FORUM-RAKYAT
Anies Dijegal People Power Sebuah Keniscayaan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik REZIM Jokowi sangat panik menghadapi Anies. Anies menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi rezim Jokowi dan oligarki taipan. Buktinya, selama ini sudah puluhan skenario dilakukan untuk menjegal Anies tapi gagal, bahkan kadang malah menyerang balik kepada penjegalnya. Yang mereka lakukan sudah tidak mengindahkan kaidah kebenaran, kejujujuran, dan keadilan. Hukum telah dijadikan alat dan tameng untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Lembaga negara yang dulunya sangat terhormat seperti KPK, MK, .MA dan Kejagung sekarang tak lebih diisi para badut politik yang tunduk pada kezhaliman penguasa dan tega menzhalimi rakyat. Jika saja semua lembaga itu sudah tidak waras dan semuanya berupaya untuk menjegal Anies sehingga Anies gagal nyapres, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya people power yang mengerikan. Satu persatu penjegal Anies saat ini muncul ke permukaan dan mereka terang-terangan mengakui tindakannya itu. Mereka inilah yang akan jadi sasaran utama jika terjadi people power: Ini dia deretan para penjegal Anies: 1. Jokowi dan istana Jokowi secara struktur pemerintahan adalah orag yang paling bertanggung jawab terhadap penjegalan Anies, sehingga kemungkinan Jokowi menjadi target utama rakyat. 2. Para jenderal di sekitar Jokowi Para jenderal di sekitar Jokowi adalah inisiator dan eksekutor jika Anies benar-benar gagal nyapres, sehingga mereka pantas untuk menjadi sasaran amuk rakyat. 3. Direktur CSIS Sofyan Wanandi Ini salah satu otak segala kerusakan di Indonesia. Dia inilah otak penjegalan Anies dan hanya menginginkan capres hanya 2 calon. 4. Megawati dan PDIP Megawati sebagai pengendali orang-orang di Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan DPR adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum di Indonesia saat ini. 5. Partai Solidaritas Indonesia Sebagai partai penjilat rezim adalah partai (yang selalu) memusuhi Anies Baswedan. Jika Anies jadi maju nyapres, PSI dipastikan akan rontok di 2024, jika Anies gagal nyapres maka PSI punya andil besar dalam penjegalan Anies. 6. Antek-antek komunisme Mereka ini para keturunan PKI yang terus merongrong dilaksanakannya Pancasila secara benar. Mereka berpaham komunis tapi seolah pengamal Pancasila yang berlindung di balik kekuasaan rezim Jokowi dan PDIP. Mereka adalah bagian dari penjegal Anies. 7. Oligarki Taipan Oligarki taipan dengan kekuatan dana yang tidak terbatas telah \"membeli\" kedaulatan negara dan bangsa Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara terjajah. 8. Para pimpinan Lembaga Negara Para pimpinan lembaga negara yang secara berjamaah telah berkhianat kepada negara dan bangsa Indonesia baik dari KPU, Bawaslu, MK, KPK, MA, Kejagung, KEPOLISIAN, dan DPR. Mereka penyebab utama terjadinya kekacauan di negeri ini selama era Jokowi. 9. Para Influencer Mereka para rektor, professor, akademisi, dan para pejabat yang menjadi penjilat rezim dan ikut bertanggung jawab dalam penjegalan Anies. 10. Para BuzzerRp Yaitu orang-orang pendukung rezim Jokowi yang sengaja men- down grade Anies karena dibayar rezim. Tindakan mereka sudah ke arah fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan. Kesepuluh pihak inilah yang harus berhadapan dengan rakyat jika terjadi people power jika Anies benar-benar dijegal. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Bandung, 9 Dzulqa\'dah 1444
Democratic Policing Ala Tito
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jangan salah paham, instansi TNI POLRI adalah bagian atau alat sarana prasarana pemerintah yang berperan dan berfungsi sangat mulia dan terhormat, yang harus kita dukung, iringi, kawal, amankan dan selamatkan bersama, sepanjang masa selama masih ada NKRI. Namun demikian, para personil pemimpin dan anggota yang mengawaki harus kita peringatkan, luruskan, tumbangkan jika menyimpang (inkonsisten dan inkonsekwen) dari tatanan UU, hukum atau peraturan yang berlaku. Siapa yang akan menumbangkan? Kita semua, termasuk para atasan, pengawas, anggota TNI POLRI dan rakyat. Landasan hukumnya, TNI POLRI adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Khusus untuk Polri, pahami UU Kepolisian tahun 2002, no 2, pasal 13, esensinya, berbunyi: Tugas Kepolisian meliputi: Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ; menegakkan hukum ; melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Saat jadi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian membuat tulisan yang berjudul Democratic Policing (Polisi dalam alam Demokrasi) berikut pola dan skema fenomena 7 langkah strategi Polri dalam alam demokrasi, sudah barang tentu bertujuan baik di samping terselip adanya kepentingan. Karena menyinggung tugas-tugas TNI, tanpa berniat mendiskreditkan, memprovokasi atau mengadu domba TNI POLRI, saya akan mencoba membahas secara garis besar, hal-hal yang perlu kejelasan, sehingga tidak mengganggu kesolidan dan kevalidan persatuan, kekompakan dan keharmonisan TNI POLRI. Awal-awal sejak diluncurkan buku Democratic Policing beberapa tahun lalu, saya sudah menyentil ketidakakuratan buku ini, namun Tito keburu jadi Mendagri dengan saabrek rencana yang sebagian sudah kita rasakan saat ini, termasuk munculnya pemikiran tunda pemilu, pengisian jabatan antar waktu, kemiripan seragam securiti atau satpam swasta dengan seragam polisi aktif dan polisi RW. Ini harus kita waspadai dampak psikoligis dan sosialnya, apalagi prediksi kecurangan yang bisa terjadi pada pemilu 2024 agar bisa diminimalkan, syukur dihilangkan, sehingga pemilu 2024 nanti bisa kita laksanakan dengsn LUBER dan Jurdil. Dalam skema dan pola 7 langkah strategi Polri dalam Democratic Policing, hal-hal yang tidak jelas bahkan mengkhawatirksn antara lain: Polisi rakyat dan penindak. Semoga sesuai harapan kita polisi bisa kredibilitas, elektabilitas dan elegant yang bisa mencerminkan polisi yang memelihara KAMTIBMAS, menegakkan hukum, melindungi. mengayomi dan melayani masyarakat, bukan mengedepankan sebagai PENINDAK. POLRI dengan kewenangan Pusat Ini yang perlu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang nota bene pemberdayaan daerah disatu sisi dan keseimbangan dengan aparat TNI yang berbeda kemampuan anggaran disisi lain, mungkinkan akibat struktur Polri dibawah langsung Presiden sedangkan TNI hanya dibawah langsung Menhan? Kewenangan Pusat dengan mengabaikan kewenangan daerah rentan dengan kesewenang wenangan Pusat bak paham komunis dalam satu komando dan satu pengendalian (otoriter). Isu HAM manusia dan publik (wilayah yang belum disepakati posisi TNI) Sebenarnya tidak perlu kesepakatan, karena meskipun sasaranya secara fisik sama namun tetap berbeda, karena ada perbedaan antara peransi TNI dan Polri. Keamanan Nasional (Grey Area) dipersempit melalui isu HAM sehingga Polisi lebih leluasa. Tidak perlu dimasalahkan, karena ada perbedaan sasaran terkait dalam peransi dan tugas tugas TNI POLRI. Perluasan peran POLRI dan persempitan peran Binter TNI Ini yang tidak dipahami TITO. Tito harus mendalami dan memahami Pembinaan Teritorial binter TNI, sehingga tidak berpikir untuk mempersempit peran binter TNI. Semoga tulisan Democratic Policing tidak meresahkan kita semua, tetap kita hargai pikiran orang lain, namun perlu kita klarifikasi hal-hal yang membuat rancu atau sinis serta kita mintai pertanggung jawaban terhadap hal hal yang berpotensi merugikan negara dan memecah belah persatuan dan kesatuan antar aparat dan bangsa. Bandung, 25 Mei 2023,
Ketika Surya Paloh Melawan sebagai Penebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris. Tapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak menjadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses. Dan juga sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi. Sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro TV tapi Metro Tipu. Itu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan yang dilandasi kemunafikan saja bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden, akhirnya beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pengen dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah sehingga beliau MENCALONKAN Anies sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi disaat mau berakhir rezim laknat ini, tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau sudah kaya tajir melintir dan sudah jadi Sultan media, sehingga saat Sekjen Partai NASDEM Jhoni Plate ditangkap beliau bilang KEJAGUNG jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita SUAMINYA PUAN MAHARANI dan HASTO SEKJEN PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di YouTube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi\". Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi PILPRES. Dengan begitu mau baik-baik aja sama rezim laknat ini? NO WAY. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan disekitar situ disamping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakkannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 240523.
Jika Pemilu Gagal, Raja Raja Nusantara Siap Ambilalih
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama - Ketum PDKN Analisis senentara bahwa ada agenda khusus dari rezim lewat operasi intelijen mengkondisikan agar Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres/cawapres yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan pasangan Prabowo Subianto tanpa mengikuti capres dari Koalisi Perubahan ysitu pasangan Capres Anies Rasyid Baswedan. Apabila Pemilu 2024 gagal dikaksanakan maka antisipasi penyelamatan bangsa dan negara dari pengaruh hegemoni asing China dan Barat dengan menjadikan Indonesia sebagai negara konflik sehingga mereka dapat menguasai sumber ekonomi dan pertahanan dan keamanan Indonesia. Oleh karena itu atas insiatif cucu Paku Buwono X dari Keraton Solo Surakarta Hadiningrat yaitu YM Kanjeng Senopati mengumpulkan para raja Sultan Nusantara dan pimpinan Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) , tanggal 15 Mei 2023 mengadakan pertemuan silaturahmi kebangsaan di Wisma Haji Cempaka Putih Jakarta . Hasil pertemuan tersebut sepakat membentuk Tim PPKI (Persiapan Penyelamatan Kedaulatan Indonesia), beranggotakan 17 orang. Menyadari bahwa para raja Sultan Nusantara adalah pemilik awal negara ini merasa dilupakan/dikhianiti oleh penerintahan Relublik Indonesia dengan alasan janji republik yg tertuang dalam teks proklamasi RI yang berbunyi penyerahan kekuasaan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yaitu penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Kesultanan kelpada Republik Indonesia (Soekarno) terkait pembagian kekuasaan belum dilaksanakan dari hari pembacaan Proklamasi Kemerfekaan RI hingga saat ini tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut Tim PPKI menjalin komunikasi dengan para ulama/tokoh masyarakat pemuda/mahasiswa dan purnawirawan TNI/Polri untuk menyiapkan konsep kenegaraan untuk penyelamatan bangsa , negara dan rakyat . Bahwa apabila negara dalam keadaan chaos maka pemerintahan Jokowi dalam status fakum sehingga Triunvirat sebagai pemegang sementara tidak berlaku maka PPKI menunjuk seorang tokoh bangsa dari kerajaan menjadi presiden pemerintahan peralihan diberi kewenangan dengan jabatan 6 bulan hingga 1 tahun dengan tugas sbb : 1.Bubarkan DPR/MPR dan DPD serta bubarkan semua parpol 2.Bentuk DPRS/MPRS beranggotakan 780 org direkruit dari unsur Purn.TNI/Polri Pepabri, raja/sultan Nusantara/tokoh adat (PKDN, dan Ormas/Paguyuban raja/sultan), pemuda/mahasiwa (KNPI) dan Ormas-ormas besar ,(NU,Muhamadyah dan PGI,) Ormas profesi, (KADIN IDI HKTI,APT2PHI HSNI, Buruh) 3.Mengeluarkan Dekrit kembali ke UU45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45 dengan melakukan perubahan dalam bentuk adendum yaitu pemisahan kekuasaan Kepala negara dijabat oleh owner pemegang collateral aset terbesar dijabat secara bergilir yaitu dari Keraton Yogja ,Keraton Solo, Kesultanan Siak Sri Indrapura Riau Kesultanan Banten Kerajaan Sunda Kecil/Adonara dan Kerajaan Sunda Besar Pajajaran Siluwangi , Kerajaan Luwu dan Goa. Jabatan Keoala Negara disebut Yang Dipertuang Agung Kepala Negara. Jabatan Kepala Pemerintahan dijabat oleh Presiden/Wapres dilipih lewat Pemilu dan ditentukan lewat SU MPR. 4.Dikakukan seleksi ulang parpol dan bentuk komisioner KPU baru yang independen dari kalangan akademisi 5. Selenggarakan Pemilu dipercepat paling lambat dalam waktu 6 bulan hingfa satu tahun. Demikian sebagai informasi untuk para raja sutan Nusantara dan jajaran pengurus PDKN di seluruh Indonesia. (*)
Mengapa LGBT Dibela?
Oleh Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H. - Ketua LBH PELITA UMAT MENGURIP informasi dari kantor berita yang memberitakan tentang pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan tentang isu LGBT yang tengah ramai dibahas setelah pemberitaan konser Coldplay. Berkaitan dengan hal tersebut di atas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut: Pertama, bahwa sepatutnya pejabat negara untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan publik karena akan membuat gaduh masyarakat terlebih lagi mengeluarkan pernyataan yang berada di luar kompetensinya. Misalnya jika ada yang mengeluarkan pernyataan seperti ini \"....Orang LGBT itu diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang. Tuhan yang menyebabkan dia (orang) hidupnya menjadi homo, lesbi, ....\" Pernyataan tersebut khawatir seolah-olah \"menuduh Tuhan yang menciptakan LGBT\"; Kedua, bahwa betul tidak ada norma yang secara jelas melarang LGBT dalam UU, tetapi bukan berarti tidak bisa dilarang. Jika pemerintah konsisten terhadap Pancasila yang selalu diagung-agungkan mestinya LGBT dilarang karena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) tidak sesuai dengan norma Sila Pertama dan tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia, . dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT. Ketiga, bahwa semestinya negara hadir agar berbagai tontonan yang dapat dinilai mempromosikan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan/atau melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas. Dan aparat penegak hukum sebaiknya untuk melakukan penyelidikan untuk melihat adakah unsur pidananya. Demikian IG @chandrapurnairawan
Separatis Papua, Ubah KKB Menjadi GPL atau GPK
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Tahun 1974 -- 1976 saya sebagai PA UTERPRA (DAN RAMIL) Pyramid, Wamena, Jaya Wijaya Irian Jaya, 1982 / 1983 sebagai Kasi OPS Sat Pur Yonif 726 mengendalikan 33 Pos di perbatasan, pantai, pegunungan, kota dan pedalaman Irian Jaya/ Papua Barat. Pola Operasi saat itu menggunakan Operasi Teritorial, dibantu Operasi Inteljen dan Operasi Tempur disiapkan. Panglima Operasi melarang tentara menyebut gerombolan atau pemberontak dengan sebutan OPM ( Operasi Papua Merdeka ) karena bisa dimaknakan sebagai dukungan politik terhadap mereka yang berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain jika pemberontak menghendaki. Maka kita publikasikan dengan sebutan GPL (Gerombolan Pengacau Liar) atau GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan). Kini sebutan itu menjadi KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam kontek kenegaraan kita harus pahami makna hakiki terkait kepentingan dan peran dalam negeri, luar negeri, Undang Undang dan hukum positif. Dalam makna KKB tersirat dan terkandung maksud kata KRIMINAL, artinya bisa lebih sempit dari makna KEAMANAN seperti yang dimaksud dari HANKAM atau KAMNAS atau KAMTIBMAS. Sedangkan fakta di lapangan sudah berkembang lebih dari makna kriminal yang bisa dikonotasikan dengan kriminal dalam arti sempit yang menjadi domainya kepolisian. Apalagi ada kata kata bersenjata yang menurut Undang Undang no 34 th 2004 ( meskipun sebagian sudah diubah dengan Undang Undang yang baru ) yang bisa membuat rancu atas peransi TNI dan Polri yang memang seharusnya tegas antara landasan Militer sebagai Combatan dan Polisi sebagai Non Combatan atau sipil. Dengan kata lain secara Komulasi KKB bisa dimaknakan minimal Banci maksimal menjadi domainya Polisi. Oleh karenanya istilah KKB perlu di ubah dan diefektifkan lagi menjadi GPK dengan pengertian K = Keamanan terhadap AGHT ( ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ) negara dan bukan keamanan pada tingkat pribadi atau perorangan sebagai bagian dari peransi kepolisian. Antara KKB dan GPK sama sama menjadi domainya NKRI atau memperkecil dan mempersempit peran Luar Negara, tapi GPK lebih tegas bahwa permasalahan yang ada sepantasnya ditangani oleh militer secara penuh dan menjatuhkan derajat kelompok lawan sebagai layaknya gerombolan atau penjahat negara ( kenapa Menlu, Mendagri, Menhan, Menkopolhukam, Menko Kum Ham diam? Dengan demikian sebutan GPK menjadi lebih tepat dibanding KKB baik dikaitkan dengan urusan, peran dan kepentingan dalam negeri, luar negeri, politik, hukum maupun keamanan negara. (Bandung, 20 Mei 2023)
Jokowi Terus Mencoba Unjuk Gigi
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik PENAHANAN Menkominfo, Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung sarat muatan politik. Hal ini sebagai \"unjuk gigi\" Jokowi kepada Surya Paloh (Nasdem) yang dianggap mulai berlawanan arah dan berani \"melawan\" Sang Raja. Jokowi bukan saja mengancam Surya Paloh, tapi hampir semua Ketum Partai Koalisi Pemerintah. Bedanya, kalau Surya Paloh punya nyali untuk melawan, sedangkan para Ketum Parpol yang lain rasa takutnya sampai ubun-ubun sehingga terus nurut dan bungkam. Selama Jokowi berkuasa tentu masih pegang kendali atas mereka. Bisa jadi penangkapan Johnny G. Plate ini sebagai warning untuk para Ketum Parpol lain dan juga anggota kabinet untuk \"tidak mencoba melawan\" Jokowi. Jika Pemerintah serius mau memberantas korupsi dan menegakkan hukum, seharusnya yang pertama dibidik adalah keluarga Jokowi sendiri, keluarga Megawati, skandal korupsi 349 triliun di Kemenkeu, kasus Ganjar Pranowo terkait e-KTP, Wadas, dan aliran dana lain, kasus tambang ilegal, dan para Ketum Parpol Koalisi Pemerintah. Tapi rupanya selama mereka \"manut\" dengan keinginan Jokowi, kasusnya bisa \"aman\". Tidak bisa dipungkiri, di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan bahkan sudah merasuk ke semua lini dan seolah telah menjadi budaya. Tapi penanganan korupsi selama ini tidak pernah ada yang tuntas, selalu tebang pilih, hanya membidik lawan-lawan politik atau sekadar pencitraan. Menyadari kalau Jokowi sudah mau lengser, dan banyak skenario Jokowi yang gagal \"gara-gara\" Surya Paloh (Nasdem) mendukung Anies, menyebabkan kemarahan Jokowi kepada Surya Paloh begitu membara. Sudah berkali-kali Surya Paloh dicegah Jokowi untuk tidak mengusung Anies, tapi Surya Paloh tetap membandel dan kokoh dengan pendiriannya, maka sebagai konsekuensinya l: \"orang penting\"-nya di Nasdem sengaja diciduk duluan. Untuk sementara waktu mungkin Jokowi merasa menang dan puas. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Jokowi terlampau banyak dosa politiknya, sebentar lagi karma buruk pasti akan menimpa Jokowi. Apakah Jokowi masih sangat kuat? Setidaknya itu yang ingin ditunjukkan Jokowi. Walaupun semakin hari kekuatan Jokowi semakin pudar. Mengacu kepada acara silaturahmi (Halal Bihalal) antara Jokowi dengan relawan Musra (Musyawarah Rakyat) baru-baru ini yang dihadiri hanya beberara ribu saja orang saja, menandakan kalau kekuatan Jokowi sudah hampir padam. Dia berpidato berapi-api, tapi arahnya tidak jelas. Justru ketika Jokowi menyebutkan syarat capres yang layak menggantikannya, yang disebut-sebut Jokowi dengan kriteria-kriterianya malah mengarah kepada Anies Baswedan. Bisa dipahami Jokowi saat ini dalam kegalauan yang amat dalam. Selain karena karena ketakutannya kalau kekuasaannya hampir berakhir, juga skenario mencapreskan Ganjar sebagai penerusnya ternyata tidak sesuai harapan, karena Ganjar telah dikendalikan oleh PDIP. Ditambah lagi laju Anies sepertinya tidak bisa dibendung, sehingga masa depan Jokowi sangat terancam. Oleh karena itu, di sisa-sisa kekuasaannya Jokowi akan terus menjegal laju Anies agar tidak nyapres. Langkah Jokowi dengan menahan Johnny G. Plate bisa jadi masih akan berlanjut. Tapi menghadapi Anies tidak semudah yang dipikirkan Jokowi. Pada akhirnya, kekuatan Jokowi benar-benar habis tapi Anies insya Allah akan tetap melenggang. Jokowi harus menerima takdirnya dalam keadaan suu-ul khatimah. Manusia berencana, tapi Allahlah yang menentukan. Bandung, 27 Syawwal 1444
Rakyat Harus Waspada Ada Perang Sesama Pendukung Rezim
Jakarta, FNN - Sudah menjadi sunnahtullah hidup ini gak akan abadi. Dengan kekuatan uang yang tak berseri, kita bisa bertahan dalam hidup selamanya di dunia. Begitu juga tidak ada kekuatan penguasa yang bisa berlama-lama mempertahankan kekuasaannya. Semua akan berakhir baik secara santun atau secara perih dan tragis menyakitkan. Sebagai contoh kekuasaan yang ada di tangan rezim saat ini, sudah dengan segala daya dan upaya agar kekuasaan mereka bisa langgeng, akan tetapi tetapi tidak berhasil. Padahal semua prasyarat untuk mencapai itu sudah dimilikinya. Uang dan infrastruktur yang lain sebagai modal untuk pemenangan yang mereka inginkan sudah over kapasiti tapi ternyata belum membikin hati mereka puas dan tidur nyenyak. Bayang-bayang menyeramkan selalu menghantui hidup mereka karena selalu terlintas di hadapan mereka yang membikin bulu kuduknya di belakang kepala mereka selalu berdiri. Jika situasi terus begini maka akan tercipta perang antar sesama pendukung rezim. Mereka akan bunuh-bunuhan saling merampas dan saling menyikut untuk memenangkan jagonya. Lihat di MUSRA para Jokower dalam keresahan. Di sana sang raja berpidato tidak ada sedikitpun menyinggung-nyinggung jagonya di Pilpres nanti. Yang ada para Bokepers di endorse agar memilih pemimpin yang berani, tegas dan kesatria. Sudah pasti itu mengarah ke Prabowo Subianto. Lantas si bokep mania dikemanain? Kasihan Mak Banteng sudah mencalonkan melalui partainya dengan menyingkirkan anak biologisnya sebagai pelanjut Trah Soekarno di PDIP kemudian di lepehin oleh sang ISU (ijazah palsu). Memang politik itu kejam. Tapi mau bilang apa kalau karakternya yang bermain politik itu mereka adalah penghamba materi atau uang. Jadi semua diukur dengan uang. Mereka pikir kalau uang banyak bisa nyogok mungkar dan nakir supaya bisa bae-bae nanya dikubur dan gak disiksa. Udah mulai ada usulan ke Mak Banteng agar petugas partai ini di pecat oleh Mak Banteng karena gak lagi mengendorse pilihan PDIP dalam PILPRES nanti. Dia udah kelain hati. Yah manusia ISU di percaya. Dia kalau ngomong 10 yang nipu 13. Mana bisa dipegang kata-katanya. Rakyat udah mau hampir 10 tahun dibohongin terus dan rakyat diam aja. Nah diakhir-akhir masa jabatannya Mak Banteng akhirnya kebagian juga dicipoain oleh si ISU. Asyikkaan? Para hulu balangnya dan rajanya betikut keluarganya lagi sibuk cari negara mana untuk minta suaka politik. Paling hanya RRC atau KORUT. gak mungkin ke negara lain. Udah pasti gak akan di terima. Yang jadi penanggung jawab IKN aja udah mengundurkan diri karena takut di minta pertanggung jawab oleh rakyat. Akhirnya koordinator IKN dipegang oleh kemenegPUPR. Mulai satu demi satu memisahkan diri dari rezim laknat. Nanti ke depan ada menteri yang minta mengundurkan diri. Yang pada akhirnya rakyat akan disuguhin pertarungan di oktagon regim laknat pembunuhan para buzzersRp, bokepers dan jokowers dan seluruh pendukungnya. Kita hanya bisa menyaksikan aja dan bersiap-siap dengan senjata di tangan masing-masing sebagai pelindung diri. Karena rezim ini akan berakhir dengan amat sangat menyakitkan dan memilukan. Nun Walqolami wamaa Yasturuun. Wallahul Muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOCH. NAUFAL DUNGGIO Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 160523.
Pemilu Diduga Curang, Jenderal TNI Gerah, Sipil Adem Ayem
Jakarta, FNN - Ini berita bagus yang bisa memberi semangat bagi rakyat Indonesia yang peduli pada negeri melihat situasi perpolitikan yang tidak menentu. Jika dibiarkan bisa berakibat pada disintegrasi bangsa dan NKRI bisa hancur berkeping-keping. Akhirnya dimangsa bulat-bulat oleh bangsa asing terutama Cina yang punya 15 ribu proyek yang akan dibangun atas sokongan para pengkhianatan para elit negeri yang tamak dan rakus. Jenderal tersebut adalah Pangdam Siliwangi yakni Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo. Ini bukan Jenderal kaleng-kaleng. Tanpa memikirkan jabatannya beliau berani bersuara lantang melalui tulisannya di Kompas bulan kemarin dan tidak banyak terekspos medsos. Beliau lakukan itu demi keutuhan NKRI dan tanggung jawab sebagai prajurit yang menjunjung tinggi Sapta Marga yang masih berdarah merah putih bukan berdarah merah bintang kuning. Seperti Jenderal-jenderal yang lain. Maka dari itu kita warga sipil jangan biarkan Jenderal Kunto sendirian. Rakyat seluruh Indonesia harus berdiri di belakangnya malah kalau perlu jadikan beliau wapres ARB supaya posko pemenangan GP=gila porno berantakan dan ARB gak lagi diuya kuya oleh si ijazah palsu dan gerombolan elit di istana laknat. Ini momentum kebangkitan kembali TNI bersama rakyat. Mau tunggu macan-macan dari sipil sudah pada tua-tua walau suara mereka masih lantang dan nyaring seperti Prof. Dr. MAR tapi tidak sama 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah ini ada jenderal aktif sebagai Panglima lagi belum kepala 6 umurnya karena masih aktif tidak sama dengan jenderal tua yang udah pensiun yang udah gak ada gigi masih memuji-muji Presiden Widodo seolah-olah dia benar-benar pemimpin yang pekerja keras tapi boong. TNI sangat peka dengan situasi sekarang karena TNI melihat kasak kusuk para elit kekuasaan dan partai ugal-ugalan menabrak konstitusi dan undang-undang dan semua hanya diam seolah-olah mengaminkan saja dan bisa aja ini menjadi benih-benih kehancuran bangsa maka TNI berteriak yang di wakili Pangdam Siliwangi sebagai peringatan kewarga sipil yang lagi berkuasa. Agar jangan jadi jumawa karena kemerdekaan negeri ini atas jerih payah dan pengorbanan TNI dengan rakyat bukan TNI dengan para elit apalagi dengan elit partai. Kenapa Harus Siliwangi? Ada beberapa alasan untuk menjawab Pertama, cuma Jenderal Kunto yang berani. Soal keberanian jangan tanya kepada TNI mereka sudah teruji di medan pertempuran seperti kalau kita tonton di FB, bagaimana prajurit kita berada di hutan belantara Papua ada sampai 4 hari anggota Kopassus gak makan hanya tergantung di pohon tapi gak mati. Boleh jadi Malikil Maut kasihan karena dia sudah tersiksa tergantung di pohon lantas mati, itu bukan mati secara kesatria. Jadi dibiarkan dia bisa bertahan apa tidak. Boleh jadi kalau sudah gak kuat bertahan baru dicabut nyawanya. Apalagi sudah jadi Jenderal sudah melalui itu semua. Tapi tidak semua Jenderal ada keberanian kehilangan jabatan seperti Jenderal Kunto. Kedua, tradisi Siliwangi yang selalu manunggal bersama rakyat. Yang dahulu kita kenal ada Kolonel Kawilarang prajurit keturunan Manado tapi koq bisa jadi kolonel sampai ke Bandung yang di kenal tidak pernah kompromi dengan kekuasaan kalau sudah melenceng. Ada juga Jenderal HR. Darsono bersama-sama AM FATWA dan Letjen Marinir ALI SADIKIN dkk membentuk Petisi 50 sebagai bentuk protes kepada kekuasaan Jenderal SOEHARTO kala itu menjabat sebagai Presiden. Apalagi cuma presiden ijazah palsu? Bisa jadi Jenderal Kunto mewarisi tradisi ini sebagai trade mark Siliwangi. Sebab peringatan beliau tertuju pada elit sipil. Siapa lagi elit sipil kalau bukan yang berkuasa saat ini. Ada Jendral sich tapi karena udah purna segala-galanya maka dia jadi sipil. Mudah-mudah ini keberkahan bagi rakyat sipil agar bangun dari tidur panjangnya bahwa negeri ini dikit lagi hilang ditelan bangsa lain berkolaborasi dengan penghianat negeri. Dan juga sebagai tanda rezim laknat sekarang bakal berakhir dan busuk di penjara. Dan ARB harus didampingi oleh Jendral seperti ini. Terserah ARB dan partai pendukungnya. Ini kalau jadi kenyataan maka bakal mencret-mencret bunyi petasan dan ambeyen kalangan istana laknat. Semoga. Nun Walqolami wamaa Yasturuun. Wallahul Muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 040523.
Tujuh Belas Agustusan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ada hembusan angin dari Istana, rencana HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diperingati di IKN baru, Paser, Penajam, Kalimantan Timur? Bisa kabar Hoax , tapi juga bisa kabar benar, hanya pertanyaanya apakah layak atau tidak ditinjau dari prespektif akal sehat dan kelayakan. Dari latar belakang pemikiran IKN lahir dari pemikiran Istana yang beranggap seolah maha kuasa di negeri ini. Nggak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan dan mendorong niat itu, yang bisa ditafsirksn beraneka ragam mulai yang paling baik hingga paling buruk. Secara umum bahwa Ibu Kota Negara merupakan Center Of Gravity suatu negara, bahkan merupakan barometer dan tolok ukur kemajuan suatu negara dengan mempertimbangkan posisi, kondisi geografi, keberadaan rakyat sekitarnya, Pusat pemerintahan dalam ketepatan dan kecepatan mengomando, mengendalikan, mengkordinasikan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan bersama badan badan atau instansi jajaranya, disamping kekenyalan, efektifitas dan efisiensi dalam mengatur dan merencanakan strategi pertahanan dan keamanan negara. Apa lagi kondisi geografi Indonesia yang terpecah belah, rentan dengan ancaman dan bahaya dari luar negeri dengan banyaknya celah celah, lorong dan kehampaan antara pulau pulau besar dan pulau pulau kecil. Sudah bisa dipastikan, bahwa gagasan dan rencana pembangunan IKN baru tidak direncanakan secara komprehensif, detail, strategis, sosio ekonomis, bertahap, berlanjut, berkesinambungan dan saling mendukung. Bak tiba masa tiba akal, gagap, grusa grusu, panik, tak jelas arah dan tujuan dan bukan bekerja akhir diawal, juga tidak bekerja awal diakhir. Mana diingat itu dibangun, mana diingin itu dibuat, tanpa berpikir keseimbangan dengan hutang dan masalah masalah negara lainnya. Seolah hanya menggunakan kacamata kuda dari masing masing bidang yang tak peduli urusan dengan bidang bidang lain , yang mencerminkan ambisi konyol seseorang yang merasa bisa mengatur dan merencanakan negara segala tanpa melihat dan memperhitungkan untung rugi masa dulu, kini dan masa mendatang. Anehnya banyak para tokoh tokoh di kabinet yang diyakini banyak para orang orang pintar namun tidak berkutik dan nurut atas kehendak sang paduka. Hal ini bisa karena bentuk loyalitas, asal Presiden senang atau ada kepentingan lain yang diperoleh terkait keuntungan finansial yang diraih melalui udang dibalik batu atau sambil menyelam minum air, yang tidak peduli akibatnya terhadap masa depan bangsa atau kepentingan anak cucu cicit. Ironisnya dalam negara hukum dengan sistim demokrasi penguasa memberikan intimidasi terhadap siapapun dan pihak manapun yang mencoba membahas apalagi merintangi rencana pembangunan IKN baru ini, brengsek dan dungu. Hanya masyarakat yang lemah semangat yang menerima perlakuan ini, namun bagi masyarakat yang berpikir proaktif dan sensitif akan terus mengejar dan minta pertanggungan jawab atas rencana ini. IKN baru, jadi belum, keharmonisan pemerintah dengan rakyat tidak ada tanda tanda, namun pihak pemerintah terus memaksakan kehendak. Ada Apa? Apa lagi ada slentingan, upacara dan acara HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diselenggarakan di IKN baru. Jika ini benar layak rakyat melawan terhadap kebijakan ini, karena ini hanya merupakan sensasi yang tidak masuk akal dilihat dari prespektif akal sehat serta situasi dan kondisi saat ini. Berangkat dari hutang luarnegeri yang semakin membengkak, compang campingnya pelaksanaan pengadaan kereta api cepat Jakarta Bandung yang terus berubah meningkat naik beaya, perubahan perjanjian kontrak, bahkan bergeser pada peralihan APBN. Jika pemerintah sadar dan paham tentang makna dan hakiki peringatan HUT KEMERDEKAAN RI, kelengkapan, keterlibatan personil dan sarana prasarana, tidaklah masuk akal akan dilaksanakan di IKN baru yang belum dan tidak disahkan, yang rentan dengan kemangkrakan dan pemborosan uang negara yang dihambur hamburkan demi nafsu ambisi konyol. Kesimpulan Pemerintah tidak punya konsep yang signifikan atas rencana pembangunan IKN baru, bisa jadi sebagai politik mercusuar, pengalihan masalah atau krisis managemen negara, Leadership dan smrawutnya pemikiran para ahli dalam kabinet Jokowi. Ini terjadi karena dikondisikan oleh Oligarki (beberapa tokoh asing yang berkolaborasi dengan beberapa tokoh Pribumi melalui kekuasaan seperti Presiden, Mendagri, Menlu, Menhan) Namun tokoh tokoh ini didalangi oleh tokoh pribumi pelanjut paham KOMUNIS yang sedang bercokol dalam Kabinet Jokowi maupun di partai/swasta melalui caranya yang khas, merangkul untuk memukul, adu domba, lempar batu sembunyi tangan, lempar kotoran untuk fitnah orang lain. Ini harus disikapi dengan persatuan dan kesatuan bersama, dengan mengorbankan kepentingan sendiri dan mengutamakan kepentingan bangsa. Waspada!Jangan terbuai dengan hasil perolehan suara yang kasat mata dilapangan, kecerdikan dan kelicikan KPU, Bawaslu dan jajaranya sangat memungkinkan berbuat dan terjadi kecurangan. Oleh karenanya, kita berharap TNI POLRI jangan mau disetir OLIGARKI. TNI POLRI harus benar benar netral dan berdiri tegak bersama Rakyat, untuk bertekad mengubah dan memperbaiki masa depan bangsa Indonesia. Catatan: MenHan (Prabowo) perlu dilindungi, karena tekad dan niat baiknya terhadap NKRI terbaca dan terjegal oleh sahabatnya sendiri yang satu guru satu ilmu, dan ini yang harus dilenyapkan. OLIGARKI BUKAN KUAT, TAPI KELALAIAN DAN KELEMAHAN KITA SENDIRI YANG MEMBUAT OLIGARKI BERKUASA. Dalam keadaan paham dan sadar saya SUGENGWARAS siap menghadapi resiko apapun terhadap diri saya, tidak ada lain hanya KEBESARAN ALLOH yang menjadi tekad, tumpuan dan harapan saya untuk terus berjuang tanpa sia sia. Aamiin.....Yarobbal Aalaamiin.....ALLOHU AKBAR ! Bandung, 1 Mei 2023.
POPULER
