FORUM-RAKYAT
Jika Ganjar-Erick Capres - Cawapres. Bocoran Hasnaeni Benar
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan JIKA akhirnya: PDIP - PPP - PAN deklarasikan Ganjar Pranowo - Erick Thohir sebagai Capres - Cawapres 2024, maka bocoran Hasnaeni si Wanita Emas itu hampir mendekat kebenaran. Beberapa waktu lalu: publik dihebokan oleh pengakuan Hasnaeni soal perbincangannya dengan Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa Ganjar - Erick adalah pasangan yang disetting oligarki. Ini dibocorkan oleh Hasnaeni yang kelak akan menjadi keputusan KPU. Kalau mencermati strategi PDIP dengan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capresnya lalu alotnya perebutan posisi Cawapres antara Sandiaga Uno atau Erick Thohir, maka skenarionya pas. Apalagi peta dukungan Erick Thohir oleh Dekan Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) punya kans besar sebagai Cawapres Ganjar. Melihat getolnya Jokowi sebagai Ketua Timses Ganjar dan menjadikan Istana Negara sebagai Posko Pemenangan Ganjar, tampaknya tidak sulit pasangan Ganjar - Erick ditetapkan sebagai Capres - Cawapres pilihan oligarki. Jika Jokowi sebagai presiden turun langsung mengepalai Timses Ganjar dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP telah merestui Ganjar, maka kemenangan Ganjar tinggal menunggu Pilpres digelar. Apalagi Pilpres 2024 adalah pertarungan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan apakah ending-nya khusnul khotimah atau suul khotimah. Demikian juga Megawati akan lengser sebagai Ketua Umum PDIP dengan tenang dan aman atau mantan presiden itu gelisah karena PDIP juga ikut jadi taruhan nasibnya di pileg dan pilpres 2024 nanti. Bertemunya dua kepentingan: antara Megawati sebagai Ketum PDIP dan Jokowi sebagai Petugas Partai, Ketua Timses Ganjar, Presiden sebagai kepala negara pasti akan all out. Apalagi sudah ada bocoran Hasnaeni soal Ganjar - Erick. Dapatkah KPU bekerja sesuai amanat konsitusi dan amanat rakyat? Sulit dibantah KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional jika Jokowi dan Megawati kompak memenangkan Ganjar. Lalu, pasangan Capres - Cawapres selain Ganjar-Erick apakah bisa diperlakukan secara adil sesuai ketentuan Pemilu? Saat ini Megawati adalah manusia terkuat: Presiden adalah Petugas Partai, Ketua DPR, Puan Maharani, puterinya. Ini satu kekuatan yang dikatakan powerfull. Semua terpulang ke rakyat Indonesia, diam ditindas atau melawan. Meski demikian sejarah terkadang berbicara dengan alurnya sendiri. Sebagaimana Pak Harto, di saat kuat-kuatnya sebagai manusia terkuat di Asia menurut media, toh akhirnya tidak dapat menahan kekuatan rakyat. Jakarta: 29 April 2023.
Jenderal yang Memalukan Itu Bernama Moeldoko
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ibarat tiba masa tiba akal, satu hari usai disahkan duet pasangan capres cawapres Anies Rasyid Baswedan (ARB) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimotori ketua umum Nasdem Surya Paloh, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengulangi kesalahan beberapa bulan yang lalu., Kongres Luar Biasa (KLB) abal abal dan illegal gagal total membegal Partai Demokrat. Moeldoko kemudian pada 23 Maret 2023 mengajukan Peninjauan Kembalik (PK) ke Mahkamah Agung (MA,) yang diduga bertujuan memecah belah kesolidan partai koalisi bersatu Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sosial ( PKS ) serta menggagalkan pencapresan ARB & AHY melalui kudeta berdarah dingin. Kenapa memalukan, sebab pertama Moeldoko adalah mantan Panglima TNI yang nota bene sudah banyak makan garam terkait pengalaman militer dan non -militer yang paham masalah-masalah kenegaraaan lebih khusus tentang pertahanam keamanan dan kedaulatan ralyat. Kedua dari prespektif hukum dan akal sehat, selayaknya Moeldoko paham dan sadar, bahwa kekalahannya dalam 16 kali persidangan itu telah menurunkan kapabilitas dan elektabilitasnya sebagai KSP yang punya peran dan tugas pokok mengkoordinir staf kepresidenen, yang akhirnya dinilai tidak becus dan amburadul karena sibuk mengurusi ambisi pribadinya. Ketiga, seharusnya Moeldoko paham dan sadar terkait keberadaan, berdiri, kepengurusan, fungsi dan peran serta tujuan partai Demokrat yang telah berkiprah sejak 9 September 2001, yang telah mencapai usia 22 tahun. Kini, dengan prestasi dan dinamika naik turun dan pasang surut Demokrat yang diawaki para elit politik, para kader, pengurus, anggota dan simpatisan yang telah berlaga dalam pemilu 2004, 2009, 2014 dan 20019 dengan saabrek dinamika prestasinya Keempat, Moeldoko seharusnya paham dan sadar posisi dan kedudukannya, mengganjilkan atau menggenapkan sesuai tujuan partai yang tercantum dalam AD / ART, bukan malah memprovokatori, mempengaruhi dan mengajak puluhan Jenderal lain yang nggak ngeh dengan visi misi partai Demokrat. Kelima, lebih gentleman berinisiatif mendirikan partai sendiri, jika mampu dan ada yang mengikuti. Sikap, tindakan, dan perbuatan Moeldoko sungguh merusak adab, norma, dan etika yang berlaku di negara ini yang berdampak sangat buruk bagi demokrasi ke depan. Bandung, 25 April 2023.
Hobi Begal Tak Hanya Preman, tapi Jenderal Juga
DUNIA kriminal dan kejahatan serta premanise bukan hanya dilakukan oleh para mafioso, para begal, dan anak jalanan tapi sudah merambat sampai ke orang yang berpendidikan dan berkedudukan bahkan penghuni istana. Setelah kenyang jadi pencuri aset negara berupa tambang dan kekayaan negara lainnya, sekarang melebar sayapnya lebih luas. Karena punya jiwa dan hati sebagai maling bin perampok ia lalu membegal partai orang yang sudah besar. Ia tidak pernah berkeringat di partai itu, namun semangat mencaploknya berdalih atas nama hukum dan dibekingi kekuasaan sangat tinggi. Seperti yang dilakukan Jenderal (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan yang mau mencuri Partai Demokrat dari tangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Padahal Moeldoko jadi jenderal penuh pada saat masa pemerintahan SBY ayahnya AHY. Sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Nanti dengan nafsu balas dendam Sang Jenderal preman akan berkongsi dengan koruptor yang baru bebas dari penjara. Inilah demokrasi ala Indonesia. Antara Demokrasi dan Korupsi beda-beda tipis kondom. Saking tipisnya korupsi itu jadi rakyat menganggap para koruptor itu korban dan dia dielu-elukan saat keluar penjara sebagai pahlawan demokrasi. Nanti dia akan bergabung dengan jendral begal atas nama demokrasi mau mengambil partai orang yang dulu pernah dinakodai oleh sang koruptor. Tapi bukan hanya itu. Ini sekaligus menjalankan misi rezim laknat agar Anies bisa hilang dalam kontestasi Capres. Sebab tinggal ini peluang agar rezim laknat ini berkesinambungan dengan pemerintah baru. Sebab kalau demokrat bisa diambil maka akan dibatalkan dukungan kepada Anies sehingga dia gak bisa ikut PILPRES. Sebab kalau dia ikut dan Anies menang dalam PILPRES maka rezim laknat dan oligarki langsung ucapkan \"SODAQOLLAHUL \'ADZIIM. Tamat kelangsungan hidup mereka menikmati harta haram karena membegal kekayaan negeri +062. Mereka gerombolan serigala yang ada di istana boleh merekayasa tapi Allah lebih pandai dan lihai merekayasa. Anies bukan hanya kekuatan diri sendiri tapi dia sudah menjelma menjadi kekuatan raksasa di hati rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Do\'a-do\'a rakyat yang terdzolimi oleh rezim laknat bersileweran di langit Indonesia menunggu dikabulkan oleh Allah Penguasa Langit dan Bumi. Semoga ba\'da lebaran ini ada secercah harapan dari langit untuk perubahan negeri +062. Sebab kalau tidak ada maka orang-orang beriman yang ingin ada perubahan akan di ketawain dan diejek oleh manusia-manusia laknat pendukung rezim laknat dengan mengatakan do\'anya para kadrun tidak direken oleh Tuhannya. Ini pertarungan sengit antara yang haq dan bathil. Nunwalqolami wamaa yasturuun. Wallahu muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung), Bekasi, 150423.
Ada Telor Busuk di Sarang Badan Intelijen Negara (BIN)
Oleh Sugeng Waras (Purnawirawan TNI AD) Apa yang harus dikorbankan sudah kami korbankan, apa yang diminta sudah kami berikan, tidak perlu kami dipuji-puji dan disanjung, lebih utama lanjutkan perjuangan kami (para patriot pejuang). Buntut tragedi penusukan oleh orang tak dikenal terhadap saya (Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, 73 tahun, Jebolan AKABRI 1973), terjawab sudah pada sidang kelima di PN Baleendah Bandung pada Kamis, 13 April 2023. Pada sidang tersebut menelorkan hasil terkuaknya sang pelaku penusukan yang mengarah kepada oknum TNI aktif yang diakui bernama Ilham, yang bertugas di Badan Inteljen Negara (BIN). Dengan fenomena ini kembali diuji kemampuan dan ketangguhan mental dan profesionalisme aparat penegak hukum wilayah Cimahi Jawa Barat dalam menyikapi tindak selanjutnya karena akan berhadapan dengan instansi-instansi yang cukup angker dan berbahaya. Namun jika kita konsisten dan konsekwen terhadap peran, tugas pokok dan tanggung jawab, tidak ada sedikitpun istilah angker dan berbahaya itu. Kejujuran, kebenaran dan keadilan di atas segala galanya yang bisa merontokkan kebiadaban nafsu dalam menyalahgunakan kekuasaan. Harus diakui, BIN, TNI POLRI PUS POMAD, PEPABRI, PPAD merupakan instansi-instansi yang akan terlibat dalam penanganan kasus penusukan terhadap saya (Kol Purn Sugeng Waras) di jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Jawa Barat pada 29 Desember 2022. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Ilham oknum anggota BIN yang TNI aktif itu tidak akan lepas dari masalah ini. Ilham harus segera ditangkap, diperkarakan dan dipidana sesuai hukum yang berlaku oleh yang berwenang. Target operasi yang ditujukan kepada Sugeng Waras merupakan tindakan yang perlu dipertimbangkan ketepatanya, tidak ngawur atau tidak salah paham. Tahun 1974 -- 1976 saya (Sugengwaras) menjabat PA UTERPRA ( KOMANDAN KORAMIL ) di Pyramid, Kabupaten Jaya wijaya, Irian Jaya, tahun 1977 -- 1978 bertugas ke TIM TIM, 1982 -- 1983 Kasi ops Yonif 726 kembali bertugas ke Irian jaya, mengendalikan 33 pos tempur di wilayah perbatasan, pantai, kota, kampung, pedalaman dan pegunungan di Papua serta tugas-tugas intel, tempur dan teritorial di daerah-daerah lain. Tentang kegiatan dan aktivitas setelah pensiun dilewati seperti kebanyakan para pensiunan lainya, sehingga tidak perlu dicurigai dan disangkakan yang bukan- bukan, kecuali masih ingin menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiranya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih baik. Maka tindakan brutal yang menusuk saya beberapa waktu yang lalu merupakan tindakan nafsu, gelap dan sesat yang tidak tepat! Ini harus diusut dan dituntaskan karena menyangkut nama baik korps atau satuan yang kini rentan dengan permusuhan dan perpecahan. Jeruk makan jeruk, istilah sederhananya, namun bisa berdampak multi tafsir negatif yang merugikan kesolidan dan kevalidan TNI POLRI . Dalam militer, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh anggota menjadi tanggung jawab komandan. Artinya apa yang dilakukan penusukan terhadap saya (Kolonel Purn Sugeng Waras) tetap menjadi tanggung jawab Kepala BIN. Menugasi oknum TNI AD untuk target operasi personil TNI AD atau pensiunan TNI AD bisa tepat bisa tidak, karena bisa ditafsirkan sebagai sarana adu domba yang bisa berkembang dan berlanjut menjadi permusuhan dan perpecahan yang membuat kegaduhan. Apa lagi telah berbulan-bulan terjadinya peristiwa ini, seolah-olah ada pembiaran dan ditutup-tutupi motif, tujuan dan dalangnya. Maka tidak ada alternatif lain, kecuali semua pihak terkait aksi dan proaktif menangani masalah ini, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang negafif dari masyarakat. Berantas, enyahkan hilangkan dan tenggelamkan telor-telor busuk yang numpang hidup di BIN dari paham-paham Komunis Gaya Baru (KGB), korupsi, KKN, nepotomis, terorisme, intimidasi, ekskusi, kesewenang wenangan kekuasaan, ketidakadilan hukum, mafia pajak, mafia tanah, pencucian uang dan lain lain, untuk mengembalikan pada jalan yang benar dalam upaya menuju BIN yang bersih dan berwibawa. Sekali lagi saya menghimbau semua pihak termasuk para purnawirawan untuk tetap semangat serta mengambil hikmah dan pejaran berharga atas peristiwa ini. Merdeka.....!!! Bandung, 15 April 2023.
Anas Urbaningrum Terbukti Korupsi, Kok Malah Disambut Meriah
Oleh Linda Suryani - Praktisi Hukum PEMBEBASAN Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya pembebasan koruptor disambut meriah dan gegap gempita? Ini sungguh menghina kewarasan publik. Tragisnya, lewat Ketum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, disebutkan bahwa Anas Urbaningrum siap berdebat dengan dua eks Pimpinan KPK untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi. Pengabaian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah benar. Masak pembuktian hukum mau digantikan dengan adu bacot? Pembuktian persoalan hukum letaknya di sidang pengadilan, bukan di ruang diskusi. Jika tindak pidana diselesaikan dengan debat terbuka, mau jadi apa negeri ini? Jika kasus korupsi diselesaikan dengan perdebatan, kenapa tidak sekalian minta pembubaran KPK, polisi, jaksa, dan hakim? Apa perlu kita sobek-sobek UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebut Indonesia sebagai negara hukum? Lagipula Anas sudah diberi ruang seluas-luasnya untuk membela diri. Dia sudah memanfaatkan semua jalur hukum. Namun, sejak dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Makamah Agung, hasilnya sama. Majelis Hakim, di semua tingkatan, memvonis Anas terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dengan jumlah fantastis. Anas dinyatakan pengadilan menerima suap berupa: Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, Rp 25,3 miliar dan US$ 36,070 dari Permai Group, Rp 30 miliar dan US$ 5,225 juta, Mobil Toyota Harrier dan Mobil Toyota Vellfire, hingga fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta. Sungguh jumlah yang fantastis. Dan ingat, uang yang dikorupsi Anas itu bukan uang BUMN, bukan uang swasta, melainkan uang rakyat Indonesia, uang kita semua. Lalu, kok bisa-bisanya pembebasan seorang koruptor disambut gegap gempita seperti pahlawan yang pulang perang? Bukankah ini menghina kewarasan publik? (*)
Sandiwara Koalisi Besar Pro-Jokowi
Oleh Sholihin MS - Kolumnis Di akhir pemerintahannya, Jokowi mencoba membangun sebuah kekuatan yang kiranya bisa meneruskan program-programnya, minimal yang bisa menyelamatkan \"dosa-dosa\" politiknya dan keluarganya selama menjabat sebagai Presiden. Tidak bisa ditutup-tutupi, terlalu banyak dosa dan kejahatan Jokowi selama menjadi Presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Sehingga bagi seorang Presiden yang mau lengser harusnya bersikap sebagai negarawan, netral, tidak ikut-ikutan terlibat dalam urusan copras-capres, apalagi meng- _endorse_ capres tertentu, tetapj ini malah ikut melibatkan diri secara langsung dalam penentuan paslon-paslon yang akan diajukan. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi menghadap masa depan yang dianggap sangat menakutkan. Jokowi tentunya tidak mau kasus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dimasukkan ke penjara akan menimpa dirinya. Ini manuver Jokowi sebagai wujud rasa takutnya menghadapi masa depan yang menakutkan : Pertama, upaya untuk terus mencari celah Penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus bergerilya membangun dukungan dari *Musra* yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsoet, dan La Nyalla untuk Tunda Pemilu atau perpanjangan masa jabatan 3 periode, sebelum akhir ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario yang maju nyapres hanya dua paslon supaya mudah dibuat kecurangan oleh KPU atas orderan oligarki taipan. Jika hanya dua calon, perolehan suara bisa diputar balik, seperti yang terjadi di tahun 2019 : yang menag jadi kalah, yang kalah jadi menang. Tapi dengan majunya 3 calon utak-atik data semakin sulit. Tapi sepertinya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario agar semua calon terjadi all Jokowi\'s man. Dari awal Jokowi sangat tidak suka dengan majunya Anies, karena Anies akan menggagalkan semua mimpi Jokowi. Maka Anies harus dijegal untuk tidak maju. Berbagai upaya yang dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan \"pembegalan\" Partai Demokrat oleh \"sang pembegal\' Moeldoko. Tapi sepertinya langkah ini juga akan berantakan karena Anies akan lolos untuk nyapres. Keempat, kasus KM50 jika Jokowi lengser hampir dipastikan akan diuaut lagi. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin kasus KM50 bisa diselesaikan secara tuntas, karena akan melibatkan banyak petinggi Polri dan TNI, mungkin juga termasuk Jokowi sendiri yang didiga ikut terlibat. Kelima, kasus tragedi 21-22 Mei 2019 yang menewaskan 9 orang tidak bersalah dalam kaitannya dengan Pemilu 2019. Demikian kasus tewasnya 894 petugas KPPS yang meninggal misterius diduga melibatkan Tito Karnavian dan Jokowi akan diusut lagi. Keenam, kasus korupsi putra Jokowi, Gibran dan Kaesang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK yang tidak ditindaklanjuti akan diusut lagi. Ketujuh, kasus mega skandal sebesar 349 triliun di Kemenkeu diduga melibatkan keluarga Jokowi akan terus diusut. Kedelapan, penerbitan Perppu tentang Hari Lahir Pancasila dan UU Cipta Kerja diduga karena pesanan dari pihak tertentu akan ditinjau ulang. Kesembilan, kasus ijazah Palsu pasti akan terus dipermasalahkan. Kesepuluh, kasus kriminalisasi para \'ulama termasuk para ulama yang terbunuh akan terus diusut. Rasa takut Jokowi yang berlebihan terhadap pencapresan Anies karena Anies adalah orang yang tidak bisa diajak kompromi dan berkhianat, menjadikan ketakutan Jokowi sehingga membuat langkah-langkah politiknya blunder, irasional, manipulatif, melawan hukum, dan menghalalkan segala cara. Upaya menggagalkan pencapresan Anies dimulai ketika istana membujuk Nasdem untuk tidak bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies, tapi gagal. Lalu membujuk PKS untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming jabatan menteri dan uang, tapi gagal. Lalu menyewa buzzer rp dan lembaga survey pelacur untuk menampilkan keunggulan Ganjar, yang akan diajukan untuk membujuk PDIP, ini pun gagal. Bahkan Ganjar malah berani \"melawan\" Jokowi dengan menolak Tim Israel. Harapan untuk mencapreskan Ganjar pupus sudah. Otomatis nama Erick Tohir juga lenyap. Dalam keadaan panik dan skeptis, Jokowi \"terpaksa\" mengalihkan gantungannya kepada Prabowo yang dianggap bisa menyelamatkan dosa-dosa politik Jokowi. Tapi Jokowi belum begitu percaya dengan Prabowo. Selain Prabowo bukan tipe orang yang mydah \"manut\", elektabilitas Prabowo juga secara real rendah. Dalam situasi galau ini, Prabowo coba menempel terus Jokowi untuk membuat Jokowi bisa lebih nyaman dan percaya pada dirinya. Dalam keadaan yang masih bimbang itu, Jokowi berinisiatif membuat langkah baru, yaitu *membentuk koalisi besar* partai-partai koalisi Pemerintah. Karena Jokowi mengendus akan adanya \"pembelotan\" dari koalisi KIB untuk mendukung Anies. Terbentuknya koalisi besar seolah bisa memastikan kemenangan melawan Anies. Padahal, gerbong-gerbong partai koalisi Pemerintah (Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB) sudah ditinggalkan penumpangnya. Secara persyaratan ambang batas tentu saja sangat melebihi dari 20%, tapi secara jumlah dukungan mungkin kalau semua partai koalisi digabung tinggal 15% saja, karena yang 85 % -nya sudah mendukung Anies. Sadar akan realita ini, berapa pun besarnya partai koalisi pro Jokowi, dipastikan akan kalah melawan Anies. Sedangkan untuk melakukan kecurangan jika paslonnya 3 dan selisih suara terlalu jauh bedanya, sulit dilakukan kecurangan. Satu-satunya cara untuk bisa memenangkan paslon dukungan Jokowi adalah Anies jangan nyapres. Itulah sebabnya kenapa Jokowi mengambil langkah bodoh dan memalukan, dengan menyuruh Ketua KPK, Firli Bahuri untuk tetap mentersangkakan Anies dan si \"kurawa\" Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah kedua manusia durjana ini sangat bodoh, memalukan dan biadab. Semoga kemenangan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Bandung, 17 Ramadhan 1444
Pemkot Bandung Harus Berani Melawan Oligarki Perusak Cagar Budaya
Oleh Eppy Winaningsih - Pegiat Perempuan Sunda SAYA sebagai perempuan Sunda yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan pernah juga aktif di KADIN merasa sangat miris melihat nasib Pemerintah Kota Bandung. Kewibawaannya diinjak-injak secara semaunya dan terang-terangan oleh konglomerasi Indomarco. Mereka mengabaikan pelarangan dan mengabaikan penyegelan dari Pemerintah Kota terhadap Bangunan Cagar Budaya yang telah dihancurkan. Dengan angkuhnya sekarang masih berdiri gerai Indomaret di jl. Cihampelas 149 Kota Bandung. Oligarki besar Indomarco bekerja sama dengan aparat PT KAI (BUMN) melakukan klaim yang tidak berdasar terhadap Bangunan Cagar Budaya. Mereka melakukan operasi bagaikan mafia tanah. Konon ada 11 titik di Kota Bandung yang menjadi incaran mereka untuk dihancurkan kemudian didirikan bangunan Indomaret. Tiga titik Bangunan Cagar Budaya telah berhasil mereka hancurkan dan mereka dirikan bangunan gerai Indomaret tanpa ijzn, yakni di Jl. Cihampelas No. 149, Jl. Jawa No. 40 dan masih dalam pembangunan di Jl. Dago No. 166. Walaupun saya tinggal di daerah Batununggal yang jauh daerah tempat Bangunan Cagar Budaya yang dihancurkan tersebut, sebagai perempuan Sunda saya merasa sedih dan marah. Betapa seenaknya harkat martabat budaya mereka abaikan, dengan melanggar peraturan baik Perda maupun UU tentang Cagar Budaya. Sebagai muslimah saya juga tersinggung atas arogansi mereka menghancurkan rumah Allah. Masjid di Cihampelas juga sebagai Bangunan Cagar Budaya. Ini sangat menghina dan melecehkan umat Islam. Umat beragama seharusnya sudah bertindak. Sepengetahuan saya dulu masjid tersebut digunakan untuk shalat Jum’at untuk para pelancong/wisatawan dan masyarakat setempat, karena ketiadaan masjid yang cukup memadai di sekitar Cihampelas. Untuk hal tersebut saya menyerukan kepada Walikota Bandung harus berani bertindak dengan tegas. Bukankah PP 06 tahun 2021 secara jelas menyatakan PBG mutlak ada, hal mana tidak dimiliki oleh Indomaret C 149. Begitu juga UU No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya, penghancuran Masjid Cagar Budaya adalah kejahatan dengan hukuman berat. Masyarakat dipastikan akan mendukung tindakan tegas terhadap pelanggar Undang-undang. Jika perlu lakukan tindakan hukum agar para pelanggar Perda dan UU bisa dihukum sepantasnya. Para pelanggar diharuskan membongkar bangunannya dan membangun kembali Bangunan Cagar Budaya sebagaimana awal peruntukannya. Serta menjaga secara ketat titik-titik bangunan cagar budaya lainnya untuk tidak dihancurkan oleh konglomerasi. Tegakkan harkat martabat budaya Sunda serta agama Islam yang telah mengakar di bumi Sunda sejak dulu kala. Bandung, 8 April 2023. (*)
Jangan Campuradukkan Olah Raga dengan Politik, Benarkah?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD UNSUR negara adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan (politik) dari negara lain. Aspek negara adalah idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, pertahanan dan keamanan. Unsur negara dan aspek negara, senantiasa berkaitan dan degradasi saling mempengaruhi. Sepak bola bagian dari olah raga, olah raga bagian dari pendidikan dan budaya. Menyinggung pendidikan dan budaya tidak terlepas dari sejarah. Sejarah bangsa Indonesia, pernah mengalami dijajah, menderita dan tidak bisa menentukan nasib sendiri. Melalui perjuangan yang panjang, sulit, berliku liku, banyak korban lahir bathin, materiil non materiil, berkat rahmat Tuhan yang maha esa, akhirnya Indonesia merdeka. Untuk diakui negara bangsa yang merdeka tidak cukup hanya kemauan kita sendiri, harus ada pengakuan politik dari negara lain. Palestina, adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Israil merupakan salah satu negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan tidak ada hubungan diplomatik keduanya. Hingga detik ini, Israil masih terus menjajah Palestina, hampir tiap hari membunuh rakyat Palestina. FIFA tidak membolehkan Rusia ikut laga sepak bola di arena ini karena Rusia menyerang Ukraina. Indonesia anti penjajahan didunia, karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peri keadilan. Ada beberapa tokoh Indonesia yang berpendapat melarang masuknya tim nasional sepakbola Israil ke Indonesia karena tinjauan konstitusi, sejarah dan agama (alqur\'an). Jadi siapa yang mencampur adukkan olah raga dan politik? Israil, Indonesia atau keduanya? Siapa di antara mereka yang mau evaluasi diri? Apa keuntungan dan kerugian kita? Berpikirlah positif, progresiv, integratif, komprehensif, untuk Indonesia lebih baik. BRAVO.....MERDEKA !!! (Bandung, 31 Maret 2023)
Perang Suci Mahfud MD
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI Muhammad Mahfud MD (MMD) tidak ingin Indonesia hancur. Ia memang bikin perang sucinya sendiri. Ia ingin menyelamatkan Jokowi dan Sri Mulyani, tetapi lebih dari itu ia ingin menyelamatkan Indonesia. Cara MMD adalah bongkar semua! Ungkap dan jangan tutupi. Cara ini tentu bikin gerah tikus2 got yang sudah nyaman di sana. Otomatis Raja Tikus memainkan boneka-bonekanya. Tetapi orang tidak tahu. MMD sudah nekat. Dia tidak ingin reputasinya ambruk karena membiarkan negara ambruk akibat korupsi mahatrilyun. MMD telah bertekad, pada setahun terakhir masa jabatan akan ia jadikan arena perang melawan tikus-tikus got! Bagi MMD, ini adalah soal hidup atau mati. Do or die. Lo jual, guwa beli! Semangat seperti ini yang kita butuhkan. Dukung Mahfud MD! (*)
Wahyu Keperabon Kesultanan Yogyakarta Akan Sirna Paska Sri Sultan HB X
Oleh :Dr. Rahman Sabon Nama - Analis Politik/Ketua Umum PDKN Saya mengapresiasi cerita sukses Presiden Joko Widodo di lingkungan Keraton Yogyakarta dengan Ustad Tahsan, seorang ulama penasehat spritual keagamaan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta. Rangkaian pembangunan era pemerintahan Joko Widodo rupanya memberi warna dan makna tersendiri bagi keluarga Keraton Yogyakarta, sehingga mereka sampai pada suatu kesimpulan yang diyakini sebagai kesuksesan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Yang Mulia Prabukusuma Hamengku Bawono mencermati situasi pergantian kepemimpinan nasional menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024. Secara garis besar cerita kesuksesan Presiden Jokowi di lingkungan keraton Jogjakarta itu disampaikan oleh Ustad Tahsan pada saya (Dr.Rahman Sabon Nama) yang juga adalah Ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) untuk mendapatkan apresiasi darinya selaku ketua dari partai politik yang mewadahi kepentingan politik para raja dan sultan Kerajaan Nusantara itu. Saya mengapresiasi dengan perasaan miris setelah membaca pendapat keluarga Keraton YM Kanjeng Prabukusumo Hamengku Bawono. Pada Rabu (28/3-2023) dari Kota Kediri bekas Kerajaan Prabu Erlangga itu, saya coba memberikan pencerahan untuk keluarga keraton Yogyakarta terkhusus YM Kanjeng Pangeran Prabukusuma Hamengku Bawono calon Sri Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya katakan bahwa jauh hari sebelumnya saya pernah berkomunikasi dengan YM Prabukusuma terkait Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) lewat telepon selular. Yang Mulia mengatakan ceritra sukses dalam membangun berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara terkait sukses Jokowi dalam pembelian PT.Freeport dan Kilang minyak Sefron serta pembangunan kereta api MRT. Bayangkan saja, dia Prabukusuma bilang PT Freeport yang mengeruk keuntungan puluhan tahun dari tambang emas dan tembaga yang digali dari perut bumi Tanah Papua dan perusahan Kilang Migas PT Chevron yang menyedot Sumber kekayaan Migas dari perut bumi Indonesia itu merupakan prestasi gemilang dibeli di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai suatu keberhasilan pembangunan yang gemilang. Bagaimana mungkin seorang dengan predikat calon Sultan kok tidak mengetahui, dua perusahaan asing Amerika dan Inggris itu sudah habis masa kontraknya. Dan harus dikembalikan pada negara Republik Indonesia untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, alias tidak perlu dibeli oleh pemerintahan Jokowi lewat penyertaan modal atau pembelian saham. Jadi kalo dibeli oleh pemerintah itu namanya goblok. Ketika kasus Papa minta Saham Frèeport mencuat dengan menyeret nama Ketua DPR/Ketum Golkar Setya Novanto dan Luhut Binsar Panjaitan LBP (era MenESDM Sudirman Said), ketika itu saya minta Presiden Joko Widodo agar urungkan niat untuk tidak ikut dalam penyertaan modal, karena sahan Freeport sedang anjlok di pasar bursa Amerika. Kontrak Karya Freeport akan habis dua tahun lagi dikembalikan pada negara jadi tidak perlu menyertakan modal. Saya menduga ada kepentingan ekonomi dan bisnis oknum pejabat di lingkungan dekat presiden yang merangkap sebagai Pempeng dengan kelompoknya. Kenapa harus ada penyertaan modal/ sahamnya harus dibeli pemetintah? Hemat saya kasus ini harus diselidiki pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 nanti, paska era pemerintahan Joko Widodo. Masa...sih calon Sultan Ngayogyakarta itu juga bilang, pembangunan MRT dan Kereta cepat Jakarta Bandung itu bagus dan sukses. Saya memberi nasehat, agar beliau Prabukusuma harus bisa melihat dunia di luar tembok Karaton sehingga dia punya pengetahuan. Dia tidak tahu bahwa MRT dan KA cepat itu dibangun dari hasil ngutang dengan China dan rugi berat sehingga terancam bisa dijual ke negeri China yang ngasih utang ke PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Dan lucunya diapun memuji-muji juga , padahal BUMN Kereta Api itu terlilit utang triliunan rupiah. Dia bilang, Jokowi kaya raya sebelum menjadi Presiden, saya ketawa dan mengatakan kaya dari mana pak Jokowi, dari tukang bikin meuble? Mana ada bisnis meuble yang kaya. Untuk menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI dibiayai oleh Prabowo Subianto, makanya tidak salah apabila Jokowi mensuport penuh dengan seluruh kekuatannya untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 karena Jokowi telah berhutang moral dengan Prabowo. Tukang meuble pribumi Betawi di sepanjang jalan Pondok Pinang Jakarta Selatan hingga saat ini tidak bisa mendongkrak kehidupan mereka menjadi orang kaya raya. Parah benar cara pandang Calon Sultan dari Ngayogyakarta itu ,apakah ini sebagai pertanda wahyu keprabon Kesultan Yogyakarta akan sirna setelah HB X? .Dia perlu tau ketika Keistimewaan Jogyakarta dipermasalahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan ketika pemerintahan beralih ke Joko Widodo pemerintah menjadi ragu mengesahkan UU Keistimewaan Yogja dipending oleh Mendagri Cahyo Kumolo, justru saya salah satu orang yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan UU Keistimewaan Yojakarta ketika Sultan HB X mengancam melakukan Referendum dan dapat dichek rekam jejak digital saya terkait itu. (*)
POPULER
