FORUM-RAKYAT
Lakukan Presisi, Ini yang Terbaik, Jangan Jilat Ludah Sendiri
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Tranparansi yang berkeadilan) adalah jargon atau slogan yang baik, tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi. Prediktif, melihat ke depan, lebih akurat dari presepsi, lebih tajam dari asumsi, jauh lebih mantap dari berandai andai. Responbilitas / ty lebih mengarah kepada reaksi, reaktif, antisipasi, pencegahan, tindak dini. pemulihan berdasarkan norma hukum, terukur dan bertanggung jawab terhadap profesi. Tranparansi, keterbukaan kejujuran, keterus terangan, sebagai muara kejujuran yang adil, beradab dan bermartabat. Menjadi luar biasa ketika ketiga aspek atau unsur ini disinergikan, dikombinasikan, digredasikan secara terpadu, terarah, berkesinambungan, harmonis, seimbang dan simultan. Berdasar dari kodrat manusia laki laki yang berkaitan erat dengan cita cita, tidak terlepas dari kebutuhan tahta, harta dan wanita, yang sekaligus menjadi kelemahanya. Sedangkan motif yang berarti latar belakang atau alasan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu, banyak ragam, di antaranya cemburu, dendam dan ambisi. Maka apa yang dinyatakan oleh penyidik tentang tidak diumumkan motif dikaitkan dengan perasaan menjadi hal yang menarik dan paradok. Bisa saja ini disengaja atau memang batas kemampuanya. Pertama, disengaja guna memperoleh masukan atau pancingan publik untuk.mencari penyelamat atau pengaman dalam upaya bisa dimasukkan dalam diskresi hukum (keadaan yang bisa membenarkan). Kedua, barangkali sudah pada batas kemampuanya berpikir dan bertindak, meskipun secara awam bisa kita simpulkan pada pilihan pertama yaitu kesengajaan. Di sinilah yang mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat menjadi tidak puas dan kecewa. Jika kita teropong dari adagium Presisi, maka dari kasus yang ada bisa disimpulkan bahwa motif yang paling mungkin adalah dendam. Dari urutan dan rangkaian tulisan di atas logikanya, Irjen Fredy Sambo menaruh dendam kepada Brigadir Joshua, karena melaporkan kepada Putri atas perselingkuhanya bahkan pernikahan Fredy Sambo dengan Rita, didorong bayangan terjadinya resiko terhadap jabatan, harta dan wanita yang telah dimilikinya. Tamat. (Bandung, 12 Agustus 2022).
Polisi Serasa Mafia
Oleh Sugeng Waras | Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Terbunuhnya Brigadir Yoshua diharapkan menjadi kasus polisi yang terakhir dalam isu tembak-menembak, kalau Kapolri tidak menerapkan slogan Presisi dengan sungguh-sungguh, maka instansi ini terkesan bak mafia di negeri ini. Mafia adalah istilah informal yang merupakan organisasi kriminal, perkumpulan rahasia, dengan aktifitas kejahatan, melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan, pidana, kesalahan, kebengisan, dan kebiadaban yang merugikan masyarakat atau negara. Presisi (Prediktif, Reponsibilitas dan Transparasi, yang berkeadilan) adalah tema yang dicanangkan dalam proses uji layak calon Kapolri Irjen Listyo Sigit Prabowo yang meloloskanya menjadi Kapolri hingga saat ini. Banyak kasus besar yang tidak tuntas, tidak jelas dan tidak berkeputusan dinegeri ini, yang memunculkan pertanyaan masyarakat tentang kredibilitas dan ektabilitas kepolisian dalam peran, fungsi dan tugas pokoknya. Ambil contoh kasus kerumunan yang menimpa HRS dan 6 laskar pengawalnya yang terbunuh di KM 50 jatol japek beberapa tahun lalu. Juga kasus kasus kerumunan yang menyeret HRS mendekam di tahanan, yang jauh berbeda dengan kasus kerumunan dalam kunker presiden Jokowi dan anaknya Gibran sewaktu memenangkan Pilwalkot Solo yang tidak pernah tersentuh hukum hingga kini. Contoh lain adalah kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan Joko Candra dan lain lain, kasus kasus pelecehan agama seperti yang dilakukan Deny Siregar maupun kaus kasus lain yang dikakukan oleh para buzzer dan influencer istana seperti Ade Armando dan kawan kawan yang membuat gaduh dan babak belur di masyarakat. Di sisi lain begitu mudahnya mencap para ulama sebagai teroris dan intoleran dalam mengintimidasi, mendiskriminasi, mendiskriditkan dan mengeksekusi beberapa ulama dan tokoh agama dengan menginjak injak masjid dengan sepatu serta menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan intoleran atau sarang teroris. Faktanya diam diam Polisi telah mempekerjakan anggotanya sebagai satgasus yang menangani masalah masalah besar yang sulit dibedakan apakah polisi berpotensi sebagai pelaku atau pemberantas! Melalui peristiwa terbunuhnya Brigadir Jhosua ajudan Irjen Fredy Sambo membawa segala penyimpangan yang memanfaatkan instansi kepolisian yang terhormat dan mulia ini akan menguak segala kejanggalan dan kebusukan Polri dalam bertidak dan menangani kasus kasus hukum. Bahwa dalam menangani kasus kasus hukum pasti melibatkan para jaksa dan hakim dalam proses peradilan yang tidak menutup kemungkinan akan bermunculan mavia mavia peradilan baik dari jaksa maupun hakim. Menyeruak kepada lembaga lembaga tinggi negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang konkritnya seperti Rezim, DPR, MPR, MK dan MA yang berperan membuat RUU, UU maupun peraturan perundang undangan tidak menutup kemungkinan berkonpirasi melakukan kerjasama kejahatan dalam kesempatan yang sempit yang membuat sengsara rakyat dan merugikan negara Tidak menutup kemungkinan konpirasi dalam hal sistim pemilu yang akan datang yang cenderung cipta kondisi penuh cemas harap dan ketidak pastian bahkan mungkin akan ditunda. Para stake holder lebih terkusus presiden Joko Widodo hingga kini masih berupaya dan merekayasa sistim dan waktu pilpres / Pemilu yang berpotensi menyimpang dan mengubah aturan aturan yang telah jelas jelas disebutkan dalam UUD 45 Oleh karena itu marilah kita tidak terkecoh, tidak terbelenggu dan tidak terhasut oleh peristiwa dan kasus kasus diatas yang justru terlena dan mengabaikan segala aturan yang mendukung dan mengiringi proses dan prosedur pemilu dan pilpres 2024 Kita masih berharap semoga terutama Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo senantiasa diberikan bimbingan dan perlindungan dari Allah swt TYME dalam menangani kasus kasus yang ada dalam rangka mengimplementasikan PRESISI, dalam upaya mengembalikan marwah kepolisian khususnya serta penegakan hukum di Indonesia umumnya. Wait n see..! ( Bandung, 10 Agustus 2022)
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Alhamdulillah silatnas benar benar Silaturahmi Nasional para Purnawirawan TNI AD. Kita wajib bersyukur bahwa rakyat Indonesia umumnya dan para purnawirawan TNI AD khususnya terhindar dari malapetaka politik yang akan mempengaruhi tubuh PPAD. Para peserta yang datang lebih asyik ngobrol ramai sendiri saat ada pidato Jokowi, bahkan banyak peserta yang keluar dari gedung SICC saat pidato LBP. Ini hendaknya jadi pelajaran para TNI aktif bahwa apa yang dilakukan para purnawirawan sebagai cermin tidak betahnya mengawal roda pemerintahan bersama Jokowi. Jokowi tidak berkutik pamer hasil pembangunan selama ia menjabat bahkan tidak satu katapun menyinggung KA cepat Jakarta Bandung yang terkesan mangkrak yang memang sudah diprediksi tidak tepat manfaat karena hanya mengejar CEPAT, mengabaikan faktor resiko beaya yang jauh lebih mahal dibanding ongkos naik bis yang ada saat ini Dengan kata lain hanya orang yang tolol yang mau kehilangan cost yang lebih besar sedangkan ada sarana lain yang bisa jauh lebih murah dan lebih nyaman. Pembangunan Lapangan Terbang Kertajati adalah bukti nyata mubazirnya ambisi Jokowi, apalagi pembangunan IKN baru yang penuh dengan kontroversial dan paradok. Padahal forum SICC itu merupakan peluang yang baik bagi Jokowi untuk menyampaikan impiannya, namun Allah telah membungkamnya. Kesimpulanya, pembangunan proyek proyek transformasi Jokowi banyak tidak tepat sasaran. Sarat dengan masalah masalah krusial baik internal maupun eksternal. Dari sini tampak apa yang dikerjakan pemerintah tidak sinkron dengan kehendak rakyat yang hanya memanfaatkan kekuasaan dan mengabaikan cita cita para pendiri bangsa dan sikon yang ada. Dengan silatnas PPAD memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua, untuk sadar dan bangkit dari kekeliruan untuk segera kembali ke jalan yang benar, menegakkan kembali 4 pilar negara (Pancasila, UUD \'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dengan TNI POLRI sebagai garda terdepan dan benteng negara, bukan pemerintah, yang berorentasi kepada cita-cita dan tujuan meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Peristiwa km 50 jatol japek dan peristiwa terbunuhnya Brigadir J adalah takdir dan skenario Allah swt TYME yang menyiratkan petunjuk akan runtuhnya kekuasaan para pemimpin.pemimpin dzolim di negeri ini. Yakinlah, di mata Allah, sehebat-hebatnya manusia di dunia, hanyalah ibarat jauh lebih kecil dari sebuah debu dan atom atom yang ada. Percayalah semua ada batasnya, ada masa kejayaanya, termasuk kita bangsa Indonesia, yang sebentar lagi....habis gelap..terbitlah...SINAR CEMERLANG. Aaamiin...yaa robbal aalamiin.... (Bandung, 6 Agustus 2022, Sugeng Waras, pemerhati pertahanan dan keamanan NKRI )
Ancur, Negara Tidak Tegas dan Tidak Berprinsip
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Prinsip dalam hal normatif, tapi luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan! Ini fakta, bukan ocehan, bukan pula olol olok, tidak juga melecehkan atau mengkambing hitamkan. Belum tuntas saya membahas rencana kegiatan PPAD, ternyata telah terjadi perubahan perubahan yang menarik. Pertama, jelas, kegiatan silatnas PPAD yang semula akan dilaksanakan tgl 6 Agustus diubah / diajukan menjadi tanggal 5 Agustus 2022 dengan alasan Presiden Jokowi ada tamu yang tidak bisa digeser. Kedua, isu yang berkembang bahwa Presiden tidak jadi memberikan sambutan yang esensinya akan pamer keberhasilan selama menjabat dan mimpi besarnya menggadang gadang IKN baru. Kedua perubahan itu barangkali ada yang menganggap sepele, tapi sebenarnya bisa dimaknai suatu tindakan yang mencerminkan tidak punya prinsip dan tidak mampu mengambil cara bertindak yang tepat waktu dan tepat manfaat yang bisa melahirkan resiko. Seharusnya setingkat negara atau dalam event event strategis seperti rencana kegiatan PPAD seperti ini, benar benar fokus, cerdas, realistik dan komprehensif. Maksudnya rencana itu harusnya direncanakan dalam bingkai ruang dan waktu yang beralternatif dengan mempertimbangkan faktor resiko maupun hal hal yang tidak terduga akan terjadi. Ambil contoh pergeseran waktu presiden, disini ada KSP dan ada staf staf lain yang terkait. Semestinya staf staf ini ikut berpikir untung rugi, baik buruk, tepat tidak tepat termasuk dampak atau akibat setelah keputusan diambil. Saya bahas terbalik dari akhir keawal, dimana akibat pergeseran menjadi tanggal 5 yang bertepatan hari Jumat yang menjadi hari terhormat bagi umat islam yang kurang lebih 85 % dari jumlah peserta, mungkinkah akan mencukupi dan layak untuk beraktifitas menjalankan ibadah sholat Jumat mulai wudlu, tempat sholat kalau terjadi hujan, air wudlu dan lain lain? Seharusnya ini dipikirkan staf kepresidenan agar tidak menyulitkan panitia PPAD. Yang lebih tidak dipahami, manakah yang lebih dulu, rencana PPAD atau rencana kedatangan tamu penting presiden? Sejauh mana makna penting, urgen ataupun apa sebutan tamu itu sehingga bisa mengalahkan rencana PPAD yang besar dan strategis itu? Di manapun berlaku sama, bahwa negara yang sebagai tuan rumah yang lebih bisa menentukan dan memutusksn tentang jadwal tamu asing, bukan sebaliknya. Sehingga kesan yang diperoleh ini tamu bukan tamu yang penting atau tidak penting , tapi tamu yang disegani, diewuh pakewuhi, dihormati bahkan ditakuti layaknya atasan presiden RI. Lantas lebih dalam lagi, adakah tamu yang ditakuti oleh Presiden RI? Inilah contoh kecil bahwa perencanaan dan tindakan staf yang tidak profesional. Saya tidak tahu apakah dalam keadaan seperti ini pihak panitia memberikan masukan atau beberapa gambaran akibat pemajuan waktu yang bertepatan dengan hari Jumat akan berdampak luas terutama bagi kehormatan umat islam? Atau ada unsur kesengajaan, Allahu Alam bisowab. Yang lebih utama terkait martabat dan harga diri negara, terbiasakah hal hal seperti ini terjadi dilingkungan istana ? yang notabene terkesan bahwa negara Indonesia masih diduduki dan dikendalikan oleh orang orang cengeng, rendah diri dan takut sama orang asing? Alamak... jika ini yang terjadi. Kemudian bahasan kedua, hal yang menyebabkan presiden Jokowi tidak jadi memberi sambutan dan akan diwakili Muldoko, apakah ini benar? Konon katanya dalam perencanaan akan dihadiri termasuk LBP dan Men Han Prabowo yang juga akan memberikan sambutan Jadi jelas amburadul jika benar benar Muldoko akan memberikan sambutan mewakili Jokowi (mungkin karena wakil presiden bukan mantan tentara?) Semoga tulisan ini memberikan inpirasi atau peringatan kepada semua pihak bahwa pentingnya suatu perencanaan yang baik yang mempertimbangkan faktor bingkai ruang dan waktu, resiko, dengan karakter yang tegas dan berani ! Bandung, 4 Agustus 2022.
Manusia dan Senjata
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD POLISI adalah Non-Combatan, kepadanya berlaku hukum HAM, di sinilah bedanya dengan Militer / TNI yang Combatan sehingga pada situasi dan kondisi yang tepat hukum HAM tidak berlaku! Kejadian yang menimpa Brigadir J yang melibatkan antara lain Irjen Ferdy Sambo ada kemiripan dengan peristiwa terbunuhnya enam laskar FPI pengawal HRS yang terbunuh di KM 50 jalan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu silam. Makanya dua hari setelah kejadian KM 50 itu melalui tulisan saya sampaikan Polisi Omong Kosong, karena banyaknya kejanggalan kejanggalan atas berita telah terjadi tembak menembak antara polisi dengan enam laskar FPI di KM 50 jatol Japek yang mengakibatkan terbunuhnya enam laskar pengawal HRS. Logikanya polisi lebih hebat dari pasukan khusus TNI yang terlatih dalam melaksanakan pertempuran malam hari yang hanya sekejab dengan score 6 -- 0 untuk polisi yang tanpa goresan lecet sedikitpun. Mendadak Komnas HAM RI meralat pernyataanya yang semula getol habis menelusuri atas dugaan telah terjadi tembak menembak berubah total 180 ° memperkuat pernyataan polisi *telah terjadi tembak menembak* antara enam laskar FPI dengan polisi di KM 50 jatol japek yang mengakibatkan 6 laskar FPI terbunuh. Saya tegaskan ada indikasi telah terjadi konpirasi polisi dengan Komnas HAM RI dalam peristiwa ini, ada apa? Untuk ukuran NKRI layak dievaluasi..bahwa POLRI terlalu berlebihan *BERSENJATA* yang bisa menggugah *SEMANGAT NEGATIF* yang mengubah semangat *KEPOLISIAN* menjadi *SEMANGAT MILITER !* sehingga Polisi kehilangan jatidirinya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayanan rakyat! Kita terlalu berlebihan memaknakan KEAMANAN untuk tugas tugas polisi dalam HANKAM. Sebagai Contoh, bahwa kemampuan polisi mengejar grombolan narkotika / narkoba dilaut tidak mungkin terjangkau, karena sangat mungkin alat peralatan / persenjataan perahu atau kapal yang digunakan gerombolan lebih canggih dari alat peralatan polisi kita. Meskipun perahu motor polisi di pantai lebih banyak dari pada perahu motor TNI AL, polisi tidak akan mampu mendeteksi apalagi mengejar kelaut yang jauh ketengah dari pantai. Apalagi kemampuan udara....polisi hanya bisa plonga plongo untuk memantau, mencegah, menindak dan menyelesaikan narkoba dan bahaya bahaya lain yang dilakukan melalui udara. Dengan kata lain, polisi harus dikurangi atau lebih dibatasi persenjataan tempurnya, agar tidak terbawa atau terpengaruh kejiwaaanya dari tabiat kepolisian berubah menjadi tabiat kemiliteran. Begitu juga TNI, mohon lebih peka dan peduli terhadap perlengkapan, alat peralatan dan seragamnya. Sebagai contoh, satuan BANSER yang mengenakan seragam DORENG harus dievaluasi kembali, tentang layak dan tidak layaknya, jangan sampai hanya karena presiden suka dan senang lantas TNI diam dan dibiarkan begitu saja! Jujur sejujur jujurnya seragam BANSER yang doreng itu...apakah tidak membuat malu dan mengorbankan identitas TNI? Bukan kita benci BANSER, saya sendiri yang lahir di Kediri, Jawa Timur, ditengah tengah lingkungan pondok pesantren Lirboyo dengan idola Gus Maksum waktu itu, pondok Kedunglo dan pondok disekitar Banjar Melati dengan Kyai Mohamad Toha dan Kyai Muh Jalil saat itu. Bahwa BANSER yang kita harapkan adalah manusia manusia yang beradab, santun dan hormat yang pantas diteladani lingkungan sekitarnya. Inilah salah satu contoh kecil untuk intropeksi dan evaluasi terhadap beban tanggung jawab TNI POLRI. Saya lebih tertarik, jika selain Kemenhan telah merekrut tenaga Cadangan seperti sekarang, dikembangkan merekrut adik adik kita dari SLA secara terseleksi sebelumnya untuk selanjutnya diberi kemudahan, dispensasi atau rekomendasi bagi mereka yang berprestasi di pendidikan, untuk bisa masuk Akademi Kemiliteran dan Kepolisian. Namun demikian, saya tidak sependapat dengan oknum oknum yang terlalu membesar besarkan apalagi melecehkan TNI POLRI pada sat saat seperti ini! Mohon disadari, negara tanpa TNI POLRI pasti hancur berantakan! Oleh karenanya marilah kita bersama sama tetap mencintai TNI POLRI kita. Bahwa institusi TNI POLRI adalah badan badan yang ditugasi sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, selayaknya kita jaga, kita bela dan kita pelihara bersama dengan catatan: TNI POLRI berasal dari rakyat, bertugas dan bekerja untuk rakyat, yang seharusnya saling mencintai, menghormati dan menghargai antara TNI POLRI dengan RAKYAT dan RAKYAT dengan TNI POLRI sepanjang masa..dengan secara terukur...!!! Kita tidak boleh men generalisasikan TNI POLRI, salah benar, baik buruk, memuaskan tidak memuaskan. Instansi TNI POLRI telah dibagi habis dalam organisasi yang solid dan valid, mulai pengomando, pengendali dan pelaksana dalam bentuk vertikal horizintal dengan cara atau metoda dan prosedur yang sudah diatur. Disinilah dengan gamblang kepada siapa salah benar,. dan baik buruk, resiko atau sanksi kita alamatkan. Jika memang kesalahan atau keburukan itu ada pada unsur pimpinan, maka unsur pimpinan itulah yang kita mintai pertanggung jawabanya secara setimpal ! Semoga TNI POLRI kita kedepan lebih profesional ! Aamii. Yra... Wait and see ! ( Bandung, 24 Juli 2022, Sugengwaras, pemerhati HANKAM )
IKN Siluman
Oleh Sugeng Waras Purnawirawan TNI AD Amat sangat konyol jika siapapun dan pihak manapun akan diberikan tindakan hukum apabila mengkritik dan meluruskan ide tentang IKN. Marilah kita berpikir kritis, bersih, komprehensif, kreatif, inofatif, cerdas, maju, bijak, arif dan jujur dengan mengenyampingkan pikiran-pikiran buruk entah alasan apapun yang ujung ujungnya ambisi pribadi dan golongan! Segala proses dan tindakan yang berkaitan arah, tujuan dan cita cita negara harus dibarengi pemikiran yang komprehensif dan niat bersih berlandaskan pikiran-pikiran dan nilai luhur dari para pendiri negara berdasarkan hukum negara dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dan tersirat di Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. Bukan main menang menangan, dulu- duluan, cepat-cepatan, kuat-kuatan dan memanfaatkan kekuasaan, gopoh- gopohan, selingkuhan dan sempat dalam sempit! Bahwa berpikir berpindah ibu kota negara dari Jakarta, iyaa, namun situasi, kondisi dan segala permasalahan bangsa terkait fisik non-fisik, dampak dan akibatnya tidak boleh diabaikan. Ibu kota negara adalah Center of Grafity dari suatu negara. Di sini harus dipertimbangkan kepentingan, keamanan, kenyamanan, perlindungan, penjagaan dan ancaman dari luar yang tidak mengabaikan posisi dan komposisi penduduk. Tidak heran beberapa negara maju memposisikan Ibu Kota Negaranya didukung oleh keberadaan 60 -- 70 % penduduk di sekitarnya dari jumlah penduduk yang ada di negaranya. Bukan hanya itu, jika terjadi keadaan darurat, maka tidak terhambat datangnya bantuan atau pertolongan dari waktu pengerahan balad bantuan. Bahwa negara secara unsur terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum dari negara lain. Saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah jauh lebih tahu dan menguasai tentang ini, namun faktanya sebagian besar rakyat merasa belum sinkron dengan rencana pindah ibu kita ini. Maka penahanan Edy Mulyadi terkait ucapan Jin Buang Anak atas pindah IKN baru perlu dipertimbangkan lagi agar tidak diarahkan kepada penghinaan atau pelecehan terhadap rezim.Kita negara Demokrasi Pancasila bukan Demokrasi Terpimpin apalagi Otoriter. Sekali lagi perlu kita pertimbangkan situasi dan kondisi negara saat ini yang sarat dengan masalah kenegaraan IPOLEKSOSBUDAGHANKAM termasuk utang negara yang menggunung, yang semakin sulit mengharapkan investasi dan kerja sama dengan pihak lain, masih terseok-seok kondisi ekonomi akibat pandemi dan salah kelola, belum lagi pemilu dan pilpres 2024 sudah di ambang pintu, di sisi lain belum ada sistem Pemilu yang jelas serta pengelompokan kerja tim Pemilu yang masih simpang siur. Lebih sederhana kita berpikir, tanahnya tanah Indonesia, uang / beayanya sebagian besar dari Cina, semenya dari Cina, setelah jadi gedungnya kita harus menyewa. Hendaknya para stake holder negara / pemerintah lebih fokus dan prioritas mengatasi TKA, KKN tidak berpikir yang menambah beban rakyat terkait kenaikan harga harga bahan pokok terutama pajak pajak, BBM dan pengelolaan sumberdaya alam. Itu semua akan terujud jika rezim paham dan sadar bahwa rakyat adalah teman berpikir dan bukan dijadikan pelengkap penderita. ( Bandung, 20 juli 2022, Sugengwaras )
Jeruk Makan Jeruk
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Kita semua harus paham, sadar dan cerdas bahwa saat ini situasi dan kondisi negara sedang terjadi persaingan cipta kondisi yang dilakukan oleh beberapa gelintir tokoh. Mereka merasa dirinya mampu maju dan berlaga di palagan Capres 2024. Dengan berbagai akal bulus yang dikemas dengan pemberian gratis berupa jabatan, uang recehan, kostum atau seragam golongan tertentu sebagai iming-iming untuk memperoleh simpati dan kepercayaan. Martabak itu enak, tidak ada makan siang gratis, badak betempur dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Itulah gambaran singkat tentang potret Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Jangan diartikan kesatuan sebagai kesatuan fisik berupa pulau besar dan ribuan bahkan puluhan ribu pulau pulau kecil belaka, karena bisa disalahkan oleh USA yang memang ujud negaranya nyaris berbentuk suatu pulau besar dan layak disebut United. Bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan (archipilago) adalah negara yang kaya bangsa bangsa besar dan kecil, budaya, flora dan fauna baik diatas bumi serta kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Itulah sebenarnya latar belakang dan motif yang meminatkan bangsa bangsa lain kepincut dan tertarik dengan Indonesia yang indah permai dan kaya raya bagi siapapun yang mampu mengelolanya. Namun semuanya hanya menjadi mala petaka bagi yang salah membawa, menjaga, memimpin, membangun, mengelola, membela dan memeliharanya. Contoh nyata adalah rezim sekarang! Rezim yang dipimpin Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan badan badan/lembaga lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, MPR, MK dan MA, yang sadar atau tidak sadar di bawah cengkeraman Oligarki, yang tidak paham bahwa makna KESATUAN dalam NKRI tidak hanya menyatukan fisik Kepulauan besar dan kecil semata, namun lebih utama kesatuan dalam arti KESATUAN atau MENYATUKAN JIWA RAGA yang bersatu, berdaulat, beradab dan bermartabat yang berkeadilan dan berkemakmuran, ayem tentrem kerto tur raharjo. Sekali lagi ini makna hakiki yang tidak dipahami oleh pemerintah tak terkecuali sebagian rakyat dan bangsa Indonesia. Allahu Akbar ! Alkah Maha besar ! Kita harus yakin manusia sebatas merencanakan, Tuhanlah yang memutuskan. Manusia punya skenario, Tuhan juga mempunyai skenario yang lebih besar dan luas yang tidak akan mampu dan bisa ditandingi manusia. Kejadian polisi menembak polisi yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo, isteri, sopir, ajudan dan lain lain bisa kita katakan jeruk makan jeruk ...kenapa? Sebagai akibat hukum atau undang-undang dan peraturan yang berimpiklasi Polisi sebagai penyidik tunggal menjadikan hilir hingga hulu larinya ke polisi, bahkan posisi dan kedudukan polisi di negara ini menjadi sangat hebat di mana TNI jauh, bak anak dan cucu, padahal keduanya mempunyai keseimbangan peran, fungsi dan tugas pokok terhadap negara. Oleh karenanya, siapapun presidenya bersegeralah mensetarakan kedudukan ini, jangan ditunda-tunda karena ini akan berpengaruh besar baik secara internal maupun eksternal TNI POLRI. Lebih saya kerucutkan kepada kepolisian. Selayaknya saya kembali mengulangi dan mengingatkan tentang Doktrin Polisi Tri Brata dan Catur Prasetya Polri perlu dievaluasi dan disempurnakan karena masih terkesan tidak lengkap dan tidak terukur secara subtansial. Tengoklah Tri Brata yang tidak menyuratkan Kejujuran serta Catur Prasetya yang tidak terukur dan tidak mungkin mampu dilakukan oleh seorang Bhayangkara negara. Maka tidak menyalahkan kepada masyarakat kebanyakan yang menelusur kembali dan mengait-kaitkan peristiwa Ferdy Sambo yang justru mengepung rumah dan menyandra HP orang tua Brigade J yang justru menjadi korban atau kena musibah.Penjelasan atau keterangan kepolisian yang berubah ubah, janggal, sulit diterima dan lucu. Layak disadari dan dipahami ketidakadilan penanganan perkara dan proses hukum dalam kasus kasus kerumunan yang dilakukan HRS, Munarman, HBS, Jokowi, anak Jokowi, para koruptor kakap, para buzzer dan influencer yang terkesan pandang bulu, keberpihakan dan tidak adil. Hendaknya dibenahi baik secara mental maupun atitude Polri yang tidak tepat dan keberpihakan dalam penanganan dan penyelesaian perkara. Tidak ada gading yang tidak retak, bagaimanapun kepolisian tetap menjadi harapan, tumpuan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sadar, evaluasi dan benahi institusi polsi demi bangsa dan negara Indonesia. Wait and See...! ( Bandung, 18 Juli 2022, Sugengwaras, pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Mahkamah Konstitusi Tidak Mengakui Kedaulatan Rakyat
Oleh: Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi MAHKOTA Pemilu itu adalah kejujuran dan keadilan. Tanpa itu, pemilu hanya akan melahirkan kecurangan dan itulah yang kita tentang bersama selama ini. Menggunakan starting Presidential Threshold (PT) 20 persen itu sudah tidak fair dan tidak adil sama sekali. Karena itu pula jangan berharap pemimpin yang terpilih nanti bisa jujur dan adil. Tetapi justru dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 222 itu konstitusional, MK secara tidak langsung membiarkan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam pemilu terjadi. Kenyataan ini menggambarkan bahwa betapa MK memberikan ruang bagi kecurangan pemilu. Sebab, dari awal permainan itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang tidak memiliki kesempatan yang sama, baik untuk memilih maupun untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Maka tidak heran, bahwa protes terhadap putusan mahkamah itu merupakan bagian dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan MK. Sadar atau tidak sadar, MK telah kehilangan martabat dan kemuliannya sebagai penjaga konstitusi. Hakim MK itu disebut negarawan, maka dia dimuliakan. Tetapi, membiarkan ketidakjujuran dan ketidakadilan terjadi dengan mata telanjang, bahkan MK melegalkan itu dengan dalil konstitusional merupakan tragedi bagi Demokrasi dan rusaknya konstitusi. MK pun tidak berhak lagi menyandang kemuliaan itu. Betul bahwa putusan pengadilan itu harus kita hormati, tetapi kalau MK tidak menghormati dirinya sendiri, mengabaikan norma dan etika kemuliaan Mahkamah, bagaimana mungkin kita menghormati putusan MK itu? (*)
Strategi
Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumberdaya manusia dan atau alat peralatan guna mendukung suatu perencanaan/kebijaksanaan dalam waktu panjang serta lingkup sangat luas guna mencapai tujuan dan atau sasaran dalam masa damai dan atau perang. Oleh Sugeng Waras - Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Di sini ilmu dan seni memanfaatkan dan mengembangkan cara atau metode dalam melakukan perencanaan/kebijaksanaan guna mencapai tujuan atau sasaran. Tidak ada kaitan dosa menurut agama, sehingga bebas dan leluasa melakukan tindakan penipuan, penyesatan, pengelabuhan, penjerumusan, penganiayaan, pembunuhan, penindasan, benci, bohong, fitnah dan keburukan keburukan lain dalam pandangan patut, lazim dan normal/manusiawi. Yang penting dengan strategi, cara, metoda itu perencanaan/kebijaksanaan, tujuan dan sasaran dapat tercapai. Kemudian strategi semakin berkembang menjadi strategi menurut macam, jenis, bentuk dan sifatnya (strategi managemen, investsi, bisnis, perang dan lain-lain). Maka perlu dipahami apa yang telah dilakukan dan akan direncanakan rezim Jokowi berkiblat pada penjelasan di atas. Oleh karenanya kembali terserah kepada rakyat, bangsa Indonesia ini bisa menerima atau tidak strategi atau cara cara yang dilakukan rezim yang merasa tanpa dibebani rasa dosa menurut agama dan bebas melakukan penyimpangan kelaziman dan kepatutan hukum dan rasional seperti yang pernah dipikirkan dan dicita citakan para pendiri bangsa yang esensinya mengandung nilalai nilai luhur yang bersumber dari kaidah agama dan budaya yang berketuhanan yang Mahaesa. Konsep awal bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan permufakatan dalam bermusyawarah yang berkeadilan sosial menuju tercapainya kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia, ikut serta dalam keamanan dan keteeriban dunia berdasarkan Pancasila dan UUD \'45 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perencanaan dan pembuatan RUU / UU BPIP / HIP, OMNIBUS LAW / CIPTA KERJA dan IKN serta RUU / UU PEMILU dan PIL PRES 2024 jelas jelas semuanya dilakukan secara gopoh bahkan sembunyi sembunyi yang nota bene cacat proses / prosedur hukum (bahkan akan ditunda dengan sistim Presidential Threshold 20 %, yang menguntungkan Oligarki, merugikan dan membahayakan masadepan, keutuhan, persatuan/ kesatuan bangsa dan NKRI). Segala upaya sebagian besar rakyat yang dipelopori oleh para tokoh, praktisi, pakar dan para jawarapun hingga kini belum menghasilkan secara konkrit, namun saya yakin sudah menjadi renungan, evaluasi bahkan kekhawatiran/kepanikan rezim. Manusia sebatas merencanakan namun keputusan ditangan Tuhan tetap kita yakini seiring dengan terus dan tetap berlanjut pergerakan perjuangan meniadakan cara cara kedzoliman, ketidak benaran dan ketidak adilan dengan cara yang terus menerus, tak kenal menyerah hingga tujuan dan sasaran tercapai. Bandung, 13 Juli 2024.
Main Air Segar, Main BBM Panas
Manusia diangkat setinggi tingginya makhluk, kemudian dijatuhkan serendah rendahnya, kecuali bagi mereka yang tetap beriman dan bertaqwa. Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI. Putusan MA RI no 31 P/HUM/2022 setebal halaman telah membatalkan Perpres no 99 tahun 2020, disimpulkan bahwa Pandemi telah berakhir, negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin, pemerintah diwajibkan menyediakan vaksin halal dan thoyyib dan berlabel halal dari MUI serta aktivitas ibadah, sekolah, transfortasi dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan normal seperti sedia kala. Berdasarkan protokol HAM (Universal Declaration of Human Rights), aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM dan tidak boleh digunakan lagi. Dengan putusan ini MA menginstruksiksn kepada pihak-pihak terkait mencabut kewajiban kartu vaksin untuk segala urusan. Pemerintah tidak boleh memaksa rakyat ikut vaksinasi dengan alasan apapun kecuali ada jaminan halal. Di sisi lain, kenaikan harga BBM wajar, tetapi kenaikan harga BBM seiring dengan semakin sulitnya mengatasi hutang negara beserta bunganya ditambah semakin sulitnya mendapatkan pendapatan negara dari luar negeri, mengundang berpikir nekad dan semakin berani menindas dan menyengsarakan rakyat dengan berbagai alasan pembenaran sendiri. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling berani kecuali penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya dengan alasan yang dipersiapkan dan dibuat-buat serta konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Inilah negara dengan sistem otoriter dan kekuasaan. Tak terhitung pelangggaran hukum yang dilakukan oleh rezim ini, tak terhitung respons halus, kasar, dan represif pro aktif yang pernah dilakukan oleh sebagian besar rakyat, namun semuanya belum ada yang mampu membuktikan berhasil melawanya, namun justru berujung pada titik balik berupa intimidasi dan ekskusi. Tampaknya para penegak hukum baik oknum jaksa, hakim, TNI POLRI, semakin menjadi-jadi. Siapapun dan dari pihak manapun yang berseberangan dengan pemerintah akan ditindak berdayakan, padahal landasan dan pedoman kerja seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit , 8 TNI wajib serta PRESISI POLRI sangat jelas dan luar biasa hebatnya jika dilaksanakan secara murni, konsisten dan konsekwen. Ini yang membuat rezim berkepala besar dan ironisnya badan badan/lembaga lembaga tinggi negara lainya tidak berdaya bahkan tidak berkutik menyikapi ini. Kritikan, koreksi, dan saran perubahan/ perbaikanpun nyaris tidak digubris. Situasi dan kondisi negara yang carut marut dan amburadul semaunya sendiri, dianggap angin lalu. Hukum dan peraturan dirobek--robek dan dicabik-cabik, seolah merasa aman karena masih dijaga, dibela dan dilindungi oleh TNI POLRI. Ironisnya TNI POLRI tidak merasa dan tidak sadar bahwa sedang dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh rezim sebagai garda terdepan dan benteng terakhir rezim, namun semakin jauh dengan rakyat. Tampaknya di bawah tekanan dan pengaruh oligarki? Kacang lupa pada kulitnya, rakyat dianggap sebagai obyek pelengkap penderita Tidak ada yang hebat para mantan penguasa yang pernah hebat, semuanya dikangkangi dan dianggap tak berguna oleh penguasa yang sedang berkuasa. Patut diapresiasi, himbauan yang lembut tapi tegas dan tajam dari Pangdam III Siliwangi yang dipasang pada setiap satuan dan jalan jalan utama di Jawa Barat, yang mengintruksikan, bahwa jika ada Prajurit Siliwangi yang menyakiti hati rakyat, laporkan ke nomer telephon bla bla bla. Luar biasa....salut. Kita ingat, sejak awal pandemi, jeritan dan tangisan sebagian besar rakyat menuntut turunkan harga BBM ketika harga harga BBM dunia turun, namun tidak digubris oleh rezim. Pandang bulu terhadap yang dianggap berperkara terus terjadi hingga kini. Mereka yang dihabisi terus dihabisi, mereka yang diamankan, terus dipelihara, diselamatkan dan diamankan. Semua bentuk protes dan tuntutan untuk kebenaran dan keadilan dari sebagian besar rakyat dibisukan dan dipetieskan. Ironisnya, rakyat tetap tidak berdaya dan hanya mampu berteriak-teriak di grup dan OMDO saja ! Tidak akan ada kemajuan dan tidak akan ada perubahan tanpa tindakan tepat. Kini, kembali harga dan permainan BBM dimainkan ! Akankah ini puncak dari segala perubahan? Yang takut dan tertindas akan berubah menjadi berani. Atau tetap tertindas? Semua pihak, hendaknya arief, bijak, peka, peduli dan waspada menyikapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif rentan dengan pemikiran emergensi. Jika ada sedikit sulutan akan dengan mudah tersulut semuanya, bukan hanya benda kering saja yang ludes, yang basahpun akan musnah binasa. Walahu Alam...hanya pikiran yang cerdas, tegas, gigih dan militan yang akan membangkitkan gelora semangat perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, hanya kemauan dan keberanian yang akan mengubah segalanya! Semoga analisis, persepsi, dan prediksi ini dapat bermanfaat bagi martabat dan semangat bangsa Indonesia yang cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Ingat jangan mudah terprovokasi dan memprovokasi, upayakan keamanan, keselamatan dan kondusif negara diatas segala-galanya. Bersatulah dan tidak perlu ada yang ditakuti untuk niat baik dan yakin akan kebenaran. Semoga Allah..swt..TYME senantiasa membimbing dan melindungi kita semua. Bandung, 11 Juli 2022.
POPULER
