FORUM-RAKYAT
Impor Beras Dibuka, Lagi-lagi Jokowi Ingkar Janji
Oleh Wawan Leak - Koordinator ID.Food Watch Kran impor beras yang kembali dibuka oleh Jokowi sebagai Presiden RI, jelas sangat tidak sesuai dengan semngat Ketahanan Pangan yang dicanangkannya sendiri. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun. Keputusan tersebut sangat fatal sekali, karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan mana pun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia. Sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi ketahanan pangan akan tetapi musti diganti demgan sebutan kedaulatan pangan. Karena dengan jargon Ketahanan oangan, masih ada celah untuk impor pangan. Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan. Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada harganya melambung tinggi, dan yang pasti tidak sesuai dengan harga panen. Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri. Atau copot dan ganti Menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Mengapa perlu dicopot? Sebab sebagai tanggungnjawab moral lantaran tidak berhasilnya dia menjadi Menteri Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang samgat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan? Dan ID.Food WATCH akan berkirim nota protes tentang hal tersebut, langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani. (sof)
Ngeri-ngeri Sedap, Masyarakat Dayak Ngamuk, Tanah Mereka Dibikin IKN
Oleh Moh. Naufal Dunggio - Aktivis TAMATLAH penggagas IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Jokowii, yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN, sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan KAPOLRES. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu, maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah. Ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para dukun Jokowi mengamankan Jokowi. Dan so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi ulama. Akhirnya balasan ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah ulama itu beracun. Dan Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga Cina untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi aja untuk di persembahkan kepada kakak besarnya XIN PIN. Ketakutan kepada ANIES RASYID BASWEDAN (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak, karena mereka merasa akan terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga Cina ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara UYA KUYA panik panik gak? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman Partai UMMAT karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silahkan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. di atas langit masih ada langit. Kalau kalian udah merasa Tuhan maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa- apa kecuali people power. Itu terjadi maka tamatlah kalian semua. Dan berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel pordeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam
Korban Tambang di Sumbawa Barat Tuntut PT. AMNT
akarta, FNN- Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB), Erry Satriawan mengatakan belasan korban perusahaan tambang emas dan tembaga, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menggelar aksi mogok makan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, mulai dari hari Selasa (13/12/22) hingga saat ini. Hal ini disampaikan dirinya saat hadir sebagai narasumber pada diskusi KOPI Party Movement yang bertajuk ‘Komplotan Korporasi Tambang Kibulin Negara DAN Rakyat?’ (Membongkar Penipuan Penerimaan Negara & Manipulasi Penyaluran CSR Di Sektor Pertambangan) di Dapoe Pejaten, Jakarta, Rabu (14/12/22). Aksi protes ini dilakukan akibat dugaan berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia tersebut. Mereka mendesak Komnas HAM memeriksa dan menghentikan dugaan kejahatan korporasi nasional itu. Aliansi juga meminta Istana negara, kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Komnas, untuk segera turun tangan menyikapi dugaan penindasan dan kejahatan HAM tadi. Terutama, rekayasa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak masyarakat yang dilakukan sejak 2017 silam. Mereka juga menuntut perusahaan tambang tersebut agar transparan dalam pengelolaan program Community Social Responsibility (CSR). Hal itu penting mengingat CSR sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat perusahaab beroperasi, jadi harus terbuka agar jelas pertanggungjawabannya. “Sejak tahun 2017 sampai 2022, kewajiban corporate social responsibility (CSR) PT AMNT sebesar Rp 401 Miliar. Ini yang kami teriak hari ini,” ujarnya. Kemudian, Erry menegaskan, berbagai skandal tenaga kerja, serikat, PHK suka suka, serta merenggut hak warga memperoleh pekerjaan diduga dilakukan oleh manajemen Amman Mineral. Tak hanya itu, matinya pengusaha lokal dan pelanggaran aturan soal best mining practice terutama pasca tambang menjadi ancaman mengerikan bagi warga ketika tambang berakhir kelak. \"Ini membuat masa depan rakyat Sumbawa Barat menderita dan susah,\" pungkasnya. (Lia)
Wacana Penundaan Pemilu, Habib Umar Al-Hamid: Mampukah PDIP dan Megawati Bertahan dengan Idealismenya?
Jakarta, FNN- Wacana penundaan pemilu sepertinya terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang belum ikhlas dan gundah akan kekuasaan yang sebentar lagi akan berakhir. Apalagi hal tersebut ditanggapi bak gayung bersambut oleh beberapa elite bangsa ini. \"Mampukah PDIP dan Megawati Soekarnoputri bertahan dan menjaga idealismenya, serta menjalankan konstitusi bangsa ini sesuai dengan komitmen partainya ,\" ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid kepada wartawan terkait munculnya kembali wacana penundaan Pemilu 2024, Selasa (13/12/2022). Menurutnya, PDIP dengan Megawati Soekarnoputri tidak akan mudah terpengaruh dan tergoda. Maka yang namanya penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu tidak akan bisa terjadi. Dikatakan Habib Umar, Presiden Jokowi diduga telah berupaya merekayasa penundaan pemilu bak gayung bersambut dengan pernyataan Ketua DPD La Nyala Mataliti dan ketua MPR Bambang Soesatyo dan elit lainnya. Elite politik sebaiknya jangan ikut permainan akal-akalan ini. \"Elit politik harusnya memberikan masukan yg baik kepada pemerintah untuk tetap menjalankan konstitusi (UUD 45) dengan melakansakan pemilu 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan,\" tegasnya. Lebih jauh Habib yang dikenal kritis ini mengatakan, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti telah ada upaya menghancurkan konstitusi UUD 45, dan kehidupan bermasyarakat serta membahayakan keamanan bangsa ini. \"Bukan saja negara ini akan hancur, tapi juga akan muncul gerakan besar mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan antek-anteknya yang mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut,\" tuturnya. Selain itu juga Habib Umar menjelaskan, rakyat Indonesia tidak mensetujui penundaan Pemilu 2024. Apalagi untuk tiga periode. \"Untuk itu saya mengajak rakyat dan mahasiswa untuk mengawasi dan menjaga negara ini dari ambisi manusia licik dan kelompok jahat oligarki yang ingin menguasai NKRI,\" katanya.
Bubarkan DPR RI
Oleh Sugeng Waras - Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Pimpinan DPR dungu? Padahal pimpinan sidang RKUHP seorang profesor, seorang guru besar, bagaimana guru kecilnya di Indonesia? Biadab! Pancasila dan UUD\' 45 dirusak, dihancurkan dan dikhianati, pimpinan dan anggota DPR tak peduli terhadap tata tertib, proses, prosedur, sistim dan mekanisme DPR yang ada, nyaris semuanya diacak acak dan diberantakkan! Rakyat harus tahu; paham dan sadar bahwa lolosnya dan lahirnya RKUHP yang disahkan menjadi UU KUHP amburadul, cacat dan tidak sah sebagaimana aturan yang ada. UU KUHP yang ada bukan semata untuk membawa bangsa Indonesia jaya sejahtera, melainkan pameran kesombongan dan kebobrokan para pemimpin yang diamanahi rakyat bak gerombolan maling, perampok dan bangsat yang merasa bernyawa rangkap! Wahai para pimpinan TNI POLRI, Camkan dan buka pikiran kalian! Peran, fungsi dan tugas TNI POLRI begitu mulia, terhormat dan bisa menjadi ladang amal ibadah kalian jika dilaksanakan penuh amanah. Bukan diam pura pura tidak tahu serta membiarkan keadaan negara yang acak kadut. Kita harus sadar dan paham, tidak ada nyawa rangkap di antara kita, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bisa terjadi hari ini bangga dan ketawa, namun tak bisa dibantah nyawa kita tercabut secepatnya kemudian. Ingat Pancasila dan UUD \'45! Seseorang Pancasilais sejati adalah seseorang yang beriman dan bertaqwa yang berpikir mulia sejak pembuatan aturan hingga pelaksanaanya. Sadarkah isi RKUHP di samping hal hal yang mengandung kebaikan sarat dengan hal hal yang menjebak, menakutkan, mengerikan yang mematikan demokrasi dan tidak mendidik untuk keberanian bangsa Indonesia? Model penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum dan peradilan menunjukkan cara cara paham komunis yang menghalalkan segala cara, mengedepankan kekuasaan dan sewenang wenang, biadab! Ini sangat kontradiksi yang keluar dari azas azas kekeluargaan, perwakilan, permusyawaratan dan kesepakatan yang menjadi cikal bakal dan cita cita luhur para pendiri bangsa! Biadab, penerapan cara cara premanisme untuk melanggengkan kekuasaan dengan melimpahkan dosa dosa dan meminjam tangan pimpinan dijajaranya. Cara cara ini harus dihapus dan dilenyapkan, yang tidak boleh hidup di Indonesia! Cara-cara ancaman pihak pemerintah tidak cukup hanya didengar oleh rakyat, melainkan harus dilawan oleh rakyat dengan cara cara ancaman rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah tidak dan bukan paling berkuasa kecuali hanya mengelola negara dan segala isinya dengan amanah berdasarkan undang undang yang telah disepakati bersama. Saudara saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh tinggal diam dan dungu! Kelahiran UU KUHP tidak sepatutnya kita nurut, tapi harus kita lawan, kita ungkap dan kita bongkar kebusukan dengan cara cara illegant, gentle dan kesatria diiringi etos perlawanan yang kompak, bersama, bersatu, berani, berbuat dan berhasil berlandaskan Pancasila dan UUD\'45, yang bermartabat dan beradab. Tidak perlu takut terhadap TNI POLRI! Kita tidak boleh menggeneralisir TNI POLRI! Banyak perseorangan TNI POLRI yang lebih beriman dan bertaqwa dibanding diri kita sendiri! Saudara saudaraku... Kehadiran peserta sidang RKUHP yang kurang dari 2/ 3 dari seluruh anggota tidak memenuhi quorum persidangan, tidak bisa mewakili rakyat, maka seharusnya persidangan harus dihentikan dan atau ditunda! Bayangkan....Gila ! Biadab ! Saat persidangan RKUHP hanya dihadiri secara fisik sejumlah 18 orang dari 575 jumlah total anggota DPR, 285 orang absen lainya dilakukan secara virtual. Berarti hanya 0,031 % jumlah yang hadir secara fisik , toh persidangan tetap dan terus dilanjutkan, ini deleberation BULSIT, permusyawarahan dan permufakatan ABAL-ABAL. Bagi anggota DPR yang absen, pada hal ada uang transfortasi, akomodasi dan lain lain, seharusnya ada sanksi, tidak bisa disamaratakan hak dan hasilnya dengan anggota yang hadir Apa gunanya gedung DPR dibangun kalau tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas tugas DPR, mungkinkah ada kesengajaan tidak hadir? Tidak hadir dibenarkan jika ada surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan sedang sakit atau ada didalam rumah sakit. Jadi betapa dungunya kita ini, tidak masuk akal, tapi fakta. Ekstrimnya, DPR perlu dibubarkan! RUU / UU KUHP / KUHAP, sejak awal telah dicurigai bermuatan politik centralistik pemerintahan dan arogansi kekuasaan, sebagai alat pukul pemerintah terhadap pihak-pihak manapun yang berseberangan, bahkan sarat dengan korting dan bonus yang meringankan hukuman untuk seorang koruptor! Inilah yang saya dengar dan saya ketahui sebagai WNI mantan tentara, yang tentunya sangat berharap untuk peka dan pedulii oleh para pakar dan praktisi yang membidangi agar keadilan dan penegakan hukum dinegeri ini berjalan seperti yang kita harapkan bersama Kecuali jika ini sebagai implementasi dan ujud konkrit konspirasi dari pemerintah dan oligarki yang terus menerus memanfaatkan dan menyalah gunakan aparat TNI POLRI, yang selalu dibodoh bodohi dan dibenturkan dengan rakyat! Bayangkan wibawa TNI POLRI ketika terlibat dalam kegiatan pengamanan penikahan anak Presiden Jokowi, yang begitu fantastis jumlahnya, seolah menjaga negara dari ancaman bahaya besar. Rasanya kita menjadi malu, seolah TNI POLRI dimanfaatkan sebagai jongos seorang majikan, yang tidak selayaknya dan sangat berlebihan. INGAT, Presiden bukan simbol negara, karena seorang presiden bisa lalai bahkan salah. Simbol negara adalah bendera Merah Putih, yang melambangkan Keberanian dan Kesucian, yang selayaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari- hari. Lahirnya UUKUHP yang baru, mengisyaratkan bangsa Indonesia terjajah kembali! LAWAN PENJAJAHAN APAPUN BENTUK, JENIS DAN SIFATNYA. Bandung, 12 Desember 2022.
Ngumpulin Massa, Apa yang Dicari Jokowi?
Oleh KR. Tumenggung Pubonagoro - Pengamat Politik Sabtu, 26 November 2022, Presiden Joko Widodo menghadiri acara pengumpulan massa Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mengapa Jokowi sebagai presiden sampai bela-belain datang ke acara yang digelar relawan ini? Banyak hal janggal yang patut dipertanyakan dalam keputusan Jokowi menghadiri acara tersebut. Bila dirasa dengan akal sehat pun, rasanya akan sulit diterima. Mari kita kupas satu persatu mengenai fenomena tersebut. Pertama, mengapa Jokowi sebagai Presiden RI masih harus repot-repot mengumpulkan massa di GBK? Apakah dia masih mengejar popularitas di masa akhir Jabatannya? Ingat, Masa jabatannya hanya tinggal sekitar satu tahun. Apakah dia masih berpikir untuk maju sebagai capres untuk periode ketiga? Menggelar acara di GBK saja sudah merupakan sebuah kejanggalan. Jadi sebuah paradoks dan sulit diterima akal sehat. Kita semua tahu bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mengeluarkan peraturan GBK tidak boleh digunakan kegiatan apa pun sampai kegiatan Piala Dunia U-20 Mei 2023. Nyatanya, relawan Jokowi bisa menggelar acara politik di stadion ini. Apakah Jokowi tidak tahu peraturan ini? Rasanya mustahil. Tak aneh rasanya bila topik tentang acara di GBK trending dan mendapat penilaian miring. Netizen protes tentang ketidakadilan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Masalahnya lagi, para peserta yang mengikuti acara tersebut tidak tertib dan buang sampah sembarangan. Akibatnya sekitar GBK jadi penuh sampah. Itu bukan satu-satunya hal miring soal peserta. Banyak peserta merasa tertipu dengan acara ini. Awalnya dijanjikan untuk mengikuti acara istighosah di GBK, ternyata mereka diminta mendengar pidato Jokowi. Dalam beberapa video yang viral di media sosial, para peserta terlihat keluar dari GBK saat Jokowi tampil di panggung. Para peserta merasa dibohongi oleh panitia. Sekarang mari kita telisik latar belakang mengapa acara tersebut sampai terjadi dan mengapa sampai Jokowi mau hadir di acara pengumpulan massa oleh relawan. Kita harus melihat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Awal November 2022, Jokowi mengatakan bahwa pilpres 2024 sepertinya akan jadi jatah Prabowo. Mendengar pernyataan tersebut, terjadi kehebohan dan kegoncangan di kalangan relawan Jokowi. Hal tersebut sangat mengagetkan, karena tiba-tiba Jokowi mendukung Prabowo. Di kalangan Projo, bahkan ada yang sampai membuat statement seperti ini: “Daripada disuruh mendukung Prabowo, lebih baik pindah gerbong mendukung Anies Baswedan”. Hal ini tak lepas dari kalangan relawan Jokowi yang memang anti kepada Prabowo sejak 2014. Relawan Jokowi, memang banyak yang berharap agar Jokowi mendukung Ganjar, bukan Prabowo. Berawal dari kekecawaan tersebut, akhirnya sebagian relawan mendesak Jokowi mengumumkan dukungan kepada Ganjar. Hal tersebut, lalu diikuti oleh Jokowi dengan menyebutkan capres berambut putih yang sebaiknya dipilih. Hal ini memunculkan paradoks berikutnya. Bagaimana seorang kepala negara yang harusnya berada di tengah, terlihat melakukan zig-zag politik untuk mendukung calon tertentu. Bahkan, dia seperti tidak punya pendirian. Saat berada di kelompok tertentu dia akan mendukung satu calon. Di saat didesak relawan, dia akan mendukung calon lainnya. Apa yang sebenarnya dicari? Apakah dia memilih mencari popularitas di akhir masa jabatannya? Apakah tidak sebaiknya Jokowi fokus menjalankan roda pemerintahan serta menyiapkan pemilu 2024 yang jurdil, agar dia dikenang sebagai pemimpin yang baik dan adil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertebaran di kalangan masyarakat. Belum lagi acara ini digelar dengan cara janggal pula. Gerakan Nusantara Bersatu diketuai oleh Aminuddin Ma’ruf, Staf Khusus Presiden. Bagaimana mungkin acara pengumpulan relawan yang dilakukan dengan menabrak aturan diketuai oleh staf presiden? Bagaimana mungkin acara relawan yang memobilisasi massa bayaran, dengan dalih istighosah diketuai oleh staf presiden? Kita pantas bertanya-tanya. Untuk memobilisasi massa sebanyak itu, apakah menggunakan uang negara? Kita pantas bertanya, karena acara ini diketuai staf presiden. Bila bukan dari negara, apakah seorang pejabat publik seperti Aminuddin Ma’ruf boleh menerima dana dari pihak ketiga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan gamblang. Bila tidak, kita bisa menilai, bagaimana negara Indonesia tercinta ini dijalankan dengan cara-cara yang tidak fair, tidak profesional, dan hanya digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. (*/
Presiden Tidak Tahu Diri?
Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 SUATU pagi kemarin, istri saya yang apolitik hanya ibu rumah tangga tanya, “Pap, Presiden Jokowi apa ikut pemilu, sudah boleh berkampanye?” Rupanya dia nonton di medsos. Karena setahu saya dia jarang nonton tivi. “Ada acara Jokowi dengan relawan di GBK layaknya kampanye,” lanjut ibu dari anak saya. Pertanyaan awam saya akhirnya tergelitik. Presiden Jokowi memang senang mengumpulkan relawannya. Kadang mereka dikumpulkan di Istana, walau bukan urusan Negara. “Banyak relawannya yang diberi hadiah, di antaranya jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN, bukan milik Presiden) walau hanya punya pengalaman bermain band,” timpal saya sembari ngunyah kripik jengkol. Istri saya tertawa renyah. Komen singkatnya ”Pak Jokowi Presiden relawan, dong”. Dari percakapan pagi tersebut lahir analisis ini. Jokowi lengkapnya bernama Joko Widodo, sebelum menjadi Presiden seperti sekarang, sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Karena Jokowi ketika itu bukan siapa-siapa. Juga, bukan tokoh masyarakat, bukan aktivis, bukan pula pemimpin ormas pemuda maupun agama. Menjadi Walikota Solo melalui dukungan PDIP. Nama Jokowi mulai melesat dikenal masyarakat, setelah promo mobil Esemka yang pesan 6.000 unit mobil, katanya ketika itu (sampai sekarang tak pernah ada). Kemudian PDIP memunculkan menjadi Gubernur DKI dan menang. Tidak sampai selesai masa jabatannya, kembali PDIP mencalonkan Jokowi menjadi Presiden pada 2014. Menang. Artinya jika tidak “dimunculkan dan didukung” PDIP meniti jabatan tersebut, Jokowi bukan siapa-siapa. Tentu termasuk anak dan menantunya. Tidak salah Megawati menyatakan dan mengingatkan jika Jokowi petugas partai (PDIP). Begitu besar jasa PDIP terhadap perjalanan hidup Jokowi dengan anak dan mantunya, hingga menjadi orang. Perlu juga dianalisis secara singkat tentang PDIP. Partai tertua setelah Golkar, cikal bakalnya malah lebih tua. Pemilu 2019 sebagai pemenang Pemilu. Jika diamati dari empat kali Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, perolehan suara hasil pemilunya kisaran 18 – 20 %. Artinya partai ini sudah punya “Captive Market” pendukung tetap. Apapun gonjang-ganjing yang terjadi baik di tubuh partai atau eksternal (kasus korupsi dsbnya) tidak akan membawa pengaruh. Hasil survei banyak lembaga juga tidak jauh beda dari kisaran 20 %. Berbeda dengan partai lain hasil pemilu dalam grafik naik-turun curam. Saat Pilpres 2019 Jokowi - Ma’ruf Amin didukung oleh 5 partai dengan perolehan suara pada Pileg 2019, PDIP (19,33%), Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Nasdem (9,05%), PPP (4,52%). Total gabungan perolehan suara 54,9 % tidak berbeda jauh dengan angka perolehan kemenangan Pilpres Jokowi. Karena kerja keras 5 partai melalui infrastruktur partai yang berada sampai kecamatan. Artinya, tidaklah signifikan hasil dukungan relawannya terhadap kemenangan Jokowi. Karena infrastruktur relawan Jokowi terbatas, lebih terpusat di ibukota Jakarta atau beberapa di ibu kota provinsi. Begitu juga “efek Jokowi” juga tidak signifikan untuk menaikkan pemilih buat partainya PDIP. Terbukti perolehan suara PDIP 2019 tidak berbeda jauh dengan 4 Pemilu sebelumnya. Hanya berkisar 18 – 20%. Akhir pekan kemarin Jokowi cawe-cawe seakan calon presiden mengumpulkan relawan di GBK. Pengumpulan massa hingga ratusan ribu orang itu tentunya dengan sokongan dana yang besar. Pesta musik serta sebagian peserta itu di iming-iming dengan tablig akbar atau sholawat yang ternyata prank seperti diinvestigasi oleh media mainstream seperti Tempo dan Kompas. Jokowi sebagai petugas partai PDIP seakan menjadi petinggi partai yang bisa menentukan kriteria calon Presiden, yang melabrak fatsun partainya sendiri. Menisbikan hasil kongres dan kewibawaan serta marwah Ketum partainya PDIP. Yang telah menjadikan dirinya dari tidak siapa-siapa menjadi Presiden. Lebih tepatnya tidak tahu diri. Lupa kacang dengan kulitnya. Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Puan Maharani dengan modal sosial tersebut sudah siap berlaga, tinggal menentukan cawapres yang punya keahlian mengatasi ekonomi yang suram. Tidak perlu terpengaruh dengan survei dan manuver orang yang “tidak tahu diri”. Bandung, 28 Nopember 2022. (*)
Tiba-Tiba Piala Dunia Masuk Islam Jadi Mualaf Sementara
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung EVEN Piala Dunia yang biasa dilaksanakan di negara-negara di Eropa dan Amerika Latin serta Asia selalu membuat orang berdecak kagum. Kemeriahannya saat pembukaan itu selalu ditunggu-tunggu orang. Pokoknya semerbak gemerlapnya setiap pembukaan piala dunia spektakuler. Tapi piala dunia saat ini dibuka pada 20 November 2022, nuansanya sangat berbeda. Aroma Islamnya sangat kental. Terasa piala dunia ini jadi milik umat Islam. Bahkan yang lebih menarik dengan piala dunia di Qatar sudah banyak orang masuk Islam. Bayangkan saat pembukaan dibuka dengan bacaan surah Ar-Rahman, kemudian diisi dengan kesenian tradisional Arab. Tidak ada wanita dengan pakaian pengumbar syahwat. Lelakinya saja berpakaian ala kadrun. Kadrun dibenci tapi duitnya disukai. Bahkan jadi pengemis. Seperti masjid Syekh yang dibangun di Solo. Harusnya akan dibangun di daerah lain. Tapi memelas ke kadrun agar bisa dibangun di Solo sebagai hadiah buat Jokowi. Padahal dia sendiri jarang Shalat. Dan yang lebih menarik lagi Ustadz yang ahli kristologi Zakir Naik diminta jadi penceramah dalam pembukaan itu. Nanti kalau pembukaan piala dunia U20 di Indonesia undanglah UAS atau Das\'at Latif jadi penceramahnya. Kira-kira bisa gak? Ah ini hanya khayalan penulis terlalu tinggi. Lupakan saja. Dan menarik yang lain tiba-tiba FIFA melarang jangan membawa Miras saat menonton. Ini sesuai dengan kebijakan Qatar di negerinya. Hal-hal yang berbau Haram dilarang karena negeri ini berdasarkan syari\'at Islam. Dan tiba-tiba semua negara di dunia pencinta bola kaki mengamininya. Beginilah kalau negara atau spesifiknya kalau dia berduit. Apa saja bisa dilakukannya. Orang kaya kalau nunjuk pasti terlaksana. Tapi kalau gak punya duit main tunjuk bisa dipatahin telunjuknya sambil dikatain “ngapain kau nunjuk-nunjuk, emang kau siapa?” Qatar telah membuka mata dunia, ini Islam yang sebenarnya. Kita ikut bangga sebagai sesama muslim walau kita bukan warga Qatar. Rahmatan Lilalamin yang diperlihatkan Qatar membawa hati dan perasaan seluruh Umat Islam di dunia. Wallahu A\'lam ... (*)
Demokrat dan PKS Penentu Anies Jadi Capres, Aam Sapulete Ingatkan NasDem dalam Berikan Pernyataan di Media
Jakarta, FNN- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat penentu Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 untuk memenuhi Presidential Threshold (PT) 20 persen. NasDem yang sudah mengusung Anies menjadi capres 2024 belum memenuhi syarat PT 20 persen. \"Tidak melarang untuk bicara atau mengeluarkan pendapat hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS ketika memberikan pernyataan di media, bersafari sosial atau bersafari politik ketika menemui rakyat atau elite politik,\" kata Pendiri Jaringan Nusantara Aam Sapulete kepada wartawan, Jumat (18/11/2022). Kata Aam, saat ini masih dalam proses menuju koalisi perubahan NasDem, Demokrat dan PKS. \"Semua masih berproses, perjuangan masih panjang, godaan dan gangguan di sana-sini masih banyak, hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS agar Anies Rasyid Baswedan sukses menjadi Capres 2024. Dalam menentukan pendamping Anies di Pilpres 2024, Aam meminta NasDem, PKS dan Demokrat tidak menjalankan politik transaksional. \"NasDem, Demokrat dan PKS harus membangun Politik Bersih artinya dalam memutuskan sesuatu termasuk mencari siapa yang pas menjadi cawapresnya harus dijauhkan dari dagang dan transaksi,\" pungkasnya.(*)
Menghindari Meletusnya Perang Pulau Pasir, Presiden Jokowi Diminta Segera Keluarkan Keppres Penataan Pulau Terluar
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Tim Penataan Legalitas Pulau Pasir dan Pulau Terluar dengan melibatkan PDKN sebagai pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding agar dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Permintaan ini disampaikan oleh Dr.Rahman Sabon Nama atas nama para Raja/Sultan Kerajaan se Nusantara juga atas nama pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara (DPP PDKN), Sabtu, (12/11/22) di Jakarta. Ia mengatakan bahwa PDKN pada tanggal 2 November 2022 telah mekaporkan pada presiden Joko Widodo terkait *Klaim kepemilikan oleh Australia atas Pulau Pasir di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah kedaulatan NKRI* sama dengan intervensk mencaplok kedaulatan NKRI. PDKN tegas menolak klaim Australia atas Pulau Pasir dan menyataksn keprihatinan dan penyesalan oleh para Raja/Sultan Kerajaan seNusantara serta DPP PDKN kepada Presiden Joko Widodo selaku Kepala negara dan pemerintahan mendiamkan atas pernyataan Kementrian Luar Negeri mengakui klaim Australia kepemilikannya atas Pulau Pasir. Kepada Presiden Jokowi Raja/Sultan seNusantara yang bergabung dalam PDKN meminta, agar pemerintah secara resmi perintahkan TNI minta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 (Asset milik Raja/Sultan Kerajaan Nusantara), maupun berdasarkan historikal sosial-kultutal dan Peradaban yang berabad-abad berlangsung di Pulau Pasir. Rahman menjelaskan Pulau Pasir adalah milik wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 yang merupakan asset Raja/Sultan kerajaan Nusantara. Begitu pula tentang kehidupan sosial-kultutal dan peradaban di Pulau Pasir karena pwrtama ; Pulau Pasir, dikenal masyarakat setempat sebagai Desa Pulau Pasir, adalah bekas Keresidenan Pulau Sumbawa di bawah Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Kerajaan Nusantara ini meliputi Kepulauan Christmas yang telah diklaim dan menjadi wilayahf kedaulatan Australia; Dalam rentan waktu kekuasaan/pemerintahan Kerajaan Pajajaran yang menjangkau Pulau Pasir NTT, kerajaan ini melalui pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan legalitas hak kepemilikan atas Pulau Christmas dan Pulau Pasir berupa Eigendom Verponding atas nama keluarga Kerajaan Pajajaran. Legalitas Eigendom Verponding ini dinotarialkan sebagai Akta Tanah pada kantor Van H.G Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta), pada tanggal 18 September 1938; Diera pemerintahan Soeharto thn 1971 TNI AD melakukan pemetaan topografi dan pengukuran di Pulau Pasir dengan luas 167 KM2 .Kemenlu sebagai jubir luar negeri seharusnya berkordonasi dengan Panglima TNI dan TNI AL terkait pulau Pasir. Kedua ; Aspek lain dari fakta/bukti kepemilikan Indonesia atas Pulau Pasir adalah aspek sosial-kultural dan peradaban. Bahwa di pulau ini sejak zaman purbakala merupakan tempat persinggahan dan bermukim nelayan-nelayan tradisional NTT, Bugis Makassar. Giat nelayan ini berlangsung berabad- abad hingga era modern. Sampai hari ini nelayan Solor Watan Lema dari (Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, dan Pulau Flores Daratan) masih bergiat sebagai nelayan di Pulau Pasir, kerap nelayan Solor Watan Kema asal Lamalera dan Lamakera berburu ikan paus dan nelayan Bugis Makassar dan Rote Endao pun masih mencari ikan dan teripang di Pulau Pasir. Tetapi para nelayan kerap kali pula dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia; Oleh karena itu Ketua Umum PDKN itu menegaskan berdasrkan bukti/fakta kepemilikan secara legal berikut historikal wilayah pemerintahan Kerajaan Pajajaran maupun bukti sosial-kultural- peradaban itulah menjadi kekuatan hukum bagi Indonesia, khususnya bagi Presiden Joko Widodo untuk menyatakan kepada Australia dan negara di dunia bahwa Pulau Pasir, rumpun gugusan Kepulauan Provinsi NTT, adalah milik dan wilayah kedaulatan Indonesia; Raja/Sultan Kerajaan seNusantara yang tergabung di PDKN berikut jajaran PDKN menyatakan mendukung penuh Presiden Noko Widodo, dan pemerintahannya untuk tidak membiarkan Pulau Pasir kedaulatan wilayah NKRI, diklaim milik Australia secara melawan hukum. Dukungan ini tidak hanya sebatas narasi politik, tetapi paling utama adalah dukungan data/bukti/fakta legalitas kepemilikan Pulau Pasir yang kaya minyak dan gas alam cair itu; Dukungan tersebut sungguh perlu, karena ada praduga bahwa pemerintah atau negara Indonesia lemah secara legalitas hukum tentang kepemilikan Pulau Pasir. Faktor kelemahan inilah, berimplikasi buruk sebagaimana pernyataan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jaila kepada Pers (24 Oktober 2022) bahwa Pulau Pasir milik Australia berdasarkan warisan Inggris. Pernyataan absurd di ruang publik ini perlu diselidiki apa latar dan motifnya, bahkan posisi jabatan Dirjen tersebut patut dievaluasi Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi; Rahman melanjutkan permasalahan penting Pulau Pasir adalah: Bahwa sepanjang dimungkinkan, Indonesia, yakni Presiden, dapat mengkondisikan / mengusulkan dalam Forum KTT G-20, tanggal 15-16 November 2022 di Bali, agar ada sesi khusus membahas solusi penyelesaian Pulau Pasir dengan merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak-hak di Zona Maritim meliputi: Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. *Berangkat dari penjelasan di atas, maka Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) memberikan solusi sebsgai Rekomendasi Usulan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo agar sebaiknya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Tim Khusus Penataan Legalitas Kepemilikan Pulau Terluar, terkhusus Pulau Pasir, terdiri dari lintas instansi yaitu: Menteri Luar Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta Menkopolhukam dengan melibatkan Partai Daulat Kerajaan Nusantara, pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding Pulau Pasir serta pulau terluar lainnya. Adapun hasil kerja tim melalui Keppres ini, diharapkan lahir korelasi dengan kedaulatan wilayah negara dari berbagai implikasi minimnya informasi legalitas kepemilikan tanah pulau. Karena dari sinilah pulau-pulau terluar akan terselamatkan dari klaim negara lain seperti Pulau Christmas, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang telah teramputasi dari wilayah kedaulatan NKRI. Diharapkan agar Menteri Luar Negeri untuk terus memainkan peran politik bebas aktif, mengajak negara anggota ASEAN memberi sanksi kepada Australia, dan berunding dengan Kerajaan Inggris dan Australia meminta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir di wilayah Provinsi NTT. Menyikapi situasi politik dan ekonomi global serta antisipasi situasi terburuk terjadi kontak senjata antara Indobesia Australia yang bisa berdampak negatif pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri, maka sebaiknya Presiden segera mengintruksikan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI yang baru perlu segera diisi agar segera menggelar pasukan guna memperkuat pasukan tempur di Pulau Pasir, Natuna, Papua dan Papua Barat cetus alumnus LEMHANAS RI itu menjelaskan. Apabila terjadi perang Indonesia Australia ,maka untuk mengamankan kemungkinan akan terdampak terjadinya gejolak Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,sehingga presiden perlu memerintahkan Menteri Pertanian, Kabulog dan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas inflasi dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok pangan serta menjaga terjaminnya kelancaran distribusi pangan keseluruh wilayah Indonesia dan menjaga ketersediaan stok penyangga pangan nasional,jelas pria kelahiran pulau Adonara NTT itu. (mth).
POPULER
