FORUM-RAKYAT
Hari Kebangkitan Nasional, Wajib Demo Besar-besaran
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD TANGGAL 20 Mei 1908 adalah lahirnya organisasi sosial Intelektual Budi Utomo mengutamakan keluhuran mental yang menyadarkan dan menyatukan mental, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Makna dan esensinya, mengubah bentuk dari perjuangan daerah menjadi Nasional, melalui cara-cara perjuangan fisik menjadi perjuangan pendidikan dan kebudayaan (sinergi hukum, HAM agama, yang seimbang, selaras, harmonis, saling menghormati sesama), yang bermodalkan para pendiri bangsa yang beraneka warna, keberagaman, justru dijadikan satu kekuatan nasional, dalam rangka menghadapi penjajah, penindas, kejam tak beradab, dengan kegigihan para pahlawan bangsa dan ketekunan para pemimpin orsos, orpol yang berhasil membangkitkan semangat perjuangan, membentuk rasa nasionalisme, mencapai kemerdekaan, memperbaiki nasib bangsa dan mengangkat derajat serta martabat bangsa Indonesia, yang seharusnya kita jadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai cita cita nasional. Bahwa jelas-jelas berbeda, jenis, bentuk dan cara cara yang ditempuh oleh penjajah terhadap Indonesia, namun sama dalam tujuanya untuk menguasai dan memiliki Indonesia. Kita tidak anti Cina, tapi penjajahan Cina dengan gelagat dan cara-cara terhadap Indonesia harus kita lawan hingga titik darah penghabisan. Suka tidak suka pemerintah dibawah kepemimpinan Pesiden Jokowi telah gagal serta tidak mampu mengendalikan dan mengemudikan jalanya roda pemerintahan, baik dalam pemahaman terhadap unsur unsur negara (pemerintah, rakyat, wilayah, pengakuan hukum dari negara lain) maupun teehadap aspek aspek negara (IPOLEKSOSBUDAGHANKAM) nyaris mirip dan beranggap negara bagai miliknya, bukan bagai pengelolanya. Kita yakin tidak semua para menteri dan badan-badan tinggi negara sepemikiran dengan ini, namun mereka tetap berdosa karena tidak bersikap dan tidak berbuat terhadap keadaan ini. Pemerintah terlena ikut hanyut dalam gendang dan tarian Cina, dengan karya- karya yang jauh dari landasan Pancasila dan UUD \'45, menjerumuskan dan menyesatkan TNI POLRI untuk garda terdepan dan benteng terakhir rezim dalam melindungi dan melanggengkan kekuasaanya, bahkan abai prioritas seperti pemindahan IKN baru dan bahayanya masalah Papua. Seharusnya para pimpinan badan-badan tinggi negara ikut membantu pekerjaan presiden secara tepat, bukan justru berkolaborasi, berkonpirasi jahat terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Pencetusan yang melahirkan organisasi- organisasi tandingan seperti para buzzer, influencer dan mahasisiwa-mahasiswa tandingan, adalah signal-signal ketidakmampuan pemerintah dalam memberdayakan jajaranya, yang tidak berpikir panjang merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis para pendahulu seperti Dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan. Dan seharusnya kita sudah meninggalkan Cebong dan Kampret ciptaan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, karena sesungguhnya hanya bayang-bayang gelap yang mendiskreditkan keduanya buruk bagi yang berseberangan. Dalam momen penting HARKITNAS kini, marilah kita paham dan sadar, bahwa musuh kita bukanlah Cebong atau Kampret, melainkan paham Komunis serta gelagat dan tindakan Cina terhadap kita yang ndompleng melalui rezim yang tidak mampu menghadapinya. Kuncinya ada pada TNI POLRI Hanya beberapa gelintir orang yang bertekad berjuang hingga titik darah penghabisan, kebanyakan lebih sayang hidup, cinta sanak kluarga dan berharap masa depan lebih baik. Oleh karenanya saya bermohon kepada pimpinan TNI POLRI kembalilah pada jati dirinya dengan memedomani sumpah, doktrin dan petunjuk-petunjuk yang ada dengan lebih mengutamakan kepentingan negara bukan hanya kepentingan pemerintah saja. Dengar, perhatikan dan pedulikan suara sebagian besar rakyat bahwa tidak perlu diragukan rezim Jokowi telah banyak berbuat pelanggaran dan kesalahan, yang sudah selayaknya dimakzulkan (diberhentikan dari jabatan presiden, turun tahta) sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepada bangsaku, seluruh elemen dan terutama mahasiswa, jadikan tanggal 20 Mei 2022 sebagai momen Kebangkitan Nasional untuk keluar dan lepas dari segala bentuk kedzoliman, penindasan, kebelengguan dan ketidakberdayaan. Motori dan pelopori demo unjuk rasa yang tegas, jelas dan bertanggung jawab. Sebaliknya kepada rezim saya mengingatkan dampak kelahiran HARKITNAS adalah mengingatkan dan menyadarkan kita kembali, makna persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan nasional yang harus dibina, dipupuk dan dijaga serta dipelihara sebagai konsekwensi dan konsistensi negara Demokrasi yang akan tetap dan terus tumbuh dan berkembang sesuai dinamika zaman, jangan ada pemikiran untuk pecah belah bangsa ini. Rezim harus paham, sadar dan obyektif, bahwa negara adalah milik kita semua, sehingga jauh dari pemanfaatan kesempatan, wewenang dan kekuasaan yang semakin dibuat buat dan diada- adakan. (*)
NKRI Representasi Oligarki dan Republik Kontradiksi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Dari republik, NKRI menjadi negara oligarki. Dari repuplik, NKRI menjadi negara dengan tradisi korupsi dan kolusi. Dari republik, NKRI menjadi negara otoriter dan bergaya tirani. Dari republik, NKRI menjadi negara yang gagal gagal menghidupkan demokrasi dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Pemerintah sibuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri. Tak peduli rakyat menjadi korban dari kewenangan dan kebijakan diliputi distorsi. Penderitaan rakyat yang hampir diikuti rasa frustasi, semakin ciut dibayangi penindasan dan tragedi. Kekuasaan sibuk onani atau bersenggama politik dengan sesamanya, asyik berkhianat dan melakukan kejahatan konstitusi. Atas nama rakyat, rezim penuh siasat membungkus syahwat kepentingan kelompok dan pribadi. Memanfaatkan Demokrasi untuk memenuhi segala ambisi dan kenikmatan duniawi. Kedaulatan rakyat terlalu sering dicampakkan, dikebiri dan diaborsi. Makna republik berubah dari kembali ke kesejahteraan rakyat, dimanipulasi untuk para pejabat dan politisi. Kini negara bangsa Indonesia, cenderung tanpa ideologi dan tanpa spirit religi. Mengabaikan kemanusiaan dan keesaanTuhan, menggandrungi liberalisasi dan sekulerisasi. Rakyat di negeri kaya sumber daya alam, bukan saja hidup dalam kekurangan tapi berdampingan dengan pemimpin yang miskin ahlak dan nurani. Kehidupan rakyat dan negara yang begitu berjarak dengan Pancasila, UUD1945 dan NKRI, kini hanya menyisakan kenyataan-kenyataan pahit, menjadi representasi oligarki dan republik kontradiksi.
Sumpah Sampah
Nyaris, para pejabat ekskutif lebih mementingkan kedudukan yang diembanya dibanding implementasi tugasnya, meskipun sudah disumpah namun beranggap sebagai sumpah sampah saja! Oleh Sugeng Waras- Purnawirawan TNI AD CONTOH gamblang adalah penanganan tindakan hukum terhadap kasus penembakan laskar pengawal HRS di KM 50 jalan tol Japek, Munarman, ulama lainya serta kasus kasus lain seperti kerumunan saat Jokowi kunker, Gibran dalam pemenagan wali kota Solo, korupsi maupun pelecehan agama. Dapat dikatagorikan adanya perbedaan antara yang pro dan kontra dengan pemerintahan Jokowi, apa lagi terhadap para influenser dan buzzer yang benar benar sebagai sumber kegaduhan di negeri ini, dan inilah yang merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Penanganan kasus Dany Siregar ketika berkicau pondok pesanten Tasik Malaya sebagai sarang teroris yang kini dipeti es kan sangat paradok dengan kasus Edi Mulyadi ketika bernyanyi menyuarakan ketidak setujuanya terhadap rencana pemindahan IKN, pada hal jika ditelusur justru kicauan Deny Siregar lebih berbau sara. Dikaitkan motto Polri PRESISI, terkesan bahwa Presisi hanya sekedar simbol yang sulit dipedomani dan dilaksanakan. Ini bukan pembelaan urusan HRS sebagai figur tokoh agama saja, melainkan tetsentaknya hati nurani bangsa dan warga negara atas tidak ada keadilan hukum di negeri ini. Seharusnya kepolisian malu dan malu, karena persoalan jelas jelas gamblang, namun terindikasi dibuat buat, dicari cari, disembunyikan dan diada adakan yang dilakukan secara konpirasi dengan badan badan lain terkait, untuk bisa diterima akal secara logis oleh orang banyak. Dari awal saya memperhatikan ketika polisi beragumentasi sebagai akibat terjadinya tembak menembak kemudian melentur kejadian didalam mobil polisi saat dibawa keluar lokasi km 50, penciutan pelaku penembakan, hingga pembebasan pelaku penembakan. Ini fakta dan bukan rahasia umum lagi, dan seakan tidak ada risih, tidak ada malu dan tidak bersalah dari para pelaksana penegak hukum, bahkan terindikasi kerjasama kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masiv. Jika para penegak hukum ini konsisten dan konsekwen terhadap sumpahnya, seharusnya tidak muncul UU Omnibus Law / Cipta kerja, UU BPIP / HIP, dan UU IKN baru, karena semuanya telah melanggar UUD \'45 yang merupakan dasar dan landasan hukum NKRI. Anehnya, siapapun yang akan mengungkit ungkit kasus km 50 salah salah bisa berujung tindak pidana. Ini yang tidak boleh terjadi! Seharusnya para penegak hukum independen, mandiri, murni dan bertanggung jawab penuh atas segala masalah yang ditangani, tanpa ada kemudi atau tekanan pihak atasan. Jujur saya katakan bahwa citra polisi dinegeri ini terpuruk dan buruk, meskipun kita tahu banyak keberhasilan keberhasilan polisi dalam tugas pokoknya. Menurut saya, kini saatnya dan tidak perlu ditunda tunda, polisi mau dan berani mengimplementasikan PRESISI apapun resikonya. Kapan.lagi dan siapa lagi yang akan menegakkan kebaikan Polisi kalau bukan para pemimpin polisi dan jajaranya. Saya yakin polisi yang selama ini hanya menang kekuasaan tapi kalah dengan dihati rakyat, atau kata profesionalnya hanya menang taktis tapi kalah dalam hal strategis, jika tidak cepat disadari akan terus membuat citra polisi semakin terpuruk. Sebaiknya, tanpa pandang bulu, tanpa ditunda tunda, polisi berani menangani secara transparan, adil dan beradab pada masalah masalah diatas, sebab kalau tidak polisi akan menanggung hutang dan beban terhadap rakyat dalam penegakan hukum dinegeri ini. Ditangan polisi tanggung jawab mengayomi, melindungi melayani dan tegaknya hukum dinegeri ini. Polisi harus jujur, murni netral dalam kasus apapun baik terhadap awak pemerintah maupun rakyat dengan mengedepankan kejujuran, kebenaran dan.keadilan diatas segala galanya. Saya yakin jika ini dilakukan Polisi akan benar benar dikagumi, dicintai dan dirindukan rakyatnya. Polisi tidak boleh terseret politik praktis atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat, polisi harus duduk dan berdiri ditengah dengan etos kerja berketuhanan, berkejujuran, berkebenaran, berkeadilan, beradab dan bermartabat. Polisi bisa didudukkan sebagai pilar negara! Karena tanpa kehadiran Polisi, niscaya negara akan berantakan. Bandung, 25 april 2022
Demonstrasi Menuju Pemerintahan Transisi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NKRI memang tak pernah lepas dari tragedi. Berbangga-bangga pada demokrasi, kenyataannya hidup dalam pemerintahan bertangan besi. Konstitusi hanya menjadi alat legitimasi korupsi dan kolusi. Oligarki masif menguras sumber daya alam dan kekayaan negeri. Dari orde lama ke orde baru hingga ke orde reformasi, selalu ada peran pemuda pelajar dan mahasiswa. Dinamika dan gerakan sekolah dan kampus selalu dibutuhkan saat menghadapi kedzoliman penguasa. Tak pernah menyerah dan lelah menyampaikan suara rakyat jelata. Meski unjuk rasa selalu dibayangi ancaman kematian atau penjara. Rakyat tertindas hidup menderita menghadapi rezim kekuasaan tirani dan wabah pandemi. Seiring waktu rakyat mulai jenuh dan memberontak pada pemimpin-pemimpin serakah dan pencuri. Mahasiswa dan rakyat mulai bereaksi merasakan kegagalan agenda reformasi. Bersama kekuatan perubahan lain seperti buruh tani nelayan, mengisi hari-hari dengan aksi massa dan massa aksi. Pemerintahan gagal memicu situasi dan kondisi bagaikan kehidupan rakyat tanpa negara. Perilaku kekuasaan menyimpang, membuat rakyat hidup tertekan, tanpa arah dan mulai merasakan putus asa. Semakin tak berdaya dan tak mampu lagi berbuat apa-apa. Gelombang demonstrasi untuk mewujudkan pemerintahan transisi, boleh jadi sebuah upaya bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi Menghitung Hari
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mosi tidak percaya rakyat terus berkembang dan semakin nyata. Perlawanan mahasiswa bagai api yang membara. Kekacauan politik dan kehancuran ekonomi kental terasa. Unjuk rasa menggeliat terus menyebar ke seluruh pelosok nusantara. Negara tereduksi dibawah kendali penguasa yang keji dan mengandalkan tindakan represi. Aparatur pemerintahan gemar menghamba pada tirani kekuasaan oligarki. Angkuh menjadi pemimpin tanpa hati nurani dan budi pekerti. Kerja-kerja sebatas slogan penuh ilusi, yang nyata hanya lautan basa-basi dan gunung-gunung janji. Rezim kekuasan makin hari tak lagi memilki kehormatan. Bersembunyi dan takut berhadapan, menghilang menghindari tuntutan para demonstran. Utang, korupsi dan kolusi serta krisis ekonomi multidimensi, telah menjadi simbol kemerosotan dan kemunduran. Ditangan pemerintahan boneka, negara terancam kebangkrutan. Mahasiswa dan rakyat tak pernah berhenti, bertekad setia menjaga konstitusi. Melindungi segenap tumpah darah dan menyelamatkan ibu pertiwi. Tak akan selamanya diam tertindas, mulai menyusun barisan bangkit melawan penjahat dan penghianat NKRI. Membawa pesan untuk rezim Jokowi, saatnya mulai menghitung hari.
Cedera Akal dan Gagal Jiwa
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SETELAH dua periode yang ugal-ugalan, berantakan dan nyaris celaka. Pikiran dan perilaku tetap tak mampu menunjukkan watak pemimpin yang bijaksana. Bukannya membuat rakyat adil makmur sejahtera. Pemerintah semakin terbukti arogan dan sok kuasa. Gagal mewujudkan kehidupan yang menjunjung demokrasi. Para penguasa justru sering bertindak dengan tangan besi. Negara terus dibelenggu dan larut dalam genggaman oligarki. Rakyat semakin depresi dibawah rezim tirani yang marak aksi korupsi dan kolusi. Presidennya memang terlanjur dikenal pandai mengumbar kata-kata. Bohong ke sana bohong ke sini, janji tak bertepi merasa bangga dan tak berdosa. Bersekongkol menghimpun gerombolan manusia-manusia durjana. Berlumur nafsu penuh angkara murka, tanpa sadar mengalami cedera akal dan gagal jiwa. Alih-alih menjalankan amanat konstitusi dan cita-cita proklamasi. Dituntut peduli serta konsisten menjaga Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Aparatur negara malah membuat kesengsaraan dan penderitaan di segenap bumi pertiwi. Mabuk kekuasaan hingga lupa diri, merasa lebih hebat juga lebih tinggi dari kebesaran dan kekuatan Ilahi.
Tiket Sekali Jalan
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Bukan bergantung dukungan dana dan pengaruh oligarki. Juga bukan melulu kompromi dengan pimpinan partai politik dan para penguasa negeri. Meski menyusuri jalan berduri dan sepi, tak gentar merasa nyeri memperjuangkan aspirasi dan hati nurani. Tetap semangat menjaga harga diri, setia dan taat pada konstitusi. Setiap langkah hendaknya dituntun oleh semata-mata karena pengabdian. Membangun impian perubahan dengan kesadaran kebangsaan. Menghantarkan rakyat pada cita-cita kemakmuran. Mewujudkan harapan semua warga negara, agar bisa merasakan keadilan. Anies Baswedan kini menghadapi dilema demokrasi, beradaptasi atau teguh pada yang hakiki. Mengikuti suara hati atau terjebak pada konspirasi berujung korupsi dan kolusi. Mengambil pilihan sikap konsisten menjadi pemimpin dan negarawan sejati. Mengembalikan situasi dan kondisi sesuai cita-cita proklamasi, demi keselamatan dan kedaulatan NKRI. Anies Baswedan mampukah menghidupkan keharmonisan dan keselarasan, mengandalkan pencitraan atau berkeringat membangun kesadaran dan pencerahan. Dapat menjangkau semua kalangan, membuka pintu-pintu elit kekuasaan namun tak abai menyelami suasana kerakyatan. Bersabar menerima dan merawat mandat, juga resiko kekuasaan. Satu tiket sekali jalan, didapat cuma-cuma dari kepercayaan rakyat dan menjadi kehendak Tuhan. (*)
Puisi untuk Pendusta
Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Tuan berbusa busa dan berkata Big data saya 110 juta setuju Pemilu ditunda. Dengan gayanya sebagai penguasa Kalau memang benar buktikan saja Agar diantara kita tidak ada dusta Terlihat presiden mengambil jarak dengan Anda. Karena Tes The Water menunjukan arah berbeda Semua Survey berbeda tidak ingin Pemilu ditunda. Data Tuan akan digugat indikasinya dusta. Baik perdata atau pidana. Bertobatlah selagi waktu masih ada. Jangan lagi neko-neko buat perkara Akan berakibat fatal akibatnya. UU No.14/2008, menuntut dibuktikan secara terbuka. ICW sudah meminta mana datanya Waktunya nanya 10 hari jam kerja. Kalau ahirnya menuju arah berperkara Jadi repot semua. Mintalah maaf saja Kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya semua terserah Anda. Masa bohong di alam terbuka. Jangan ada niat membuat makar itu nista. Mahasiswa dan rakyat sudah membuka mata. Membuntuti kebohonganmu yang terus membabi buta. (*)
Gegap Gempita Perlawanan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mereka dirampas haknya. Tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami. Tuk membebaskan rakyat. Tanggal 11 April 2022, untuk kesekian kalinya mahasiswa berbondong-bondong menyampaikan kegelisahan dan kecemasan. Kekuasaan dirasa telah melampaui batas-batas kewajaran. KKN bertebaran, utang berdampingan pajak tinggi berkeliaran, BBM, listrik dan gas diterpa tarif lonjakan, serta harga-harga kebutuhan pokok berlomba balapan di tanjakan. Suasana krisis multidimensi itu, bahkan tidak mampu membuat rezim pemerintahan memiliki kepekaan. Abai pada penderitaan rakyat, hanya gigih bersiasat mempertahankan kekuasaan. Pemangku kepentingan publik Kasak-kusuk, niat dan giat permufakatan jahat memperpanjang jabatan. Tak peduli negara dalam kebangkrutan, rakyat terancam kemiskinan dan kelaparan. Kini mahasiswa tiada pilihan lain, kecuali melakukan pembangkangan. Menghadapi sistem yang menyebabkan kesengsaraan hidup dan semua bentuk penindasan. Darah juang tetap semangat menghalau tekanan dan rasa ketakutan. Meskipun tubuh dilumuri luka dan berkorban jiwa dengan darah yang berceceran. Mahasiswa menuai ekspektasi rakyat akan perubahan. Rakyat menabur perhatian dan dukungan sekaligus tumpuan pada anak-anak kampus kaum pergerakan. Membersamai aspirasi dan tuntutan hingga ke pelosok-pelosok negeri, meski hanya bisa ditumpahkan di jalanan. Memeriahkan ibu pertiwi dengan gegap gempita perlawanan.
Sebelas April 2022, Purnawirawan Turun Gunung di Jakarta
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ratusan para purnawirawan TNI dari Jawa Barat, Banten, Serang, Jabodetabek dan daerah daerah lain yang tergabung dalam FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ) dipimpin Ketua Presidium FPPI Kol Pur Sugeng Waras, Senin akan hadir di acara unras yang akan melibatkan mahasiswa, rakyat dan berbagai elemen dan ormas untuk terjun langsung kelapangan disekitar Monas, patung Kuda dan Istana. Kehadiran ini, ingin membuktikan visi misinya, yang mencintai NKRI, untuk berpartisipasi bersama elemen elemen bangsa lainya dalam mengringi, mengimbangi, memantau, mengawasi, mengoreksi dan mengevaluasi negara yang meliputi unsur unsur negara ( pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan dari negara negara lain ) serta aspek aspek negara mencakup IPOLEKSOSBUDAGHANKAM, guna memelihara arah roda pemerintahan dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD \'45 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. FPPI dalam kegiatanya, senantiasa mengedepankan ETOS KERJA yang berketuhanan, konstitusional, persatuan Nasional, tanggung jawab, berdaulat, bermartabat dan beradab, cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan, berlandaskan dan dijiwai Pancasila, UUD \'45, Bhineka Tunggal Ika, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI WAJIB serta Doktrin doktrin TNI. FPPI terdiri ANGGOTA BIASA ( dari purnawirawan /i TNI POLRI ), ANGGOTA LUAR BIASA ( dari kluarga besar TNI POLRI, masyarakat, mantan ormas orpol lain yang sepaham ) dan ANGGOTA KEHORMATAN ( dari pakar dan praktisi berbagai profesi dan fungsi, PROF, DR, Dr, Ir, SH, MH, SAG dll ) dari berbagai suku agama, ras, golongan tanpa paham komunis dari anak bangsa Sabang --Merauke. Sebagai ormas yang baru dikukuhkan kelahiranya pada 24 Januari 2022 di Monumen Kejuangan Bandung, Jawa Barat, FPPI bersatu niat, berbulat tekad dan bersandar kepada kemuliaan dan kebesaran Allah swt, TYME, berperan bersama sama elemen bangsa lainya sebagai jembatan dan perekat antara rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan penegak hukum Konkritnya, kehadiran FPPI di acara 11 April di Jakarta, mendekat, mengiringi dan bertindak dalam menciptakan situasi kondusif tanpa menghalang menghalangi pihak manapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, unras mahasiswa terjadi sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan suara dan aspirasi rakyat, dimana para badan badan tinggi negara bak mlempen, loyo tidak berdaya dan tidak berfungsi sebagaimana harapan rakyat. Oleh karenanya, FPPI menghimbau kepada para petugas untuk tidak bertindak represiv terhadap para pengunjuk rasa, sebaliknya para pengunjuk rasa tidak bertindak anarkis, agar implementasi demokrasi berjalan baik, lancar, kooperatif, dan sukses. Jika ini terpenuhi saya yakin, negara kita layak dijadikan teladan bagi negara negara lain yang bersistim demokrasi. Konkritnya, meskipun tidak kita harapkan, namun jika terjadi chaos, FPPI akan terjun langsung dilapangan, sekitar anda, untuk meniadakan atau meminimalisir jatuhnya korban. Identitas FPPI dilapangan, mengenakan baju / jaket doreng atau coklat hijau yang bernuansa TNI, nama didada kiri dan tulisan FPPI didada kanan memakai baret atau topi lapangan. Tugas FPPI dilapangan sudah jelas dan tegas, maka jika ada oknum yang berseragam mirip FPPI dan berbuat diluar ketentuan dari Komando FPPI patut diwaspadai, bisa jadi orang tersebut oknum penyusup kedalam tubuh FPPI. Siapa saja dan pihak manapun, akan diperlakukan sama oleh FPPI dalam upaya menciptakan situasi kondusif, aman, damai, lancar, tercapainya tujuan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Semoga Allah swt, TYME, senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, aamiin...Yarob.. (Bandung, 8 April 2022, Sugeng Waras, Ketua Presidium FPPI).