FORUM-RAKYAT
Pulangkan TKA Cina Sekarang Juga
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Harus diakui dalam hal kemajuan negara, RRC lebih maju dari NKRI, namun harus disadari dan dipahami pula, pengiriman dan keberadaan TKA Cina di Indonesia, bisa menghambat dan mengganggu pengembangan dan kesempatan kerja tenaga kerja Indonesia. Kita yakin bahwa sesungguhnya hanya beberapa gelintir saja manusia tenaga ahli dari TKA Cina yang layak memotori pekerjaan yang ada di proyek-proyek di Indonesia, sedangkan para pekerja lainnya jauh lebih banyak tenaga kasarnya yang sangat mungkin bisa dilakukan sendiri oleh tenaga kerja dari Indonesia. Hal ini akan mengurangi kerawanan ketimpangan sosial di Indonesia sekaligus mengurangi beban pemikiran negatif terkait dengan kecurigaan keterlibatan adminstrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Konsekuensinya ini menjadi tanggung jawab Presiden cq Menko Marinvest LBP yang paling bertanggung jawab atas penerimaan dan keberadaan TKA Cina di Indonesia. Belum terlambat dan pasti berisiko, namun inilah sumbangan terbaik pemerintah dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini pula hanya mengetuk hati nurani Presiden cq LBP yang telah salah langkah mendatangkan TKA Cina dengan segala perjanjiannya yang bisa membuat terabaikannya dan terbengkalaianya tenaga- tenaga kerja terdidik Indonesia yang telah banyak mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu, namun tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik karena kebijakan kita sendiri. Pengembalian dapat dilakukan secara maksimal, juga dapat dilakukan secara bertahap dengan mindset hilangkan legenda bahwa bangsa Cina yang sudah tiba di negara tujuan di manapun di dunia untuk pantang kembali ke negaranya, akan tetapi justru tanamkan di dada bangsa Indonesia pantang kehilangan sedikitpun tanah dan tempat tinggalnya untuk beralih ke pihak orang asing. Selamat bekerja dan berjuang kepada Presiden cq LBP untuk memulangkan TKA Cina mulai sekarang. (*)
Anies Baswedan dan Komitmennya terhadap Rakyat Kecil
Oleh Suroto - Rakyat Jelata Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan berbahagia bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mas Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kediamanya Jalan Lebak Bulus yang asri dan sederhana. Saya terhitung jarang sekali bertemu atau sengaja menemui politisi yang masih aktif. Pertemuan ini memang saya sengaja berkenaan dengan turut mendampingi teman teman Urban Poor Consurtium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dengan tokohnya yang saya sudah kenal dekat dari sejak lama, Mbak Wardah Hafid dan Mas Gugun Muhammad serta teman- teman lainya. UPC dan JRMK adalah organisasi masyarakat kecil yang selama ini telah kita tahu kiprahnya dalam membela hak-hak mereka sendiri, rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan juga direpresi oleh kekuasaan yang korup dan berjalin kelindan dengan kepentingan para elit kaya. Wardah Hafid misalnya, adalah tokoh yang saya tahu sejak saya masih kanak-kanak lewat televisi. Orang yang gigih, penuh idealisme dalam membela rakyat miskin sejak zaman Soeharto masih begitu kuat, dia dan teman teman lainnya terlihat hampir setiap hari di televisi membela rakyat miskin di seluruh kota besar di Indonesia terutama di Jakarta. Soal idealisme, beliau termasuk salah satu mentor saya. Gugun adalah salah satu kadernya yang sekarang meneruskan perjuangan dengan gigih. Kembali ke soal diskusi dengan Mas Anies, saya kebetulan sebelum bertemu dengannya sempat mentwit untuk adakan tantangan debat soal pemikiran para calon Presiden Republik Indonesia terutama dalam soal Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan Mas Anies, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subijanto adalah orang-orang yang saya mention dalam twit saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Mas Anies dan berdiskusi langsung sehingga setidaknya saya dapat membaca langsung pemikiran dan kedalaman visinya dalam melihat masalah kesejahteraan rakyat. Selain tentu berkaitan dengan praktek kebijakan yang dia sudah terapkan selama ini di Jakarta dalam kaitanya dengan keberpihakanya pada rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan dianiaya oleh kekuasaan selama ini. Saya baru pertama kali bertemu. Pribadinya sangat santun dan halus. Bahkan ketika sampaikan soal visi perubahan yang ingin terus dia perjuangkan melalui jalur politik nasional. Cara penyampaianya sangat sistematis dan penuh kedalaman intelektuil. Menurut saya, seorang pemimpin yang memiliki visi itu tidak harus terlihat heboh untuk menjadi populer. Kita telah banyak terkecoh bukan?. Kembali soal komitmen Mas Anies terhadap rakyat miskin yang terpinggirkan. Saya kebetulan selama ini diajak (lebih pasnya diperintah) oleh Mbak Wardah dan Mas Gugun untuk membantu mengembangkan koperasi perumahan bagi warga miskin kota. Saya sempat kaget, karena kebijakan itu ternyata diberikan dukungan riil oleh Mas Anies sebagai Gubernur DKI yang baru waktu itu. Saya tadinya sangat ragu, pikir saya pemimpin pemimpin di DKI selama ini baik itu Pak Jokowi lalu diteruskan oleh Pak Ahok itu visinya dalam membangun Jakarta itu ya orang miskin disingkirkan dengan berbagai cara. Bahkan cara cara represif dengan kirimkan aparat dan buldoser untuk menggusur kampung-kampung hunian dan rakyat miskin kota. Orang-orang sederhana yang hidupnya sudah susah dan hanya mencari hidup. Orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Mereka dihasut, distigma sebagai penyebab banjir, sebagai hunian kumuh, dan bahkan secara sadis dan tanpa rasa kemanusiaan Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur berkata dengan kasar. \"Saya katakan, inginnya 10 juta penduduk DKI bisa penuh otak, perut dan dompetnya. Mereka sehat, bahagia, dan panjang umur. Tapi kalau ada 1000 orang bisa mengancam 10 juta orang ini jadi mati dan saya tegur gak mau dengar, saya bunuh di depan kalian yang 1000 itu,” kata Ahok. ( https://news.detik.com/berita/d-2661396/cerita-ahok-yang-lebih-utamakan-kepentingan-warga-banyak.) Bagi saya, jangankan ribuan, tidak ada alasan pembenar apapun untuk seseorang itu menghilangkan nyawa anak manusia. Apalagi mereka adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Penghuni kota yang hidup sekedar mencari nafkah. Bagi saya ini hal prinsip. Bagi saya, Anies Baswedan dengan kepemimpinanya yang seringkali dihujat dan dibully di media sosial, saya lihat lebih menunjukkan komitmen dan dedikasi pada mereka yang seharusnya dilindungi dan diberikan kehidupan yang lebih layak. Dia memang tidak banyak berkata tapi tuduhan soal komitmennya terhadap pluralitas yang selama ini diragukan sudah dia tunjukkan. Bukan hanya dalam makna artifisial dengan buat parade kebhinekaan, tapi dia tunjukkan dengan karya bahwa Jakarta adalah rumah yang layak bagi siapapun juga. Bukan hanya bagi orang kaya tapi juga rakyat jelata tanpa bedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, atau Status Sosial. Saya senang Mas Anies mau mencalonkan diri menjadi Presiden. Menurut saya, tanpa harus banyak kata, dia adalah pemimpin yang walk to talk, katakan apa yang dia kerjakan. Bukan katakan akan bantu rakyat miskin ketika kampanye tapi menggusur mereka. Mas Anies, Saya mendukungmu! Jakarta, 9 Juni 2023. SUROTO Rakyat Jelata
Dicari Jenderal Pembegal Nasdem
Sudah 16 kali gagal membegal Partai Demokrat, Jenderal Moeldoko tidak surut dan malu, akan tetapi malah terangsang terus, sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Atas ulah Moeldoko akhirnya SBY - yang juga jenderal mantan Presiden ke 6 - yang mengorbitkan Moeldoko menjadi Panglima TNI turun gunung. SBY merasa menyesal dan berdosa mengangkat orang yang akhirnya menikamnya dari belakang. Hanya sebuah nikmat seupil dalam politik dan kekuasaan ternyata membutakan mata hati Moeldoko dan membunuh rasa malunya. Hasrat untuk menjambret Partai Demokrat dari tangan anaknya SBY yakni AHY tak pernah surut. Moeldoko tak punya malu sebab dia sendiri bukan kader Partai Demokrat. Berlabuh dan bersandarpun tidak pernah sama sekali, akan tetapi tiba-tiba muncul sebagai kandidat Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang pesertanya diambil dari jalanan untuk hadir dalam KLB dan mau menyatakan jadi KETUM dengn menggeser AHY. Ini semua terjadi lantaran Partai Demokrat mencalonkan Anies Baswedan. Coba kalau Demokrat calonkan yang lain, maka rasa malu Moeldoko masih ada. Cuma karena Anies, maka harga dirinya sebagai seorang prajurit Angkatan Darat dengan pangkat tertinggi sebagai jenderal jadi sirna sekejap terbang jauh bersama tuannya yang planga plongo berijazah palsu. Memang harta itu membutakan manusia, yang beradab bisa jadi bringas dan buas. Sebagai seorang mantan Panglima malu kalau gak kelihatan kaya. Jadi dia mau melakukan apa aja asal cuan bisa masuk ke kantongnya bertumpuk-tumpuk. Moeldoko ini salah satu pemegang lisensi penjualan mobil listrik bersama Opung LBP. Dia melihat Opung begitu kaya dengan hartanya tak berseri masa dia di KSP tidak. Maka jalan satu-satunya penawaran pencaplokan Partai Demokrat dia terima sehingga Anies bisa gagal ikut kontestasi PILPRES. Sebab kalau Demokrat bisa dicopet oleh Moeldoko boleh jadi cuannya akan lebih banyak hadiah dari para cukong oligarki. Tapi rupanya dalam kemelut ini Golkar sudah menunggu bola muntah. Demokrat keluar dari koalisi perubahan maka Golkar masuk. Ada Demokrat saja mereka sudah siap apalagi gak ada Demokrat. Suhu politik senior Bang Akbar Tanjung sudah road show ke daerah-daerah DPD GOLKAR mengkampanyekan memilih Anies. Beliau sebagai politisi senior sudah berhitung betul bahwa Anies bakal menang PILPRES. Dan Golkar partai yang selalu dekat dengan kekuasaan gak mau kehilangan momentum. Maka dari itu di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) Golkar ogah-ogahan walau masih intens berkomunikasi antar partai. Tapi bola liar dan panas masih ada dipegang kubu koalisi perubahan. Nanti dekat-dekat pendaftaran CAPRES satu persatu partai yang lain di KIB akan ikut Golkar dan bergabung dengan koalisi perubahan. Politik itu dinamis. Dia mengikuti suara perut dan isi kantong keluarga mereka di rumah. Untuk itu, supaya Jokowi lebih tenang dan gak panik lagi dicari Jenderal yang berani membegal Partai NASDEM dari Surya Paloh bahkan kalau perlu juga termasuk membegal PKS. Supaya lebih aman Anies gak bisa ikut PILPRES. Semua rencana Jokowi dan oligarki (sebagaimana disuarakan Yusuf Wanandi) gagal semua. Hanya ini cara terakhir yang bisa dilakukan. Tapi yang inipun bakal GATOT (gagal total). Udah terimalah nasib bakal sengsara di hotel prodeo. Bisa busuk kalian di sana. Mulai saat ini mending penjara-penjara dibagusin bikin seperti hotel karena kalian dan keluarga kalian bakal merana di sana. Waktu itu akan segera datang. Tunggu tanggal mainnya. Nuun walqolami wamaa yaaturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO - Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 060623.
Ketika Surya Paloh Menebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris, tetapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak jadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses serta sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi, sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel di TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro Tivi tapi Metro Tipu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan saja yang dilandasi kemunafikan bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden. Maka beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Karena kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pingin dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah yang mendasari beliau mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi di saat mau berakhir rezim ini tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat ini yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau udah kaya tajir melintir dan udah jadi Sultan media. Maka saat Sekjen partai Nasdem Jhoni Plate ditangkap beliau bilang Keiagung jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita suaminya Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di you tube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi. Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi Pilpres. Dengan begitu mau baik-baik saja sama rezim laknat ini? No Way. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan di sekitar situ di samping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq. Wallahu A\'lam. Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung)B Bekasi, 240523.
Hanya dengan Melawan Kita Bisa Menang
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jika suatu saat, kepalaku berhamburan otak campur darah, jangan ragu ragu itulah ulah Rezim cara menghabisi aku, karena aku salah seorang yang tidak rela Pancasila diubah kelahiranya dari 18 Agustus menjadi 1 Juni 1945 Bukan aku gak bercermin, bukan aku sok pahlawan kesiangan, bukan pula aku berotak kerbau, bukan lagi berjuang secara konyol, tanpa sadar, tidak perhitungan dan membabi buta sendiri. Saudara /i ku sebangsa dan setanah air, tak perlu saya sebutkan satu persatu, siapa yang harus bertanggung jawab atas penyelewengan sejarah bangsa Indonesia terkait penetapan hari peringatan kelahiran Pancasila diubah menjadi 1 Juni 1945? Paham dan sadarkah ini berarti pelecehan terhadap kedudukan dan posisi TUHAN berada pada tingkat paling bawah (usulan bung Karno)m Sudah sejak dulu hingga tahun kemarin banyak para tokoh dan ulama mengingatkan pelencengan sejarah ini, dan pada tahun ini tidak ada perubahan tanggapan pemerintah, tapi faktanya tidak ada reaksi yang signifikan dari kita semua, cenderung diam tak berkutik, sehingga dengan leluasa Rezim berani menentang kita semua. Jokowi berani karena tidak sendirian, ironinya mereka tak kunjung sadar atas pengkianatan itu. Pancasila lahir 1 Juni 1945, berdasarkan usulan bung Karno, yang berbunyi : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Keadilan sosial 5. Ketuhanan Pancasila Kelahiran 22 Juni 1945 ( Piagam Jakarta, Konsensus Nasional , para Pendiri Bangsa ), berbunyi : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, lahir 18 Agustus 1945, final, disempurnakan dengan usulan dari rakyat Indonesia bagian Timur ( menghilangkan kata kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya ) pada Sila Pertama, berbunyi : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hal di atas menunjukkan betapa bobroknya mental rezim Jokowi karena telah dengan terang terangan melencengkan sejarah sebenarnya, bahkan sengaja merendahkan hakikat Ketuhanan yang Mahakuasa, dengan kata lain menganggap bahwa Tuhan bukan sebagai landasan bekerja, berbakti dan mengabdi kepada agama, negara dan bangsa, yang ini layak diduga dengan azas praduga bersalah. Kenapa Menkopolhukkam, Menag, Kapolri dan Panglima TNI tidak bersikap? Ini bukan hal remeh, sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia sekaligus sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, seharusnya seluruh stake holder pemerintah mengantisipasi dan bersikap tegas tentang penetapan 1 juni sebagai peringatan hari kelahiran Pancasila adalah salah besar, (sangat signifikan dengan kemunculan kekuasaan paham komunis). Sekali lagi, marilah kita sungguh sungguh menyikapi pelencengan sejarah ini, terutama kepada TNI POLRI harus bersikap tegas untuk melawan dan meluruskan kebobrokan ini. TNI POLRI harus menunjukkan kepada rakyat untuk menumbangkan dan memusnahkan peristiwa ini, tidak pelu takut dan ragu bahwa penerapan itu sebagai isyarat kekuasaan paham komunis atas berjalanya roda pemerintahan negeri ini. Tak kalah penting para ulama, habaib, kyai, umat dan para tokoh agama yang harus berani bersikap, jangan hanya show of force, rame rame tanpa hasil konkrit yang signifikan, tunjukkan Amar makruf nahi munkar, hidup mulia mati sahid, kapanpun kita bisa mati, dan siap mati dalam menjunjung tinggi, membela dan menegakkan agama, bangsa dan negara. Hanya dengan jalan People Power kelahiran Pancasila dapat diluruskan kembali menjadi 18 Agustus 1945. Hayoo, kita semua harus paham dan sadar, jangan dibiarkan pelencengan sejarah ini (yang bermakna besar, signifikan, yang merendahkan dan melecehkan kebesaran TUHAN), tumbangkan rezim biadab, jangan enak enak berpangku tangan dan abai. Percuma kita hidup hanya bersemangat ngomong doang, tunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan Nasionalis Religius dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis persatuan dan kesatuan bangsa menuju perubahan dan perbaikan NKRI masa mendatang. Ingat, Pancasila merupakan landasan idiil negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, jangan sembarang dilecehkan, malu kita kepada bangsa bangsa lain didunia, tumbangkan dan lengserkan rezim Jokowi yang membawa kesesatan bangsa Indonesia.(*)
Jokowi Menempatkan Diri Sebagai Raja, Bukan Presiden
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B NEGARA yang berbentuk kerajaan memang sang raja harus mempersiapkan dan memilih seorang pangeran untuk di mahkotahi. Pengganti dirinya meneruskan kekuasaan sang raja, demi negara kerajaan. Tetapi Indonesia bukanlah kerajaan. Indonesia adalah negara demokrasi berbentuk republik. Mungkin Jokowi lupa atau tidak tahu atau wawasan kenegaraannya kurang. Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai konstitusi. Jauh berbeda daulat rakyat, bukan daulat raja. Menentukan dan memilih pengganti presiden adalah rakyat, artinya dengan kelupaan, ketidaktahuan atau tidak punya wawasan Jokowi menempatkan dirinya sebagai raja. Jelas ini melanggar etika negara demokrasi. Melalui tindakan Jokowi sebagai Presiden sekaligus Kepala Negara, ikut cawe-cawe berpihak bahkan secara langsung ikut aktif menjadi timses memenangkan pilihannya dengan alasan demi negara. Jokowi bukanlah raja, artinya sangat tidak tepat sikapnya berbahaya bagi tegaknya demokrasi serta keberlanjutan Pemilu. Dengan sikap seperti itu pemilu pasti tidak akan terselenggara secara jurdil (jujur dan adil). Tanpa Jokowi cawe-cawe saja, kecurangan pemilu tetap ada. Akan tetapi jika Jokowi mengabaikan etika, dirinya sebagai Presiden tetap ngotot merangkap sebagai ketua timses salah satu capres, kekuasaan presiden yang berpihak tidak netral, akan menyebabkan kecurangan secara sistemik, masif, dan terstruktur. Mengapa, sebab secara langsung atau tidak langsung semua kementerian/badan, termasuk semua infrastruktur yang berada di bawah presiden, seperti lembaga keuangan dan perusahaan BUMN termasuk militer dan BIN, mau tidak mau, diperintah ataupun tidak, harus menuruti kemauan sang presiden. Jika demikian, jelas percuma diadakan pemilu dengan biaya yang sangat besar. Penyelenggara Pemilu (KPU) dibiaya lebih Rp70 Triliun, Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp30 Triliun dan Pengamanan Pemilu (Polri) Rp20 Triliun. Dipastikan ketiga lembaga tersebut akan berada di bawah kendali presiden. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya untuk dimenangkan. Maklum “perintah” presiden. Sebenarnya tidak perlu adanya pilpres 2024 dengan mengorbankan semua energi dan tenaga serta keuangan negara. Apa yang dipertontonkan Jokowi bukanlah sebagai seorang negarawan, dia menempatkan dirinya sebagai “raja” dengan mengabaikan kedaulatan rakyat. Jika Presiden secara sadar melanggar etika negara demokrasi menempatkan diri sebagai raja, bukan lagi sebagai Presiden dan Kepala Negara yang dipilih rakyat serta “memaksakan” keinginannya untuk menempatkan putera mahkota pengganti dirinya, maka hilanglah kedaulatan rakyat. Mau tidak mau rakyat dalam negara republik yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan, harus merebut kedaulatannya. Memakzulkan presiden dijamin oleh konstitusi agar mimpi presiden menjadi “sang raja” segera tersadar, bahwa dia bukanlah raja dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah rakyat yang sebelumnya dipilih menjadi presiden, serta dibatasi waktunya. Lalu pilihannya karena rakyat yang memilih dan rakyat juga yang berhak menjatuhkan Presiden melalui UU Pemakzulan, maka rakyat berhak memakzulkannya. Ada juga ahli tata negara yang berpendapat revolusi juga dijamin oleh konstitusi. Rakyat tinggal memilih dengan tepat dan cepat. Bandung, 31 Mei 2023.
Anies Dijegal People Power Sebuah Keniscayaan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik REZIM Jokowi sangat panik menghadapi Anies. Anies menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi rezim Jokowi dan oligarki taipan. Buktinya, selama ini sudah puluhan skenario dilakukan untuk menjegal Anies tapi gagal, bahkan kadang malah menyerang balik kepada penjegalnya. Yang mereka lakukan sudah tidak mengindahkan kaidah kebenaran, kejujujuran, dan keadilan. Hukum telah dijadikan alat dan tameng untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Lembaga negara yang dulunya sangat terhormat seperti KPK, MK, .MA dan Kejagung sekarang tak lebih diisi para badut politik yang tunduk pada kezhaliman penguasa dan tega menzhalimi rakyat. Jika saja semua lembaga itu sudah tidak waras dan semuanya berupaya untuk menjegal Anies sehingga Anies gagal nyapres, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya people power yang mengerikan. Satu persatu penjegal Anies saat ini muncul ke permukaan dan mereka terang-terangan mengakui tindakannya itu. Mereka inilah yang akan jadi sasaran utama jika terjadi people power: Ini dia deretan para penjegal Anies: 1. Jokowi dan istana Jokowi secara struktur pemerintahan adalah orag yang paling bertanggung jawab terhadap penjegalan Anies, sehingga kemungkinan Jokowi menjadi target utama rakyat. 2. Para jenderal di sekitar Jokowi Para jenderal di sekitar Jokowi adalah inisiator dan eksekutor jika Anies benar-benar gagal nyapres, sehingga mereka pantas untuk menjadi sasaran amuk rakyat. 3. Direktur CSIS Sofyan Wanandi Ini salah satu otak segala kerusakan di Indonesia. Dia inilah otak penjegalan Anies dan hanya menginginkan capres hanya 2 calon. 4. Megawati dan PDIP Megawati sebagai pengendali orang-orang di Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan DPR adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum di Indonesia saat ini. 5. Partai Solidaritas Indonesia Sebagai partai penjilat rezim adalah partai (yang selalu) memusuhi Anies Baswedan. Jika Anies jadi maju nyapres, PSI dipastikan akan rontok di 2024, jika Anies gagal nyapres maka PSI punya andil besar dalam penjegalan Anies. 6. Antek-antek komunisme Mereka ini para keturunan PKI yang terus merongrong dilaksanakannya Pancasila secara benar. Mereka berpaham komunis tapi seolah pengamal Pancasila yang berlindung di balik kekuasaan rezim Jokowi dan PDIP. Mereka adalah bagian dari penjegal Anies. 7. Oligarki Taipan Oligarki taipan dengan kekuatan dana yang tidak terbatas telah \"membeli\" kedaulatan negara dan bangsa Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara terjajah. 8. Para pimpinan Lembaga Negara Para pimpinan lembaga negara yang secara berjamaah telah berkhianat kepada negara dan bangsa Indonesia baik dari KPU, Bawaslu, MK, KPK, MA, Kejagung, KEPOLISIAN, dan DPR. Mereka penyebab utama terjadinya kekacauan di negeri ini selama era Jokowi. 9. Para Influencer Mereka para rektor, professor, akademisi, dan para pejabat yang menjadi penjilat rezim dan ikut bertanggung jawab dalam penjegalan Anies. 10. Para BuzzerRp Yaitu orang-orang pendukung rezim Jokowi yang sengaja men- down grade Anies karena dibayar rezim. Tindakan mereka sudah ke arah fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan. Kesepuluh pihak inilah yang harus berhadapan dengan rakyat jika terjadi people power jika Anies benar-benar dijegal. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Bandung, 9 Dzulqa\'dah 1444
Democratic Policing Ala Tito
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jangan salah paham, instansi TNI POLRI adalah bagian atau alat sarana prasarana pemerintah yang berperan dan berfungsi sangat mulia dan terhormat, yang harus kita dukung, iringi, kawal, amankan dan selamatkan bersama, sepanjang masa selama masih ada NKRI. Namun demikian, para personil pemimpin dan anggota yang mengawaki harus kita peringatkan, luruskan, tumbangkan jika menyimpang (inkonsisten dan inkonsekwen) dari tatanan UU, hukum atau peraturan yang berlaku. Siapa yang akan menumbangkan? Kita semua, termasuk para atasan, pengawas, anggota TNI POLRI dan rakyat. Landasan hukumnya, TNI POLRI adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Khusus untuk Polri, pahami UU Kepolisian tahun 2002, no 2, pasal 13, esensinya, berbunyi: Tugas Kepolisian meliputi: Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ; menegakkan hukum ; melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Saat jadi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian membuat tulisan yang berjudul Democratic Policing (Polisi dalam alam Demokrasi) berikut pola dan skema fenomena 7 langkah strategi Polri dalam alam demokrasi, sudah barang tentu bertujuan baik di samping terselip adanya kepentingan. Karena menyinggung tugas-tugas TNI, tanpa berniat mendiskreditkan, memprovokasi atau mengadu domba TNI POLRI, saya akan mencoba membahas secara garis besar, hal-hal yang perlu kejelasan, sehingga tidak mengganggu kesolidan dan kevalidan persatuan, kekompakan dan keharmonisan TNI POLRI. Awal-awal sejak diluncurkan buku Democratic Policing beberapa tahun lalu, saya sudah menyentil ketidakakuratan buku ini, namun Tito keburu jadi Mendagri dengan saabrek rencana yang sebagian sudah kita rasakan saat ini, termasuk munculnya pemikiran tunda pemilu, pengisian jabatan antar waktu, kemiripan seragam securiti atau satpam swasta dengan seragam polisi aktif dan polisi RW. Ini harus kita waspadai dampak psikoligis dan sosialnya, apalagi prediksi kecurangan yang bisa terjadi pada pemilu 2024 agar bisa diminimalkan, syukur dihilangkan, sehingga pemilu 2024 nanti bisa kita laksanakan dengsn LUBER dan Jurdil. Dalam skema dan pola 7 langkah strategi Polri dalam Democratic Policing, hal-hal yang tidak jelas bahkan mengkhawatirksn antara lain: Polisi rakyat dan penindak. Semoga sesuai harapan kita polisi bisa kredibilitas, elektabilitas dan elegant yang bisa mencerminkan polisi yang memelihara KAMTIBMAS, menegakkan hukum, melindungi. mengayomi dan melayani masyarakat, bukan mengedepankan sebagai PENINDAK. POLRI dengan kewenangan Pusat Ini yang perlu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang nota bene pemberdayaan daerah disatu sisi dan keseimbangan dengan aparat TNI yang berbeda kemampuan anggaran disisi lain, mungkinkan akibat struktur Polri dibawah langsung Presiden sedangkan TNI hanya dibawah langsung Menhan? Kewenangan Pusat dengan mengabaikan kewenangan daerah rentan dengan kesewenang wenangan Pusat bak paham komunis dalam satu komando dan satu pengendalian (otoriter). Isu HAM manusia dan publik (wilayah yang belum disepakati posisi TNI) Sebenarnya tidak perlu kesepakatan, karena meskipun sasaranya secara fisik sama namun tetap berbeda, karena ada perbedaan antara peransi TNI dan Polri. Keamanan Nasional (Grey Area) dipersempit melalui isu HAM sehingga Polisi lebih leluasa. Tidak perlu dimasalahkan, karena ada perbedaan sasaran terkait dalam peransi dan tugas tugas TNI POLRI. Perluasan peran POLRI dan persempitan peran Binter TNI Ini yang tidak dipahami TITO. Tito harus mendalami dan memahami Pembinaan Teritorial binter TNI, sehingga tidak berpikir untuk mempersempit peran binter TNI. Semoga tulisan Democratic Policing tidak meresahkan kita semua, tetap kita hargai pikiran orang lain, namun perlu kita klarifikasi hal-hal yang membuat rancu atau sinis serta kita mintai pertanggung jawaban terhadap hal hal yang berpotensi merugikan negara dan memecah belah persatuan dan kesatuan antar aparat dan bangsa. Bandung, 25 Mei 2023,
Ketika Surya Paloh Melawan sebagai Penebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris. Tapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak menjadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses. Dan juga sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi. Sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro TV tapi Metro Tipu. Itu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan yang dilandasi kemunafikan saja bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden, akhirnya beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pengen dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah sehingga beliau MENCALONKAN Anies sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi disaat mau berakhir rezim laknat ini, tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau sudah kaya tajir melintir dan sudah jadi Sultan media, sehingga saat Sekjen Partai NASDEM Jhoni Plate ditangkap beliau bilang KEJAGUNG jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita SUAMINYA PUAN MAHARANI dan HASTO SEKJEN PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di YouTube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi\". Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi PILPRES. Dengan begitu mau baik-baik aja sama rezim laknat ini? NO WAY. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan disekitar situ disamping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakkannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 240523.
Jika Pemilu Gagal, Raja Raja Nusantara Siap Ambilalih
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama - Ketum PDKN Analisis senentara bahwa ada agenda khusus dari rezim lewat operasi intelijen mengkondisikan agar Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres/cawapres yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan pasangan Prabowo Subianto tanpa mengikuti capres dari Koalisi Perubahan ysitu pasangan Capres Anies Rasyid Baswedan. Apabila Pemilu 2024 gagal dikaksanakan maka antisipasi penyelamatan bangsa dan negara dari pengaruh hegemoni asing China dan Barat dengan menjadikan Indonesia sebagai negara konflik sehingga mereka dapat menguasai sumber ekonomi dan pertahanan dan keamanan Indonesia. Oleh karena itu atas insiatif cucu Paku Buwono X dari Keraton Solo Surakarta Hadiningrat yaitu YM Kanjeng Senopati mengumpulkan para raja Sultan Nusantara dan pimpinan Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) , tanggal 15 Mei 2023 mengadakan pertemuan silaturahmi kebangsaan di Wisma Haji Cempaka Putih Jakarta . Hasil pertemuan tersebut sepakat membentuk Tim PPKI (Persiapan Penyelamatan Kedaulatan Indonesia), beranggotakan 17 orang. Menyadari bahwa para raja Sultan Nusantara adalah pemilik awal negara ini merasa dilupakan/dikhianiti oleh penerintahan Relublik Indonesia dengan alasan janji republik yg tertuang dalam teks proklamasi RI yang berbunyi penyerahan kekuasaan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yaitu penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Kesultanan kelpada Republik Indonesia (Soekarno) terkait pembagian kekuasaan belum dilaksanakan dari hari pembacaan Proklamasi Kemerfekaan RI hingga saat ini tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut Tim PPKI menjalin komunikasi dengan para ulama/tokoh masyarakat pemuda/mahasiswa dan purnawirawan TNI/Polri untuk menyiapkan konsep kenegaraan untuk penyelamatan bangsa , negara dan rakyat . Bahwa apabila negara dalam keadaan chaos maka pemerintahan Jokowi dalam status fakum sehingga Triunvirat sebagai pemegang sementara tidak berlaku maka PPKI menunjuk seorang tokoh bangsa dari kerajaan menjadi presiden pemerintahan peralihan diberi kewenangan dengan jabatan 6 bulan hingga 1 tahun dengan tugas sbb : 1.Bubarkan DPR/MPR dan DPD serta bubarkan semua parpol 2.Bentuk DPRS/MPRS beranggotakan 780 org direkruit dari unsur Purn.TNI/Polri Pepabri, raja/sultan Nusantara/tokoh adat (PKDN, dan Ormas/Paguyuban raja/sultan), pemuda/mahasiwa (KNPI) dan Ormas-ormas besar ,(NU,Muhamadyah dan PGI,) Ormas profesi, (KADIN IDI HKTI,APT2PHI HSNI, Buruh) 3.Mengeluarkan Dekrit kembali ke UU45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45 dengan melakukan perubahan dalam bentuk adendum yaitu pemisahan kekuasaan Kepala negara dijabat oleh owner pemegang collateral aset terbesar dijabat secara bergilir yaitu dari Keraton Yogja ,Keraton Solo, Kesultanan Siak Sri Indrapura Riau Kesultanan Banten Kerajaan Sunda Kecil/Adonara dan Kerajaan Sunda Besar Pajajaran Siluwangi , Kerajaan Luwu dan Goa. Jabatan Keoala Negara disebut Yang Dipertuang Agung Kepala Negara. Jabatan Kepala Pemerintahan dijabat oleh Presiden/Wapres dilipih lewat Pemilu dan ditentukan lewat SU MPR. 4.Dikakukan seleksi ulang parpol dan bentuk komisioner KPU baru yang independen dari kalangan akademisi 5. Selenggarakan Pemilu dipercepat paling lambat dalam waktu 6 bulan hingfa satu tahun. Demikian sebagai informasi untuk para raja sutan Nusantara dan jajaran pengurus PDKN di seluruh Indonesia. (*)
POPULER
