FORUM-RAKYAT
Surat Terbuka untuk Menkopolhukam
Assalamu\'alaikum, wr, wb. Yth. Pak Menko, Prof DR. HM. Mahfud MD. Saya Hj. Azlaini Agus, SH. MH dari Riau, mohon izin menyampaikan berita duka senagai berikut: Di Pulau Rempang (Batam) akan segera dibangun megaproject Rempang Eco City, dan oleh BP Batam sudah diterbitkan HPL 17.000 Ha kepada PT MEG kerjasama dengan investor Cina, untuk itu ada 16 kampung-kampunh tua yang ada sejak 200- 300 tahun lalu akan digusur dan lebih dari 4.000 jiwa warga akan direlokasi ke tengah-tengah Pulau Galang. Warga Pulau Rempang tidak menolak investasi, tetapi mereka menolak keras penggusuran dan relokasi dari kampung nenek moyang mereka. Perlawanan warga sudah terjadi hampir 1 bulan terakhir. Warga menolak setiap petugas yang akan memasang patok di kampung mereka. Kemarin (Kamis/7 September 2023) 1.000 orang personil POLRI, TNI- AL dan Satpol PP memaksa masuk ke Pulau Rempang untuk mengamankan pemasangan patok proyek tersebut. Terjadi konflik fisik antara ribuan warga yang berdiri di Jembatan IV (satu-satunya jalan darat masuk ke Pulau Rempang) dengan aparat yang bersenjara lengkap. Aparat yang dikordinir oleh Kapolres Barelang memaksa masuk tanpa belas kasihan sama sekali memukul warga, dan menembakkan gas air mata. Sejumlah warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit, dan sejumlah lainnya ditangkap dan ditahan di Polres Barelang. Yth Pak Menko, warga hanya meminta agar kampung mereka tidak digusur, dan meminta mereka diizinkan tetap tinggal di kampung halaman nenek moyang mereka untuk meneruskan peradaban dan nilai-nilai kehidupan yang selama ratusan tahun melekat pada diri mereka. Saudara-saudara kami Orang Melayu di Pulau Rempang sedang diambang kematian dan kemusnahan peradaban, diambang kematian kehidupan dan penghidupan mereka. Hanya Allah Ta\'ala yang dapat menyelamatkan mereka dari Angkara Murka ini. Saya menyusun jari sepuluh memohon kepada Pak Menko dengan kewenangan dan kekuasaan yang diamanahkan Allah, agar kiranys berkenan menyelamatkan 4.000 jiwa warga Pulau Rempang. Saya mohon dengan sebesar-besar permohonan, dan berharap dengan setinggi-tinggi harapan. Insya Allah pertolongan Allah untuk warga Pulau Rempang akan turun melalui tangan Bapak. Saya mohon maaf telah terpaksa mengganggu Prof. Salam hormat saya selalu, Hj. Azlaini Agus (Warga Riau)
Pulau Rempang Terinjak dan Termarginalkan
Assalamualaikum warahmatullahi wa batokatuh Tragedi di balik Rempang ECO - City, tidak lain akibat kepentingan elit untuk menarik utang luar negeri agar mereka bisa berpesta pora atas kebijakan yang diambil, rakyat semakin jeli dalam melihat persoalan, rezim ini seperti tidak ada puasnya bikin susah rakyat dengan kebijakan pemerintah yang serba pragmatis. Sudah berapa banyak proyek proyek yang tidak menyentuh masyarakat terus dilaksanakan. Seperti diketahui, Rempang Eco-City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Terus kenapa warga menolak kebijakan tersebut? Tentu saja rakyat punya alasan tersendiri yang selama ini terabaikan oleh penguasa dalam pengambilan keputusan. Sahabat Ida fillah & lillah Dari peristiwa ini dapat kita lihat dan simpulkan ...bahwa pemerintah tak berpihak pada rakyat, mereka lebih mendahulukan kepentingan kapitalis. Dari mulai menjabat 2014 sampai 2023...berapa banyak pemerintah telah mengambil alih lahan rakyat...?? ,dari ujung Sabang hingga Merauke... Saat inilah...kekejaman dinpertontonkan lagi..pengusiran brutal..seolah mereka hewan yg bisa di usir oleh semprotan gas air mata...orang tua, sampai anak-anak jadi korban.... Hebatnya aparat mempertontonkan kearogansiannya seolah negeri ini milik mereka sendiri. Mari renungkan, mari berpikir, mari bergerak, mari berusaha agar kedaulatan rakyat bisa di genggam lagi oleh rakyat. Gunakan akal sehat, karena akal sehat akan menuntun langkah ke arah yang benar. Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh. Ida N. Kusdianti - Jakarta (*)
Kematangan Anies Teruji Lagi
Oleh Yoyon Suryono - Akademisi DINAMIKA politik nasional kekinian memunculkan pasangan capres dan cawapres tak terduga: Anies Baswedan dan Cak Imin. Tak terduga karena cawapres yang digadang koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu, salah satunya, adalah AHY yang sudah digodog dan sangat diharapkan oleh Demokrat. Namun Surya Paloh dengan strategi tersendiri keluar dengan siasat baru mengusung capres dan cawapres ARB dan Cak Imin dengan PKBnya yang sebelum ini berkoalisi dengan Gerindra yang setengah hati dan malah membuka koalisi dengan Golkar dan PAN yang tidak teguh hati. Dan bahkan terkesan rebutan cawapres. Kekuatan Cak Imin dengan PKB dan sebagian besar warga NU patut diperhitungkan untuk perolehan suara agar keluar sebagai pemenang. Kini kita tunggu reaksi balik dari Demokrat apakah masih nyaman berkoalisi dengan Nasdem dan PKS plus PKB, tanpa harapan cawapres di tangan, bergabung atau laju gabung ke PDIP sebagai cawapres Ganjar? Konstelasi politik kekinian ini menguji ARB untuk memilih cawapresnya karena sangat diakui peran besar Surya Paloh. Sementara itu ketua Majlis Tinggi dua partai yang mengusung yaitu Demokrat dan PKS tentu memiliki sikap dan pandangan yang berbeda berkait dinamika politik ini. Di sinilah kearifan ARB akan teruji: tetap baik dengan Demokrat dan PKS. Tidak muncul konflik dengan Surya Paloh. Berjalan mulus dengan PKB agar Cak Imin lancar dalam posisi cawapres. Di luar itu tentu akan muncul skenario baru dalam pencawapresan baik dari kubu Gerindra dan PDIP dengan koalisi masing-masing. Di minggu depan dinamika politik pencawapresan akan semakin hangat dan tajam untuk mewujudkan pasangan capres dan cawapres yang dipilih rakyat. ***
Potong Tangan Koruptor
Oleh Ahmad Fahmi - Pemerhati Sosial Politik ANAS Urbaningrum dan Muhammad Romahurmuzy, jika membaca nama itu kata apa yang pertama terfikir di benak Anda? Sayang sekali jika kata itu adalah koruptor. Padahal mereka itu adalah representasi kaum santri yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Politik di usia yang masih muda, Anas 41 tahun, Romy 43 tahun. Keduanya juga lulusan universitas terkemuka, Anas dari FISIP Unair, Romy dari Teknik Fisika ITB. Keduanya juga adalah aktifis HMI bahkan Anas hingga Ketua Umum. Keduanya berlatar belakang nahdliyin bahkan Romy merupakan keturunan darah biru NU melalui kakek buyutnya KH Wahab Hasbullah. Saya juga bisa menyebut nama-nama lain yaitu Luthfi Hasan, Imam Nahrawi dan Patrialis Akbar. Di level daerah tentunya lebih banyak lagi. Mungkin itu adalah bukti dari ucapan Mahfud MD sebelum menjadi Menkopolhukam: \"Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga.\". Salah satu penyebab politik biaya tinggi ini menurut saya adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadikan para caleg menjadi sangat individualis, bahkan antar teman separtai pun menjadi lawan pada pemilu. Di tingkat yang lebih tinggi, pemilihan presiden secara langsung juga menjadi penyebab politik biaya tinggi ini. Tapi bukan ini yang akan saya bahas, itu hanya sekedar lontaran pemikiran. Yang mau saya bahas sekarang ini adalah tanggung jawab dari dua organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang konon jika dijumlah warganya tidak kurang dari setengah jumlah penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 275 juta orang. Keduanya punya tanggungjawab etika dan moral untuk merombak sistem yang koruptif ini menjadi sistem yang bersih, bukan hanya sekedar jargon-jargin seperti sekrang ini. Yang lebih pedih lagi, sekarang ini kasus korupsi dijadikan instrumen politik untuk menghabisi lawan politik, padahal yang menghabisi itu lebih korup daripada yang dihabisi. Cara terbaik untuk itu adalah dengan mendukung capres-cawapres yang jelas-jelas anti korupsi, bukan hanya lip service saja. Ketika saya berbicara NU dan Muhammadiyah, saya tidak sedang bicara PBNU dan PP Muhammadiyah tapi lebih ke warga NU dan Muhammadiyah, karena para pengurus selalu akan bertameng di balik azas netralitas, yang sayangnya sebenarnya juga mendukung kandidat tertentu sebenarnya dengan cara halus tetapi juga kadang terpaksa juga terang-terangan. Ada seseorang yang menurut saya layak menjadi calon presiden yang didukung NU-Muhammadiyah ini yaitu yang kata-katanya saya kutip di atas yaitu Mahfud MD. Saya lihat beliau bisa mempertahankan integritas anti korupsi serta akal sehatnya, terbukti dengan membuka sesuatu yang ditutup-tutupi seperti ketika kasus Sambo dan Mario Dandi. Sayangnya kasus-kasus sampingnya dilokalisir sehingga hanya menjadi drama rumah tangga dan drama percintaan remaja saja. Kasus beking Judi dan kasus 340 Trilyun di kemenkeu seakan tenggelam. Mahfud itu butuh dukungan terus untuk melawan korupsi yang sudah sistemik dan masif ini, misalnya dengan melakukan kampanye \"Potong Tangan Koruptor\" yang masif dan sistemik pula. Tagar #PotongTanganKoruptor ini bukan dalam arti harfiah, tapi agar para koruptor terutama yang bekerja sebagai mastermind yang selama ini menggurita di pemerintahan maupun BUMN dapat kita potong tangannya sehingga tidak lagi mampu mengatur sana-sini bahkan bisa mengatur siapa yang akan dikenai kasus korupsi. Ini dimaksud supaya kita tidak melihat kasus korupsi hanya pada level individu lalu kita menjelek-jelekan dan membully pelaku seperti Anas dan Romi serta melupakan the invisibles men yang bahkan bisa mempermainkan kasus-kasus korupsi untuk keuntungan mereka sendiri. Karena korupsi yang dilakukan masif dan sistemik, maka kampanye anti korupsi pun mesti masif dan sistemik, jangan individualistik. Sejak KPK dibentuk 20 tahun lalu tidak ada kemajuan, bahkan KPK dijadikan instrumen para politisi untuk saling menjatuhkan, hal ini menyedihkan sekali. Kadang-kadang kita heran manusia itu sangatlah kreatif dalam arti yang negatif, bahkan yang seharusnya ditakuti malah dimanfaatkan. Meskipun saya sebut di atas bahwa tagar #PotongTanganKoruptor itu bukan dalam arti harfiah, saya tidak menolak jika kita mau menggunakan arti harfiahnya juga, artinya kita tetapkan hukum potong tangan bagi para koruptor. Hukuman ini sebenarnya lebih ringan daripada fatwa hukuman mati untuk koruptor yang dikeluarkan pada Munas dan Konferensi Besar NU tahun 2012: Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah (boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak. Fatwa hukuman mati ini sepertinya mengacu pada surat al-Maidah ayat 33-34 yang acuannya pada pembuat kerusakan di muka bumi, sedangkan hukum potong tangan lebih ringan karena diterapkan hanya untuk pencuri biasa yang mengacu pada ayat 38 surat al-Maidah pula. Dalam konteks pemilihan presiden yang tinggal dua bulan lagi masa pendaftaran calonnya, saya harap kampanye dengan tagar #PotongTanganKoruptor ini dapat menjadikan Mahfud MD sebagai salah satu calon Presiden RI yang didukung oleh warga NU dan Muhammadiyah utamanya dan semua orang yang berfikir idealis di masyarakat seperti Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Jaya Suprana, Butet Kartaredjasa, Sujiwo Tejo, Rocky Gerung dan banyak lainnya. Mengenai biaya kampanye capres tinggal dilakukan secara urunan oleh warga NU dan Muhammadiyah misalnya dengan gelar sorban atau mengedarkan kenclengan. Sangat memalukan sekali jika gabungan jumlah warga NU dan Muhammadiyah yang konon 150 juta jiwa, untuk mengumpulkan dana kampanye Rp 5 Trilyun saja tidak mampu. Mengenai partai yang dapat mendukung Mahfud MD untuk dapat menjadi capres masih ada kemungkinan untuk dicarikan, karena sekarang pun kita melihat meskipun gembar-gembornya sudah solid koalisi-koalisi ternyata kenyataannya masih cair. Pasangan ideal anti korupsi menurut saya adalah Mahfud MD - Anies Baswedan karena di situ ada kekuatan perwakilan NU pada diri Mahfud MD dan perwakilan Muhammadiyah pada diri Anies Baswedan dengan begitu akan ada kekompakan NU-Muhammadiyah di sana. Untuk dapat 20 % suara saya kira untuk pasangan itu sangat mudah, bisa berbagai variasi misalnya Nasdem-PKB-PKS, PKB-PAN-PKS, Nasdem-PKS-PPP dan lain-lain. Untuk mewujudkan pasangan ini diperlukan jiwa besar dari Anies Baswedan untuk mengalah menjadi cawapres Mahfud MD, sebagaimana dilakukan Sandiaga Uno yang mau mengalah menjadi cawagub Anies Baswedan pada pilkada DKI Jakarta 2017. Sekadar mengingatkan pada waktu itu pasangan yang sudah fix untuk maju di pilkada DKI adalah Sandiaga Uno (Gerindra) - Mardani Ali Sera (PKS) , tapi di saat-saat terakhir pendaftaran atas saran Jusuf Kalla kepada Prabowo diubah menjadi Anies-Sandi. Insya Allah pada pilpres 2024 ini sukses poros tengah yang menjadikan Gus Dur sebagai Presiden di tahun 1999 akan berulang. Setelah 25 tahun, sudah saatnya orang NU kembali menjadi Presiden RI. Saya rindu lantunan shalawat badar dan teriakan takbir berkumandang menyambut kemenangan itu. (*)
Anies Pilih Cak Imin, PKS Tulus, SBY Halu
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus SUDAH diprediksi, SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi Cawapres. Keharusan dan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS dan Partai Ummat. Ihwal itu membuat Anies Baswedan berada dalam posisi dilematis. Sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai Cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan dan realistis. Tidak ngotot! Menariknya SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies. Namun, PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespons santai. Tidak menuding SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu publik membaca dengan sangat terang, SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi Cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting hajat utama AHY masuk arena Pilpres. Maklum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi Cawapres. Tidak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Kini terbukti, setelah AHY tak dipilih jadi Cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat dialamatkan pada Anies, Surya Paloh dan Nasdem. Seolah karir AHY sudah tamat. Padahal, bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar - AHY…? Aneh, bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies, sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar pasang Capres - Cawapres hal biasa! (*)
Anies - Cak Imin, Sebuah Pengkhianatan Visi Perubahan
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik SEJAK awal, penulis telah menduga nomenklatur \'menyerahkan sepenuhnya nama Cawapres kepada Anes\' adalah alat politik NasDem untuk menyetir Anies dan menghindari tuntutan partai mitra koalisi. Seolah, NasDem netral dalam penentuan Cawapres. Nyatanya, informasi pemasangan Cak Imin sebagai Cawapres Anies oleh Surya Paloh, sebagaimana dikabarkan oleh Teuku Riefky Harsya, jelas-jelas sebuah ironi politik. Ironi, ditengah harapan besar Anies akan membawa perubahan besar bagi negeri ini, malah dipasangkan dengan Cak Imin, sosok yang sudah diketahui umum bagian dari rezim Jokowi. Apalagi, legacy \'Kardus Durian\' Cak Imin tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Cak Imin akan tetap berpolitik sesuai asuhan rezim. Persis seperti merapatnya PAN dan Golkar ke Kubu Prabowo. Jadi, bisa dipastikan Pilpres 2024 adalah \'All Jokowi Mans\', semua orangnya Jokowi. Sandiwara saja Pilpres, sebab siapapun yang menang pasti akan mengikuti arahan oligarki yang ada dibelakang Jokowi. Kalau nama yang diumumkan sepihak adalah Ahmad Syaikhu, atau Surya Paloh sendiri, sebagai Cawapres yang mendampingi Anies, masih bisa diterima. Karena Syaikhu dan Paloh, keduanya representasi partai yang ikut mengusung Anies sejak awal. Ikut berdarah-darah. Lalu, kenapa bisa Cak Imin? Bukankah PKB sejak awal bersama Prabowo ? Tak pernah PKB mengusung dan mengkampanyekan Anies. Memang benar, terakhir Cak Imin diabaikan Prabowo setelah PAN dan Golkar merapat. Koalisi pun dibuat sepihak tanpa melibatkan Cak Imin, menjadi Koalisi Indonesia Maju, menggusur KKIR. Tapi tidak lantas, membuat Cak Imin langsung mendapat durian runtuh, tanpa berjuang langsung menjadi pendamping ANIES. Lagipula, sosok Cak Imin akan merugikan Anies. Alih-alih meningkatkan elektabilitas, Cak Imin malah memeloroti suara Anies. PBNU menyatakan, siapapun Capres yang berpasangan dengan Cak Imin akan kalah. Sebuah sinyal perlawanan NU terhadap Cak Imin. Mengambil Cak Imin sebagai Cawapres Anies, sama saja vis a vis dengan PBNU. Surya Paloh juga melapor ke Jokowi. Disebut sekedar etika politik, melapor ke Jokowi. Tapi bisa juga ditafsirkan, Cak Imin disodorkan ke Anies adalah bagian dari skenario Jokowi. Rasanya, Anies dan Cak Imin bukanlah simbol perubahan. Anies dan Cak Imin malah melambangkan status quo. Jadi, koalisi perubahan untuk persatuan telah berubah menjadi koalisi memecah untuk tetap mempertahankan status quo Jokowi. [].
Pintu Darurat Negara Ada di Tangan MPR, Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 adalah UUD 2002, artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berhentilah semua partai politik, lembaga negara dan penguasa membohongi rakyatnya yang mengatakan negara berideologi Pancasila. Padahal sejsk UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 negara sudah diganti dengan sistem Presidensiil yang basisnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kekuasaan diperebutkan dengan banyak -banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat kuatan, curang curangan, caci maki dan permusuhan yang jelas bertentangan dengan nilai -nilai Pancasila. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila yang mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR. Beberapa hari ini terjadi perdebadan bagaimana kalau pemilu terjadi dead lock, kalau calon presidennya cuma satu. Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presidential Threshold 20% dicabut agar tidak terjadi deadlock jika capresnya cuma satu pasang. Dari kajian kami di Rumah Pancasila usul tersebut kurang tepat sebab selama ini penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002 justru yang harus diselamatkan bukan hanya soal pilpres tetapi mengembalikan negara ini semua untuk semua, mengembalikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kedaulatan adalah rakyat bukan kedaulatan ketua partai politik. Negara tidak boleh lagi hanya dimiliki oleh satu golongan yaitu golongan partai politik. Negara harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam konfigurasi MPR yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan partai politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20%? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Dengan sistem MPR itulah pintu darurat ada di sana, mengapa? MPR itu terdiri dari 1/3 DPR, 2/3 adalah utusan golongan dan utusan Daerah. Oleh sebab itu MPR tidak pernah demisioner, sebab MPR bukan anggota tetapi unsur dan karena sifatnya utusan yang tidak ada pergantian kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan dari macam-macam kepentingan yang menjadi tugas pemeliharaan negara tidak cuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan. Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, yang pemeliharaannya baik diselenggarakan oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan negara. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali kita semua sadar bawah negara ini telah melenceng menuju perpecahan dan kebangkrutan kecuali kita mempunya kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan Pancasila, mengembalikan kedaulatan rakyat mengembalikan negara milik semua golongan bukan hanya milik satu golongan yaitu golongan partai politik jelas hal ini mengkhianati Bhinneka Tunggal tunggal Ika. (*)
Jakarta Guyub, Upaya BroNies Merangkai Kembali Serpihan Kemerdekaan Indonesia yang Terserak
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum DPP BroNies DIRGAHAYU Indonesia, 78 tahun rakyat belum bisa dibilang sepenuhnya merdeka. Masih banyak di sana-sini kehidupan orang-orang kecil yang identik terjajah. Terpinggirkan, terampas dan tertindas, itulah realitas kehidupan rakyat tak berpunya di seantero republik. Saban tahun negara bagai merayakan momen tujuh belasan yang sejatinya jauh dan bertolak-belakang dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pun bagi warga Jakarta, kehidupan di ibukota negara itu, masih bergulat dengan urusan pemaknaan dari apa dan tujuan merdeka. Sebuah sentuhan kemerdekaan yang berkorelasi dengan kotanya, warganya dan pemimpinnya. Selain menjadi influencer bagi kota-kota lainnya, Jakarta juga menjadi barometer politik nasional. Baik buruknya Indonesia, bisa dilihat dari baik buruknya Jakarta. Seperti Anies yang menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022, ia kerap menyoal substansi kemerdekaan. Buat apa merdeka, kalau rakyat tak punya tanah. Buat apa merdeka kalau rakyat masih susah mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Buat apa merdeka kalau kekayaan negara habis dikuras bangsa asing. Buat apa merdeka kalau pemimpinnya gemar korupsi dan pejabatnya hobi pada yang mudharat. Buat apa merdeka kalau sesama anak bangsa saling bertikai, konflik dan bermusuhan serta memicu disintegrasi nasional. Masih banyak lagi segudang kontradiksi dari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang seremonial dan artifisial, yang tak lebih dari sekedar permainan, hiburan dan kegembiraan sesaat. Kata merdeka, yang telah lama kehilangan nasionalisme dan patriotisme di dalamnya. Sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi kegetiran itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BroNies (Relawan Bro Anies) terpanggil melakukan kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurusnya seiring Panggung Kemerdekaan di Plaza Tugu Proklamasi. Acara yang dikemas dengan Temu Kangen Warga Jakarta dan mantan Gubernur Jakarta itu, menampilkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinnekaan, beragam pentas kesenian tradisional, senam kreasi massal dll. Dengan menghadirkan Anies Baswedan dan para mantan gubernur Jakarta, beberapa aktifis dan tokoh nasional. Even sekaligus gerakan yang sarat pesan dan nilai-nilai perubahan, yang dilakukan BroNies pada tgl 19 Agustus 2023 mendatang di Tugu Proklamasi. Di antaranya memiliki tujuan antara lain sbb: 1. Menghembuskan spirit persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekayaan nasional dari Jakarta hingga menyeluruh seantero negeri. 2. Membangun budaya guyub, solid dan toleransi warga Jakarta meski lekat dengan keberagaman dan plurailtas. 3. Membangkitkan semangat kebhinnekaan dan kemajemukan yang menjadi penopang fundamental sebagaimana dituangkan dalam nilai-nilai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. 4. Melakukan penyegaran dan relaksasi sosial sekaligus berbagi edukasi bersama seluruh warga Jakarta tentang nasionalisme dan patriotisme, melalui pentas seni budaya nusantara dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI. 5. Mengokohkan silaturahim dan persaudaraan para pemimpin dan tokoh tokoh dengan warga Jakarta. Hal tersebut penting dan signifikan melahirkan kultur kesetaraan dan keadilan bagi sesama warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. (*)
Kok Cemen, Sih
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 \"Ah… cemen lu\" kadang konteksnya gak selalu ejekan serius, karena itu bisa dalam konteks candaan. Jika ada yang curhat tentang masalah pribadinya. Cemen (istilah Sunda) artinya lembek, lemah, gak keren, dsb. Kata cemen sering dipakai kalangan milineal. Juga populer di kalangan netijen di dunia medsos. Apa fatsal, komentar yang muncul dalam mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan dan resmi MPR-RI dalam rangka hari Proklamasi (16/8). Setelah sembilan tahun Presiden Jokowi berkuasa. Pada kesempatan tersebut dalam pidato tanpa teks Jokowi berkeluh kesah tentang dirinya yang di bully/ perundungan, serta “menyesalkan” kenapa perkembangan masyarakat Indonesia kok begitu. Jika dianggap bully dalam arti perlakuan kekerasan dan sebaran hoaks oleh rakyat kepada pejabat. Bukankah penguasa, karena kekuasaannya juga sangat ahli menciptakan bully-an, perundungan/ kekerasan dan hoax/ kebohongan karena penguasa punya infrastruktur sangat lengkap untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Semua tergantung kebijakan sang penguasa. Ketidakadilan hukum itu perundungan. Apalagi menembak mati rakyat 6 syuhada di KM 50 dan menangkap peserta unras serta perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh aparat itu perundungan. Tentang hoaks atau kebohongan. Bukan kah fakta tentang Mobil Esemka. Tentang 11.000 triliun di Kantong. Adalah Hoax. Jika dirinci tentu banyak hoax yang diciptakan. Bisa jadi ini menjadi teladan negatif buat rakyat, sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya Revolusi Mental yang didengungkan oleh Jokowi. Kedengaran aneh memang, karena tugas Presiden yang diberi amanah oleh rakyatnya dan diberikan kekuasaan besar untuk men-“drive” bangsanya. Membangun karakter building rakyat melalui adalah Revolusi Mental yang menjadi jargon awal Jokowi. Sepertinya arahan tentang hal tersebut tidak pernah lagi didengar. Baik setiap tahun pidato kenegaraan dan pada pidato kesembilan pada hari kemerdekaan. Munculnya keluhan atau curhatan Jokowi. Bukankah artinya keluhan Jokowi meludah ke langit terpercik muka sendiri. Menjadi suatu fakta ketidakberhasilan dalam membangun karakter bangsa. Sedang hal tersebut merupakan tugas utama. Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 45. Atau bisa jadi Presiden Jokowi sedang memainkan peran playing fictim. Pada akhir masa jabatannya, untuk dikasihani. Karena seharusnya pada pidato resmi kenegaraaan Presiden seharusnya menyampaikan hal yang sangat substansial tentang kondisi bangsa dan arah ke depan. Bukan saja tentang keberhasilan tetapi juga tentang kendala yang dihadapi ke depan, tentang membangun demokrasi, tentang mengurangi hutang negara, tentang korupsi yang merajalela serta sangat luar biasa di masa pemerintahanya. Ataukah memang Jokowi mengalami “kepanikan” power syndrom, mendekat kepada akhir kekuasaan. Jadi rakyat biasa, tanpa ada perlindungan kekuatan oligarki partai. Hanya sebagai petugas partai. Juga tanpa dukungan oligari ekonomi para taifan, pindah ke lain hati penguasa baru. Mereka sudah tidak lagi memerlukan. Kita hanya bisa “menduga” kegalauan Jokowi. Sehingga “cemen”, cengeng tidak ada lagi kegagahan kekuasaannya. Lame Duck. Selamat HUT Proklamasi ke 78 Republik Indonesia. Ke depan warisan yang ditinggalkan kepada pemerintahan selanjutnya dan kepada pewaris bangsa terutama kalangan milineal dan gen- Z sangat berat. Hutang yang menjadi tanggungan dan beban negara luar biasa besar, dilakukan pemerintah Jokowi maupun oleh BUMN. Korupsi maha hebat yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. (*)
Dicari Partai yang Berani Memakzulkan Jokowi, Dia akan Jadi Pemenang Pemilu 2024
Sekarang siapa lebih cepat dia akan jadi pemenang yang tangguh dalam kontestasi Pemilu 2024. Rakyat makin tersiksa. Bunuh diri makin menjadi hobby di kala beban hidup makin berat. Petuah para pemuka agama tidak lagi mempan karena menanggung beban perut diri dia sendiri dan keluarganya makin sulit. Imannya tak terbendung menahan gejolak aksi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau sudah bigini siapa yang bertanggung jawab, bukankah pemerintah pemangku dan pemegang kuasa yang diamanahkan rakyat. Sudah gak bisa kita membiarkan situasi akan terus seperti ini. Di negeri belahan dunia Afrika sana mantan presiden mereka ikat di pohon kelapa kemudian mereka cambuk. Dia terikat dengan tidak memakai baju dan ada 3 atau 4 orang mencambuknya dengan kabel. Kira-kira di Indonesia boleh seperti itu? Kalau boleh coba tunjuk tangan siapa-siapa yang siap jadi eksekutor sebagai pencambuk. Rupanya penguasa saat ini sudah bisa mengira dan mengetahui bahwa setelah Jokowi ada presiden baru yang bukan dari klan Jokowi. Ini terbukti dengan pernyataan LBP bahwa presiden baru gak usah bicara perubahan karena Indonesia itu sudah pada jalan yang benar. Gak usah berubah-rubah. Ikuti saja yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau sekarang hobi dengan korupsi, maka mari kita lanjutkan berkorupsi ria. Kalau sekarang hasil bumi berupa tambang disedot sesuka-sukanya oleh LBP and the gang-nya maka lanjutkan penyedotan itu sampai dia masuk ke liang kubur. Untuk apa perubahan kalau itu hanya menyengsarakan dia dan keluarganya. Apalagi sampai kekayaannya hasil dari korupsi disita negara dan semua kekayaannya dinasionalisasikan termasuk kekayaan para oligarki. Dirampas paksa dan disita oleh negara untuk membayar hutang negara. Itu tidak salah kan? 2024 merupakan kiamat kecil bagi manusia-manusia serakah di dalam istana laknat rezim terkutuk ini. Mereka sudah bernadzar kalau Anies pulang haji akan ditersangkakan oleh KPK tapi sampai saat ini mereka gak berani. Sebab kalau itu terjadi bukan hanya para pejabat KPK aja yang akan diamuk massa tapi keluarganyapun akan bernasib sama diamuk massa juga. Maka dari itu kemarin jokowi ke Cina melapor ke kakak tertuanya akan situasi terakhir di negaranya. Sekaligus nanya ke kakak tertuanya bahwa bagaimana nasibnya dan keluarganya nanti kalau Anies jadi presiden. Kira-kira kakak tertuanya jawab apa ya. Boleh jadi kata Xi Jin Ping, lu olang gak usah kwatil di sini banyak golong-golong baik yang sudah dipakai atau belum. Tinggal kau mau pilih yang mana untuk tempat tinggalmu. Owe gak bisa bantu lu olang untuk menghentikan Anies. Lakyatmu yang memilih dia bukan kita kan. Lu sendili tidak belani mau nangkap dia. Lu cuma janji-janji aja. Tapi nyatanya Anies itu sangat kuat. Paltai koalisimu mulai menalik dili dan mau dukung Anies. Kalau owe bisa apa ha. Maka Jokowi makin gusar dan panik. Berkali-kali Firli Bahuri di telefon menanyakan kasus formula E tapi dijawab sama Firli saya juga pusing Pak. Di sini cuma ada formula 88 karena perubahan cuaca jadi banyak yang batuk Pak. Firli juga agak ketakutan karena kasusnya ada di tangan POLDA METRO tentang kebocoran data. Dan KAPOLDA nya mantan anak buahnya dulu di KPK yang dipecat Firli. Dan RESKRIM POLDA METRO sudah pernah sekali memanggilnya. Kalau dia mau main pakai jurus mabuk maka tidak mustahil POLDA METRO akan menahannya. Era TB 1 Pak Sigit gak segan-segan menangkap dan memenjarakan jenderal kalau bersalah. Jadi ini yang bikin Firli ngeri-ngeri sedaaap mau maksa tersangkakan Anies. Mari kita songsong perubahan akan datang. Acara PKS Sabtu 28 Juli kemarin mengerikan, massa yang datang dan itu gak pakai dibayar. Banyak dari mereka juga bukan orang PKS. Tapi mereka datang hanya pengen melihat Anies. Maka dari itu dicari partai yang mau memakzulkan Jokowi supaya didukung massa mengimbangi partai-partai pendukung Anies supaya bisa menjadi pemenang di 2024 nanti. Karena sudah pasti partai pendukung Anies akan jadi top scorer di PEMILU 2024 nanti dan partai yang lain akan menjadi partai purbakala ditinggal pendukungnya. Gak percaya mari kita buktikan. Nuun walqolami wamaa yasturuun Wallahul muwaffiq ... Wallahul a\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 310724.
POPULER
