FORUM-RAKYAT
Mudrick Sangidu: "Ayo People Power!"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA menghadiri undangan pernikahan putera seorang teman di Gedung BRIN Jl Gatot Subroto Jakarta Sabtu malam 18 Januari 2025 teman dari Solo H Sutoyo Abadi dan M Dono Raharjo mengabarkan bahwa tokoh PPP Mudrick M Sangidu yang dikenal sebagai Mudrick Mega Bintang keluar masuk ICU dan kini dalam kondisi koma. Keesokan harinya Ahad sekitar pukul 14.00 terberitakan Mudrick Sangidu meninggal dunia di RS Indriati Sukoharjo dalam usia 81 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. Ada rasa kehilangan dan guyuran do\'a untuk pejuang PPP dan umat Islam Solo ini. Figur kharismatik ini dihormati teman dan disegani lawan. Ia cukup tajam dalam mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai tidak demokratis atau cenderung oligarkis. Ia faham karakter Jokowi sejak menjadi Walikota Solo. Bersahabat dengan Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Saat ditawari untuk bergabung dalam Petisi 100 dengan cepat ia menerimanya. Isu saat itu adalah pemakzulan Jokowi. Siapa yang tidak tahu Mudrick Malkan Sangidu ? Gelar Mega Bintang dihubungkan dengan peristiwa penzaliman PDI pimpinan Megawati oleh pemerintahan Soeharto yang mendukung PDI Suryadi. Akibatnya pada Pemilu 1997 terjadi peralihan suara dari PDI \"Mega\" ke PPP lambang \"Bintang\". Saat itu sama-sama melawan \"Beringin\" partainya pemerintahan Soeharto. PDI kondisinya teracak-acak dan terbelah. Gebrakan terakhir Mudrick adalah memelopori aksi People Power yang diawali pertemuan tokoh dan aktivis di Solo pada bulan Juli 2023 di Gedung Umat Islam. Hadir Prof Amin Rais, Dr Taufik, Prof Eggi Sudjana, KH Syukri Fadholi, Rizal Fadillah, Eddy Mulyadi, Syafril Sjofyan, A Khozinudin, Mayjen Purn Deddy S Budiman dan lainnya. Pada pokoknya Mudrick Sangidu dan pembicara lainnya memandang bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa akibat kesewenang wenangan rezim hanya dapat dilakukan dengan cara people power. Jokowi dan rezim otoriter manapun akan mudah untuk ditumbangkan dengan gerakan rakyat semesta atau people power tersebut. Mudrick menolak keras cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres, ia membuat surat terbuka untuk Presiden yang meminta agar Istana tidak dijadikan Posko Pemenangan bagi salah satu Calon. Pembelaan kepada masyarakat adalah prinsip hidup yang ia jaga hingga akhir hayatnya. Menurutnya :\"Sebagai orang Islam wajib untuk membela orang yang didzalimi, perlakuan tidak adil itu. Karena yang jadi korban ketidakadilan adalah orang miskin, toh\". Pejuang gigih itu kini sudah tiada, ia meninggalkan tauladan bagi generasi pelanjut khususnya generasi muda.Selamat jalan Pak Mudrick Sangidu, banyak pelajaran yang telah diberikan bagi bangsa ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memasukkan ke dalam Surga Jannatun Naim. Aamiin. (*).
Senjakala Politik Jokowi
Oleh Saidiman Ahmad | Manager Program SMRC 10 tahun lalu, pamor politik Jokowi menanjak karena dinilai baik oleh kelompok masyarakat sipil pro-reformasi, akademisi, dan diamplifikasi oleh media. Tiga elemen ini memang kerap mengambil posisi yang kritis pada kekuatan politik dominan. Soliditas tiga elemen ini yang membuat publik teryakinkan untuk menitipkan harapan pada Jokowi. Di atas harapan itu, Jokowi menjadi presiden dua periode. Namun, di akhir masa jabatan, Jokowi mengambil jalan menyimpang. Dia yang sebelumnya diharapkan menjadi penjaga demokrasi justru merusak tatanan politik dengan manuver mempertahankan kekuasaan melalui agenda tiga periode, penambahan masa jabatan, penundaan Pemilu, Cawapres dengan keputusan MK nir-etika, merapel bantuan sosial menjelang pemilihan, isu intervensi aparat dalam kampanye, melemahkan penegakan hukum, menyandera kasus hukum ketua partai, hingga mengkooptasi Ormas dan media. Seluruh aktivitas merusak itu membuat tiga elemen utama yang sebelumnya ikhlas memberi dukungan sekarang mengambil posisi berlawanan. Jokowi mungkin menganggap hal ini oke saja karena dia sudah dikelilingi kawan-kawan baru: konglomerat, oligark, pemilik partai, dan pejabat dari segala penjuru. Dukungan dari kawan-kawan baru itu terasa lebih berarti karena punya power yang langsung terlihat. Empuk. Sementara masyarakat sipil, kalangan kampus, intelektual, dan media, siapa mereka? Apa kekuatan mereka? Kira-kira begitu. Yang mungkin tidak dia sadari adalah bahwa betapa pun besarnya kekuasaan dari kawan-kawan baru ini, dukungan mereka bersifat pragmatis-temporer. Mereka mendekat karena dia sedang ada dalam kekuasaan. Kedekatan pada seorang presiden membuat mereka memiliki kesempatan untuk menambah kuasa. Ketika selesai masa jabatannya, pelan-pelan kawan-kawan baru itu mulai berhitung. Mari kita lihat beberapa kasus mutakhir. Pertama, wawancara Tempo dengan Aguan. Sang pengusaha papan atas itu blak-blakan membuka aib mantan presiden soal barter investasi pengusaha lokal di IKN. Ini menunjukkan, rasa hormat dan segan pengusaha pada Jokowi mulai luntur. Rasa segan mulai hilang. Kedua, soal tawaran partai politik. Ketika masih menjabat, santer terdengar Jokowi akan masuk dan memimpin partai besar. Hingga kini, isu itu mulai mereda. Bahkan dalam sebuah talkshow TV beberapa waktu lalu, seorang elit Golkar menyatakan bahwa posisi strategis di partainya sudah penuh. Sementara untuk menjadi kader biasa kemungkinan kurang pantas untuk seorang mantan presiden. Artinya, sebenarnya Jokowi tidak lagi punya pamor untuk diterima masuk dan ujug-ujug menjadi petinggi di partai orang. Pernyataan bahwa posisi strategis atau posisi penting partai sudah terisi adalah pernyataan penolakan. Ketiga, media massa yang sebelumnya dilaporkan terkooptasi kini mulai kian gencar menunjukkan sikap kritis. Memang ada media yang menghapus berita soal nominasi tokoh terkorup dunia, tapi umumnya media lain terus menayangkan laporan objektif dan kritis. Media umumnya semakin berani menolak swa-sensor. Tidak perlu ada lagi yang harus diantisipasi dari sang mantan. Selain itu, sikap kritis dari kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan aktivis NGO, yang tak henti-hentinya menyuarakan mudarat politik yang telah terjadi membuat posisi Jokowi semakin goyah. Selain tak lagi memiliki kekuasaan formal, sang mantan presiden juga bermasalah secara moral. Di hadapan sahabat-sahabat barunya yang pragmatis, kemungkinan Jokowi sudah kehilangan nilai. Partai mana yang ingin terasosiasi dengan figur yang masuk nominasi tokoh terkorup dan terjahat di dunia oleh sebuah organisasi jurnalis investigasi global? Partai apa yang ingin dekat dengan figur yang sekarang menjadi musuh bersama para aktivis sosial, masyarakat sipil pro-reformasi, akademisi berintegritas, dan media independen? Sayang sekali. (*).
Cabut Status PSN dan Kembalikan Lahan PIK 2 ke Masyarakat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Panglima Besar Jenderal Soedirman, berikrar: \"Rakyat tidak boleh menderita. Biar kami pemimpin yang menderita.\" Adakah Presiden yang memiliki komitmen mulia demikian? Apa susahnya Presiden Prabowo Subianto cabut PSN yang lahir dengan PP No. 3 Tahun 2016. Tiga tahun setelah Jinping menyalakan OBOR Global. PP terus diubah dengan Perpres No..58 Tahun 2017, Perpres No. 56 Tahun 2018 dan Perpres 109 Tahun 2020 semua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, adalah percepatan memburu waktu progam OBOR melalui para Taipan Oligarki makin cepat menyala dan membuka lebar pintu masuk oligarki menguasai Nusantara. PSN di depan mata telah menjadi petaka kehidupan rakyat menjadi sumber konflik sosial yang mengerikan berupa pengusiran kaum pribumi karena lahan miliknya harus diserahkan dengan paksa ke pengembang Proyek Membangun Negara dalam Negara (PMNN). Apa belum cukup bukti PIK Tropical Coastland yang bersebelahan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 makin digdaya karena dilindungi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), telah mengakibatkan banyak korban, menelan dan memangsa tanah rakyat, berubah menjadi hunian kaum penjajah Taipan Oligarki. Proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau, proyek geotermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur, dan proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara, dan Proyek PSN lainnya adalah bukti tak terbantahkan menjadi sumber penindasan penjajah gaya baru. Apakah mata penguasa masih buta dan tuli PSN yang di mulai pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, hingga Juli 2024 terdapat 233 PSN dengan total investasi mencapai Rp 6.247 triliun. Sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi penuh pada paruh pertama tahun ini adalah milik penjajah Taipan Oligarki Selama ini semua aturan yang menghambat program PSN bisa mencabut di ganti peraturan untuk memperlancar pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan, pemerintah pun memberikan karpet merah. Jika proyek memerlukan pengamanan, berkat berbagai payung hukum PSN, aparat keamanan bisa dengan gampang dikerahkan sebagai budak penjajah. Sepanjang 2020-2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima 114 aduan mengenai PSN. Kasus kekerasan penangkapan, intimidasi, dan represi oleh aparat keamanan, semua menjadi sampah. Kalau Presiden Prabowo ingat dengan pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman \"Rakyat tidak boleh menderita. Biar kami pemimpin yang menderita,\" harus membatalkan PSN. Apabila tetap ragu ragu, abai dan ambigu ambil keputusan hentikan PSN ala Jokowi boneka OBOR Xi Jinping, keadaan menjadi huntu, rakyat makin terjepit, menderita dan tertindas, rakyat akan bantu Presiden menempuh jalan pintas _\"bakar dan musnahkan semua fasilitas dan bangunan PSN\". (*).
Pesan Prof. DR. Kaelan Lewat Mimpi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Pada malam Senin 23/12 pagi menjelang waktu subuh antara tidur dan terjaga menjelang bangun tidur , dalam bunga mimpi saya benar benar melihat Prof Dr Kaelan datang memberi pesan singkat bahwa \"Negara Proklamasi Sudah Bubar\" Bersamaan suara tahrim subuh sudah terdengar otomatis harus bangun. Sekedar bunga mimpi hanya lewat, tidak terpikirkan menjadi perhatian khusus sama sekali. Pagi itu (Senin, 23/12) harus berangkat ke Yogyakarta karena ada undangan rutin pertemuan Maklumat Yogyakarta di Kafe Timoho Yogyakarta. Pada forum diskusi saat itu posisi Prof. Kaelan yang masih dirawat di RS. Sardjito, di gantikan oleh Prof. Dr. Sudjito Armorejo di perkuat dengan kehadiran Letjen TNI Purn Setyo Sularso. Dalam diskusi di bahas judul yang sama seperti mimpi tadi pagi (menjelang subuh), bahkan Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto membahas bahwa pelaku amandemen adalah penghianat negara. Materi ini belum boleh di publikasikan (sementara) karena pembahasan sampai pada kesimpulan bahwa negara ini ilegal dengan segala produk hukum yang dilahirkan. Materi ini menyentak bathin saya apa mimpi tadi ini perintah untuk di publikasikan terus merambat dalam pikiran dan perasaan sampai kembali ke Semarang sekitar jam 24.00. Setelah mandi kegelisahan tersebut saya coba ambil bukunya Prof Dr Kaelan \"Wacana Amandemen Undang - Undang Negara RI 1945 Hasil Amandemen 2002\" otomatis jari bergerak nutul di hp dan sekitar jam 02.46 sudah tertulis artikel Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 - Sudah Bubar. Saat itu juga (Selasa, 23/12) tulisan saya lepas ke wartawan teman teman seperjuangan di beberapa portal untuk melepas rasa gelisah jangan jangan ini pesan dari Prof Dr Kaelan. Pikiran dan perasaan sedikit reda, lega, tersisa pikiran harus kembali ke Yogyakarta untuk tengok kesehatan beliau di RS. Sardjito. Ternyata Allah SWT berkehendak lain pada hari ini Rabu (25/12 ) sekitar jam 08.00 \"Inalillahi wa innailaihi raajiuun\" beliau sudah di panggil kembali ke hadirat-Nya. Sedih rasanya, selamat jalan guru kami, pencerah ilmu dengan ikhlas, keteguhan, keyakinan membela Bangsa dan Negara. Sepuluh tahun meneliti Pancasila dan UUD 45 yang sergap kekuatan asing menjadi UUD 2002, nyata telah membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Tuan guru sesuai kehendak - Nya harus mendahului kami pulang ke kehadirat Allah SWT. Pesan Tuan Guru telah saya laksanakan dan insyaAllah kami khususnya dari \"Maklumat Yogyakarta\" tidak akan pernah padam untuk meneruskan perjuangannya, sampai cita cita beliau terwujud Negara kembali pada Pancasila dan UUD 45 asli. ( * )
Kepung dan Hancurkan PSN
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Engkau harus menjadikan musuh mengakui kekalahannya dari lubuk hatinya.\" (Miyamoto Musashi,1584 - 1645). Taipan Oligarki masih menggunakan celah apapun untuk bertahan, termasuk dengan sisa sisa kekuatan mantan Presiden Jokowi yang selama ini digunakan sebagai palu godamnya mulai melemah. Perlawanan rakyat terus membesar mengepung psikologis dan pikiran mereka. Reaksi mereka makin sempit, rute jalan pintas seperti sebelumnya menggunakan Jokowi sebagai agent boneka Oligarki, tidak akan bisa digunakan untuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2014 dan 2019 adalah anti dominasi Oligarki yang akan menguasai negara. Oligarki lengah pada Pilpres 2024 taktik Prabowo Subianto menyelinap dari dalam. Serangan dan perlawanan rakyat yang bersifat psikologis, rakyat Banten telah berikrar tidak akan menyerah dan berkobarnya perlawanan rakyat di beberapa daerah akan tetap melawan, menjadikan Oligarki rentan diserang dari banyak sisi itu sama dengan pengepungan secara fisik. Pertahanan mereka mulai bergeser ketika alat keamanan TNI dan Polri sudah berkali kali di ingatkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan jangan menjadi backing korupsi, suap dari kekuatan yang akan merugikan rakyat Muncul fenomena baru menggunakan kekuatan sipil sewaan baru bahkan muncul dari ulama dan ormas Islam, yang sudah dikenal selama ini biasa ngamen dan mengais recehan dari para bandit politik. Termasuk oknum anggota DPR dan menteri yang tolol dan masih buta mata hatinya Jokowi dan para Taipan Oligarki sebenarnya mulai ketakutan bersamaan Presiden Prabowo Subianto mulai bersikap dengan bebas, mandiri lepas dari pengaruh Jokowi yang selama ini sangat yakin Prabowo Subianto bisa dikendalikan, sekalipun terlihat lambat pasti akan berbalik arah. Mereka mulai paranoid membayangkan harapan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan terus diserang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, akhirnya akan tenggelam. Pergerakan melawan arogansi Taipan Oligarki di seluruh Nusantara akan terus membesar. Kekuatannya tidak hanya akan mengepung di pastikan akan membakar semua Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai musuh negara. Backup oknum keamanan baik TNI dan Polri harus mundur yang selama ini menjadi bagian kaku dan kejam kekuatan Taipan Oligarki harus mundur. PSN hampir pasti akan dimusnahkan oleh kekuatan rakyat. Taipan Oligarki dan pendatang TKA etnis Cina, akhirnya harus di usir dari Nusantara, akan menjadi monyet terkurung dalam kandang, bukan karena tidak cerdik dan gesit melainkan karena tidak mempunyai tempat untuk bergerak bebas. Gangguan dari buzer dan para penghianat yang menjadi monyet Taipan Oligarki harus di sadarkan atau dibina agar sadar atas kelakuannya sebagai boneka Taipan Oligarki, kalau tetap tidak bisa dibina layak di binasakan sekalian. Kehidupan manusia akan menjadi sia sia lewat pemikiran terus mengalah dan sikap diam tanpa perlawanan. Lawan hentikan dan musnahkan semua PSN yang nyata telah menjadi musuh negara. Kepung dan hancurkan PSN - jangan sekali kali ada kompromi dan negosiasi harga dengan penjajah. Fabel Aesop mengatakan : \"mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia\". (*)
Said Didu dalam Perjalanan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 2 Mei 1962 ini bernama Muhammad Said Didu. Malang melintang di alam birokrasi akhirnya mundur dari semua jabatannya, pasti karena ada alam lain menyelinap dalam pikiran dan rasa sebagai manusia yang memiliki nurani dan kemanusiaan bersandar nilai Ilahiah. Semua manusia sesuai kodrat kemanusiaan pasti memilikinya - hanya kadar kepekaan pada pilihan baik atau buruk, bermuara pada sikap melawan atau hanyut terbawa arus kebathilan, sangat tergantung pada standar ilahiah dalam dirinya. Said Didu menyimpan secarik kertas bertuliskan \"kebebasan berpendapat lebih penting daripada jabatan\" . Apa hanya karena itu, Didu bangkit melawan kedzaliman penguasa, atau karena telah masuk dalam dirinya ada gelombang radar bisa merasakan kesedihan, kepedihan, keprihatinan bahkan nangis bathn adanya penindasan dan penyiksaan sesama manusia. Setan masuk ke garba manusia lewat aliran darah manusia, sesuai nash yang sudah tercatat, manusia utuh sebagai manusia dalam kendali dan bimbingan-Nya atau berubah menjadi \"Setan Manusia\". Berubah menjadi Qobil atau Habil akan terlihat secara lahiriah dari ucapan dan tingkah lakunya. Kalau atas kehendak- Nya Said Didu ditakdirkan masuk nafasnya menyertai Habil - jejak sejarahnya telah melahirkan manusia di arus \"hak\" pasti akan menerjang kebathilan. Perlawanan dari manusia Qobil yang melihat dunia adalah akhir kehidupannya akan diterjangnya. Sekuat apapun Qobil yang tega membunuh Habil harus menerima takdirnya pasti akan tumbang. \"Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap\", Q.S. Surat Al-Isra Ayat 81, sebagai orang Mukmin (bukan hanya Muslim) pasti meyakini dan itu akan menjadi kompas hidupnya. Diancam, ditekan bahkan akan dibunuh pun, bagi Said Didu itu kecil, tidak akan bisa meredam nilai dan makna kehidupan abadi di sisi-Nya. Sekadar saran sesama pejuang dalam posisinya masing-masing beberapa manusia bijak dari Yogyakarta yang terhimpun di Maklumat Yogyakarta, menitip harapan kepada Said Didu -\"sebagai pejuang dan penggerak Nusantara\" Pageblug bencana kemanusiaan di Indonesia, bukan hanya di PIK 1 dan 2 tetapi sudah mengancam kedaulatan negara di Nusantara. Said Didu dalam perjalanan tentu bersama pejuang lainnya, InsyaAllah mendapatkan kekuatan, perlindungan dari Tahun YME. Rakyat bisa tersenyum kembali dengan dimusnahkannya kebiadaban - Fajar segera menyingsing, Indonesia kembali merdeka. (*).
Tangkap Juga Airlangga
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dalam aksi meminta pencabutan status PSN dan pembatalan proyek PIK 2 di depan Kantor Kemenko Perekonomian maka orasi para tokoh menekankan desakan penangkapan Aguan dan Presiden Jokowi yang memberi status PSN kepada proyek Aguan. Dugaan balas jasa atau tukar guling bantuan Aguan ke Jokowi dalam proyek IKN. Aguan sendiri mengaku telah berjasa menyelamatkan muka Jokowi di IKN. Sugianto Kusuma alias Aguan membangun jauh melebihi luas PSN dengan cara manipulasi, melanggar RTRW, tidak memiliki RDTR serta menggarap Hutan Lindung yang belum berubah menjadi Hutan Konservasi. Memaksa rakyat untuk menjual tanah dengan harga murah. Semua itu berkonsekuensi sanksi pidana. Pasal 70 UU Tata Ruang mengancam pengalih fungsi lahan dengan penjara 4 tahun. Sedang pemberi izin 5 tahun. Pemaksaan atas rakyat termasuk pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara sistematis merupakan pelanggaran HAM berat menurut UU 26 tahun 2000. Karenanya perlu pengusutan seksama soal upaya sistematis penurunan NJOP agar masyarakat dapat terusir dari tempat tinggal semula. Adakah suap yang menjadi \"kebiasaan\" Aguan dilakukan kembali sebagaimana dahulu saat dalam kasus suap Pulau Reklamasi ? Jokowi dan Airlangga tidak dapat dipisahkan dalam penerbitan Peraturan Menko Perekonomian No 6 tahun 2024. Pemberian status PSN terhadap Kawasan BSD (Sinar Mas) dan PIK 2 (ASG dan SG) adalah pelanggaran hukum yang berpotensi korupsi. Ingat kasus kebijakan Tom Lembong yang memberi kesempatan swasta untuk impor gula ternyata dimasalahkan. Tom Lembong ditahan. Jokowi dan Airlangga selayaknya ditangkap, ditahan dan diadili untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan jabatan yang dapat memberi keuntungkan kepada pihak swasta. Akibat penetapan PSN maka Aguan dipastikan mendapat keuntungan besar. Jokowi dan Airlangga patut diduga melakukan kolusi dan korupsi. Permenko No 6 tahun 2024 adalah bukti dari kejahatan melalui penyelundupan hukum. Tangkap AJA adalah konsekuensi logis dari sanksi penyimpangan hukum. Presiden Prabowo berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten \"tidak ada yang kebal hukum\", katanya. Aguan, Jokowi dan Airlangga (AJA) adalah contoh kerjasama tidak sehat dalam pemberian kemudahan atas suatu proyek. PSN berdasar PP No 42 tahun 2021 telah disalahgunakan. Aspirasi aksi Bara Kemang Jum\'at 13 Desember 2024 di depan Kantor Kemenko Perekonomian yang mendesak pencabutan PSN dan pembatalan PIK 2 adalah koreksi serius penyimpangan kekuasaan yang berakibat pada penindasan atau perampasan hak-hak rakyat. Airlangga sendiri tidak dapat ditemui sehingga aspirasi peserta aksi diterima oleh Karo Umum Kemenko, Navis. Surat Pernyataan aspirasi di depan gerbang utama disampaikan oleh Delegasi Said Didu, Marwan Batubara, Soenarko, Refly Harun, Eddy Mulyadi, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Memet Hakim serta Perwakilan dari UI Watch, Kappak ITB, Forum Alumni Unpad dan Voice of Banten. Rekam jejak Airlangga kurang bagus. Di samping pernah diperiksa Kejagung dalam kasus izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya juga \"berhasil\" ditekan Jokowi untuk melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Golkar untuk digantikan Bahlil Lahadalia. Dipertahankan Airlangga Hartarto pada Kabinet Prabowo untuk jabatan yang sama dinilai kontroversial dan dipaksakan. Memang ujungnya adalah bahwa pelanggaran hukum dapat diproses jika Presiden Prabowo memiliki keberanian untuk melakukan penegakan hukum secara konsekuen. Diawali dengan penggantian Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Trio terduga pelaku kriminal untuk PIK 2 yaitu Aguan, Jokowi, dan Airlangga (AJA) dapat diproses serius jika Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar terbebas dari dosa-dosa rezim Jokowi. (*)
Pemberontakan Dimulai
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi adalah penyandera, penjajah dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang Presiden tetapi boss mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan tetapi penipu, pembohong dan dajjal munafikun. Sekelas Prabowo mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad mati kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi Presiden kabinetnya diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufufafa. Bahlil menjadi bahlul mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti menggambarkan Jokowi itu dedemit atau genderuwo yang menakutkan. Ketum Partai bertekuk lutut tidak berani mengangkat muka. Setelah Nasdem terakhir PKS yang bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi. Jangan tanya PAN, PKB atau PPP. Golkar jauh lebih dulu. PDIP yang menciptakan monster Jokowi, setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam sebentar kemudian berbasa-basi, menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR Puan Maharani dalam cengkeraman, sekurangnya tersandera. Pasca lengser dari jabatan Presiden 20 Oktober 2024 jaringan laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri menteri Prabowo masih sowan dan minta nasehat ke Solo. Jokowi permanen sebagai boss mafia. Memilih mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada tiga nama yang sedang dicoba untuk ditundukkan yaitu Tom Lembong, Said Didu, dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong ditersangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan lainnya bahkan dengan tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan. Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi. Said Didu dilaporkan oleh Kades Belimbing yang membela Aguan dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar UU ITE dinilai mengada-ada, yang jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela rakyat dari penggusuran dan pembelian tanah rakyat dengan harga murah. Said Didu \"manusia merdeka\" melawan Aguan pengusaha peliharaan Jokowi. Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP diperiksa kasus Harun Masiku ceritra hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan Connie Rakahundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan pasukan \"partai coklat\" nya Listyo Sigit. Hasto siap membongkar peran Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta. Jika ketiga tokoh tersebut serius melawan kejahatan rezim dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat, maka benih pemberontakan telah ditaburkan. Akan tumbuh membesar bersama semangat rakyat yang sudah lama jengkel dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya. Jokowi tidak cukup turun dari jabatan, karena faktanya meski tidak menjabat sebagai Presiden ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jokowi adalah sumber masalah, selama Jokowi leluasa bertindak maka masalah bangsa ini akan terus membelit. Pemberontakan tokoh telah dimulai. Dari orang dekat hingga oposisi. Tom, Didu, dan Hasto menggebrak. Anies dengan aksi dukung Pram-Doel melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi. Selama Jokowi masih merajalela jangan harap negara akan berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner. (*)
Wajah Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Oleh Prof. Sofyan Efendi | Mantan Rektor UGM Presiden Prabowo Subianto (PS) buat kesalahan besar yang menyangkut wilayah tumpang tindih (Natuna dan sekitarnya) melalui kerjasama pembangunan bersama yang ditandatangani 2 (dua) Kepala Negara Cina dan RI untuk wilayah yang diakui dunia sebagai wilayah kita. Penandatanganan kerjasama tersebut tanpa didasari pengetahuan tentang perkembangannya sebagai wilayah kita akan merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Presiden RI, karena tidak di dukung oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang kurang faham kepentingan NRI dan kepertingan negara negara ASEAN. Kunjungan ke US menunjukkan, Presiden PS hanya diterima Presiden Joe Biden yang berkuasa lebih kurang 2 (dua) minggu lagi, yang dianggap Indonesis bukan sebagai negara sahabat, yang mengajukan beberapa permintaan kepada Indonesia, sehingga menyimpang dari rencana Indonesia. Mungkin kunjungan ke Peru dan negara lain, tidak jelas apa tujuannya? Wah susah Presiden kita nampaknya hanya didorong tujuan hanya untuk pencitraan pribadi dan bukan untuk memperjuangkan Non Blok guna menyusun hubungan yang setara dengan Tiongkok dan dg AS sebagai Super Power. Sehingga Presiden yang ingin diakui kekuasaannya, sayangnya beliau tidak dibantu oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang punya pengetahusan yang memadai tentang faktor pendukung dalam negeri, regional, serta pengetahuan super power yang dihadapi Tiongkok, AS, EU, dan kerkuatan regional di ASEAN. Jadi upaya PS membangun kerjasama yang efektif dengan Tiongkok, AS, dan negara lain perlu didukung oleh pengetahuan yang lengkap tentang sejarah Indonesia sebagai pelopor Non Blok, dan penilaian yang benar tentang seberapa solid dukungan politik kepada Presiden PS. Inisiatif tentang wilayah semacam tersebut tidak menjadi daerah persengketaan antara negara besar dengan kita, inisiatif kerjasama sebaiknya dibahas bersama dengan berbagai unsur masyarakat dalam negeri, dengan negara lain khususnya ASEAN agar usulan Indonesia mendapat dukungan solid dari seluruh unsur bangsa dan regional. Demikian pembicaraan tentang kunjungan LN Presiden PS pada 100 hari pertama pemeritahannya. (*)
Tanpa Keputusan dan Tindakan Cepat, Prabowo Hanya Omon-omon
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETIAP pagi harus menyimak artikel (ekonom) Prof Anthony Budiawan, berbeda pagi ini masuk menyimak senandung tokoh nasionalis kita Prof. Kwik Kian Gie (audia visual) bermuatan Indonesia dalam situasi krisis dan kacau. Sekalipun suara sedikit parau masih bisa dituangkan dalam tulisan sbb : Tanah airku entah mengapaNegara kaya menjadi meranaTanah yang dulu amat muliaTelah di jarah sepanjang masaTamah airku kini telah uzurTempat korupsi nan amat suburTempat polisi para mafiaSejak dulu kalaMelambai lambai kardus dan dolarBerbisik bisik cari kuasaRakyatnya melarat luar biasaTanah airku oh mengapa. Senandung itu menyentuh kalbu, dalam situasi kritis dan kacau mutlak di butuhkan kemampuan bertindak / bergerak dan mengambil keputusan lebih cepat untuk mengatasi kekacauan yang sedang terjadi. Belajar dari Napoleon pakar perang terbesar : \"kecepatan dan kemampuan beradaptasi dan bertindak datang dari organisasi yang fleksibel - bagilah menjadi kelompok kelompok mandiri yang sanggup beroperasi dan mengambil keputusan sendiri\". Pahamilah : \"masa depan adalah milik kelompok yang fleksibel, cepat dan nonlineier\". Bagi aktivis perjuangan jadilah kekuatan yang sulit di gapai dan tidak bisa di hentikan dengan menanamnya semangat perjuangan yang membara, cepat ambil keputusan dan bertindak dengan cepat. Bukan milik pejuang sejati, mengaku pejuang atau aktifis tetapi tanpa rencana dan tindakan cepat, selain menunggu waktu (seratus hari, enam bulan , satu tahun), baru bergerak .. itu pejuang yang sudah mati sebelum datang ajal kematiannya. Musuh kita adalah Taipan Oligarki seperti menggunakan filosofi komandan Paton : \"jangan pernah menjelaskan kapan orang orang , cara melakukan segalanya. Hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, maka mereka akan mengejutkan dengan tindakan mereka\". ( Paton : A Genius For War Carlo D\'Este, 1996) Gerakan mereka sangat senyap tetapi memiliki kekuasaan dan kekuatan menguasai. Dengan \"senjata Angpau\" mereka, maka para budaknya akan membabi buta, untuk melawan siapapun yang akan menghambat dan menghalangi mereka, inilah yang telah terjadi di era rezim Jokowi. Sinyal yang di tampilkan oleh Presiden Prabowo saat ini masih tidak jelas sikapnya dan belum ada tindakan cepat, terasa masih omon omon. Apalagi kalau akan mengikuti cara cara Jokowi pasti bencana yang akan datang. Akhirnya keberanian, keputusan dan tindakan cepat, fleksibilitas dari Prabowo Subianto yang akan memberi kuasa atas kendali dan jawaban dalam mengatasi kekacauan seperti yang di senandungkan begawan ekonomi kita Kwik Kian Gie. Bukan dan tidak hanya omon - omon. Prabowo Subianto lebih baik menghindari pencitraan model Jokowi dan hanya larut pada dominasi sepele. (*)
POPULER
