FORUM-RAKYAT
Mengapa LGBT Dibela?
Oleh Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H. - Ketua LBH PELITA UMAT MENGURIP informasi dari kantor berita yang memberitakan tentang pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan tentang isu LGBT yang tengah ramai dibahas setelah pemberitaan konser Coldplay. Berkaitan dengan hal tersebut di atas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut: Pertama, bahwa sepatutnya pejabat negara untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan publik karena akan membuat gaduh masyarakat terlebih lagi mengeluarkan pernyataan yang berada di luar kompetensinya. Misalnya jika ada yang mengeluarkan pernyataan seperti ini \"....Orang LGBT itu diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang. Tuhan yang menyebabkan dia (orang) hidupnya menjadi homo, lesbi, ....\" Pernyataan tersebut khawatir seolah-olah \"menuduh Tuhan yang menciptakan LGBT\"; Kedua, bahwa betul tidak ada norma yang secara jelas melarang LGBT dalam UU, tetapi bukan berarti tidak bisa dilarang. Jika pemerintah konsisten terhadap Pancasila yang selalu diagung-agungkan mestinya LGBT dilarang karena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) tidak sesuai dengan norma Sila Pertama dan tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia, . dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT. Ketiga, bahwa semestinya negara hadir agar berbagai tontonan yang dapat dinilai mempromosikan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan/atau melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas. Dan aparat penegak hukum sebaiknya untuk melakukan penyelidikan untuk melihat adakah unsur pidananya. Demikian IG @chandrapurnairawan
Separatis Papua, Ubah KKB Menjadi GPL atau GPK
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Tahun 1974 -- 1976 saya sebagai PA UTERPRA (DAN RAMIL) Pyramid, Wamena, Jaya Wijaya Irian Jaya, 1982 / 1983 sebagai Kasi OPS Sat Pur Yonif 726 mengendalikan 33 Pos di perbatasan, pantai, pegunungan, kota dan pedalaman Irian Jaya/ Papua Barat. Pola Operasi saat itu menggunakan Operasi Teritorial, dibantu Operasi Inteljen dan Operasi Tempur disiapkan. Panglima Operasi melarang tentara menyebut gerombolan atau pemberontak dengan sebutan OPM ( Operasi Papua Merdeka ) karena bisa dimaknakan sebagai dukungan politik terhadap mereka yang berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain jika pemberontak menghendaki. Maka kita publikasikan dengan sebutan GPL (Gerombolan Pengacau Liar) atau GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan). Kini sebutan itu menjadi KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam kontek kenegaraan kita harus pahami makna hakiki terkait kepentingan dan peran dalam negeri, luar negeri, Undang Undang dan hukum positif. Dalam makna KKB tersirat dan terkandung maksud kata KRIMINAL, artinya bisa lebih sempit dari makna KEAMANAN seperti yang dimaksud dari HANKAM atau KAMNAS atau KAMTIBMAS. Sedangkan fakta di lapangan sudah berkembang lebih dari makna kriminal yang bisa dikonotasikan dengan kriminal dalam arti sempit yang menjadi domainya kepolisian. Apalagi ada kata kata bersenjata yang menurut Undang Undang no 34 th 2004 ( meskipun sebagian sudah diubah dengan Undang Undang yang baru ) yang bisa membuat rancu atas peransi TNI dan Polri yang memang seharusnya tegas antara landasan Militer sebagai Combatan dan Polisi sebagai Non Combatan atau sipil. Dengan kata lain secara Komulasi KKB bisa dimaknakan minimal Banci maksimal menjadi domainya Polisi. Oleh karenanya istilah KKB perlu di ubah dan diefektifkan lagi menjadi GPK dengan pengertian K = Keamanan terhadap AGHT ( ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ) negara dan bukan keamanan pada tingkat pribadi atau perorangan sebagai bagian dari peransi kepolisian. Antara KKB dan GPK sama sama menjadi domainya NKRI atau memperkecil dan mempersempit peran Luar Negara, tapi GPK lebih tegas bahwa permasalahan yang ada sepantasnya ditangani oleh militer secara penuh dan menjatuhkan derajat kelompok lawan sebagai layaknya gerombolan atau penjahat negara ( kenapa Menlu, Mendagri, Menhan, Menkopolhukam, Menko Kum Ham diam? Dengan demikian sebutan GPK menjadi lebih tepat dibanding KKB baik dikaitkan dengan urusan, peran dan kepentingan dalam negeri, luar negeri, politik, hukum maupun keamanan negara. (Bandung, 20 Mei 2023)
Jokowi Terus Mencoba Unjuk Gigi
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik PENAHANAN Menkominfo, Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung sarat muatan politik. Hal ini sebagai \"unjuk gigi\" Jokowi kepada Surya Paloh (Nasdem) yang dianggap mulai berlawanan arah dan berani \"melawan\" Sang Raja. Jokowi bukan saja mengancam Surya Paloh, tapi hampir semua Ketum Partai Koalisi Pemerintah. Bedanya, kalau Surya Paloh punya nyali untuk melawan, sedangkan para Ketum Parpol yang lain rasa takutnya sampai ubun-ubun sehingga terus nurut dan bungkam. Selama Jokowi berkuasa tentu masih pegang kendali atas mereka. Bisa jadi penangkapan Johnny G. Plate ini sebagai warning untuk para Ketum Parpol lain dan juga anggota kabinet untuk \"tidak mencoba melawan\" Jokowi. Jika Pemerintah serius mau memberantas korupsi dan menegakkan hukum, seharusnya yang pertama dibidik adalah keluarga Jokowi sendiri, keluarga Megawati, skandal korupsi 349 triliun di Kemenkeu, kasus Ganjar Pranowo terkait e-KTP, Wadas, dan aliran dana lain, kasus tambang ilegal, dan para Ketum Parpol Koalisi Pemerintah. Tapi rupanya selama mereka \"manut\" dengan keinginan Jokowi, kasusnya bisa \"aman\". Tidak bisa dipungkiri, di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan bahkan sudah merasuk ke semua lini dan seolah telah menjadi budaya. Tapi penanganan korupsi selama ini tidak pernah ada yang tuntas, selalu tebang pilih, hanya membidik lawan-lawan politik atau sekadar pencitraan. Menyadari kalau Jokowi sudah mau lengser, dan banyak skenario Jokowi yang gagal \"gara-gara\" Surya Paloh (Nasdem) mendukung Anies, menyebabkan kemarahan Jokowi kepada Surya Paloh begitu membara. Sudah berkali-kali Surya Paloh dicegah Jokowi untuk tidak mengusung Anies, tapi Surya Paloh tetap membandel dan kokoh dengan pendiriannya, maka sebagai konsekuensinya l: \"orang penting\"-nya di Nasdem sengaja diciduk duluan. Untuk sementara waktu mungkin Jokowi merasa menang dan puas. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Jokowi terlampau banyak dosa politiknya, sebentar lagi karma buruk pasti akan menimpa Jokowi. Apakah Jokowi masih sangat kuat? Setidaknya itu yang ingin ditunjukkan Jokowi. Walaupun semakin hari kekuatan Jokowi semakin pudar. Mengacu kepada acara silaturahmi (Halal Bihalal) antara Jokowi dengan relawan Musra (Musyawarah Rakyat) baru-baru ini yang dihadiri hanya beberara ribu saja orang saja, menandakan kalau kekuatan Jokowi sudah hampir padam. Dia berpidato berapi-api, tapi arahnya tidak jelas. Justru ketika Jokowi menyebutkan syarat capres yang layak menggantikannya, yang disebut-sebut Jokowi dengan kriteria-kriterianya malah mengarah kepada Anies Baswedan. Bisa dipahami Jokowi saat ini dalam kegalauan yang amat dalam. Selain karena karena ketakutannya kalau kekuasaannya hampir berakhir, juga skenario mencapreskan Ganjar sebagai penerusnya ternyata tidak sesuai harapan, karena Ganjar telah dikendalikan oleh PDIP. Ditambah lagi laju Anies sepertinya tidak bisa dibendung, sehingga masa depan Jokowi sangat terancam. Oleh karena itu, di sisa-sisa kekuasaannya Jokowi akan terus menjegal laju Anies agar tidak nyapres. Langkah Jokowi dengan menahan Johnny G. Plate bisa jadi masih akan berlanjut. Tapi menghadapi Anies tidak semudah yang dipikirkan Jokowi. Pada akhirnya, kekuatan Jokowi benar-benar habis tapi Anies insya Allah akan tetap melenggang. Jokowi harus menerima takdirnya dalam keadaan suu-ul khatimah. Manusia berencana, tapi Allahlah yang menentukan. Bandung, 27 Syawwal 1444
Rakyat Harus Waspada Ada Perang Sesama Pendukung Rezim
Jakarta, FNN - Sudah menjadi sunnahtullah hidup ini gak akan abadi. Dengan kekuatan uang yang tak berseri, kita bisa bertahan dalam hidup selamanya di dunia. Begitu juga tidak ada kekuatan penguasa yang bisa berlama-lama mempertahankan kekuasaannya. Semua akan berakhir baik secara santun atau secara perih dan tragis menyakitkan. Sebagai contoh kekuasaan yang ada di tangan rezim saat ini, sudah dengan segala daya dan upaya agar kekuasaan mereka bisa langgeng, akan tetapi tetapi tidak berhasil. Padahal semua prasyarat untuk mencapai itu sudah dimilikinya. Uang dan infrastruktur yang lain sebagai modal untuk pemenangan yang mereka inginkan sudah over kapasiti tapi ternyata belum membikin hati mereka puas dan tidur nyenyak. Bayang-bayang menyeramkan selalu menghantui hidup mereka karena selalu terlintas di hadapan mereka yang membikin bulu kuduknya di belakang kepala mereka selalu berdiri. Jika situasi terus begini maka akan tercipta perang antar sesama pendukung rezim. Mereka akan bunuh-bunuhan saling merampas dan saling menyikut untuk memenangkan jagonya. Lihat di MUSRA para Jokower dalam keresahan. Di sana sang raja berpidato tidak ada sedikitpun menyinggung-nyinggung jagonya di Pilpres nanti. Yang ada para Bokepers di endorse agar memilih pemimpin yang berani, tegas dan kesatria. Sudah pasti itu mengarah ke Prabowo Subianto. Lantas si bokep mania dikemanain? Kasihan Mak Banteng sudah mencalonkan melalui partainya dengan menyingkirkan anak biologisnya sebagai pelanjut Trah Soekarno di PDIP kemudian di lepehin oleh sang ISU (ijazah palsu). Memang politik itu kejam. Tapi mau bilang apa kalau karakternya yang bermain politik itu mereka adalah penghamba materi atau uang. Jadi semua diukur dengan uang. Mereka pikir kalau uang banyak bisa nyogok mungkar dan nakir supaya bisa bae-bae nanya dikubur dan gak disiksa. Udah mulai ada usulan ke Mak Banteng agar petugas partai ini di pecat oleh Mak Banteng karena gak lagi mengendorse pilihan PDIP dalam PILPRES nanti. Dia udah kelain hati. Yah manusia ISU di percaya. Dia kalau ngomong 10 yang nipu 13. Mana bisa dipegang kata-katanya. Rakyat udah mau hampir 10 tahun dibohongin terus dan rakyat diam aja. Nah diakhir-akhir masa jabatannya Mak Banteng akhirnya kebagian juga dicipoain oleh si ISU. Asyikkaan? Para hulu balangnya dan rajanya betikut keluarganya lagi sibuk cari negara mana untuk minta suaka politik. Paling hanya RRC atau KORUT. gak mungkin ke negara lain. Udah pasti gak akan di terima. Yang jadi penanggung jawab IKN aja udah mengundurkan diri karena takut di minta pertanggung jawab oleh rakyat. Akhirnya koordinator IKN dipegang oleh kemenegPUPR. Mulai satu demi satu memisahkan diri dari rezim laknat. Nanti ke depan ada menteri yang minta mengundurkan diri. Yang pada akhirnya rakyat akan disuguhin pertarungan di oktagon regim laknat pembunuhan para buzzersRp, bokepers dan jokowers dan seluruh pendukungnya. Kita hanya bisa menyaksikan aja dan bersiap-siap dengan senjata di tangan masing-masing sebagai pelindung diri. Karena rezim ini akan berakhir dengan amat sangat menyakitkan dan memilukan. Nun Walqolami wamaa Yasturuun. Wallahul Muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOCH. NAUFAL DUNGGIO Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 160523.
Pemilu Diduga Curang, Jenderal TNI Gerah, Sipil Adem Ayem
Jakarta, FNN - Ini berita bagus yang bisa memberi semangat bagi rakyat Indonesia yang peduli pada negeri melihat situasi perpolitikan yang tidak menentu. Jika dibiarkan bisa berakibat pada disintegrasi bangsa dan NKRI bisa hancur berkeping-keping. Akhirnya dimangsa bulat-bulat oleh bangsa asing terutama Cina yang punya 15 ribu proyek yang akan dibangun atas sokongan para pengkhianatan para elit negeri yang tamak dan rakus. Jenderal tersebut adalah Pangdam Siliwangi yakni Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo. Ini bukan Jenderal kaleng-kaleng. Tanpa memikirkan jabatannya beliau berani bersuara lantang melalui tulisannya di Kompas bulan kemarin dan tidak banyak terekspos medsos. Beliau lakukan itu demi keutuhan NKRI dan tanggung jawab sebagai prajurit yang menjunjung tinggi Sapta Marga yang masih berdarah merah putih bukan berdarah merah bintang kuning. Seperti Jenderal-jenderal yang lain. Maka dari itu kita warga sipil jangan biarkan Jenderal Kunto sendirian. Rakyat seluruh Indonesia harus berdiri di belakangnya malah kalau perlu jadikan beliau wapres ARB supaya posko pemenangan GP=gila porno berantakan dan ARB gak lagi diuya kuya oleh si ijazah palsu dan gerombolan elit di istana laknat. Ini momentum kebangkitan kembali TNI bersama rakyat. Mau tunggu macan-macan dari sipil sudah pada tua-tua walau suara mereka masih lantang dan nyaring seperti Prof. Dr. MAR tapi tidak sama 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah ini ada jenderal aktif sebagai Panglima lagi belum kepala 6 umurnya karena masih aktif tidak sama dengan jenderal tua yang udah pensiun yang udah gak ada gigi masih memuji-muji Presiden Widodo seolah-olah dia benar-benar pemimpin yang pekerja keras tapi boong. TNI sangat peka dengan situasi sekarang karena TNI melihat kasak kusuk para elit kekuasaan dan partai ugal-ugalan menabrak konstitusi dan undang-undang dan semua hanya diam seolah-olah mengaminkan saja dan bisa aja ini menjadi benih-benih kehancuran bangsa maka TNI berteriak yang di wakili Pangdam Siliwangi sebagai peringatan kewarga sipil yang lagi berkuasa. Agar jangan jadi jumawa karena kemerdekaan negeri ini atas jerih payah dan pengorbanan TNI dengan rakyat bukan TNI dengan para elit apalagi dengan elit partai. Kenapa Harus Siliwangi? Ada beberapa alasan untuk menjawab Pertama, cuma Jenderal Kunto yang berani. Soal keberanian jangan tanya kepada TNI mereka sudah teruji di medan pertempuran seperti kalau kita tonton di FB, bagaimana prajurit kita berada di hutan belantara Papua ada sampai 4 hari anggota Kopassus gak makan hanya tergantung di pohon tapi gak mati. Boleh jadi Malikil Maut kasihan karena dia sudah tersiksa tergantung di pohon lantas mati, itu bukan mati secara kesatria. Jadi dibiarkan dia bisa bertahan apa tidak. Boleh jadi kalau sudah gak kuat bertahan baru dicabut nyawanya. Apalagi sudah jadi Jenderal sudah melalui itu semua. Tapi tidak semua Jenderal ada keberanian kehilangan jabatan seperti Jenderal Kunto. Kedua, tradisi Siliwangi yang selalu manunggal bersama rakyat. Yang dahulu kita kenal ada Kolonel Kawilarang prajurit keturunan Manado tapi koq bisa jadi kolonel sampai ke Bandung yang di kenal tidak pernah kompromi dengan kekuasaan kalau sudah melenceng. Ada juga Jenderal HR. Darsono bersama-sama AM FATWA dan Letjen Marinir ALI SADIKIN dkk membentuk Petisi 50 sebagai bentuk protes kepada kekuasaan Jenderal SOEHARTO kala itu menjabat sebagai Presiden. Apalagi cuma presiden ijazah palsu? Bisa jadi Jenderal Kunto mewarisi tradisi ini sebagai trade mark Siliwangi. Sebab peringatan beliau tertuju pada elit sipil. Siapa lagi elit sipil kalau bukan yang berkuasa saat ini. Ada Jendral sich tapi karena udah purna segala-galanya maka dia jadi sipil. Mudah-mudah ini keberkahan bagi rakyat sipil agar bangun dari tidur panjangnya bahwa negeri ini dikit lagi hilang ditelan bangsa lain berkolaborasi dengan penghianat negeri. Dan juga sebagai tanda rezim laknat sekarang bakal berakhir dan busuk di penjara. Dan ARB harus didampingi oleh Jendral seperti ini. Terserah ARB dan partai pendukungnya. Ini kalau jadi kenyataan maka bakal mencret-mencret bunyi petasan dan ambeyen kalangan istana laknat. Semoga. Nun Walqolami wamaa Yasturuun. Wallahul Muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 040523.
Tujuh Belas Agustusan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ada hembusan angin dari Istana, rencana HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diperingati di IKN baru, Paser, Penajam, Kalimantan Timur? Bisa kabar Hoax , tapi juga bisa kabar benar, hanya pertanyaanya apakah layak atau tidak ditinjau dari prespektif akal sehat dan kelayakan. Dari latar belakang pemikiran IKN lahir dari pemikiran Istana yang beranggap seolah maha kuasa di negeri ini. Nggak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan dan mendorong niat itu, yang bisa ditafsirksn beraneka ragam mulai yang paling baik hingga paling buruk. Secara umum bahwa Ibu Kota Negara merupakan Center Of Gravity suatu negara, bahkan merupakan barometer dan tolok ukur kemajuan suatu negara dengan mempertimbangkan posisi, kondisi geografi, keberadaan rakyat sekitarnya, Pusat pemerintahan dalam ketepatan dan kecepatan mengomando, mengendalikan, mengkordinasikan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan bersama badan badan atau instansi jajaranya, disamping kekenyalan, efektifitas dan efisiensi dalam mengatur dan merencanakan strategi pertahanan dan keamanan negara. Apa lagi kondisi geografi Indonesia yang terpecah belah, rentan dengan ancaman dan bahaya dari luar negeri dengan banyaknya celah celah, lorong dan kehampaan antara pulau pulau besar dan pulau pulau kecil. Sudah bisa dipastikan, bahwa gagasan dan rencana pembangunan IKN baru tidak direncanakan secara komprehensif, detail, strategis, sosio ekonomis, bertahap, berlanjut, berkesinambungan dan saling mendukung. Bak tiba masa tiba akal, gagap, grusa grusu, panik, tak jelas arah dan tujuan dan bukan bekerja akhir diawal, juga tidak bekerja awal diakhir. Mana diingat itu dibangun, mana diingin itu dibuat, tanpa berpikir keseimbangan dengan hutang dan masalah masalah negara lainnya. Seolah hanya menggunakan kacamata kuda dari masing masing bidang yang tak peduli urusan dengan bidang bidang lain , yang mencerminkan ambisi konyol seseorang yang merasa bisa mengatur dan merencanakan negara segala tanpa melihat dan memperhitungkan untung rugi masa dulu, kini dan masa mendatang. Anehnya banyak para tokoh tokoh di kabinet yang diyakini banyak para orang orang pintar namun tidak berkutik dan nurut atas kehendak sang paduka. Hal ini bisa karena bentuk loyalitas, asal Presiden senang atau ada kepentingan lain yang diperoleh terkait keuntungan finansial yang diraih melalui udang dibalik batu atau sambil menyelam minum air, yang tidak peduli akibatnya terhadap masa depan bangsa atau kepentingan anak cucu cicit. Ironisnya dalam negara hukum dengan sistim demokrasi penguasa memberikan intimidasi terhadap siapapun dan pihak manapun yang mencoba membahas apalagi merintangi rencana pembangunan IKN baru ini, brengsek dan dungu. Hanya masyarakat yang lemah semangat yang menerima perlakuan ini, namun bagi masyarakat yang berpikir proaktif dan sensitif akan terus mengejar dan minta pertanggungan jawab atas rencana ini. IKN baru, jadi belum, keharmonisan pemerintah dengan rakyat tidak ada tanda tanda, namun pihak pemerintah terus memaksakan kehendak. Ada Apa? Apa lagi ada slentingan, upacara dan acara HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diselenggarakan di IKN baru. Jika ini benar layak rakyat melawan terhadap kebijakan ini, karena ini hanya merupakan sensasi yang tidak masuk akal dilihat dari prespektif akal sehat serta situasi dan kondisi saat ini. Berangkat dari hutang luarnegeri yang semakin membengkak, compang campingnya pelaksanaan pengadaan kereta api cepat Jakarta Bandung yang terus berubah meningkat naik beaya, perubahan perjanjian kontrak, bahkan bergeser pada peralihan APBN. Jika pemerintah sadar dan paham tentang makna dan hakiki peringatan HUT KEMERDEKAAN RI, kelengkapan, keterlibatan personil dan sarana prasarana, tidaklah masuk akal akan dilaksanakan di IKN baru yang belum dan tidak disahkan, yang rentan dengan kemangkrakan dan pemborosan uang negara yang dihambur hamburkan demi nafsu ambisi konyol. Kesimpulan Pemerintah tidak punya konsep yang signifikan atas rencana pembangunan IKN baru, bisa jadi sebagai politik mercusuar, pengalihan masalah atau krisis managemen negara, Leadership dan smrawutnya pemikiran para ahli dalam kabinet Jokowi. Ini terjadi karena dikondisikan oleh Oligarki (beberapa tokoh asing yang berkolaborasi dengan beberapa tokoh Pribumi melalui kekuasaan seperti Presiden, Mendagri, Menlu, Menhan) Namun tokoh tokoh ini didalangi oleh tokoh pribumi pelanjut paham KOMUNIS yang sedang bercokol dalam Kabinet Jokowi maupun di partai/swasta melalui caranya yang khas, merangkul untuk memukul, adu domba, lempar batu sembunyi tangan, lempar kotoran untuk fitnah orang lain. Ini harus disikapi dengan persatuan dan kesatuan bersama, dengan mengorbankan kepentingan sendiri dan mengutamakan kepentingan bangsa. Waspada!Jangan terbuai dengan hasil perolehan suara yang kasat mata dilapangan, kecerdikan dan kelicikan KPU, Bawaslu dan jajaranya sangat memungkinkan berbuat dan terjadi kecurangan. Oleh karenanya, kita berharap TNI POLRI jangan mau disetir OLIGARKI. TNI POLRI harus benar benar netral dan berdiri tegak bersama Rakyat, untuk bertekad mengubah dan memperbaiki masa depan bangsa Indonesia. Catatan: MenHan (Prabowo) perlu dilindungi, karena tekad dan niat baiknya terhadap NKRI terbaca dan terjegal oleh sahabatnya sendiri yang satu guru satu ilmu, dan ini yang harus dilenyapkan. OLIGARKI BUKAN KUAT, TAPI KELALAIAN DAN KELEMAHAN KITA SENDIRI YANG MEMBUAT OLIGARKI BERKUASA. Dalam keadaan paham dan sadar saya SUGENGWARAS siap menghadapi resiko apapun terhadap diri saya, tidak ada lain hanya KEBESARAN ALLOH yang menjadi tekad, tumpuan dan harapan saya untuk terus berjuang tanpa sia sia. Aamiin.....Yarobbal Aalaamiin.....ALLOHU AKBAR ! Bandung, 1 Mei 2023.
Jika Ganjar-Erick Capres - Cawapres. Bocoran Hasnaeni Benar
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan JIKA akhirnya: PDIP - PPP - PAN deklarasikan Ganjar Pranowo - Erick Thohir sebagai Capres - Cawapres 2024, maka bocoran Hasnaeni si Wanita Emas itu hampir mendekat kebenaran. Beberapa waktu lalu: publik dihebokan oleh pengakuan Hasnaeni soal perbincangannya dengan Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa Ganjar - Erick adalah pasangan yang disetting oligarki. Ini dibocorkan oleh Hasnaeni yang kelak akan menjadi keputusan KPU. Kalau mencermati strategi PDIP dengan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capresnya lalu alotnya perebutan posisi Cawapres antara Sandiaga Uno atau Erick Thohir, maka skenarionya pas. Apalagi peta dukungan Erick Thohir oleh Dekan Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) punya kans besar sebagai Cawapres Ganjar. Melihat getolnya Jokowi sebagai Ketua Timses Ganjar dan menjadikan Istana Negara sebagai Posko Pemenangan Ganjar, tampaknya tidak sulit pasangan Ganjar - Erick ditetapkan sebagai Capres - Cawapres pilihan oligarki. Jika Jokowi sebagai presiden turun langsung mengepalai Timses Ganjar dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP telah merestui Ganjar, maka kemenangan Ganjar tinggal menunggu Pilpres digelar. Apalagi Pilpres 2024 adalah pertarungan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan apakah ending-nya khusnul khotimah atau suul khotimah. Demikian juga Megawati akan lengser sebagai Ketua Umum PDIP dengan tenang dan aman atau mantan presiden itu gelisah karena PDIP juga ikut jadi taruhan nasibnya di pileg dan pilpres 2024 nanti. Bertemunya dua kepentingan: antara Megawati sebagai Ketum PDIP dan Jokowi sebagai Petugas Partai, Ketua Timses Ganjar, Presiden sebagai kepala negara pasti akan all out. Apalagi sudah ada bocoran Hasnaeni soal Ganjar - Erick. Dapatkah KPU bekerja sesuai amanat konsitusi dan amanat rakyat? Sulit dibantah KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional jika Jokowi dan Megawati kompak memenangkan Ganjar. Lalu, pasangan Capres - Cawapres selain Ganjar-Erick apakah bisa diperlakukan secara adil sesuai ketentuan Pemilu? Saat ini Megawati adalah manusia terkuat: Presiden adalah Petugas Partai, Ketua DPR, Puan Maharani, puterinya. Ini satu kekuatan yang dikatakan powerfull. Semua terpulang ke rakyat Indonesia, diam ditindas atau melawan. Meski demikian sejarah terkadang berbicara dengan alurnya sendiri. Sebagaimana Pak Harto, di saat kuat-kuatnya sebagai manusia terkuat di Asia menurut media, toh akhirnya tidak dapat menahan kekuatan rakyat. Jakarta: 29 April 2023.
Jenderal yang Memalukan Itu Bernama Moeldoko
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ibarat tiba masa tiba akal, satu hari usai disahkan duet pasangan capres cawapres Anies Rasyid Baswedan (ARB) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimotori ketua umum Nasdem Surya Paloh, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengulangi kesalahan beberapa bulan yang lalu., Kongres Luar Biasa (KLB) abal abal dan illegal gagal total membegal Partai Demokrat. Moeldoko kemudian pada 23 Maret 2023 mengajukan Peninjauan Kembalik (PK) ke Mahkamah Agung (MA,) yang diduga bertujuan memecah belah kesolidan partai koalisi bersatu Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sosial ( PKS ) serta menggagalkan pencapresan ARB & AHY melalui kudeta berdarah dingin. Kenapa memalukan, sebab pertama Moeldoko adalah mantan Panglima TNI yang nota bene sudah banyak makan garam terkait pengalaman militer dan non -militer yang paham masalah-masalah kenegaraaan lebih khusus tentang pertahanam keamanan dan kedaulatan ralyat. Kedua dari prespektif hukum dan akal sehat, selayaknya Moeldoko paham dan sadar, bahwa kekalahannya dalam 16 kali persidangan itu telah menurunkan kapabilitas dan elektabilitasnya sebagai KSP yang punya peran dan tugas pokok mengkoordinir staf kepresidenen, yang akhirnya dinilai tidak becus dan amburadul karena sibuk mengurusi ambisi pribadinya. Ketiga, seharusnya Moeldoko paham dan sadar terkait keberadaan, berdiri, kepengurusan, fungsi dan peran serta tujuan partai Demokrat yang telah berkiprah sejak 9 September 2001, yang telah mencapai usia 22 tahun. Kini, dengan prestasi dan dinamika naik turun dan pasang surut Demokrat yang diawaki para elit politik, para kader, pengurus, anggota dan simpatisan yang telah berlaga dalam pemilu 2004, 2009, 2014 dan 20019 dengan saabrek dinamika prestasinya Keempat, Moeldoko seharusnya paham dan sadar posisi dan kedudukannya, mengganjilkan atau menggenapkan sesuai tujuan partai yang tercantum dalam AD / ART, bukan malah memprovokatori, mempengaruhi dan mengajak puluhan Jenderal lain yang nggak ngeh dengan visi misi partai Demokrat. Kelima, lebih gentleman berinisiatif mendirikan partai sendiri, jika mampu dan ada yang mengikuti. Sikap, tindakan, dan perbuatan Moeldoko sungguh merusak adab, norma, dan etika yang berlaku di negara ini yang berdampak sangat buruk bagi demokrasi ke depan. Bandung, 25 April 2023.
Hobi Begal Tak Hanya Preman, tapi Jenderal Juga
DUNIA kriminal dan kejahatan serta premanise bukan hanya dilakukan oleh para mafioso, para begal, dan anak jalanan tapi sudah merambat sampai ke orang yang berpendidikan dan berkedudukan bahkan penghuni istana. Setelah kenyang jadi pencuri aset negara berupa tambang dan kekayaan negara lainnya, sekarang melebar sayapnya lebih luas. Karena punya jiwa dan hati sebagai maling bin perampok ia lalu membegal partai orang yang sudah besar. Ia tidak pernah berkeringat di partai itu, namun semangat mencaploknya berdalih atas nama hukum dan dibekingi kekuasaan sangat tinggi. Seperti yang dilakukan Jenderal (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan yang mau mencuri Partai Demokrat dari tangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Padahal Moeldoko jadi jenderal penuh pada saat masa pemerintahan SBY ayahnya AHY. Sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Nanti dengan nafsu balas dendam Sang Jenderal preman akan berkongsi dengan koruptor yang baru bebas dari penjara. Inilah demokrasi ala Indonesia. Antara Demokrasi dan Korupsi beda-beda tipis kondom. Saking tipisnya korupsi itu jadi rakyat menganggap para koruptor itu korban dan dia dielu-elukan saat keluar penjara sebagai pahlawan demokrasi. Nanti dia akan bergabung dengan jendral begal atas nama demokrasi mau mengambil partai orang yang dulu pernah dinakodai oleh sang koruptor. Tapi bukan hanya itu. Ini sekaligus menjalankan misi rezim laknat agar Anies bisa hilang dalam kontestasi Capres. Sebab tinggal ini peluang agar rezim laknat ini berkesinambungan dengan pemerintah baru. Sebab kalau demokrat bisa diambil maka akan dibatalkan dukungan kepada Anies sehingga dia gak bisa ikut PILPRES. Sebab kalau dia ikut dan Anies menang dalam PILPRES maka rezim laknat dan oligarki langsung ucapkan \"SODAQOLLAHUL \'ADZIIM. Tamat kelangsungan hidup mereka menikmati harta haram karena membegal kekayaan negeri +062. Mereka gerombolan serigala yang ada di istana boleh merekayasa tapi Allah lebih pandai dan lihai merekayasa. Anies bukan hanya kekuatan diri sendiri tapi dia sudah menjelma menjadi kekuatan raksasa di hati rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Do\'a-do\'a rakyat yang terdzolimi oleh rezim laknat bersileweran di langit Indonesia menunggu dikabulkan oleh Allah Penguasa Langit dan Bumi. Semoga ba\'da lebaran ini ada secercah harapan dari langit untuk perubahan negeri +062. Sebab kalau tidak ada maka orang-orang beriman yang ingin ada perubahan akan di ketawain dan diejek oleh manusia-manusia laknat pendukung rezim laknat dengan mengatakan do\'anya para kadrun tidak direken oleh Tuhannya. Ini pertarungan sengit antara yang haq dan bathil. Nunwalqolami wamaa yasturuun. Wallahu muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung), Bekasi, 150423.
Ada Telor Busuk di Sarang Badan Intelijen Negara (BIN)
Oleh Sugeng Waras (Purnawirawan TNI AD) Apa yang harus dikorbankan sudah kami korbankan, apa yang diminta sudah kami berikan, tidak perlu kami dipuji-puji dan disanjung, lebih utama lanjutkan perjuangan kami (para patriot pejuang). Buntut tragedi penusukan oleh orang tak dikenal terhadap saya (Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, 73 tahun, Jebolan AKABRI 1973), terjawab sudah pada sidang kelima di PN Baleendah Bandung pada Kamis, 13 April 2023. Pada sidang tersebut menelorkan hasil terkuaknya sang pelaku penusukan yang mengarah kepada oknum TNI aktif yang diakui bernama Ilham, yang bertugas di Badan Inteljen Negara (BIN). Dengan fenomena ini kembali diuji kemampuan dan ketangguhan mental dan profesionalisme aparat penegak hukum wilayah Cimahi Jawa Barat dalam menyikapi tindak selanjutnya karena akan berhadapan dengan instansi-instansi yang cukup angker dan berbahaya. Namun jika kita konsisten dan konsekwen terhadap peran, tugas pokok dan tanggung jawab, tidak ada sedikitpun istilah angker dan berbahaya itu. Kejujuran, kebenaran dan keadilan di atas segala galanya yang bisa merontokkan kebiadaban nafsu dalam menyalahgunakan kekuasaan. Harus diakui, BIN, TNI POLRI PUS POMAD, PEPABRI, PPAD merupakan instansi-instansi yang akan terlibat dalam penanganan kasus penusukan terhadap saya (Kol Purn Sugeng Waras) di jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Jawa Barat pada 29 Desember 2022. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Ilham oknum anggota BIN yang TNI aktif itu tidak akan lepas dari masalah ini. Ilham harus segera ditangkap, diperkarakan dan dipidana sesuai hukum yang berlaku oleh yang berwenang. Target operasi yang ditujukan kepada Sugeng Waras merupakan tindakan yang perlu dipertimbangkan ketepatanya, tidak ngawur atau tidak salah paham. Tahun 1974 -- 1976 saya (Sugengwaras) menjabat PA UTERPRA ( KOMANDAN KORAMIL ) di Pyramid, Kabupaten Jaya wijaya, Irian Jaya, tahun 1977 -- 1978 bertugas ke TIM TIM, 1982 -- 1983 Kasi ops Yonif 726 kembali bertugas ke Irian jaya, mengendalikan 33 pos tempur di wilayah perbatasan, pantai, kota, kampung, pedalaman dan pegunungan di Papua serta tugas-tugas intel, tempur dan teritorial di daerah-daerah lain. Tentang kegiatan dan aktivitas setelah pensiun dilewati seperti kebanyakan para pensiunan lainya, sehingga tidak perlu dicurigai dan disangkakan yang bukan- bukan, kecuali masih ingin menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiranya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih baik. Maka tindakan brutal yang menusuk saya beberapa waktu yang lalu merupakan tindakan nafsu, gelap dan sesat yang tidak tepat! Ini harus diusut dan dituntaskan karena menyangkut nama baik korps atau satuan yang kini rentan dengan permusuhan dan perpecahan. Jeruk makan jeruk, istilah sederhananya, namun bisa berdampak multi tafsir negatif yang merugikan kesolidan dan kevalidan TNI POLRI . Dalam militer, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh anggota menjadi tanggung jawab komandan. Artinya apa yang dilakukan penusukan terhadap saya (Kolonel Purn Sugeng Waras) tetap menjadi tanggung jawab Kepala BIN. Menugasi oknum TNI AD untuk target operasi personil TNI AD atau pensiunan TNI AD bisa tepat bisa tidak, karena bisa ditafsirkan sebagai sarana adu domba yang bisa berkembang dan berlanjut menjadi permusuhan dan perpecahan yang membuat kegaduhan. Apa lagi telah berbulan-bulan terjadinya peristiwa ini, seolah-olah ada pembiaran dan ditutup-tutupi motif, tujuan dan dalangnya. Maka tidak ada alternatif lain, kecuali semua pihak terkait aksi dan proaktif menangani masalah ini, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang negafif dari masyarakat. Berantas, enyahkan hilangkan dan tenggelamkan telor-telor busuk yang numpang hidup di BIN dari paham-paham Komunis Gaya Baru (KGB), korupsi, KKN, nepotomis, terorisme, intimidasi, ekskusi, kesewenang wenangan kekuasaan, ketidakadilan hukum, mafia pajak, mafia tanah, pencucian uang dan lain lain, untuk mengembalikan pada jalan yang benar dalam upaya menuju BIN yang bersih dan berwibawa. Sekali lagi saya menghimbau semua pihak termasuk para purnawirawan untuk tetap semangat serta mengambil hikmah dan pejaran berharga atas peristiwa ini. Merdeka.....!!! Bandung, 15 April 2023.
POPULER
