HUKUM
Bareskrim Memastikan Kasus Manipulasi Data WAL Naik ke Penyidikan
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memastikan status perkara dugaan manipulasi data pemegang polis WanaArtha Life (WAL) masuk ke tahap penyidikan.Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Ma\'mun mengatakan pihaknya telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. \"Sudah naik sidik. Banyak saksi diperiksa, puluhan (orang) ya,\" kata Ma\'mun kepada wartawan di Jakarta, Rabu.Bareskrim memproses perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP Nomor R/LI/51/III/RES.1.24/2022/Dititipideksus pada 18 Maret 2022, dengan terlapor petinggi PT WanaArtha Life berinisial YM. YM dilaporkan atas dugaan penipuan dan pemalsuan data pemegang polis asuransi PT WanaArtha Life.Di saat bersamaan, para nasabah masih menunggu kepastian lantaran aset WanaArtha Life dibekukan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.Meski sudah ada putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan atau pemblokiran rekening perusahaan, para pemegang polis masih harus menunggu kepastian sembari menanti putusan kasasi.Dihubungi secara terpisah, pakar hukum Universitas Al Azhar Suparji Achmad mendorong Kejaksaan Agung melakukan verifikasi secara menyeluruh terkait pembekuan aset WanaArtha Life. \"Dalam kasus WAL ini, memang kasihan nasabah yang tidak ada hubungan dengan kasus ini,\" kata Suparji.Dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh tersebut, menurutnya, aset yang tidak ada hubungan dengan unsur kejahatan tidak perlu dibekukan. \"Makanya, agar semua fair, perlu ada verifikasi,\" tukasnya.Pembekuan rekening di kasus WAL itu ialah bagian dari upaya pembuktian untuk mencegah kehilangan jika nantinya ada pengembalian kerugian negara, tambahnya.Kalau kekhawatiran itu tidak terjadi dan dana yang ada bukan bagian dari hasil kejahatan serta tidak untuk pembuktian, lanjutnya, maka tidak perlu semua digeneralisasikan untuk pembekuan. \"Jangan semuanya disamaratakan, prinsipnya klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan benar sehingga fair,\" katanya.Dia juga berharap Kejagung tidak menunda verifikasi tersebut karena banyak nasabah WAL menunggu uangnya kembali. \"Pembuktian ini memang perlu hati-hati, namun tidak sampai berlarut-larut. Seperti konsep presisi (Polri) kan, secepat mungkin dilakukan verifikasi dan tidak terkatung-katung,\" tegasnya.Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Sudiro juga berpendapat Kejaksaan Agung wajib menindaklanjuti putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan atas pemblokiran rekening perusahaan. Terlebih, jika benar sudah ada putusan pengadilan yang memutuskan rekening terkait tidak terkait Jiwasraya.\"Kejaksaan Agung wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Itu norma hukumnya, karena tidak ada alasan untuk menahan apalagi sudah diputuskan tidak terkait Jiwasraya,\" ujar Ahmad. (Sof/ANTARA)
Tragedi Ade Armando Tamparan Keras Bagi Penegakan Hukum Rezim Ini
Jakarta, FNN - Peristiwa pengeroyokan yang menimpa pegiat sosial Ade Armando di depan Gedung MPR/DPR pada aksi demo mahasiswa, Senin, 11 April 2022, cukup menghentak kalangan cendikia, politisi dan masyarakat umum. \"Ini merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia saat ini,\" kata Advokat Juju Purwantoro yang juga Ketua Bidang Advokasi- Hukum DPP Parpol UMMAT kepada FNN di Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Menurut Juju, emosi masyarakat yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum termasuk kepada penegak hukum, mengakibatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada keadilan dan hukum. Hal itu terlihat dari para pelaku yang main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Ade Armando. Kelihatannya masyarakat sudah sangat jengah dan kesal yang mendalam, karena dia selama ini dianggap manusia super yang kebal hukum. Padahal pelaku main hakim sendiri secara kekerasan fisik, misal memukul, menendang, menyiksa hingga menyebabkan terluka parah, dapat dijatuhi hukuman sesuai sesuai hukum yang berlaku. Juju menegaskan dalam KUHP pasal 351 pelaku bisa dituntut berdasarkan \'tentang penganiayaan\'. Juga kalau dilakukan dengan kekerasan, maka pelakunya pun dapat dijerat dengan \'Pasal 170 KUHP tentang kekerasan\'. Konstitusi UUD 1945 menggunakan ungkapan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D). Contoh peristiwa Ade Armando tersebut, dapat mengganggu nilai- nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk penggunaan hukum selama ini, yang sekedar untuk melayani kepentingan penguasa belaka. Praktek diskriminasi hukum juga berlawanan dengan prinsip pengakuan HAM, misalnya (pasal 2, Deklarasi HAM 1948). Tindakan kekerasan yang dialami Ade Armando yang sering dicap sebagai buzzeRp, adalah sebagai korban peradilan jalanan dan main hakin sendiri (street justice). Peristiwa tersebut terjadi bisa sebagai akibat kepercayaan publik (destrust) terhadap institusi Kepolisian yang sangat rendah, diskriminatif dan tidak adil. Sedangkan sebagian lagi masyarakat terutama kelompok oposisi, merasakan (diskriminasi hukum), jika ada kesalahan dengan gampang dicari-cari untuk dihukum. Faktanya, menurut Juju sebagai kuasa hukum pada akhir tahun 2017, Ade Armando juga pernah disidangkan Pra Peradilan kasusnya di PN Jaksel atas penistaan AlQuran dan Aqidah Islam. Walau majelis memerintahkan sidang untuk dilanjutkan, dan ditetapkan sbg Terdakwa, tapi pihak penyidik malah mengeluarkan SP3. Juga pada kasus gugatan pelecehan Islam 2017, lagi- lagi SP3 kasus dibatalkan dan jg mandek. Juju menyarankan peristiwa yang menimpa Ade Armando diharapkan menjadi pelajaran berharga, untuk dilakukannya penegakan dan proses hukum yang adil sesuai hukum ( equalty before the law) Termasuk juga terhadap oknum buzzer lain seperti; Abu Janda, Denny Siregar, Habib Kribo, Eko Kuntadhi. (sws)
Polres Ternate Membebaskan Enam Mahasiswa Terkait Demo
Jakarta, FNN - Kepolisian Resort (Polres) Ternate, Maluku Utara (Malut) akhirnya membebaskan enam mahasiswa yang diduga sebagai provokator dalam aksi 11 April 2022 di depan Kantor Wali Kota Ternate yang berujung ricuh.\"Enam mahasiswa ini mereka telah dipulangkan ke rumahnya siang tadi setelah mendapatkan pembinaan dari Binmas, sehingga tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab,\" kata PS Kasi Humas Polres Ternate Ipda Wahyuddin kepada ANTARA, Rabu.Selain itu, kata Wahyuddin, Polres Ternate juga tidak mau mempublikasikan nama enam mahasiswa dan asal kampusnya dan hanya diberikan pembinaan serta membuat surat pernyataan.\"Bahkan, untuk nama-nama enam mahasiswa yang sempat ditahan ini tidak disebutkan, karena dikhawatirkan berdampak pada mental mereka, terutama di lingkungan kampus,\" ujarnya.Baca juga: Polisi bubarkan demo mahasiswa ricuh dengan gas air mataMenurut dia, Polres Ternate memulangkan enam orang pendemo yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 karena diduga sebagai provokator dalam aksi mahasiswa tersebut.Selan itu, enam pendemo berusia 17 hingga 23 tahun setelah mendapatkan pembinaan oleh Tim Resmob dan Anggota Polres Ternate.Untuk itu, Polres Ternate mengimbau agar setiap warga ingin sampaikan pendapat di muka umum agar tidak melakukannya dengan cara anarkis serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.Demonstrasi ribuan mahasiswa berbagai kampus di Kota Ternate mengatasnamakan Komite Berjuang Bersama Rakyat (BBM) Malut pada Senin lalu berakhir ricuh karena massa menolak kehadiran Sekkot Ternate Jusuf Sunya untuk menemui massa aksi.Aksi demo berawal dari perwakilan mahasiswa menemui Pemkot Ternate yang difasilitasi Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit untuk menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Pemkot Ternate diwakili Sekkot Ternate Jusuf Ternate.Akan tetapi, kehadiran Sekkot Ternate mendapat penolakan dan terjadilah aksi saling dorong antara aparat keamanan dengan mahasiswa dan mengakibatkan pagar kantor Wali Kota Ternate alami kerusakan. (Ida/ANTARA)
Kekerasan Bisa Membuka Pintu Masuk Paham Radikal dan Terorisme
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan apabila kekerasan dan kebencian dianggap wajar maka sangat berbahaya bagi bangsa karena bisa memperlebar pintu masuk paham radikal dan terorisme.\"BNPT mengecam segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok dalam bentuk apa pun,\" kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT menanggapi kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa pada Senin (11/4). Diketahui Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando dipukuli hingga babak belur oleh sekelompok pengunjuk rasa yang bukan mahasiswa di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan.Sepatutnya, ujar dia, sebagai anak bangsa, maka semua pihak harus saling bergandengan tangan dan memperlakukan sesama dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, BNPT menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi dari sebagian pengunjuk rasa saat jutaan umat Muslim Indonesia sedang menjalankan ibadah Suci Ramadhan.BNPT mengecam segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan masyarakat sipil, baik secara individu maupun kelompok dalam bentuk apa pun, tegas dia.Kekerasan bukanlah jati diri bangsa Indonesia sehingga dikhawatirkan apabila kekerasan dan kebencian dianggap wajar karena berbahaya bagi negeri ini, jelas dia.\"Bulan Suci Ramadhan seharusnya dijadikan waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan sekaligus memperkuat persatuan kita sebagai anak bangsa,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Kobar Makassar Mendesak Pembebasan Pengunjuk Rasa yang Diamankan Polisi
Jakarta, FNN - Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (Kobar) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendesak pihak kepolisian membebaskan para pengunjuk rasa yang diamankan pihak kepolisian saat unjuk rasa pada Senin, 11 April 2022.\"Kami menilai tidak jelas adanya dugaan tindak pidana dilakukan para peserta aksi yang ditangkap. Mereka hanya menyuarakan pendapat dengan cara berdemonstrasi, sehingga penangkapan terhadap peserta aksi merupakan pelanggaran HAM,\" ujar Juru Bicara Kobar Makassar Muhammad Heidir kepada wartawan, Selasa.Selain itu, pelaksanaan tes urine tanpa dugaan tindak pidana disertai barang bukti narkotika, kata Direktur LBH Makassar ini, ada dugaan upaya kriminalisasi dan melegitimasi penangkapan serta penahanan tanpa dasar, seperti pola dilakukan pada aksi demonstrasi sebelumnya.Bahkan, informasi yang dihimpun tercatat 32 orang yang ditangkap, belum diketahui kabarnya. Dua di antaranya pelajar dan tiga perempuan. Begitu pula ada dugaan penghalang-halangan akses bantuan hukum kepada mereka oleh pihak berwajib.Hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .\"Kami mendesak Kapolda Sulsel dan jajarannya membuka akses bantuan hukum kepada mereka, karena ditangkap tanpa alasan jelas. Kami juga meminta seluruh peserta aksi yang ditahan di kantor Satuan Brimob Polda Sulsel di bebaskan segera,\" ucapnya menegaskan.Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS menyebutkan bahwa pihaknya mengamankan 64 orang, sembilan diantaranya terindikasi positif mengkonsumsi narkoba, dan tiga orang membawa senjata tajam, busur dan anak panah.\"Lainnya, sudah dipulangkan karena tidak cukup bukti melakukan tindak pidana. Tapi sebelum dipulangkan, Pak Kapolrestabes tadi menasehati mereka agar fokus kuliah, tidak menyia-nyiakan harapan orang tua, jangan ikut-ikutan,\" katanya.Namun demikian, Lando mengatakan penyampaian aspirasi itu dijamin konstitusi dan undang-undang, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak merugikan kepentingan umum.Seluruh peserta aksi yang diamankan, kata Lando, membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta wajib lapor. Selain itu, aparat juga melakukan cek silang tempat kuliah mereka yang diamankan untuk memastikan kebenaran sebagai mahasiswa.\"Kita selalu berusaha memanusiakan manusia agar selalu menjadi lebih baik, harapan polisi kiranya yang diamankan bisa berubah dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang,\" katanya menambahkan. (Sof/ANTARA)
Polda Sultra Menerjunkan 1.260 Personel untuk Mengamankan Aksi Damai 11 April
Jakarta, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menerjunkan sebanyak 1.260 personel dalam mengamankan demonstrasi damai yang bertitik di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin 11 April 2022.Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra Kompol Tiswan, di Kendari, Senin, mengatakan bahwa ribuan personel diterjunkan dalam mengamankan unjuk rasa serentak yang dilakukan mahasiswa.\"Ada 1.260 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan demonstrasi serentak yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini,\" katanya pula.Dia berharap mahasiswa maupun masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, santun dan aman serta menghindari tindakan anarkis yang jika itu terjadi pastinya akan merugikan masing-masing pihak.\"Kepada mahasiswa dan masyarakat, unjuk rasa ini dapat berjalan dengan damai humanis dan tidak terprovokasi,\" ujarnya lagi.Terlihat personel telah bersiaga di lokasi Gedung DPRD Sultra. Begitu pun mahasiswa maupun elemen masyarakat telah berdatangan.Sejumlah mobil water cannon milik kepolisian setempat telah disiapkan di jalan depan Kantor DPRD Sultra maupun di dalam pekarangan kantor wakil rakyat tersebut. Personel gabungan berpakaian lengkap, helm, tameng dan pentungan juga bersiaga di lokasi ini.Hingga berita ini diturunkan, massa pengunjuk rasa masih berorasi di depan Kantor DPRD Sultra, massa mencoba masuk ke Kantor DPRD setempat, namun tidak diperbolehkan pihak keamanan. (Ida/ANTARA)
Polri Mengamankan Unjuk Rasa dari "Penyusup"
Jakarta, FNN - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya mengamankan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dari kemungkinan adanya penyusup yang mengganggu agenda mahasiswa.“Yang kita harus hindari tentunya adalah jangan sampai ada penumpang atau penyusup yang kemudian mengganggu proses dari kegiatan yang ingin dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini yang harus kita jaga dan kita pisahkan,” ucap Sigit kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin.Pengamanan tersebut bertujuan agar para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi betul-betul bisa satu suara dan murni merupakan aspirasi mahasiswa tanpa ada tumpangan dari oknum yang ingin memanfaatkan para mahasiswa.“Ini yang kita jaga dan kita lihat, alhamdulillah semuanya berjalan kondusif dan Polri pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik agar proses demo dari teman-teman mahasiswa bisa berjalan aman, lancar, aspirasinya tersampaikan,” tuturnya.Sigit melanjutkan, tentunya para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah, akan mendengarkan dan tentunya diharapkan bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan para mahasiswa.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menegaskan bahwa ia sudah memberi instruksi kepada para aparat yang bertugas untuk bisa memberikan pelayanan terhadap aksi demo mahasiswa.Instruksi tersebut bertujuan untuk memberi jaminan terhadap kebebasan berpendapat bagi mahasiswa di tengah negara yang demokratis.“Oleh karena itu kami sudah tugaskan seluruh anggota untuk mengawal dan mengamankan agar proses demo bisa berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tertib, dan kemudian aspirasi dari teman-teman mahasiswa bisa tersampaikan,” kata Sigit.Ia berpandangan bahwa hal ini menjadi sangat penting karena mahasiswa merupakan pengawal demokrasi yang selalu bersuara kritis.“Tentunya harus kita jaga,” ucapnya.Terkait dengan beberapa demonstran yang berhasil diamankan, Sigit mengungkapkan terdapat beberapa orang yang membawa senjata tajam, namun hingga saat ini belum ada yang membawa senjata api. Aparat masih melakukan pendalaman terkait hal ini. “Alhamdulillah sampai saat ini belum ada (yang bawa senjata api),” kata Kapolri. (Ida/ANTARA)
Aparat Diingatkan Agra Jangan Ada Kekerasan Saat Menjaga Aksi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud saat rapat.Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama. “Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum. “Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa. Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Intens Mengawasi Peredaran Makanan di Ramadhan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman pada bulan Ramadhan.\"Masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif saat bulan Ramadhan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan berlipat,\" kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Oleh karena itu, ia meminta pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.\"Sidak (inspeksi mendadak) harus dilakukan di pusat-pusat penjaja makanan, baik di kota maupun di daerah. Pastikan makanan takjil dan makanan siap saji yang beredar di pasaran bebas dari bahan-bahan berbahaya,\" kata Netty.Menurut dia, memastikan keamanan pangan adalah tugas pemerintah guna menjamin keselamatan rakyat. \"Tingginya peredaran makanan dan minuman yang mengandung zat-zat berbahaya karena masih ada pembelinya. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mengenali makanan yang mengandung zat bahaya tersebut,\" ujarnya.Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah harus sering mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pangan layak konsumsi pada masyarakat dengan cara-cara yang sederhana tanpa harus uji laboratorium.\"Masyarakat yang teredukasi tentang pangan aman dan sehat dapat mengenali adanya bahan berbahaya melalui warna, bau maupun kekenyalan makanan. Tentu juga dengan memerhatikan kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa,\" ucap Netty.Kasus keracunan makanan yang kerap terjadi, lanjut dia, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketelitian konsumen terkait makanan sehat dan aman.Ia pun mengharapkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan agar tetap menjaga standar keamanan pangan pada produknya.\"Selama pandemi banyak pelaku usaha yang sepi pembeli sehingga produk tersisa banyak. Jangan sampai produk kedaluwarsa beredar di pasar-pasar dan bahkan masuk pada parsel lebaran,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Reog Ponorogo Diajukan sebagai WBTB Indonesia ke UNESCO
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden akan mengawal proses pengajuan kesenian Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Indonesia, ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan menegaskan, upaya memastikan kesenian Reog Ponorogo sebagai WBTB yang lahir dan berkembang di Indonesia, merupakan langkah prioritas pemerintah.\"Kami (KSP) akan berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk memastikan persyaratan administrasi ke UNESCO sudah terpenuhi semua,\" kata Abet, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan, memperjuangkan dan memastikan Warisan Budaya Tak Benda bangsa untuk diakui dunia melalui UNESCO, merupakan manifestasi dalam memperteguh jati diri bangsa dan bentuk pelestarian budaya.Hal itu, ujar dia, dilindungi oleh Undang-Undang No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. \"Atas dasar itu, KSP juga mendorong percepatan diplomasi kebudayaan di level dunia, agar Reog bisa segera dinobatkan oleh UNESCO sebagai milik kita,\" jelas Abet.Sebagai informasi, pemerintah sudah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda milik Indonesia pada 18 Februari 2022. Kepastian ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis (7/4) lalu.Sebelumnya, Muhadjir mengungkapkan, pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian Reog sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO.Hal ini membuat seniman Reog di Ponorogo turun ke jalan, menuntut pemerintah segera mendaftarkan Reog ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.Kesenian Reog Ponorogo sendiri sudah mengakar di Indonesia dan diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda sejak tahun 2013. Selama kurun waktu 4 tahun berjalan, pemerintah sudah melengkapi dan menyempurnakan persyaratan untuk diusulkan ke UNESCO. (Sof/ANTARA)
POPULER
