FORUM-RAKYAT
Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan Rakyat Dininabobokkan dengan Recehan
Oleh M.Hatta Taliwang - Aktivis. DARI seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA. Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia Indonesia dilakukan. Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yang dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia. 1. Ada Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos 2. Ada Sembako Food Voucher (Voucher Sembako) dibawah Kemsos 3. Electricity Subsidy (Subsidi Listrik). Di bawah Kem ESDM 4. Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud. 5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemenkes. 6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Di bawah Kemdes. 7. Pre Employment ( Prakerja). Di bawah Menko Perekonomian. 8. Food Assistance (Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Di bawah Kemsos. 9. Rice Assistance (Bantuan Beras). Di bawah Kemsos. 10. Additional Social Cash Assistance. (Dana Pendampingan). Di bawah Kemsos. 11.Productive Assistanve (Dana Pendampingan UMKM). Di bawah Kemenkop. 912. Wage Subsidy Assistance for Workers (Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) . Di bawah Kemanaker. Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur (Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll. Tapi yang lebih rinci adalah DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah) 4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 5. Kartu Anak Jakarta (KAJ) 6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 8. Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) 9. Subsidi Pangan 10. Subsidi Air Bersih 11. Subsidi Tangki Septik 12. Subsidi Rusunawa 13.Subsidi Transportasi. Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan. Untuk mendalami tiap-tiap program tersebut lebih rinci bisa googling. Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp 100 trilyun dan menjangkau lebih kurang puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementerian. Program ini bisa menjelaskan beberapa hal: 1. Itu sebabnya rakyat di bawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yang lebih substantif. 2. Di tingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dalam soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan. Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dengan cara philantropis/karitatif. 3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan (APBD)Jakarta cukup besar, toh cuma sekitar 2,5 T dari APBD Jakarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah dari dana pinjaman? Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia. 4. Di samping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis (berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan kemerdekaan? Di mana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri? Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dengan cara begini bisa dimaklumi jika negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak-hak rakyatnya secara terhormat. Padahal dalam kenyataannya dalam kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere. Dalam keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu? Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskanlah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Kalau mau meningkatkan derajat rakyat dalam bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja untuk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok. Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dengan sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya. Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan. Ahli ahli untuk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan. Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?. Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh. Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh di luar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil. Apa negara ini hanya diabdikan untuk segelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengan cara terhormat dengan memberi hak mereka secara bermartabat. (MHT).
Surat Terbuka untuk Mahfud MD
Assalamualaikum wr wb Yth. Prof. Mahfud MD Menkopolhukam Republik Indonesia di Jakarta. Seiring perjalanan waktu, dua pertanyaan saya terdahulu tidak pernah mendapatkan jawaban dari bapak. Sebagai elemen anak bangsa yang peduli dengan hukum di negeri ini ingin sekali mendapatkan tanggapan dari bapak tentang sikap diamnya bapak terhadap kasus-kasus krusial yang terjadi di depan mata bapak. Kasus-kasus tersebut di antaranya: 1. Kasus ijazah palsu Jokowi. 2. Kasus penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang tiba- tiba tiba ditambah oleh MK tanpa persetujuan DPR, DPD, PRESIDEN selaku pembuat UU tentang masa jabatan pimpinan KPK. 3. Kasus bocornya kesepakatan hakim MK yang akan mengubah sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang dibocor oleh Deny Indrayana. Bagamana pendapat hukum bapak sebagai mantan ketua MK terhadap kasus tersebut bila bocoran dari Profesor Deny Indrayana adalah benar. 4. Bagaimana pendapat bapak terhadap kasus pengiriman pasukan TNI ke Papua yang diberitakan banyak yang gugur menjadi korban keganasan GPK Papua? Pasukan dikirim dengan tanpa dilengkapi dengan alat perlindungan diri seperti mobil anti peluru, tank baja, panser, pesawat pembom dan sebagainya, sementara pada saat mendatangi Habib Rizieq Shihab yang tanpa senjata dan lokasinya pun di ibukota Jakarta, pasukan TNI datang dengan peralatan lengkap seperti tank lapis baja panser, pasukan bara kuda dsb. Bapak Prof Mahfud yth. Menurut pandangan subyektif saya, bahwa kasus-kasus yang saya sebutkan itu lebih urgent, lebih krusial untuk mendapatkan atensi dari bapak selaku MENKOPOLHUKAM yang nota bene juga ahli dalam hukum tata negara. Kasus uang yang Rp349 T yang bapak bongkar itu tidak memiliki arti apa-apa dibanding dengan kasus-kasus yang saya sebut itu. Selanjutnya, bahwa seorang Prof. Deny Indrayana adalah salah seorang anak bangsa yang peduli terhadap carut marutnya hukum di negeri ini yang menurut saya tanpa bermaksud untuk sensasi, yang membedakan dengan bapak yang hanya menjadikan kasus tersebut sebagai tontonan belaka. Beberapa waktu yang lalu, ada rekaman video dimana tampak dengan jelas bapak bicara bahwa rusaknya masyrakat atau negeri ini akibat dari rusaknya pemimpin di negeri itu. Menurut pendapat bapak apakah indonesia ini masih baik atau sudah rusak? Tolong bapak jawab dengan hati nurani berdasarkan keilmuan yang bapak punya. Sekian dari saya, NASER ALKATIRI - Aktivis Forum Tanah Air.
Jatah Keluarga Sang Ketua Relawan
Oleh Soeharsono - Mantan Projo SIAPA tidak kenal Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Relawan Jokowi yang akhir akhir ini sering diperbincangkan terkait dugaan aliran Rp 40 Milyar untuk mendukung capres selain Ganjar. FYI saja, sebenarnya Projo sudah terpecah berkali-kali dan semua itu tidak lain akibat kekecewaan struktur Projo kepada Budi Arie. Sumber kekecewaan itu antara lain tidak adanya keterbukaan anggaran, donatur, dan penempatan relawan Projo di BUMN. Banyak struktural Projo merasa kecewa karena sumber dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Kekecewaan tersebut memuncak ketika Budi Arie lebih mendahulukan dua adik kandungnya menduduki posisi penting di BUMN kelas satu di antaranya sebagai Komisaris di BTN dan Telkom. Posisi Komisaris di BTN dan Telkom bukan saja bergengsi tetapi take home pay di atas Rp 100 juta perbulan dengan sekian banyak fasilitas termasuk asuransi lengkap dan kelas VVIP dan tantiem atau bonus tahunan yang bisa mencapai milyaran Rupiah tiap tahun. Joke di kalangan relawan Projo mengatakan bahwa \"bisnis jabatan relawan\" Budi Arie Family total pertahun bisa dapatkan tidak kurang dari Rp 25 Milyar hanya dari gaji, fasilitas dan tantiem dua BUMN, sementara biaya kampanye Presiden Jokowi bukan dari kantong Budi Arie tapi dari donatur dan sumbangan suka rela relawan Projo. Kekecewaan tersebut tentu sangat berdasar apalagi karena struktural Projo menganggap bahwa kedua adik kandung Budi Arie tidak berkontribusi dan berkorban dalam pemenangan Presiden Jokowi baik di 2014 maupun 2019. Struktural Projo yang merasa kecewa melihat bahwa Budi Arie lebih mementingkan keluarga nya sendiri di bandingkan struktural dan relawan Projo yang berkorban habis habisan untuk memenangkan Presiden Jokowi. Ambisi harta dan tahta Budi Arie tentu sudah menjadi rahasia umum terlebih ketika di tahun 2019 Budi Arie sempat mengancam akan membubarkan Projo karena Presiden Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menhan. Entah Presiden Jokowi takut atau ada sebab lain, tapi tidak lama setelah ancaman pembubaran itu Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie menjadi Wamendes. Ambisi Harta dan Tahta ternyata tidak hanya menjadi milik politisi tapi ketua relawan juga bisa lebih buas pada harta dan tahta di bandingkan politisi. Akibat dari buas nya satu ketua Relawan beimbas pada rusaknya nama dan nilai perjuangan para relawan yang lain, ibarat pepatah \"Nila setetes, rusak susu sebelanga\" atau \"Tamaknya satu ketua relawan, rusak citra Relawan se-Indonesia\" (*)
Nyinyirin JIS, Rezim Jokowi Terus Pamer Kedunguan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI mau renovasi Jakarta Internasional Stadion (JIS), Erick Tohir nyinyirin JIS yang terkendali perparkiran dan pintunya cuma 1, harusnya 4, hanya memamerkan kedunguan saja. Ada yang percaya kalau Jokowi benar-benar tulus merenovasi JIS? Penulis termasuk yang tidak percaya, karena selama ini setiap yang berkaitan dengan Anies pihak istana terus menghindarinya. Upaya untuk merenovasi (baca : merombak) JIS karya Anies Baswedan tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan istana kepada Plt. Gub. DKI Heru Budi supaya \"merusak\" berbagai karya Anies. Dan skenario Istana untuk menempatkan Heru Budi di DKI tidak bisa dipungkiri adanya upaya untuk menghilangkan rekam jejak Anies. Betapa tidak (curiga), JIS sebagai salah satu stadion terbaik dan termegah di dunia, sudah berstandar FIFA, dengan konstruksi dan arsitektur yang berteknologi tinggi sehingga bisa digunakan waktu siang maupun malam, saat terang maupun hujan sampai dikagumi dunia, akan menjadi berantakan jika landasan merenovasinya adalah karena unsur kebencian, iri hati, dan kalah bersaing. Alasan yang dikemukakan Erick Tohir nampak sekali kedunguannya. Sayangnya, JIS akan selalu identik dan lekat dengan Anies Baswedan. Keharuman nama Anies tidak mungkin akan bisa dihilangkan, sekalipun pihak istana sangat alergi dengan nama Anies. Selama ini rezim Jokowi memang sangat tidak suka dengan selalu digaungkannya nama Anies oleh masyarakat, namanya selalu mencuat dan diperbincangkan publik, yang memhuat panas pihak istana dan akan berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak Anies. Apa pun akan mereka lakukan demi men- down grade nama Anies, walaupun pada akhirnya akan sia-sia, jadi blunder dan kontra produktif. Contoh kasus pembongkaran trotoar-trotoar yang telah dibangun Anies, lalu ketika dibongkar oleh Heru Budi, warga Jakarta ngamuk. Jejak Anies tidak mungkin dihapuskan, apa pun yang akan diperbuat istana. Merenovasi JIS selain akan membuang-buang dana miliaran juga dipastikan tidak akan menjadi lebih baik. Yang bakal terjadi adalah : 1. Stadion akan bertambah buruk 2. Standar FIFA yang sudah didapat saat ini, bisa-bisa dicabut jika terjadi perubahan yang signifikan 3. Dana yang harus dikeluarkan tidak sedikit hanya untuk memuaskan ambisi saja 4. Kemungkinan besar yang terjadi justru akan merusak konstruksi dan keindahan stadion yang sudah ada saat ini. 5. Dipastikan nama Anies tidak bisa dihapuskan walaupun nama JIS misalnya akan diubah. Pihak istana seperti kurang kerjaan: mengerjakan yang tidak urgen, mengabaikan hal-hal yang urgen. Banyak hal yang bisa dilakukan istana, terutama yang berhubungan dengan beban rakyat dan infrastruktur jalan-jalan desa dan kecamatan, pendidikan yang masih mahal dan kesempatan kerja yang makin sulit. Bukannya ngurusin stadion JIS yang sudah berstandar FIFA dan termasuk satu di antara stadion terbaik di dunia. Memang yang namanya ambisi, hawa nafsu, benci, dendam, dan iri hati tidak ada ujungnya selain kembali ke jalan Allah Bandung, 12 Dzulhijjah 1444.
Dokter Tifa Tanya Jokowi, Mas Anies Punya Salah Apa dengan Bapak?
Oleh Tifauzia Tyassuma - Dokter Ahli Epidemiologi Surat Terbuka kepada Yth Bapak Presiden @jokowi. Pertanyaan saya ke Pak @jokowi tentang Mas @aniesbaswedan. Mas Anies punya salah apa dengan Bapak? Dia salah satu tokoh kunci yang mendukung Bapak maju CAPRES hingga terpilih jadi Presiden di 2014. Dan dia juga mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri dalam kabinet Bapak, walaupun akhirnya Bapak cukupkan dia setelah dua tahun menjabat, tanpa alasan yang jelas. Ada satu kalimat yang diucapkan Tacitus, 1900 tahun yang lalu: \"Manusia lebih siap membalas dendam daripada membalas jasa, karena membalas jasa adalah beban, dan membalas dendam adalah kepuasan.\" Menurut saya, apa yang disampaikan Tacitus, Bapak sebagai negarawan, mestinya tidak perlu Bapak lakukan kepada Mas Anies. Bapak bahkan belum membalas jasa dia yang mendukung Bapak jadi Presiden. Sementara setahu rakyat, tak ada kesalahan dia yang merugikan Bapak, selama menjabat sebagai menteri. Lalu, mengapa terasa tendensi yang terbaca rakyat, Bapak mendendam betul dengan dia? Surat terbuka ini mungkin tidak akan pernah Bapak baca. Tetapi setidaknya, sebagai rakyat, saya sudah sampaikan pesan kebaikan. Bapak @jokowi. Biarlah mereka ini, putra-putra terbaik bangsa ini, Pak @prabowo, Mas @ganjarpranowo dan mas @aniesbaswedan berlaga secara adil, dan Bapak mendukung mereka semua sebagai calon presiden dengan elegan dan legowo. Bismillah. Semoga di saat Wukuf Arafah, tanggal 9 Dzulhijah 1444H, Allah swt memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua. Amiin Allahumma amiin. Mas @aniesbaswedan dan Mas @ganjarpranowo dari tanah air saya mendoakan Anda berdua, mendapatkan haji mabrur. Sehat-sehat selama di tanah suci, dan diterima semua amal ibadah hajinya. Amiin. (@DokterTifa)
Berita dari Langit Makkah Almukarromah buat Anies Baswedan
Isyarat Anies bakal dilantik jadi presiden ke 8 NKRI makin tampak dan tak terbendung lagi. Ini membuat para haters-nya makin merinding dan panik. Terutama para penghuni istana dan para oligarki. Sebab ternyata Anies tidak tertahan lagi dalam pencapresannya. Anies makin di-bully dan ditekan semakin moncer dan akan menjadi presiden di negara 062. Keberadaan Anies sekarang di Makkah dalam memenuhi undangan Raja Salman, Raja Arab Saudi, tuan tanah haramain dua kota suci sebagai bukti bahwa Anies bakal jadi presiden Indonesia di 2024 nanti. Keberadaan Anies saat ini murni karena Anies Capres potensial yang dilirik oleh Arab Saudi. Ini bukan karena kerja dan lobby para relawan. Tapi ini kerja seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Capres semua beragama Islam tapi koq cuma Anies yang diundang menunaikan ibadah haji. Yang Jenderal aja gak diundang apalagi si penikmat film maksiat. Hanya bikin bala\' kalau undang dia. Ini semua sunnahtullah keinginan Allah dan gak satupun di planet ini bisa menghalanginya. Ini gambaran jika seandainya qadarullah Anies jadi presiden. Anies tidak akan dibiarkan sendiri memimpin Indonesia. Utang-utang Jokowi kepada Cina gampang gak usah dibayar seperti yang dilakukan Mahatir Muhammad saat menang jadi Perdana Mentri di Malaysia. Ini terlihat saat Anies disambut oleh King Salman dan putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) di Istana pribadi Raja Salman. Mereka di Saudi menyebut bahwa rakyat Indonesia berbahagia mempunyai calon presiden seperti Anies Rasyid Baswedan. Sudah pasti penilaian ini bukan hanya ilusi dan sekedar pencitraan belaka. Tapi ini penilaian kongkrit karena melihat karya-karya nyata selama ini saat memimpin DKI Jakarta sewaktu jadi Gubernur. Hanya kecurangan tingkat dewa yang bisa mengalahkan Anies Rasyid Baswedan. Mereka mau berusaha agar Anies ditangkap KPK karena formula E. Tapi kerugian Mandalika sampai 4 triliun lebih tidak disentuh. KPK berlagak jadi bolot dan buta serta dungu tentang Mandalika. Dipikir mereka akan aman dengan mengerjain Anies dengan seribu satu macam kasus hukum yang mereka bisa rekayasa. Bila kedzoliman sudah memuncak maka Allah akan marah dan murka maka tidak mustahil akan meledak People Power untuk membersihkan kedzaliman ini di Indonesia. Hal ini tidak sulit bagi Allah. Hanya satu kalimat yakni \"kun fayakun\" maka selesailah mereka semua. Momentum \'Idul Adha saat ini semoga membawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Dimana rakyat bisa menyembelih pemimpin laknat mereka dan para oligarki pendukung kedzaliman. Jadi bukan hanya menyembelih hewan Qurban aja tapi juga menyembelih pemimpin laknat penipu ulung dan pemalsu ijazah dan dengan para pendukungnya serta para penista agama Islam serta penyandang dana untuk menghancurkan negeri Indonesia yang di bangun oleh para Kyai dan santrinya serta rakyat Indonesia lainnya. Semoga Anies masih ditanah suci People Power terjadi di tanah air. Sehingga jika jema\'ah haji pulang mereka tinggal melihat presidennya cs ada di penjara dan mereka siap memilih presiden baru. Itu tidak sulit kalau di kehendaki Allah. Semoga terjadi People Power sesudah lebaran \'Idul Qurban ini dan presiden diteriaki warganya Presiden Step Down. NOW or NEVER. DO IT RIGHT NOW. Nuun walqolami wamaa yasturuun, Wallahul Muwaffiq, Wallahu A\'lam. Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung. Bekasi, 250623.
Jika Hatimu Bergetar Melihat Ketidakadilan, Kamu Temanku
Kamis sore, 22 Juni 2023, di Tugu Jogjakarta mahasiswa menggelar aksi damai memprotes ketidakadilan yang dipertontonkan rezim Jokowi. Salah satu spanduk yang dibentangkan berisi pesan moral yang sangat menyentuh. Spanduk itu bertuliskan \"Jika Hatimu Bergetar Melihat Ketidakadilan, Kamu Temanku\" Aksi ini digelar setiap Kamis dengan diam. Tujuannya untuk memprotes ketidakadilan, khususnya 5 mahasiswa yang ditahan polisi dan dijebloskan ke penjara hanya karena menyuarakan ketidakadilan. Pada spanduk yang lain mahasiswa juga mengusung tema anti-oligarki dan beroposisi terhadap rezim. Tampaknya di Jogjakarta mahasiswa sudah mulai terbangun kesadarannya atas negeri ini yang makin hari, makin tidak baik-baik saja. Prihandoyo Kuswanto (Pojok Tugu, Jogyakarta) - Rumah Pancasila.
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Paham dan sadar mendalami, mengimplementasikan, mengaplikasikan dan mengamalkan wawasan Kebangsaan dan bela negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan ketahanan yang kokoh untuk melestarikan, menegakkan, membela dan mempertahankan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap diri, lingkungan, wilayah dan tanah air yang mengedepankan persatuan dan kesatuan yang dijiwai dan dilandasi Pancasila UUD\'45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bela negara adalah sikap, tekad dan perilaku untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan, kesatuan wilayah dan keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah, yang dijiwai dan dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk melestarikan, menjaga, menegakkan, membela dan menyelamatkan NKRI, guna menjamin dalam menghadapi bahaya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam dan luar negeri untuk mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dua hal di atas perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia lebih khusus oleh para stake holder negara dan para pakar dan praktisi di segala proporsi dan profesi sebagai alat solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara, mulai tingkat tedepan/terendah hingga tingkat teratas/tertinggi. Tapi apa kenyataanya? Pada umumnya kita kurang memahami makna perbedaan, berupa keanekaragaman suku, agama, ras, adat dan golongan, yang sesungguhnya merupakan karomah, anugerah, berkah sekaligus amanah dari Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa , yang juga merupakan takdir yang tidak bisa dibantah, ditolak atau dialihkan, yang harus diterima, dikelola dan dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika kita paham dan sadar bahwa NKRI merupakan negara yang besar baik wilayah, sumber daya alam maupun penduduknya, serta ada niat dan kemauan untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, dengan memedomani empat pilar negara bangsa diatas, niscaya NKRI dapat terwujud sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ironisnya justru manusia-manusia yang diamanahi sebagai penyelenggara negara, yang seharusnya memotori jalannya roda pemerintahan tak kunjung bisa melaksanakan pilar-pilar tersebut, bahkan cenderung diciderai, dinodai dan diselingkuhkan untuk kepentingan yang lebih sempit. Konkritnya penyelenggaraan BPIP/HIP, Omnibus Law / UU Cipta Kerja, kelahiran KUHP baru dan IKN baru yang cenderung keluar dan menyimpang dari UUD\' 45, yang mengabaikan hikmat permusyawaratan dan permufakatan perwakilan rakkyat, yang dilaksanakan secara ugal ugalan, paksaan, abal abal tidak sungguh sungguh, dengan mengedepankan kekuasaan dan kewenangan merupakan bukti dan fakta yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan cermin kebobrokan dalam penegakan hukum dijadikan bemper dan tameng tujuan politik, sehingga sulit dipilahkan siapa pengkianat, pecundang, pahlawan, politikus dan negarawan. Akankah ini terus berlarut? Tidak boleh. Sebagai penegak dan pembela kedaulatan rakyat, rakyat harus tetap dan terus membela kejujuran, kebenaran dan keadilan serta menjauhkan rasa benci, fitnah dan kebohongan, dalam menghadapi segala penyimpangan baik yang bersifat pencegahan, penindakan dan perbaikan / rehabilitasi dengan etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, konsepsional, komumunikasional, publikasional, efektif efisien, bermartabat dan beradab, tak terbang karena pujian, tak tumbang karena makian ! Jika TNI POLRI konsisten dan konsekwen, sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara, dihimbau tunjukkan kepada rakyat, setidaknya bisa menemukan dan membuktikan adanya data dan fakta di lapangan terkait adanya isu isu kemungkinan besar terjadinya pelanggaran dan kebohongan penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya terkait KTP ganda/ berlipat atau keterlibatan TKA Cina yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang LUBER dan Jurdil, mulai sekarang. Ini lebih baik dari pada saat pencoblosan atau pengumuman nanti, termasuk antisipasi waktu, saat selesai penetapan hasil pemenang presiden terpilih yang jatuh pada Februari 2024, disisi lain pelaksanaan SERTIJAB Presiden dan Wakil, yang jatuh pada bulan Oktober 2024, yang sangat mungkin bisa terjadi dinamika kekuasaan dan politik yang tidak diharapkan bersama. Bantuan dan dukungan dari semua pihak baik dari jajaran penyelenggara pemilu dan rakyat untuk memedomani azas hukum tidak bersalah atau bersalah. Kapan lagi jika tidak dimulai dari sekarang.(*)
Bongkar Indomaret dan Proses Hukum Penghancur Masjid
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERTEMUAN Pimpinan DPRD Kota Bandung diwakili DR Edwin Senjaya, SE MM yang juga dihadiri mantan Pansus Cagar Budaya Folmer Siswanto Silalahi, ST dan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H Rizal Khaerul, SIp MSi bersama Tim Ahli Cagar Budaya dan segenap dinas terkait di lingkungan Pemkot Kota Bandung telah menyepakati untuk menjaga dan menjalankan Perda No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Pertemuan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tanggal 20 Juni 2023 atas dasar undangan Pimpinan DPRD Kota Bandung itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Tim Pembela Cagar Budaya Cihampelas 149 tersebut berlangsung hangat dan terbangun tekad bersama untuk menjaga wibawa Pemerintah Kota Bandung. Sebelum ada perubahan atau revisi atas Perda No 7 tahun 2018 maka Perda tersebut berlaku dan harus dijalankan dengan konsisten. Pelanggar Perda harus ditindak secara hukum. Berkaitan dengan kasus Cihampelas 149 yang menghebohkan masyarakat Kota Bandung maka ada dua hal yang menonjol yaitu pertama, penghancuran Masjid Nurul Ikhlas yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan kedua, pendirian bangunan yang digunakan gerai Indomaret tanpa izin. Terhadap bangunan Indomaret tersebut kini sudah pada tahap penyegelan. Tutup dan tidak dibolehkan untuk beroperasi. Penyampai aspirasi Tim Pembela Hukum Masjid Cagar Budaya Nurul Ikhlas yang dipimpin oleh Muchtar Effendi, SH MH dan Melani SH MH memberi apresiasi kepada Pemkot Kota Bandung yang telah berani menghentikan operasi Indomaret dengan menyegel bangunan yang dibangun tanpa IMB atau PBG serta tidak memiliki Sertifikat Layak Fungsi tersebut. Tim meminta agar Pemkot mengambil tindakan lanjutan berupa pembongkaran bangunan Indomaret sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan yang berlaku. Pada aspek lain yaitu perbuatan melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 maka Tim Pembela Hukum mendesak agar tindak pidana perusakan atau penghancuran Masjid Cagar Budaya diproses secara hukum pula. Pihak yang diduga melakukan penghancuran itu apakah PT KAI atau PT Indomarco harus bertanggungjawab. Khususnya mereka yang dikategorikan sebagai pelaku (dader), penyerta (mede pleger) atau penyuruh (doen pleger) penghancuran. Pimpinan DPRD meminta kepada jajaran Pemkot Bandung untuk secara bersama-sama menegakkan wibawa Pemkot Bandung untuk menjalankan Perda No 7 tahun 2018 hasil revisi Perda No 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Semua proses pembahasan dan penetapan Perda telah dilakukan sebagaimana prosedur yang semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (*)
Amien Rais, SBY dan Surya Paloh Dapat Tampil Pimpin People Power
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan, Koordinator Indonesia Bersatu Di akun instagram Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengunggah lukisan SBY Presiden ke VI RI. Pamer lukisan \'No Justice, No Peace\" dan tertulis juga di lukisan suami Almarhumah Ani Yudhoyono itu tertulis \" justice for all\". Dari lukisan SBY itu terekspresi suasana kebatinan mantan ketum Partai Demokrat itu. Tampak SBY gundah dan gelisah soal keadilan di negeri ini. Dengan gonjing - ganjing perpolitikan nasional termasuk upaya pembegalan Partai Demokrat oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn.) Moeldoko - KSP Presiden Joko Widodo. Persoalan gugatan sistem proporsional tertutup yang sedang diajukan di MK yang bisa mematikan hak-hak demokratis rakyat. Meskipun akhirnya MK memutuskan tetap berlaku proporsional terbuka dan banyak persoalan lain di bangsa ini. Dengan maraknya korupsi dan KKN, utang menumpuk dan proyek-proyek infrastruktur yang jadi beban negara dan rakyat. Dan banyaknya desakan agar SBY turun gunung dan memimpin revolusi selamatkan negara dan bangsa untuk selamatkan konsitusi, hukum, demokrasi, keadilan dan perpolitikan di negeri ini. SBY di minta turun gunung dan tampil memimpin revolusi. Lukisan mantan Menkopolkam di era Presiden Abdurahman Wahid itu mau menunjukkan geliatnya turun gunung dan mau memimpin revolusi, diawali dari pamer lukisan. Sementara di Solo, 11 Juni 2023 lalu seruan people power dan makzulkan Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh Mudrick Sangidu dan dihadiri oleh tokoh Reformasi Prof. Amien Rais dan sejumlah aktifis perobahan. Saya termasuk hadir di acara itu agar segera mewujudkan people power. Rencana akan turun ke barbagai kota untuk mengerakkan people power. Apalagi kemarin di kantor DPP Demokrat, jalan Proklamasi Jakarta Pusat, akibat marah sejumlah aktifis dan kader Demokratelakukan cap jempol darah untuk menyelamatkan Demokrat dan demokrasi dari upaya pembegalan oleh Moeldoko KSP Jokowi. Saat ini Amien Rais tokoh reformasi dan SBY mantan Presiden dapat turun ke gelanggang bergandengan tangan untuk memimpin people power, revolusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Penekanan bukan saja dialami oleh SBY dengan Demokrat-nya, akan tetapi Surya Paloh juga alami penekanan yang sama setelah Nasdem mula pertama capres Anies Baswedan. Saat ini Menteri - Menteri Nasdem dibidik baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Tidakkah ini ada desain kepentingan politik untuk menekan dan menghambat agar Nasdem digagalkan untuk capres kan Anies Baswedan? Rakyat yang marah saat ini dan menghendaki ada nya gerakan People Power untuk mengubah keadaan mendambakan muncul pemimpin sebagai tahun 1998 saat reformasi. Jika saja, Pak Amien Rais Tokoh Reformasi berkolaborasi dengan SBY dan Surya Paloh. Nampak nya perubahan segera saja terjadi untuk selamatkan Republik tercinta. Pasar Minggu: 17 Juni 2023. (*)
POPULER
