FORUM-RAKYAT
Anies Pilih Cak Imin, PKS Tulus, SBY Halu
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus SUDAH diprediksi, SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi Cawapres. Keharusan dan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS dan Partai Ummat. Ihwal itu membuat Anies Baswedan berada dalam posisi dilematis. Sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai Cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan dan realistis. Tidak ngotot! Menariknya SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies. Namun, PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespons santai. Tidak menuding SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu publik membaca dengan sangat terang, SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi Cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting hajat utama AHY masuk arena Pilpres. Maklum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi Cawapres. Tidak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Kini terbukti, setelah AHY tak dipilih jadi Cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat dialamatkan pada Anies, Surya Paloh dan Nasdem. Seolah karir AHY sudah tamat. Padahal, bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar - AHY…? Aneh, bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies, sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar pasang Capres - Cawapres hal biasa! (*)
Anies - Cak Imin, Sebuah Pengkhianatan Visi Perubahan
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik SEJAK awal, penulis telah menduga nomenklatur \'menyerahkan sepenuhnya nama Cawapres kepada Anes\' adalah alat politik NasDem untuk menyetir Anies dan menghindari tuntutan partai mitra koalisi. Seolah, NasDem netral dalam penentuan Cawapres. Nyatanya, informasi pemasangan Cak Imin sebagai Cawapres Anies oleh Surya Paloh, sebagaimana dikabarkan oleh Teuku Riefky Harsya, jelas-jelas sebuah ironi politik. Ironi, ditengah harapan besar Anies akan membawa perubahan besar bagi negeri ini, malah dipasangkan dengan Cak Imin, sosok yang sudah diketahui umum bagian dari rezim Jokowi. Apalagi, legacy \'Kardus Durian\' Cak Imin tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Cak Imin akan tetap berpolitik sesuai asuhan rezim. Persis seperti merapatnya PAN dan Golkar ke Kubu Prabowo. Jadi, bisa dipastikan Pilpres 2024 adalah \'All Jokowi Mans\', semua orangnya Jokowi. Sandiwara saja Pilpres, sebab siapapun yang menang pasti akan mengikuti arahan oligarki yang ada dibelakang Jokowi. Kalau nama yang diumumkan sepihak adalah Ahmad Syaikhu, atau Surya Paloh sendiri, sebagai Cawapres yang mendampingi Anies, masih bisa diterima. Karena Syaikhu dan Paloh, keduanya representasi partai yang ikut mengusung Anies sejak awal. Ikut berdarah-darah. Lalu, kenapa bisa Cak Imin? Bukankah PKB sejak awal bersama Prabowo ? Tak pernah PKB mengusung dan mengkampanyekan Anies. Memang benar, terakhir Cak Imin diabaikan Prabowo setelah PAN dan Golkar merapat. Koalisi pun dibuat sepihak tanpa melibatkan Cak Imin, menjadi Koalisi Indonesia Maju, menggusur KKIR. Tapi tidak lantas, membuat Cak Imin langsung mendapat durian runtuh, tanpa berjuang langsung menjadi pendamping ANIES. Lagipula, sosok Cak Imin akan merugikan Anies. Alih-alih meningkatkan elektabilitas, Cak Imin malah memeloroti suara Anies. PBNU menyatakan, siapapun Capres yang berpasangan dengan Cak Imin akan kalah. Sebuah sinyal perlawanan NU terhadap Cak Imin. Mengambil Cak Imin sebagai Cawapres Anies, sama saja vis a vis dengan PBNU. Surya Paloh juga melapor ke Jokowi. Disebut sekedar etika politik, melapor ke Jokowi. Tapi bisa juga ditafsirkan, Cak Imin disodorkan ke Anies adalah bagian dari skenario Jokowi. Rasanya, Anies dan Cak Imin bukanlah simbol perubahan. Anies dan Cak Imin malah melambangkan status quo. Jadi, koalisi perubahan untuk persatuan telah berubah menjadi koalisi memecah untuk tetap mempertahankan status quo Jokowi. [].
Pintu Darurat Negara Ada di Tangan MPR, Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 adalah UUD 2002, artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berhentilah semua partai politik, lembaga negara dan penguasa membohongi rakyatnya yang mengatakan negara berideologi Pancasila. Padahal sejsk UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 negara sudah diganti dengan sistem Presidensiil yang basisnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kekuasaan diperebutkan dengan banyak -banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat kuatan, curang curangan, caci maki dan permusuhan yang jelas bertentangan dengan nilai -nilai Pancasila. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila yang mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR. Beberapa hari ini terjadi perdebadan bagaimana kalau pemilu terjadi dead lock, kalau calon presidennya cuma satu. Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presidential Threshold 20% dicabut agar tidak terjadi deadlock jika capresnya cuma satu pasang. Dari kajian kami di Rumah Pancasila usul tersebut kurang tepat sebab selama ini penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002 justru yang harus diselamatkan bukan hanya soal pilpres tetapi mengembalikan negara ini semua untuk semua, mengembalikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kedaulatan adalah rakyat bukan kedaulatan ketua partai politik. Negara tidak boleh lagi hanya dimiliki oleh satu golongan yaitu golongan partai politik. Negara harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam konfigurasi MPR yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan partai politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20%? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Dengan sistem MPR itulah pintu darurat ada di sana, mengapa? MPR itu terdiri dari 1/3 DPR, 2/3 adalah utusan golongan dan utusan Daerah. Oleh sebab itu MPR tidak pernah demisioner, sebab MPR bukan anggota tetapi unsur dan karena sifatnya utusan yang tidak ada pergantian kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan dari macam-macam kepentingan yang menjadi tugas pemeliharaan negara tidak cuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan. Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, yang pemeliharaannya baik diselenggarakan oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan negara. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali kita semua sadar bawah negara ini telah melenceng menuju perpecahan dan kebangkrutan kecuali kita mempunya kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan Pancasila, mengembalikan kedaulatan rakyat mengembalikan negara milik semua golongan bukan hanya milik satu golongan yaitu golongan partai politik jelas hal ini mengkhianati Bhinneka Tunggal tunggal Ika. (*)
Jakarta Guyub, Upaya BroNies Merangkai Kembali Serpihan Kemerdekaan Indonesia yang Terserak
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum DPP BroNies DIRGAHAYU Indonesia, 78 tahun rakyat belum bisa dibilang sepenuhnya merdeka. Masih banyak di sana-sini kehidupan orang-orang kecil yang identik terjajah. Terpinggirkan, terampas dan tertindas, itulah realitas kehidupan rakyat tak berpunya di seantero republik. Saban tahun negara bagai merayakan momen tujuh belasan yang sejatinya jauh dan bertolak-belakang dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pun bagi warga Jakarta, kehidupan di ibukota negara itu, masih bergulat dengan urusan pemaknaan dari apa dan tujuan merdeka. Sebuah sentuhan kemerdekaan yang berkorelasi dengan kotanya, warganya dan pemimpinnya. Selain menjadi influencer bagi kota-kota lainnya, Jakarta juga menjadi barometer politik nasional. Baik buruknya Indonesia, bisa dilihat dari baik buruknya Jakarta. Seperti Anies yang menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022, ia kerap menyoal substansi kemerdekaan. Buat apa merdeka, kalau rakyat tak punya tanah. Buat apa merdeka kalau rakyat masih susah mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Buat apa merdeka kalau kekayaan negara habis dikuras bangsa asing. Buat apa merdeka kalau pemimpinnya gemar korupsi dan pejabatnya hobi pada yang mudharat. Buat apa merdeka kalau sesama anak bangsa saling bertikai, konflik dan bermusuhan serta memicu disintegrasi nasional. Masih banyak lagi segudang kontradiksi dari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang seremonial dan artifisial, yang tak lebih dari sekedar permainan, hiburan dan kegembiraan sesaat. Kata merdeka, yang telah lama kehilangan nasionalisme dan patriotisme di dalamnya. Sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi kegetiran itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BroNies (Relawan Bro Anies) terpanggil melakukan kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurusnya seiring Panggung Kemerdekaan di Plaza Tugu Proklamasi. Acara yang dikemas dengan Temu Kangen Warga Jakarta dan mantan Gubernur Jakarta itu, menampilkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinnekaan, beragam pentas kesenian tradisional, senam kreasi massal dll. Dengan menghadirkan Anies Baswedan dan para mantan gubernur Jakarta, beberapa aktifis dan tokoh nasional. Even sekaligus gerakan yang sarat pesan dan nilai-nilai perubahan, yang dilakukan BroNies pada tgl 19 Agustus 2023 mendatang di Tugu Proklamasi. Di antaranya memiliki tujuan antara lain sbb: 1. Menghembuskan spirit persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekayaan nasional dari Jakarta hingga menyeluruh seantero negeri. 2. Membangun budaya guyub, solid dan toleransi warga Jakarta meski lekat dengan keberagaman dan plurailtas. 3. Membangkitkan semangat kebhinnekaan dan kemajemukan yang menjadi penopang fundamental sebagaimana dituangkan dalam nilai-nilai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. 4. Melakukan penyegaran dan relaksasi sosial sekaligus berbagi edukasi bersama seluruh warga Jakarta tentang nasionalisme dan patriotisme, melalui pentas seni budaya nusantara dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI. 5. Mengokohkan silaturahim dan persaudaraan para pemimpin dan tokoh tokoh dengan warga Jakarta. Hal tersebut penting dan signifikan melahirkan kultur kesetaraan dan keadilan bagi sesama warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. (*)
Kok Cemen, Sih
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 \"Ah… cemen lu\" kadang konteksnya gak selalu ejekan serius, karena itu bisa dalam konteks candaan. Jika ada yang curhat tentang masalah pribadinya. Cemen (istilah Sunda) artinya lembek, lemah, gak keren, dsb. Kata cemen sering dipakai kalangan milineal. Juga populer di kalangan netijen di dunia medsos. Apa fatsal, komentar yang muncul dalam mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan dan resmi MPR-RI dalam rangka hari Proklamasi (16/8). Setelah sembilan tahun Presiden Jokowi berkuasa. Pada kesempatan tersebut dalam pidato tanpa teks Jokowi berkeluh kesah tentang dirinya yang di bully/ perundungan, serta “menyesalkan” kenapa perkembangan masyarakat Indonesia kok begitu. Jika dianggap bully dalam arti perlakuan kekerasan dan sebaran hoaks oleh rakyat kepada pejabat. Bukankah penguasa, karena kekuasaannya juga sangat ahli menciptakan bully-an, perundungan/ kekerasan dan hoax/ kebohongan karena penguasa punya infrastruktur sangat lengkap untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Semua tergantung kebijakan sang penguasa. Ketidakadilan hukum itu perundungan. Apalagi menembak mati rakyat 6 syuhada di KM 50 dan menangkap peserta unras serta perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh aparat itu perundungan. Tentang hoaks atau kebohongan. Bukan kah fakta tentang Mobil Esemka. Tentang 11.000 triliun di Kantong. Adalah Hoax. Jika dirinci tentu banyak hoax yang diciptakan. Bisa jadi ini menjadi teladan negatif buat rakyat, sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya Revolusi Mental yang didengungkan oleh Jokowi. Kedengaran aneh memang, karena tugas Presiden yang diberi amanah oleh rakyatnya dan diberikan kekuasaan besar untuk men-“drive” bangsanya. Membangun karakter building rakyat melalui adalah Revolusi Mental yang menjadi jargon awal Jokowi. Sepertinya arahan tentang hal tersebut tidak pernah lagi didengar. Baik setiap tahun pidato kenegaraan dan pada pidato kesembilan pada hari kemerdekaan. Munculnya keluhan atau curhatan Jokowi. Bukankah artinya keluhan Jokowi meludah ke langit terpercik muka sendiri. Menjadi suatu fakta ketidakberhasilan dalam membangun karakter bangsa. Sedang hal tersebut merupakan tugas utama. Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 45. Atau bisa jadi Presiden Jokowi sedang memainkan peran playing fictim. Pada akhir masa jabatannya, untuk dikasihani. Karena seharusnya pada pidato resmi kenegaraaan Presiden seharusnya menyampaikan hal yang sangat substansial tentang kondisi bangsa dan arah ke depan. Bukan saja tentang keberhasilan tetapi juga tentang kendala yang dihadapi ke depan, tentang membangun demokrasi, tentang mengurangi hutang negara, tentang korupsi yang merajalela serta sangat luar biasa di masa pemerintahanya. Ataukah memang Jokowi mengalami “kepanikan” power syndrom, mendekat kepada akhir kekuasaan. Jadi rakyat biasa, tanpa ada perlindungan kekuatan oligarki partai. Hanya sebagai petugas partai. Juga tanpa dukungan oligari ekonomi para taifan, pindah ke lain hati penguasa baru. Mereka sudah tidak lagi memerlukan. Kita hanya bisa “menduga” kegalauan Jokowi. Sehingga “cemen”, cengeng tidak ada lagi kegagahan kekuasaannya. Lame Duck. Selamat HUT Proklamasi ke 78 Republik Indonesia. Ke depan warisan yang ditinggalkan kepada pemerintahan selanjutnya dan kepada pewaris bangsa terutama kalangan milineal dan gen- Z sangat berat. Hutang yang menjadi tanggungan dan beban negara luar biasa besar, dilakukan pemerintah Jokowi maupun oleh BUMN. Korupsi maha hebat yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. (*)
Dicari Partai yang Berani Memakzulkan Jokowi, Dia akan Jadi Pemenang Pemilu 2024
Sekarang siapa lebih cepat dia akan jadi pemenang yang tangguh dalam kontestasi Pemilu 2024. Rakyat makin tersiksa. Bunuh diri makin menjadi hobby di kala beban hidup makin berat. Petuah para pemuka agama tidak lagi mempan karena menanggung beban perut diri dia sendiri dan keluarganya makin sulit. Imannya tak terbendung menahan gejolak aksi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau sudah bigini siapa yang bertanggung jawab, bukankah pemerintah pemangku dan pemegang kuasa yang diamanahkan rakyat. Sudah gak bisa kita membiarkan situasi akan terus seperti ini. Di negeri belahan dunia Afrika sana mantan presiden mereka ikat di pohon kelapa kemudian mereka cambuk. Dia terikat dengan tidak memakai baju dan ada 3 atau 4 orang mencambuknya dengan kabel. Kira-kira di Indonesia boleh seperti itu? Kalau boleh coba tunjuk tangan siapa-siapa yang siap jadi eksekutor sebagai pencambuk. Rupanya penguasa saat ini sudah bisa mengira dan mengetahui bahwa setelah Jokowi ada presiden baru yang bukan dari klan Jokowi. Ini terbukti dengan pernyataan LBP bahwa presiden baru gak usah bicara perubahan karena Indonesia itu sudah pada jalan yang benar. Gak usah berubah-rubah. Ikuti saja yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau sekarang hobi dengan korupsi, maka mari kita lanjutkan berkorupsi ria. Kalau sekarang hasil bumi berupa tambang disedot sesuka-sukanya oleh LBP and the gang-nya maka lanjutkan penyedotan itu sampai dia masuk ke liang kubur. Untuk apa perubahan kalau itu hanya menyengsarakan dia dan keluarganya. Apalagi sampai kekayaannya hasil dari korupsi disita negara dan semua kekayaannya dinasionalisasikan termasuk kekayaan para oligarki. Dirampas paksa dan disita oleh negara untuk membayar hutang negara. Itu tidak salah kan? 2024 merupakan kiamat kecil bagi manusia-manusia serakah di dalam istana laknat rezim terkutuk ini. Mereka sudah bernadzar kalau Anies pulang haji akan ditersangkakan oleh KPK tapi sampai saat ini mereka gak berani. Sebab kalau itu terjadi bukan hanya para pejabat KPK aja yang akan diamuk massa tapi keluarganyapun akan bernasib sama diamuk massa juga. Maka dari itu kemarin jokowi ke Cina melapor ke kakak tertuanya akan situasi terakhir di negaranya. Sekaligus nanya ke kakak tertuanya bahwa bagaimana nasibnya dan keluarganya nanti kalau Anies jadi presiden. Kira-kira kakak tertuanya jawab apa ya. Boleh jadi kata Xi Jin Ping, lu olang gak usah kwatil di sini banyak golong-golong baik yang sudah dipakai atau belum. Tinggal kau mau pilih yang mana untuk tempat tinggalmu. Owe gak bisa bantu lu olang untuk menghentikan Anies. Lakyatmu yang memilih dia bukan kita kan. Lu sendili tidak belani mau nangkap dia. Lu cuma janji-janji aja. Tapi nyatanya Anies itu sangat kuat. Paltai koalisimu mulai menalik dili dan mau dukung Anies. Kalau owe bisa apa ha. Maka Jokowi makin gusar dan panik. Berkali-kali Firli Bahuri di telefon menanyakan kasus formula E tapi dijawab sama Firli saya juga pusing Pak. Di sini cuma ada formula 88 karena perubahan cuaca jadi banyak yang batuk Pak. Firli juga agak ketakutan karena kasusnya ada di tangan POLDA METRO tentang kebocoran data. Dan KAPOLDA nya mantan anak buahnya dulu di KPK yang dipecat Firli. Dan RESKRIM POLDA METRO sudah pernah sekali memanggilnya. Kalau dia mau main pakai jurus mabuk maka tidak mustahil POLDA METRO akan menahannya. Era TB 1 Pak Sigit gak segan-segan menangkap dan memenjarakan jenderal kalau bersalah. Jadi ini yang bikin Firli ngeri-ngeri sedaaap mau maksa tersangkakan Anies. Mari kita songsong perubahan akan datang. Acara PKS Sabtu 28 Juli kemarin mengerikan, massa yang datang dan itu gak pakai dibayar. Banyak dari mereka juga bukan orang PKS. Tapi mereka datang hanya pengen melihat Anies. Maka dari itu dicari partai yang mau memakzulkan Jokowi supaya didukung massa mengimbangi partai-partai pendukung Anies supaya bisa menjadi pemenang di 2024 nanti. Karena sudah pasti partai pendukung Anies akan jadi top scorer di PEMILU 2024 nanti dan partai yang lain akan menjadi partai purbakala ditinggal pendukungnya. Gak percaya mari kita buktikan. Nuun walqolami wamaa yasturuun Wallahul muwaffiq ... Wallahul a\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 310724.
Tangkap Lembaga Survei Abal-abal
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD LEMBAGA survei yang mengumumkan hasil surveinya terkait posisi teratas pasangan capres-cawapres Prabowo - Gibran, cukup menggelitik bagi yang mendengarkan. Juga membuat sesak napas dan merah telinga. Bagaimana tidak? Pasangan ini telah berhasil mengungguli pasangan capres Ganjar dan menukik tajam ke bawah untuk pasangan Anies - AHY. Jelas sekali ada kejanggalan. Tak hanya itu, hasil survei juga mengumumkan perolehan suara yang mengalahkan pasangan Prabowo - Erick Tohir dan pasangan Prabowo - Erlangga oleh pasangan Prabowo - Gibran. Ini patut diduga pembohongan nyata di depan mata, yang seakan menganggap bodoh kita semua. Juga hasil survei ini bisa dirasakan oleh kita semua, meskipun tidak mengetahui prosesnya. Yang layak diduga bahwa survei ini sebagai hasil rekayasa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memenangkan Gibran yang mengalahkan Erick dan Erlangga, baru kemudian dikondisikan dengan perolehan suara abal-abal yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini tentunya sangat menyinggung perasaan pendukung Erick dan Erlangga, karena telah dilecehkan elektabilitas Erick dan Erlangga di bawah elektabilitas Gibran. Kita semua harus peka dan peduli atas kejadian ini, berharap TNI POLRI konsisten terhadap peranya yang akan netral terhadap pilpres 2024 nanti. Saat ini boleh dibilang masa persiapan untuk melaksanakan persiapan pemenangan masing masing calon, yang bisa dilakukan lewat administrasi maupun operasionalisasinya. Kita tidak bisa menganggap remeh dan membiarkan berita berita bohong yang berpotensi membuat kegaduhan masyarakat. Jangan lantas karena anak Jokowi, ada pembiaran dan tidak ada tindakan proaktif. Ingat hukum berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa pandang bulu. Sekali lagi, TNI POLRI tidak cukup dibibir saja sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, oleh karenanya tindakan itu harus ditunjukkan mulai sekarang, masa persiapan, selama dan sesudah Pemilu. Bahwa harapan kita, pelaksanaan Pemilu harus dilakukan jujur dan adil, bermartabat dan beradab. Tangkap pelanggar IT yang menyuarakan kebencian, fitnah dan berita berita bohong yang berpotensi membuat kegaduhan masyarakat. (*)
Bajingan Demokrasi
Oleh Prof.Rasyid Masri - Akademisi dan Pebisnis JUDUL tulisan agak terasa seksi, karena beririsan dengan kata makian atau ungkapan ketidaksenangan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Dalam satu minggu terakhir ini Rocky telah menbuat demam politik se-Indonesia, viral, dan memancing banyak relawan Jokowi murka dan marah besar kepada Rocky Gerung. Mereka kemudian ramai-ramai lapor polisi. Maka mari kita tunggu ke mana ujung cerita drama panggung politik bangsa ini. Tulisan ini tak mempersoalkan hal yang bersifat pro dan kontra terhadap kata bajingan tolol ala Rocky Gerung. Kata \"bajingan\" betul-betul jadi bensin politik dalam dunia kekuasaan Indonesia, menjelang pemilu 2024. Kata bajingan menjelma menjadi berita panas menguasai hampir seluruh media massa, media sosial di Republik Indonesia. Pernyataan bajingan ala gaya Rocky Gerung terhadap kebijakan presiden, sebenarnya sudah banyak yang lebih dulu, lebih keras, dan lebih bedebah dari sekadar kata bajingan atau tolol. Namun tidak seheboh ketika Rocky Gerung yang mengungkapkannya, ada apa? Perdebatan di media sosial terjadi pro dan kontra sama sama punya pendukung dengan beribu jurus pembelaan masing -masing, dengan berbagai perspektif hukum, politik dan sosial budaya serta nilai makna lainnya. Bagaimana kalau kata bajingan disandingkan dengan demokrasi menjadi kata “bajingan demokrasi\" tentu bisa bermakna lebih politis dan bisa juga terasa lebih akademis. Kata bajingan sebenarnya lebih pada kata makian, suatu ungkapan yang bermakna kurang ajar yang sering dialamatkan kepada kenakalan para pemuda dan kehidupan keseharian dalam pergaulan para remaja dan anak anak. Tapi dalam perspektif sosial budaya tidak semua kata awal lahirnya istilah bajingan itu bermakna negatif. Boleh jadi ada budaya masyarakat tertentu menilai kata bajingan itu biasa saja, semacam bajingan cerdas. Namun diksi bajingan kalau disandingkan dengan demokrasi bisa bermaka negatif. Dalam dunia politik bisa juga dimaknai bajingan politik artinya orang yang licik dalam berpolitik, orang yang sering menipu dalam berpolitik, sehingga dapat dimaknai bajingan demokrasi. Maka bajingan demokrasi adalah perilaku seseorang yang bertindak anti demokrasi, dimana dalam berpolitik menghalalkan segala cara seperti curang, atau mengunakan jurus ilmu tipu-tipu untuk mencapai ambisi politiknya sehingga bisa diberi label bajingan demokrasi. Maka lawannya adalah bijak dalam berdemokrasi, bijak dalam berpolitik, menghadirkan perilaku yang demokratis adalah perilaku politik seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur kejujuran,bijak dalam berpolitik atau prilaku demokratis yang tindakannya sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Wassalam. (*)
Risiko Berjuang
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Bapak berjuang berisiko Ibu berjuang berisiko Anak berjuang berisiko Kakak berjuang berisiko Adik berjuang berisiko Menantu berjuang berisiko Rakyat berjuang berisiko Umat berjuang berisiko Aktivis berjuang berisiko Emak-emak berjuang berisiko BURUH BERJUANG BERISIKO TKI berjuang berisiko TKW berjuang berisiko Pelajar berjuang berisiko Mahasiswa berjuang berisiko Guru berjuang berisiko Dosen berjuang berisiko DPR berjuang berisiko DPD berjuang berisiko MPR berjuang berisiko Presiden berjuang berisiko Panji Gumilang tahu risiko berjuang Rocky Gerung tahu risiko berjuang Kita tahu risiko berjuang Semua perjuangan berisiko Tapi beda-beda risikonya Tapi beda-beda motifnya Tapi beda-beda maksudnya Tapi beda-beda tujuannya Tapi beda-beda targetnya Tapi beda-beda urgensinya Tapi beda-beda tanggapannya Tapi beda-beda hasilnya Tapi beda-beda apresiasinya Tapi, tetaplah berjuang! Tapi, teruslah berjuang! (*)
Fahri Hamzah: Generasi Al Fatih Indonesia Bisa Ciiptakan Gelombang Baru untuk Kemajuan Islam
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap pihak tertentu yang membuat kategorisasi mengenai peran anak muda dalam politik. Ada upaya melarang anak muda untuk memimpin dan berperan dalam memajukan bangsa, dan terus melanggengkan kekuasaan para generasi tua di politik. \"Sekarang ini ada kategorisasi, bahwa seolah-olah usia anak muda kita ini belum boleh berperan atau atau kalau boleh berperan, berperannya boleh terlalu maksimal,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan Orasi Keumatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islah, Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu (5/8/2023) malam. Padahal dalam sejarah Islam, menurut Fahri, anak muda atau pemuda menjadi pemimpin seperti Muhammad Al Fatih, Sultan Turki Ottoman yang berkuasa selama dua periode, yakni sejak Agustus 1444-September 1446, dan Februari 1451-Mei 1481. Al Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel (sekarang Istanbul, Turki), yang sekaligus mengakhiri riwayat imperium Kekaisaran Romawi Timur. \"Dia diangkat Sultan umur 19 tahun, pada umur 21 tahun memimpin penaklukan Konstatinopel dan mengubah namanya menjadi Istambul. Al Fatih bisa menaklukan sebuah imperium besar, artinya anak muda bisa membuat penaklukan besar,\" katanya. Karena itu, Fahri mengapresiasi kehadiran ribuan anak-anak muda yang tergabung dalam Majelis Bershalawat Al Fatih dalam Orasi Keumatan yang disampaikannya di Ponpes Al Islah Bondowoso ini. \"Malam ini, berkumpul banyak anak-anak muda putra dan putri bersemangat dan bershalawat, serta bergelora. Kalau Al Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstatinopel, maka anak-anak muda di sini juga akan punya penaklukkan baru,\" ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri lantas mengungkapkan, mengenai peran pemuda hebat yang disebutkan di dalam Al Qur\'an seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. \"Pemuda Ibrahim dikenal sebagai pemuda yang pandai beragumen atau hujjah. Dia berani berdebat dengan Raja Namrud, setelah menghancurkan patung atau berhala-hala,\" katanya. Sedangkan pemuda Ismail dikenal karena ketaatan setelah ada perintah dari Allah SWT untuk menyembeli dirinya dirinya. Karena ketaatan Ismail ini, pengorbanan dirinya saat ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha, turunnya perintah berhaji dan berkurban. \"Sementara dari garis keturunannya, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah merekonstruksi sejarah masa lalu dan memproyeksikan sejarah umat dan bangsanya ke depan,\" katanya. Kemudian selama 23 tahun Rasulullah SAW menyusun kekuatan dan akhirnya mendirikan Negara Madinah, serta menaklukan seluruh jazirah Arab dan daerah lain di dunia.,\" katanya. \"Rasulullah berhasil merekonstruksi pembangunan peradaban Islam sampai hari ini. Islam menjadi agama paling besar nomor dunia di dunia. Sehingga tidak akan muncul hari kiamat dalam waktu dekat, karena Islam menjadi rahmatan lil alamin,\" katanya. Fahri berharap para generasi Al Fatih di Indonesia bisa menaklukkan jiwa masyarakat Indonesia dan umat manusia dengan menciptakan gelombang baru untuk kemajuan Islam. Ia menilai maraknya LGBT saat ini, akibat kegalauan jiwa akan identitasnya. Padahal dirinya sudah jelas laki-laki atau perempuan sesuai kondratnya. Semua manusia sekarang murung, serta mengalami kegalauan yang luar biasa. \"Saya ingin gerenasi Al Fatih ini bisa menaklukkan hati dan jiwa manusia dengan mengajak bershalawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita galakkan shalawat untuk menaklukkan jiwa yang sombong, angkara murka, menghancurkan kezaliman dan menghilangkan kemunafikan,\" katanya. Fahri meminta tradisi bershalawat harus digalakkan di seluruh Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki jiwa dan kecintaan terhadap Islam. Sehingga Indonesia memiliki generasi rabbani (memiliki pengetahuan Al Qur\'an dan Hadist) yang bisa menyongsong kebangkitan Islam di masa akan datang. \"Tradisi bershalawat ini harus merata di seluruh tanah Jawa dan seluruh Indonesia. Kita nanti bikin Majelis Bershalawat di New York dan Washington DC agar pesan dan cinta mengenai ajaran Islam bisa sampai kepada mereka semuanya,\" tegas Fahri. Konsolidasi Kader Sebelum memberikan Orasi Keumatan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terlebih dahulu menggelar konsolidasi kader di Ponpes Al Islah, Bondowoso pada Sabtu (5/8/2023) sore harinya. Konsolidasi ini dihadiri kader Partai Gelora dari tapal kuda atau pantura Jawa Timur, antara lain dari Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember dan lain-lain. Dalam orasinya, Fahri Hamzah menjelaskan berdirinya Partai Gelora didasari oleh narasi dan idealisme, bukan berorientasi pada uang, serta dalam kancah politik membawa gagasan rekonsiliasi. \"Alhamdulillah gagasan ini oleh Pak Jokowi (Joko Widodo). Akhirnya kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo (Prabowo Subianto) terjadi rekonsiliasi,\" ungkap Fahri. Partai Gelora, lanjut Fahri, terus memberikan masukan yang konsisten kepada Jokowi dan Prabowo untuk untuk melanjutkan terus melanjutkan rekonsiliasi ini. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa bersatu menjadi superpower baru dunia. Partai Gelora menginginkan agar Prabowo Subianto menjadi tokoh pemersatu di Pemilu 2024. \"Saya berharap dalam pesta demokrasi nanti, rakyat tidak berpecah belah dan berselisih seperti pada Pilpres 2019. Insyaallah Partai Gelora akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden,\" pungkas Fahri. (ida)
POPULER
