FORUM-RAKYAT
Lancang Kuning Menggugat
Oleh Syaukani Al Karim | Sastrawan Riau MENGGELIKAN sekaligus terdengar menjijikkan, ketika mendengar Tuan ingin berkhutbah tentang kebangsaan, NKRI, atau tentang Pancasila, di kampung kami, Riau. Tuan mungkin sedang mengidap amnesia sejarah. Baiklah, aku sampaikan lagi, bahwa ketika negeri yang bernama Indonesia ini merdeka tahun 1945, kami masih negara berdaulat, dan lalu kami dengan kesadaran memutuskan untuk bergabung, menjadi Indonesia. Kami masuk ke Indonesia, bukan dengan tangan kosong seperti Tuan. Kami menyumbang 10 provinsi, 2 daerah jajahan, 39 butir berlian, uang 13 juta gulden, menyumbang minyak, dan memberikan bahasa. Bahkan sampai hari ini, tanah kami, mulai dari blok kangguru, Dumai, dan Pakning, masih menyusukan negeri ini dengan 900 ribu barrel setiap hari. Kami berikan juga hasil hutan, kelapa sawit, hasil laut, dan berbagai komoditas lain. Sejak eksploitasi stanvac sampai minyak bumi kami mengisi lambung kapal Gage Lund tahun 1955, kami sudah menyumbang ribuan trilyun kepada negeri ini. Kami juga telah memberikan bahasa, agar Tuan petah berkata kata. Izinkan kami bertanya: Apa yang sudah negeri Tuan sumbangkan kepada Indonesia, sehingga Tuan merasa berhak untuk menceramahi kami soal kebangsaan? Minyak kampung kami juga ikut dalam tol, dalam jalan yang tuan injak di kampung Tuan. Minyak kami sudah membangun gedung gedung di kampung Tuan, bahkan republik ini. Itu sumbangan kami, mana sumbanganmu? Tuan hanya mencintai negeri ini dengan tagar #nkrihargamati, atau #sayapancasilasayaindonesia, lalu Tuan merasa sudah demikian Indonesia? Di kampung kami, orang kampung Tuan bisa menjadi apa saja, jadi gubernur, bupati, walikota, pengusaha, pejabat, anggota legislatif, bahkan menjadi bajingan pun boleh. Bisakah hal yang sama terjadi di kampung Tuan? Di mana adab Tuan? Tuan menikmati kekayaan kami, tapi Tuan tanpa malu, tanpa moral mempersekusi ulama kami dan mempertanyakan keindonesiaannya. Apakah Tuan waras? Berhentilah melakukan omong kosong, belajarlah untuk memiliki rasa malu. Antara kami dan Tuan tidak layak untuk disandingkan dalam keindonesiaan. Berhentilah meludahi muka sendiri. (*)
Setelah Kasus Suap Universitas Lampung Kembali Menuai Aib Akademik
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik DISKUSI bertajuk \"Menatap Indonesia Maju: Tentang Masa Depan Global dan Middle Income Trap\" yang hendak digelar oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Auditorium Pascasarjana kampus setempat pada 14 September 2023 dibatalkan sepihak oleh Pimpinan Unila, sehingga acara diskusi harus diungsikan ke GSG Pahoman. Kecaman dan kritik keras pun berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk Direktur LBH Klasika Lampung yang menyebut penguasa di Unila rezim tirani. (rmollampung.id, 14 September 2023). Rocky Gerung sendiri mengatakan mimbar akademis bukan milik pejabat rektor atau pejabat dekan, karena mimbar akademik milik siapapun yang berpikir waras dan sehat. Kecuali itu, sikap melarang diskusi di kampus sangat naib, karena telah mengabaikan sekaligus menghina kaum intelektual yang menjadi semacam simbol dari kemuliaan masyarakat kampus. Artinya, preseden buruk ini bukan saja sangat memalukan warga kampus pada umumnya, tetapi juga warga masyarakat sekitarnya yang sepatutnya bangga dengan keberadaan kampus sebagai simbol peradaban manusia yang selayaknya dapat mengendus masa depan yang lebih baik. Preseden buruk ini telah menodai sejarah perjalanan peradaban di kampus yang selayaknya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi utamanya dalam berpikir dan merefleksikan diri guna menatap masa depan yang lebih baik dan lebih beradab. Apalagi temanya mengenai masalah ekonomi yang terus terasa menjadi beban bagi warga masyarakat. Sikap BEM Unila yang terap kekeh melaksanakan diskusi di tempat pengungsiannya -- GSG Pahoman -- patut dipuji serta terus dipantau, sebab biasanya akan mendapat tekanan dari pihak rektorat karena dianggap membandel atau sebagai pembangkang yang tak hendak menyerah terhadap larangan yang dilakukan. Sikap kekeh ini pun, kelak akan abadi dalam catatan sejarah, seperti sikap arogan pihak penguasa kampus yang telah mengingkari nazab kampus sebagai tempat pertukaran serta pertengkaran pendapat secara ilmiah yang terbuka. Padahal, idealnya pihak kampus Unila bisa menebus nama baiknya setelah tercemar oleh kasus suap yang sangat memalukan dan menjatuhkan pamor akademis perguruan tinggi yang semestinya menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak mulia manusia terpelajar yang sepatutnya dicerminkan oleh segenap civitas akademikanya yang ada. Sayang sekali nama besar kampus Unila tidak bisa dipulihkan oleh Prof. Lusmeilia Afriani bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Nairobi yang justru dinyatakan oleh Rocky Gerung telah melanggar konstitusi. Semestinya dengan acara yang bergengsi dan ilmiah itu, nama besar Unila sebagai perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dapat kembali dipulihkan setelah setelah kasus suap yang memalukan itu jadi terpuruk. Begitulah sialnya Universitas Lampung, setelah kasus suap, kini kembali menuai aib yang bernilai akademik. (*)
Polisi Ultimatum 28 September 2023 Rempang Harus Kosong, Mau Eksekusi tanpa Putusan Pengadilan?
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik \"Tanggal 28 (September ini) Pulau Rempang clean and clear untuk diserahkan kepada pengembang PT MEG,\" [Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, 7 September 2023] Luar biasa kelakuan polisi di era rezim Jokowi. Mereka, menjadi polisi sekaligus jaksa, juru sita dan hakim. Mereka, bukan hanya menyidik, tapi juga melakukan aanmaning (ultimatum) hingga mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus Rempang, terjadi konflik keperdataan. Rakyat Rempang selaku pemilik hak tanah adat yang turun temurun, dipaksa diusir dari tanah kelahirannya hanya karena dalih Korporasinya Tommy Winata (TW) punya sertifikat HGU. Semestinya, jika mau fair, polisi mempersilahkan TW untuk ajukan gugatan perdata. Di sana ada hak rakyat membela diri, bisa banding, kasasi hingga PK. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah TW memohon eksekusi. Eksekusi itu diawali dengan Aanmaning (teguran/ultimatum), yang melakukan adalah hakim ketua pengadilan. Yang mengeksekusi itu juru sita pengadilan. Nah, polisi sifatnya hanya mendampingi juru sita untuk pengamanan, bukan aktif melakukan eksekusi (pematokan). Kasus Rempang ini parah. Polisi merangkap hakim, merangkap juru sita, melakukan aanmaning dan eksekusi sendiri. Tanpa dasar putusan pengadilan. Sekarang kita tanya kepada Polisi, apa dasarnya mengultimatum warga tanggal 28 September 2023 Rempang Galang harus kosong? Itu perintah putusan pengadilan atau perintah TW? Lagi pula, sebenarnya polisi itu aparat negara atau alat kuasa? Abdi rakyat atau abdi TW? Melayani rakyat atau melayani oligarki? Ingatlah wahai bapak polisi ! Anda kelak akan pensiun dan kembali menjadi rakyat biasa. Anda juga bisa dipecat lebih cepat seperti Sambo dan menjadi rakyat biasa. Tidak berguna seluruh bintang di pundak, kalau anda menjadi musuh rakyat. Tidak ada kebanggaan sedikitpun atas harta yang dimiliki jika itu didapatkan dari menyalahgunakan kekuasaan. Ingatlah! Doa-doa orang terzalimi tidak ada hijab. Mereka bisa saja berdoa, anda kena stroke, anak dan istri anda berantakan, anda dibuat hidup tidak tentram, dan banyak doa jelek lainnya. Itu baru didunia. Di akhirat? Apa yang akan anda sampaikan dihadapan Allah SWT, saat nanti ada di pengadilan akhirat? Apa anda memiliki hujjah, berbuat zalim terhadap rakyat? Wahai pak Polisi, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, ajal itu hanya sebatas urat di leher. Kalau tidak siang, malam bisa datang. Kapan pun manusia layak menjemput ajal. Jangan sampai ajal menjemput, sementara kalian dalam keadaan berbuat zalim kepada rakyat. [].
Lawan Kolonialisme China dan Singapore Dukungan Rezim Oligarkis di Rempang: Makzulkan Jokowi Segera!!
Oleh Marwan Batubara | IRESS-Petisi100 1. Tragedi Rempang mencuat pertama kali pada 6 September 2023, terutama saat negara, menggunakan aparat gabungan Polri, TNI, Ditpam BP Batam dan Satpol PP melakukan tindakan represif terhadap rakyat di Jembatan 4 Barelang, Batam. Layaknya menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara, aparat gabungan turun dengan sekitar 1010 personil, sekitar 60 kendaraan, termasuk Brimob bersenjata dan bermotor, berikut kendaraan penembak gas air mata guna menghadapi rakyat penuntut hak. 2. Kriminalisasi dan tindakan represif aparat gabungan ini dilakukan dalam rangka mengamankan proyek oligarkis, Rempang Eco City (REC) yang dikelola perusahaan Makmur Elok Graha (MEG), milik taipan oligarkis Tomy Winata. 3. Nilai investasi di REC direncanakan sekitar Rp 381 triliun s.d. tahun 2080. Komitmen investasi awal akan dikucurkan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holding senilai US$11,6 miliar, ekuivalen dengan Rp175 triliun atau sekitar 45% total investasi. 4. Proyek REC akan mengambil lahan milik rakyat seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang. Namun REC juga diberi hak mengelola wilayah perairan, sehingga total kawasan yang dikuasasi MEG adalah 17.000 hektare. Perairan menjadi vital, karena MEG akan memproduksi PLTS dari REC, yang butuh lahan utuk penempatan panel surya di lepas pantai. Footprint PLTS sekitar 2 hingga 4 hektar per MW. 5. Sekitar 7000 hingga 10.000 penduduk dari 16 kampung pulau Rempang dipaksa pindah dengan modus atau cara-cara yang dilakukan VOC atau negara-negara yang biasa melakukan penjajahan, atau kolonialisme. Itu sebabnya tulisan ini kita beri judul dengan salah satau kata kunci, yakni kolonialisme. 6. Modus operasi: Faktanya negara memang, melalui pemerintahan rezim Jokowi telah melakukan tindakan ala penjajah si kolonialis, berupa kriminalisasi, ancaman, tebar ketakutan atau teror, kepada rakyat sendiri. Aparat hankam dipersersenjatai secara berlebihan, dan telah menembakkan gas air mata secara tidak terukur dan tidak sesuai prosedur ke arah lingkungan sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Tindakan ini menimbulkan korban sekitar 22 orang. Kenapa harus menyerang sekolah? Kenapa meneror dan mengusir rakyat dari lahan yang dimiliki? 7. Di samping mengalami hidup yang mencekam karena penempatan aparat gabungan bersenjata di berbagai posko, kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang juga sangat terganggu. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas nelayan terhenti. Sejauh ini mayoritas rakyat berupaya bertahan dari tindakan pematokan oleh aparat gabungan yang tunduk pada target perintah pengosongan rezim oligarkis pada 28 September 2023. 8. Memanfaatkan kedok PSN. Pola kekerasan terkait kepentingan investasi yang dikategorikan dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Atas nama PSN, tampaknya semuanya bisa dihalalkan, seperti menggusur dan merampas ruang hidup. Pola Rempang itu telah terjadi di Wadas, Bendungan Bener, saat aparat berskala besar dikerahkan. Pengerahan ini juga berimplikasi pada tindakan kekerasan. Pengerahan aparat dalam kerangka pendekatan keamanan telah menimbulkan pelanggaran HAM, seperti intimidasi hingga penangkapan sewenang-wenang. Fakta menunjukkan aparat negara selalu berpihak dan bekerja untuk oligarki, sekaligus mengabaikan tuntutan masyarakat. 9. Motif Utama: Penjajahan rakyat oleh negara sendiri (penjajah pertama: Pemerintah RI) terjadi dan berkait kuat dengan kepentingan dua penjajah lain, yaitu China dan Singapore. REC akan dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Salah satu produk industri REC adalah kaca, panel surya dan berbagai komponen untuk menghasilkan listrik/PLTS. Berbagai komponen guna menghasilkan PLTS ini sangat banyak pula diproduksi industri China daratan. 10. Penjajah kedua adalah China. Di samping memperoleh pendapatan dari berbagai investasi, termasuk investasi pabrik kaca di REC, China akan memperoleh keuntungan dari berbagai produk industri, termasuk hasil industri terkait PLTS dan juga akan melubernya TKA China yang akan datang ke REC. Melalui REC, China mendapat pijakan menjalankan program OBOR, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi China menjajah Indonesia. Dalam hal ini, proyek REC memang salah satu implementasi Delapan Butir Kesepakatan Jokowi-Xi Jinping Chengdu, China, 27 Juli 2023, yakni butir-butir ke-5 (pengembangan IKN), ke-6 (Two Countries, Twin Parks) dan ke-8 (kerjasama ekonomi dan teknis). 11. Penjajah ketiga adalah Singapore, negara yang sangat berkepentingan melakukan ekspansi wilayah negaranya ke arah perairan Indonesia. Bulan Mei 2023 yang lalu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP ini menjadi pembuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapore. Di sisi lain, Singapore memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi, karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk relokasi pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, wilayah perumahan, dll. 12. Perluasan wilayah tersebut akan mengarah pada terbentuknya segitiga emas ekonomi dan pertumbuhan yang melibatkan Singapore, Batam, Bintan, Rempang dan sekitarnya. Singapore dan China sangat berkepentingan mengembangkan REC yang merupakan bagian dari segitga emas tersebut. Singapore pun sangat membutuhkan pasokan listrik hijau/EBT bagi wilayah yang sedang dikembangkan tsb. Potensi ekspor listrik ke Singapaore mencapai 2 GW. Sehingga produk PLTS REC merupakan satu paket terintegrasi dengan pengembangan segitga emas. 13.Pada sisi lain, Rezim Jokowi sangat berkepentingan mewujudkan berdirinya IKN. Setelah sejumlah investor kakap dari Jepang, Saudi Arabia dan Kuwait mundur, Jokowi telah “menjual daulat negara” melalui PP No.12 /2023 yang membolehkan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Penjualan kedaulatan ini terutama ditujukan kepada China dan Singapore. Padahal, proyek IKN sendiri diperkirakan lebih banyak menguntungkan konglomerat (terutama Aguan sebagai kordinatro), investasi China, TKA China dan persiapan untuk eksodus rakyat China. 14. Dikaitkan dengan proyek REC, Rempang, maka Pembangunan IKN oleh rezim Jokowi sarat dan terkait erat dengan kepentingan: 1) ekspansi wilayah dan bisnis investasi oleh Singapore. 2) Kepentingan investasi, ekspansi wilayah, penjualan hasil industri dan eksodus rakyat China ke Indonesia. REC merupakan proyek kolonialisasi oleh China, Singapore dan Rezim Oligarki Indonesia. 15. Hati-hati Ijon Pemilu: Sebagaimana terjadi pada rencana proyek reklamasi 17 pulau (yang digagalkan Gubernur DKI, Anies) di Teluk Jakarta, sistem ijon untuk pemenangan pemilu 2024 dukungan rezim oligarki diduga kuat akan terjadi pada proyek-proyek IKN dan REC. Para taipan dan penjajah China dan Singapore akan bergerak aktif, siap menggelontorkan logistik. Dalam hal ini diduga termasuk di dalamnya upaya untuk mengejar terwujudnya perpanjaangan masa jabatan Jokowi atau Jokowi 3 periode. 16. Prinsip dasar dan pijakan filosofos pendirian Negara Kesatuan RI adalah pernyataan: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan tragedi Rempang, ternyata penjajahan malah terjadi di negara sendiri, oleh Pemerintahan terhadap rakyat sendiri, demi proyek-proyek cukong! Tidak cukup hanya oleh Pemerintahnya, negara ini justru memepersilakan China dan Singapore untuk menjajah rakyatnya sendiri. 17. Sesuai Alinea ke-1 Pembukaan UUD 1945 di atas, dengan ini kami nayatakan agar pemerintah segera menghentikan proyek REC. Jika Pemerintah dan Jokowi menyatakan agar rakyat 16 kampung di Rempang dikosongkan. Karena telah berkhianat kepada rakyat dan konstitusi, termasuk dengan mengundang dominannya para penjajah dan tapian rakus di Rempang, maka kami justru meminta Jokwi untuk segera mundur sebagai Presiden RI dan segera pula mengosongkan Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. 18. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita kobarkan kembali semangat perlawanan para pahlawan Bandung Lautan Api dan Semangat Perlawanaan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 adalah pelajaran moral warisan terbaik para pahlawan bangsa. Mari kita mulai perlawanan rakyat ini dengan tuntutan: *Makzulkan Jokowi, Segera. Tangkap para pengkhianat bangsa dan kaki tangan asing.[] Jakarta, 18 September 2023.
Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI Soal Pulau Rempang, Jokowi Memang Bajingan Tolol
Jakarta, FNN - Modus penjualan tanah air berdalih investasi terus mengundang sakit hati masyarakat dan Tentara Republik Indonesia. Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI (APP-TNI) mengeluarkan pernyataan keras atas pengusiran rakyat Pulau Rempang demi memuluskan \"penjajah\" China. Kepada redaksi FNN (Senin, 11/09/2023) APP TNI mengeluarkan tujuh pernyataan atas tragedi tersebut, antara lain: Bahwa, sangat pantas kiranya penyematan titel Bajingan Tolol bagi Presiden Jokowi dengan pernyataan bahwa pulau Rempang milik Negara dan menegaskan tidak akan ada ganti rugi kepada rakyat di pulau Rempang, pernyataan yang memperlihatkan taring macan yang akan menerkam dan memakan mangsanya, nafsu kebinatangan tanpa ada rasa kemanusiaan terhadap korban rakyatnya sendiri. Bahwa, pernyataan Mahmud MD sebagai Menkopolhukam bahwa HGU dan HGB sudah ada sejak tahun 2001 memperlihatkan kekuasaaan yang sangat berpihak kepada pemodal dan ketidak pedulian terhadap nasib rakyat sendiri, pada hal jika mau HGU dan HGB karena sudah puluhan tahun tidak dimanfaatkan bisa saja dicabut demi rakyat yang telah hidup di pulau rempang dan pulau galang sejak ratusan tahun berketurunan. Bahwa, sikap pemerintahan Jokowi secara otoriter menyebabkan terjadinya tindakan represif dan biadab serta tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan Polri Kepulauan Riau, kepada warga di Pulau Rempang, tersebut telah menyebabkan banyaknya korban, gangguan kesehatan dan menimbulkan trauma psikologis terutama bagi masyarakat termasuk anak-anak di pulau Rempang. Bahwa, saya selaku Komandan Kodim di Pulau Rempang dan Pulau Galang tahun 1995 - 1996 menyaksikan kedamaian kehidupan masyarakat disana baik sebagi nelayan maupun sebagai peladang yang berada didaratan, penuh kedamaian terdiri dari masyarakat melayu yang relijius, mereka hidup sudah turun temurun mengolah dan berjuang hidup menjaga pulau. Tidak semestinya dianggap sebagai bukan pemilik lahan disana. Bahwa, Jokowi selaku Presiden sangat berpihak kepada pemodal / investor dan tidak peduli serta mengabaikan hak huni bagi warga Negara Indonesia yakni penduduk asli pulau Rempang, dengan mengorbankan serta menindas hak rakyat melakukan pengusiran secara semena-mena. Demi Megaproyek Pembangunan Kawasan Pulau Rempang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dari pemerintahan Jokowi. Bahwa, seharusnya Presiden Jokowi memberi perlindungan yang aman bagi penduduk pulau Rempang serta dilindungi kehidupan mereka yang sekarang berjumlah 17.000 jiwa masyarakat yang menempati 16 titik lokasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah Warga Negara Indonesia asli yang junlahnya tidak sedikit memiliki hak konstitusi untuk dilindungi dan diberikan keadilan oleh Negara Bahwa, sesuai sumpah jabatan dan amanah yang diterimanya Pemerintaham Jokowi tidak patut mengusir dan melakukan kekerasan kepada rakyat di pulau Rempang. Setelah mengamati dan mempelajari kasus pengusiran Rakyat Indonesia di pulau Rempang tersebut maka kami yang tergabung dalam Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI (APP-TNI) menyatakan sikap; Presiden Jokowi sudah tidak pantas dan sudah tidak bisa dipercaya serta tidak mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi rakyatnya sendiri. Rakyat berhak melakukan perlawanan bagi rejim pemerintahan yang dzalim. Sudah seharusnya Jokowi segera di makzulkan dan mengundurkan diri. Bandung, 11 September 2023. Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI (APP-TNI) Mayjen TNI. Purn. Deddy S Budiman/ Ketua Umum, Ir. Syafril Sjofyan, MM./ Sekjen. (*)
Hidup adalah Pilihan, Demokrat Jangan sampai Tersesat
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD PASCA kejadian pengkhianatan atau ingkar janji atau perubahan ketidakkesepakatan sepihak, Partai Demokrat harus cermat. Menjadi tantangan dan pantangan bagi Demokrat, agar tidak berpikir sekadar pilpres, tetapi harus berpikir tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Partai Demokrat tidak terlepas dari para pendukungnya baik internal maupun eksternal. Berangkat dari pemeo bahwa \"tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi dalam politik\" maka demi kehormatan dan martabat Partai Demokrat sebaiknya ada beberapa pertimbangan yang perlu diolahyudakan, antara lain : 1. AHY adalah pemuda potensial sekaligus aset negara, yang harus cermat dan tepat menentukan sikap dalam mengambil keputusan secara rasional, logis, pragmatis dan konprehensif, sehingga tidak mengecewakan di satu sisi serta melegakan di sisi lain berdasarkan prinsip normatif dan luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan. 2. Konsisten terhadap visi misi perubahan dan persatuan kesatuan berdasarkan etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, konsepsional, kesetaraan dan keadilan, efektif efisien, saling menghargai dan saling menghormati, bermartabat dan beradab, tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian. 3. Berwawasan kenegaraan yang berunsur pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum negara lain serta beraspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan pertahanan keamanan secara prioritas yang berlandaskan Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Tetap melangkah secara bertahap, berlanjut, bertingkat dan berkesinambungan yang saling mendukung satu sama lain dengan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. 5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada partai, mendahulukan kepentingan rakyat dari pada pemerintah, mengutamakan kenyataan dari pada pernyataan serta memperhatikan turun tangan dari pada urun angan tanpa mengabaikan kepentingan dan tujuan nasional. Rangkuman uraian di atas Demokrat harus cermat dan tepat memilih koalisi tempat berlabuh secepatnya sebagai pedoman dan arahan arus bawah agar tidak terombang-ambing dalam harapan dan kecemasan dengan tujuan minimal mempertahankan pengikut yang ada maksimal memperoleh perkuatan yang bermanfaat. Sekali lagi, Demokrat jangan berpaling dari visi misi perubahan dan perbaikan untuk persatuan dan kesatuan guna mendapatkan kapasitas, elektabilitas dan kredibilitas yang solid dan aktualibel. Semoga berhasil..!
Surat Terbuka untuk Menkopolhukam
Assalamu\'alaikum, wr, wb. Yth. Pak Menko, Prof DR. HM. Mahfud MD. Saya Hj. Azlaini Agus, SH. MH dari Riau, mohon izin menyampaikan berita duka senagai berikut: Di Pulau Rempang (Batam) akan segera dibangun megaproject Rempang Eco City, dan oleh BP Batam sudah diterbitkan HPL 17.000 Ha kepada PT MEG kerjasama dengan investor Cina, untuk itu ada 16 kampung-kampunh tua yang ada sejak 200- 300 tahun lalu akan digusur dan lebih dari 4.000 jiwa warga akan direlokasi ke tengah-tengah Pulau Galang. Warga Pulau Rempang tidak menolak investasi, tetapi mereka menolak keras penggusuran dan relokasi dari kampung nenek moyang mereka. Perlawanan warga sudah terjadi hampir 1 bulan terakhir. Warga menolak setiap petugas yang akan memasang patok di kampung mereka. Kemarin (Kamis/7 September 2023) 1.000 orang personil POLRI, TNI- AL dan Satpol PP memaksa masuk ke Pulau Rempang untuk mengamankan pemasangan patok proyek tersebut. Terjadi konflik fisik antara ribuan warga yang berdiri di Jembatan IV (satu-satunya jalan darat masuk ke Pulau Rempang) dengan aparat yang bersenjara lengkap. Aparat yang dikordinir oleh Kapolres Barelang memaksa masuk tanpa belas kasihan sama sekali memukul warga, dan menembakkan gas air mata. Sejumlah warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit, dan sejumlah lainnya ditangkap dan ditahan di Polres Barelang. Yth Pak Menko, warga hanya meminta agar kampung mereka tidak digusur, dan meminta mereka diizinkan tetap tinggal di kampung halaman nenek moyang mereka untuk meneruskan peradaban dan nilai-nilai kehidupan yang selama ratusan tahun melekat pada diri mereka. Saudara-saudara kami Orang Melayu di Pulau Rempang sedang diambang kematian dan kemusnahan peradaban, diambang kematian kehidupan dan penghidupan mereka. Hanya Allah Ta\'ala yang dapat menyelamatkan mereka dari Angkara Murka ini. Saya menyusun jari sepuluh memohon kepada Pak Menko dengan kewenangan dan kekuasaan yang diamanahkan Allah, agar kiranys berkenan menyelamatkan 4.000 jiwa warga Pulau Rempang. Saya mohon dengan sebesar-besar permohonan, dan berharap dengan setinggi-tinggi harapan. Insya Allah pertolongan Allah untuk warga Pulau Rempang akan turun melalui tangan Bapak. Saya mohon maaf telah terpaksa mengganggu Prof. Salam hormat saya selalu, Hj. Azlaini Agus (Warga Riau)
Pulau Rempang Terinjak dan Termarginalkan
Assalamualaikum warahmatullahi wa batokatuh Tragedi di balik Rempang ECO - City, tidak lain akibat kepentingan elit untuk menarik utang luar negeri agar mereka bisa berpesta pora atas kebijakan yang diambil, rakyat semakin jeli dalam melihat persoalan, rezim ini seperti tidak ada puasnya bikin susah rakyat dengan kebijakan pemerintah yang serba pragmatis. Sudah berapa banyak proyek proyek yang tidak menyentuh masyarakat terus dilaksanakan. Seperti diketahui, Rempang Eco-City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Terus kenapa warga menolak kebijakan tersebut? Tentu saja rakyat punya alasan tersendiri yang selama ini terabaikan oleh penguasa dalam pengambilan keputusan. Sahabat Ida fillah & lillah Dari peristiwa ini dapat kita lihat dan simpulkan ...bahwa pemerintah tak berpihak pada rakyat, mereka lebih mendahulukan kepentingan kapitalis. Dari mulai menjabat 2014 sampai 2023...berapa banyak pemerintah telah mengambil alih lahan rakyat...?? ,dari ujung Sabang hingga Merauke... Saat inilah...kekejaman dinpertontonkan lagi..pengusiran brutal..seolah mereka hewan yg bisa di usir oleh semprotan gas air mata...orang tua, sampai anak-anak jadi korban.... Hebatnya aparat mempertontonkan kearogansiannya seolah negeri ini milik mereka sendiri. Mari renungkan, mari berpikir, mari bergerak, mari berusaha agar kedaulatan rakyat bisa di genggam lagi oleh rakyat. Gunakan akal sehat, karena akal sehat akan menuntun langkah ke arah yang benar. Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh. Ida N. Kusdianti - Jakarta (*)
Kematangan Anies Teruji Lagi
Oleh Yoyon Suryono - Akademisi DINAMIKA politik nasional kekinian memunculkan pasangan capres dan cawapres tak terduga: Anies Baswedan dan Cak Imin. Tak terduga karena cawapres yang digadang koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu, salah satunya, adalah AHY yang sudah digodog dan sangat diharapkan oleh Demokrat. Namun Surya Paloh dengan strategi tersendiri keluar dengan siasat baru mengusung capres dan cawapres ARB dan Cak Imin dengan PKBnya yang sebelum ini berkoalisi dengan Gerindra yang setengah hati dan malah membuka koalisi dengan Golkar dan PAN yang tidak teguh hati. Dan bahkan terkesan rebutan cawapres. Kekuatan Cak Imin dengan PKB dan sebagian besar warga NU patut diperhitungkan untuk perolehan suara agar keluar sebagai pemenang. Kini kita tunggu reaksi balik dari Demokrat apakah masih nyaman berkoalisi dengan Nasdem dan PKS plus PKB, tanpa harapan cawapres di tangan, bergabung atau laju gabung ke PDIP sebagai cawapres Ganjar? Konstelasi politik kekinian ini menguji ARB untuk memilih cawapresnya karena sangat diakui peran besar Surya Paloh. Sementara itu ketua Majlis Tinggi dua partai yang mengusung yaitu Demokrat dan PKS tentu memiliki sikap dan pandangan yang berbeda berkait dinamika politik ini. Di sinilah kearifan ARB akan teruji: tetap baik dengan Demokrat dan PKS. Tidak muncul konflik dengan Surya Paloh. Berjalan mulus dengan PKB agar Cak Imin lancar dalam posisi cawapres. Di luar itu tentu akan muncul skenario baru dalam pencawapresan baik dari kubu Gerindra dan PDIP dengan koalisi masing-masing. Di minggu depan dinamika politik pencawapresan akan semakin hangat dan tajam untuk mewujudkan pasangan capres dan cawapres yang dipilih rakyat. ***
Potong Tangan Koruptor
Oleh Ahmad Fahmi - Pemerhati Sosial Politik ANAS Urbaningrum dan Muhammad Romahurmuzy, jika membaca nama itu kata apa yang pertama terfikir di benak Anda? Sayang sekali jika kata itu adalah koruptor. Padahal mereka itu adalah representasi kaum santri yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Politik di usia yang masih muda, Anas 41 tahun, Romy 43 tahun. Keduanya juga lulusan universitas terkemuka, Anas dari FISIP Unair, Romy dari Teknik Fisika ITB. Keduanya juga adalah aktifis HMI bahkan Anas hingga Ketua Umum. Keduanya berlatar belakang nahdliyin bahkan Romy merupakan keturunan darah biru NU melalui kakek buyutnya KH Wahab Hasbullah. Saya juga bisa menyebut nama-nama lain yaitu Luthfi Hasan, Imam Nahrawi dan Patrialis Akbar. Di level daerah tentunya lebih banyak lagi. Mungkin itu adalah bukti dari ucapan Mahfud MD sebelum menjadi Menkopolhukam: \"Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga.\". Salah satu penyebab politik biaya tinggi ini menurut saya adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadikan para caleg menjadi sangat individualis, bahkan antar teman separtai pun menjadi lawan pada pemilu. Di tingkat yang lebih tinggi, pemilihan presiden secara langsung juga menjadi penyebab politik biaya tinggi ini. Tapi bukan ini yang akan saya bahas, itu hanya sekedar lontaran pemikiran. Yang mau saya bahas sekarang ini adalah tanggung jawab dari dua organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang konon jika dijumlah warganya tidak kurang dari setengah jumlah penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 275 juta orang. Keduanya punya tanggungjawab etika dan moral untuk merombak sistem yang koruptif ini menjadi sistem yang bersih, bukan hanya sekedar jargon-jargin seperti sekrang ini. Yang lebih pedih lagi, sekarang ini kasus korupsi dijadikan instrumen politik untuk menghabisi lawan politik, padahal yang menghabisi itu lebih korup daripada yang dihabisi. Cara terbaik untuk itu adalah dengan mendukung capres-cawapres yang jelas-jelas anti korupsi, bukan hanya lip service saja. Ketika saya berbicara NU dan Muhammadiyah, saya tidak sedang bicara PBNU dan PP Muhammadiyah tapi lebih ke warga NU dan Muhammadiyah, karena para pengurus selalu akan bertameng di balik azas netralitas, yang sayangnya sebenarnya juga mendukung kandidat tertentu sebenarnya dengan cara halus tetapi juga kadang terpaksa juga terang-terangan. Ada seseorang yang menurut saya layak menjadi calon presiden yang didukung NU-Muhammadiyah ini yaitu yang kata-katanya saya kutip di atas yaitu Mahfud MD. Saya lihat beliau bisa mempertahankan integritas anti korupsi serta akal sehatnya, terbukti dengan membuka sesuatu yang ditutup-tutupi seperti ketika kasus Sambo dan Mario Dandi. Sayangnya kasus-kasus sampingnya dilokalisir sehingga hanya menjadi drama rumah tangga dan drama percintaan remaja saja. Kasus beking Judi dan kasus 340 Trilyun di kemenkeu seakan tenggelam. Mahfud itu butuh dukungan terus untuk melawan korupsi yang sudah sistemik dan masif ini, misalnya dengan melakukan kampanye \"Potong Tangan Koruptor\" yang masif dan sistemik pula. Tagar #PotongTanganKoruptor ini bukan dalam arti harfiah, tapi agar para koruptor terutama yang bekerja sebagai mastermind yang selama ini menggurita di pemerintahan maupun BUMN dapat kita potong tangannya sehingga tidak lagi mampu mengatur sana-sini bahkan bisa mengatur siapa yang akan dikenai kasus korupsi. Ini dimaksud supaya kita tidak melihat kasus korupsi hanya pada level individu lalu kita menjelek-jelekan dan membully pelaku seperti Anas dan Romi serta melupakan the invisibles men yang bahkan bisa mempermainkan kasus-kasus korupsi untuk keuntungan mereka sendiri. Karena korupsi yang dilakukan masif dan sistemik, maka kampanye anti korupsi pun mesti masif dan sistemik, jangan individualistik. Sejak KPK dibentuk 20 tahun lalu tidak ada kemajuan, bahkan KPK dijadikan instrumen para politisi untuk saling menjatuhkan, hal ini menyedihkan sekali. Kadang-kadang kita heran manusia itu sangatlah kreatif dalam arti yang negatif, bahkan yang seharusnya ditakuti malah dimanfaatkan. Meskipun saya sebut di atas bahwa tagar #PotongTanganKoruptor itu bukan dalam arti harfiah, saya tidak menolak jika kita mau menggunakan arti harfiahnya juga, artinya kita tetapkan hukum potong tangan bagi para koruptor. Hukuman ini sebenarnya lebih ringan daripada fatwa hukuman mati untuk koruptor yang dikeluarkan pada Munas dan Konferensi Besar NU tahun 2012: Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah (boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak. Fatwa hukuman mati ini sepertinya mengacu pada surat al-Maidah ayat 33-34 yang acuannya pada pembuat kerusakan di muka bumi, sedangkan hukum potong tangan lebih ringan karena diterapkan hanya untuk pencuri biasa yang mengacu pada ayat 38 surat al-Maidah pula. Dalam konteks pemilihan presiden yang tinggal dua bulan lagi masa pendaftaran calonnya, saya harap kampanye dengan tagar #PotongTanganKoruptor ini dapat menjadikan Mahfud MD sebagai salah satu calon Presiden RI yang didukung oleh warga NU dan Muhammadiyah utamanya dan semua orang yang berfikir idealis di masyarakat seperti Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Jaya Suprana, Butet Kartaredjasa, Sujiwo Tejo, Rocky Gerung dan banyak lainnya. Mengenai biaya kampanye capres tinggal dilakukan secara urunan oleh warga NU dan Muhammadiyah misalnya dengan gelar sorban atau mengedarkan kenclengan. Sangat memalukan sekali jika gabungan jumlah warga NU dan Muhammadiyah yang konon 150 juta jiwa, untuk mengumpulkan dana kampanye Rp 5 Trilyun saja tidak mampu. Mengenai partai yang dapat mendukung Mahfud MD untuk dapat menjadi capres masih ada kemungkinan untuk dicarikan, karena sekarang pun kita melihat meskipun gembar-gembornya sudah solid koalisi-koalisi ternyata kenyataannya masih cair. Pasangan ideal anti korupsi menurut saya adalah Mahfud MD - Anies Baswedan karena di situ ada kekuatan perwakilan NU pada diri Mahfud MD dan perwakilan Muhammadiyah pada diri Anies Baswedan dengan begitu akan ada kekompakan NU-Muhammadiyah di sana. Untuk dapat 20 % suara saya kira untuk pasangan itu sangat mudah, bisa berbagai variasi misalnya Nasdem-PKB-PKS, PKB-PAN-PKS, Nasdem-PKS-PPP dan lain-lain. Untuk mewujudkan pasangan ini diperlukan jiwa besar dari Anies Baswedan untuk mengalah menjadi cawapres Mahfud MD, sebagaimana dilakukan Sandiaga Uno yang mau mengalah menjadi cawagub Anies Baswedan pada pilkada DKI Jakarta 2017. Sekadar mengingatkan pada waktu itu pasangan yang sudah fix untuk maju di pilkada DKI adalah Sandiaga Uno (Gerindra) - Mardani Ali Sera (PKS) , tapi di saat-saat terakhir pendaftaran atas saran Jusuf Kalla kepada Prabowo diubah menjadi Anies-Sandi. Insya Allah pada pilpres 2024 ini sukses poros tengah yang menjadikan Gus Dur sebagai Presiden di tahun 1999 akan berulang. Setelah 25 tahun, sudah saatnya orang NU kembali menjadi Presiden RI. Saya rindu lantunan shalawat badar dan teriakan takbir berkumandang menyambut kemenangan itu. (*)
POPULER
