FORUM-RAKYAT
Dokter Tifa Tanya Jokowi, Mas Anies Punya Salah Apa dengan Bapak?
Oleh Tifauzia Tyassuma - Dokter Ahli Epidemiologi Surat Terbuka kepada Yth Bapak Presiden @jokowi. Pertanyaan saya ke Pak @jokowi tentang Mas @aniesbaswedan. Mas Anies punya salah apa dengan Bapak? Dia salah satu tokoh kunci yang mendukung Bapak maju CAPRES hingga terpilih jadi Presiden di 2014. Dan dia juga mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri dalam kabinet Bapak, walaupun akhirnya Bapak cukupkan dia setelah dua tahun menjabat, tanpa alasan yang jelas. Ada satu kalimat yang diucapkan Tacitus, 1900 tahun yang lalu: \"Manusia lebih siap membalas dendam daripada membalas jasa, karena membalas jasa adalah beban, dan membalas dendam adalah kepuasan.\" Menurut saya, apa yang disampaikan Tacitus, Bapak sebagai negarawan, mestinya tidak perlu Bapak lakukan kepada Mas Anies. Bapak bahkan belum membalas jasa dia yang mendukung Bapak jadi Presiden. Sementara setahu rakyat, tak ada kesalahan dia yang merugikan Bapak, selama menjabat sebagai menteri. Lalu, mengapa terasa tendensi yang terbaca rakyat, Bapak mendendam betul dengan dia? Surat terbuka ini mungkin tidak akan pernah Bapak baca. Tetapi setidaknya, sebagai rakyat, saya sudah sampaikan pesan kebaikan. Bapak @jokowi. Biarlah mereka ini, putra-putra terbaik bangsa ini, Pak @prabowo, Mas @ganjarpranowo dan mas @aniesbaswedan berlaga secara adil, dan Bapak mendukung mereka semua sebagai calon presiden dengan elegan dan legowo. Bismillah. Semoga di saat Wukuf Arafah, tanggal 9 Dzulhijah 1444H, Allah swt memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua. Amiin Allahumma amiin. Mas @aniesbaswedan dan Mas @ganjarpranowo dari tanah air saya mendoakan Anda berdua, mendapatkan haji mabrur. Sehat-sehat selama di tanah suci, dan diterima semua amal ibadah hajinya. Amiin. (@DokterTifa)
Berita dari Langit Makkah Almukarromah buat Anies Baswedan
Isyarat Anies bakal dilantik jadi presiden ke 8 NKRI makin tampak dan tak terbendung lagi. Ini membuat para haters-nya makin merinding dan panik. Terutama para penghuni istana dan para oligarki. Sebab ternyata Anies tidak tertahan lagi dalam pencapresannya. Anies makin di-bully dan ditekan semakin moncer dan akan menjadi presiden di negara 062. Keberadaan Anies sekarang di Makkah dalam memenuhi undangan Raja Salman, Raja Arab Saudi, tuan tanah haramain dua kota suci sebagai bukti bahwa Anies bakal jadi presiden Indonesia di 2024 nanti. Keberadaan Anies saat ini murni karena Anies Capres potensial yang dilirik oleh Arab Saudi. Ini bukan karena kerja dan lobby para relawan. Tapi ini kerja seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Capres semua beragama Islam tapi koq cuma Anies yang diundang menunaikan ibadah haji. Yang Jenderal aja gak diundang apalagi si penikmat film maksiat. Hanya bikin bala\' kalau undang dia. Ini semua sunnahtullah keinginan Allah dan gak satupun di planet ini bisa menghalanginya. Ini gambaran jika seandainya qadarullah Anies jadi presiden. Anies tidak akan dibiarkan sendiri memimpin Indonesia. Utang-utang Jokowi kepada Cina gampang gak usah dibayar seperti yang dilakukan Mahatir Muhammad saat menang jadi Perdana Mentri di Malaysia. Ini terlihat saat Anies disambut oleh King Salman dan putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) di Istana pribadi Raja Salman. Mereka di Saudi menyebut bahwa rakyat Indonesia berbahagia mempunyai calon presiden seperti Anies Rasyid Baswedan. Sudah pasti penilaian ini bukan hanya ilusi dan sekedar pencitraan belaka. Tapi ini penilaian kongkrit karena melihat karya-karya nyata selama ini saat memimpin DKI Jakarta sewaktu jadi Gubernur. Hanya kecurangan tingkat dewa yang bisa mengalahkan Anies Rasyid Baswedan. Mereka mau berusaha agar Anies ditangkap KPK karena formula E. Tapi kerugian Mandalika sampai 4 triliun lebih tidak disentuh. KPK berlagak jadi bolot dan buta serta dungu tentang Mandalika. Dipikir mereka akan aman dengan mengerjain Anies dengan seribu satu macam kasus hukum yang mereka bisa rekayasa. Bila kedzoliman sudah memuncak maka Allah akan marah dan murka maka tidak mustahil akan meledak People Power untuk membersihkan kedzaliman ini di Indonesia. Hal ini tidak sulit bagi Allah. Hanya satu kalimat yakni \"kun fayakun\" maka selesailah mereka semua. Momentum \'Idul Adha saat ini semoga membawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Dimana rakyat bisa menyembelih pemimpin laknat mereka dan para oligarki pendukung kedzaliman. Jadi bukan hanya menyembelih hewan Qurban aja tapi juga menyembelih pemimpin laknat penipu ulung dan pemalsu ijazah dan dengan para pendukungnya serta para penista agama Islam serta penyandang dana untuk menghancurkan negeri Indonesia yang di bangun oleh para Kyai dan santrinya serta rakyat Indonesia lainnya. Semoga Anies masih ditanah suci People Power terjadi di tanah air. Sehingga jika jema\'ah haji pulang mereka tinggal melihat presidennya cs ada di penjara dan mereka siap memilih presiden baru. Itu tidak sulit kalau di kehendaki Allah. Semoga terjadi People Power sesudah lebaran \'Idul Qurban ini dan presiden diteriaki warganya Presiden Step Down. NOW or NEVER. DO IT RIGHT NOW. Nuun walqolami wamaa yasturuun, Wallahul Muwaffiq, Wallahu A\'lam. Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung. Bekasi, 250623.
Jika Hatimu Bergetar Melihat Ketidakadilan, Kamu Temanku
Kamis sore, 22 Juni 2023, di Tugu Jogjakarta mahasiswa menggelar aksi damai memprotes ketidakadilan yang dipertontonkan rezim Jokowi. Salah satu spanduk yang dibentangkan berisi pesan moral yang sangat menyentuh. Spanduk itu bertuliskan \"Jika Hatimu Bergetar Melihat Ketidakadilan, Kamu Temanku\" Aksi ini digelar setiap Kamis dengan diam. Tujuannya untuk memprotes ketidakadilan, khususnya 5 mahasiswa yang ditahan polisi dan dijebloskan ke penjara hanya karena menyuarakan ketidakadilan. Pada spanduk yang lain mahasiswa juga mengusung tema anti-oligarki dan beroposisi terhadap rezim. Tampaknya di Jogjakarta mahasiswa sudah mulai terbangun kesadarannya atas negeri ini yang makin hari, makin tidak baik-baik saja. Prihandoyo Kuswanto (Pojok Tugu, Jogyakarta) - Rumah Pancasila.
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Paham dan sadar mendalami, mengimplementasikan, mengaplikasikan dan mengamalkan wawasan Kebangsaan dan bela negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan ketahanan yang kokoh untuk melestarikan, menegakkan, membela dan mempertahankan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap diri, lingkungan, wilayah dan tanah air yang mengedepankan persatuan dan kesatuan yang dijiwai dan dilandasi Pancasila UUD\'45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bela negara adalah sikap, tekad dan perilaku untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan, kesatuan wilayah dan keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah, yang dijiwai dan dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk melestarikan, menjaga, menegakkan, membela dan menyelamatkan NKRI, guna menjamin dalam menghadapi bahaya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam dan luar negeri untuk mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dua hal di atas perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia lebih khusus oleh para stake holder negara dan para pakar dan praktisi di segala proporsi dan profesi sebagai alat solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara, mulai tingkat tedepan/terendah hingga tingkat teratas/tertinggi. Tapi apa kenyataanya? Pada umumnya kita kurang memahami makna perbedaan, berupa keanekaragaman suku, agama, ras, adat dan golongan, yang sesungguhnya merupakan karomah, anugerah, berkah sekaligus amanah dari Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa , yang juga merupakan takdir yang tidak bisa dibantah, ditolak atau dialihkan, yang harus diterima, dikelola dan dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika kita paham dan sadar bahwa NKRI merupakan negara yang besar baik wilayah, sumber daya alam maupun penduduknya, serta ada niat dan kemauan untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, dengan memedomani empat pilar negara bangsa diatas, niscaya NKRI dapat terwujud sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ironisnya justru manusia-manusia yang diamanahi sebagai penyelenggara negara, yang seharusnya memotori jalannya roda pemerintahan tak kunjung bisa melaksanakan pilar-pilar tersebut, bahkan cenderung diciderai, dinodai dan diselingkuhkan untuk kepentingan yang lebih sempit. Konkritnya penyelenggaraan BPIP/HIP, Omnibus Law / UU Cipta Kerja, kelahiran KUHP baru dan IKN baru yang cenderung keluar dan menyimpang dari UUD\' 45, yang mengabaikan hikmat permusyawaratan dan permufakatan perwakilan rakkyat, yang dilaksanakan secara ugal ugalan, paksaan, abal abal tidak sungguh sungguh, dengan mengedepankan kekuasaan dan kewenangan merupakan bukti dan fakta yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan cermin kebobrokan dalam penegakan hukum dijadikan bemper dan tameng tujuan politik, sehingga sulit dipilahkan siapa pengkianat, pecundang, pahlawan, politikus dan negarawan. Akankah ini terus berlarut? Tidak boleh. Sebagai penegak dan pembela kedaulatan rakyat, rakyat harus tetap dan terus membela kejujuran, kebenaran dan keadilan serta menjauhkan rasa benci, fitnah dan kebohongan, dalam menghadapi segala penyimpangan baik yang bersifat pencegahan, penindakan dan perbaikan / rehabilitasi dengan etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, konsepsional, komumunikasional, publikasional, efektif efisien, bermartabat dan beradab, tak terbang karena pujian, tak tumbang karena makian ! Jika TNI POLRI konsisten dan konsekwen, sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara, dihimbau tunjukkan kepada rakyat, setidaknya bisa menemukan dan membuktikan adanya data dan fakta di lapangan terkait adanya isu isu kemungkinan besar terjadinya pelanggaran dan kebohongan penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya terkait KTP ganda/ berlipat atau keterlibatan TKA Cina yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang LUBER dan Jurdil, mulai sekarang. Ini lebih baik dari pada saat pencoblosan atau pengumuman nanti, termasuk antisipasi waktu, saat selesai penetapan hasil pemenang presiden terpilih yang jatuh pada Februari 2024, disisi lain pelaksanaan SERTIJAB Presiden dan Wakil, yang jatuh pada bulan Oktober 2024, yang sangat mungkin bisa terjadi dinamika kekuasaan dan politik yang tidak diharapkan bersama. Bantuan dan dukungan dari semua pihak baik dari jajaran penyelenggara pemilu dan rakyat untuk memedomani azas hukum tidak bersalah atau bersalah. Kapan lagi jika tidak dimulai dari sekarang.(*)
Bongkar Indomaret dan Proses Hukum Penghancur Masjid
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERTEMUAN Pimpinan DPRD Kota Bandung diwakili DR Edwin Senjaya, SE MM yang juga dihadiri mantan Pansus Cagar Budaya Folmer Siswanto Silalahi, ST dan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H Rizal Khaerul, SIp MSi bersama Tim Ahli Cagar Budaya dan segenap dinas terkait di lingkungan Pemkot Kota Bandung telah menyepakati untuk menjaga dan menjalankan Perda No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Pertemuan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tanggal 20 Juni 2023 atas dasar undangan Pimpinan DPRD Kota Bandung itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Tim Pembela Cagar Budaya Cihampelas 149 tersebut berlangsung hangat dan terbangun tekad bersama untuk menjaga wibawa Pemerintah Kota Bandung. Sebelum ada perubahan atau revisi atas Perda No 7 tahun 2018 maka Perda tersebut berlaku dan harus dijalankan dengan konsisten. Pelanggar Perda harus ditindak secara hukum. Berkaitan dengan kasus Cihampelas 149 yang menghebohkan masyarakat Kota Bandung maka ada dua hal yang menonjol yaitu pertama, penghancuran Masjid Nurul Ikhlas yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan kedua, pendirian bangunan yang digunakan gerai Indomaret tanpa izin. Terhadap bangunan Indomaret tersebut kini sudah pada tahap penyegelan. Tutup dan tidak dibolehkan untuk beroperasi. Penyampai aspirasi Tim Pembela Hukum Masjid Cagar Budaya Nurul Ikhlas yang dipimpin oleh Muchtar Effendi, SH MH dan Melani SH MH memberi apresiasi kepada Pemkot Kota Bandung yang telah berani menghentikan operasi Indomaret dengan menyegel bangunan yang dibangun tanpa IMB atau PBG serta tidak memiliki Sertifikat Layak Fungsi tersebut. Tim meminta agar Pemkot mengambil tindakan lanjutan berupa pembongkaran bangunan Indomaret sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan yang berlaku. Pada aspek lain yaitu perbuatan melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 maka Tim Pembela Hukum mendesak agar tindak pidana perusakan atau penghancuran Masjid Cagar Budaya diproses secara hukum pula. Pihak yang diduga melakukan penghancuran itu apakah PT KAI atau PT Indomarco harus bertanggungjawab. Khususnya mereka yang dikategorikan sebagai pelaku (dader), penyerta (mede pleger) atau penyuruh (doen pleger) penghancuran. Pimpinan DPRD meminta kepada jajaran Pemkot Bandung untuk secara bersama-sama menegakkan wibawa Pemkot Bandung untuk menjalankan Perda No 7 tahun 2018 hasil revisi Perda No 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Semua proses pembahasan dan penetapan Perda telah dilakukan sebagaimana prosedur yang semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (*)
Amien Rais, SBY dan Surya Paloh Dapat Tampil Pimpin People Power
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan, Koordinator Indonesia Bersatu Di akun instagram Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengunggah lukisan SBY Presiden ke VI RI. Pamer lukisan \'No Justice, No Peace\" dan tertulis juga di lukisan suami Almarhumah Ani Yudhoyono itu tertulis \" justice for all\". Dari lukisan SBY itu terekspresi suasana kebatinan mantan ketum Partai Demokrat itu. Tampak SBY gundah dan gelisah soal keadilan di negeri ini. Dengan gonjing - ganjing perpolitikan nasional termasuk upaya pembegalan Partai Demokrat oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn.) Moeldoko - KSP Presiden Joko Widodo. Persoalan gugatan sistem proporsional tertutup yang sedang diajukan di MK yang bisa mematikan hak-hak demokratis rakyat. Meskipun akhirnya MK memutuskan tetap berlaku proporsional terbuka dan banyak persoalan lain di bangsa ini. Dengan maraknya korupsi dan KKN, utang menumpuk dan proyek-proyek infrastruktur yang jadi beban negara dan rakyat. Dan banyaknya desakan agar SBY turun gunung dan memimpin revolusi selamatkan negara dan bangsa untuk selamatkan konsitusi, hukum, demokrasi, keadilan dan perpolitikan di negeri ini. SBY di minta turun gunung dan tampil memimpin revolusi. Lukisan mantan Menkopolkam di era Presiden Abdurahman Wahid itu mau menunjukkan geliatnya turun gunung dan mau memimpin revolusi, diawali dari pamer lukisan. Sementara di Solo, 11 Juni 2023 lalu seruan people power dan makzulkan Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh Mudrick Sangidu dan dihadiri oleh tokoh Reformasi Prof. Amien Rais dan sejumlah aktifis perobahan. Saya termasuk hadir di acara itu agar segera mewujudkan people power. Rencana akan turun ke barbagai kota untuk mengerakkan people power. Apalagi kemarin di kantor DPP Demokrat, jalan Proklamasi Jakarta Pusat, akibat marah sejumlah aktifis dan kader Demokratelakukan cap jempol darah untuk menyelamatkan Demokrat dan demokrasi dari upaya pembegalan oleh Moeldoko KSP Jokowi. Saat ini Amien Rais tokoh reformasi dan SBY mantan Presiden dapat turun ke gelanggang bergandengan tangan untuk memimpin people power, revolusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Penekanan bukan saja dialami oleh SBY dengan Demokrat-nya, akan tetapi Surya Paloh juga alami penekanan yang sama setelah Nasdem mula pertama capres Anies Baswedan. Saat ini Menteri - Menteri Nasdem dibidik baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Tidakkah ini ada desain kepentingan politik untuk menekan dan menghambat agar Nasdem digagalkan untuk capres kan Anies Baswedan? Rakyat yang marah saat ini dan menghendaki ada nya gerakan People Power untuk mengubah keadaan mendambakan muncul pemimpin sebagai tahun 1998 saat reformasi. Jika saja, Pak Amien Rais Tokoh Reformasi berkolaborasi dengan SBY dan Surya Paloh. Nampak nya perubahan segera saja terjadi untuk selamatkan Republik tercinta. Pasar Minggu: 17 Juni 2023. (*)
Jokowi Memang Sangat Pantas Dipenjara
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI tampaknya telah nekad menghanyutkan dirinya untuk melakukan segala cara demi mengamankan segala dosa-dosa politiknya termasuk membangun dinasti politik keluarga. Sudah terlalu banyak dosa politik Jokowi dan pelanggarannya terhadap konstitusi dan aturan hukum yang lain dan telah menjadikan negara ini sebagai bancakan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya seolah negara ini milik nenek moyangnya, sehingga semua pejabat dibuat tunduk kepada dirinya dan mengikuti kemauannya. Sebutan apakah yang pantas untuk seorang Jokowi? : Presiden terkacau, megalomania, lame duck tapi ngotot ingin berkuasa, terobsesi post power syndrome, gangguan kepribadian antisosial, addicted to power (ketagihan kekuasaan), atau fear of past sins (takut akan dosa-dosa masa lalu)? Jika Presiden sebelumnya di akhir pemerintahannya ingin mengukir sejarah indah yang bisa dikenang bagi rakyatnya, kalau Jokowi justru dikenang karena keserakahannya yang tanpa punya rasa malu. Paling tidak ada 11 dosa politik Jokowi yang akan dituntut dan harus diproses hukum: Pertama, melakukan kecurangan Pemilu. Curang menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang yang telah berbuat curang sekali tapi tidak menyesal dan tidak takut dosa, maka orang ini cenderung untuk terus-menerus berbuat curang. Jika saja hukum bisa ditegakkan secara adil, para pelaku kecurangan sudah pasti akan dihukum berat. Walaupun dia seorang Presiden, jika terbukti curang seharusnya sudah dimakzulkan oleh MPR, karena kemenangannya tidak sah. Tapi ini malah merancang lagi untuk curang di Pilpres 2024. Kedua, menggunakan ijazah yang diduga palsu. Ini juga aneh. Kenapa persyaratan paling awal dan mendasar tapi kenapa bisa sampai lolos seleksi? Sudah begitu rusakkah moralitas para pejabat KPU, Bawaslu dan, MK? Ketiga, kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vocal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. Kezaliman luar biasa ditunjukkan rezim ini kepada para ulama garis lurus, khususnya yang vokal menyerukan ditegakkannya kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Mereka ini ada yang dikucilkan, dipersekusi, diintimidasi, dibui, disiksa, sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Keempat, bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa. Terutama kasus tragedi KM50, kasus 21-22 Mei yang menewaskan 9 orang, meninggalnya 894 petugas KPPS, terbunuhnya lebih dari 200 di stadion Kanjuruhan, dll. Kelima, mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimulai dari dirinya, anak-anaknya, mantunya, kerabatnya, dan kroni-kroninya. Baru di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan tanpa penanganan serius, yang terjadi cuma pencitraan dan penanganan hukum tebang pilih. Uang negara benar-benar jadi bancakan para pejabat maling. Demikian halnya Jokowi seorang Presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk nepotisme. Keenam, membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. Di era Jokowi Anggota DPR/MPR benar-benar impoten dan mandul, hanya jadi tukang stempel rezim. Sudah berkali-kali Jokowi melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Bahkan Ketua MPR-nya ikut-ikutan jadi penggaung penundaan Pemilu. Untung rakyat banyak yang menolak. Hampir semua produk DPR hanya untuk kepentingan para taipan dan mencekik rakyatnya sendiri, terutama produk Undang-undang. Sepantasnya DPR sudah dibubarkan, karena sudah tidak membela rakyat lagi yang telah memilihnya. Rakyat harus mem black list nama-nama para anggota DPR saat ini yang mendukung rezim Jokowi. Ketujuh, menyandera para Ketum Parpol. Selain partai pengusung Anies, semua Ketumnya terdandera dengan berbagai kasus korupsi sehingga selalu tunduk atas titah Jokowi. Mereka sudah tidak lagi bisa mendengar dan mengakomodir para kader dan konstituennya. Wajar kalau gerbong-gerbong partai koalisi pemerintah sudah kosong ditinggalkan penumpangnya. Kedelapan, mematikan fungsi oposisi. Di era Jokowi oposisi dibungkam dan disisihkan, bukan lagi difungsikan sebagai penyeimbang dan pengingat eksekutif. Bahkan jika tidak mau mengikuti arah rezim walaupun salah, akan dikucilkan dan dikebiri hak-hak politiknya. Kesembilan, membiarkan para mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. Hampir semua lembaga ada mafianya. Yang membuat prihatin sekaligus marah adalah mereka para mafia yang mengendalikan atau mempengaruhi semua kebijakan pemerintah (termasuk yang paling strategis) dikendalikan para mafia. Mafia adalah perusak dan penghancur tata kelola negara. Kesepuluh, menghidupkan kembali paham komunisme. Terbitnya berbagai Perppu yang menyalahi aturan hukum, seperti perppu tentang UU Cipta Kerja, Hari lahir Pancasila, Perppu tentang Penggunaan Dana covid-19 yang banyak dikorup, serta Peropu tentang keterlibatan PKI Perppu tentang rehabilitasi para tokoh PKI yang dikeluarkan Jokowi itu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 dan 1965 PKI itu telah membunuh para ulama, santri, dan para jenderal serta membuat kekacauan negara kok oleh Rezim Jokowi diputarbaliklan mereka disebut korban? Waspada PKI gaya baru yang selalu memutarbalikkan fakta dan memusuhi ulama dan para pendakwah. Kesebelas, membiarkan negara dijajah oleh China komunis. China telah menguasai berbagai bidang strategis di Indonesia : mulai dari pulau reklamasi, penambangan, ekonomi, politik, hukum, sebagian teritorial, bahan baku proyek China, kebijakan di Polri, sampai kepada masalah tenaga kerja pun dari China. Mungkin saat ini ditinjau dari sisi penguasaan negara, 90% Indonesia sudah dikuasai China. Di era Jokowi sangat meraja lela. Sungguh sangat berat (masalah) warisan rezim Jokowi semuanya dibebankan kepada rakyat. Kejahatan dan dosa-dosa politik Jokowi tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah Jokowi lengser harus diproses secara hukum adil. Adakah cawe-cawe Jokowi dan ikut campur meng-endorse capres tertentu karena ketakutan atas dosa-dosa di atas? Yang jelas, setelah Jokowi kengser penjara sudah menantinya. Bandung, 26 Dzulqa\'dah 1444.
Jebakan Maut PDIP untuk AHY
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik ATAS saran berbagai pihak, PDIP (topangan oligarki taipan) akan meminang AHY untuk jadi cawapres Ganjar. Benarkah? Itu yang diucapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Setelah gagal menjegal Anies dengan cara-cara yang halus, sudah pula digunakan cara-cara yang vulgar, ternyata masih gagal. Maka cara terakhir rezim Jokowi yang dikendalikan oligarki taipan akan menggunakan cara jebakan, licik, dan politik adu domba (devide at impera). Seorang penjahat yang \"cerdik\" mengetahui kelemahan lawan, yaitu dengan teori \"pura-pura baik\" dan menjanjikan berbagai kebaikan. Padahal semua itu hanya sebuah jebakan maut. Rezim Jokowi sedang memainkan strategi devide at impera (strategi pecah belah atau adu domba) untuk menghancurkan koalisi perubahan. Di zaman penjajahan VOC dan Belanda, strategi ini sangat berhasil, sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia sampai 3,5 abad. Biasanya rakyat dari kelompok tertentu dihasut untuk memusuhi kelompok yang lain, sehingga terjadi \"perang saudara\" yang akhirnya rakyat mudah dikalahkan. Rezim Jokowi memang sudah kehilangan jati diri sebagai penguasa yang jujur, menjunjung tinggi etika dan adil, sehingga selalu menghalalkan segala cara. Cara-cara licik ini yang akan diterapkan kepada koalisi perubahan, tujuannya untuk menggagalkan Anies nyapres. Dapat dipastikan, tawaran PDIP kepada AHY untuk jadi cawapres Ganjar dengan iming-iming: nanti di tahun 2029 akan dijadikan capres adalah sebuah kebohongan yang nyata. Mengapa? Ini alasannya: pertama rezim Jokowi itu rezim pendusta, tidak ada satu janjipun yang bisa dipegang. Semua janji kampanye Jokowi tidak ada satupun yang ditepati. Jokowi telah dijuluki King of Lip Service (Raja Pembual). Orang kalau sudah beberapa kali berbohong disebutnya pendusta (al-kadzdzaab). Omongannya sudah tidak bisa dipegang. Kedua, skenario membujuk AHY jadi cawapres Ganjar adalah satu rangkaian dari skenario Jokowi untuk menjegal Anies. Empat bulan yang lalu PDIP melalui Sekjennya telah berucap: Menutup pintu berkoalisi dengan partai-parti koalisi perubahan (Nasdem, PKS, dan Demokrat). Ini adalah karakter asli PDIP. Jika sekarang jadi berubah, pastinya ada yang perlu dipertanyakan, pastinya ada udang di balik batu. Hampir dipastikan ada maksud tertentu, yaitu niat jahat menjegal Anies dan menjerumuskan AHY. Ketiga, PDIP dan rezim Jokowi sudah menyadari bahwa Anies pasti menang di Pilpres 2024 mungkin hanya dengan satu putaran saja. Walaupun lembaga-lembaga survei yang mereka bayar selalu menempatkan Anies di urutan ke-3 setelah Ganjar dan Prabowo, tapi secara real dan menurut hati nuraninya mereka tahu bahwa hasil dari lembaga- lembaga survei bayaran itu bohong belaka, dan yang sebenarnya elektabilitas Anies telah jauh melampaui Ganjar dan Prabowo. Keempat, mereka sadar bahwa jika Anies nyapres maka Ganjar tidak ada artinya sama sekali. Satu-satunya cara: Anies jangan nyapres, sehingga jika tanpa Anies perolehan suara bisa diutak-atik untuk kemenangan Ganjar. Jadi tujuan sebenarnya PDIP menawarkan AHY jadi cawapres hanya untuk menggagalkan Anies nyapres saja. Kelima, jika AHY menerima pinangan PDIP terus meninggalkan koalisi perubahan dan atas kuasa Allah Anies tetap menjadi Presiden di tahun 2024, maka karir politik AHY bakal tamat. Jika itu yang dipilih AHY, nasibnya akan sama seperri Sandiaga Uno, karir politiknya berakhir. Walaupun Anies terus menerus didzakimi dan dijegal, secara qodarullah (kekuasaan Allah) Anies akan menjadi Presiden 2024, baik dengan cara yang normal atau melalui keajaiban Allah. Maka orang-orang yang bermasalah dengan Anies bersiap-siaplah akan mengalami nasib yang sangat buruk. Sebagai orang beriman kita harus yakin akan cawe-cawenya Allah jika kedzaliman manusia sudah melampaui batas dan semua jalur ikhtiar sudah tertutup. Itu bagian dari ketentuan Allah. Insya Allah, tahun 2024 adalah tahunnya rakyat Indonesia, khususnya ummat Islam. Bandung, 23 Dzulqa\'dah 1444 H.
Jas Merah
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jangan sekali kali melupakan sejarah (Jas Merah) adalah adagium yang menjadi pengingat dan pelurus sejarah Indonesia yang telah dipesankan oleh Bung Karno semasa hidupnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya beberapa hari yang lalu saya bersama teman-teman dari Jakarta dan kota-kota lainnya dalam rangka mengajak kita semua untuk menegakkan Pancasila dan kembali kepada UUD 1945 asli di Gedung Sate Bandung. Kami melihat adanya penyelewengan sejarah bangsa Indonesia khususnya tentang kelahiran Pancasila yang seharusnya 18 Agustus 1945, faktanya di seluruh perkantoran mulai pusat hingga daerah tertera dan diperingati bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Ini jelas jelas penyelewengan sejarah yang sengaja dimunculkan dan dibiarkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Seperti telah saya bahas dan uraikan pada tulisan saya sebelumnya, 1 Juni 1945 adalah konsep awal Bung Karno bersama beberapa teman, selanjutnya melalui proses 22 Juni 1945 dan finalnya pada 18 Agustus 1945 lahirlah rumusan Pancasila final dan harga mati, seperti yang ada sekarang, dimana Ketuhanan Yang Maha Esa pada butir pertama dan Keadilan Sosial pada butir kelima. Ironisnya pada 8 Juni 2023 yang lalu ada seorang Tokoh Nasional bahkan seorang Putri Proklamator Bung Karno yang juga ketua umum salah satu partai besar di Indonesia, dengan enteng dan congkaknya, yang esensinya mengatakan tidak perlu dimasalahkan tentang kelahiran Pancasila yang sudah final dan harga mati (1 Juni 1945), dan bagi yang tetap ngotot 18 Agustus 1945 hari lahir Pancasila tidak pantas hidup dinegeri ini. Dari uraian di atas, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi stake holder yang berwenang untuk mengingatkan dan meluruskan kembali terkait kelahiran Pancasila yang sebenar-benarnya, yaitu pada 18 Agustus 1945. Saya tegaskan kembali, Pancasila sebagai landasan idiil, ground slaag, dasar NKRI, filosofi dan falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak hanya sekadar mencerminkan kegotong royongan saja melainkan juga menjiwai dan mengejawantahi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang digali dari nilai nilai luhur bangsa Indonesia. Di sisi lain UUD 1945 sebagai landasan struktural, yang mengatur kehidupan bernegara, dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik Indonesia, yang keduanya selalu terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan harus kita jaga, kawal, iringi, tegakkan, lindungi dan bela sepanjang masa. Maka jika ada manusia-manusia yang lantang berteriak dan membiarkan Pancasila bukan lahir 18 Agustus 1945, sesungguhnya mereka adalah para pecundang dan pengkianat bangsa, yang tidak perlu hidup di Indonesia. Kenapa? Pancasila kelahiran 1 Juni 1945 merupakan konsep awal dari gagasan dan pemikiran Bung Karno bersama beberapa teman yang menempatkan KETUHANAN pada butir kelima (sehingga Tuhan bukan lagi menjadi pertimbangan utama, yang mendasari butir-butir Pancasila lainnya). Sedangkan Pancasila yang lahir pada 18 Agustus 1945 sebagai perbaikan dan penyempurnaan rapat-rapat sebelumnya yang melibatkan para pendiri negara, konsensus nasional, panitia sembilan dan perwakilan perwakilan tokoh-tokoh seluruh bangsa Indonesia mulai ujung barat hingga ujung timur, yang menghasilkan rumusan Pancasila yang kita baca dan kita anut hingga detik ini, sebagai hasil final dan harga mati. Hasil akhir, final dan harga mati adalah Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang diperingati baru-baru ini. Wahai seluruh bangsa Indonesia, lanjutkan pelajaran sejarah dan agama pada pendidikan di sekolah-sekolah negeri atau swasta, agar bangsa ini tidak terjerumus dan tersesat pada jalan dan sejarah yang tidak benar. Lawan dan enyahkan para penyeleweng sejarah bangsa, agar jelas PKI sebagai pemberontak terhadap NKRI, dan bukan sebagai korban yang mengharuskan bangsa Indonesia meminta maaf kepada mereka. (Bandung, 12 Juni 2023)
Dicari Presiden yang Mau Menjual Negaranya
Ini bukan presiden biasa tapi ini presiden merangkap pedagang, karena sudah biasa dagang mebel. Sekarang mumpung penya jabatan orang nomor satu di negerinya, kesempatan itu jangan disia-siakan. Kemarin-kemarin menjual mobil Esemka gak laku, lalu jual IKN juga gak laku. Sekarang jual pasir ke negara tetangga Singapura. Dan ini bakal berhasil karena Singapura lagi berniat memperluas negaranya. Meski mengambil sedikit luas pantai Indonesia karena mumpung presidennya bisa diajak cincai asal ada hepeng semua bisa diatur. Presiden sudah nawarin ke penduduk Singapura agar bisa tinggal di IKN dengan keringanan dan dispensasi yang akan diberikan kalau mau tinggal di sana. Tetapi ternyata orang-orang Singapura tidak terlalu berminat, karena mereka biasa tinggal di kota besar kemudian disuruh tinggal di hutan yang disulap jadi kota. Sudah pasti sisa-sisa binatang berbisa masih banyak di sana terutama ular cobra dan binatang berbisa yang lain. Tapi gak apalah kalau mau coba. Paling akan bersentuhan dengan Suku Dayak karena ada orang asing masuk wilayahnya. Kalau pengin suasana baru dan mencoba adrenalin maka coba tinggal di IKN siapa tahu imunnya makin bagus. Tapi harus juga siap-siap peti mati karena daerah itu bukan seperti di Singapura. Kalau itu gak laku dan gak direken bangsa lain untuk meramaikan itu IKN maka gak tahu apalagi yang mau di lego dan dijual di akhir-akhir masa jabatannya. Baru pasir yang dikeluarkan KEPRESnya untuk dijual. Setelah pasir gak tahu apalagj yang akan dijual. Maka dari itu mati-matian pengen diperpanjang kekuasaan dengan segala cara. Dan begitu juga berusaha dengan segala cara menghambat Anies agar gak ikut penCAPRESan. Karena kalau Anies ikut dan dia menang maka itulah awal KIAMAT KUBRA bagi presiden and the gang. Ini aja kelihatan gak bakalan nyampe 2024 kalau semangat rakyat ingin memakzulkan tidak akan terbendung lagi. Jika ada komando dan mulai menekan tombol bergerak semangat pemakzulan hal itu tidak akan terbendung lagi. Les do it. NOW OR NEVER AT ALL. Nuunwalqolami wamaa yasturuun.Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Wonogiri, 090623.
POPULER
