FORUM-RAKYAT
Surat Terbuka Buat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Kepada Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Di Jakarta. Dengan Hormat, Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada Bapak Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian agar segera menegur dan evaluasi Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto Serta segera menghentikan Mutasi dan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, karena: 1). Mutasi yang asal-asalan dan cenderung Arogan. Hal ini dilihat dari Daftar Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pengangkatan Pejabat di lingkugan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 821/3051/OTDA tertanggal 9 Mei 2022 yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri terlihat bahwa usulan Plt Walikota Bekasi Cenderung Asal – asalan dan Arogan karena tidak melibatkan Baperjakat dalam mengolah dan menganalisa beban jabatan yang diemban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bekasi 2). Mengusulkan Pergantian Pejabat yang tidak sesuai kemampuan dan keahliannya; Postur Usulan Mutasi dan Promosi di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor 2039/KPG.07/BKD tertanggal 08 April 2022 TIDAK sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam SKPD. Ini bisa kita lihat dari penempatan bahwa pejabat yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang spesifik menduduki jabatan baru yang membutuhkan pengalaman dan keahlian dalam jabatan itu seperti pada OPD SETDA yang memutasi Kabag ULP-nya dan diganti dengan Pejabat Baru yang tidak berpengalaman dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan menjelang Masa Pensiun. Sementara kita tahu bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Pintu Masuk atas APBD yang akan dijalankan untuk pemenuhan akan pembangunan di Kota Bekasi dari berbagai macam sektor kebutuhan pelayanan masyarakat, indikasi ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih buruk dibanding Walikota terdahulu, pun halnya sama di SKPD seperti DLH, DBMSDA dan yang lainnya. 3). Urgensi Kebutuhan diabaikan; Dalam hal urgensi pelayanan masyarakat haruslah terpenuhi terlebih dahulu tapi ini tidak bisa kita lihat dalam usulan promosi dan mutasi yang diusulkan Plt Walikota terkait pelayanan dasar kesehatan masyarakat bahwa pada Dinas Kesehatan pun Plt Walikota mengusulkan Kepala SKPD yang tidak mengerti Pelayanan dasar kesehatan masyarakat, jadi akan kah pelayanan kesehatan masyarakat nya akan terlayani dengan baik pasca tidak diberlakukannya jaminan kesehatan berbasis NIK (KS – NIK) yang menjadi produk unggulan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dalam Pemilukada 2,5 Tahun ke belakang dan lagi-lagi yang akan menjadi Korban adalah Masyarakat Kota Bekasi atas nama Pelayanan Masyarakat. Demikian Surat terbuka ini, kami ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Terimah kasih atas kerjasamanya. Jakarta, 18 Mei 2022 Uchok Sky Khadafi Direktur CBA
Hadiri Ajang Persatuan dan Kesatuan Nasional Indonesia
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, pedagang, ASN, TNI POLRI, Purnawirawan, LSM, ormas, orpol, penggembira dan komunitas apapun , kecuali terindikasi paham komunis, tanpa pandang bulu dari manapun asal, suku, agama, ras, golongan dan tingkatan dengan membawa bendera Merah Putih dan bendera atau lambang organisasi untuk hadir di gedung DPR / MPR RI Jakarta pada 20 Mei 2022 mulai jam 10.00 -- selesai. Tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan momen luar biasa, momen tonggak sejarah, lahirnya organisasi sosial intelektual Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Kita hadir untuk mengenang kembali, betapa indahnya dan kokohnya rasa persatuan dan kesatuan nasional. Kita ingin membangun, wujudkan dan bangkitkan kembali semangat Budi Oetomo agar dunia paham dan sadar bahwa Indonesia adalah negara besar, sangat potensial, karena memiliki keanekaragaman potensi dan kekuatan yang bersatu dalam mengantar, mengawal, mengiringi, membela, menjaga, mempertahankan dan memelihara tanah air Indonesia. Saya membayangkan, menyemutnya manusia manusia Indonesia dengan segala atribut dan kebesaran masing masing, yang bersatu, bersemangat dan bermartabat akan menjadikan pemandangan dan fenomena yang sangat indah dan mengagumkan disekitar gedung DPR / MPR RI yang merupakan rumah rakyat tempat berhimpun, tempat curhat, tempat mengadu, tempat menyampaikan suara dan aspirasi demi kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yel yel dan mars mars perjuangan akan lebih menyemarakkan, menyemangatkan dan menggelorakan keadaan ini. Oleh karenanya marilah kita kabarkan, kita kobarkan dan kita kibarkan peristiwa yang membanggakan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas serta dengan diiringi pikiran yang sehat dan jernih. Hentikan permusuhan, kegaduhan dan kekacaun yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya wujudkan energi positif guna mencegah situasi negara kacau menjadi kondusif. Bisakah kita untuk ini? Kita buktikan nanti pada 20 Mei 2022 disekitar DPR / MPR RI. Dalam acara ini akan ada orasi orasi dari para orator perwakilan perwakilan komunitas, yang diatur oleh panitia HARKITNAS, dengan mematuhi aturan dan rambu rambu dari panitia, termasuk aturan Prokes. ( Bandung, 10 Mei 2022, Sugengwaras, Panglima Lapangan, HARKITNAS 2022)
Membangun Budaya Perpecahan
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Satu-satunya alasan yang membuat negara begitu berjarak dengan rakyat adalah kekuasaan. Saat konstitusi terlalu mengagungkan kedaulatan rakyat, yang terjadi justru kehidupan ringkih tanpa kemanusiaan. Moralitas dan keagaman tak mampu lagi menjadi pakaian yang melindungi diri, tak sanggup menghangatkan jiwa dan tubuh dengan keberadaban. Pemimpin-pemimpin masyarakan sibuk menghiasi diri denyan kekayaan, seraya tergesa-gesa menanggalkan kehormatan. Sistem politik hanya mampu membangun kelas-kelas sosial, tanpa proses pembelajaran yang menghasilkan nilai-nilai keadilan. Habitat dan populasi semakin rawan dan rentan bertubrukan, rawan mengembangbiakan kecurangan dan penghianatan. Kebutuhan berlebih pada materi dan jabatan, membuat orang semakin enggan mengambil peran pahlawan. Ketimpangan akan selalu dipenuhi gejolak dan pemberontakan, tanpa penyelasaian menyandang gelar radikal dan fundamental serta intoleran. Negara kian memasuki episode yang genting, menyoal pergulatan pemikiran, diskursus dan kebijakan gerakan meyelamatkan kebangsaan. Ketika semua aturan sulit untuk ditegakkan, pemerintah kebablasan dan jauh meninggalkan keteladanan. Sementara rakyat semakin lahap menikmati menu konflik, menelan mentah-mentah makanan berlumur bumbu-bumbu perpecahan. Buzzer dan infuencer mulai menyebar kecemasan, mengobarkan caci-maki, hujatan dan fitnah sebagai api peperangan. Bangsa Ini begitu percaya diri dan bangga dengan kontradiksi, tapi enggan dan marah jika dicap memelihara kemunafikan. Hidup diliputi kesengsaraan dan penderitaan, namun tetap mengaku dalam kebahagiaan. Seolah-olah perform menegakkan kebenaran, namun sesungguhnya marak melakukan kejahatan. Dengan kesadaran dan puas menikmati ketidaksesuaian, menjadikan semua distorsi penyelenggaraan negara sebagai suatu kebudayaan. (*)
Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Oleh Sugeng Waras - Panglima Lapangan Harkitnas 2022 KONSEP awal bangsa Indonesia adalah kekeluargaan dan permufakatan bukan persaingan atau menang menangan! Namun sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, sistim pemilihan Presiden, kepala kepala daerah, Anggota MPR, DPD, DPRD, MK, MA dilaksanakan dengan sistim demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD \'45. Semuanya tidak bisa terlepas dan dipisahkan dengan berdirinya organisasi sosial intelektual BUDI UTOMO pada 20 Mei 1908 oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan dalam mengubah pandangan dan sikap menghadapi penjajah Belanda dari kekuatan seporadis daerah menjadi satu kekuatan nasional yang berpegang pada *Persatuan dan Kesatuan Nasional* hingga bermuara tercapainya kemerdekaan Indonesia. Kini...terasa, persatuan dan kesatuan Nasional itu telah pudar bahkan terancam musnah. Akankah terus berlarut dan kita biarkan? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab rakyat ! Presiden sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara adalah pengelola negara tapi bukan pemilik negara. Dalam pengelolaan negara segala kebijakan diatur oleh undang undang yang bersumber dari Pancasila dan UUD\'45, dilaksanakan bersama rakyat dalam suasana seimbang, selaras, serasi dan harmonis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Faktanya fenomena dan suasana negara kini gonjang ganjing, gaduh, amburadul, semrawut, tak terkontrol dan tak terkendali. Segala koreksi, kritik membangun baik secara halus dan kasar dianggap angin lalu. Pemerintah menganggap cara berpikir dan tindakan sebagian besar rakyat bak lawan akut. Spersikusi, intimidasi, diskriminasi dan ekskusi terhadap golongan tertentu bak mengabaikan prosedur hukum dan HAM. Penyajian janji janji kosong, kebohongan dan pencitraan yang tidak populer justru ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Disisi lain begitu abainya terhadap para pencoleng, pecundang, pengkianat dan koruptor yang telah merugikan dan membahayakan negara, cenderung dibiarkan, penegakan hukum dan keadilan bak menjadi barang langka. Para pemegang peran yang telah dipilih dan diharapkan rakyat, justru nampak mandul, infungsional. TNI POLRI adalah alat negara, bukan hanya alat pemerintah saja, tapi faktanya bak Partai Politik dibawah pembinaan presiden yang diarahkan dan dimanfaatkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pemerintah dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaanya, jauh dari suara dan keinginan rakyat. Begitu mudahnya label teroris ditempelkan pada rakyat yang peka dan peduli terhadap jalanya roda pemerintahan. Dengan kata lain terindikasi pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan otoriter, sewenang wenang, yang menindas, mendzolimi dan menyengsarakan rakyatnya, cenderung menjalankan politik dan strategi adu domba, memecah belah rakyat, yang menodai semangat BUDI UTOMO. Oleh karenanya, kepada seluruh rakyat yang mendambakkan kemajuan dan kejayaan Indonesia dari manapun asal suku, agama, golongan, ras, mahasiswa, buruh , tani , elemen\', lsm, ormas, orpol dan komunitas manapun, kecuali yang berpaham komunis, saya menghimbau: 1. Kita hadir dan berkumpul disekitar gedung DPR / MPR RI di Jakarta..pada jam 10.00 -- selesai, untuk mengenang dan membangkitkan kembali semangat *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* yang telah dicetuskan oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan, untuk dijadikan pegangan dan pedoman pergerakan perjuangan dalam mensukseskan dan menyelamatkan NKRI, masing masing dengan membawa bendera kebangsaan MERAH PUTIH, juga diperbolehkan membawa bendera ormas, orpol, lsm, komunitas, yang akan menyemarakkan semangat aneka ragam bangsa Indonesia dalam bingkai *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* Indonesia ( keanekaragaman ini yang menginpirasi dr Wahidin dkk untuk.menyatukan niat dan pandangan melawan penjajah ) 2. Pada kesempatan ini antara lain ada agenda orasi dari para orator perwakilan dari masing masing elemen dan komunitas, dengan memedomani keharusan dan larangan yang telah dikeluarkan oleh panitia, bersumber dari tema tema yang sudah ditentukan oleh panitia 3. Menjaga dan mematuhi hal hal yang sudah ditentukan oleh panitia termasuk pelaksanaan prokes 4. Silahkan menunjuk perwakilan masing masing, jika ada yang ingin meyampaikan aspirasinya kedalam gedung DPR RI, mengingat aturan dan keterbatasan, penentuan dan penetapan yang bisa masuk atas keputusan panitia dengan seadil dan seobyektif mungkin 5. Panitia mengajak berpikir positif, bahwa kegiatan ini sebagai ajang kebersamaan dalam persatuan dan kesatusn bangsa Indonesia di mata Internasional. Sekali.lagi, saya menghimbau untuk tertib, hikmat dan korperatif dengan para petugas TNI POLRI demi terselenggaranya kegiatan ini dengan tertib, lancar, sukses dan aman. Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan! Oleh karenanya REBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT! Bandung, 8 Mei 2022
Hari Kebangkitan Nasional, Wajib Demo Besar-besaran
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD TANGGAL 20 Mei 1908 adalah lahirnya organisasi sosial Intelektual Budi Utomo mengutamakan keluhuran mental yang menyadarkan dan menyatukan mental, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Makna dan esensinya, mengubah bentuk dari perjuangan daerah menjadi Nasional, melalui cara-cara perjuangan fisik menjadi perjuangan pendidikan dan kebudayaan (sinergi hukum, HAM agama, yang seimbang, selaras, harmonis, saling menghormati sesama), yang bermodalkan para pendiri bangsa yang beraneka warna, keberagaman, justru dijadikan satu kekuatan nasional, dalam rangka menghadapi penjajah, penindas, kejam tak beradab, dengan kegigihan para pahlawan bangsa dan ketekunan para pemimpin orsos, orpol yang berhasil membangkitkan semangat perjuangan, membentuk rasa nasionalisme, mencapai kemerdekaan, memperbaiki nasib bangsa dan mengangkat derajat serta martabat bangsa Indonesia, yang seharusnya kita jadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai cita cita nasional. Bahwa jelas-jelas berbeda, jenis, bentuk dan cara cara yang ditempuh oleh penjajah terhadap Indonesia, namun sama dalam tujuanya untuk menguasai dan memiliki Indonesia. Kita tidak anti Cina, tapi penjajahan Cina dengan gelagat dan cara-cara terhadap Indonesia harus kita lawan hingga titik darah penghabisan. Suka tidak suka pemerintah dibawah kepemimpinan Pesiden Jokowi telah gagal serta tidak mampu mengendalikan dan mengemudikan jalanya roda pemerintahan, baik dalam pemahaman terhadap unsur unsur negara (pemerintah, rakyat, wilayah, pengakuan hukum dari negara lain) maupun teehadap aspek aspek negara (IPOLEKSOSBUDAGHANKAM) nyaris mirip dan beranggap negara bagai miliknya, bukan bagai pengelolanya. Kita yakin tidak semua para menteri dan badan-badan tinggi negara sepemikiran dengan ini, namun mereka tetap berdosa karena tidak bersikap dan tidak berbuat terhadap keadaan ini. Pemerintah terlena ikut hanyut dalam gendang dan tarian Cina, dengan karya- karya yang jauh dari landasan Pancasila dan UUD \'45, menjerumuskan dan menyesatkan TNI POLRI untuk garda terdepan dan benteng terakhir rezim dalam melindungi dan melanggengkan kekuasaanya, bahkan abai prioritas seperti pemindahan IKN baru dan bahayanya masalah Papua. Seharusnya para pimpinan badan-badan tinggi negara ikut membantu pekerjaan presiden secara tepat, bukan justru berkolaborasi, berkonpirasi jahat terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Pencetusan yang melahirkan organisasi- organisasi tandingan seperti para buzzer, influencer dan mahasisiwa-mahasiswa tandingan, adalah signal-signal ketidakmampuan pemerintah dalam memberdayakan jajaranya, yang tidak berpikir panjang merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis para pendahulu seperti Dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan. Dan seharusnya kita sudah meninggalkan Cebong dan Kampret ciptaan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, karena sesungguhnya hanya bayang-bayang gelap yang mendiskreditkan keduanya buruk bagi yang berseberangan. Dalam momen penting HARKITNAS kini, marilah kita paham dan sadar, bahwa musuh kita bukanlah Cebong atau Kampret, melainkan paham Komunis serta gelagat dan tindakan Cina terhadap kita yang ndompleng melalui rezim yang tidak mampu menghadapinya. Kuncinya ada pada TNI POLRI Hanya beberapa gelintir orang yang bertekad berjuang hingga titik darah penghabisan, kebanyakan lebih sayang hidup, cinta sanak kluarga dan berharap masa depan lebih baik. Oleh karenanya saya bermohon kepada pimpinan TNI POLRI kembalilah pada jati dirinya dengan memedomani sumpah, doktrin dan petunjuk-petunjuk yang ada dengan lebih mengutamakan kepentingan negara bukan hanya kepentingan pemerintah saja. Dengar, perhatikan dan pedulikan suara sebagian besar rakyat bahwa tidak perlu diragukan rezim Jokowi telah banyak berbuat pelanggaran dan kesalahan, yang sudah selayaknya dimakzulkan (diberhentikan dari jabatan presiden, turun tahta) sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepada bangsaku, seluruh elemen dan terutama mahasiswa, jadikan tanggal 20 Mei 2022 sebagai momen Kebangkitan Nasional untuk keluar dan lepas dari segala bentuk kedzoliman, penindasan, kebelengguan dan ketidakberdayaan. Motori dan pelopori demo unjuk rasa yang tegas, jelas dan bertanggung jawab. Sebaliknya kepada rezim saya mengingatkan dampak kelahiran HARKITNAS adalah mengingatkan dan menyadarkan kita kembali, makna persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan nasional yang harus dibina, dipupuk dan dijaga serta dipelihara sebagai konsekwensi dan konsistensi negara Demokrasi yang akan tetap dan terus tumbuh dan berkembang sesuai dinamika zaman, jangan ada pemikiran untuk pecah belah bangsa ini. Rezim harus paham, sadar dan obyektif, bahwa negara adalah milik kita semua, sehingga jauh dari pemanfaatan kesempatan, wewenang dan kekuasaan yang semakin dibuat buat dan diada- adakan. (*)
NKRI Representasi Oligarki dan Republik Kontradiksi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Dari republik, NKRI menjadi negara oligarki. Dari repuplik, NKRI menjadi negara dengan tradisi korupsi dan kolusi. Dari republik, NKRI menjadi negara otoriter dan bergaya tirani. Dari republik, NKRI menjadi negara yang gagal gagal menghidupkan demokrasi dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Pemerintah sibuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri. Tak peduli rakyat menjadi korban dari kewenangan dan kebijakan diliputi distorsi. Penderitaan rakyat yang hampir diikuti rasa frustasi, semakin ciut dibayangi penindasan dan tragedi. Kekuasaan sibuk onani atau bersenggama politik dengan sesamanya, asyik berkhianat dan melakukan kejahatan konstitusi. Atas nama rakyat, rezim penuh siasat membungkus syahwat kepentingan kelompok dan pribadi. Memanfaatkan Demokrasi untuk memenuhi segala ambisi dan kenikmatan duniawi. Kedaulatan rakyat terlalu sering dicampakkan, dikebiri dan diaborsi. Makna republik berubah dari kembali ke kesejahteraan rakyat, dimanipulasi untuk para pejabat dan politisi. Kini negara bangsa Indonesia, cenderung tanpa ideologi dan tanpa spirit religi. Mengabaikan kemanusiaan dan keesaanTuhan, menggandrungi liberalisasi dan sekulerisasi. Rakyat di negeri kaya sumber daya alam, bukan saja hidup dalam kekurangan tapi berdampingan dengan pemimpin yang miskin ahlak dan nurani. Kehidupan rakyat dan negara yang begitu berjarak dengan Pancasila, UUD1945 dan NKRI, kini hanya menyisakan kenyataan-kenyataan pahit, menjadi representasi oligarki dan republik kontradiksi.
Sumpah Sampah
Nyaris, para pejabat ekskutif lebih mementingkan kedudukan yang diembanya dibanding implementasi tugasnya, meskipun sudah disumpah namun beranggap sebagai sumpah sampah saja! Oleh Sugeng Waras- Purnawirawan TNI AD CONTOH gamblang adalah penanganan tindakan hukum terhadap kasus penembakan laskar pengawal HRS di KM 50 jalan tol Japek, Munarman, ulama lainya serta kasus kasus lain seperti kerumunan saat Jokowi kunker, Gibran dalam pemenagan wali kota Solo, korupsi maupun pelecehan agama. Dapat dikatagorikan adanya perbedaan antara yang pro dan kontra dengan pemerintahan Jokowi, apa lagi terhadap para influenser dan buzzer yang benar benar sebagai sumber kegaduhan di negeri ini, dan inilah yang merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Penanganan kasus Dany Siregar ketika berkicau pondok pesanten Tasik Malaya sebagai sarang teroris yang kini dipeti es kan sangat paradok dengan kasus Edi Mulyadi ketika bernyanyi menyuarakan ketidak setujuanya terhadap rencana pemindahan IKN, pada hal jika ditelusur justru kicauan Deny Siregar lebih berbau sara. Dikaitkan motto Polri PRESISI, terkesan bahwa Presisi hanya sekedar simbol yang sulit dipedomani dan dilaksanakan. Ini bukan pembelaan urusan HRS sebagai figur tokoh agama saja, melainkan tetsentaknya hati nurani bangsa dan warga negara atas tidak ada keadilan hukum di negeri ini. Seharusnya kepolisian malu dan malu, karena persoalan jelas jelas gamblang, namun terindikasi dibuat buat, dicari cari, disembunyikan dan diada adakan yang dilakukan secara konpirasi dengan badan badan lain terkait, untuk bisa diterima akal secara logis oleh orang banyak. Dari awal saya memperhatikan ketika polisi beragumentasi sebagai akibat terjadinya tembak menembak kemudian melentur kejadian didalam mobil polisi saat dibawa keluar lokasi km 50, penciutan pelaku penembakan, hingga pembebasan pelaku penembakan. Ini fakta dan bukan rahasia umum lagi, dan seakan tidak ada risih, tidak ada malu dan tidak bersalah dari para pelaksana penegak hukum, bahkan terindikasi kerjasama kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masiv. Jika para penegak hukum ini konsisten dan konsekwen terhadap sumpahnya, seharusnya tidak muncul UU Omnibus Law / Cipta kerja, UU BPIP / HIP, dan UU IKN baru, karena semuanya telah melanggar UUD \'45 yang merupakan dasar dan landasan hukum NKRI. Anehnya, siapapun yang akan mengungkit ungkit kasus km 50 salah salah bisa berujung tindak pidana. Ini yang tidak boleh terjadi! Seharusnya para penegak hukum independen, mandiri, murni dan bertanggung jawab penuh atas segala masalah yang ditangani, tanpa ada kemudi atau tekanan pihak atasan. Jujur saya katakan bahwa citra polisi dinegeri ini terpuruk dan buruk, meskipun kita tahu banyak keberhasilan keberhasilan polisi dalam tugas pokoknya. Menurut saya, kini saatnya dan tidak perlu ditunda tunda, polisi mau dan berani mengimplementasikan PRESISI apapun resikonya. Kapan.lagi dan siapa lagi yang akan menegakkan kebaikan Polisi kalau bukan para pemimpin polisi dan jajaranya. Saya yakin polisi yang selama ini hanya menang kekuasaan tapi kalah dengan dihati rakyat, atau kata profesionalnya hanya menang taktis tapi kalah dalam hal strategis, jika tidak cepat disadari akan terus membuat citra polisi semakin terpuruk. Sebaiknya, tanpa pandang bulu, tanpa ditunda tunda, polisi berani menangani secara transparan, adil dan beradab pada masalah masalah diatas, sebab kalau tidak polisi akan menanggung hutang dan beban terhadap rakyat dalam penegakan hukum dinegeri ini. Ditangan polisi tanggung jawab mengayomi, melindungi melayani dan tegaknya hukum dinegeri ini. Polisi harus jujur, murni netral dalam kasus apapun baik terhadap awak pemerintah maupun rakyat dengan mengedepankan kejujuran, kebenaran dan.keadilan diatas segala galanya. Saya yakin jika ini dilakukan Polisi akan benar benar dikagumi, dicintai dan dirindukan rakyatnya. Polisi tidak boleh terseret politik praktis atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat, polisi harus duduk dan berdiri ditengah dengan etos kerja berketuhanan, berkejujuran, berkebenaran, berkeadilan, beradab dan bermartabat. Polisi bisa didudukkan sebagai pilar negara! Karena tanpa kehadiran Polisi, niscaya negara akan berantakan. Bandung, 25 april 2022
Demonstrasi Menuju Pemerintahan Transisi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NKRI memang tak pernah lepas dari tragedi. Berbangga-bangga pada demokrasi, kenyataannya hidup dalam pemerintahan bertangan besi. Konstitusi hanya menjadi alat legitimasi korupsi dan kolusi. Oligarki masif menguras sumber daya alam dan kekayaan negeri. Dari orde lama ke orde baru hingga ke orde reformasi, selalu ada peran pemuda pelajar dan mahasiswa. Dinamika dan gerakan sekolah dan kampus selalu dibutuhkan saat menghadapi kedzoliman penguasa. Tak pernah menyerah dan lelah menyampaikan suara rakyat jelata. Meski unjuk rasa selalu dibayangi ancaman kematian atau penjara. Rakyat tertindas hidup menderita menghadapi rezim kekuasaan tirani dan wabah pandemi. Seiring waktu rakyat mulai jenuh dan memberontak pada pemimpin-pemimpin serakah dan pencuri. Mahasiswa dan rakyat mulai bereaksi merasakan kegagalan agenda reformasi. Bersama kekuatan perubahan lain seperti buruh tani nelayan, mengisi hari-hari dengan aksi massa dan massa aksi. Pemerintahan gagal memicu situasi dan kondisi bagaikan kehidupan rakyat tanpa negara. Perilaku kekuasaan menyimpang, membuat rakyat hidup tertekan, tanpa arah dan mulai merasakan putus asa. Semakin tak berdaya dan tak mampu lagi berbuat apa-apa. Gelombang demonstrasi untuk mewujudkan pemerintahan transisi, boleh jadi sebuah upaya bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi Menghitung Hari
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mosi tidak percaya rakyat terus berkembang dan semakin nyata. Perlawanan mahasiswa bagai api yang membara. Kekacauan politik dan kehancuran ekonomi kental terasa. Unjuk rasa menggeliat terus menyebar ke seluruh pelosok nusantara. Negara tereduksi dibawah kendali penguasa yang keji dan mengandalkan tindakan represi. Aparatur pemerintahan gemar menghamba pada tirani kekuasaan oligarki. Angkuh menjadi pemimpin tanpa hati nurani dan budi pekerti. Kerja-kerja sebatas slogan penuh ilusi, yang nyata hanya lautan basa-basi dan gunung-gunung janji. Rezim kekuasan makin hari tak lagi memilki kehormatan. Bersembunyi dan takut berhadapan, menghilang menghindari tuntutan para demonstran. Utang, korupsi dan kolusi serta krisis ekonomi multidimensi, telah menjadi simbol kemerosotan dan kemunduran. Ditangan pemerintahan boneka, negara terancam kebangkrutan. Mahasiswa dan rakyat tak pernah berhenti, bertekad setia menjaga konstitusi. Melindungi segenap tumpah darah dan menyelamatkan ibu pertiwi. Tak akan selamanya diam tertindas, mulai menyusun barisan bangkit melawan penjahat dan penghianat NKRI. Membawa pesan untuk rezim Jokowi, saatnya mulai menghitung hari.
Cedera Akal dan Gagal Jiwa
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SETELAH dua periode yang ugal-ugalan, berantakan dan nyaris celaka. Pikiran dan perilaku tetap tak mampu menunjukkan watak pemimpin yang bijaksana. Bukannya membuat rakyat adil makmur sejahtera. Pemerintah semakin terbukti arogan dan sok kuasa. Gagal mewujudkan kehidupan yang menjunjung demokrasi. Para penguasa justru sering bertindak dengan tangan besi. Negara terus dibelenggu dan larut dalam genggaman oligarki. Rakyat semakin depresi dibawah rezim tirani yang marak aksi korupsi dan kolusi. Presidennya memang terlanjur dikenal pandai mengumbar kata-kata. Bohong ke sana bohong ke sini, janji tak bertepi merasa bangga dan tak berdosa. Bersekongkol menghimpun gerombolan manusia-manusia durjana. Berlumur nafsu penuh angkara murka, tanpa sadar mengalami cedera akal dan gagal jiwa. Alih-alih menjalankan amanat konstitusi dan cita-cita proklamasi. Dituntut peduli serta konsisten menjaga Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Aparatur negara malah membuat kesengsaraan dan penderitaan di segenap bumi pertiwi. Mabuk kekuasaan hingga lupa diri, merasa lebih hebat juga lebih tinggi dari kebesaran dan kekuatan Ilahi.
