FORUM-RAKYAT
Kasus Dibunuhnya Pensiunan TNI AD, Kenapa Polisi Bela Cina?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian bisa ditaklukkan oleh kecerdikan dan percaya diri yang dapat mengubah kesalahan atau kebohongan menjadi suatu kebenaran nyata! Peristiwa dibunuhnya seorang purnawirawan TNI AD Letkol purn H Muhamad Mubin, 63 tahun, makin jebolan santri pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang juga sebagai Perwira Rohani Islam Korps Taruna AKABRI lifting 1982 sewaktu dipendidikan lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Jabatan terakhir sebagai Komandan Kodim Tarakan, Kalimantan, dibunuh oleh seorang Cina bernama Henry Hernando di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada pukul 08.30,16 Agustus 2022. Kematian itu mendadak menjadi viral gegara bergema kabar simpang siur yang membuat hasutan dan menyesatkan banyak orang. Berdasarkan keterangan isteri almarhum dirumah duka jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Jabar, jenazah korban tiba pada sekitar pukul 16.00 16 Agustus 2022. Meninggal dunia pada jam 08.30 yang sebelumnya sudah dilarikan dari TKP ke rumah sakit terdekat, RS SESPIM POLRI Lembang, dilanjutkan ke RS SARTIKA ASIH Bandung, namun akhirnya korban tidak tertolong akibat luka parah dileher dan dada, yang bersimbah darah akibat tusukan pisau dapur berkali kali. Kedatangan jenazah diantar oleh petugas rumah sakit tanpa dikawal polisi berpakaian dinas dan tidak ada polisi yang memberitakan hal kematian korban kepada isteri almarhum. Kabar itu berawal dari laporan BAP Polsek Lembang bahwa pelaku adalah orang sunda. Korban ditusuk sebanyak 5 × dibagian leher dan dada, sewaktu korban memarkir kendaraanya didepan rumah pelaku. Pelaku tidak ada niat membunuh, telah terjadi perkelahian sebelum meninggal, korban meludahi pelaku, namun tidak dijelaskan bahwa ada anak kecil didalam mobil selain korban. Kluarga korban telah menerima uang sebanyak 100 juta dari pihak pelaku dan 200 juta dari Polda Jabar, pelaku teman dekat dengan Kapolda Jateng dan Jabar. Informasi lain juga menyebutkan, didekat rumah pelaku ada warung kecil yang terkesan jual barang haram narkoba (warung tidak ramai, sering ada pembeli orang dewasa, anak sekolah yang secara sembunyi sembunyi dan cepat pergi). Ada indikasi penguasaan tanah Lembang yang dicanangkan pemda Jabar sebagai daerah wisata oleh pengusaha Sido Muncul. Pelaku dijaring dengan jeratan pasal 351, penganiayaan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Pada kelanjutanya penanganan tindakan hukum diambil alih oleh pihak Polda Jabar yang mendalami dan mengembangkan perkara tersebut dengan menghadirkan 12 orang saksi dari 3 saksi sebelumnya (dari polsek Lembang). Namun setelah kuasa hukum korban mengecek kepenyidik polda Jabar ada beberapa kejanggalan laporan BAP Kapolsek Lembang dengan fakta divideo yang dipertontonkan oleh Kanit Bareskrim Polda Jabar yang esensinya, pelaku telah menusuk korban secara bengis dan sadis lebih dari 15 × tusukan. Posisi pelaku berdiri diluar mobil memakai baju rompi dengan lengan bergelimang, bersimbah darah disamping belakang korban. Sedangkan korban duduk dikursi depan stir, yang tidak memungkinkan terjadi perkelahian. Ayah korban berada dekat pelaku sewaktu pelaku menusuk nusuk korban (sambil menepuk bahu pelaku) tidak ada tanda tanda melerai. Selanjutnya dengan masih sadar korban menjalankan mobilnya sekitar 25 meter dan kemudian berhenti dalam keadaaan tak sadarkan diri dan bersimbah darah. Ada anak kecil laki laki STK yang diantar korban disamping korban yang kemudian ditolong oleh seseorang bersepeda membawanya keluar mobil. Pisau yang dijadikan barang bukti bukan pisau yang dipakai menusuk oleh pelaku. Ada hal yang signifikan, dimana penyidik Polda Jabar telah menambahkan dengan dituangkanya. jeratan pasal 338 dan 340 terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sesuai pemberitahuan keluarga korban kepada tim Advokasi, nanti pada hari Senin, 5 September 2022 jam 09.00 akan diadakan Rekonstruksi di TKP. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana pelaksaaan olah TKP / Rekonstruksinya. Di sini juga kita akan melihat sejauh mana kepekaan dan kepedulian para purnawirawan dan masyarakat sekitar selama kegiatan rekonstruksi. Di sini pula kita akan menyaksikan sejauh mana profesionalisme polisi. Bisa jadi antusiasme para purnawirawan dan masyarakat sekitar menggeruduk, membludak dan membanjiri TKP yang bisa membuat gaduh dan mempengaruhi kegiatan rekonstruksi. Di sini pula kita melihat setangguh apa nyali polisi untuk tidak bergeser waktu dan tempat yang sudah direncanakan, serta sejauh mana terkendalinya para purnawirawan dan masyarakat dalam pelaksanaan rekonstruksi. Apakah rekonsturksi akan berjalan lancar, tertib dan aman sesuai rencana. Ataukah akibat respon para purnawirawan dan masyarakat sekitar, sebagai rasa solidaritas dan kepeka pedulian terhadap peristiwa terbunuhnya seorang mantan Perwira TNI oleh seseorang bernama Henry Hernando, mualaf, seorang Cina, ayahnya berasal dari Cina Semarang, beragama Katholik bernama Sutikno Hartono, serta ibu, nama Indrawati Sutanto berasal dari Cina Bandung, beragama Katholik. Akankan foto Henry Hernando yang semula berkepala polos, kemudian berganti bertopi putih haji, sebagai ulah dan akal cerdik penyidik polsek Lembang, yang bisa dimaknai menghina dan melecehkan agama/orang Islam. Ke depan seperti apa tindakan atau sanksi hukuman yang diberikan oleh Kapolda kepada penyidik dan Kapolsek Lembang? Lebih luas adakah indikasi dan kecenderungan polisi akan meringankan dan membela pelaku yang nota bene Cina? Bagaimana prediksi geruduknya para purnawirawan yang bersolidaritas bersama masyarakat dari berbagai daerah Jabar, luar Jabar dan luar pulau Jawa. Akankah para purnawirawan yang selama ini diam akan terbangun dan terbangkit jiwanya dalam ikatan seperjuangan dan sepenanggungan bersama purnawirawan lainya yang meninggal dan terbunuh oleh seorang Cina secara tragis dan mengenaskan? Akan pulakah para TNI aktif yang merasa terlahir dan sebagai generasi penerus dari para purnawirawan akan terbangkit dan terketuk hatinya untuk ikut andil dan berpartisipasi? Akankah Jajaran stake Holder TNI POLRI ikut tersentuh, terketuk pada peristiwa ini? Akankah kita semua berpikir, betapa beraninya Cina di Indonesia terhadap orang pribumi dalam berbagai kasus belakangan ini, yang bisa jadi akibat semakin membludaknya TKA Cina di tanah air. Segalanya hanya pada MOMEN Rekonstruksi di Lembang jam 09.00 tanggal 5 September 2022 sebentar lagi. Bangsaku harus bangkit dan waspada terhadap Cina di Indonesia akhir akhir ini. Purnawirawan dan TNI POLRI aktif harus peka dan peduli serta solidaritas atas kejadian yang mengaitkan Cina dan terbunuhnyaTNI. Ini adalah Derajat, Martabat dan Kewibawaan TNI POLRI. Ayoo...hijaukan ...Lembang, 5 September 2022 pagi, bak semangat BANDUNG LAUTAN API! Saya yakin semua pihak akan konsisten dan responsible terhadap peransi dan tugas masingmasing. DI SINILAH AKAN TERJAWAB, POLISI BELA CINA ATAU TIDAK! Wallahu A\'lam bishowab ! Wait and see ! Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan ! FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) harus siap dan selalu menjadi Pelopor, Kreator dan Inisiator purnawirawan lainya ! BERSAMA,TEGAKKAN KEJUJURAN, KEBENARAN, KEADILAN DAN KEDAULATAN NKRI ! (Bandung, 2 September 2022, Sugengwaras, Ketum FPPI)
MAKLUMAT: Duka Cita Purnawirawan TNI, Duka Cita Indonesia
Bandung, FNN - Sugeng Waras seorang purnawirawan TNI AD mengajak seluruh anggota FPPI (Purn & ALB) dan Eks Tri Matra, dimana pun untuk hadir di Polsek Lembang, Bandung Jawa Barat. Tujuannya untuk mengkounter Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi yang dianggap ada kejanggalan. Sugeng menegaskan maklumat ini sebagai Forum Solidaritas Purnawirawan TNI, dalam menyikapi wafatnya rekan kita Letkol purn H Muhamad Mubin alumni AKABRI 1982, yang telah dibunuh di Lembang Jawa Barat, ditusuk/dianiaya berat dengan tusukan benda tajam/pisau dapur oleh seorang oknum Cina bernama Herdy Hernando. Adapun latar belakang dan kronologis kejadian adalah Letkol purn H Muhamad Mubin adalah alumni AKABRI 1982, sewaktu taruna siswa pernah menjabat sebagai Perwira Rohani Islam Taruna, jabatan terakhir sebagai Komandan Kodim Tarakan Kalimantan. Dalam mencukupi kebutuhan sehari hari hidupnya di masa pensiun, dia bekerja sebagai sopir salah satu perusahaan mebel di Lembang (yang tidak diketahui oleh sang Boss hingga akhir hayat, bahwa sopirnya adalah seorang mantan Perwira TNI). Pada hari Selasa 16 Agustus 2022, seperti biasa dia mengantar sekolah anak majikanya di STK Jalan Kayu Ambon no 18, rt 01, rw 12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dia memarkir mobilnya di depan toko, kemudian mengantar/menyeberangkan anak tersebut. Sesampai di sekolah, ternyata sekolahnya sedang libur, dan dia langsung kembali ke mobil bersama anak itu. Sesuai penyampaian dari seorang saksi yang dekat dengan TKP (inisial disembunyikan), sesampainya di mobil Letkol Purn M Mubin ditegor oleh seorang karyawan toko tersebut, tidak boleh parkir mobil di depan pintu dan diminta untuk segera memindahkan mobilnya, karena pemilik rumah bertabiat pemarah, dan terjadilah adu mulut (tidak berkelahi). Saat Letkol Purn M Mubin masuk mobil, seorang oknum Cina bernama HH yang sedang di dapur, begitu mendengar keributan di luar langsung mengambil dan membawa pisau dapur serta menusukkan pisaunya ke bagian leher Letkol Purn M Mubin dari belakang dan samping ketika Letkol M Mubin dalam posisi di dalam kendaraan. Jam menunjukkan sekitar pukul 08.30 WIB. Meskipun Letkol purn M Mubin berusaha menangkis dan mengelak dengan tanganya namun oknum Cina terus berusaha menusuk Letkol Purn M Mubin sehingga terdapat beberapa luka di dada dan perutnya. Dalam keadaan luka parah dan bersimbah darah Letkol Purn M Mubin masih sadar dan mencoba menghindar dan menjalankan mobilnya. Ketika mencapai jarak sekitar 25 meter Letkol Purn M Mubin tidak sanggup lagi menjalankan mobilnya akibat banyaknya pendarahan yang keluar dan mobil terhenti. Saat itulah beberapa orang yang berada dekat lokasi kejadian menolong Letkol Purn M Mubin, dikeluarkan dari mobil dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat, RS SESPIM POLRI, Lembang. Setelah mendapat pertolongan tambahan, merasa tidak sanggup mengatasi, kemudian Letkol purn H M Mubin dilarikan ke RS Kartika Asih Bandung. Akibat banyaknya pendarahan yang keluar, akhirnya Letkol purn M Mubin tidak tertolong dan meninggal dunia. Tak lama kemudian viral photo pelaku adalah seorang oknum Cina, tampil pertama setengah badan tanpa topi, dan tampil photo berikutnya bertopi haji warna putih. Pada proses selanjutnya, ketika keluarga korban diwawancarai penyidik / polisi ada beberapa hal yang tidak sesuai fakta di lapangan. Pertama, Dalam BAP disebutkan telah terjadi perkelahian. Kedua, tidak dituangkan keberadaan anak kecil yang di antar kesekolah, sedangkan sesungguhnya berada di samping sopir. Melengkapi informasi, setelah diadakan penyelidikan oleh seorang aktifis 66 ( Inisial C ), setelah diadakan pertanyaan kepada beberapa orang disekitar TKP dengan menunjukkan foto foto pelaku, ternyata tidak ada yang tahu / kenal (bisa diduga foto yang dimuat dimedsos bukan pelaku sebenarnya). Di samping itu, ada informasi dari seseorang yang berpotensi jadi saksi pihak korban, menyampaikan ada oknum orang yang sudah menerima uang dari kleuarga pelaku. Patut diduga, oknum penyidik telah membuat keterangan palsu / bohong yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan serta ada dugaan kerjasama antara penyidik dengan pihak pelaku ( ada adagium, tidak sedikit oknum polisi pada setiap kejadian perkara yang terlintas di kepalanya akan mendapat rezeki / uang). Dalam hal yang terkait jeratan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan tuntutan hukum maksimal 2 tahun penjara dari penyidik patut diduga telah menyelewengkan dengan sengaja tidak dimunculkan ayat 2 dan 3 tentang penganiayaan berat dan pembunuhan dengan ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara atau hukuman mati. Oleh karenanya, Tim Gabungan para purn dan tokoh serta aktifis sekitar Bandung akan : a. Melakukan pers rilis sebagai kounter BAP yang dibuat polisi pada Sabtu, 20 Agustus 2022. b. Melakukan kunjungan silaturahmi ke Polsek Lembang pada Minggu, 21 Agustus 2022, pukul 10.00 dilanjutkan berbelasungkawa ke rumah duka Kopo, pada pukul 12.00. Diharapkan seluruh purnawirawan di Bandung dan sekitarnya khususnya dan di manapun berada umumnya, untuk hadir dalam kedua acara tersebut ( silaturahmi ke Polsek Lembang dan kunjungan belasungkawa k rrumah duka ) dengan berpakaian purnawirawan nuansa doreng dan hijau TNI serta baret / topi satuan lama, sebagai rasa kepedulian dan solidaritas sesama purnawirawan TNI. Dalam acara point b tersebut akan dikoordinir oleh Kol purn Sugeng Waras Ketum FPPI dan Ruslan Buton eks TNI AD sebagai panglima Eks Tri Matra. Sugeng mengajak kita semua untuk menegjakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, Purnawirawan TNI selalu bersama rakyat. (*)
TNI dan POLRI
Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan TNI dan POLRI adalah institusi negara yang memiliki peran dan fungsi berat serta mulia. Sayangnya hingga saat ini kita belum menemukan karakter, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan figur Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berasal dari santri dan ulama maupun sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang juga berasal dari rakyat pribumi biasa. Pasti akan dijawab: bukan masanya, beda eranya, tidak sama tantangannya maupun lain situasi dan kondisinya. Dulu…, sewaktu ABRI, keduanya berkedudukan sama meskipun fungsinya berbeda. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berada di bawah komando dan kendali langsung Presiden, sedangkan TNI bak cicit Presiden, cucu Menko Polhukam, dan anak Menhan. Kini, jumlah personil, persenjataan ringan seperti motor boat di perairan polisi lebih hebat daripada Angkatan Laut, senjata laras panjang perorangan polisi juga melesat hebat dibanding Angkatan Darat. Apalagi soal peran, fungsi, dan tugasnya terutama soal hukum, polisi paling luar biasa dibanding pihak manapun, mulai ngurusi soal ketertiban hingga pelanggaran baik secara administrasi maupun implementasi, polisi tidak ada duanya. Bahkan, terkait tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), entah karena berubah, ketidak-pahaman, diserah-terimakan atau diambil-alih, menjadi rancu dan tumpang tindih antara hak dan kewajiban TNI dan Polri, termasuk penerapan status Bawah Kendali Operasi (BKO) maupun Bawah Perintah (BP), sehingga terkesan apa yang dikerjakan TNI terserah apa yang ditentukan Polri, padahal sudah ada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang OMSP. Bukan soal iri-mengiri, tapi marilah kita melihat keserasian, keseimbangan, efektif dan efisiensi pencapaian sasaran, sehingga hak dan tanggung jawab urusan kedaulatan negara yang dijabarkan dalam kedaulatan wilayah, juga keamanan dan keselamatan rakyat dapat terbagi habis. Dalam kaitannya dengan strategi, geografi, demografi, dan kondisi sosial yang juga meliputi aspek aspek idologi, politik, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, kita pernah memedomani doktrin induk, doktrin dasar dan doktrin operasional dalam mengantisipasi, mencegah, menghadapi, serta mengawasi maupun mengevaluasi hakekat ancaman baik dari dalam negeri, luar negeri maupun link up-nya, sejak jauh dari garis lingkaran terluar udara dan laut, masuk garis terluar udara dan laut, garis lingkaran saat menginjak daratan, hingga telah masuk sebagian dan seluruh wilayah Indonesia, dari manapun datangnya serta dalam bentuk, jenis dan apapun sifat ancamannya. Namun, kini seakan tidak peka dan tidak peduli terhadap itu semua, hingga tak terperhatikan bahwa baik wilayah wilayah strategis, sumberdaya alam strategis dan sarana prasarana strategis dan potensial nyaris dikelola dan dikuasai asing, terutama China. Bukan kita benci China, tapi selayaknya kita prihatin dengan para pemimpin negara ini yang membiarkan dan meloloskan agresifitas China atas Indonesia. Seolah begitu buruknya kinerja pemegang dan pewenang kekuasaan negara ini. Seakan hanya mampu menunjukkan kegaduhan, ketidak-adilan, kebohongan, keributan, kekacauan, ketidak-jelasan, kesemerawutan dan tumpang tindih, yang terkesan mengabaikan kehendak, kepentingan dan suara rakyat. Negara bak diwarnai, perpecahan, persengketaan, persekongkolan, korupsi, dan lain lain yang rentan membuat kemunduran bangsa. Sewajarnya kita semua memandang dan menilai, ini kesalahan para oknum pimpinan terbawah sampai teratas, dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara. Kesimpulanya, marilah kita beresolusi membenahi ini semua, tanpa pandang bulu untuk menerima dan mengakui siapapun, apapun dan dari manapun orangnya, untuk menerima penghargaan dan penghormatan bagi mereka yang baik, serta memberikan hukuman bagi mereka yang salah atau buruk. Konkritnya baik Kapolri maupun Panglima TNI harus paham dan sadar serta bangun dan bangkit, untuk kembali kepada jati dirinya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai sumpah dan janjinya. Jangan biarkan prajurit dan bawahannya sewenang-wenang menggunakan senjata, membuat takut rakyat, menyakiti rakyat serta membiarkan presiden dan para pembantunya melihat rakyat perih, pedih, dan menderita. Bandung, 12 Maret 2021. (*)
Presisi Abal-abal
Oleh Sugeng Waras, Ketua Umum FPPI, Panglima TRITURA, Ketua APIB Jabar, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI. Terkait kasus Duren III, ternyata Kapolri diprank oleh anak buahnya. Untuk kesekian kalinya saya acungkan jempol dan lempar handuk dengan adanya slogan atau semboyan Kapolri / Polri, tentang PRESISI. Dari pandangan saya ini yang terbaik, yang sangat layak sebagai pedoman kerja Polisi yang merupakan penjabaran dari doktrin polisi TRIBRATA dan CATUR PRASETYA POLRI (meskipunTBT dan CPP perlu dikaji ulang). Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Tranparansi yang berkeadilan) adalah jargon atau slogan yang baik, tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi ! Prediktif (melihat ke depan, lebih akurat dari presepsi, lebih tajam dari asumsi, jauh lebih mantap dari berandai andai). Responbilitas / ty (lebih mengarah kepada reaksi, reaktif, antisipasi, pencegahan, tindak dini, pemulihan berdasarkan norma hukum, terukur dan bertanggung jawab terhadap profesi). Tranparansi (keterbukaan kejujuran, keterus terangan, sebagai muara kejujuran, kebenaran, keadilan, beradab dan bermartabat). Menjadi luar biasa ketika ketiga aspek atau unsur ini disinergikan, dikombinasikan, didegradasikan secara terpadu, terarah, berkesinambungan, harmonis, seimbang dan simultan. Namun faktanya Kabareskrim seperti abai terhadap makna Presisi ini bahkan kita lebih khawatir jika ternyata sengaja tidak dimplementasikan gegara ada tekanan atau kendali dari atasan / pihak lain yang membuat masyarakat kecewa, cemas harap dan gregetan. Dengan kata lain menjadi double gardan apa motif Kabareskrim tidak mau mengungkap motif Fredy Rambo dalam mengeksikusi ajudanya Brigadir J. Bahwa keterbukaan mengungkap motif sebagai fondasi mengupas akar masalah bisa dikembangkan kemana mana sesuai urgensi dan kerelevansianya.. Atau sengaja peristiwa ini didesign dan diarahkan keranah *Diskresi* artinya biar publik terseret dan terpengaruh bahwa peristiwa ini menjadi sebuah kelayakan yang lumrah terjadi ( pembenaran ) dan dianggap tidak signifikan terhadap bangsa dan negara. Dikhawatirkan justru cara cara seperti ini akan membawa masyarakat semakin tidak percaya dengan institusi Polri dan semakin mengait ngaitkan dengan kejadian terbunuhnya 6 laskar pengawal HRS di KM 50 jatol japek beberapa waktu yang lalu. Lebih konyol lagi ketika masyarakat akan menilai tindakan hukum penahanan terhadap beberapa orang seperti Habib Bahar Smith, Munarman dan Edy Mulyadi sebagai akibat skenario mafia biadab, yang ujung ujungnya mengaitkan dengan campur tanganya rezim Jokowi Menyikapi ini hendaknya kita semua melalui nitizen di medsos lebih proaktif agar cepat terungkap para pelaku mafia yang membuat korban masyarakat dan kerugian negara. Masyarakat tidak boleh diam melihat fenomena ketidak adilan hukum yang cenderung meng enak kan beberapa gelintir stake holder dan para pengkianat bangsa Adagium bahwa teroris sembunyi dilubang tikuspun akan tertangkap, sebaliknya para koruptor kakap yang sudah tertangkappun disembunyikan Negeri aneh bin ajaib! Oleh karenanya masyarakat harus tinggalkan jargon jargon yang berlebihan yang melibatkan jutaan perserta unras maupun sasaran sasaran yang belum konkrit agar tidak dianggap jurus prank atau omdo.... Kata kuncinya masyarakat harus sadar bahwa tanpa kesatuan total dan serempak jangan harap tujuan dan sasaran akan tercapai. Maka konsolidasi internal dan mobilisasi eksternal layak dijadikan dasar langkah langkah menuju perubahan yang lebih baik. Semua elemen dan seluruh komunitas harus mau duduk bersama, tabayun guna menyiapkan poeple power yang bukan show people! Lanjutkan perjuangan menuju penegakan kejujuran, kebenaran dan keadilan sebagai kunci negara *Jaya dan sejahtera. (*) Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian. ALLAHU AKBAR !!! MERDEKA !!!
Lakukan Presisi, Ini yang Terbaik, Jangan Jilat Ludah Sendiri
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Tranparansi yang berkeadilan) adalah jargon atau slogan yang baik, tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi. Prediktif, melihat ke depan, lebih akurat dari presepsi, lebih tajam dari asumsi, jauh lebih mantap dari berandai andai. Responbilitas / ty lebih mengarah kepada reaksi, reaktif, antisipasi, pencegahan, tindak dini. pemulihan berdasarkan norma hukum, terukur dan bertanggung jawab terhadap profesi. Tranparansi, keterbukaan kejujuran, keterus terangan, sebagai muara kejujuran yang adil, beradab dan bermartabat. Menjadi luar biasa ketika ketiga aspek atau unsur ini disinergikan, dikombinasikan, digredasikan secara terpadu, terarah, berkesinambungan, harmonis, seimbang dan simultan. Berdasar dari kodrat manusia laki laki yang berkaitan erat dengan cita cita, tidak terlepas dari kebutuhan tahta, harta dan wanita, yang sekaligus menjadi kelemahanya. Sedangkan motif yang berarti latar belakang atau alasan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu, banyak ragam, di antaranya cemburu, dendam dan ambisi. Maka apa yang dinyatakan oleh penyidik tentang tidak diumumkan motif dikaitkan dengan perasaan menjadi hal yang menarik dan paradok. Bisa saja ini disengaja atau memang batas kemampuanya. Pertama, disengaja guna memperoleh masukan atau pancingan publik untuk.mencari penyelamat atau pengaman dalam upaya bisa dimasukkan dalam diskresi hukum (keadaan yang bisa membenarkan). Kedua, barangkali sudah pada batas kemampuanya berpikir dan bertindak, meskipun secara awam bisa kita simpulkan pada pilihan pertama yaitu kesengajaan. Di sinilah yang mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat menjadi tidak puas dan kecewa. Jika kita teropong dari adagium Presisi, maka dari kasus yang ada bisa disimpulkan bahwa motif yang paling mungkin adalah dendam. Dari urutan dan rangkaian tulisan di atas logikanya, Irjen Fredy Sambo menaruh dendam kepada Brigadir Joshua, karena melaporkan kepada Putri atas perselingkuhanya bahkan pernikahan Fredy Sambo dengan Rita, didorong bayangan terjadinya resiko terhadap jabatan, harta dan wanita yang telah dimilikinya. Tamat. (Bandung, 12 Agustus 2022).
Polisi Serasa Mafia
Oleh Sugeng Waras | Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Terbunuhnya Brigadir Yoshua diharapkan menjadi kasus polisi yang terakhir dalam isu tembak-menembak, kalau Kapolri tidak menerapkan slogan Presisi dengan sungguh-sungguh, maka instansi ini terkesan bak mafia di negeri ini. Mafia adalah istilah informal yang merupakan organisasi kriminal, perkumpulan rahasia, dengan aktifitas kejahatan, melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan, pidana, kesalahan, kebengisan, dan kebiadaban yang merugikan masyarakat atau negara. Presisi (Prediktif, Reponsibilitas dan Transparasi, yang berkeadilan) adalah tema yang dicanangkan dalam proses uji layak calon Kapolri Irjen Listyo Sigit Prabowo yang meloloskanya menjadi Kapolri hingga saat ini. Banyak kasus besar yang tidak tuntas, tidak jelas dan tidak berkeputusan dinegeri ini, yang memunculkan pertanyaan masyarakat tentang kredibilitas dan ektabilitas kepolisian dalam peran, fungsi dan tugas pokoknya. Ambil contoh kasus kerumunan yang menimpa HRS dan 6 laskar pengawalnya yang terbunuh di KM 50 jatol japek beberapa tahun lalu. Juga kasus kasus kerumunan yang menyeret HRS mendekam di tahanan, yang jauh berbeda dengan kasus kerumunan dalam kunker presiden Jokowi dan anaknya Gibran sewaktu memenangkan Pilwalkot Solo yang tidak pernah tersentuh hukum hingga kini. Contoh lain adalah kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan Joko Candra dan lain lain, kasus kasus pelecehan agama seperti yang dilakukan Deny Siregar maupun kaus kasus lain yang dikakukan oleh para buzzer dan influencer istana seperti Ade Armando dan kawan kawan yang membuat gaduh dan babak belur di masyarakat. Di sisi lain begitu mudahnya mencap para ulama sebagai teroris dan intoleran dalam mengintimidasi, mendiskriminasi, mendiskriditkan dan mengeksekusi beberapa ulama dan tokoh agama dengan menginjak injak masjid dengan sepatu serta menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan intoleran atau sarang teroris. Faktanya diam diam Polisi telah mempekerjakan anggotanya sebagai satgasus yang menangani masalah masalah besar yang sulit dibedakan apakah polisi berpotensi sebagai pelaku atau pemberantas! Melalui peristiwa terbunuhnya Brigadir Jhosua ajudan Irjen Fredy Sambo membawa segala penyimpangan yang memanfaatkan instansi kepolisian yang terhormat dan mulia ini akan menguak segala kejanggalan dan kebusukan Polri dalam bertidak dan menangani kasus kasus hukum. Bahwa dalam menangani kasus kasus hukum pasti melibatkan para jaksa dan hakim dalam proses peradilan yang tidak menutup kemungkinan akan bermunculan mavia mavia peradilan baik dari jaksa maupun hakim. Menyeruak kepada lembaga lembaga tinggi negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang konkritnya seperti Rezim, DPR, MPR, MK dan MA yang berperan membuat RUU, UU maupun peraturan perundang undangan tidak menutup kemungkinan berkonpirasi melakukan kerjasama kejahatan dalam kesempatan yang sempit yang membuat sengsara rakyat dan merugikan negara Tidak menutup kemungkinan konpirasi dalam hal sistim pemilu yang akan datang yang cenderung cipta kondisi penuh cemas harap dan ketidak pastian bahkan mungkin akan ditunda. Para stake holder lebih terkusus presiden Joko Widodo hingga kini masih berupaya dan merekayasa sistim dan waktu pilpres / Pemilu yang berpotensi menyimpang dan mengubah aturan aturan yang telah jelas jelas disebutkan dalam UUD 45 Oleh karena itu marilah kita tidak terkecoh, tidak terbelenggu dan tidak terhasut oleh peristiwa dan kasus kasus diatas yang justru terlena dan mengabaikan segala aturan yang mendukung dan mengiringi proses dan prosedur pemilu dan pilpres 2024 Kita masih berharap semoga terutama Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo senantiasa diberikan bimbingan dan perlindungan dari Allah swt TYME dalam menangani kasus kasus yang ada dalam rangka mengimplementasikan PRESISI, dalam upaya mengembalikan marwah kepolisian khususnya serta penegakan hukum di Indonesia umumnya. Wait n see..! ( Bandung, 10 Agustus 2022)
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Alhamdulillah silatnas benar benar Silaturahmi Nasional para Purnawirawan TNI AD. Kita wajib bersyukur bahwa rakyat Indonesia umumnya dan para purnawirawan TNI AD khususnya terhindar dari malapetaka politik yang akan mempengaruhi tubuh PPAD. Para peserta yang datang lebih asyik ngobrol ramai sendiri saat ada pidato Jokowi, bahkan banyak peserta yang keluar dari gedung SICC saat pidato LBP. Ini hendaknya jadi pelajaran para TNI aktif bahwa apa yang dilakukan para purnawirawan sebagai cermin tidak betahnya mengawal roda pemerintahan bersama Jokowi. Jokowi tidak berkutik pamer hasil pembangunan selama ia menjabat bahkan tidak satu katapun menyinggung KA cepat Jakarta Bandung yang terkesan mangkrak yang memang sudah diprediksi tidak tepat manfaat karena hanya mengejar CEPAT, mengabaikan faktor resiko beaya yang jauh lebih mahal dibanding ongkos naik bis yang ada saat ini Dengan kata lain hanya orang yang tolol yang mau kehilangan cost yang lebih besar sedangkan ada sarana lain yang bisa jauh lebih murah dan lebih nyaman. Pembangunan Lapangan Terbang Kertajati adalah bukti nyata mubazirnya ambisi Jokowi, apalagi pembangunan IKN baru yang penuh dengan kontroversial dan paradok. Padahal forum SICC itu merupakan peluang yang baik bagi Jokowi untuk menyampaikan impiannya, namun Allah telah membungkamnya. Kesimpulanya, pembangunan proyek proyek transformasi Jokowi banyak tidak tepat sasaran. Sarat dengan masalah masalah krusial baik internal maupun eksternal. Dari sini tampak apa yang dikerjakan pemerintah tidak sinkron dengan kehendak rakyat yang hanya memanfaatkan kekuasaan dan mengabaikan cita cita para pendiri bangsa dan sikon yang ada. Dengan silatnas PPAD memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua, untuk sadar dan bangkit dari kekeliruan untuk segera kembali ke jalan yang benar, menegakkan kembali 4 pilar negara (Pancasila, UUD \'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dengan TNI POLRI sebagai garda terdepan dan benteng negara, bukan pemerintah, yang berorentasi kepada cita-cita dan tujuan meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Peristiwa km 50 jatol japek dan peristiwa terbunuhnya Brigadir J adalah takdir dan skenario Allah swt TYME yang menyiratkan petunjuk akan runtuhnya kekuasaan para pemimpin.pemimpin dzolim di negeri ini. Yakinlah, di mata Allah, sehebat-hebatnya manusia di dunia, hanyalah ibarat jauh lebih kecil dari sebuah debu dan atom atom yang ada. Percayalah semua ada batasnya, ada masa kejayaanya, termasuk kita bangsa Indonesia, yang sebentar lagi....habis gelap..terbitlah...SINAR CEMERLANG. Aaamiin...yaa robbal aalamiin.... (Bandung, 6 Agustus 2022, Sugeng Waras, pemerhati pertahanan dan keamanan NKRI )
Ancur, Negara Tidak Tegas dan Tidak Berprinsip
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Prinsip dalam hal normatif, tapi luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan! Ini fakta, bukan ocehan, bukan pula olol olok, tidak juga melecehkan atau mengkambing hitamkan. Belum tuntas saya membahas rencana kegiatan PPAD, ternyata telah terjadi perubahan perubahan yang menarik. Pertama, jelas, kegiatan silatnas PPAD yang semula akan dilaksanakan tgl 6 Agustus diubah / diajukan menjadi tanggal 5 Agustus 2022 dengan alasan Presiden Jokowi ada tamu yang tidak bisa digeser. Kedua, isu yang berkembang bahwa Presiden tidak jadi memberikan sambutan yang esensinya akan pamer keberhasilan selama menjabat dan mimpi besarnya menggadang gadang IKN baru. Kedua perubahan itu barangkali ada yang menganggap sepele, tapi sebenarnya bisa dimaknai suatu tindakan yang mencerminkan tidak punya prinsip dan tidak mampu mengambil cara bertindak yang tepat waktu dan tepat manfaat yang bisa melahirkan resiko. Seharusnya setingkat negara atau dalam event event strategis seperti rencana kegiatan PPAD seperti ini, benar benar fokus, cerdas, realistik dan komprehensif. Maksudnya rencana itu harusnya direncanakan dalam bingkai ruang dan waktu yang beralternatif dengan mempertimbangkan faktor resiko maupun hal hal yang tidak terduga akan terjadi. Ambil contoh pergeseran waktu presiden, disini ada KSP dan ada staf staf lain yang terkait. Semestinya staf staf ini ikut berpikir untung rugi, baik buruk, tepat tidak tepat termasuk dampak atau akibat setelah keputusan diambil. Saya bahas terbalik dari akhir keawal, dimana akibat pergeseran menjadi tanggal 5 yang bertepatan hari Jumat yang menjadi hari terhormat bagi umat islam yang kurang lebih 85 % dari jumlah peserta, mungkinkah akan mencukupi dan layak untuk beraktifitas menjalankan ibadah sholat Jumat mulai wudlu, tempat sholat kalau terjadi hujan, air wudlu dan lain lain? Seharusnya ini dipikirkan staf kepresidenan agar tidak menyulitkan panitia PPAD. Yang lebih tidak dipahami, manakah yang lebih dulu, rencana PPAD atau rencana kedatangan tamu penting presiden? Sejauh mana makna penting, urgen ataupun apa sebutan tamu itu sehingga bisa mengalahkan rencana PPAD yang besar dan strategis itu? Di manapun berlaku sama, bahwa negara yang sebagai tuan rumah yang lebih bisa menentukan dan memutusksn tentang jadwal tamu asing, bukan sebaliknya. Sehingga kesan yang diperoleh ini tamu bukan tamu yang penting atau tidak penting , tapi tamu yang disegani, diewuh pakewuhi, dihormati bahkan ditakuti layaknya atasan presiden RI. Lantas lebih dalam lagi, adakah tamu yang ditakuti oleh Presiden RI? Inilah contoh kecil bahwa perencanaan dan tindakan staf yang tidak profesional. Saya tidak tahu apakah dalam keadaan seperti ini pihak panitia memberikan masukan atau beberapa gambaran akibat pemajuan waktu yang bertepatan dengan hari Jumat akan berdampak luas terutama bagi kehormatan umat islam? Atau ada unsur kesengajaan, Allahu Alam bisowab. Yang lebih utama terkait martabat dan harga diri negara, terbiasakah hal hal seperti ini terjadi dilingkungan istana ? yang notabene terkesan bahwa negara Indonesia masih diduduki dan dikendalikan oleh orang orang cengeng, rendah diri dan takut sama orang asing? Alamak... jika ini yang terjadi. Kemudian bahasan kedua, hal yang menyebabkan presiden Jokowi tidak jadi memberi sambutan dan akan diwakili Muldoko, apakah ini benar? Konon katanya dalam perencanaan akan dihadiri termasuk LBP dan Men Han Prabowo yang juga akan memberikan sambutan Jadi jelas amburadul jika benar benar Muldoko akan memberikan sambutan mewakili Jokowi (mungkin karena wakil presiden bukan mantan tentara?) Semoga tulisan ini memberikan inpirasi atau peringatan kepada semua pihak bahwa pentingnya suatu perencanaan yang baik yang mempertimbangkan faktor bingkai ruang dan waktu, resiko, dengan karakter yang tegas dan berani ! Bandung, 4 Agustus 2022.
Manusia dan Senjata
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD POLISI adalah Non-Combatan, kepadanya berlaku hukum HAM, di sinilah bedanya dengan Militer / TNI yang Combatan sehingga pada situasi dan kondisi yang tepat hukum HAM tidak berlaku! Kejadian yang menimpa Brigadir J yang melibatkan antara lain Irjen Ferdy Sambo ada kemiripan dengan peristiwa terbunuhnya enam laskar FPI pengawal HRS yang terbunuh di KM 50 jalan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu silam. Makanya dua hari setelah kejadian KM 50 itu melalui tulisan saya sampaikan Polisi Omong Kosong, karena banyaknya kejanggalan kejanggalan atas berita telah terjadi tembak menembak antara polisi dengan enam laskar FPI di KM 50 jatol Japek yang mengakibatkan terbunuhnya enam laskar pengawal HRS. Logikanya polisi lebih hebat dari pasukan khusus TNI yang terlatih dalam melaksanakan pertempuran malam hari yang hanya sekejab dengan score 6 -- 0 untuk polisi yang tanpa goresan lecet sedikitpun. Mendadak Komnas HAM RI meralat pernyataanya yang semula getol habis menelusuri atas dugaan telah terjadi tembak menembak berubah total 180 ° memperkuat pernyataan polisi *telah terjadi tembak menembak* antara enam laskar FPI dengan polisi di KM 50 jatol japek yang mengakibatkan 6 laskar FPI terbunuh. Saya tegaskan ada indikasi telah terjadi konpirasi polisi dengan Komnas HAM RI dalam peristiwa ini, ada apa? Untuk ukuran NKRI layak dievaluasi..bahwa POLRI terlalu berlebihan *BERSENJATA* yang bisa menggugah *SEMANGAT NEGATIF* yang mengubah semangat *KEPOLISIAN* menjadi *SEMANGAT MILITER !* sehingga Polisi kehilangan jatidirinya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayanan rakyat! Kita terlalu berlebihan memaknakan KEAMANAN untuk tugas tugas polisi dalam HANKAM. Sebagai Contoh, bahwa kemampuan polisi mengejar grombolan narkotika / narkoba dilaut tidak mungkin terjangkau, karena sangat mungkin alat peralatan / persenjataan perahu atau kapal yang digunakan gerombolan lebih canggih dari alat peralatan polisi kita. Meskipun perahu motor polisi di pantai lebih banyak dari pada perahu motor TNI AL, polisi tidak akan mampu mendeteksi apalagi mengejar kelaut yang jauh ketengah dari pantai. Apalagi kemampuan udara....polisi hanya bisa plonga plongo untuk memantau, mencegah, menindak dan menyelesaikan narkoba dan bahaya bahaya lain yang dilakukan melalui udara. Dengan kata lain, polisi harus dikurangi atau lebih dibatasi persenjataan tempurnya, agar tidak terbawa atau terpengaruh kejiwaaanya dari tabiat kepolisian berubah menjadi tabiat kemiliteran. Begitu juga TNI, mohon lebih peka dan peduli terhadap perlengkapan, alat peralatan dan seragamnya. Sebagai contoh, satuan BANSER yang mengenakan seragam DORENG harus dievaluasi kembali, tentang layak dan tidak layaknya, jangan sampai hanya karena presiden suka dan senang lantas TNI diam dan dibiarkan begitu saja! Jujur sejujur jujurnya seragam BANSER yang doreng itu...apakah tidak membuat malu dan mengorbankan identitas TNI? Bukan kita benci BANSER, saya sendiri yang lahir di Kediri, Jawa Timur, ditengah tengah lingkungan pondok pesantren Lirboyo dengan idola Gus Maksum waktu itu, pondok Kedunglo dan pondok disekitar Banjar Melati dengan Kyai Mohamad Toha dan Kyai Muh Jalil saat itu. Bahwa BANSER yang kita harapkan adalah manusia manusia yang beradab, santun dan hormat yang pantas diteladani lingkungan sekitarnya. Inilah salah satu contoh kecil untuk intropeksi dan evaluasi terhadap beban tanggung jawab TNI POLRI. Saya lebih tertarik, jika selain Kemenhan telah merekrut tenaga Cadangan seperti sekarang, dikembangkan merekrut adik adik kita dari SLA secara terseleksi sebelumnya untuk selanjutnya diberi kemudahan, dispensasi atau rekomendasi bagi mereka yang berprestasi di pendidikan, untuk bisa masuk Akademi Kemiliteran dan Kepolisian. Namun demikian, saya tidak sependapat dengan oknum oknum yang terlalu membesar besarkan apalagi melecehkan TNI POLRI pada sat saat seperti ini! Mohon disadari, negara tanpa TNI POLRI pasti hancur berantakan! Oleh karenanya marilah kita bersama sama tetap mencintai TNI POLRI kita. Bahwa institusi TNI POLRI adalah badan badan yang ditugasi sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, selayaknya kita jaga, kita bela dan kita pelihara bersama dengan catatan: TNI POLRI berasal dari rakyat, bertugas dan bekerja untuk rakyat, yang seharusnya saling mencintai, menghormati dan menghargai antara TNI POLRI dengan RAKYAT dan RAKYAT dengan TNI POLRI sepanjang masa..dengan secara terukur...!!! Kita tidak boleh men generalisasikan TNI POLRI, salah benar, baik buruk, memuaskan tidak memuaskan. Instansi TNI POLRI telah dibagi habis dalam organisasi yang solid dan valid, mulai pengomando, pengendali dan pelaksana dalam bentuk vertikal horizintal dengan cara atau metoda dan prosedur yang sudah diatur. Disinilah dengan gamblang kepada siapa salah benar,. dan baik buruk, resiko atau sanksi kita alamatkan. Jika memang kesalahan atau keburukan itu ada pada unsur pimpinan, maka unsur pimpinan itulah yang kita mintai pertanggung jawabanya secara setimpal ! Semoga TNI POLRI kita kedepan lebih profesional ! Aamii. Yra... Wait and see ! ( Bandung, 24 Juli 2022, Sugengwaras, pemerhati HANKAM )
IKN Siluman
Oleh Sugeng Waras Purnawirawan TNI AD Amat sangat konyol jika siapapun dan pihak manapun akan diberikan tindakan hukum apabila mengkritik dan meluruskan ide tentang IKN. Marilah kita berpikir kritis, bersih, komprehensif, kreatif, inofatif, cerdas, maju, bijak, arif dan jujur dengan mengenyampingkan pikiran-pikiran buruk entah alasan apapun yang ujung ujungnya ambisi pribadi dan golongan! Segala proses dan tindakan yang berkaitan arah, tujuan dan cita cita negara harus dibarengi pemikiran yang komprehensif dan niat bersih berlandaskan pikiran-pikiran dan nilai luhur dari para pendiri negara berdasarkan hukum negara dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dan tersirat di Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. Bukan main menang menangan, dulu- duluan, cepat-cepatan, kuat-kuatan dan memanfaatkan kekuasaan, gopoh- gopohan, selingkuhan dan sempat dalam sempit! Bahwa berpikir berpindah ibu kota negara dari Jakarta, iyaa, namun situasi, kondisi dan segala permasalahan bangsa terkait fisik non-fisik, dampak dan akibatnya tidak boleh diabaikan. Ibu kota negara adalah Center of Grafity dari suatu negara. Di sini harus dipertimbangkan kepentingan, keamanan, kenyamanan, perlindungan, penjagaan dan ancaman dari luar yang tidak mengabaikan posisi dan komposisi penduduk. Tidak heran beberapa negara maju memposisikan Ibu Kota Negaranya didukung oleh keberadaan 60 -- 70 % penduduk di sekitarnya dari jumlah penduduk yang ada di negaranya. Bukan hanya itu, jika terjadi keadaan darurat, maka tidak terhambat datangnya bantuan atau pertolongan dari waktu pengerahan balad bantuan. Bahwa negara secara unsur terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum dari negara lain. Saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah jauh lebih tahu dan menguasai tentang ini, namun faktanya sebagian besar rakyat merasa belum sinkron dengan rencana pindah ibu kita ini. Maka penahanan Edy Mulyadi terkait ucapan Jin Buang Anak atas pindah IKN baru perlu dipertimbangkan lagi agar tidak diarahkan kepada penghinaan atau pelecehan terhadap rezim.Kita negara Demokrasi Pancasila bukan Demokrasi Terpimpin apalagi Otoriter. Sekali lagi perlu kita pertimbangkan situasi dan kondisi negara saat ini yang sarat dengan masalah kenegaraan IPOLEKSOSBUDAGHANKAM termasuk utang negara yang menggunung, yang semakin sulit mengharapkan investasi dan kerja sama dengan pihak lain, masih terseok-seok kondisi ekonomi akibat pandemi dan salah kelola, belum lagi pemilu dan pilpres 2024 sudah di ambang pintu, di sisi lain belum ada sistem Pemilu yang jelas serta pengelompokan kerja tim Pemilu yang masih simpang siur. Lebih sederhana kita berpikir, tanahnya tanah Indonesia, uang / beayanya sebagian besar dari Cina, semenya dari Cina, setelah jadi gedungnya kita harus menyewa. Hendaknya para stake holder negara / pemerintah lebih fokus dan prioritas mengatasi TKA, KKN tidak berpikir yang menambah beban rakyat terkait kenaikan harga harga bahan pokok terutama pajak pajak, BBM dan pengelolaan sumberdaya alam. Itu semua akan terujud jika rezim paham dan sadar bahwa rakyat adalah teman berpikir dan bukan dijadikan pelengkap penderita. ( Bandung, 20 juli 2022, Sugengwaras )
POPULER
