FORUM-RAKYAT
Bangsa Indonesia Sengaja Dipecah untuk Memudahkan Penguasaan Asing
Jakarta, FNN - Negara Indonesia itu besar, luas, unik, menarik, kaya raya di atas dan di dalam bumi. Banyak yang tahu, apa lagi negara negara-negara maju yang lebih luas wawasan, ilmu dan peralatannya. Tak heran kalau negara kita jadi incaran bancakan. Lihat saja, Kalimantan oleh Cina, Papua oleh Amerika, Australia dan sekutunya Kita belum mampu mengelola, menjaga dan mempertahankan dengan baik. Itulah sebabnya, negeri kita telah dibuat dengan segala cara dan alasan untuk pecah dan terurai baik dari pandangan Ipoleksosbudaghukhankam maupun struktur dan kultur. Banyak korban di Papua Amerika tersenyum, mau pindah IKN ke Kalimantan Cina ngakak. Mereka tahu, cara yang mudah dan efektif untuk mencapai keinginanya melalui penguasa dan rakyat, dengan rayuan gombal hingga intimidasi yang dicampur aduk dengan cara cara adu domba, penyesatan, pengelabuhan, penipuan, pembohongan, kriminalisasi, diskriminasi, ekskusi, TERORISASI dan masih banyak lagi. Dengan metoda kombinasi dan degradasi kita dibuat panik, bingung dan tak terkendali. Maka, segeralah kita paham, sadar dan bersikap, untuk mencegah, menindak dan membenahi kembali, hal hal ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di atas, dengan etos kerja yang baik. Berketuhanan, proporsional, profesional, kompak, saling menghargai, saling menghormati, bermartabat dan beradab adalah hal hal yang perlu kita pedomani. Jadi.... Semua itu harus diwujudkan dalam bentuk konkrit dalam bingkai ruang dan waktu yang dikemas dalam satu niat, bulat tekad yang hanya bersandar kepada Allah (bersatu, berani, berhasil). Marilah kita niati dan ujudkan untuk mempersatukan pemerintah dengan rakyat dengan nyata, berlandaskan Pancasila dan UUD \'45 Tegakkan hukum, yang mengikat dan memaksa, tanpa pandang bulu Tegakkan sistim Demokrasi, secara adil dan beradab ! Insya Allah...Indonesia akan tenang kembali tenang. (*)
Ngeri-ngeri Sedap: Rakyat Suku Dayak di Kalimantan Ngamuk Tanah Mereka Dibikin Ibukota Nusantara Nusantara (IKN)
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAMATLAH penggagas untuk buat IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Presiden Joko Widodo tapi yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan Kapolres. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, maka mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak, baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah maka ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para Dukun Jokowi mau mengamankan Jokowi. Dan, so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi Ulama. Akhirnya balasan Ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah Ulama beracun. Dan, Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga China untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi saja untuk dipersembahkan kepada kakak besarnya Xi Jinping, Presiden China. Ketakutan kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak karena mereka merasa akan Terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga China ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak Istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara Uya Kuya panik-panik gaaaak...? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman atas Partai Ummat karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silakan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. Di atas langit masih ada langit. Kalau kalian sudah merasa Tuhan, maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa-apa kecuali People Power. Jika itu terjadi, maka Tamatlah kalian semua. Dan, berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel prodeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam ... (*)
Sembilan Tuntutan Aliansi Perempuan Bangkit Terhadap Pemerintah
Jakarta, FNN- Aliansi Perempuan Bangkit (APB) turut serta dalam berdemokrasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan. Aliansi Perempuan Bangkit merupakan wadah bagi para aktivis dan advokat hak perempuan dari berbagai profesi dan bidang perhatian. Selama tiga tahun berdiri, APB mencermati bahwa citra negara hukum HAM dan Demokrasi Indonesia sudah semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok, disahkan dan diterapkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Minerba, KUHP baru, dan lambatnya respon Pemerintah dan DPR jika berkaitan dengan kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga (PRT), serta berbagai kebijakan lainnya yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan dan pengesahan. APB pun menilai bahwa dalam kondisi tersebut terdapat bahaya serius yang mengancam prinsip-prinsip negara hukum, HAM dan Demokrasi sehingga tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, gender, dan ekologi makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. APB juga menilai bahwa tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin tinggi yang artinya pemerintah saat ini tidak amanah terhadap mandat reformasi 98 dan konstitusi. Oleh karena itu, Aliansi Perempuan Bangkit menuntut Pemerintah sebagai berikut: 1. Menuntut Pemerintah dan DPR menghentikan produksi berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang menegasikan hak asasi rakyat dan tidak memberdayakan masyarakat secara sosial ekonomi dan budaya baik dalam prosesnya yang tidak partisipatif. 2. Aliansi Perempuan Bangkit sangat berkeberatan dan memprotes keras terhadap ketentuan dalam KUHP tentang akan diberlakukannya hukum adat dan tradisi setempat (living law), menentang pasal-pasal tentang penghinaan kepada Presiden, lembaga negara dan pejabat pemerintah serta hak menyatakan pendapat, dan merasa prihatin atas diberlakukannya pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan kohabitasi yang dinilai diskriminatif, dan APB menuntut agar DPR melakukan legislatif Review penjelasan pasal 1 KUHP atas keberlakuan perda-perda ini dan mencabut atau menyatakan perda-perda ini tidak berlaku. 3. Menuntut pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang telah mengeluarkan fatwa agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU, dan PRT Indonesia di luar negeri memperoleh perlindungan maksimal sejak keberangkatan sampai kepulangan, serta menuntut cabut Omnibus Law. 4. Menuntut pemerintah untuk konsisten dalam menghormati dan mengimplementasi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan termasuk memberikan fasilitas untuk pemberian air susu ibu (ASI). 5. Menuntut pemerintah untuk memastikan implementasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menghapus sikap bias aparat penegak hukum yang masih mengadopsi nilai-nilai patriarki dan tidak berpihak kepada korban. Serta menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja. 6. Mengecam keras atas menguatnya KKN secara sistemik, juga peringanan hukuman dalam KUHP, dan mendesak pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi dengan program preventif yang lebih masif termasuk memberi hukuman yang berat terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan sextortion. 7. Menuntut negara untuk menjamin proses demokrasi dengan memastikan terselenggaranya Pemilu 2024, memastikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di lembaga legislatif di semua tingkatan, dan keterwakilan perempuan di berbagai lembaga negara lainnya. 8. Menuntut pemerintah untuk membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan pembangunan IKN dan memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar rakyat terutama hak atas tanah, hak masyarakat adat, lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam, memitigasi risiko bencana akibat krisis perubahan iklim dan pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi. 9. Menuntut agar pemerintah memastikan proses demokratisasi yang menghormati prinsip keadilan sosial, keadilan gender dan ekologis, termasuk prinsip anti kekerasan dan non diskriminasi serta menghargai pluralisme dan prinsip-prinsip HAM. Dan secara khusus menuntut pemerintah untuk memenuhi janji menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu dengan berpegang pada prinsip-prinsip transitional justice dan penghentian seluruh impunitas, kekerasan politik dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terjadi di Papua. Tuntutan tersebut disampaikan APB kepada pemerintah atas dasar rasa prihatin dan ingin melakukan perubahan secara nyata. APB juga ingin pelibatan aktif perempuan, kelompok marjinal dan masyarakat sipil dalam semua proses kebijakan dari awal sampai pengawasan, agar ancaman dan bahaya bisa segera diatasi dengan komprehensif oleh pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat. (Rac)
Anies Curi Start Kampanye: Yang Suka Curi Uang Rakyat Gimana?
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung IRI hati dan dengki sudah merasuk sampai ke semua urat-urat pejabat bangsa ini. Orang mau Silaturrahim ke sesama rakyat koq malah dibilang Curi Start Kampanye. Dalam silaturrahim tiba-tiba rakyat berkumpul pengen salam-salamin dan mau foto bersama atau foto selfi dengan Anies Rasyid Baswedan (ARB) masa gak boleh? Bawaslu dong bikin aturan bahwa kalau mau turun-turun ke daerah gak boleh foto-foto dan salamin. Rakyat yang mau dan gak ada aturan di mana salahnya? Bawaslu, oligarki dan istana benar-benar sudah sakit jiwa. Bakal penuh Rumah Sakit Jiwa di Grogol kalau Anies seperti ini di setiap daerah yang dikunjunginya. Jutaan rakyat berkumpul tidak dikoordinir apalagi dibayar. Dalam berkumpul itu tak dibayar. Coba tes Ganjar Pranowo, Erick Thohir atau Prabowo Subianto sekalipun datang ke daerah-daerah seperti itu, dimulai datang silaturrahim ke daerah dari Papua. Kira-kira rakyat mau berkerumun seperti Anies kemarin disambut di Papua? Ya ... mereka dari Bakal Capres yang lain bukan disambut tapi bakal disambit atau bahkan dipanah oleh KKB Papua dan pulang hanya tinggal nama. Maka dicari-cari alasan mau menggagalkan Anies. Nanti habis ini muncul berita agar Anies gak boleh ikut Pemilu karena diduga ini-itu seribu satu macam alasan. Nanti KPU akan kalahkan Anies karena KPU orang-orangnya Opung LBP Laknatullah. Sampai saat ini mereka lagi mencari-cari alasan yang tepat agar Anies harus gagal ikut kontestasi Capres. Mereka mau Anies ikut kontestasi Capres di Afrika, bukan di Indonesia. Jika di Indonesia mereka semua tahu, kalau Anies menang bakal masuk penjara semua. Opung LBP saja sudah berasa dia bakalan di OTT oleh KPK. Itu kalau dia umur panjang. Kalau umur pendek maka bakal di OTT oleh Malaikat Maut. Semoga segera. Wallahu A\'lam ... (*)
Impor Beras Dibuka, Lagi-lagi Jokowi Ingkar Janji
Oleh Wawan Leak - Koordinator ID.Food Watch Kran impor beras yang kembali dibuka oleh Jokowi sebagai Presiden RI, jelas sangat tidak sesuai dengan semngat Ketahanan Pangan yang dicanangkannya sendiri. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun. Keputusan tersebut sangat fatal sekali, karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan mana pun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia. Sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi ketahanan pangan akan tetapi musti diganti demgan sebutan kedaulatan pangan. Karena dengan jargon Ketahanan oangan, masih ada celah untuk impor pangan. Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan. Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada harganya melambung tinggi, dan yang pasti tidak sesuai dengan harga panen. Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri. Atau copot dan ganti Menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Mengapa perlu dicopot? Sebab sebagai tanggungnjawab moral lantaran tidak berhasilnya dia menjadi Menteri Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang samgat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan? Dan ID.Food WATCH akan berkirim nota protes tentang hal tersebut, langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani. (sof)
Ngeri-ngeri Sedap, Masyarakat Dayak Ngamuk, Tanah Mereka Dibikin IKN
Oleh Moh. Naufal Dunggio - Aktivis TAMATLAH penggagas IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Jokowii, yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN, sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan KAPOLRES. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu, maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah. Ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para dukun Jokowi mengamankan Jokowi. Dan so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi ulama. Akhirnya balasan ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah ulama itu beracun. Dan Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga Cina untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi aja untuk di persembahkan kepada kakak besarnya XIN PIN. Ketakutan kepada ANIES RASYID BASWEDAN (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak, karena mereka merasa akan terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga Cina ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara UYA KUYA panik panik gak? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman Partai UMMAT karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silahkan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. di atas langit masih ada langit. Kalau kalian udah merasa Tuhan maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa- apa kecuali people power. Itu terjadi maka tamatlah kalian semua. Dan berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel pordeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam
Korban Tambang di Sumbawa Barat Tuntut PT. AMNT
akarta, FNN- Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB), Erry Satriawan mengatakan belasan korban perusahaan tambang emas dan tembaga, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menggelar aksi mogok makan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, mulai dari hari Selasa (13/12/22) hingga saat ini. Hal ini disampaikan dirinya saat hadir sebagai narasumber pada diskusi KOPI Party Movement yang bertajuk ‘Komplotan Korporasi Tambang Kibulin Negara DAN Rakyat?’ (Membongkar Penipuan Penerimaan Negara & Manipulasi Penyaluran CSR Di Sektor Pertambangan) di Dapoe Pejaten, Jakarta, Rabu (14/12/22). Aksi protes ini dilakukan akibat dugaan berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia tersebut. Mereka mendesak Komnas HAM memeriksa dan menghentikan dugaan kejahatan korporasi nasional itu. Aliansi juga meminta Istana negara, kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Komnas, untuk segera turun tangan menyikapi dugaan penindasan dan kejahatan HAM tadi. Terutama, rekayasa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak masyarakat yang dilakukan sejak 2017 silam. Mereka juga menuntut perusahaan tambang tersebut agar transparan dalam pengelolaan program Community Social Responsibility (CSR). Hal itu penting mengingat CSR sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat perusahaab beroperasi, jadi harus terbuka agar jelas pertanggungjawabannya. “Sejak tahun 2017 sampai 2022, kewajiban corporate social responsibility (CSR) PT AMNT sebesar Rp 401 Miliar. Ini yang kami teriak hari ini,” ujarnya. Kemudian, Erry menegaskan, berbagai skandal tenaga kerja, serikat, PHK suka suka, serta merenggut hak warga memperoleh pekerjaan diduga dilakukan oleh manajemen Amman Mineral. Tak hanya itu, matinya pengusaha lokal dan pelanggaran aturan soal best mining practice terutama pasca tambang menjadi ancaman mengerikan bagi warga ketika tambang berakhir kelak. \"Ini membuat masa depan rakyat Sumbawa Barat menderita dan susah,\" pungkasnya. (Lia)
Wacana Penundaan Pemilu, Habib Umar Al-Hamid: Mampukah PDIP dan Megawati Bertahan dengan Idealismenya?
Jakarta, FNN- Wacana penundaan pemilu sepertinya terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang belum ikhlas dan gundah akan kekuasaan yang sebentar lagi akan berakhir. Apalagi hal tersebut ditanggapi bak gayung bersambut oleh beberapa elite bangsa ini. \"Mampukah PDIP dan Megawati Soekarnoputri bertahan dan menjaga idealismenya, serta menjalankan konstitusi bangsa ini sesuai dengan komitmen partainya ,\" ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid kepada wartawan terkait munculnya kembali wacana penundaan Pemilu 2024, Selasa (13/12/2022). Menurutnya, PDIP dengan Megawati Soekarnoputri tidak akan mudah terpengaruh dan tergoda. Maka yang namanya penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu tidak akan bisa terjadi. Dikatakan Habib Umar, Presiden Jokowi diduga telah berupaya merekayasa penundaan pemilu bak gayung bersambut dengan pernyataan Ketua DPD La Nyala Mataliti dan ketua MPR Bambang Soesatyo dan elit lainnya. Elite politik sebaiknya jangan ikut permainan akal-akalan ini. \"Elit politik harusnya memberikan masukan yg baik kepada pemerintah untuk tetap menjalankan konstitusi (UUD 45) dengan melakansakan pemilu 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan,\" tegasnya. Lebih jauh Habib yang dikenal kritis ini mengatakan, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti telah ada upaya menghancurkan konstitusi UUD 45, dan kehidupan bermasyarakat serta membahayakan keamanan bangsa ini. \"Bukan saja negara ini akan hancur, tapi juga akan muncul gerakan besar mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan antek-anteknya yang mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut,\" tuturnya. Selain itu juga Habib Umar menjelaskan, rakyat Indonesia tidak mensetujui penundaan Pemilu 2024. Apalagi untuk tiga periode. \"Untuk itu saya mengajak rakyat dan mahasiswa untuk mengawasi dan menjaga negara ini dari ambisi manusia licik dan kelompok jahat oligarki yang ingin menguasai NKRI,\" katanya.
Bubarkan DPR RI
Oleh Sugeng Waras - Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Pimpinan DPR dungu? Padahal pimpinan sidang RKUHP seorang profesor, seorang guru besar, bagaimana guru kecilnya di Indonesia? Biadab! Pancasila dan UUD\' 45 dirusak, dihancurkan dan dikhianati, pimpinan dan anggota DPR tak peduli terhadap tata tertib, proses, prosedur, sistim dan mekanisme DPR yang ada, nyaris semuanya diacak acak dan diberantakkan! Rakyat harus tahu; paham dan sadar bahwa lolosnya dan lahirnya RKUHP yang disahkan menjadi UU KUHP amburadul, cacat dan tidak sah sebagaimana aturan yang ada. UU KUHP yang ada bukan semata untuk membawa bangsa Indonesia jaya sejahtera, melainkan pameran kesombongan dan kebobrokan para pemimpin yang diamanahi rakyat bak gerombolan maling, perampok dan bangsat yang merasa bernyawa rangkap! Wahai para pimpinan TNI POLRI, Camkan dan buka pikiran kalian! Peran, fungsi dan tugas TNI POLRI begitu mulia, terhormat dan bisa menjadi ladang amal ibadah kalian jika dilaksanakan penuh amanah. Bukan diam pura pura tidak tahu serta membiarkan keadaan negara yang acak kadut. Kita harus sadar dan paham, tidak ada nyawa rangkap di antara kita, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bisa terjadi hari ini bangga dan ketawa, namun tak bisa dibantah nyawa kita tercabut secepatnya kemudian. Ingat Pancasila dan UUD \'45! Seseorang Pancasilais sejati adalah seseorang yang beriman dan bertaqwa yang berpikir mulia sejak pembuatan aturan hingga pelaksanaanya. Sadarkah isi RKUHP di samping hal hal yang mengandung kebaikan sarat dengan hal hal yang menjebak, menakutkan, mengerikan yang mematikan demokrasi dan tidak mendidik untuk keberanian bangsa Indonesia? Model penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum dan peradilan menunjukkan cara cara paham komunis yang menghalalkan segala cara, mengedepankan kekuasaan dan sewenang wenang, biadab! Ini sangat kontradiksi yang keluar dari azas azas kekeluargaan, perwakilan, permusyawaratan dan kesepakatan yang menjadi cikal bakal dan cita cita luhur para pendiri bangsa! Biadab, penerapan cara cara premanisme untuk melanggengkan kekuasaan dengan melimpahkan dosa dosa dan meminjam tangan pimpinan dijajaranya. Cara cara ini harus dihapus dan dilenyapkan, yang tidak boleh hidup di Indonesia! Cara-cara ancaman pihak pemerintah tidak cukup hanya didengar oleh rakyat, melainkan harus dilawan oleh rakyat dengan cara cara ancaman rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah tidak dan bukan paling berkuasa kecuali hanya mengelola negara dan segala isinya dengan amanah berdasarkan undang undang yang telah disepakati bersama. Saudara saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh tinggal diam dan dungu! Kelahiran UU KUHP tidak sepatutnya kita nurut, tapi harus kita lawan, kita ungkap dan kita bongkar kebusukan dengan cara cara illegant, gentle dan kesatria diiringi etos perlawanan yang kompak, bersama, bersatu, berani, berbuat dan berhasil berlandaskan Pancasila dan UUD\'45, yang bermartabat dan beradab. Tidak perlu takut terhadap TNI POLRI! Kita tidak boleh menggeneralisir TNI POLRI! Banyak perseorangan TNI POLRI yang lebih beriman dan bertaqwa dibanding diri kita sendiri! Saudara saudaraku... Kehadiran peserta sidang RKUHP yang kurang dari 2/ 3 dari seluruh anggota tidak memenuhi quorum persidangan, tidak bisa mewakili rakyat, maka seharusnya persidangan harus dihentikan dan atau ditunda! Bayangkan....Gila ! Biadab ! Saat persidangan RKUHP hanya dihadiri secara fisik sejumlah 18 orang dari 575 jumlah total anggota DPR, 285 orang absen lainya dilakukan secara virtual. Berarti hanya 0,031 % jumlah yang hadir secara fisik , toh persidangan tetap dan terus dilanjutkan, ini deleberation BULSIT, permusyawarahan dan permufakatan ABAL-ABAL. Bagi anggota DPR yang absen, pada hal ada uang transfortasi, akomodasi dan lain lain, seharusnya ada sanksi, tidak bisa disamaratakan hak dan hasilnya dengan anggota yang hadir Apa gunanya gedung DPR dibangun kalau tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas tugas DPR, mungkinkah ada kesengajaan tidak hadir? Tidak hadir dibenarkan jika ada surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan sedang sakit atau ada didalam rumah sakit. Jadi betapa dungunya kita ini, tidak masuk akal, tapi fakta. Ekstrimnya, DPR perlu dibubarkan! RUU / UU KUHP / KUHAP, sejak awal telah dicurigai bermuatan politik centralistik pemerintahan dan arogansi kekuasaan, sebagai alat pukul pemerintah terhadap pihak-pihak manapun yang berseberangan, bahkan sarat dengan korting dan bonus yang meringankan hukuman untuk seorang koruptor! Inilah yang saya dengar dan saya ketahui sebagai WNI mantan tentara, yang tentunya sangat berharap untuk peka dan pedulii oleh para pakar dan praktisi yang membidangi agar keadilan dan penegakan hukum dinegeri ini berjalan seperti yang kita harapkan bersama Kecuali jika ini sebagai implementasi dan ujud konkrit konspirasi dari pemerintah dan oligarki yang terus menerus memanfaatkan dan menyalah gunakan aparat TNI POLRI, yang selalu dibodoh bodohi dan dibenturkan dengan rakyat! Bayangkan wibawa TNI POLRI ketika terlibat dalam kegiatan pengamanan penikahan anak Presiden Jokowi, yang begitu fantastis jumlahnya, seolah menjaga negara dari ancaman bahaya besar. Rasanya kita menjadi malu, seolah TNI POLRI dimanfaatkan sebagai jongos seorang majikan, yang tidak selayaknya dan sangat berlebihan. INGAT, Presiden bukan simbol negara, karena seorang presiden bisa lalai bahkan salah. Simbol negara adalah bendera Merah Putih, yang melambangkan Keberanian dan Kesucian, yang selayaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari- hari. Lahirnya UUKUHP yang baru, mengisyaratkan bangsa Indonesia terjajah kembali! LAWAN PENJAJAHAN APAPUN BENTUK, JENIS DAN SIFATNYA. Bandung, 12 Desember 2022.
Ngumpulin Massa, Apa yang Dicari Jokowi?
Oleh KR. Tumenggung Pubonagoro - Pengamat Politik Sabtu, 26 November 2022, Presiden Joko Widodo menghadiri acara pengumpulan massa Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mengapa Jokowi sebagai presiden sampai bela-belain datang ke acara yang digelar relawan ini? Banyak hal janggal yang patut dipertanyakan dalam keputusan Jokowi menghadiri acara tersebut. Bila dirasa dengan akal sehat pun, rasanya akan sulit diterima. Mari kita kupas satu persatu mengenai fenomena tersebut. Pertama, mengapa Jokowi sebagai Presiden RI masih harus repot-repot mengumpulkan massa di GBK? Apakah dia masih mengejar popularitas di masa akhir Jabatannya? Ingat, Masa jabatannya hanya tinggal sekitar satu tahun. Apakah dia masih berpikir untuk maju sebagai capres untuk periode ketiga? Menggelar acara di GBK saja sudah merupakan sebuah kejanggalan. Jadi sebuah paradoks dan sulit diterima akal sehat. Kita semua tahu bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mengeluarkan peraturan GBK tidak boleh digunakan kegiatan apa pun sampai kegiatan Piala Dunia U-20 Mei 2023. Nyatanya, relawan Jokowi bisa menggelar acara politik di stadion ini. Apakah Jokowi tidak tahu peraturan ini? Rasanya mustahil. Tak aneh rasanya bila topik tentang acara di GBK trending dan mendapat penilaian miring. Netizen protes tentang ketidakadilan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Masalahnya lagi, para peserta yang mengikuti acara tersebut tidak tertib dan buang sampah sembarangan. Akibatnya sekitar GBK jadi penuh sampah. Itu bukan satu-satunya hal miring soal peserta. Banyak peserta merasa tertipu dengan acara ini. Awalnya dijanjikan untuk mengikuti acara istighosah di GBK, ternyata mereka diminta mendengar pidato Jokowi. Dalam beberapa video yang viral di media sosial, para peserta terlihat keluar dari GBK saat Jokowi tampil di panggung. Para peserta merasa dibohongi oleh panitia. Sekarang mari kita telisik latar belakang mengapa acara tersebut sampai terjadi dan mengapa sampai Jokowi mau hadir di acara pengumpulan massa oleh relawan. Kita harus melihat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Awal November 2022, Jokowi mengatakan bahwa pilpres 2024 sepertinya akan jadi jatah Prabowo. Mendengar pernyataan tersebut, terjadi kehebohan dan kegoncangan di kalangan relawan Jokowi. Hal tersebut sangat mengagetkan, karena tiba-tiba Jokowi mendukung Prabowo. Di kalangan Projo, bahkan ada yang sampai membuat statement seperti ini: “Daripada disuruh mendukung Prabowo, lebih baik pindah gerbong mendukung Anies Baswedan”. Hal ini tak lepas dari kalangan relawan Jokowi yang memang anti kepada Prabowo sejak 2014. Relawan Jokowi, memang banyak yang berharap agar Jokowi mendukung Ganjar, bukan Prabowo. Berawal dari kekecawaan tersebut, akhirnya sebagian relawan mendesak Jokowi mengumumkan dukungan kepada Ganjar. Hal tersebut, lalu diikuti oleh Jokowi dengan menyebutkan capres berambut putih yang sebaiknya dipilih. Hal ini memunculkan paradoks berikutnya. Bagaimana seorang kepala negara yang harusnya berada di tengah, terlihat melakukan zig-zag politik untuk mendukung calon tertentu. Bahkan, dia seperti tidak punya pendirian. Saat berada di kelompok tertentu dia akan mendukung satu calon. Di saat didesak relawan, dia akan mendukung calon lainnya. Apa yang sebenarnya dicari? Apakah dia memilih mencari popularitas di akhir masa jabatannya? Apakah tidak sebaiknya Jokowi fokus menjalankan roda pemerintahan serta menyiapkan pemilu 2024 yang jurdil, agar dia dikenang sebagai pemimpin yang baik dan adil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertebaran di kalangan masyarakat. Belum lagi acara ini digelar dengan cara janggal pula. Gerakan Nusantara Bersatu diketuai oleh Aminuddin Ma’ruf, Staf Khusus Presiden. Bagaimana mungkin acara pengumpulan relawan yang dilakukan dengan menabrak aturan diketuai oleh staf presiden? Bagaimana mungkin acara relawan yang memobilisasi massa bayaran, dengan dalih istighosah diketuai oleh staf presiden? Kita pantas bertanya-tanya. Untuk memobilisasi massa sebanyak itu, apakah menggunakan uang negara? Kita pantas bertanya, karena acara ini diketuai staf presiden. Bila bukan dari negara, apakah seorang pejabat publik seperti Aminuddin Ma’ruf boleh menerima dana dari pihak ketiga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan gamblang. Bila tidak, kita bisa menilai, bagaimana negara Indonesia tercinta ini dijalankan dengan cara-cara yang tidak fair, tidak profesional, dan hanya digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. (*/
