OPINI
Rusia Marah
Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordator Kajian Politik Merah Putih TIBA-tiba Rusia marah ke Italia soal Jokowi Sebut Putin Tak ke G20 Bali, CNBC Indonesia NEWS Rabu, 29/06/2022 11:00 WIB. Pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang menyebut Ketua G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah “mengesampingkan” kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT November di Bali mendapat tanggapan Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Presiden Widodo mengesampingkannya,” kata Draghi kepada wartawan di akhir KTT G7 Jerman, di mana Jokowi diundang sebagai tamu, Selasa. “Dia (Putin) tidak akan datang (langsung) ... Apa yang mungkin terjadi adalah partisipasi jarak jauh, kita lihat saja nanti,” tambah Draghi. Menteri Luar Negeri Italia Mario Draghi mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan menghadiri pertemuan puncak (KTT) G20 di Bali, November mendatang. Draghi memaparkan hal itu dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi dalam KTT G7 di Jerman. Draghi mengatakan, Putin tak akan datang langsung ke pertemuan G20 Bali. Mungkin saja, ia hadir, tapi melalui partisipasi jarak jauh. Komentar Draghi langsung mendapatkan tanggapan dari Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan, bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Kami telah menerima undangan dan kami telah menanggapinya dengan positif,” tegas Ushakov, menurut kantor berita Rusia Interfax, dikutip AFP, Rabu (29/6/2022). “Ya, kami telah mengonfirmasi (undangan), partisipasi kami (di KTT G20 Bali) sudah pasti,” ucap Ushakov kepada wartawan di Moskow, Senin (27/6/2022). Rusia, lanjut Ushakov, tetap tertarik berpartisipasi dalam KTT di mana Putin telah diundang untuk hadir secara langsung. Dari jejak digital diketahui, “Jokowi: Presiden Putin Nyatakan Siap Hadir KTT G20 di Bali” (29 Apr 2022, 17:41 WIB) seperti dilansir Liputan6.com. Perhelatan G20 akan dilangsungkan di Bali pada November 2022. Presiden Jokowi mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bakal hadir langsung dalam pertemuan tersebut. “Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” kata Jokowi dalam keterangan persnya kepada awak media, Jumat (29/4/2022). Komentar Draghi atas info langsung dari Jokowi terlacak. Sesuai petunjuk waktu kejadiannya adalah sebelum Jokowi sampai di Moskow dan ketemu langsung dengan Putin. Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan, kabar kehadiran Putin untuk hadir, diperoleh Jokowi usai keduanya melakukan sambungan telepon. Selain memberi konfirmasi kehadiran. “Bertukar pandangan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin @KremlinRussia_E membahas tentang situasi di Ukraina serta kerja sama G20,” kata Jokowi dikutip dalam akun twitternya, Jumat (29/4/2022). Menariknya, yang menjadi fokus perhatian kita adalah info yang diterima Draghi dan membuat kemarahan Rusia. Sedangkan Draghi menerima info langsung tentang ketidak-hadiran Putin justru langsung dari Jokowi. Kemungkinan yang terjadi pada diplomasi itu, Draghi salah dengar ucapan Jakowi (opsi ini sepertinya sangat kecil terjadi) atau Jokowi terburu-buru hanya untuk menyenangkan Italia, sengaja memberi info yang salah. Opsi ketiga hanya tebakan Jokowi mungkin Putin tidak akan hadir secara fisik. Opsi ketiga mungkin memang ada petunjuk dari Kremlin bahwa meski begitu, Ushakov belum bisa memastikan apakah Putin akan menghadiri KTT G20 itu langsung atau melalui daring. “Saat ini, mereka (Indonesia) telah mengundang partisipasi secara personal, tapi masih banyak waktu. Saya harap di tengah situasi pandemi seperti ini akan tetap bisa menghadiri forum penting seperti ini secara tatap muka. Saya menghindari berspekulasi,” ucap Ushakov lagi. Kalau ucapan Jokowi bahwa Putin akan hadir langsung (kalau ditafsirkan secara fisik), artinya Jokowi tergesa-gesa dan kurang hati-hati berdiplomasi menyampaikan pesan yang belum pasti kepada Draghi. Atau Jokowi ada maksud lain yang kita belum mengetahui. Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. AS mengancam tak akan hadir dalam rangkaian G20 tahun ini jika delegasi Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin, masih ikut serta dalam KTT yang akan berlangsung pada November mendatang. Meski begitu, Indonesia masih berupaya mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia, ke KTT di Bali nanti. (*)
Saat Guru Madrasah Melawan Diskriminasi
Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Oleh: Djony Edward, Wartawan Senior SEBUAH peraturan diskriminatif baru-baru ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Lewat Surat Edaran Nomor B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022 tentang Libur Akhir Semester pada Madrasah, Kemenag mewajibkan guru ASN masuk kerja saat libur semester. Karuan saja sang guru madrasah protes. Lewat sebuah petisi berisi protes guru madrasah kepada Ditjen Pendis Kemenag pun dilayangkan. Salah satu yang dipersoalkan adalah poin mengenai guru madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa. Disebutkan dalam edaran tersebut meminta agar guru madrasah yang berstatus ASN wajib masuk kerja seperti biasa saat libur semester. “Apakah Perdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi? Setau kami Perdirjen Pendis tersebut sampai saat ini kami masih pedomani dan sampai saat ini juga Perdirjen tersebut belum dicabut,” tulis petisi tersebut. Dalam petisi itu, tertulis juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 315. Pasal itu menuliskan, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Artinya, cuti tersebut merupakan tambahan hak bagi guru, bukan menggugurkan libur semester atau akademik. \"Jadi kami mohon untuk meninjau kembali SE yang telah dikuluarkan,\" bunyi petisi tersebut. Tak berhenti di situ, para guru juga melakukan protes melalui komentar di unggahan Instagram Ditjen Pendis Kemenag. “Tolong sampaikan pada pemangku kebijakan, perdana terjadi guru disuruh tetep ABSEN ketika libur semester, alias ttp masuk disaat anak2 sekolah libur... Tolong perhatikan mental kami, kami jg butuh healing, kami berhadapan dgn anak didik, kalo stress gmn mau kasih energi positif ke anak, sdngkan guru nya stress krn sudah jauh dr keluarga, baru ketemu sehari disuruh kembali di satker... Sedangkan cuti tahunan 12 hari, kami kerja dari SENIN - SABTU... Itu tidak sebanding dgn ASN 5 HARI KERJA, PERBULAN 4 HARI LIBUR X 12 BULAN... PLUS CUTI TAHUNAN... Dzolim bgt min.. semoga para pemangku kebijakan tetap sehat dan bahagia dunia akhirat, karna ternyata doa orang-orang yg didzolimi itu sepertinya tidak mempan pada orang-orang pemilik kekuasaan ???? #hanyamenyampaikansuarahati,” ujar salah satu komentar. “Mohon klarifikasi surat edaran mengenai guru tidak libur semester min? Mohon pengertiannya min kami yg jauh dari keluarga... tahun lalu tidak seperti ini min... knp skrg bgtu?,\" ungkap komentar lainnya. “Kembalikan hak libur semester guru madrasah.... Kalau liburan mau disamakan dengan kantor... Samakan juga hari kerjanya... Samakan juga tukinnya...,” tulis warganet lain. “Dalam 1 bulan kami sebagai guru 24 hari kerja, minggu libur. Bahkan kami pulang sore untuk mempersiapkan kegiatan lain seperti ekstrakulikuler, dsb. Kemudian selain guru yaitu 20 hari karena 5 hari kerja. Ketika satu semester 6×24 = 144. Kemudian yang 5 hari kerja 6×20 = 120. Selisih 24 hari. Lantas bagaimana yang 24 hari ??” tulis salah satu komentar. Letak diskriminasinya adalah, guru PNS lulusan sarjana S1 atau S2 dapat sisa Tukin madrasah, ada yang dapat Rp100.000 ada juga yang tidak dapat. Tapi, PNS office boy (OB) seperti tukang sapu, malah dapat Tukin Rp300.000 sesuai golongan. Dikatakan alasannya sertifikasi, padahal sertifikasi diberikan juga kepada guru swasta. Landasan hukum sertifikasi berbeda dengan Tukin, sertifikasi mengacu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, tidak sama dan tidak sejajar antara Tukin dan sertifikasi. Kalau sama, apa OB swasta dapat Tukin? Ternyata Tidak Dapat. Lalu sertifikasi juga ditempuh harus lewat ujian, lewat Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kalau Tukin tidak ada ujiannya. Tidak ada PKG-nya Berbeda dengan guru PNS dan PNS OB DKI Jakarta, mereka 100% dapat sertifikasi, juga Tunjangan Kinerja (TKD) 100%. Bedanya Tukin OB bisa dapat 100%, hanya saja tanpa sertifikasi karena bukan guru, tidak masuk dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu tampaknya untuk menyiksa guru PNS, agar guru PNS kerja terus tanpa libur. Ngajar terus, kerja terus. Coba perhatikan Surat Edaran itu isinya antara lain menghapuskan liburan semester 1 dan semester 2. Otomatis sudah tidak ada lagi guru libur selama murid libur, selama kegiatan sekolah libur. Libur baru ada jika Guru PNS minta cuti tahunan 12 hari di saat-saat sekolah aktif, di saat-saat murid belajar di kelas. Jika minta cutipun Wajib mengajukan permohonan pada Kepala Madrasah. Nah, apa mungkin kepala sekolah mengizinkan guru cuti libur di saat murid ada di kelas? Apalagi kepala sekolah biasanya sangat khawatir akan terjadi apa-apa dikelas kalau tidak ada gurunya. Karena gurunya sedang minta cuti tahunan. Jelas kalau ada apa-apa pada murid, kepala madrasah yang akan disalahkan. Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Lantas dimana kemanusian sang guru kalau dipaksa untuk terus mengajar, dipaksa terus bekerja? Memang sudah seharusnya Pemerintah menghentikan diskriminasi yang membuat guru seperti pekerja rodi, seperi romusha. Kalau Pemerintah tak mampu menghentikan diskriminasi ini, tentu guru lah yang harus melawan, walaupun baru sebatas perlawanan petisi. (*)
Negara Berdasarkan Pancasila Itulah Khilafah Model Indonesia
Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KHILAFAH menjadi momok di negeri ini seakan sudah menjadi endemi musuh bersama yang harus dilawan dan dimusnahkan. Sejarah sebelum ada negara Indonesia, ada Kerajaan Islam Mataram adalah khilafah. Gubernur DIY sekaligus Sultan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. “Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di Keraton Jogja,” paparnya. “Dalam arti Kesultanan Ngayogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di bumi pertiwi,” tambahnya. Kiai Mbeling Emha Ainur Najib alias Cak Nun mengatakan, konsep khilafah sejatinya murni buatan Allah, sehingga, dia meminta umat Islam jangan memusuhi konsep tersebut, apalagi sampai melabeli dirinya sebagai anti-khilafah. Saat ini, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya. Tidak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran HTI. Padahal, bisa jadi, hal itu keliru, alias tidak benar. “Saat ini banyak yang bertengkar karena agama. Sampai-sampai Indonesia ini anti-Khilafah. Seolah-olah mereka betul-betul anti-Allah,” ujar Cak Nun. Cak Nun juga bertanya-tanya, sejak kapan khilafah dimaknai sebagai sistem negara? Padahal saat konsep tersebut diturunkan, dunia belum mengenal negara, melainkan hanya kerajaan. Kesalahan umat Islam menafsirkan makna ‘khilafah’ itu, menurut Cak Nun, sangat berbahaya. “Terus akhirnya Indonesia anti-khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya bahasanya jangan begitu. (Kamu bisa bilang), kami tidak setuju pada tafsir HTI terhadap konsep khilafah, jangan khilafahnya yang kamu salahkan. Kalau khilafah yang disalahkan bisa murtad kita terhadap Allah,” tegas Cak Nun. Sekarang ini, khilafah menjadi stempel pada siapa saja yang mendukungnya dan pemerintah sudah menjadikan Khilafah akan menghancurkan sistem bernegara di Indonesia. Kajian kami di Rumah Pancasila justru negara berdasarkan Pancasila itulah model Khilafah yang oleh pendiri negeri ini bukan bendera Islam yang dikerek tetapi apinya Islam yang dimasukan di dalam Pancasila. Khilafah dasarnya Tauhid dan sistemnya majelis sedang negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ) sistemnya MPR (Majelis). Khilafah menjalankan Syariah Islam. Sedang di negara berdasarkan Pancasila Syariah Islam dijalankan yaitu mulai dari pendidikan dijalankan dengan model Syariah dari TPQ sampai perguruan tinggi ada. Kehidupan muamala juga diatur kawin cerai, bagi waris, waqof, bahkan ada pengadilan agama Islam. Soal ibadah, pemerintah ikut mengatur, haji, umroh, hari-hari besar Islam juga diatur sesuai syariah. Ekonomi yang sedang berkembang sekarang adalah ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah. Jadi yang belum dijalankan itu adalah Qsos, potong tangan, penggal kepala, itu urusan pemerintah, bukan urusan umat. Jadi, jelas Negara berdasarkan Pancasila itu adalah Khilafah Model Nusantara. Harusnya pemerintah membangun narasi yang lebih pada persatuan bangsa bukan menstikma Islam dengan Khilafah dianggap Radikal bahkan teroris dan tidak boleh ada di bumi Nusantara. Harusnya para petinggi negeri ini membaca sejarah dan melakukan dialog melakukan kajian kajian yang membangun narasi tidak pecah belah pada umat Islam. Justru cara cara stikma Isamophobhia menjadi bangsa ini tidak utuh, jelas bertentangan dengan persatuan Indonesia. Bukan Khilafah yang menjadikan ancaman bagi bangsa ini. Sebab Khilafah bisa menginspirasi Pancasila. Mengapa begitu? Khilafah itu bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Manusia diciptakan Allah sebagai Khalifathulloh dengan tugas memimpin untuk menjaga alam raya. Pancasila juga bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bicara tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, bukan dzat Tuhan. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab. Bicara tentang manusia harus bisa Adil, jika manusia Indonesia bisa adil maka akan mampu membangun peradaban. Persatuan Indonesia adalah bicara tentang alam semesta. Tentang persatuan tanah air. Bagi para pemerhati Pancasila dan pembela Pancasila tentu sangat paham amandemen UUD 1945 sesunguhnya Pancasila tidak menjadi dasar negara lagi. Digantinya sistem MPR menjadi sistem presidensial jelas bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Pancasila sebagai dasar negara itu sistemnya permusyawaratan perwakilan, sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR, maka di MPR itulah duduk utusan-utusan dari golongan atas nama kedaulatan rakyat. Kemudian disusunlah politik yang dikehendaki rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN tersusun, kemudian dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya. Presiden petugas partai adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sistem presidensial adalah sistem individual liberalisme, kekuasaan diperebutkan kalah menang, banyak-banyakan suara, pertarungan, maka lahir mayoritas yang menang minoritas yang kalah. Sistem ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Mengapa? Sebab Bhineka Tunggal Ika itu sistemnya keterwakilan, bukan keterpilihan. Model demokrasi liberal adalah banyak-banyakan suara, maka minoritas tidak akan pernah terwakili. Padahal Bhineeka Tunggal Ika itu semua elemen bangsa harus terwakili. Sebab negara didirikan semua untuk semua, bukan untuk golongan oligarki yang kaya raya, bukan untuk golongan partai yang berkuasa. Pemilu kali ini juga praktek dari demokrasi liberal dan bisa kita rasakan terpinggirkannya Pancasila, bahkan bangsa ini menjadi munafik dikatakan Pancasila yang basisnya kebersamaan, kolektivisme, tolong menolong, gotong royong, musyawarah perwakilan. Tetapi yang dijalankan justru demokrasi liberal yang basisnya individualisme, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara. Pancasila itu bukan kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan. Pancasila itu bukan sistem Presidensial yang basisnya individualisme. Tapi Pancasila itu permusyawaratan perwakilan, onok rembuk yo dirembuk. Bukan kekuasaan menghalalkan segala cara, berbohong, tidak jujur, curang. Rasanya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena pemilu dijalankan dengan kecurangan, memang secara formal bisa saja mengatakan kalau nggak puas selesaikan di MK. Pengalaman sudah terbukti tetap saja tidak ada keadilan. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah bermufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua“….” Karena negara ini didirikan semua untuk semua maka sistem negara yang cocok dengan itu adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Artinya, semua elemen bangsa harus terwakili. Oleh sebab itu sistem MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyatlah yang sesuai dengan setiap kelompok rakyat terwakili yang kemudian disebut utusan golongan. …..”Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, ke-Islaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sini lah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat…..” Apa yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni 1945 rupanya masih relevan di hari ini. Kita bisa melihat dengan kenyataan umat Islam semakin tidak terwakili di parlemen suaranya. Sementara apa yang sudah dihasilkan DPRD dengan perda Syariah harus dibatalkan oleh pemerintah, sebab ketidakpahaman pemerintah terhadap negara berdasarkan Pancasila. Padahal, Islam punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Islam punya tata cara dan hukum Islam yang menjadi pegangan hidup setiap umat Islam, yaitu hukum Allah. Karena banyak elit penguasa yang sebenarnya tidak mengerti Islam, seperti yang dimengerti Bung Karno, maka setiap perjuangan umat Islam distigma radikal. Kemudian dengan keji Pancasila ditabrakan dengan isyu Khilafah. Padahal hak hidup hukum Allah di negara Pancasila tidak bertentangan, bahkan pasal 29 UUD 1945 menjaminnya. Rasanya bangsa ini terutama elit dan pemimpin perlu melakukan perenungan. Melakukan kontempelasi dalam menyikapi keadaan bangsa pada akhir-akhir ini yang menuju kehancuran dengan isu “Khilafah ”. Padahal kehancuran bangsa ini bercerai-berai akibat Pancasila diganti dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Penulis tidak bisa membayangkan jika negeri ini akhirnya harus di-Balkan-kan. Artinya skenario amandemen UUD 1945 akan berujung dengan pecahnya Indonesia. Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Indonesia mendekati kehancurannya, yang dipicu oleh demokrasi Liberal dan Kapitalisme. Bangsa ini di dalam persimpangan jalan. Karena tidak ada lagi rasa senasib dan sepenangunggan sesama anak bangsa. Semua ini akibat dijalankannya Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Jadi logika akal sehat bukan Khilafah yang menjadi musuh menghadirkan Negara Indonesia, tetapi individualisme, liberalisme, kapitalisme yang akan menghancurkan Indonesia sadarkah kita sebagai bangsa Indonesia? (*)
Merawat Kearifan Semesta
Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ORANG bijak berkata, “Kata-kata mutiara adalah kalimat-kalimat pendek dari pengalaman hidup yang panjang.” Kata-kata mutiara itu mencakup adagium, aforisme, proverb, amsal, ibarat, maksim, perumpamaan, maupun pepatah. Kata mutiara tersebut lahir dari pengalaman dan pengamatan pribadi maupun pengalaman kolektif yang mengandung pesan tertentu. Bilamana pengalaman itu baik, maka ia mengandung pesan untuk diikuti, dan dilakukan, hingga memperoleh hal-hal positif yang diharapkan. Demikian pula yang sebaliknya, bila pengalaman tersebut buruk, maka ia mengandung pesan untuk dijauhi, dihindarkan, dan ditinggalkan, supaya tidak menemui dampak negatifnya. Sesuai dengan asal usulnya, kata mutiara menyangkut berbagai aspek dan ranah kehidupan manusia. Tentang pengalaman, orang Barat berkata, “Experience is the best teacher - pengalaman adalah guru yang terbaik.” Ungkapan ini mengandung pesan agar orang pandai-pandai mengambil pelajaran dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Bila ingin sukses, maka perhatikanlah dan titilah langkah-langkah orang dalam menggapai kesuksesan. Bila tidak ingin gagal, maka jangan ikuti jejak dan langkah yang mengantarkan seseorang pada kejatuhan. Jangan terkejut bagaimana seseorang jatuh; kagumlah bagaimana seseorang meraih sukses. Bilamana berjumpa dengan orang yang sukses dan mengagumkan, ketahuilah bahwa ia telah melakukan apa yang belum engkau lakukan. Tentang potensi/kemampuan terpendam akal manusia, orang bijak berkata bahwasanya, “Otak manusia ibarat raksasa tidur”; “Rata-rata manusia hanya mengembangkan 10 % daya akalnya”; “Otak manusia seperti adonan beton, bila tidak diaduk-aduk terus-menerus niscaya membeku.” Tentang kesempatan, orang berkata, “The time is money”; “Tak akan kembali waktu yang telah berlalu”; “Sebagaimana setiap gram emas demikian berharga, begitu pulalah setiap jam waktu kita”; “Jangan tunda pekerjaan hingga besok, karena hari esok datang dengan tugas-tugas yang lainnya”; “Pembeda orang yang sukses dengan yang lainnya adalah kepiawaiannya mengatur waktu”; “Jangan kacaukan waktu!” Salah satu resep sukses ialah tekad yang kuat. Orang bijak berkata, “Where there is a will there is a way”; “Aku akan meniti segala jalan menuju kesuksesan. Bila menemui jalan buntu, aku akan membuat jalan baru.” Semua orang berpotensi untuk meraih prestasi. “You can if you think you can.” Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Mendengar saja tidak sama dengan melihat, apalagi mencoba dan melakukannya. Pengalaman membuktikan bahwa kita tidak banyak belajar dari pengalaman. “What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand.” - What is the secret of success? + Right decisions. - How do you make right decisions? + Experience. - How do you gain experience? + Wrong decisions. Salah satu pengalaman menunjukkan bahwa yang bengkok tidak akan dipukul, justru yang lurus akan dihantam terus. Seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik laknat. Hukuman bagi orang yang mengikuti pemimpin yang suka berbohong, karena ia ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Kita menghukum maling-maling kecil, dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara, bukan abdi pemerintah, dan bukan pula abdi penguasa. ASN mitra kritis Pemerintah. A good song is not based on how many people like it, but on how many memories and feelings you get. Dengan memberi kita menerima. Saya percaya bahwa setiap orang akan bahagia bila berbuat baik kepada sesama. Seven quick happiness tips: (1) don\'t listen to gosip; (2) ignore what people say about you; (3) design your own life; (4) look for the good in every situation; (5) develop attitude of gratitude; (6) lough more; (7) once it\'s part, let it go. Mempersembahkan kebaikan tidak bisa dihalangi oleh kesulitan dan himpitan. Burung sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Pekerjaan paling sulit ialah berkata “tidak” kepada pihak yang mengutangi. Seorang bodoh selalu berpikir ia bijak, tetapi seorang bijak tahu bahwa dirinya seorang bodoh. Segalanya bermula dari pikiran. Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan perbuatan. Perbuatan membuahkan kebiasaan. Kebiasaan membuahkan kepribadian. Kepribadian membuahkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Uang dapat menaklukkan apa saja, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa pangkat, jabatan, dan kekayaan, serta ilmu pengetahuan yang kau miliki. Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Bila Anda menyampaikan kebenaran, maka akan Anda temukan dua reaksi yang berbeda; yang bijak akan merenung, dan yang bodoh akan tersinggung. (*)
Pelihara Oligarki: Pejabat Kaya, Rakyat Kere
Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PARA pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Sebab pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945 ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Oleh karena itu, tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena SDA harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang SDA. Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods tersebut meliputi air, ladang atau hutan milik negara, serta api, yaitu energi baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara. Bahkan, dalam hadits Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya, tidak boleh dikomersilkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya \'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya.\'Jadi, jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.Contoh konkrit dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan berusaha membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu. Kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah, sehingga sampai hari ini sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman.Karena memang komoditas publik itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya, bukankah Indonesia sangat kaya dengan SDA mineral? Di mana di dalamnya terdapat emas, perak, timah, tembaga, nikel, bauksit, pasir besi dan lain-lain.Bukankah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam batubara? Bukankah belasan juta hektar hutan di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan sawit?Tapi mengapa Lembaga Internasional OXFAM yang meneliti tentang ketimpangan sosial dan gap kekayaan menyatakan bahwa harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia.OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002 silam, jumlah miliuner di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat. Tapi, kenapa ratusan juta penduduk Indonesia tetap kere?Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih oleh bangsa ini dalam mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini.Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau, kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki pengusaha yang juga penguasa.Kedua opsi ini tinggal dipilih oleh bangsa Indonesia. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka.Pilihan kedua itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak Amandemen Konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Sehingga, lahirlah bandar-bandar atau cukong pemberi biaya Pilpres dan Pilkada.Akibatnya, SDA negara ini kita berikan kepada mereka dengan skema hak Kelola Tambang dan hak Konsesi Lahan. Negara hanya mendapat uang royalti dan bea pajak ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri.Menurut catatan Saudara Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai US$ 158,6 miliar atau dalam rupiah menjadi Rp 2.299 triliun. Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas.Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp 950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak. Mungkin masih ada sisa dana untuk gratiskan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu.Itu baru dari dua komoditi, batubara dan sawit. Bagaimana yang lain? Coba kita lihat datanya.Masih menurut catatan Salamudin Daeng, Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia, urutan pertama produsen nikel terbesar di dunia, urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia, urutan ke-2 produksi timah di dunia.Urutan ke-6 produksi emas di dunia, urutan ke-16 produksi perak di dunia, urutan ke-11 produksi gas alam di dunia, urutan ke-4 produsen batubara di dunia, urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit, urutan ke-8 penghasil kertas di dunia, urutan ke-22 penghasil minyak di dunia, urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya.Dan, Indonesia masih memiliki cadangan besar yang meliputi gas alam, batubara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, timber, dan minyak, serta kekayaan hayati dan biodiversitas yang besar.Tapi, coba kita lihat berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Minerba, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp 50 Triliun.Kecuali pada tahun 2021 kemarin, di mana harga batubara dan sejumlah komoditas mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus 75 triliun rupiah. Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam mineral dan batubara.Artinya, sudah termasuk emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi batubara nasional saja mencapai Rp 2.299 triliun.Jadi kembali kepada kita, mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya oligarki. Tinggal kita putuskan. Tidak ada yang tidak bisa. Kedaulatan negara adalah mutlak dalam mengatur dan mengelola suatu negara yang merdeka.Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Karena itu, dalam hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek, yaitu:Yang pertama, kedaulatan yang bersifat eksternal, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan negara lain atau kelompok lain, tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.Yang kedua, kedaulatan yang bersifat internal, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja dan hak membuat aturan dalam menjalankan.Yang ketiga, kedaulatan teritorial, yang berarti kekuasaan penuh yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah itu. Baik yang ada di darat, laut maupun udara.Jadi, sekarang tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau \'memelihara\' dan \'dipelihara\' oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Kemudian rakyat disuap dengan BLT-BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan.Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah kita tinggalkan itu, mutlak dan wajib untuk kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere. (*)
Ingat Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HARI ini mengingatkan kembali peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 saat Presiden Soekarno menyatakan berlaku kembalinya UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Sidang Konstituante gagal menunaikan tugasnya. Alih-alih membahas rancangan UUD justru perdebatan berada di ruang ideologi. Kegagalan ini menyebabkan Presiden mengeluarkan Dekrit. Dua monumen penting yang dibangun Soekarno dengan Dekrit. Pertama mendeklarasikan berlakunya kembali UUD 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, penghargaan tinggi terhadap aspirasi umat Islam. Di antara konsiderans nya menyatakan \"Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut\". Kembali ke UUD 1945 diawali dengan konsolidasi dan pertimbangan gagasan TNI saat itu. Jenderal AH Nasution memegang peranan penting dalam memberi solusi untuk mencegah friksi dan konflik tajam.TNI membaca pilihan terbaik, Soekarno menyetujui dan segera mendekritkan. Kini UUD 1945 sudah teracak-acak sehingga semakin tidak jelas bahkan sepertinya telah terhapus dari jejak the founding fathers. Empat kali amandemen mengubah banyak pasal. Warnanya menjadi liberalistik. Sehingga tidak sedikit yang menyatakan bahwa konstitusi ini bukan lagi UUD 1945 tetapi berubah menjadi UUD 2002. Bahkan yang lebih ekstrim memberi predikat UUD sekarang adalah UUD 1945 palsu. MPR terdegradasi dan dimandulkan, Presiden merajalela, DPR terkooptasi oleh Presiden bersama oligarki, lembaga baru MK tidak independen dan DPD yang tidak kuat. Konstitusi dapat diinterpretasi untuk merusak sistem ekonomi kekeluargaan. UUD mengacaukan pola penyelenggaraan negara. Negara menjadi oligarkis. Saatnya untuk kembali ke UUD 1945 dan menata ulang pola penyelenggaraan negara yang telah berjalan kebablasan dan keluar rel. Benar bahwa dekrit dikeluarkan di masa orde lama yang berubah menjadi orde baru lalu orde reformasi dan kini orde oligarki. Orde dimana rakyat semakin tidak merdeka di bawah UUD 2002 atau UUD 1945 palsu itu. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberi penghargaan pada peran politik umat Islam dengan penerimaan Piagam Jakarta. Syari\'at Islam sebagai jiwa dari UUD. Fakta kini syari\'at itu tereduksi bahkan dijauhi. Ulama dikriminalisasi, agama menjadi obyek radikalisasi dan harus dimoderasi. Basis politik keagamaan adalah Islamophobia. Kembali ke UUD 1945 mengembalikan pada politik keseimbangan akan peran umat beragama khususnya umat Islam. Umat yang potensial untuk mampu berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan negara. Umat Islam tidak layak untuk dimarjinalisasi apalagi sampai dimusuhi. Islamophobia harus diakhiri. \"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR\" perlu ditimbang ulang agar MPR berdaulat kembali. Demikian juga dengan \"Presiden ialah orang Indonesia asli\" yang merupakan hasil kompromi yang dari awalnya \"Presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam\". Prof. Jacob Elfinus Sahetapy dahulu adalah orang yang bertanggungjawab atas pencoretan kata \"Asli\". UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 sudahlah bagus, jika ada hal baru atas perkembangan yang ada bukan dengan cara perusakan melalui amandemen berulang-ulang tetapi dapat dituangkan dalam Ketetapan MPR atau adendum. UUD 1945 adalah UUD yang singkat dan supel. Konteks kesejarahan, umat Islam dapat menerima dekrit kembali ke UUD 1945 dengan penghargaan atas perjuangan kenegaraannya. TNI mematangkan dan memandang solutif atas pemberlakuan kembali UUD 1945. Kini awal pembenahan pola penyelenggaraan negara khususnya untuk mengubah orde oligarki adalah dengan mengingat kembali akan semangat dan tujuan bernegara dari the founding fathers. Ingat Dekrit Presiden : Kembali ke UUD 1945 ! Bandung, 5 Juli 2022
Presiden Dalam Bahaya Kebohongan
Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIPLOMASI bohong yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, tepatnya saat mengatakan telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, adalah bohong di siang bolong, benar-benar akan menjadi peristiwa monumental, akan menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah Presiden berdiplomasi bohong. Kebohongan itu tidak akan bisa menjadi lapuk, dihapus atau hilang seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah pemerintahan Jokowi. Makin lama akan makin membias ke mana-mana. Jokowi harus menerima takdirnya sendiri atas kejadian tersebut. Dugaan kuat gejala Mythomania sejak lama ada dalam diri Presiden Jokowi. Mythomania adalah keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Dalam psikologi, orang dengan kondisi Mythomania syndrome ini menikmati dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Sangat mungkin ini juga sifat bawaan sejak kecil. Kita mungkin pernah mengenal atau melihat seseorang yang sering berbohong tersebut. Saking seringnya ia berbohong, kita akan bertanya-tanya, apakah hobi berbohong termasuk gangguan psikologis? Dalam istilah khusus untuk orang dengan kondisi ini adalah mitomania atau pseudologia fantastica. Mitomania atau mythomania merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong yang tidak dapat dikendalikan. Kebohongan ini juga dikenal dengan sebutan pathological lying. Seseorang yang memiliki kondisi seperti ini sering berbohong, bahkan untuk hal yang tidak menuntut mereka, terpaksa berdusta. Mereka kadang terlena, bahkan menikmati dan merasa lebih nyaman mengatakan kebohongannya itu daripada kebenaran, meski itu untuk hal hal yang tidak penting sekalipun. Apalah ketika Presiden Jokowi berbohong di Moskow bahwa dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky ke Presiden Putin, langsung kita vonis Presiden bersalah? Pertanyaan itu bisa dekatkan dengan definisi bahwa penderita mythomania juga seringkali tidak memiliki motif atau alasan untuk berbohong. Mereka hanya mengucapkan kebohongan itu begitu saja (kebiasaan bohong) tanpa alasan atau tujuan tertentu. Jadi sekalipun itu fatal bisa jadi Presiden tidak ada maksud jelek atau buruk. Jokowi harus sadar dan instrospeksi diri, syukur belajar mengendalikan dan memperbaiki diri (lepas dirinya jadi Presiden atau tidak) supaya tidak terus terjerumus pada sikapnya yang kurang baik. Karena bagi orang yang mengidap mitomania, kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kondisi tersebut bisa merusak nama baiknya. Tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata, kalau disadari gejala ini memang ada dalam dirinya sebaiknya harus segera konsultasi atau ada pendamping ahli psikologi atau psikiater untuk terus mengingatkan dan mengendalikan ketika si pasien mulai berbohong. Karena mereka yang mengalami kondisi seperti ini kerapkali akan melakukan kebohongan dan merasa mendapatkan kesenangan dari sikapnya tersebut. Kadang malah tampaknya merasa senang, di dalam hati mereka tidak merasa bersalah dan tidak mengenal dan mengetahui bahwa itu hal yang buruk. Tapi, mereka suka berpura-pura dan menutupi perilakunya. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh psikiater asal Jerman bernama Anton Delbrueck. Pada tahun 1891, Delbrueck memberikan nama pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan, berfantasi dan ngarang cerita tanpa fakta. Untuk sementara sebaiknya stop melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi ke Eropa, di sana ada alat iBroderCtrl, AI di balik teknologi ini adalah sebuah AI yang memiliki kemampuan pendeteksi kebohongan. Jika terperangkap alat ini bisa celaka. Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Buktinya, pesan damai yang “dititipkan” Presiden Zelensky kepada Presiden Jokowi untuk Presiden Putin itu, oleh Putin diterjemahkan terbalik, sebagai “tantangan perang”. Makanya, sepulang dari Rusia, Ukraina dibombardir lagi oleh Rusia. (*)
Tanggal 4 Juli dan American Dreams!
Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Oleh: Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center & Presiden Yayasan Nusantara, Salah Satu Penulis “Son of Abraham: Issues Menyatukan dan Memecah Belah Orang Yahudi dan Muslim” dengan Rabbi Marc Schneier SETIAP tahun 4 Juli dirayakan dengan bangga oleh orang Amerika. Ini adalah perayaan kemerdekaan bangsa ini. Uang jutaan dolar AS dihabiskan untuk perayaan mewah tersebut. Tapi kenapa ini perayaan? Apa yang sebenarnya dirayakan? Dalam pandangan pribadi saya, perayaan hari penting ini lebih terkait dengan apa yang sering kita lakukan di Amerika sebagai “American Dream”. Dengan kemerdekaannya, Amerika memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk mewujudkan impian Amerika mereka. Sayangnya, bagi banyak orang, mimpi Amerika telah dipahami secara terbatas sebagian. Mayoritas memahami bahwa impian Amerika hanya berarti “peluang ekonomi”. Atau bagi sebagian orang, impian Amerika tersebut berarti peluang pendidikan yang ditawarkan Amerika bagi warganya. Bahkan, mimpi Amerika, dalam pandangan saya, memiliki makna yang lebih luas di luar sekadar ekonomi atau pendidikan. Impian Amerika bagi saya mencakup semua hak dasar saya sebagai manusia. Ini umumnya dikenal sebagai “Hak Asasi Manusia” dasar. Dan, itu mencakup lima bidang utama kehidupan. Pertama, hak beragama. Banyak yang gagal untuk mengetahui atau berpura-pura tidak tahu bahwa di antara impian Amerika yang paling mendasar serta hak azasi manusia yang mendasar adalah hak untuk menjalankan agama kita. Saya menyebutnya sebagai hak untuk “fitrah manusia”. Atau hak dasar untuk mempertahankan keyakinan dan identitas agama kita. Amerika adalah negara sekuler. Tetapi Amerika juga merupakan negara yang sangat religius. Hal ini dinyatakan dalam ikrar kesetiaan “Di Bawah Tuhan”. Dan Konstitusi Amerika menjamin hak semua warga negara untuk percaya dan mengamalkan tradisi kepercayaan mereka. Tidak heran jika banyak pendatang yang datang ke negara ini karena berhasil lolos dari penganiayaan agama di negara asalnya. Mereka datang ke Amerika untuk kebebasan beragama itu sebagai bagian dari impian Amerika mereka. Kedua, hak atas martabat manusia. Martabat manusia adalah impian Amerika yang terpenting. Orang-orang di negeri ini, Pribumi atau pendatang, termasuk mereka yang datang dari Eropa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lalu atau mereka yang baru datang, memimpikan martabat manusia itu. Martabat manusia dijamin oleh Konstitusi Amerika. Bahkan itu diberikan dan dijamin oleh Tuhan sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, kemerdekaannya akan bermakna ketika mereka yang telah direnggut martabatnya dipulihkan. Khususnya penduduk asli Amerika yang hak atas martabat manusianya telah dirampok. Ketiga, adalah hak atas perlakuan yang sama. Dalam istilah populer, “keadilan untuk semua” adalah mimpi dasar Amerika. Keadilan adalah hak dasar manusia. Hal ini dijamin baik dalam Konstitusi AS dan dalam tradisi keagamaan. Ungkapan “keadilan untuk semua” itu telah menjadi begitu populer di American Pledge. Oleh karena itu perayaan kemerdekaan hanya akan bermakna ketika semua orang Amerika, Pribumi dan imigran, baik yang datang ke negara ini ratusan tahun yang lalu atau datang sebagai imigran ke negara ini baru kemarin, semua diperlakukan sama sebagai bagian penting dari impian Amerika mereka. Keempat, hak atas kemakmuran. Kemakmuran, termasuk kesempatan untuk pendidikan dan ekonomi yang sangat penting dalam mimpi Amerika. Padahal peluang untuk sejahtera adalah bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu perayaan setiap 4 Juli akan bermakna ketika kesempatan bagi semua orang Amerika untuk makmur tersedia untuk semua. Selama kesempatan itu terbatas pada segelintir tangan orang di negeri ini, perayaan itu menjadi tidak berarti. Kelima, elemen terpenting dari mimpi Amerika adalah kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebenarnya adalah inti dari kemerdekaan. Oleh karena itu, hari perayaan kemerdekaan adalah bagian dari pengakuan bahwa semua orang Amerika berhak untuk memimpikan kebebasan sejati mereka. Saya ingin secara khusus menghubungkan kebebasan ini dengan kebebasan politik yang telah menjadi tujuan banyak imigran datang ke negara ini. Mereka lolos dari berbagai persekusi politik oleh pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu, perayaan Hari Kemerdekaan yang bermakna adalah untuk membangun kesadaran, semua orang Amerika harus dijamin kebebasannya; termasuk kebebasan untuk mengkritik pemerintah mereka sendiri bilamana diperlukan. Kesimpulannya bahwa perayaan 4 Juli tidak dan tidak boleh hanya menjadi perayaan yang mewah. Padahal, maknanya sangat dalam dan penting untuk diingat; perjuangan seluruh warga Amerika untuk mewujudkan mimpinya masih terus diperjuangkan. Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Sampai kita benar-benar menyadarinya, maka kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan dirayakan secara bermakna. Kota New York, 4 Juli 2022. (*)
Bukan Hanya Rakyatnya, Dunia Pun Dibohongi Jokowi!
Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SEBAGAI Rakyat Jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah “diekspor” ke Ukraina. Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi. Setidaknya sejak dia mempromosikan mobil ghoib Esemka yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali, meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadli Zon, dalam periode pertama pemerintahannya, ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. “Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku,” kata Fadli Zon, Selasa (22/5/2018). Jejak digital ditulis Detik.com: “Catat 100 Janji Jokowi Tak Ditepati, Fadli Zon: Ciri-ciri Munafik.” Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih “menikmati” kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya, pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat Presiden periode ke-2. Janji untuk menurunkan nilai tukar Dolar hingga di bawah Rp 10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya, hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai Rp 7 ribu triliun. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut “Jokowi The King of Lip Service”, seperti dilansir Kompas.com (09/07/2021, 14:07 WIB). Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip Kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo. Unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden. Sebab, ia menilai, banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik “Jokowi: The King of Lip Service” disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. “Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the king of lip service,” ucap dia. Ia menuturkan, banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar, dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga mencontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE dan rencana penerbitan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, ternyata dalam impelementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. “Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait perppu UU KPK, dan sebagainya,” kata dia. “Menurut kita, beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan,” ujar Leon. BEM UI memublikasikan unggahan berjudul \"Jokowi: The King of Lip Service\" di akun media sosial mereka, Sabtu (26/6/2021). Dalam unggahan tersebut, BEM UI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya. Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan atas postingan tersebut karena hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun. Jokowi juga menyinggung sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya. “Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer. Ada yang bilang saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021). Belum selesai urusan kritik yang dilayangkan oleh BEM UI, Presiden Jokowi sempat pula \'disentil\' oleh Aliansi Mahasiswa UGM Lain dengan BEM UI yang blak-blakan menyebut Jokowi sebagai \'The King of Lip Service\', Aliansi Mahasiswa UGM justru memberi penghagaan bernada satire pada orang nomor satu di Indonesia itu. Melalui akun Twitter @UGMBergerak pada Minggu, 27 Juni 2021, Presiden Jokowi dianugerahi gelar \'Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan\'. Nah, tampaknya, kebiasaan berbohong Jokowi kepada rakyatnya ini terbawa sampai ke luar negeri ketika berkunjung ke Ukraina dan Rusia dalam pekan lalu. Sepulang dari Ukraina dan Rusia, Jokowi telah membohongi Dunia! Untuk lebih jelasnya, saya mengutip berita yang ditulis Kompas.com, meski dalam dua judul, tapi isinya tetap: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/ukraina-bantah-zelensky-titip-pesan-ke-jokowi-untuk-putin?page=all#page2 Judulnya diralat jadi: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/pesan-tak-tertulis-zelensky-untuk-putin-melalui-jokowi?page=all#page2 Mengapa judulnya diubah seperti di atas, silakan simpulkan sendiri? Rasanya tidak elok jika saya harus membuat kesimpulan sendiri. Beberapa hari lalu, media massa memberitakan terkait kesediaan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membawa pesan Presiden Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022) dan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. “Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky pada Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” kata Jokowi. Kemudian saat Jokowi di Rusia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. “Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin,” kata Jokowi seperti dikutip dari AFP, setelah berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat (1/7/2022) mengonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Pesan Zelensky memang dibuat tidak tertulis. “Itu bukan pesan tertulis. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda,” katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS tentang isi pesan Zelensky. Pernyataan Jokowi itu langsung dikonfirmasi oleh Serhii Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina. Menurutnya, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda. Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Serhii Nikiforov lebih lanjut mengatakan bahwa topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. “Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden (Indonesia dan Ukraina) di Kyiv,” katanya. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijan Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. “Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo,” imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20. Apa yang dikhawatirkan pengamat polirik Rocky Gerung saat Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia yang ingin mendamaikan kedua negara ini jadi terbukti. Jokowi “malu-maluin” sampai harus berbohong seperti itu. Bantahan Nikiforov yang mengatakan bahwa “sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian”, telah memukul telak Presiden Jokowi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke Ukraina dan Rusia itu tidak ubahnya hanya untuk kepentingan bisnis (impor biji-bijian dari Ukraina) yang pelabuhannya diblokade Rusia. Indonesia itu pengimpor gandum Ukraina. Menurut Dr David Angel dalam tulisan “Widodo’s Mission To Moscow: seeking peace and an end Putin blocked of Ukraine\'s Wheat”, seperti dikutip Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022), “Misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina”. “Tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain presiden Jokowi dan Indonesia, Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia dan itu berdasarkan nilai dolar dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2020.” “Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia.” “Tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi.” Dus, jika kita tanya, siapa pengimpor gandum dan tepung terigu di Indonesia? Tentu pemilik industri berbasis tepung terigu, tak jauh dari kepentingan para Oligarki. Bukan untuk mendamaikan Rusia Ukraina. Buktinya, setelah kepulangan Jokowi dari dari Rusia, gempuran rudal Rusia ke Ukraina tetap terus belanjut tanpa henti. Bahkan, gedung yang dikunjungi Jokowi dan Presiden Zelensky menjadi sasaran rudal Rusia. Misi Jokowi guna mendamaikan Rusia-Ukraina tidak ada hasil sama sekali. Jadi, misinya lebih kepada “diplomasi” mie instan. Parahnya, diplomasi itu membawa serta kebiasaan bohongnya sampai ke luar negeri segala. Kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya, yang kemudian bisa merusak nama baiknya. Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh Anton Delbrueck, seorang psikiater asal Jerman. Pada tahun 1891, Delbrueck menamakan pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan atau fantasi dalam cerita mereka. Secara psikologi Mythomania adalah keadaan seseorang yang suka berbohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah, ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Semoga Presiden Jokowi tidak termasuk di dalamnya. (*)
Nasionalisme Tai Kotok
Khasanah politik nasional selama satu dekade ini telah dipenuhi oleh kosa-kata dunia binatang. Tidak hanya cicak dan buaya, bahkan kecebong dan kampret hingga kadal gurun pun terus eksis menjadi ilustrasi sekaligus representasi keseharian dinamika retoris demokrasi di Indonesia. Umpatan, hujatan dan caci maki yang mengedepankan entitas kebinatangan bertebaran begitu marak di negeri Pancasila. Republik seperti kebun kumpulan para binatang. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SALAH satu kerusakan fundamental dan prinsipil kepemimpinan rezim hampir dua periode ini adalah terjadinya pembelahan sosial pada rakyat. Tak ubahnya seperti menciptakan pola pertentangan kelas dalam masyarakat, pemerintah seakan terus membiarkan sikap permusuhan, kebencian dan bahkan konflik pada sesama anak bangsa. Tanpa memikirkan bahaya dan resiko yang begitu tinggi, kekuasaan tak tanggung-tanggung memainkan isu sara khususnya agama sebagai komoditas politik. Mirisnya lagi, rakyat di adu-domba sebagai trik rezim untuk menguras kekayaan negara sembari berupaya melanggengkan kekuasaan. Unik tapi menyedihkan, di saat para pejabat dan pemimpin kering dari jiwa nasionalis dan patriotis. Rakyat justru kehilangan semangat kebangsaannya. Ikut dan larut dalam sistem yang rusak, menebar jargon dan slogan nasionalisme beraroma hangat-hangat tai ayam. Di sana koruptor dan perampok, di sini maling, dimana-mana ada pencuri. Negeri seperti persada bagi banyaknya para pencoleng beragam muka dan kedok. Kemunafikan bermanifestasi menjadi ideologi, harta dan jabatan secara intens telah menjadi agama baru. Cukup banyak yang melihat semua masalah rakyat, negara dan bangsa hanya bersumber dari tafsir, pemahaman dan kehendak sendiri. Hanya sedikit yang terbiasa tidak merasa hidup dan tinggal sendiri di bumi tanah air ini atau di manapun tempat yang ada. Merasa paling berjasa, merasa paling memiliki dan merasa paling berhak atas negera dan masa depannya, membuat segelintir orang atau kelompok menjadi arogan dan sok kuasa. Selayaknya, kalau menyadari kebhinnekaan dan kemajemukan itu berarti menghormati dan menghargai persfektif yang datang dari luar juga. Bahwasanya masih teramat banyak ekspresi dan aspirasi yang ada dalam pasar raya KeIndonesiaan. Bukan hanya dari satu golongan, ideologi, dan aliran politik semata. Tidaklah realistis malah cenderung menjadi otoriter dan dikrator, jika visi kebenaran hanya datang dari diri atau kelompoknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku-ngaku nasionalis gagap untuk terbuka dan kolot menggenggam eksklusifisme. Merasa paling benar, paling hebat dan paling mengetahui segalanya tentang negeri ini. Orang-orang seperti itu bersama kelompok dan golongannya, menganggap semua tanggungjawab dan kepemimpinan rakyat, negara dan bangsa Indohesia hanya ada di pundaknya semata. Bung Karno saja bergelora dengan Marchts Vorming, nasionalisme yang tumbuh dan hidup ditaman sari internasionalisme dan bahkan kegigihannya pada Nasakom diperjuangkan hingga ujung kekuasaannya. Sebagai pemimpin bermahzab nasionalisme yang kiri, beliau sendiri tidak tabu dan alergi pada realitas sosial yang menjadi irisan global. Termasuk pada politik Islam yang pernah digelutinya bersama koleganya sesama pendiri bangsa. Idealnya pemikiran dan sikap kebangsaan ini juga bisa inklusif setidaknya bisa menjadikan kritik oto kritik dan refleksi ke dalam terhadap dinamika luar, jika masih menganggap entitas sosial dan politik bangsa ini begitu plural. Tak boleh ada lagi yang membabi-buta mengaku-ngaku paling Pancasilais, paling nasionalis dan paling NKRI. Sudah bukan jamannya lagi menggunakan pola menang-menangan dan merasa paling unggul. Setidaknya ada yang bisa dicari kongklusinya untuk membangun sinergi dan elaborasi dari perbedaan yang ada. Mungkin dari situ bisa diraih keharmonisan dan keselarasan dari keberagaman. Ada nilai-nilai universial yang bisa diraih, salah satunya tentang kemanusiaan meskipun pada hubungan yang paling ekstrim sekalipun di dunia seperti sara sekalipun. Contoh saja dalam sosial keagamaan, yakinlah dan pegang teguh saja prinsip spirit dan religi masing-masing. Umat Islam tidak keluar dari aqidahnya, umat Kristen atau katholik pada keyakinan imannya. Begitu juga dengan umat Hindu, Budha dan lainnya, bisa berhikmad sesuai ajarannya masing-masing. Jangan melampau batas, masuk yang bukan ranahnya apalagi memicu eksistensi berlebihan. Jadi jujur ke dalam itu penting tentang siapa kita dan siapa orang lain serta bagaimana hubungan yang merangkul itu dapat dibangun secara langgeng. Mari dengan segenap kesadaran dan keihkhlasan, semua anak bangsa bersetia dan menggumuli konsensus nasional kebangsaan Indonesia. Tentunya dengan tidak mengabaikan cita-cita proklamasi sebagai jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Termasuk sanggup dan mampu membuang jauh-jauh nasionalisme tai kotok. Munjul-Cibubur, 4 Juli 2022.
POPULER
