Apapun yang dipikir dan dikerjakan oleh para penguasa, kayaknya sudah melihat dan menyadari batas akhir kekuasaan. Mereka menyadari tidak akan mampu lagi menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatanya, karena sikap rakyat bak samodera yang bergelombang. Samodra bermakna luas pandangan dan jangkauan, sedangkan gelombang bak gerakan yang pantang berhenti. Ini juga bagian dari proses, perkembangan dan dinamika yang disuguhkan oleh pemerintah kepada rakytanya sendiri, sehingga berakibat sifat dan sikap rakyat yang tadinya pasif, apatis menjadi, peka, peduli, proaktif dan sensitif. Menjadi ingat kisah Raja Fir\'aun dan Musa, David dan Goliath yang menggambarkan si lemah yang menggulingkan si kuat, meskipun ada kisah lain yang memaknakan si penguasa dzolim yang tak terkalahkan justru menjadi peluang dan tiket untuk masuk surga karena hidup mulia mati syahid. Memang, tampaknya batas pemberani dan penakut hanya beda-beda tipis. Sang pemberani karena keberanianya yang sangat luar biasa akhirnya menjadi ketakutan sendiri. Sebaliknya sang penakut karena ketakutannya yang amat sangat berubah menjadi sangat pemberani. Semoga kita yang merasa takut, panik, gamang akan berubah menjadi berani, tenang, yakin untuk menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan yang tak kenal pantang mundur dan menyerah, kecuali hanya berpasrah kepada-Nya. Mari kita songsong, perubahan NKRI yang lebih baik dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bandung, 29 Maret 2023.
Buka Bersama
Bermula dari satu ajaran bahwa pahala memberi buka puasa pada orang yang berpuasa apalagi kepada orang kurang mampu amatlah besar. Maka terbentuklah lama kelamaan tradisi buka bersama Hari Kamis, 23 Maret keluar surat rahasia dari Sekab yang ditujukan kapada para pejabat dan ASN untuk tidak mengadakan acara buka bersama. Alasannya karena covid-19 masih bertransisi dari pandemi ke endemi. Masih cukup berbahaya hati-hati harus menghindari kerumunan. Muncul banyak respons pro kontra atas arahan itu. Kelompok yang setuju arahan itu baik, karena dimaksudkan untuk mengurangi tren gaya hidup pamer dan hedon dari oknum para pejabat dan ASN beserta para istrinya yang memicu kecemburuan sosial dan ketidakadilan. Namun sayangnya pilihan solusinya adalah menidakbolehkan buka bersama yang dipahami berlaku juga untuk masyarakat walaupun sudah dijelaskan hanya berlaku untuk pejabat dan ASN. Pihak yang tidak setuju berdalih pada alasan yang dipakai dalam surat nomor 1 yaitu dikaitkan dengan transisi covid 19 padahal banyak event lain yang melebihi buka bersama dari sudut peserta orang yang hadir seperti pesta besar acara ngunduh mantu, konser musik, dsb. Lagi-lagi ini dinilai diskriminatif. Dan maaf, malah cenderung berpotensi membodohkan rakyat yang seharusnya adalah mencerdaskan rakyat melalui ikhtiar yang logik dengan dasar asumsi dan sejauh mungkin fakta yang realistis dan masuk akal. Yang ditunggu oleh rakyat banyak adalah memberantas korupsi yang semakin tidak terkendali yang memunculkan perilaku pamer dan hedon itu, dengan entah uang dari mana? Bukan karena covid lantas buka bersama dihimbau ditiadakan. Jakarta, 24 Maret 2023. Yoyon Suryono
Menyedihkan Bikin Kebijakan Tanggung-tanggung
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Selayaknya pimpinan negara memberikan peringatan atau kebijakan berlaku untuk seluruh rakyatnya, tidak ambigiu, coba coba atau mancing mancing diair keruh bagi yang lain, atau vulgarnya penyesatan bisa juga alih perhatian. Alasan apapun, yang diberikan setelah ada reaksi dari rakyat, dapat diindikasikan coba-coba, cari ramai di tempat sepi dan cari sepi di tempat ramai. Tampak gagasan tidak orisinil, toh kalau saran tidak dipertimbangkan dengan matang akan berbeda hasilnya. Buka bersama bukan tanda hiruk pikuk atau hura-hura dan lagi peringatan yang aneh aneh bisa menimbulkan multi tafsir dari yang baik hingga yang buruk. Bukan hanya itu, instruksi ini bisa berdampak menyinggung perasaan pihak lain atau rakyat keseluruhan khususnya yang beragama Islam. Terus apa manfaat dan makna yang bisa diambil. Hidup sederhana? Kadaluwarsa, toh korupsi di lembaga dan instansi-instansi negara sudah masif belum terpecahkan secara tuntas. Bukan itu masalahnya, bahwa setiap kebijakan keluar sebagai hasil kajian dan analisis berdasarkan keadaan yang berlaku, sehingga solusi yang ditempuh bisa secara konkrit memberikan pencerahan, kebaikan, ketenangan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Apalagi jika ditelusur dan jika benar sumber atau awal gagasan dari Pramono Anung, orang akan mengkait-kaitkan siapa Pramono Anung dan bagaimana sikap dan pandanganya terhadap umat Islam di negeri ini. Marilah kita coba, banding-bandingkan makna, tujuan dan untung ruginya suatu kebijakan. Secara sederhana BUKA BERSAMA merupakan wujud konkrit dari implementasi Pancasila khususnya sila ke tiga, tentang persatuan. Meskipun banyak para pakar dan ahli agama memaknakan puasa seperti apa yang diajarkan dalam agama islam, dan bukan hanya berarti sekadar menahan lapar dan haus sekitar 13 -- 14 jam, mau tidak mau harus diakui bahwa even buka puasa merupakan hal yang dinanti- nantikan dan diharapkan oleh umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dimana kita merasakan syukur, bahagia karena telah selamat dan berhasil melewati masa masa perjuangan menahan lapar dan haus seiring dengan kegiatan masing-masing. Lebih dari itu, sebagai rasa pengertian, penghayatan dan kebersamaan telah lepas dari perjuangan yang hebat Maka rasa kebahagiaan itu ingin dirasakan bersama kluarga, teman, anak buah dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, semuanya terukur, layak dan tidak terlalu berlebihan. Bahkan ada tertanam rasa senang, bahagia dan kepuasan bersama. Tujuanya untuk silaturahmi dan berbahagia bersama-sama sebagai rasa syukur atas sudah terlewatnya masa masa ujian dari Alloh swt, Alloh yang Maha Kuasa. Keuntunganya jelas semakin akrab dan kebersamaan, inilah yang diidamiddamkan setiap orang khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Jika ini dilarang, meskipun belakangan hanya untuk ASN dan pejabat saja, namun dapat juga diartikan ditujukan kepada rakyat yang beragama Islam. Bisa juga kebijakan ini diasumsikan sebagai isyarat bahwa niat baik pemerintah hanya ditujukan dan diberikan kepada jajaranya saja, dengan kata lain rakyat dianggap di luar tanggung jawabnya bahkan lawan sainganya keterlaluan. Maka sebaiknya pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang tidak signifikan agar tidak menimbulkan situasi yang tidak kondusif di negeri ini. Seiring dengan suasana bulan Romadhan bulan suci yang berbeda dengan bulan bulan lainya, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan , marilah kita sama-sama menjaga dan mengawal situasi ini dengan saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. MARHABAN YAA MARHABAN... (Bandung, 26 Maret 2023)
KAPOLRI Nasrani Serasa Mukmin
Memang tidak gampang menjaga citra menjadi baik terus. Apalagi menjaga citra sebuah lembaga negara yang beranggotakan banyak personilnya. Pimpinannya mati-matian menjaga tapi kalau anak buahnya tidak, maka akan tetap tercoreng juga. Apalagi yang mencoreng itu di level pimpinan dua bintang di bawahnya. Ini terjadi pada kepolisian republik Indonesia. Cobaan bertubi-tubi datang di tubuh kepolisian negara. Sudah pasti yang merasakan beban ini adalah Pak Listyo Sigit Prabowo, Msi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di kepolisian negara dengan pangkat Jenderal Bintang 16. Yakni 4 bintang di pundak sebelah kanan dan kiri serta 4 bintang di plat mobil depan dan belakang mobilnya. Di masa beliau jadi KAPOLRI sekarang banyak Jenderal yang masuk penjara bahkan ada yang dihukum dengan hukuman mati. Bukan gampang hukuman ini karena selama ini kita melihat Jenderal dihukum mati hanya di film-film action. Kalaupun di dunia nyata hanya di negara komunis seperti di KORUT. Tapi ini riil terjadi di negara NKRI kita. Mantul kan KAPOLRI-nya. Tidak mungkin hakim berani melakukan itu kalau tidak diberi sinyal oleh Pak Sigit dengan istilah \"Saya Potong Kepalanya kalau gak mau menjaga Citra Polisi.\" Dari pada di potong kepalanya sama Pak Sigit maka lebih baik hakim putuskan hukuman mati. Wanti-wanti siapa tahu hakim bisa disogok karena duitnya banyak. Tapi nyatanya hakim sama dengan Pak Sigit gak mata ijo lihat duit dalam menjalankan tugas. Seorang anggota polisi dari seorang cucu petinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah saja berpesan kepada Mbahnya, bahwa dia belum mau pulang ke tanah air sehabis bertugas di luar negeri sebagai pasukan perdamaian PBB kalau kasus Sambo belum selesai. Karena dia merasa menjadi polisi itu beban berat sekali dengan kasus itu. Kalau dia saja level perwira pertama merasakan begitu apalagi di level perwira tinggi semacam KAPOLRI. Kira-kira Pak Sigit masih bisa tidur nyenyak gak dan makan dengan nikmat? Belum selesai kasus pembunuhan anggotanya yakni Brigadir Josua kemudian terbit kasus narkoba melibatkan KAPOLDA dan anak buahnya sampai ke bawah yang sekarang masih bergulir di pengadilan Jakarta Barat. (Hebat polisi-polisi POLDA METRO JAYA di bawah pimpinan Dr. Fadil Imron yang mengeksekusi kasus ini. Mereka tidak gentar biar berpangkat Jenderal. Namanya melanggar hukum terlibat NARKOBA disikat habis). Wah kalau semua polisi seperti ini maka amanlah anak cucu kita dengan barang haram ini. Namun sampai tulisan ini dibuat, hakim telah menolak eksepsi terdakwa sang Irjen Teddy Minahasa Putra karena dianggap membuat keterangan palsu. Kalau mau lihat kasus TM ini melalui persidangan di TV KOMPAS, dia mencoba mau buang badan dan menyalahkan anak buahnya KAPOLRES dan pelaku lain. Tapi ternyata hakim sangat jeli karena sudah pengalaman mengadili kasus yang sama hanya membawa 1/2 kg Sabu dihukum sama dia seumur hidup. Nah kalau TM ini sampai 5 kg barang bukti yang diumpetin dan telah dijual. Gak tahu hukuman apa yang dia akan dapatkan. Apakah sama dengan Sambo?Wallahu A\'lam. Menjadi kaya rupanya gak ada jaminan. Maka judul tulisan ini KAPOLRI NASRANI SERASA KAPOLRI MUSLIM diambil karena melihat sepak terjang pak Sigit yang tenang, tidak meledak-ledak dan tegas. Sebenarnya beliau bisa melakukan apa saja bahkan bisa lebih kaya dari TM. Beliau bisa seperti cartel Mekxico tapi itu tidak mungkin beliau lakukan, meski beliau seorang NASRANI. Tapi ada yang jadi KAPOLRI yang MUSLIM meninggalkan kesatuannya menjadi ribut seantero negeri dan membikin kesatuannya antar personilnya saling curiga dan saling menaruh permusuhan. Ini nyata yang terjadi saat ini. Hebat nyong Ambon yang satu ini. Beliau bisa menjaga marwah kesatuannya. Semoga ini akan terus terjaga sampai akhir masa tugasnya. InsyaAllah Amin. Wallahu A\'lam Oleh Nouval Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 130323.
POPULER
