FORUM-RAKYAT
Mendukung Presiden Sampai Mati, Melebihi 3 Periode
Oleh: Yusuf Blegur Demokrasi tidak melulu menghasilkan semuanya jadi harmoni dan serasi. Aspirasi bisa saja dihormati dan dihargai, tapi bukan berarti tak bisa direpresi dan dikebiri. Presiden sah-sah saja larut dalam ilusi dan halusinasi, meski banyak masalah tanpa solusi dan prestasi. Tak penting mengurus harga diri, yang utama bagaimana bisa mengeksploitasi NKRI. Serasa cuek dan tanpa malu memaksa 3 periode, sementara tak mampu mengadakan kelayakan harga BBM, minyak goreng dan kedele. Pemerintah sering bangga dan pede, padahal semua isi kantongnya boke. Tipu sana tipu sini sembari telanjang praktek KKN, pada akhirnya membuat rakyat terus kecele. Birokrasi berupaya menunda pemilu 2024 dengan cara konspirasi, padahal hanya untuk menutupi ambisi. Tanpa beban melupakan janji-janji, bersama politisi ingin mengakali konstitusi. Menjadi pemerintahan yang tirani, mengendalikan aparat berbuat keji. Tak peduli berbuat dzolim pada rakyatnya sendiri, rezim boneka asyik menjadi kacung dari cukong oligarki. Tiga, empat atau lima periode, jika keinginan presiden itu hal yang sepele. Menunda pemilu atau amandemen UUD 1945, tidak perlu terlalu bertele-tele. Kalau ingin memperpanjang kekuasaan, jangan penuh basa-basi membuat publik menjadi bete. Yakinlah seluruh rakyat Indonesia mendukung masa jabatan presiden sampai mati, melebihi dari sekedar 3 periode. (*)
.jpeg)
Anies Baswedan dan Keberadaban
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Negeri ini sedang menampilkan maraknya karnaval kedzoliman hampir di semua sendi kehidupan. Dari rakyat jelata, kelas menengah dan kalangan pejabat hingga pada pucuk kekuasaan. Semua secara langsung maupun tidak langsung terlibat persekongkolan sebagai pelaku ataupun menjadi korban kejahatan. Setidaknya melakukan pembiaran dan serba permisif saat disekitarnya ada kemungkaran, termasuk yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Mana yang lebih dulu harus dibenahi, orangnya atau sistemnya tak pernah tuntas meski telah lama menjadi perdebatan. Pada kenyataannya dalam kehidupan kebangsaan, kedua faktor itu saling terkait membuat kerusakan. Sistem digunakan dengan pelbagai kelonggaran demi kepentingan, sementara manusianya kerasukan setan menikmati penyimpangan. Bagai benang kusut dan basah pula, siapapun pemimpin Indonesia akan mengalami tantangan, kesulitan dan tekanan. Tak sekedar ilmu, pengetahuan dan keahlian, Indonesia membutuhkan figur yang mempunyai kecerdasan sekaligus keberanian. Memiliki jejak rekam yang baik, bebas dari praktek-praktek KKN dan oligarki serta memiliki prestasi yang membanggakan. Mau belajar dari sejarah, juga ulet dan gigih menyiapkan kehidupan yang lebih baik saat ini dan terlebih di masa depan. Apakah semua faktor-faktor kepemimpinan ideal itu, ada pada seorang Anies Baswedan?. Satu hal yang prinsip dan mendasar, karakter pendidik seorang Anies Baswedan telah membentuk kepemimpinannya yang berwawasan dan berakhlakul kharimah sehingga bisa menjadi teladan. Biar rakyat yang yang merasakan dan menilai sendiri, sampai pada waktunya akan memberikan keputusan. Betapapun negeri ini dalam krisis menyeluruh dan berpotensi mengalami pergolakan, kehidupan rakyat yang kelam diliputi kebiadaban, sepertinya tak ada pilihan selain melabuhkan hatinya pada Anies Baswedan dan Keberadaban. (*)
Hukum Mati Habitat Oligarki dan Pengkhianat Konstitusi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Saat negara sudah porak-poranda seperti sekarang ini. Ketika bahan pangan sulit ditemui dan harga sembako semakin tak terbeli. Kebanyakan pejabat hanya bisa basa-basi dan mengobral janji yang selalu diingkari. Birokrat dan politisi terus kehilangan nurani sembari tak tahu malu menjual diri. Sedulur dan lingkaran istana sibuk menikmati mabuk pesta KKN serta merusak NKRI. Mereduksi agama berselimut agenda liberalisasi dan sekulerisasi. Utang menjulang tinggi dan gagal membangun IKN, lunglai terseok-seok mencari solusi. Gencar menuding Islam dengan intoleransi dan radikalisasi, ujung-ujungnya umat juga yang diminta donasi. Ternak-ternak oligarki bersiasat menunda pemilu 2024 dan amandemen UUD 1945, mengandalkan kompensasi atau represi membungkam demokrasi. Mengakali konstitusi demi memenuhi syahwat kelompok dan pribadi. Pemerintahan dipenuhi ilusi dan miskin prestasi. Menjelma sebagai pemimpin haus kekuasan dan penuh ambisi. Rakyat terasa sesak dada dan napas tersengal-sengal menahan sakit, karena berulang-kali diperkosa rezim tirani. Kondisi rakyat terus mengalami keterpurukan di sana-sini, seperti sekarat di antara hidup dan mati. Sampai kapan rakyat diam dan tertindas?, atau menunggu momentum menyiapkan sangsi hukum mati habitat oligarki dan penghianat konstitusi. (*)
Antara Anies, Partai Politik dan Oligarki
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Populeritas dan dukungan terhadap Anies semakin meluas. Selain santun dan humanis, Anies juga dinilai pemimpin yang cerdas. Anies Bukanlah gubernur yang suka menyakiti warganya, seperti yang terjadi pada skandal Wadas. Bermental korup dan khianat, gemar membuat kebijakan yang menindas serta sering mengambil hak-hak rakyat lainnya dengan cara merampas. Banyak prestasi dan penghargaan membuat Anies semakin disukai dan diminati. Rakyat begitu mengelu-elukannya karena simpati dan empati. Harapan rakyat kepada Anies begitu tinggi untuk memimpin negeri. Tekad seantero Indonesia sudah bulat memilih Anies dengan suara hati dan dilandasi konstitusi. Meski didukung sebagian besar rakyat, jangan sampai permainan elit politik membuat Anies terhempas. Pemimpin yang bernas tak akan disukai konspirasi jahat yang buas dan tak pernah puas. Para cukong bergelar taipan lebih senang pejabat boneka ketimbang pemimpin yang tegas. Meski Anies identik dengan figur yang amanah dan berbudi pekerti. Jangan berharap rezim berkuasa memberi apresiasi. Anies kini bisa menggeluti dukungan partai politik yang pasti. Sembari membangun diri dan berkompetisi dengan capres-capres ternak oligarki. (*)
Jadilah Rakyat yang Berdaulat, Bermartabat, dan Beradab
Hanya mental dan moral bejat yang lebih mengutamakan pembangunan IKN dari pada keutuhan Papua, sebaliknya bagi pemikir sehat akan sangat prihatin dan khawatir terbelahnya kedaulatan NKRI atas terancam terlepasnya PAPUA. hikmah terlepasnya Timtim yang telah banyak membawa korban) Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Wahai TNI POLRI, mohon kalian segera paham dan sadar, bahwa kalian telah menggadaikan dan menjerumuskan diri kepada perintah presiden dan antek anteknya yang sesat, yang akan membawa kehancuran NKRI!. Mau bantah? Memang, data yang lengkap ada ditangan penguasa, rakyat tidak akan mampu membeberkan fakta fakta busuk, sehingga rakyat seakan tidak berdaya untuk mengungkap konpirasi kejahatan yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematif dan masif oleh penguasa! Ada Pancasila, ada UUD \'45, tapi tidak ada yang berani GREGET atas indikasi kecurangan pemenangan pilpres 2019, wafatnya 700 petugas pemilu, spersikusi, intimidasi dan eksekusi terhadap para ulama, meringkuknya HRS, HBS, Munarman, dan lain lain yang paradok dengan masih berkeliaran bebas para koruptor kakap, para pecundang dan para pengkianat negara, lambanya penanganan kasus KM 50, kasus Gibran, terbunuhnya dr Sunardi dan lain lain, seakan semudah menggembar gemborkan telah terjadi tembak menembak antara laskar FPI pengawal HRS dengan aparat kepolisian di KM 50 jalan Tol Jakarta Cikampek. Nyaris siapapun yang memberitakan dan mengungkap masalah ini, akan jadi incaran, bidikan dan sasaran ( tembak ) para penegak hukum. Wahai rakyat bangsa Indonesia! Bangun dan bangkitlah untuk melawan kedzoliman ini, tunjukkan nyalimu sebagai ksatria sejati, sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat dan beradab! Namun harus dipahami, disadari dan diingat! Jangan men generalisasi TNI POLRI secara keseluruhan, karena sesungguhnya mereka para prajurit dan bhayangkara yang baik baik, yang hanya melaksanakan perintah atasanya dan ini sangat manusiawi sebagai manusia yang bermasa depan bersama keluarganya. Maka sebenarnya hanya segelintir orang di pemerintahan dan dijajaran TNI POLRI yang memotori dan memelopori kedzoliman dan kebiadaban ini. Sebagian besar TNI POLRI baik baik saja seperti yang kita harapkan dan ini bisa kita lihat megahnya masjid masjid dan mushola mushola di satuan TNI POLRI termasuk kegiatan sehari hari yang tetap dan terus melakukan perintah agamanya. Jija kita jujur, lihatlah disatuan satuan TNI, baik disatuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan administrasi sedang gigih gigihnya persiapan dan latihan sesuai peran, fungsi dan tugas pokok masing masing merespon para teman teman pahlawan yang berguguran dimedan operasi Papua. Sekali lagi, hanya segelintir orang saja, tapi mempunyai peran besar dijajaranya, yang membuat negara ini carut marut dan kacau balau. Saya yakin, jika karena seleksi alam dan segelintir manusia manusia jahat itu tergulung dan mampus, amanlah negara ini ! Jadi rakyat yang berdaulat, bermartabat dan beradab, jangan mau kalian terhanyut menjadi bahan bidikan, menjadi boneka ketakutan dan menjadi budak kedzoliman. Bangun dan bangkitlah, dalam satu niat, dalam satu kebulatan tekad dan dalam satu semangat untuk menumpas segelintir manusia itu, dengan cara cara berketuhanan, konsitusional, kompak, bersatu, terkodinir, terpadu, terkomando, terkendali, terarah, terus menerus, berdaulat, bermartabat dan beradab dengan menjauhkan diri dari rasa benci, fitnah dan bohong untuk menyelamatkan NKRI yang kita cintai ini, dengan membidik segelintir manusia jahat yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara itu, karena sesungguhnya rakyat yang kuatlah yang menjadikan negara ini kuat ! Semoga Allah swt, TYME, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan untuk NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia! Bandung, 29 Maret 2022
Presiden Ambigu Tolak Tunda Pemilu?
Negara bukan hanya milik pemerintah, hukum bukan hanya milik penegak hukum! Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Sebagai presiden tidak cukup dengan cuap cuap, tebar pesona atau tebar janji, tapi harus diujudkan dalam kepres, perpu atau sejenisnya. Bahwa penundaan pemilu sebagai wacana yang syarat melanggar UUD \' 45, yaa.. Bahwa berkali kali presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada pemikiran tunda pemilu, yaa.. Tapi jangan melupakan sejarah atau pengalaman, ketika Jokowi jadi Wali Kota Solo tidak pernah berpikir jadi Gubernur DKI, begitu juga saat jadi Gebernur DKI tak pernah berpikir untuk menjadi Presiden RI. Apalagi dikaitkan jabatan sekarang sebagai Presiden RI yang sah, meskipun banyak lika liku dan teka teki soal polemik kecurangan dalam pemenangan pilpres! Oleh karenanya dalam pernyataan sikap, presiden harus tegas tentang tidak atau ditundanya pilpres 2024. Namanya prediksi atau anggapan seburuk apapun boleh boleh saja, semisal diam diam rezim berbuat dan mempersiapkan segala sesuatu yang esensinya benar dan sah menurut undang undang atau peraturan pengganti undang undang hasil amandemen atau pembaruan / perubahan tanpa dipublikasikan atau disosialisasikan kepada rakyat atau sudah dibahas dengan DPR secara gopoh dan abal abal, yang akhirnya membenarkan pilpres 2024 ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian. Ini penting agar tidak menimbulkan polemik, teka teki atau apapun yang rentan dikembang biakkan, digoreng, digodog yang berpotensi dapat menimbulkan masalah kegaduhan negara. Seperti diketahui, bahwa negara terdiri dari unsur unsur pemerintah, rakyat, wilayah serta pengakuan hukum negara lain dan aspek aspek negara mencakup Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, dimana baik unsur unsur maupun aspek aspek negara bisa di dukung oleh komplemen dan implemen masing masing, namun faktanya banyak paradok atau kejanggalan kejanggalan yang terjadi di negeri ini Di sisi lain pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kebijakan yang mengundang pro kontra dan polemik yang justru menamhah suasana gaduh seperti munculnya UU BPIP / HIP, Omnibus Law / Cipta kerja dan pemindahan IKN baru. Kita harus paham dan sadar perlunya selaras, serasi dan seimbang antara unsur unsur negara dan aspek aspek negara secara utuh dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang dicita citakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD \'45 untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang terutama kita harus paham dan sadar, bahwa penundaan pemilu atau pilpres 2024 akan mengakibatkan multi dimensi mala petaka bagi bangsa Indonesia dan NKRI. (Bandung, 28 Maret 2022)
Otak Udang
Binatang satu ini mempunyai kekhasan tersendiri dibanding binatang binatang lainya, yakni posisi kotorannya yang bersanding dengan otaknya! Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Saya khawatir ada kemiripan dengan cara berpikir rezim dalam pemindahan IKN baru menggunakan otak mirip otak udang ini, atau dengan bahasa lain ON / OFF dalam mencanangkan gagasanya untuk pindah IKN baru dalam situasi dan kondisi negara yang sedang kolap dan syarat paradok atau kejanggalan kejanggalan yang membuat cemas harap sebagian besar bangsa Indonesia. Lebih tragis lagi ketika ada indikasi kebijakan menggeneralisasikan siapapun dan pihak manapun yang mengkritik proyek ini akan berujung diperkarakan bahkan dipidanakan. Menjadi lebih konyol lagi ketika baru baru ini orang yang diberi wewenang Jokowi sebagai otorita IKN baru, belum belum telah memberikan sinyal minta iuran dari rakyat untuk pengerjaan proyek ini. Tentu saja himbauan sang otorita ini menimbulkan polemik dan kontradiksi bagi masyarakat awam, apakah himbauan ini sungguhan sebagai akibat tidak adanya dana lanjutan dari pemerintah atau adanya beberapa investor asing yang undur diri, atau juga sekedar motivasi keblinger yang membuat kita semakin cemas harap. Jika intimidasi para penegak hukum ini benar, selayaknya para pemikir pemikir ini digulung dan dipidanakan karena melanggar implementasi sistem demokrasi, kecuali jika ada indikasi kuat terdapat unsur unsur kebencian, kebohongan dan fitnah dari para pengkritik. Rezim harus paham dan sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak. Setiap kegiatan di samping memiliki latar belakang pasti juga mempunyai tujuan dan sasaran yang dikemas dalam bingkai ruang dan waktu. Kejanggalan yang kita rasakan terkait munculnya IKN baru adalah, situasi dan kondisi negara yang sedang carut maut serta proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang seolah tidak berpikir panjang, integratif, komprehensif dan prioritas, bahkan cacat prosedur dan cacat hukum. Lihatlah situasi negara yang sedang krisis berbagai multi dimensi baik negara yang sedang tertimbun hutang menggunung atau kondisi rakyat yang cemas harap tentang masa depan bangsa dan negara. Pemindahan IKN baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, tergolong kebijakan kontroversial yang mengabaikan segi geo strategis center of grafity negara, politis, ekonomi, phisis, psichis maupun prioritas. Saya sependapat daerah ini harus diperhatikan dan dimajukan baik fisik, kecerdasan dan kesejahteraanya, namun saya sangat tidak sependapat untuk dijadikan IKN baru. Secara argumentatif saya tidak yakin jika para pengawak kabinet atau para pejabat badan badan tinggi negara tidak mengerti argumentatif yang logis pragmatif, justru saya khawatir para pejabat tersebut telah terpapar mental erosi yang dibelenggu dan diselimuti energi negatif berupa konspirasi jahat secara terstruktur, sistematif dan masiv yang bermuara pada KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), yang akan lepas libat dan cuci tangan pada saat dan situasi yang tidak menguntungkan dan berpotensi membuat kerugian dan bahaya negara. Oleh karenanya, saya menghimbau dan mengingatkan kepada pihak pemerintah, untuk STOP dan menghentikan segala bentuk dan jenis intimidasi yang mengotori iklim demokrasi, dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan para penegak hukum. Juga kepada para penegak hukum, saya menghimbau dan mengingatkan, agar paham dan sadar bahwa penegak hukum bukan pemilik hukum serta pemerintah bukan pemilik negara. Bahkan dalam Undang Undang disebutkan, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat saya menghimbau dan mengajak untuk tetap kritis terhadap perkembangan dan dinamika pembangunan IKN baru yang masih jauh dari harapan. Manfaatkan, safaatkan dan ibadahkan ilmu dan profesi yang anda miliki untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. (Bandung, 27 Maret 2022)
Solusi Menjawab Masalah Bangsa
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Ini memang rumit, masalahnya telah terindikasi adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masiv didalam dan diluar istana. Seandainya TNI POLRI konsisten dan konsekwen terhadap peran, fungsi dan tugas pokoknya, tidak akan ada RUU / UU BPIP / HIP, RUU / UU Omnibus Law / Cipta Kerja dan RUU / UU Pindah IKN baru. Dianalisir, TNI POLRI telah terindikasi menyimpang bahkan keluar dari rel roda pembangunan menuju dan mencapai kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, karena telah dimanfaatkan dan disalah gunakan oleh penguasa. Selama pemerintahan Jokowi banyak kebijakan kebijakanya yang melanggar UUD \' 45. Namun anehnya rakyat tidak bisa berbuat banyak karena setiap dalam proses pembuatan RUU / UU / PERPU secara kasat mata telah dibahas dan dibicarakan dengan DPR sebagai badan pembuat undang undang ( meskipun secara abal abal, gopoh dan cacat hukum). Kegagalan dan kebuntuan proses persidangan dan peradilan hukum di negara kita dalam kasus terbunuhnya enam laskar pengawal HRS, diprediksi akan terulang pada kasus terbunuhnya dr Sunardi yang ditersangkakan sebagai teroris. Dibebaskanya fonish dua polisi penembak laskar FPI saat kejadian di KM 50 oleh hakim / ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan, benar benar menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum tidak tau diri dan tidak punya malu, merusak marwah hukum di Indonesia. Ada Indikasi kuat adanya kong kalikong, kerjasama kejahatan, dan konpirasi Polisi dengan Hakim yang sangat vulgar dan menjijikkan! Boleh orang lain takut mengatakan hal ini, tapi bagi Sugengwaras yang sudah tua bangka ini tak ragu ragu menyampaikan hal ini. Dikaitkan dengan terbunuhnya dr Sunardi, inipun harus diusut tuntas atas kasus ini. Hukum bukan sepenuhnya milik para penegak hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan para penegak hukum tersebut diringkus / digulung, diusut tuntas, diadili dan dipidanakan, bahkan hukuman mati! Saya mengingatkan, hai para penegak hukum yang berkarakter sekelas ini, kalian sesungguhnya para pecundang, pengkianat dan pembunuh bangsa! Kalian hanya pintar dalam cari pembelaan, cari selamat melalui pasal pasal dan ayat ayat yang kalian rekayasa dan kalian pas pas kan, dengan tidak mempertimbangkan HAM yang senantiasa mengiringi dan mengimbangi hukum. Nampaknya, hakim segan dan takut kepada polisi, begitu pula sebaliknya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada polisi dan hakim yang menangani kasus km 50 dan terbunuhnya dr Sunardi dengan sangkaan sebagai teroris, jangan merasa puas dengan pendapat dan penanganan kalian. Kasus belum selesai, dan akan terus berlanjut, jangan seenak perut kalian, jangan remehkan rakyat, termasuk Sugengwaras yang sangat terbatas ini. Selama kalian tidak melakukan kujujuran, kebenaran dan keadilan, cepat atau lambat, kebenaran yang akan menggulung kalian. Wahai para penegak hukum! Jangan pernah kalian berkhayal, bahwa kalian tidak akan menanggung resiko derita dan siksa batin atas salah anda memutuskan suatu perkara kepada siapapun, karena Allah swt, TYME telah menjanjikan, sekecil atau sebesar apapun keburukan /kesalahan dan kebenaran / kebaikan yang kalian perbuat, akan ada balasanya, bisa nampak didunia maupun kelak diakhirat. Boleh percaya, boleh tidak, Allah swt ,TYME akan memperlihatkan kepada kita semua, naudzu billah min dzalik.... Selanjutnya, kepada seluruh masyarakat saya menghimbau, janganlah kalian putus asa, menyerah, menyia nyiakan ilmu kalian, terus berjuang melawan kedzoliman, ketidak jujuran, ketidak benaran dan ketidak adilan, yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara, tanpa mengedepankan fitnah, bohong dan benci, serta memedomani etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dan dalam rangka mendukung menuju dan tercapainya tujuan nasional seperti yang tertuang pada UUD \'45, karena cara ini merupakan solusi terbaik untuk menjawab dan menyelesaikan masalah bangsa ! ALLAHU AKBAR !!! MERDEKA..
.jpeg)
Panjang Umurnya, Panjang Periode Jabatannya dan Panjang Siksa Kuburnya
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Entah setan apa yang merasuki raganya. Penguasa begitu gigih memburu harta dan tahta. Saling menghianati, menyakiti dan membunuh sesama. Syahwat dunia sampai mengabaikan norma-norma agama. Belajar ada kisah para sahabat Rasulullah. Banyak yang enggan dan keberatan memikul amanah.Takut menerima jabatan yang maknanya beban berat dan menderita. Terlebih pertanggunganjawabnya menghadapi dahsyatnya api neraka. \"Lakod kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harusnya menjadi cermin buat semua umat manusia. Bahwasanya kepemimpinan itu bukan perkara biasa, apalagi sampai berdusta dan semena-mena. Tak sekedar kata-kata dan karya. Pemimpin itu membawa jalan keselamatan di akhirat dan dunia. Sungguh tercela dan dalam kerugian besar bagi yang membangga-banggakan jabatan dirinya. Apalagi jika meraihnya dengan segala cara dan penuh angkara. Bagaikan miskin aqidah dan kering jiwanya. Panjang umurnya, panjang periode jabatannya dan panjang siksa kuburnya. Astagfirullahaladzim. (*)
Darurat Oligarki
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI DEMI mewujudkan kemakmuran dan keadilan, rakyat bersedia berhimpun dalan negara bangsa. Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebuah upaya kolosal yang harus ditebus dengan luka dan nyawa. Tidak sekedar mengusir penjajah, melainkan ada kekuatan spiritual dan patriotisme. Ada takbir Allahu Akbar, selain pekik merdeka yang menghidupi jiwa. Rakyat boleh tertindas, tapi tak akan pernah dirundung pesimisme. Menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, selalu ada dalam dada anak bangsa yang membara. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan tak pernah mati, meski harus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Olgarki kini semakin berjaya menguasai negara. Akan tetapi rakyat tak pernah lari meninggalkan nasionalisme. Pemerintahan silahkan saja terus mengumbar represi membusungkan dada. Perlawanan aktifis pergerakan, sedikitpun tak kehilangan ritme. Kekuasaan tirani giat membungkam demokrasi dan selalu ada di setiap masa. Meski ternak-ternak oligarki terus berkembang biak menyusui pada kapitalisme dan globalisme. Mewujud rezim jumawa dan menganiaya rakyat tak berdaya. Indonesia masih bisa selamat, masih bisa memiliki masa depan cerah, selama masih ada keberanian dan idealisme. (*)
