FORUM-RAKYAT
Rezim Jokowi Seharusnya Bersyukur atas Pernyataan Rocky Gerung
Oleh M. Nouval Dunggio - Aktivis Islam MEMANG orang Manado yang satu ini benar-benar hebat. Dia kuasai benar ilmu filsafat sehingga orang-orang sekelas Jenderal mantan Panglimapun gak bisa mencerna jalan pemikirannya. Maklum di tentara tidak biasa ada pertarungan otak. Yang ada pertarungan fisik atau senjata. Perintahnya hanya serang atau bertahan, pasang badan atau rebut dan bunuh. Ini yang terjadi saat ini. Rezim terbantu betul dengan pernyataan Rocky Gerung (RG). Kalau gak maka, isu apalagi yang akan diangkat untuk meninabobokan rakyat akan persoalan yang dihadapi rakyat lenyap. Isu JIS mulai hilang, begitu juga isyu Az-zaitun. Sejak Panji Tengkorak dinyatakan jadi tersangka, maka kasusnya mulai redup. Nah untung ada kasus RG dengan pernyataan bajingan tolol itu. Walaupun itu bukan bentuk penghinaan tapi para buzzerRp lakanatullah yang dungu menggoreng ini sampai gosong. Kata bajingan ini bukan baru RG yang mengucapkan di depan umum. Ibu Risma sewaktu jadi Walikota Surabaya dulu pernah berucap bajingan. Dan kyai sepuh pemberanipun dengan lantang jika rakyat terbiasa memilih pemimpin yang biasa main duit maka kita akan mendapatkan pemimpin berupa Walikota atau Gubernur bahkan presiden pun, kalau ini gak ramai dia dan buzzerRp gak tertarik melaporkannya. Terlebih KSP Moeldoko gak bertindak mengancam dengan memasang badan? Apa cara Moeldoko ini sekadar membayar hutang kepada Jokowi karena kemarin gak berhasil mencopet Partai Demokrat. Maka dari itu jangan sok suci pakai pasang badan segala, seolah-olah menjaga marwah dan jabatan Pak Presiden. Padahal ada udang di balik rempenyek. Kalau buzzerRp lakukan itu wajar aja karena memang mereka cari duit dan dungu bin tolol. Kalau gak gitu gak makan. Apalagi udah mau dekat-dekat masa jabatan hampir game over. Apalagi angin perubahan makin kencang berhembus menuju kemenangan. Jadi kesempatan apa aja di manfaatkan untuk menyerang kubu oposisi dan mencari peluang supaya bisa berkuasa lagi kalau bisa seumur hidup kayak raja-raja jawa. Agar keluarganya bisa aman terkendali. RG surut dan mundur? Oh tidak RG bukan tipikal pengamat politik yang kaleng-kaleng. RG sudah tegaskan bawa kasus dia ke jalur hukum. Supaya kita beradu argumentasi di pengadilan. Bukan beradu emosi yang berlatar belakang sentimen. Itu juga kalau pintar. Polisi di BARESKRIM MABES POLRI ada maju selangkah dalam pemikiran sehingga laporan buzzerRp untuk RG ditolak BARESKRIM. Akhirnya mereka lari ke POLDA dan katanya POLDA menerimanya. Ini juga membingungkan. Apa benar POLDA METRO JAYA menerimanya? Kalau menerima laporan buzzerRp berarti POLDA METRO lebih tinggi dari MABES POLRI. Dan kalau POLDA juga nanti menolak juga maka mereka akan turun ke POLRES dan terus turun ke bawah samps ke tingkat POS POLISI. Ini laporan kalau gak di back up orang kuat di luar polisi mana mungkin mau diterima POLDA METRO JAYA. Boleh jadi yang memback up laporan ini orang kuat dalam istana yang urat malunya udah putus atau waktu lahir dulu gak pernah di AZANIN dan di QOMATIN oleh orang tuanya di kuping kanan dan kiri sehingga saat jadi gede jadi pejabat tinggi udah gak punya malu. Berbuatlah semau kalian karena tsunami perubahan makin kencang yang akan menerbangkan segala macam penguasa dzalim yang korup, oligarki dan pengusaha hitam serta makhluk-makhluk penjilat penguasa. Rakyat biasa hanya bisa jadi pononton aja yang baik. Tapi kalau ada kesempatan gelombang Tsunami people power maka tamatlah kalian semua. Sampai kelobang semutpun akan di kejar oleh rakyat. Dan perusahan dan kekayaan kalian semua akan di nasionalisasikan oleh negara untuk membayar hutang akibat perampokan kalian. Gelombang dan hawa ini makin berhembus kencang. Kalian susah membendungnya. Karena tangan-tangan Tuhanpun ikut bermain di dalamnya. QUN FAYAKUN. Itu akan terjadi dengan mudah. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... By: *MOH. NAUFAL DUNGGIO* (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 050823.
Ributi Kritikan Rocky Gerung, Para Politisi Malah Bungkam di Kasus Korupsi BTS Kominfo
Oleh Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom - Wasekjen Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Bidang Komunikasi dan Informatika Jakarta, FNN - Ucapan Pengamat Politik Rocky Gerung kian mendistorsi persoalan kasus korupsi mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun di ruang publik. Dengan dalil membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran mendapat kritik dari Rocky Gerung, para politisi dari berbagai partai politik justru sibuk mencari pasal agar Rocky Gerung bisa dipidanakan. Sungguh ironis memang, perhatian para politisi yang mewakili partainya seakan ingin menyembunyikan bahkan melalui kritikan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi sepertinya ingin mengalihkan perhatian publik atas fakta hukum kasus mega korupsi BTS Kominfo yang telah menjerat Mantan Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen Partai Nasdem. Mengapa demikian, karena sampai saat ini Presiden Jokowi yang menjadi sasaran kritik Rocky Gerung pun tak kunjung melaporkan ujaran Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Sensitifnya para politisi atas kritikan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi kian membuat publik makin curiga akan adanya pengalihan isu atas kasus mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun. Bahkan jumlah dana korupsi BTS yang dialirkan Irwan Hermawan ke berbagai pihak mencapai Rp243 miliar sebagaimana diketahui dalam pemberitaan di media massa. Sampai sampai aliran dana tersebut mengalir ke Nistra seorang staf ahli Sugiono, anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI. Lalu, ada nama Erry oknum di PT Pertamina Tbk yang disebut menerima aliran dana proyek BTP Kominfo senilai Rp10 miliar. Kemudian, ada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang juga telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Sebagaimana diketahui di Komisi I DPR RI ada sejumlah nama seperti Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, Efendi Simbolon, TB Hasanudin, Meutya Hafid, Lodewijk Paulus, dan Nurul Arifin. Ada juga Adian Napitupulu, Fadli Zon, Prananda Paloh, Utut Adianto, bahkan ada Muhaimin Iskandar, Sjarifuddin Hasan, Hanafi Rais, serta politisi lainnya. Sungguh miris! Mengapa para politisi itu diam tanpa suara. Padahal jutaan rakyat di pedesaan terutama di kawasan 3T sangat menanti hadirnya proyek BTS Kominfo ini. Sebagai aktivis pemuda, saya menyerukan agar para wakil rakyat terutama yang berada Komisi I DPR RI agar jangan bungkam di kasus mega Proyek BTS Kominfo, pergunakan kepercayaan rakyat dengan tampil mendorong Kejaksaan Agung agar terus menelusuri aliran dana BTS Kominfo yang dikorupsi. Dibanding anda tampil ribut atas kritikan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, yang pada akhirnya publik membaca bahwa anda sedang memainkan narasi politik untuk mentutupi kasus korupsi dana mega proyek BTS Kominfo. (*)
Opening Kafe Sosial Pedjuang di Bandung, Anies Baswedan Ajak Para Relawan untuk Solid
Bandung, FNN - Kafe Sosial Pedjuang resmi dibuka di Bandung, Jawa Barat. Kafe Sosial Pedjuang di Bandung yang berlokasi di Jalan Arcamanik Endah 64 ini adalah tempat integrasi gerakan sosial - politik dan bisnis, serta co-working space. Owner Kafe Sosial Pedjuang Bandung, Abdullah Syuaib memastikan bahwa tempat co-working space yang tersedia sangat cocok digunakan untuk berdiskusi santai dengan relasi dan jejaring. \"Selain itu, kafe ini juga menjadi wadah bagi masyarakat khususnya para relawan pendukung bacapres Anies Baswedan yang ingin berdiskusi,\" ujar Abdullah saat Opening Kafe Sosial Pedjuang di Bandung, pada Jumat (4/8/2023) malam. Sementara itu, Calon Presiden Anies Baswedan tampak hadir dan menyapa para relawan yang hadir saat opening Kafe Sosial Pedjuang. \"Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup besar, tapi bukan berat,\" ujar Anies yang saat itu mengenakan kemeja biru serta belangkon Jawa berwarna coklat. Anies berpesan pada para relawan pendukungnya agar selalu melempengkan niat agar dapat bersama-sama membawa Bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. \"Jadi kunci utamanya adalah solidaritas antar para relawan di seluruh Indonesia. Kita sama-sama menjadi satu demi perubahan dan kemajuan Indonesia,\" kata Anies. Kemudian, Head of Media and Communications TurunTangan, Leonardus Wical Zelena Arga menjelaskan bahwa Kafe Sosial Pedjuang merupakan sebuah inkubasi TurunTangan di bidang bisnis FnB. Leon mengatakan, Kafe Sosial Pedjuang sendiri telah tersebar di Jakarta (Lebak Bulus, Duren Tiga, Pejaten Timur, Harmoni), Jogja, Bandung, Cirebon, Banyumas, Bekasi, dan Medan. Adanya Kafe Sosial Pedjuang diharapkan dapat menjadi tempat ngopi yang membawa semangat perjuangan pagi para pengunjung. \"Beberapa Kafe Sosial Pedjuang di daerah menjadi model bisnis bagi relawan TurunTangan daerah itu sendiri,\" pungkas Leon. Kata Leon, hal ini dilakukan guna melatih para relawan tidak hanya bergerak di bidang sosial politik saja tetapi juga dalam bidang bisnis. (*)
My Esti Vs Rocky?
Oleh Mariana Ulfah - Warga Godean Jogjakarta My Esti, anggota DPR RI dari PDIP melabrak panitia acara Ngopi dengan Rocky Gerung. Memalukan. Pertama, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI seharusnya mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya provinsinya apalagi cuma dapilnya, jika untuk kepentingan partainya semata. Para anggota dewan itu digaji oleh rakyat. Jadi, seharusnya Esti mendengarkan sebanyak-banyak aspirasi rakyat. Mereka yang hadir di acara diskusi dengan Rocky Gerung (RG) kemarin itu semua adalah rakyat. Lalu, mengapa hanya membela segelintir orang di depan yang menolak RG daripada seribu lima ratus peserta pelajar, mahasiswa, dan umum yang sudah menunggu RG berhari-hari, karena sempat tertunda? Kedua, pembelaan My Esti kepada Jokowi amat subjektif, dan mengabaikan kepentingan umum. Secara hukum Esti pasti tahu, soal penghinaan, yang berhak melaporkan ke pihak yang berwenang adalah Jokowi. Tapi, karena perasaan pribadi, cinta buta, sengaja melanggar undang-undang yang melindungi hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Secara moral mestinya ia mengundurkan diri saja, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyat. Membela Jokowi dengan menolak RG adalah kepentingan pribadi/sekelompok. Entah ia membela Jokowi sebagai presiden, petugas partai, atau idola, yang jelas Jokowi bukan rakyat. Dan suka atau tidak suka, Rocky Gerung adalah rakyat, begitu juga dengan seluruh panita dan peserta acara diskusi tersebut. Ketiga, My Esti tidak memahami konten dan konteks. Saya memahami pernyataan RG yang membuatnya tersinggung dan marah. Tapi, mutung-nya ini tidak ada hubungannya dengan acara diskusi “Bonus Demography dan Pembangunan Mental Bangsa” di mana RG sebagai pembicara utama. Jika memang RG dianggap berpengaruh buruk, seharusnya My Esti meminta untuk dijadikan narsum juga pada waktu itu. Secara terhormat ia dapat menjelaskan, menasihati para anak muda tentang adab yang dipermasalahkannya. Bahkan bisa mengkritik RG secara langsung di depan publik dan media. Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. (Kalau takut, jangan sok berani, kalau berani jangan takut-takut). Bukan mempersekusi, menyalahkan panitia karena mengundang RG. Keempat, ada kelompok baru yang menamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Kelompok inilah yang kemarin menutup jalan masuk lokasi diskusi. PNIB patut ditolak, bahkan dibubarkan, karena kegiatannya adalah melanggar UU Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Selain itu perlu dipertanyakan siapa anggotanya, dan apa visi misinya. Jangan sampai program kerjanya adalah mempersekusi siapa pun yang tidak sesuai dengan mereka. Apalagi jika ada ancaman menggunakan hukum rimba. Saya khawatir agak sulit untuk mengajukan izin kepada si raja rimba. Indonesia adalah negara hukum, jadi jelas, segala sesuatu diatur melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau mengakui Pancasila, PNIB pasti paham sila ke-4 tentang musyawarah mufakat, dan sila ke-5 keadilan sosial. Bergabung saja diskusi, atau debat terbuka, bersama-sama mencari kesepahaman. Biasanya demo itu berkumpul, bentangkan spanduk, dan orasi. Jadi, kalau hanya menutup jalan, membawa spanduk, wajar jika ada yang mengira “orang bayaran.” Apalagi waktu itu yang masuk untuk bernegosiasi hanya My Esti. Lengkaplah sudah framing “orang bayaran My Esti.” Sebagai warga Jogjakarta saya merasa keberatan dengan spanduk PNIB yang menyebut “Yogyakarta Kota Pelajar Bermartabat”, tapi mereka justru mempersekusi pelajar, mahasiswa, dan umum yang ingin belajar. Mereka itulah yang tidak bermartabat. Jika bicara soal adab, dan budaya, ke mana My Esti dan PNIB ketika ada pernikahan anjing dengan adat Jawa yang sempat viral beberapa waktu lalu. Belum lagi alasan menolak RG di spanduk tertulis karena menghina simbol negara. Apakah sudah membaca UU No 24 Tahun 2009 yang menyebutkan simbol-simbol negara sesuai UUD 1945 adalah bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya. Yogyakarta ini jadi tampak bodoh dengan spanduk PNIB kemarin. Ada juga spanduk serupa, hanya diganti kalimat atasnya “Jombang Kota Santri, Tentrem Adem Ayem”. Masih sama, menolak RG. Ini kebebasan berpendapat. Tapi, tidak perlu juga mencatut nama Jombang dan Santri hanya untuk kepentingan puluhan orang, kelompok PNIB saja. Slogannya tentrem adem ayem, tapi perbuatannya ngisruh. Jokowi, selain sebagai rakyat, selama ini juga hanya diam, seolah menikmati kegaduhan. Sudah cukup negara ini gaduh “unfaedah”. Jika dia memang pemimpin yang berjiwa besar, tenangkan pendukungnya, tetap hormati hukum, tidak perlu persekusi, berbesar hati menerima kritik, bahkan makian. Maka, pendukung semakin cinta, dan publik pun akan respek. Terakhir, saya ingin mengajak segenap akademisi, praktisi, aktivis pelajar, dan mahasiswa untuk terus menyuarakan hak kebebasan berpendapat, kampanye anti dungu, dan anti korupsi lewat media apa pun. Salam akal sehat. Salam perubahan untuk persatuan. \"Ing ngarsa asung korupsi, ing madya mangun dinasti, tut wuri cawe-cawe.\" (Rocky Gerung).
Lingkaran Neraka, Indonesia Mau Dibawa ke Mana?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD TELAH berhembus dan terendus kabar bahwa Jokowi tetap berupaya cari jalan lain untuk menggapai impiannya, jadi BUDAK CINA. Astaqfirllah...!!!! Indonesia telah di ambang kehancuran! Ada dua ksatria yang tangguh (Anies dan Prabowo).Tapi mana yang lebih elektabel? Saya pernah memiliki kisah dengan keduanya. Prabowo, hari itu Jum\'at 10 Agustus 2018. Pagi saya temui adik angkatan saya Brigjen Purn. Taufik Hidayat (sekarang Ketua DPRD Jabar) di tempat kerjanya, jalan Kertanegara Jakarta (rumah Prabowo). Kita (PPIR) berangkat dari Kertanegara pukul 11.00 WIB rombongan satu bus menuju Masjid ISTIQLAL sebelum daftar capres dan cawapres ke KPU pusat Kurang lebih 200m sebelum masjid Istiqlal, mendadak sopir banting stir ke arah Masjid Sunda Kelapa. Kenapa, ada apa? Yang saya dengar, Presiden tidak Bisa dikalahkan! Kami rombongan PPIR tiba di halaman masjid Sunda Kelapa. Lima menit mau Qutbah saya membongkok bongkok, menyelinap melewati jamaah yang panjang duduk rapi di halaman terbuka masjid, akhirnya bisa masuk masjid berada satu saf di belakang Prabowo (ring 1) shaf kedua. Legalah hati ini setelah tahu letak pasti orang yang saya jaga. Mempelajari keadaan sekitarnya saya menilai ada yang bukan orang Prabowo di sekitar itu. Begitu Qutbah selesai (Imam dan Khotibnya Alm Teuku Zulkarnain) spontan, jama\'ah berdiri sambil meneriakkan ALLAHU AKBAR... ! serentak mendekati Prabowo untuk mengucapkan selamat. Karena saya khawatir ada yang gak beres, seketika itu juga langsung saya lindungi Prabowo dengan menggepit tangan kiri Prabowo kedalam (saya baru pertama kali ke masjid itu) dengan filling ada lorong kecil, yang berakhir di salah satu ruangan yang bertuliskan Dewan Kehormatan Masjid. Barulah saya lega, karena di situ aman dan saya tinggalkan Prabowo yang selanjutnya didampingi anak-anak ring 1. Yang saya tahu Prabowo orangnya tegas, cerdas, luwes, ikhlas, tidak pendendam, rela dan tulus berkorban, banyak teman, suka menempuh jalan liku sebagai caranya, pintar menjilat sebagai strategi? Anis Baswedan, akhir tahun 2022 saya pertama kali bertemu, kesan saya orangnya tegas dan santun, ganteng berwibawa, cerdas, luwes, inpriratif, suka menempuh jalan lurus, tegak, birlian, banyak karya, banyak teman dan sukses Fakta, bahwa Jokowi telah banyak menyimpang dari UUD 1945 (asli), terkait munculnya RUU / UU BPIP / HIP, Ombibus Law/Cipta Kerja, IKN, TKA, KUHP baru, Kesehatan yang berakhir pembubaran IDI dan rencana dibangunnya 30 Rumah Sakit di Indonesia serta kebijakan kebijakan lain yang tidak populis, tidak pro rakyat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, tega terhadap bangsa sendiri, memanjakan Cina, dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan peran TNI POLRI. Dari uraian singkat di atas, saya berdoa memohon kepada Alloh SWT, semoga Anies diberi amanah, berkah serta panjang umur untuk bisa menjadi Presiden RI untuk perubahan dan perbaikan NKRI masa depan didampingi oleh AHY anak muda cerdas, cermat, bervisi dan misi bertahap, bertingkat, berlanjut, bekesinambungan dan loyal Terkait terendusnya Prabowo akan didampingi Gibran, demi Allah sangat saya sayangkan, sama halnya akan meneruskan RGB Jokowi yang menari-nari di atas gendang Cina dan berkeset bangsa sendiri. Sama halnya akan mengasuh, meribetkan, harus konsisten terhadap pernyataan atau janji-janji kepada teman teman Gibran, dan terjerat oleh ambisi Jokowi....Celaka ! Demi NKRI Jokowi harus segera dimakzulkan dan mundur tanpa menimbulkan Chaos! Saya berharap TNI POLRI sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, harus kembali pada fitrahnya. TNI sebagai garda terdepan dan Benteng terakhir kedaulatan negara (Combatan), POLRI sebagai penegak hukum, pengaman, pelindung, dan pelayanan rakyat yang kredibel (Non Combatan), keduanya tetap kompak dan harmonis. ALLOHU AKBAR..!!!
Ambisi Jokowi “Mengkudeta” Ketum Golkar?'
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik Isu pelengseran Airlangga Hartarto melalui Munaslub terus bergulir. Pihak “lawan” terus cari celah kesalahan dan kesempatan untuk mendepak Airlangga. Sejauh ini Airlangga masih sulit dilengserkan. Pergantian Ketua baru dilaksanakan tahun 2024, jika hal itu dipercepat sama halnya dengan “dikudeta”. Ada dua tokoh Golkar yang disebut-sebut bakal “merebut” posisi Ketum, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Bambang Soesatyo (Bamaoet). Luhut disebut-sebut mengincar posisi ketua, tapi bukan untuk dirinya, hanya untuk membuka jalan bagi Jokowi mengambil alih Ketum Golkar. Namun hal itu akan sulit, mengingat Golkar masih solid, “kesalahan” Airlangga tidak fatal, dan arah politik Luhut (Jokowi) yang berseberangan dengan kader Golkar. Banyak kader Golkar yang berpandangan jika Golkar jatuh ke tangan Luhut (Jokowi) akan makin hancur, karena rakyat sudah muak dengan sepak terjang Jokowi dan Luhut yang cuma jadi “jongos’ China. Mayoritas konstituen Golkar telah mendukung Anies Baswedan. Jokowi tentu sangat perlu kendaraan politik untuk keberlanjutan politik dirinya setelah lengser, lebih utama untuk melanjutkan dinasti politik keluarganya. Istana sepertinya sedang dalam keadaan stress berat. Betapa tidak ! Seluruh skenario penjegalan Anies telah gagal, baik melalui jalan bujukan dan tekanan kepada partai-partai pengusungnya (Nasdem, Demokrat, dan PKS), melalui jalur mentersangkakan dua Menteri Nasdem (Jhonny G. Plate dan Yasin Limpo), melalui tawaran Cawapres kepada AHY, mem- framing buruk terhadap Anies (politik identitas, gubernur gagal, intotelaran, pendukung khilafa dan HTI), sampai kepada upaya mentersangkakan Anies melalui gelaran Formula E dan “pembegalan” Partai Demokrat oleh Moeldoko semuanya berakhir gagal. Dan tanda-tanda kegagalan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya Anies melenggang ke Pilpres 2024. Ketika Jokowi memanggil Surya Paloh seusai Apel Siaga Perubahan, bahkan Jokowi malah menanyakan siapa calon cawapres Anies. Lho, bukannya selama ini Anies tidak dianggap sebagai capres, karena skenario capresnya kan hanya dua paslon: Ganjar dan Prabowo? Apakah ini sinyal Jokowi yang sudah bisa menerima kenyataan bahwa Anies tidak bisa dibendung dan dukungan rakyat terhadap Anies makin masif. Manuver Jokowi untuk mentersangkakan Anies lewat KPK-nya Firly dan Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko hampir dipastikan gagal. Sekarang, bagaimana nasib rezim Jokowi jika Anies telah menjadi Presiden ? Hal inilah yang sangat ditakutkan bukan saja oleh Jokowi, keluarga dan para penjilatnya, tetapi juga ditakutkan oleh para oligarki taipan dan bahkan rezim China komunis. Mengapa mereka takut? Ini beberapa alasannya: Pertama, bisnis-bisnis hitam, ilegal, dan operasi para mafia akan terbongkar. Selama rezim Jokowi mereka bagaikan raja yang tidak tersentuh, dan Indonesia dijadikan ladang surga mereka. Selama ini para aparat hukum telah dibungkam dengan uang sogokan, pemberian proyek tertentu, dan penempatan jabatan tertentu sehingga mulut mereka sudah terkunci rapat-rapat. Kedua, proyek-proyek China akan segera dihentikan. Banyak proyek China yang telah “merampas” kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia : pulau reklamasi, pengerukan tambang-tambang, proyek obor, pengiriman TKA China yang sangat besar dengan dalih bagian dari investasi, kudeta Undang-undang, IKN, Kereta cepat, dll bakal tambah mangkrak. Ketiga, penguasaan pos-pos strategis China di institusi pemerintahan bakal segera berakhir Selama ini semua institusi pemerintahan berada dalam kendali China : presiden, kepolisian, semua lembaga negara, para Anggota Dewan dan Para Ketum Parpol. Jadi para pejabat kita rela cuma jadi jongos China. Keempat, semua Undang-undang termasuk Perppu, Perpres dan Kepres yang berpihak kepada oligarki taipan akan direvisi. Rezim Jokowi adalah rezim pelanggar konstitusi dan Undang-undang, merubah undang-undang dengan seenaknya sendiri tanpa perserujuan rakyat. Semua Undang-undang yang tidak pro rakyat bakal direvisi lagi. Kelima, Jokowi dan keluarganya tidak akan bisa lepas tangan dan mengelak atas semua kejahatan politik dan korupsinya, semuanya harus diproses hukum. Kejahatan politik Jokowi begitu besar, baik dalam soal pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang, nepotisme dan korupsi. Tidak mungkin akan dibiarkan dibiarkan begitu saja. Negeri ini milik rakyat dan bangsa Indonesia, yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan tetesan darah dan korban jiwa, jangan biarkan para penjajah dan pengkhianat bangsa mengendalikan negeri ini, karena tujuan mereka hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan membiarkan negara hancur. Rakyat harus bersatu menghentikan rezim ini. (*)
Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan Rakyat Dininabobokkan dengan Recehan
Oleh M.Hatta Taliwang - Aktivis. DARI seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA. Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia Indonesia dilakukan. Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yang dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia. 1. Ada Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos 2. Ada Sembako Food Voucher (Voucher Sembako) dibawah Kemsos 3. Electricity Subsidy (Subsidi Listrik). Di bawah Kem ESDM 4. Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud. 5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemenkes. 6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Di bawah Kemdes. 7. Pre Employment ( Prakerja). Di bawah Menko Perekonomian. 8. Food Assistance (Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Di bawah Kemsos. 9. Rice Assistance (Bantuan Beras). Di bawah Kemsos. 10. Additional Social Cash Assistance. (Dana Pendampingan). Di bawah Kemsos. 11.Productive Assistanve (Dana Pendampingan UMKM). Di bawah Kemenkop. 912. Wage Subsidy Assistance for Workers (Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) . Di bawah Kemanaker. Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur (Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll. Tapi yang lebih rinci adalah DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah) 4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 5. Kartu Anak Jakarta (KAJ) 6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 8. Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) 9. Subsidi Pangan 10. Subsidi Air Bersih 11. Subsidi Tangki Septik 12. Subsidi Rusunawa 13.Subsidi Transportasi. Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan. Untuk mendalami tiap-tiap program tersebut lebih rinci bisa googling. Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp 100 trilyun dan menjangkau lebih kurang puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementerian. Program ini bisa menjelaskan beberapa hal: 1. Itu sebabnya rakyat di bawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yang lebih substantif. 2. Di tingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dalam soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan. Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dengan cara philantropis/karitatif. 3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan (APBD)Jakarta cukup besar, toh cuma sekitar 2,5 T dari APBD Jakarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah dari dana pinjaman? Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia. 4. Di samping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis (berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan kemerdekaan? Di mana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri? Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dengan cara begini bisa dimaklumi jika negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak-hak rakyatnya secara terhormat. Padahal dalam kenyataannya dalam kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere. Dalam keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu? Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskanlah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Kalau mau meningkatkan derajat rakyat dalam bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja untuk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok. Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dengan sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya. Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan. Ahli ahli untuk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan. Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?. Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh. Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh di luar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil. Apa negara ini hanya diabdikan untuk segelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengan cara terhormat dengan memberi hak mereka secara bermartabat. (MHT).
Surat Terbuka untuk Mahfud MD
Assalamualaikum wr wb Yth. Prof. Mahfud MD Menkopolhukam Republik Indonesia di Jakarta. Seiring perjalanan waktu, dua pertanyaan saya terdahulu tidak pernah mendapatkan jawaban dari bapak. Sebagai elemen anak bangsa yang peduli dengan hukum di negeri ini ingin sekali mendapatkan tanggapan dari bapak tentang sikap diamnya bapak terhadap kasus-kasus krusial yang terjadi di depan mata bapak. Kasus-kasus tersebut di antaranya: 1. Kasus ijazah palsu Jokowi. 2. Kasus penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang tiba- tiba tiba ditambah oleh MK tanpa persetujuan DPR, DPD, PRESIDEN selaku pembuat UU tentang masa jabatan pimpinan KPK. 3. Kasus bocornya kesepakatan hakim MK yang akan mengubah sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang dibocor oleh Deny Indrayana. Bagamana pendapat hukum bapak sebagai mantan ketua MK terhadap kasus tersebut bila bocoran dari Profesor Deny Indrayana adalah benar. 4. Bagaimana pendapat bapak terhadap kasus pengiriman pasukan TNI ke Papua yang diberitakan banyak yang gugur menjadi korban keganasan GPK Papua? Pasukan dikirim dengan tanpa dilengkapi dengan alat perlindungan diri seperti mobil anti peluru, tank baja, panser, pesawat pembom dan sebagainya, sementara pada saat mendatangi Habib Rizieq Shihab yang tanpa senjata dan lokasinya pun di ibukota Jakarta, pasukan TNI datang dengan peralatan lengkap seperti tank lapis baja panser, pasukan bara kuda dsb. Bapak Prof Mahfud yth. Menurut pandangan subyektif saya, bahwa kasus-kasus yang saya sebutkan itu lebih urgent, lebih krusial untuk mendapatkan atensi dari bapak selaku MENKOPOLHUKAM yang nota bene juga ahli dalam hukum tata negara. Kasus uang yang Rp349 T yang bapak bongkar itu tidak memiliki arti apa-apa dibanding dengan kasus-kasus yang saya sebut itu. Selanjutnya, bahwa seorang Prof. Deny Indrayana adalah salah seorang anak bangsa yang peduli terhadap carut marutnya hukum di negeri ini yang menurut saya tanpa bermaksud untuk sensasi, yang membedakan dengan bapak yang hanya menjadikan kasus tersebut sebagai tontonan belaka. Beberapa waktu yang lalu, ada rekaman video dimana tampak dengan jelas bapak bicara bahwa rusaknya masyrakat atau negeri ini akibat dari rusaknya pemimpin di negeri itu. Menurut pendapat bapak apakah indonesia ini masih baik atau sudah rusak? Tolong bapak jawab dengan hati nurani berdasarkan keilmuan yang bapak punya. Sekian dari saya, NASER ALKATIRI - Aktivis Forum Tanah Air.
Jatah Keluarga Sang Ketua Relawan
Oleh Soeharsono - Mantan Projo SIAPA tidak kenal Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Relawan Jokowi yang akhir akhir ini sering diperbincangkan terkait dugaan aliran Rp 40 Milyar untuk mendukung capres selain Ganjar. FYI saja, sebenarnya Projo sudah terpecah berkali-kali dan semua itu tidak lain akibat kekecewaan struktur Projo kepada Budi Arie. Sumber kekecewaan itu antara lain tidak adanya keterbukaan anggaran, donatur, dan penempatan relawan Projo di BUMN. Banyak struktural Projo merasa kecewa karena sumber dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Kekecewaan tersebut memuncak ketika Budi Arie lebih mendahulukan dua adik kandungnya menduduki posisi penting di BUMN kelas satu di antaranya sebagai Komisaris di BTN dan Telkom. Posisi Komisaris di BTN dan Telkom bukan saja bergengsi tetapi take home pay di atas Rp 100 juta perbulan dengan sekian banyak fasilitas termasuk asuransi lengkap dan kelas VVIP dan tantiem atau bonus tahunan yang bisa mencapai milyaran Rupiah tiap tahun. Joke di kalangan relawan Projo mengatakan bahwa \"bisnis jabatan relawan\" Budi Arie Family total pertahun bisa dapatkan tidak kurang dari Rp 25 Milyar hanya dari gaji, fasilitas dan tantiem dua BUMN, sementara biaya kampanye Presiden Jokowi bukan dari kantong Budi Arie tapi dari donatur dan sumbangan suka rela relawan Projo. Kekecewaan tersebut tentu sangat berdasar apalagi karena struktural Projo menganggap bahwa kedua adik kandung Budi Arie tidak berkontribusi dan berkorban dalam pemenangan Presiden Jokowi baik di 2014 maupun 2019. Struktural Projo yang merasa kecewa melihat bahwa Budi Arie lebih mementingkan keluarga nya sendiri di bandingkan struktural dan relawan Projo yang berkorban habis habisan untuk memenangkan Presiden Jokowi. Ambisi harta dan tahta Budi Arie tentu sudah menjadi rahasia umum terlebih ketika di tahun 2019 Budi Arie sempat mengancam akan membubarkan Projo karena Presiden Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menhan. Entah Presiden Jokowi takut atau ada sebab lain, tapi tidak lama setelah ancaman pembubaran itu Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie menjadi Wamendes. Ambisi Harta dan Tahta ternyata tidak hanya menjadi milik politisi tapi ketua relawan juga bisa lebih buas pada harta dan tahta di bandingkan politisi. Akibat dari buas nya satu ketua Relawan beimbas pada rusaknya nama dan nilai perjuangan para relawan yang lain, ibarat pepatah \"Nila setetes, rusak susu sebelanga\" atau \"Tamaknya satu ketua relawan, rusak citra Relawan se-Indonesia\" (*)
Nyinyirin JIS, Rezim Jokowi Terus Pamer Kedunguan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI mau renovasi Jakarta Internasional Stadion (JIS), Erick Tohir nyinyirin JIS yang terkendali perparkiran dan pintunya cuma 1, harusnya 4, hanya memamerkan kedunguan saja. Ada yang percaya kalau Jokowi benar-benar tulus merenovasi JIS? Penulis termasuk yang tidak percaya, karena selama ini setiap yang berkaitan dengan Anies pihak istana terus menghindarinya. Upaya untuk merenovasi (baca : merombak) JIS karya Anies Baswedan tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan istana kepada Plt. Gub. DKI Heru Budi supaya \"merusak\" berbagai karya Anies. Dan skenario Istana untuk menempatkan Heru Budi di DKI tidak bisa dipungkiri adanya upaya untuk menghilangkan rekam jejak Anies. Betapa tidak (curiga), JIS sebagai salah satu stadion terbaik dan termegah di dunia, sudah berstandar FIFA, dengan konstruksi dan arsitektur yang berteknologi tinggi sehingga bisa digunakan waktu siang maupun malam, saat terang maupun hujan sampai dikagumi dunia, akan menjadi berantakan jika landasan merenovasinya adalah karena unsur kebencian, iri hati, dan kalah bersaing. Alasan yang dikemukakan Erick Tohir nampak sekali kedunguannya. Sayangnya, JIS akan selalu identik dan lekat dengan Anies Baswedan. Keharuman nama Anies tidak mungkin akan bisa dihilangkan, sekalipun pihak istana sangat alergi dengan nama Anies. Selama ini rezim Jokowi memang sangat tidak suka dengan selalu digaungkannya nama Anies oleh masyarakat, namanya selalu mencuat dan diperbincangkan publik, yang memhuat panas pihak istana dan akan berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak Anies. Apa pun akan mereka lakukan demi men- down grade nama Anies, walaupun pada akhirnya akan sia-sia, jadi blunder dan kontra produktif. Contoh kasus pembongkaran trotoar-trotoar yang telah dibangun Anies, lalu ketika dibongkar oleh Heru Budi, warga Jakarta ngamuk. Jejak Anies tidak mungkin dihapuskan, apa pun yang akan diperbuat istana. Merenovasi JIS selain akan membuang-buang dana miliaran juga dipastikan tidak akan menjadi lebih baik. Yang bakal terjadi adalah : 1. Stadion akan bertambah buruk 2. Standar FIFA yang sudah didapat saat ini, bisa-bisa dicabut jika terjadi perubahan yang signifikan 3. Dana yang harus dikeluarkan tidak sedikit hanya untuk memuaskan ambisi saja 4. Kemungkinan besar yang terjadi justru akan merusak konstruksi dan keindahan stadion yang sudah ada saat ini. 5. Dipastikan nama Anies tidak bisa dihapuskan walaupun nama JIS misalnya akan diubah. Pihak istana seperti kurang kerjaan: mengerjakan yang tidak urgen, mengabaikan hal-hal yang urgen. Banyak hal yang bisa dilakukan istana, terutama yang berhubungan dengan beban rakyat dan infrastruktur jalan-jalan desa dan kecamatan, pendidikan yang masih mahal dan kesempatan kerja yang makin sulit. Bukannya ngurusin stadion JIS yang sudah berstandar FIFA dan termasuk satu di antara stadion terbaik di dunia. Memang yang namanya ambisi, hawa nafsu, benci, dendam, dan iri hati tidak ada ujungnya selain kembali ke jalan Allah Bandung, 12 Dzulhijjah 1444.
POPULER
