FORUM-RAKYAT
Jokowi Memang Sangat Pantas Dipenjara
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI tampaknya telah nekad menghanyutkan dirinya untuk melakukan segala cara demi mengamankan segala dosa-dosa politiknya termasuk membangun dinasti politik keluarga. Sudah terlalu banyak dosa politik Jokowi dan pelanggarannya terhadap konstitusi dan aturan hukum yang lain dan telah menjadikan negara ini sebagai bancakan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya seolah negara ini milik nenek moyangnya, sehingga semua pejabat dibuat tunduk kepada dirinya dan mengikuti kemauannya. Sebutan apakah yang pantas untuk seorang Jokowi? : Presiden terkacau, megalomania, lame duck tapi ngotot ingin berkuasa, terobsesi post power syndrome, gangguan kepribadian antisosial, addicted to power (ketagihan kekuasaan), atau fear of past sins (takut akan dosa-dosa masa lalu)? Jika Presiden sebelumnya di akhir pemerintahannya ingin mengukir sejarah indah yang bisa dikenang bagi rakyatnya, kalau Jokowi justru dikenang karena keserakahannya yang tanpa punya rasa malu. Paling tidak ada 11 dosa politik Jokowi yang akan dituntut dan harus diproses hukum: Pertama, melakukan kecurangan Pemilu. Curang menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang yang telah berbuat curang sekali tapi tidak menyesal dan tidak takut dosa, maka orang ini cenderung untuk terus-menerus berbuat curang. Jika saja hukum bisa ditegakkan secara adil, para pelaku kecurangan sudah pasti akan dihukum berat. Walaupun dia seorang Presiden, jika terbukti curang seharusnya sudah dimakzulkan oleh MPR, karena kemenangannya tidak sah. Tapi ini malah merancang lagi untuk curang di Pilpres 2024. Kedua, menggunakan ijazah yang diduga palsu. Ini juga aneh. Kenapa persyaratan paling awal dan mendasar tapi kenapa bisa sampai lolos seleksi? Sudah begitu rusakkah moralitas para pejabat KPU, Bawaslu dan, MK? Ketiga, kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vocal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. Kezaliman luar biasa ditunjukkan rezim ini kepada para ulama garis lurus, khususnya yang vokal menyerukan ditegakkannya kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Mereka ini ada yang dikucilkan, dipersekusi, diintimidasi, dibui, disiksa, sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Keempat, bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa. Terutama kasus tragedi KM50, kasus 21-22 Mei yang menewaskan 9 orang, meninggalnya 894 petugas KPPS, terbunuhnya lebih dari 200 di stadion Kanjuruhan, dll. Kelima, mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimulai dari dirinya, anak-anaknya, mantunya, kerabatnya, dan kroni-kroninya. Baru di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan tanpa penanganan serius, yang terjadi cuma pencitraan dan penanganan hukum tebang pilih. Uang negara benar-benar jadi bancakan para pejabat maling. Demikian halnya Jokowi seorang Presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk nepotisme. Keenam, membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. Di era Jokowi Anggota DPR/MPR benar-benar impoten dan mandul, hanya jadi tukang stempel rezim. Sudah berkali-kali Jokowi melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Bahkan Ketua MPR-nya ikut-ikutan jadi penggaung penundaan Pemilu. Untung rakyat banyak yang menolak. Hampir semua produk DPR hanya untuk kepentingan para taipan dan mencekik rakyatnya sendiri, terutama produk Undang-undang. Sepantasnya DPR sudah dibubarkan, karena sudah tidak membela rakyat lagi yang telah memilihnya. Rakyat harus mem black list nama-nama para anggota DPR saat ini yang mendukung rezim Jokowi. Ketujuh, menyandera para Ketum Parpol. Selain partai pengusung Anies, semua Ketumnya terdandera dengan berbagai kasus korupsi sehingga selalu tunduk atas titah Jokowi. Mereka sudah tidak lagi bisa mendengar dan mengakomodir para kader dan konstituennya. Wajar kalau gerbong-gerbong partai koalisi pemerintah sudah kosong ditinggalkan penumpangnya. Kedelapan, mematikan fungsi oposisi. Di era Jokowi oposisi dibungkam dan disisihkan, bukan lagi difungsikan sebagai penyeimbang dan pengingat eksekutif. Bahkan jika tidak mau mengikuti arah rezim walaupun salah, akan dikucilkan dan dikebiri hak-hak politiknya. Kesembilan, membiarkan para mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. Hampir semua lembaga ada mafianya. Yang membuat prihatin sekaligus marah adalah mereka para mafia yang mengendalikan atau mempengaruhi semua kebijakan pemerintah (termasuk yang paling strategis) dikendalikan para mafia. Mafia adalah perusak dan penghancur tata kelola negara. Kesepuluh, menghidupkan kembali paham komunisme. Terbitnya berbagai Perppu yang menyalahi aturan hukum, seperti perppu tentang UU Cipta Kerja, Hari lahir Pancasila, Perppu tentang Penggunaan Dana covid-19 yang banyak dikorup, serta Peropu tentang keterlibatan PKI Perppu tentang rehabilitasi para tokoh PKI yang dikeluarkan Jokowi itu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 dan 1965 PKI itu telah membunuh para ulama, santri, dan para jenderal serta membuat kekacauan negara kok oleh Rezim Jokowi diputarbaliklan mereka disebut korban? Waspada PKI gaya baru yang selalu memutarbalikkan fakta dan memusuhi ulama dan para pendakwah. Kesebelas, membiarkan negara dijajah oleh China komunis. China telah menguasai berbagai bidang strategis di Indonesia : mulai dari pulau reklamasi, penambangan, ekonomi, politik, hukum, sebagian teritorial, bahan baku proyek China, kebijakan di Polri, sampai kepada masalah tenaga kerja pun dari China. Mungkin saat ini ditinjau dari sisi penguasaan negara, 90% Indonesia sudah dikuasai China. Di era Jokowi sangat meraja lela. Sungguh sangat berat (masalah) warisan rezim Jokowi semuanya dibebankan kepada rakyat. Kejahatan dan dosa-dosa politik Jokowi tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah Jokowi lengser harus diproses secara hukum adil. Adakah cawe-cawe Jokowi dan ikut campur meng-endorse capres tertentu karena ketakutan atas dosa-dosa di atas? Yang jelas, setelah Jokowi kengser penjara sudah menantinya. Bandung, 26 Dzulqa\'dah 1444.
Jebakan Maut PDIP untuk AHY
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik ATAS saran berbagai pihak, PDIP (topangan oligarki taipan) akan meminang AHY untuk jadi cawapres Ganjar. Benarkah? Itu yang diucapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Setelah gagal menjegal Anies dengan cara-cara yang halus, sudah pula digunakan cara-cara yang vulgar, ternyata masih gagal. Maka cara terakhir rezim Jokowi yang dikendalikan oligarki taipan akan menggunakan cara jebakan, licik, dan politik adu domba (devide at impera). Seorang penjahat yang \"cerdik\" mengetahui kelemahan lawan, yaitu dengan teori \"pura-pura baik\" dan menjanjikan berbagai kebaikan. Padahal semua itu hanya sebuah jebakan maut. Rezim Jokowi sedang memainkan strategi devide at impera (strategi pecah belah atau adu domba) untuk menghancurkan koalisi perubahan. Di zaman penjajahan VOC dan Belanda, strategi ini sangat berhasil, sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia sampai 3,5 abad. Biasanya rakyat dari kelompok tertentu dihasut untuk memusuhi kelompok yang lain, sehingga terjadi \"perang saudara\" yang akhirnya rakyat mudah dikalahkan. Rezim Jokowi memang sudah kehilangan jati diri sebagai penguasa yang jujur, menjunjung tinggi etika dan adil, sehingga selalu menghalalkan segala cara. Cara-cara licik ini yang akan diterapkan kepada koalisi perubahan, tujuannya untuk menggagalkan Anies nyapres. Dapat dipastikan, tawaran PDIP kepada AHY untuk jadi cawapres Ganjar dengan iming-iming: nanti di tahun 2029 akan dijadikan capres adalah sebuah kebohongan yang nyata. Mengapa? Ini alasannya: pertama rezim Jokowi itu rezim pendusta, tidak ada satu janjipun yang bisa dipegang. Semua janji kampanye Jokowi tidak ada satupun yang ditepati. Jokowi telah dijuluki King of Lip Service (Raja Pembual). Orang kalau sudah beberapa kali berbohong disebutnya pendusta (al-kadzdzaab). Omongannya sudah tidak bisa dipegang. Kedua, skenario membujuk AHY jadi cawapres Ganjar adalah satu rangkaian dari skenario Jokowi untuk menjegal Anies. Empat bulan yang lalu PDIP melalui Sekjennya telah berucap: Menutup pintu berkoalisi dengan partai-parti koalisi perubahan (Nasdem, PKS, dan Demokrat). Ini adalah karakter asli PDIP. Jika sekarang jadi berubah, pastinya ada yang perlu dipertanyakan, pastinya ada udang di balik batu. Hampir dipastikan ada maksud tertentu, yaitu niat jahat menjegal Anies dan menjerumuskan AHY. Ketiga, PDIP dan rezim Jokowi sudah menyadari bahwa Anies pasti menang di Pilpres 2024 mungkin hanya dengan satu putaran saja. Walaupun lembaga-lembaga survei yang mereka bayar selalu menempatkan Anies di urutan ke-3 setelah Ganjar dan Prabowo, tapi secara real dan menurut hati nuraninya mereka tahu bahwa hasil dari lembaga- lembaga survei bayaran itu bohong belaka, dan yang sebenarnya elektabilitas Anies telah jauh melampaui Ganjar dan Prabowo. Keempat, mereka sadar bahwa jika Anies nyapres maka Ganjar tidak ada artinya sama sekali. Satu-satunya cara: Anies jangan nyapres, sehingga jika tanpa Anies perolehan suara bisa diutak-atik untuk kemenangan Ganjar. Jadi tujuan sebenarnya PDIP menawarkan AHY jadi cawapres hanya untuk menggagalkan Anies nyapres saja. Kelima, jika AHY menerima pinangan PDIP terus meninggalkan koalisi perubahan dan atas kuasa Allah Anies tetap menjadi Presiden di tahun 2024, maka karir politik AHY bakal tamat. Jika itu yang dipilih AHY, nasibnya akan sama seperri Sandiaga Uno, karir politiknya berakhir. Walaupun Anies terus menerus didzakimi dan dijegal, secara qodarullah (kekuasaan Allah) Anies akan menjadi Presiden 2024, baik dengan cara yang normal atau melalui keajaiban Allah. Maka orang-orang yang bermasalah dengan Anies bersiap-siaplah akan mengalami nasib yang sangat buruk. Sebagai orang beriman kita harus yakin akan cawe-cawenya Allah jika kedzaliman manusia sudah melampaui batas dan semua jalur ikhtiar sudah tertutup. Itu bagian dari ketentuan Allah. Insya Allah, tahun 2024 adalah tahunnya rakyat Indonesia, khususnya ummat Islam. Bandung, 23 Dzulqa\'dah 1444 H.
Jas Merah
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jangan sekali kali melupakan sejarah (Jas Merah) adalah adagium yang menjadi pengingat dan pelurus sejarah Indonesia yang telah dipesankan oleh Bung Karno semasa hidupnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya beberapa hari yang lalu saya bersama teman-teman dari Jakarta dan kota-kota lainnya dalam rangka mengajak kita semua untuk menegakkan Pancasila dan kembali kepada UUD 1945 asli di Gedung Sate Bandung. Kami melihat adanya penyelewengan sejarah bangsa Indonesia khususnya tentang kelahiran Pancasila yang seharusnya 18 Agustus 1945, faktanya di seluruh perkantoran mulai pusat hingga daerah tertera dan diperingati bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Ini jelas jelas penyelewengan sejarah yang sengaja dimunculkan dan dibiarkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Seperti telah saya bahas dan uraikan pada tulisan saya sebelumnya, 1 Juni 1945 adalah konsep awal Bung Karno bersama beberapa teman, selanjutnya melalui proses 22 Juni 1945 dan finalnya pada 18 Agustus 1945 lahirlah rumusan Pancasila final dan harga mati, seperti yang ada sekarang, dimana Ketuhanan Yang Maha Esa pada butir pertama dan Keadilan Sosial pada butir kelima. Ironisnya pada 8 Juni 2023 yang lalu ada seorang Tokoh Nasional bahkan seorang Putri Proklamator Bung Karno yang juga ketua umum salah satu partai besar di Indonesia, dengan enteng dan congkaknya, yang esensinya mengatakan tidak perlu dimasalahkan tentang kelahiran Pancasila yang sudah final dan harga mati (1 Juni 1945), dan bagi yang tetap ngotot 18 Agustus 1945 hari lahir Pancasila tidak pantas hidup dinegeri ini. Dari uraian di atas, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi stake holder yang berwenang untuk mengingatkan dan meluruskan kembali terkait kelahiran Pancasila yang sebenar-benarnya, yaitu pada 18 Agustus 1945. Saya tegaskan kembali, Pancasila sebagai landasan idiil, ground slaag, dasar NKRI, filosofi dan falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak hanya sekadar mencerminkan kegotong royongan saja melainkan juga menjiwai dan mengejawantahi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang digali dari nilai nilai luhur bangsa Indonesia. Di sisi lain UUD 1945 sebagai landasan struktural, yang mengatur kehidupan bernegara, dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik Indonesia, yang keduanya selalu terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan harus kita jaga, kawal, iringi, tegakkan, lindungi dan bela sepanjang masa. Maka jika ada manusia-manusia yang lantang berteriak dan membiarkan Pancasila bukan lahir 18 Agustus 1945, sesungguhnya mereka adalah para pecundang dan pengkianat bangsa, yang tidak perlu hidup di Indonesia. Kenapa? Pancasila kelahiran 1 Juni 1945 merupakan konsep awal dari gagasan dan pemikiran Bung Karno bersama beberapa teman yang menempatkan KETUHANAN pada butir kelima (sehingga Tuhan bukan lagi menjadi pertimbangan utama, yang mendasari butir-butir Pancasila lainnya). Sedangkan Pancasila yang lahir pada 18 Agustus 1945 sebagai perbaikan dan penyempurnaan rapat-rapat sebelumnya yang melibatkan para pendiri negara, konsensus nasional, panitia sembilan dan perwakilan perwakilan tokoh-tokoh seluruh bangsa Indonesia mulai ujung barat hingga ujung timur, yang menghasilkan rumusan Pancasila yang kita baca dan kita anut hingga detik ini, sebagai hasil final dan harga mati. Hasil akhir, final dan harga mati adalah Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang diperingati baru-baru ini. Wahai seluruh bangsa Indonesia, lanjutkan pelajaran sejarah dan agama pada pendidikan di sekolah-sekolah negeri atau swasta, agar bangsa ini tidak terjerumus dan tersesat pada jalan dan sejarah yang tidak benar. Lawan dan enyahkan para penyeleweng sejarah bangsa, agar jelas PKI sebagai pemberontak terhadap NKRI, dan bukan sebagai korban yang mengharuskan bangsa Indonesia meminta maaf kepada mereka. (Bandung, 12 Juni 2023)
Dicari Presiden yang Mau Menjual Negaranya
Ini bukan presiden biasa tapi ini presiden merangkap pedagang, karena sudah biasa dagang mebel. Sekarang mumpung penya jabatan orang nomor satu di negerinya, kesempatan itu jangan disia-siakan. Kemarin-kemarin menjual mobil Esemka gak laku, lalu jual IKN juga gak laku. Sekarang jual pasir ke negara tetangga Singapura. Dan ini bakal berhasil karena Singapura lagi berniat memperluas negaranya. Meski mengambil sedikit luas pantai Indonesia karena mumpung presidennya bisa diajak cincai asal ada hepeng semua bisa diatur. Presiden sudah nawarin ke penduduk Singapura agar bisa tinggal di IKN dengan keringanan dan dispensasi yang akan diberikan kalau mau tinggal di sana. Tetapi ternyata orang-orang Singapura tidak terlalu berminat, karena mereka biasa tinggal di kota besar kemudian disuruh tinggal di hutan yang disulap jadi kota. Sudah pasti sisa-sisa binatang berbisa masih banyak di sana terutama ular cobra dan binatang berbisa yang lain. Tapi gak apalah kalau mau coba. Paling akan bersentuhan dengan Suku Dayak karena ada orang asing masuk wilayahnya. Kalau pengin suasana baru dan mencoba adrenalin maka coba tinggal di IKN siapa tahu imunnya makin bagus. Tapi harus juga siap-siap peti mati karena daerah itu bukan seperti di Singapura. Kalau itu gak laku dan gak direken bangsa lain untuk meramaikan itu IKN maka gak tahu apalagi yang mau di lego dan dijual di akhir-akhir masa jabatannya. Baru pasir yang dikeluarkan KEPRESnya untuk dijual. Setelah pasir gak tahu apalagj yang akan dijual. Maka dari itu mati-matian pengen diperpanjang kekuasaan dengan segala cara. Dan begitu juga berusaha dengan segala cara menghambat Anies agar gak ikut penCAPRESan. Karena kalau Anies ikut dan dia menang maka itulah awal KIAMAT KUBRA bagi presiden and the gang. Ini aja kelihatan gak bakalan nyampe 2024 kalau semangat rakyat ingin memakzulkan tidak akan terbendung lagi. Jika ada komando dan mulai menekan tombol bergerak semangat pemakzulan hal itu tidak akan terbendung lagi. Les do it. NOW OR NEVER AT ALL. Nuunwalqolami wamaa yasturuun.Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Wonogiri, 090623.
Pulangkan TKA Cina Sekarang Juga
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Harus diakui dalam hal kemajuan negara, RRC lebih maju dari NKRI, namun harus disadari dan dipahami pula, pengiriman dan keberadaan TKA Cina di Indonesia, bisa menghambat dan mengganggu pengembangan dan kesempatan kerja tenaga kerja Indonesia. Kita yakin bahwa sesungguhnya hanya beberapa gelintir saja manusia tenaga ahli dari TKA Cina yang layak memotori pekerjaan yang ada di proyek-proyek di Indonesia, sedangkan para pekerja lainnya jauh lebih banyak tenaga kasarnya yang sangat mungkin bisa dilakukan sendiri oleh tenaga kerja dari Indonesia. Hal ini akan mengurangi kerawanan ketimpangan sosial di Indonesia sekaligus mengurangi beban pemikiran negatif terkait dengan kecurigaan keterlibatan adminstrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Konsekuensinya ini menjadi tanggung jawab Presiden cq Menko Marinvest LBP yang paling bertanggung jawab atas penerimaan dan keberadaan TKA Cina di Indonesia. Belum terlambat dan pasti berisiko, namun inilah sumbangan terbaik pemerintah dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini pula hanya mengetuk hati nurani Presiden cq LBP yang telah salah langkah mendatangkan TKA Cina dengan segala perjanjiannya yang bisa membuat terabaikannya dan terbengkalaianya tenaga- tenaga kerja terdidik Indonesia yang telah banyak mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu, namun tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik karena kebijakan kita sendiri. Pengembalian dapat dilakukan secara maksimal, juga dapat dilakukan secara bertahap dengan mindset hilangkan legenda bahwa bangsa Cina yang sudah tiba di negara tujuan di manapun di dunia untuk pantang kembali ke negaranya, akan tetapi justru tanamkan di dada bangsa Indonesia pantang kehilangan sedikitpun tanah dan tempat tinggalnya untuk beralih ke pihak orang asing. Selamat bekerja dan berjuang kepada Presiden cq LBP untuk memulangkan TKA Cina mulai sekarang. (*)
Anies Baswedan dan Komitmennya terhadap Rakyat Kecil
Oleh Suroto - Rakyat Jelata Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan berbahagia bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mas Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kediamanya Jalan Lebak Bulus yang asri dan sederhana. Saya terhitung jarang sekali bertemu atau sengaja menemui politisi yang masih aktif. Pertemuan ini memang saya sengaja berkenaan dengan turut mendampingi teman teman Urban Poor Consurtium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dengan tokohnya yang saya sudah kenal dekat dari sejak lama, Mbak Wardah Hafid dan Mas Gugun Muhammad serta teman- teman lainya. UPC dan JRMK adalah organisasi masyarakat kecil yang selama ini telah kita tahu kiprahnya dalam membela hak-hak mereka sendiri, rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan juga direpresi oleh kekuasaan yang korup dan berjalin kelindan dengan kepentingan para elit kaya. Wardah Hafid misalnya, adalah tokoh yang saya tahu sejak saya masih kanak-kanak lewat televisi. Orang yang gigih, penuh idealisme dalam membela rakyat miskin sejak zaman Soeharto masih begitu kuat, dia dan teman teman lainnya terlihat hampir setiap hari di televisi membela rakyat miskin di seluruh kota besar di Indonesia terutama di Jakarta. Soal idealisme, beliau termasuk salah satu mentor saya. Gugun adalah salah satu kadernya yang sekarang meneruskan perjuangan dengan gigih. Kembali ke soal diskusi dengan Mas Anies, saya kebetulan sebelum bertemu dengannya sempat mentwit untuk adakan tantangan debat soal pemikiran para calon Presiden Republik Indonesia terutama dalam soal Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan Mas Anies, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subijanto adalah orang-orang yang saya mention dalam twit saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Mas Anies dan berdiskusi langsung sehingga setidaknya saya dapat membaca langsung pemikiran dan kedalaman visinya dalam melihat masalah kesejahteraan rakyat. Selain tentu berkaitan dengan praktek kebijakan yang dia sudah terapkan selama ini di Jakarta dalam kaitanya dengan keberpihakanya pada rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan dianiaya oleh kekuasaan selama ini. Saya baru pertama kali bertemu. Pribadinya sangat santun dan halus. Bahkan ketika sampaikan soal visi perubahan yang ingin terus dia perjuangkan melalui jalur politik nasional. Cara penyampaianya sangat sistematis dan penuh kedalaman intelektuil. Menurut saya, seorang pemimpin yang memiliki visi itu tidak harus terlihat heboh untuk menjadi populer. Kita telah banyak terkecoh bukan?. Kembali soal komitmen Mas Anies terhadap rakyat miskin yang terpinggirkan. Saya kebetulan selama ini diajak (lebih pasnya diperintah) oleh Mbak Wardah dan Mas Gugun untuk membantu mengembangkan koperasi perumahan bagi warga miskin kota. Saya sempat kaget, karena kebijakan itu ternyata diberikan dukungan riil oleh Mas Anies sebagai Gubernur DKI yang baru waktu itu. Saya tadinya sangat ragu, pikir saya pemimpin pemimpin di DKI selama ini baik itu Pak Jokowi lalu diteruskan oleh Pak Ahok itu visinya dalam membangun Jakarta itu ya orang miskin disingkirkan dengan berbagai cara. Bahkan cara cara represif dengan kirimkan aparat dan buldoser untuk menggusur kampung-kampung hunian dan rakyat miskin kota. Orang-orang sederhana yang hidupnya sudah susah dan hanya mencari hidup. Orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Mereka dihasut, distigma sebagai penyebab banjir, sebagai hunian kumuh, dan bahkan secara sadis dan tanpa rasa kemanusiaan Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur berkata dengan kasar. \"Saya katakan, inginnya 10 juta penduduk DKI bisa penuh otak, perut dan dompetnya. Mereka sehat, bahagia, dan panjang umur. Tapi kalau ada 1000 orang bisa mengancam 10 juta orang ini jadi mati dan saya tegur gak mau dengar, saya bunuh di depan kalian yang 1000 itu,” kata Ahok. ( https://news.detik.com/berita/d-2661396/cerita-ahok-yang-lebih-utamakan-kepentingan-warga-banyak.) Bagi saya, jangankan ribuan, tidak ada alasan pembenar apapun untuk seseorang itu menghilangkan nyawa anak manusia. Apalagi mereka adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Penghuni kota yang hidup sekedar mencari nafkah. Bagi saya ini hal prinsip. Bagi saya, Anies Baswedan dengan kepemimpinanya yang seringkali dihujat dan dibully di media sosial, saya lihat lebih menunjukkan komitmen dan dedikasi pada mereka yang seharusnya dilindungi dan diberikan kehidupan yang lebih layak. Dia memang tidak banyak berkata tapi tuduhan soal komitmennya terhadap pluralitas yang selama ini diragukan sudah dia tunjukkan. Bukan hanya dalam makna artifisial dengan buat parade kebhinekaan, tapi dia tunjukkan dengan karya bahwa Jakarta adalah rumah yang layak bagi siapapun juga. Bukan hanya bagi orang kaya tapi juga rakyat jelata tanpa bedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, atau Status Sosial. Saya senang Mas Anies mau mencalonkan diri menjadi Presiden. Menurut saya, tanpa harus banyak kata, dia adalah pemimpin yang walk to talk, katakan apa yang dia kerjakan. Bukan katakan akan bantu rakyat miskin ketika kampanye tapi menggusur mereka. Mas Anies, Saya mendukungmu! Jakarta, 9 Juni 2023. SUROTO Rakyat Jelata
Dicari Jenderal Pembegal Nasdem
Sudah 16 kali gagal membegal Partai Demokrat, Jenderal Moeldoko tidak surut dan malu, akan tetapi malah terangsang terus, sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Atas ulah Moeldoko akhirnya SBY - yang juga jenderal mantan Presiden ke 6 - yang mengorbitkan Moeldoko menjadi Panglima TNI turun gunung. SBY merasa menyesal dan berdosa mengangkat orang yang akhirnya menikamnya dari belakang. Hanya sebuah nikmat seupil dalam politik dan kekuasaan ternyata membutakan mata hati Moeldoko dan membunuh rasa malunya. Hasrat untuk menjambret Partai Demokrat dari tangan anaknya SBY yakni AHY tak pernah surut. Moeldoko tak punya malu sebab dia sendiri bukan kader Partai Demokrat. Berlabuh dan bersandarpun tidak pernah sama sekali, akan tetapi tiba-tiba muncul sebagai kandidat Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang pesertanya diambil dari jalanan untuk hadir dalam KLB dan mau menyatakan jadi KETUM dengn menggeser AHY. Ini semua terjadi lantaran Partai Demokrat mencalonkan Anies Baswedan. Coba kalau Demokrat calonkan yang lain, maka rasa malu Moeldoko masih ada. Cuma karena Anies, maka harga dirinya sebagai seorang prajurit Angkatan Darat dengan pangkat tertinggi sebagai jenderal jadi sirna sekejap terbang jauh bersama tuannya yang planga plongo berijazah palsu. Memang harta itu membutakan manusia, yang beradab bisa jadi bringas dan buas. Sebagai seorang mantan Panglima malu kalau gak kelihatan kaya. Jadi dia mau melakukan apa aja asal cuan bisa masuk ke kantongnya bertumpuk-tumpuk. Moeldoko ini salah satu pemegang lisensi penjualan mobil listrik bersama Opung LBP. Dia melihat Opung begitu kaya dengan hartanya tak berseri masa dia di KSP tidak. Maka jalan satu-satunya penawaran pencaplokan Partai Demokrat dia terima sehingga Anies bisa gagal ikut kontestasi PILPRES. Sebab kalau Demokrat bisa dicopet oleh Moeldoko boleh jadi cuannya akan lebih banyak hadiah dari para cukong oligarki. Tapi rupanya dalam kemelut ini Golkar sudah menunggu bola muntah. Demokrat keluar dari koalisi perubahan maka Golkar masuk. Ada Demokrat saja mereka sudah siap apalagi gak ada Demokrat. Suhu politik senior Bang Akbar Tanjung sudah road show ke daerah-daerah DPD GOLKAR mengkampanyekan memilih Anies. Beliau sebagai politisi senior sudah berhitung betul bahwa Anies bakal menang PILPRES. Dan Golkar partai yang selalu dekat dengan kekuasaan gak mau kehilangan momentum. Maka dari itu di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) Golkar ogah-ogahan walau masih intens berkomunikasi antar partai. Tapi bola liar dan panas masih ada dipegang kubu koalisi perubahan. Nanti dekat-dekat pendaftaran CAPRES satu persatu partai yang lain di KIB akan ikut Golkar dan bergabung dengan koalisi perubahan. Politik itu dinamis. Dia mengikuti suara perut dan isi kantong keluarga mereka di rumah. Untuk itu, supaya Jokowi lebih tenang dan gak panik lagi dicari Jenderal yang berani membegal Partai NASDEM dari Surya Paloh bahkan kalau perlu juga termasuk membegal PKS. Supaya lebih aman Anies gak bisa ikut PILPRES. Semua rencana Jokowi dan oligarki (sebagaimana disuarakan Yusuf Wanandi) gagal semua. Hanya ini cara terakhir yang bisa dilakukan. Tapi yang inipun bakal GATOT (gagal total). Udah terimalah nasib bakal sengsara di hotel prodeo. Bisa busuk kalian di sana. Mulai saat ini mending penjara-penjara dibagusin bikin seperti hotel karena kalian dan keluarga kalian bakal merana di sana. Waktu itu akan segera datang. Tunggu tanggal mainnya. Nuun walqolami wamaa yaaturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO - Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 060623.
Ketika Surya Paloh Menebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris, tetapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak jadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses serta sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi, sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel di TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro Tivi tapi Metro Tipu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan saja yang dilandasi kemunafikan bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden. Maka beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Karena kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pingin dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah yang mendasari beliau mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi di saat mau berakhir rezim ini tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat ini yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau udah kaya tajir melintir dan udah jadi Sultan media. Maka saat Sekjen partai Nasdem Jhoni Plate ditangkap beliau bilang Keiagung jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita suaminya Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di you tube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi. Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi Pilpres. Dengan begitu mau baik-baik saja sama rezim laknat ini? No Way. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan di sekitar situ di samping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq. Wallahu A\'lam. Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung)B Bekasi, 240523.
Hanya dengan Melawan Kita Bisa Menang
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Jika suatu saat, kepalaku berhamburan otak campur darah, jangan ragu ragu itulah ulah Rezim cara menghabisi aku, karena aku salah seorang yang tidak rela Pancasila diubah kelahiranya dari 18 Agustus menjadi 1 Juni 1945 Bukan aku gak bercermin, bukan aku sok pahlawan kesiangan, bukan pula aku berotak kerbau, bukan lagi berjuang secara konyol, tanpa sadar, tidak perhitungan dan membabi buta sendiri. Saudara /i ku sebangsa dan setanah air, tak perlu saya sebutkan satu persatu, siapa yang harus bertanggung jawab atas penyelewengan sejarah bangsa Indonesia terkait penetapan hari peringatan kelahiran Pancasila diubah menjadi 1 Juni 1945? Paham dan sadarkah ini berarti pelecehan terhadap kedudukan dan posisi TUHAN berada pada tingkat paling bawah (usulan bung Karno)m Sudah sejak dulu hingga tahun kemarin banyak para tokoh dan ulama mengingatkan pelencengan sejarah ini, dan pada tahun ini tidak ada perubahan tanggapan pemerintah, tapi faktanya tidak ada reaksi yang signifikan dari kita semua, cenderung diam tak berkutik, sehingga dengan leluasa Rezim berani menentang kita semua. Jokowi berani karena tidak sendirian, ironinya mereka tak kunjung sadar atas pengkianatan itu. Pancasila lahir 1 Juni 1945, berdasarkan usulan bung Karno, yang berbunyi : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Keadilan sosial 5. Ketuhanan Pancasila Kelahiran 22 Juni 1945 ( Piagam Jakarta, Konsensus Nasional , para Pendiri Bangsa ), berbunyi : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, lahir 18 Agustus 1945, final, disempurnakan dengan usulan dari rakyat Indonesia bagian Timur ( menghilangkan kata kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya ) pada Sila Pertama, berbunyi : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hal di atas menunjukkan betapa bobroknya mental rezim Jokowi karena telah dengan terang terangan melencengkan sejarah sebenarnya, bahkan sengaja merendahkan hakikat Ketuhanan yang Mahakuasa, dengan kata lain menganggap bahwa Tuhan bukan sebagai landasan bekerja, berbakti dan mengabdi kepada agama, negara dan bangsa, yang ini layak diduga dengan azas praduga bersalah. Kenapa Menkopolhukkam, Menag, Kapolri dan Panglima TNI tidak bersikap? Ini bukan hal remeh, sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia sekaligus sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, seharusnya seluruh stake holder pemerintah mengantisipasi dan bersikap tegas tentang penetapan 1 juni sebagai peringatan hari kelahiran Pancasila adalah salah besar, (sangat signifikan dengan kemunculan kekuasaan paham komunis). Sekali lagi, marilah kita sungguh sungguh menyikapi pelencengan sejarah ini, terutama kepada TNI POLRI harus bersikap tegas untuk melawan dan meluruskan kebobrokan ini. TNI POLRI harus menunjukkan kepada rakyat untuk menumbangkan dan memusnahkan peristiwa ini, tidak pelu takut dan ragu bahwa penerapan itu sebagai isyarat kekuasaan paham komunis atas berjalanya roda pemerintahan negeri ini. Tak kalah penting para ulama, habaib, kyai, umat dan para tokoh agama yang harus berani bersikap, jangan hanya show of force, rame rame tanpa hasil konkrit yang signifikan, tunjukkan Amar makruf nahi munkar, hidup mulia mati sahid, kapanpun kita bisa mati, dan siap mati dalam menjunjung tinggi, membela dan menegakkan agama, bangsa dan negara. Hanya dengan jalan People Power kelahiran Pancasila dapat diluruskan kembali menjadi 18 Agustus 1945. Hayoo, kita semua harus paham dan sadar, jangan dibiarkan pelencengan sejarah ini (yang bermakna besar, signifikan, yang merendahkan dan melecehkan kebesaran TUHAN), tumbangkan rezim biadab, jangan enak enak berpangku tangan dan abai. Percuma kita hidup hanya bersemangat ngomong doang, tunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan Nasionalis Religius dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis persatuan dan kesatuan bangsa menuju perubahan dan perbaikan NKRI masa mendatang. Ingat, Pancasila merupakan landasan idiil negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, jangan sembarang dilecehkan, malu kita kepada bangsa bangsa lain didunia, tumbangkan dan lengserkan rezim Jokowi yang membawa kesesatan bangsa Indonesia.(*)
Jokowi Menempatkan Diri Sebagai Raja, Bukan Presiden
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B NEGARA yang berbentuk kerajaan memang sang raja harus mempersiapkan dan memilih seorang pangeran untuk di mahkotahi. Pengganti dirinya meneruskan kekuasaan sang raja, demi negara kerajaan. Tetapi Indonesia bukanlah kerajaan. Indonesia adalah negara demokrasi berbentuk republik. Mungkin Jokowi lupa atau tidak tahu atau wawasan kenegaraannya kurang. Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai konstitusi. Jauh berbeda daulat rakyat, bukan daulat raja. Menentukan dan memilih pengganti presiden adalah rakyat, artinya dengan kelupaan, ketidaktahuan atau tidak punya wawasan Jokowi menempatkan dirinya sebagai raja. Jelas ini melanggar etika negara demokrasi. Melalui tindakan Jokowi sebagai Presiden sekaligus Kepala Negara, ikut cawe-cawe berpihak bahkan secara langsung ikut aktif menjadi timses memenangkan pilihannya dengan alasan demi negara. Jokowi bukanlah raja, artinya sangat tidak tepat sikapnya berbahaya bagi tegaknya demokrasi serta keberlanjutan Pemilu. Dengan sikap seperti itu pemilu pasti tidak akan terselenggara secara jurdil (jujur dan adil). Tanpa Jokowi cawe-cawe saja, kecurangan pemilu tetap ada. Akan tetapi jika Jokowi mengabaikan etika, dirinya sebagai Presiden tetap ngotot merangkap sebagai ketua timses salah satu capres, kekuasaan presiden yang berpihak tidak netral, akan menyebabkan kecurangan secara sistemik, masif, dan terstruktur. Mengapa, sebab secara langsung atau tidak langsung semua kementerian/badan, termasuk semua infrastruktur yang berada di bawah presiden, seperti lembaga keuangan dan perusahaan BUMN termasuk militer dan BIN, mau tidak mau, diperintah ataupun tidak, harus menuruti kemauan sang presiden. Jika demikian, jelas percuma diadakan pemilu dengan biaya yang sangat besar. Penyelenggara Pemilu (KPU) dibiaya lebih Rp70 Triliun, Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp30 Triliun dan Pengamanan Pemilu (Polri) Rp20 Triliun. Dipastikan ketiga lembaga tersebut akan berada di bawah kendali presiden. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya untuk dimenangkan. Maklum “perintah” presiden. Sebenarnya tidak perlu adanya pilpres 2024 dengan mengorbankan semua energi dan tenaga serta keuangan negara. Apa yang dipertontonkan Jokowi bukanlah sebagai seorang negarawan, dia menempatkan dirinya sebagai “raja” dengan mengabaikan kedaulatan rakyat. Jika Presiden secara sadar melanggar etika negara demokrasi menempatkan diri sebagai raja, bukan lagi sebagai Presiden dan Kepala Negara yang dipilih rakyat serta “memaksakan” keinginannya untuk menempatkan putera mahkota pengganti dirinya, maka hilanglah kedaulatan rakyat. Mau tidak mau rakyat dalam negara republik yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan, harus merebut kedaulatannya. Memakzulkan presiden dijamin oleh konstitusi agar mimpi presiden menjadi “sang raja” segera tersadar, bahwa dia bukanlah raja dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah rakyat yang sebelumnya dipilih menjadi presiden, serta dibatasi waktunya. Lalu pilihannya karena rakyat yang memilih dan rakyat juga yang berhak menjatuhkan Presiden melalui UU Pemakzulan, maka rakyat berhak memakzulkannya. Ada juga ahli tata negara yang berpendapat revolusi juga dijamin oleh konstitusi. Rakyat tinggal memilih dengan tepat dan cepat. Bandung, 31 Mei 2023.
POPULER
