OPINI
Pesan Ahlak dan Politik Idealis Untuk Anies dari Ayahku
Boleh jadi saat ini Anies dalam kegamangan, mengikuti politik ideal atau politik realitas. Ikut permainan gila pseudo demokasi yang ansih kekuasaan. Atau kokoh menjunjung prinsip dan nilai-nilai etika serta moralitas. Mengikuti kehendak rakyat meski sulit, atau memilih keinginan oligarki meski bertentangan dengan jiwa dan batin. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI AYAHKU seorang pesepakbola, pernah bermain di persija. Sejak kecil bakat turunan itu sudah menggelayuti saya. Seringkali sejak SD saya dipapas dengan kolega ayah saya seperti Om Oyong Lisa, Om Sinyo Aliandoe. Om Iswadi Idris dll. Oh iya, selaiin pegiat bola tendang, ayahku dekat dengan tokoh soksi sekaligus Golkar, seorang Oetoyo Usman. Salah satu Menteri di jaman orba ini, yang menikahkan, menjadi saksi sekaligus membiayai pernikahan ayah dan ibuku kisaran tahun 70-an. Usai itu, perjalanan hidupnya membawa ayahku menjadi kesayangan seluruh keluarga Bung Karno, terlebih Mas Tok panggilan saban hari Guntur Soekarno Putra, dan Taufik Qiemas serta Ali Sadikin yang begitu perhatian. Ayahku begitu luar biasa berkesan, ia begitu penuh kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupnya, bersama anak istrinya menikmati keterbatasan, kekurangan dan bahkan kemiskinan, mengabdi dan ikut bergaul pada orang-orang besar dan ternama sekalipun, termasuk Mr. Tong Djoe seorang taipan besar dan berpengaruh di jamannya sebelum istilah oligarki marak. Tak pernah sekalipun, terdengar keluhan ayahku pada pimpinan-pimpinan yang sudah seperti kerabat itu. Ayaku salah satu contoh seseorang yang begitu kuat memegang kejujuran walaupun suasana dan lingkungan bisa memengaruhi ayahku untuk menyimpang. Dia tidak peduli dengan keadaanya dan keluarganya secara sosial ekonomi. Dia mengabaikan hidupnya tanpa kelayakan harta dan materi lainnya. Ayahku hanya tahu bagaimana hidup bisa bermanfaat bagi orang lain, betapa sesusah-susahnya ia menjalani hidup bersama keluarganya. Entah karena kepolosan dan kebodohannya atau karena memang sudah menjadi karakternya. Ayahku pemilik nama Ismail Blegur yang merupakan anak dari Ibrahim Amu Blegur seorang Kapitan di P. Alor itu, membawa sikap jujur dan kesederhanaannya hingga di ujung nafasnya. Satu yang saya ingat sampai sekarang dari petuah Ayah saya, yang apa adanya aku sampaikan, ayahku yang hitam gelap tapi manis ini tidak setuju dan mendukung saya jadi pemain bola. Meski saya sempat ikut bergabung di pelatnas Ragunan dalam squad PSSI U-16 tahun pada 1989 silam dibawah asuhan Coach Maryoto dan Muhadi. Orang asli Timur berlatar kampung Alor-NTT yang jadi kekandungan orang tua saya itu membawa pesan impresif ke saya. Bahwasanya sebagai pemain sepakbola, tendangan pertama dalam permainan begitu sangat menentukan. Tendangan pertama sudah salah, maka tendangan berikutnya akan salah serta menghasilkan permainan dan akhir yang buruk. Bahkan benar salahnya tendangan pertama menjadi benar salahnya tendangan selamanya, ya selama pertandingan berlangsung. Duhai, si ayah pendahulu darah dagingku itu. Terkadang petuahmu yang sederhana dan kuno itu, Sesekali menjadi relevan di puluhan tahun saat berucap itu dan hampir delapan tahun ketiadaannya sekarang. Setelah lama kehilangan raga tapi tidak dengan jiwamu, Aku masih bersetia pada prinsip dan keyakinanmu menjalani hidup, ayahku tercinta. Aku bangga menjadi anakmu dan memegang warisan nama Blegur serta prinsip dan karakter di dalamnya, hingga diberikan pada anak-cucu di masa depan. Semoga tulisan ini sampai, setidaknya bisa terbaca atau terdengar oleh Anies pemimpin yang idealis di tengah atmosfir politik yang bengis. Biarlah Anies teguh dan istiqomah menggenggam ahlakul kharimahnya,terlepas menang kalahnya dalam pertandingan politik dan kontestasi capresnya. Yakinlah, kepemimpinan dan memikul amanat hajat hidup orang banyak juga merupakan hidayah dan anugerah ilahi. Terutama bagi yang sadar dan tercerahkan, dan keharusan bagi yang menggunakannya. \"In memoriam\" ayahku, dan mungkin ada sedikit petikan nilai buat Anies Baswedan. Munjul-Cibubur, 4 Juli 2022
Wajah Kekuasaan Makin Bengis
Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MESIN kapitalis mutakhir telah menjelma menjadi media pemutus hubungan yang radikal dengan masa lalu, dengan presentasi, dan dengan representasi yang a-historis, cacat budaya, bengis, fragmentatif, hiperdramatis, namun nyata dan luar biasa mempesona. Interpretasi tersebut, menurut Toffler (2000) telah “mengubah media (massa) menjadi suatu sistem global”. Toffler bahkan menyimpulkan, bahwa yang berlangsung “bukanlah kekuasan media semata, melainkan perpaduan kekuasaan media”. Alvin Toffler adalah seorang penulis dan futurolog Amerika Serikat, yang telah dikenal karena karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital, revolusi komunikasi, dan singularitas teknologi. Saat ini apapun yang akan dilakukan oleh Jokowi (baik atau buruk) tidak lagi akan bisa disembunyikan dengan cara atau rekayasa apapun. Rakyat akan melihat, merekam, dan akan bertindak sebagai respon pantulan atas sikap, tindakan, ucapan dan tindakannya. Dalam kegalauannya saat ini merasa banyak kritik mengarah kepada diri Presiden, itu konsekuensi dari alam yang sudah terbuka tanpa atap lagi. Tiba-tiba akan memunculkan perangkap RUU KUHP dengan pasal tentang resiko penghinaan para presiden dan wakil presiden. Itu rekayasa bodoh dan sia-sia. Sekalipun saat ini eskalasi politik untuk memakzulkan Jokowi makin nyata. Paska protokol Covid sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai pengaman presiden. Rezim blingsatan harus mencari cara lain untuk mengamankan kekuasaan dengan cara akan menutup udara kritik dari masyarakat. Mereka, para bandit politik dan kapitalis sebenarnya mengetahui rekayasanya akan sia-sia tetapi tampaknya sudah menemui jalan buntu selain harus tetap melakukan rekayasa politik tolol dan sontoloyo. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa,” ungkap Kiai Mbeling Emha Ainun Najib alias Cak Nun. Kenapa Jokowi harus diamankan mati-matian, karena Jokowi bisa dijadikan boneka membantu rekayasa untuk melangsungkan kekuasaan pada bandit politik oligarki. Maka dimunculkan kembali rekayasa pasal penghinaan presiden yang saat ini dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bunyi pasal tersebut (Pasal 218 Ayat 1 RKUH) sebagai berikut: Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan mengenai pasal penghinaan presiden. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006. Kemudian dimuat kembali dalam RKUHP dengan konsep yang sedikit berbeda. Perbedaan itu terlihat dari delik pasal tersebut. Dahulu, pasal penghinaan presiden dikategorikan sebagai delik biasa, sedangkan saat ini pasal itu dikategorikan sebagai delik aduan, dan dikecualikan terhadap kepentingan umum serta pembelaan diri. Masuknya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP bukan hanya bermakna kemunduran demokrasi. Tetapi itu sinyal rezim yang semakin bengis akan menciptakan dirinya menjadi rezim tirani dan otoriter. Fungsi negara sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, akan dimusnahkan. Negara akan menjadi negara ala pemerintahan komunis. Kekuasaan akan tampil dengan wajah beringas dan bengis, represif dan otoriter. Kemudian ekspresi masyarakat yang dianggap menghina kekuasan, dianggap sebagai sampah langsung dibakar. Dalam simulakrum diperlakukan bukan menjadi inti karya budaya fisik yang lahir dari berbagai pertimbangan pikir, gagas, rasa, dan jiwa penciptanya; melainkan merupakan reproduksi tanda-tanda yang banal, dangkal, tanpa kedalaman makna, bersifat gimmick, dan semata-mata perayaan hasrat pemuasan nafsu. Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Keadaan ini akan memunculkan dua kemungkinan. Rakyat menjadi lemah dan terpuruk sehingga menerima nasibnya karena tidak lagi mampu melawan kekuasaan yang bengis. Kemungkinan lainnya, justru akan mempercepat lahirnya perlawanan rakyat dalam bentuk People Power yang menemukan momentumnya. Jangan sampai rezim Jokowi nantinya dikenang sebagai perusak negeri dan bengis terhadap anak bangsanya sendiri. “Rezim @jokowi akan dikenang bkn hanya sbg rezim perusak negerinya, tetapi juga rezim yg bengis,” tulis akun Twitter Institut Ecosoc Rights @ecosocrights (11:29 PM · Jan 20, 2020). (*)
Republik Oligarki
Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim, para oligarki untuk menguasai negeri ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila ARTI Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik itu dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk “sedikit” dan “memerintah”. Digantinya UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002 itu bukan hanya secara fundamental negara berubah dari negara yang berdasarkan Pancasila menjadi negara super Kapitalis, super Liberal, dan dikuasai oleh segelintir orang. Secara fundamental negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai arah, philisophy, tujuan, hakekat, cita cita, merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila sudah diporak-porandakan. Tatanan nilai dan jati diri sebagai bangsa kita sudah terkoyak-koyak. Bangsa ini sudah banyak kehilangan kedaulatan, bahkan sudah di titik nadir, hanya sebagai permainan bangsa lain atas nama demokrasi liberal dan segala sesuatu apa kata Oligarki. Sumber rusaknya ketatanegaraan adalah partai politik yang menjadi oligarki politik, dimana tidak ada kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lagi. Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, dan Pengusaha menjadi satu oligarki yang dikendalikan oleh partai politik. Sementara oligarki ekonomi sendiri dikuasai oleh segelintir Konglemerat yang mengeruk kekayaan ibu Pertiwi dengan dukungan DPR dengan membuat UU, misal UU Minerba, UU Omnibuslaw, tidak mikir lagi, yang penting wani Piro. Sudah sevulgar itu yang terjadi! Jika saja Soekarno, Hatta dan para pendiri negeri ini melihat negara bangsa itu seperti ini pasti kecewa, sebab apa yang pernah dinasehatkan itu akan menjadi kenyataan. Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Bung Hatta juga pernah mengatakan di dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka, Hatta mengatakan, “Biarlah Indonesia tenggelam ke dasar lautan kalau tetap dikuasai penjajah”. Rupanya pernyataan Bung Karno dan Bung Hatta ini akan menjadi kenyataan jika rakyat tidak sadar dan berjuang untuk kembali ke UUD 1945 Asli. Hanya dengan kembali ke UUD 1945 itulah yang bisa menghabisi oligarki. Jika kembali ke UUD 1945 maka semua UU, peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 harus dihapuskan. Pasal 33 ayat 1-2-3 harus ditegakkan. Semua tanah yang dikuasai kelompok oligarki harus dikembalikan pada negara, tambang-tambang harus kembali pada negara, “Bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bukan dikuasai oligarki untuk kemakmuran oligarki. Bagaimana tidak semakin menjadi jurang antara si kaya dan si miskin jika 0,10 % minoritas warga keturunan Tionghoa menguasai 70% lahan di Indonesia? Bagaimana bisa adil kalau 0,10% minoritas warga keturunan Tionghoa mengauasai 50% kekayaan Indonesia. Tentu saja semua ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pasal 33 UUD 1945, “Bumi dan air serta kekayaan yang ada didalam nya dikuasai Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mana mungkin rakyat bisa makmur kalau negara telah berlaku tidak jujur membiarkan minoritas menguasai kekayaan di negeri ini. Para elit, Pemerintah dan para pengamandemen UUD 1945 telah mengkhianati ajaran Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Apakah negara Indonesia itu? “Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi mengungkapkan bangsa Indonesia dan seloeroeh toempa darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah katakan, oleh karena kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ada mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan menerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti menyatakan bangsa seloeroehnja.” Inilah negara yang dikehendaki pendiri bangsa, bukan untuk kemakmuran segelintir orang yang membentuk oligarki ekonomi yang bertemali dengan oligarki kekuasaan. Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tetapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Berduyun-duyunnya kedatangan TKA China dengan berbagai alasan apapun merupakan bahaya bagi bangsa ini, dan anehnya DPR sudah mandul dalam pengawasannya, logika akal sehat teramputasi dengan datangnya TKA China di musim pandemi begitu bebas tanpa ada yang mengontrol. Penjajahan nekolim oligarki ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara pada oligarki. Penguasaan negara oleh oligarki terutama akan kekayaan sumber daya alam – modus operandinya pun sangat sistematis, dan seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara Indonesia semakin terkungkung dalam ketergantungan terhadap negara China, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikkan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit sekarang ini bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat. Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim, para oligarki untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elit politik untuk memandirikan bangsanya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus Nekolim China Oligarki. (*)
Negosiator Dunia Kaleng-Kaleng
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JUDUL berita Rakyat Merdeka \"Aktif Mendamaikan Rusia-Ukraina Bukti Jokowi Negosiator Dunia\" ternyata tidak terbukti. Yang terbukti adalah Jokowi negosiator kaleng-kaleng atau, jikapun dunia, mungkin dunia lain. Handicap utamanya bukan substansi tapi komunikasi. Berdialog dengan tokoh dunia terlihat tidak lancar. Jika tidak berdiam-diaman maka pola komunikasinya itu lebih banyak menggerakkan tangan ketimbang bicara. Adanya bantahan resmi Ukraina soal pesan Zelensky untuk Putin yang disampaikan oleh Jokowi adalah bukti atas predikat negosiator kaleng-kaleng tersebut. Kemungkinan Jokowi berbohong atau salah menangkap persan pembicaraan. Sekretaris Pers Kepresidenan Ukraina Serhii Nikiporof menyatakan Volodymir Zelensky dapat menyampaikan pesan melalui pidato yang bersifat terbuka. Menurut Nikiporof fokus pembicaraan Jokowi dengan Zelensky adalah seputar blokade pelabuhan yang menghambat ekspor pangan Ukraina ke Indonesia, khususnya gandum. Ukraina adalah negara kedua terbesar impor gandum Indonesia setelah Australia. Ukraina tahun lalu mengimpor gandum dan meslin senilai USD 2,83 Milyar sementara Australia USD 4,63 Milyar. Serangan masif Rusia ke Ukraina pasca pertemuan Putin dengan Jokowi memalukan Jokowi. Terlampau tinggi memasang target untuk misi perdamaian, apalagi berstatus negosiator kelas dunia. Boleh dibilang misi itu telah gagal total. Pertama, Putin tetap menyerang gencar Ukraina. Kedua, Ukraina sendiri membantah omongan Jokowi. Jokowi telah dipermalukan Rusia dan Ukraina. Bangsa Indonesia juga dipermalukan oleh Jokowi. Apalagi ternyata fokus misi bukanlah perdamaian tetapi kepentingan Indonesia sendiri soal impor gandum Ukraina dan pasokan pupuk Rusia. Sekurangnya Presiden telah melakukan perbuatan tercela dan sayangnya itu menjadi tontonan dunia. Presiden melanggar etika berbangsa menurut Tap MPR No Vl/MPR/2001 yang menegaskan tentang kemestian mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Jujur, amanah, dan keteladanan sama sekali tidak ditunjukkan oleh perilaku Presiden dalam berdiplomasi. Apalagi rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Presiden Jokowi telah mempermalukan diri dan bangsa Indonesia. Berdasar pada Pasal 7A UUD 1945 maka dengan perbuatan tercela tersebut Presiden Jokowi sudah sampai pada titik untuk tidak dapat dipertahankan lagi. Terlalu berat bangsa ini harus terus menerus menandu pemimpin yang terus menerus berbuat salah. Rakyat terpaksa harus terus menerus mengurut dada, menahan marah, dan sesak nafas. Menanggung beban berat pemimpin kaleng-kaleng. Bandung, 4 Juli 2022
Saat Rocky Gerung, Said Didu, dan Syahganda Nainggolan Bisa Bungkam
Makanan berlimpah di atas meja tadi pun sudah diangkat. Apa yang terjadi? Rupanya seremoni penjemputan tadi salah wesel. Acara itu disiapkan untuk rombongan Presiden Megawati yang semula akan mendarat darurat di Banjarmasin. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat INI momen langka. Mungkin bagi aktivis dan pemikir sekelas Rocky Gerung, Said Didu, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, dan Ferry Juliantono, bisa beberapa jam berkumpul tanpa orasi yang seperti biasa dengan analisis tajam menyelami kedalaman masalah-masalah aktual. Hari itu mereka “puasa” bicara politik. Hanya ngobrol \"ngalor ngidul\" disertai derai dan gelak tawa panjang dari siang sampai sore, menjelang Maghrib. Peristiwa itu terjadi Sabtu, 2 Juli 2022, siang di \"Kebonnya Oma\", Kompleks Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Saya mengistilahkan, lima sahabat itu sedang menikmati momen-momen \"memanusia\" atau menikmati hidup secara \"normal\". Lepas dari rutinitas yang menjadikannya seperti \"mesin\", sebagai konsekwensi sekian tahun konsisten mendengungkan perubahan ke arah lebih baik segala aspek kehidupan di tanah air. Sekitar lima jam mereka tertawa lepas, terpingkal-pingkal \"dibungkam\" Anwar Fuady yang ber-stand up comedy, melakonkan dirinya dalam beberapa episode kehidupan yang lalu. Sekedar mengingatkan, Anwar Fuady adalah aktor film legendaris Indonesia. Dia seniman pertama yang sampai sekarang masih satu-satunya yang pernah mengajukan diri menjadi calon presiden pada 2004 lewat Konvensi Partai Golkar. Saat ini Anwar Fuady politikus Partai Hanura dan Ketua Umum Koordinator Nasional Jokowi Centre. Ihwal pertemuan di \"Kebonnya Oma\" dimulai Ahad lalu, ketika saya bertemu Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyers Club (ILC). Ia \"menagih\" bersantap lagi di rumah dengan menu Gulai Kepala Ikan Resto Medan Baru. Roger – begitu panggilan akrab pengamat politik terkenal itu – setiap kali berkunjung ke rumah saya jamu dengan menu utama yang sama sejak awal: gulai kepala ikan kakap. Sabtu (2/7/2022) siang tagihan itu saya tunaikan. Menu lezat tentu tidak seru kalau cuma dinikmati hanya dua tiga orang. Maka, saya kontaklah beberapa teman dan sahabat untuk bersantap bersama di rumah. Ada sebagian yang berhalangan. Seperti Karni Ilyas, yang pas hari itu harus menghadiri promosi Doktor Brigita Manohara, presenter TVOne, di kampus Universitas Indonesia. Juga aktor Deddy Mizwar yang tak bisa hadir karena mendadak ada acara keluarga. Satu lagi: da\'i kondang Ustaz Das\'ad Latif yang masih di Kalimantan. Tamu yang memenuhi undangan aktor Anwar Fuady, wartawan senior Marah Sakti Siregar, CEO Group Media Republik Merdeka Teguh Santosa, produser film sekjen PPFI Zairin Zain. Selain gulai kepala ikan, menu lezat lainnya, seperti yang disebut tadi, adalah perbincangan \"ngalor ngidul\" dengan derai dan gelak tawa panjang, yang telah berlangsung sejak siang hingga menjelang Maghrib. Humor segar aktor Anwar Fuady yang heboh mengalahkan komedian stand up comedy manapun. Itu alasan yang tepat mengapa waktu serasa berjalan begitu cepat. Beruntung Tak Jadi Presiden Episode kehidupan Anwar Fuady yang paling menarik, tentulah ketika dia itu memutuskan maju menjadi calon presiden RI di dalam Konvensi Partai Golkar pada 2004. Saat mendaftar di kantor Partai Golkar, ia diantar oleh tiga bus aktor artis film dan sinetron. Puluhan infotainmen memberitakan acara itu berhari-hari di seluruh televisi. Hari-hari selanjutnya, adalah liputan televisi memberitakan bagaimana Anwar Fuady harus bersaing dengan tokoh-tokoh politik nasional yang sudah kampiun, seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Prof Muladi, Tuty Alawiah, Marwah Daud, dan sederet nama lainnya. “Saya bersyukur juga tidak terpilih,” kata Anwar Fuady. Lho? \" Mungkin satu jam setelah dilantik saya mati, dikeroyok lebih 2000 orang yang saya janjiin jabatan. Untuk jabatan Wapres saja, saya tawarkan kepada 48 orang, yang saya sendiri pun lupa nama-namanya,” kenang Anwar yang direspons gelak tawa panjang spontan para tamu. S Saya baru pertama kali melihat tawa Rocky Gerung, Said Didu, Syahganda Nainggolan, dan Ferrry Julianto, pecah. Anwar bercerita lagi. Kisah sewaktu menghadiri Kongres PWI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, delapan belas tahun lalu. “Ini ada Pak Ilham saksinya. Kami bersama Surya Paloh menumpang private jet Ketum Parpol Nasdem itu menghadiri Kongres PWI yang dibuka oleh Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, \"ujarnya. Menjelang Palangka Raya. Surya Paloh mengumumkan pesawat tidak bisa mendarat karena awan tebal. Dia menawarkan pilihan landing sementara di Pangkalan Bun atau Banjarmasin. Saya mengusulkan yang terakhir. Pesawat pun mendarat di Bandara Banjarmasin. Pemandangan menakjubkan ketika pintu pesawat dibuka. Digelar karpet merah, pemuda-pemudi berpakaian adat menyambut dengan membawa karangan bunga untuk dikalungkan kepada tamu VVIP. “Waktu itu saya membisiki Surya Paloh. Luar biasa ini, baru capres konvensi saja sambutan sudah begini, bagaimana nanti kalau sudah presiden,” ujar Anwar. Tidak sampai di situ. Di ruang VVIP sambutan lebih meriah, berlimpah makanan disajikan. “Saya melirik komandan pangkalan, saya bilang kepada yang bersangkutan siap-siap jadi KSAU. Siap, sahutnya dengan sikap tegap menghornat. Hari itu saya menjajikan jabatan kapada sekitar 20 orang. Termasuk menjanjikan jabatan Kapolda dan Kapolri, hehehe,” jelas Anwar. Tidak tahan lihat ulah Anwar, saya pamit ke toilet. Terus terang saya tak kuat menanggung tawa geli yang menyebabkan otot perut sakit. Masya’ Allah dari mana Anwar menyerap ilmu prank itu. Apakah prank sudah menjadi adab para politikus kita? Sekitar lima belas menit waktu saya butuhkan untuk menstabilkan diri, baru masuk kembali ke ruang tunggu yang mendadak senyap. Saya memperhatikan para penjemput tamu tadi, petugas yang mengalungkan kembang, dan menggelar tarian sudah tidak ada. Makanan berlimpah di atas meja tadi pun sudah diangkat. Apa yang terjadi? Rupanya seremoni penjemputan tadi salah wesel. Acara itu disiapkan untuk rombongan Presiden Megawati yang semula akan mendarat darurat di Banjarmasin. Juga karena alasan cuaca yang tak bersahabat di atas Palangka Raya. Namun, pendaratan di Banjarmasin batal karena ternyata cuaca telah membaik dan pesawat presiden pun mendarat dengan selamat di Palangka Raya. Konsewensinya, sesuai protokol, pesawat yang kami tumpangi harus menunggu satu jam di bandara baru boleh take off. “Ya, waktu itu kami hanya bisa saling memandang,” ucap Anwar. Tawa tamu kembali pecah. Rocky Gerung tampak seperti tertawa guling-guling. Juga Said Didu, Ferry Juliantono, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, dan semua tamu. Lahirlah kesimpulan bahwa pertemuan “memanusia” seperti itu perlu rutin diselenggarakan. Disepakati pertemuan berikutnya dua pekan yang akan datang. Rocky Gerung mengusulkan nama komunitasnya “Partai Kepala Ikan”. Semua setuju. Apapun namanya, gathering berbincang ngalor-ngidul diiringi ledakan derai tawa memang perlu untuk memelihara semangat dan daya juang di masa serba sulit dan rumit seperti sekarang. Anda berminat ikut? (*)
Parpol: Organisasi Paling Berbahaya
Contoh terakhir adalah kesombongan Anggota DPR RI Effendi Simbolon dari partai Bantheng yang mengkritik Kedua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang akhir-akhir ini bersuara keras mengkritisi PT 20%. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SEJAK Reformasi telah mengganti UUD 1945 menjadi konstitusi palsu UUD 2002, partai politik bertumbuh menjadi organisasi yang makin berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Mahfud MD pernah mengatakan bahwa malaikat bisa berubah menjadi iblis jika masuk ke jembatan timbang, maka partai politik bisa mengubah presiden menjadi petugas partai yang tunduk pada petinggi partai. Pada saat biaya politik makin tinggi, pejabat publik – di cabang eksekutif atau legislatif – kini harus tunduk pada para taipan yang menyediakan logistik bagi partai politik dan petinggi-petingginya untuk meraih kekuasaaan. Jika pejabat publik sekelas presiden pun bisa turun kelas menjadi petugas partai, maka publik pemilih hanya menjadi jongos politik setelah Pemilu berakhir. Tidak mengherankan jika pemilu selalu berakhir dengan kepiluan masal seperti antrian minyak goreng dan harga kebutuhan pokok yang makin membubung tinggi. Prof. Noam Chomsky dari MIT bahkan mengatakan bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini adalah Partai Republik AS saat di bawah Donald Trump, bukan Al Qaedah atau Hamas, apalagi FPI atau HTI. Sejak reformasi, walaupun pemerintahan Republik ini presidensial, peran dari partai politik merambah ke hampir semua sudut kehidupan penting negeri ini. Hampir seperti CO2 yang mengotori atmosfer, jejak Partai Politik ada di semua tempat yang telah menjadi racun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia dahulu, organisasi yang paling berbahaya itu PKI, lalu kemudian Golkar menjelang reformasi. Saat ini, organisasi yang paling berbahaya adalah parpol berlogo bantheng, sehingga hampir semua parpol terpaksa mbantheng agar aman-aman saja. Jika tidak berteman dengan bantheng, para elit parpol itu banyak yang akan disaduk dan dipenjarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat racun parpol itu bisa dijelaskan secara berikut dengan menggunakan analogi gula dan sekolah. Baik sekolah maupun parpol itu sebenarnya dibutuhkan bagi kehidupan yang sehat. Seperti tubuh membutuhkan gula. Namun jika kadarnya berlebihan, bahkan memonopoli secara radikal, maka gula akan menyebabkan diabetes. Sekolah yang memonopoli sistem pendidikan juga telah merusak pendidikan dengan cara melemahkan keluarga dan masyarakat dalam mendidik warga muda. Wajib belajar disamakan dengan Wajib Sekolah, padahal belajar bisa dilakukan di mana saja. Akibatnya pendidikan menjadi barang langka yang mahal. Parpol saat ini telah memonopoli politik sehingga melumpuhkan partisipasi publik dalam menyediakan polity as public goods. Politik menjadi barang langka mahal yang hanya disediakan oleh parpol. Persis seperti monopoli radikal sekolah dalam Sisdiknas telah merusak education as public goods. Sudah lama persekolahan secara radikal memonopoli pendidikan sejak persekolahan dikerdilkan menjadi sekedar instrumen teknokratik untuk menyediakan buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia dan patuh pada pemilik modal. Persekolahan sejak Orde Baru tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi menjadi strategi untuk menyediakan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Persekolahan hingga hari ini tak pernah dimaksudkan untuk menjadi fasilitas belajar merdeka, sekalipun kini ada wacana Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Template kehidupan mahasiswa saat ini adalah lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, lalu bekerja di BUMN atau MNC. No more no less. Begitupun kebanyakan parpol saat ini. Saat politik sebagai kebajikan publik telah dikerdilkan menjadi jual-beli kekuasaan, maladministrasi publik marak terjadi di mana berbagai aturan perundangan (sengaja) dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk melayani elit parpol dan para taipan. Seperti UU Omnibus Law alias Cipta Kerja, aturan ini membuka lebar proses penjongosan bangsa ini oleh para investor, terutama asing. Partai-partai politik yang berkuasa bukannya memastikan Pilpres yang hemat biaya dan efektif merekrut pejabat publik yang kompeten, masyarakat justru digiring parpol untuk sibuk memikirkan sosok capres. Padahal dengan arsitektur legal saat ini, para capres sudah ditentukan oleh para elit parpol berkuasa dan Taipan. Dengan aturan presidential threshold saat ini, partai politik sudah membajak kedaulatan rakyat. Contoh terakhir adalah kesombongan Anggota DPR RI Effendi Simbolon dari partai Bantheng yang mengkritik Kedua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang akhir-akhir ini bersuara keras mengkritisi PT 20%. Jika tidak terjadi penataan ulang perpolitikan nasional untuk mengakhiri monopoli parpol, maka kita akan menyaksikan kehidupan politik yang makin jauh dari kebajikan publik. Gunung Anyar, 3 Juli 2022. (*)
Presiden Terkena Batunya
Gaya kepemimpinan yang sering mencla-mencle sangat berbahaya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian), celakanya ini terjadi dalam percaturan diplomasi global. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERBOHONGLAH ketika sudah pintar, jangan coba-coba berbohong di atas kedunguan. Memanipulasi informasi politik untuk mobilisasi cari dukungan politik, itu pekerjaan khas orang-orang dungu. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Pengamat politik Rocky Gerung menjelaskan bahwa jika sebuah negara ingin menjadi penengah bagi negara lain yang sedang berkonflik, maka dia harus memiliki moral standing yang kuat. Sebagian rakyat Indonesia, merasa was-was ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar negeri. Resonansi akhir yang didapat selalu berakhir menjadi berita dan kesan negatif. Skenarionya selalu gagal dan berantakan. Kalau jujur, faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat komplek mulai dari kemampuan dan kapasitas diri sang Presiden sendiri sampai para penasehat politiknya yang ngawur sama-sama konyolnya. Pantas juga menjadi renungan bersama kritik Cliffort Geertz, ahli antropologi asal Amerika (AS), yang mengatakan: “Ya Indonesia sudah berubah menjadi “negara panggung” alias theater state”. Simbolisme, persepsi, narasi, dan drama lebih penting ketimbang realitas. Selanjutnya kita coba pahami saat kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia atas inisiatifnya sendiri yang berakhir menjadi tertawaan para pengamat politik, dan bahkan rakyat biasa pun ahirnya mengetahui bahwa yang terjadi meski dibungkus dan dikemas seperti apapun, akhirnya memberi kesan hanya dagelan. Bersumber info dari Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda. Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Bahwa Nikiforov lebih lanjut mengatakan, topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. Dan, “Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, fokus utama pembicaraan antara kedua presiden (Indonesia dan Ukraina) di Kyiv”. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo,” kata Nikiforov. Topik ini kata Nikiforov, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijan Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. Jangankan direspon positif yang terjadi langsung mentok dicegat Presiden Vladimer Putin. Pada kesempatan sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022) dengan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. Pada kesempatan berikutnya saat Jokowi di Rusia, Presiden Indonesia itu mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. Jokowi mungkin terbawa kebiasaan menyampaikan bohong di dalam negeri. Lupa sedang dalam percaturan politik internasional. Tiba-tiba muncul info: Serhii Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina berujar, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Tidak ada pesan apapun dari Zelensky terkait dengan perang Ukraina dan Rusia kepada Putin. Zelensky hanya menyatakan bahwa menghargai misi perdamaiannya. Putin pun tidak mengapreasi pesan damai yang dibawa Jokowi. Putin hanya membahas rujukan mengenai hubungan ekonomi RI-Rusia, itupun terlihat gesturnya direspon dengan angin-anginan. Putin sama sekali tidak menyebut mengenai misi perdamaian dan yang dirujuk hanya mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Rusia dan juga mengenai jika tidak salah ada mengenai ekspor gandum Ukraina. Jadi tidak sama sekali merujuk pada misi perdamaian Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali terobosan dalam misi damai yang dibawa Jokowi. Semua pengamat sudah mengetahui ini hanya dagelan konyol. Kalau misi perdamaian itu ada konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak, baik Ukraina maupun Rusia, dan saat masing-masing kepala negara ketemu sudah siap dan tidak perlu lagi banyak basa basi, yang sia sia. Maka wajar dan benar kalau Internasional Ukraina membantah Zelensky titip pesan untuk Putin lewat Jokowi. Bahkan, Presiden Rusia nampaknya tidak mau dikotori dari kesan ecek-ecek oleh kedatangan Presiden Jokowi yang jauh dari level dengan Presiden Rusia. Begitu selesai pertemuan, Ukraina digempur kembali. Dan, bahkan bekas pertemuan Zelensky dan Jokowi juga dirudal. Artinya, setelah kedatangan Jokowi itu malah yang lebih fatal. Kebohongan Jokowi bukan saja akan membawa kesan buruk terhadap negara juga menjadi preseden buruk yang terus-menerus diulang-ulang. Bisa terjadi kepercayaan luar negeri terhadap kemampuan diplomasi Indonesia merosot, dan tidak dipercaya lagi? “Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Orang yang berani menerima perkataan terus terang adalah orang yang membimbing jiwanya kepada kemerdekaan.” (Buya Hamka). Gaya kepemimpinan yang sering mencla-mencle sangat berbahaya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian), celakanya ini terjadi dalam percaturan diplomasi global. Presiden suka atau tidak suka harus menerima kenyataan dan akhirnya kena batunya. Karena terbiasa melakukan perilaku politik berbeda yang diucapkan dan realitasnya. Dan berbohong dikira tidak terdeteksi apalagi dalam diplomasi internasional. Hitungan detik semua akan terbongkar dan tidak akan ada tempat untuk membela diri dan bersembunyi. (*)
"Anjing Penjaga" Oligarki Itu Mulai Menyalak
DPR sudah tidak berfungsi justru membangun oligarki dengan membuat barier Presidential Threshol 20%. Hal demikian yang ditentang habis-habisan oleh Ketua DPD RI tersebut. Karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan mengamputasi kehendak rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila EFFENDI Simbolon, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, telah membela Oligarki dengan menyerang Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Jelas apa yang dilakukan LaNyalla itu, setiap langkahnya selalu mendapat sambutan dari rakyat di mana-mana di negeri ini. Keresahan rakyat semakin membuncah itu ditumpahkan kepada LaNyalla. Karena, ada harapan yang ingin dinarasikan oleh rakyat yang selama ini terkungkung oleh ketidak-adilan dan semakin semena-menanya pengusa terhadap rakyatnya. Pasalnya, DPR sudah tidak menjadi harapan. Sebab, tidak pernah memikirkan kebutuhan rakyat, bak dahaga di tengah gurun, tiba-tiba ada LaNyalla dengan berani menentang arus politik elit yang sudah bukan isapan jempol, membela dan “bersetubuh” dengan Oligarki. Perjuangan LaNyalla inilah yang membuat Simbolon kebakaran jenggot. Sebab peran DPR yang seharusnya memperjuangkan kehendak rakyat justru mereka membuat UU yang menyengsarakan rakyat dan malah merugikan masa depan negara bangsa. Coba saja kita buka berbagai UU, mulai UU Omnibuslaw, UU Minerba, tentang persoalan agraria, persoalan minyak goreng, DPR tidak tanggap, tidak mampu membela kepentingan rakyat. Justru mereka ikut membelenggu kepentingan rakyatnya. Begitu juga dengan isu Islamophobia, stikma radikal, teroris yang disematkan pada Islam, justru DPR tak pernah bersuara, soal LGBT malah mick dimatikan Ketua DPR Puan Maharani (dari Fraksi PDIP juga) ketika ada yang bersuara. DPR sudah tidak berfungsi justru membangun oligarki dengan membuat barier Presidential Threshol 20%. Hal demikian yang ditentang habis-habisan oleh Ketua DPD RI tersebut. Karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan mengamputasi kehendak rakyat. Timor Leste dengan penduduk yang tidak banyak calon presidennya 16 orang. Justru Indonesia yang penduduknya 270 juta pemilihan presiden (pilpres), lu lagi, lu lagi. Apa yang dituduhkan Simbolon pada LaNyalla sangat tendensius. Memangnya LaNyalla sendirian, tentu saja tidak. Di belakangnya ada rakyat dari aktivis dan akar rumput riil mendukungnya. Sebab, perubahan kembali ke jati diri bangsa kembali ke UUD 1945 dan Pancasila sudah sangat meluas. Simbolon adalah simbol “politikus kardus” yang tak mampu membaca geliat rakyatnya akan perubahan, mengaku sebagai anak ideologis Soekarno justru mengkhianati ajaran Soekarno, membiarkan persatuan bangsanya terkoyak- koyak akibat keserakahan oligarki. Simbolon justru bagian dari oligarki, maka sebagai “anjing herder” penjaga oligarki akan menyalak jika ada kepentingan oligarki terusik. Rupanya genderang perubahan telah ditabuh oleh LaNyalla yang membuat rakyat terbangun dari tidurnya, yang bisa menatap lagi matahari masa depan. (*)
Anies Radikal, Anies Pro-Oligarki
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN HANYA di tangan buzzer bayaran, minyak dan air bisa bercampur. Inilah yang terjadi ketika para buzzer itu menuduh Anies Baswedan radikal sekaligus pro-oligarki. Percampuran radikal dan pro-oligarki di dalam diri Anies adalah persenyawaan mustahil antara minyak dan air. Tapi, bagi buzzer bayaran, percampuran yang aneh itu tidak masalah sepanjang itu dinisbatkan kepada Anies. Anies dilabel oleh buzzer sebagai figur radikal lantaran menutup 12 gerai Holywings di wilayah provinsi DKI Jakarta. Kata mereka, Anies mencabut izin Holywings atas permintaan seorang narapidana. Hampir pasti ini maksudnya Habib Rizieq Syihab. Kemudian, Anies dilabel berpihak kepada, atau menjadi kaki tangan dari, oligarki cukong. Tak jelas dasar labelisasi ini. Pokoknya bagi buzzer bayaran apa saja bisa. Harus bisa. Ada kemungkinan yang dimaksud para buzzer itu adalah dukungan baru-baru ini dari salah seorang pengusaha besar untuk pencapresan Anies. Nah, sekarang bagaimana cara agar percampuran antara paham Islam radikal dan pro-oligarki di dalam diri Anies menjadi valid? Apa yang harus dilakukan agar tidak cacat logika? Satu-satunya cara yang konstruktif-akomodatif untuk ini adalah menghapus teori logika konvensional tentang “minyak dan air tidak akan bercampur”. Teori ini harus dibatalkan demi labelisasi “Anies radikal, Anies oligarki” yang digaungkan oleh kelompok buzzer cuan. Kontradiksi, tak masalah. Illogical, biarkan saja. Toh, kaum buzzer bayaran memang tidak mengenal logis atau tak logis. Mereka telah membuang elemen isi kepala yang berfungsi untuk analisis buruk-baik. Jadi, tidak ada lagi pikiran analitis yang dimiliki manusia normal. Kaum buzzer adalah “robotical human being” (manusia robotik) yang berbasis perintah berbayar. Aktivasi otak mereka ada dalam kekangan pengguna (user) yang lumrah dijuluki sebagai pembina.[]
Ah, Amburadul Semua
Di negeri para bedebah, negeri ketika para bajingan menguasai pemerintahan. Maka kedzoliman menjadi menu sehari-hari. Hanya ada santapan buat tuan-tuan borjuis yang diolah dari keringat, airmata dan darah rakyat. Unjuk kekuasaan menjadi atraksi saban hari, dimana yang kuat menindas dan membunuh yang lemah. Kebenaran menjadi sesuatu hal yang tabu dan begitu menakutkan. Karena kedaulatan rakyat semakin tergerus oleh intimidasi, teror dan ancaman maut dari manusia-manusia durjana. Para penjahat pemilik kekuasaan yang digaji oleh negara dan berasal dari uang rakyat sendiri. Oleh: Yusuf Blegur Pemerhati Politik dan Kebangsaan KALAU bangsa ini selalu bangga pada slogan-slogan moralitas dan spiritualitas. Begitu kuat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan warisan kebaikan nenek moyang. Terkesan sangat tekun mempelajari sejarah dan menghargai jasa para pahlawan serta berlimpah kecintaannya pada tanah air. Kemudian begitu gencar mengagungkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Lalu mengapa saat ini, negara sedang tidak baik-baik saja?, kenapa negara semakin dalam terpuruk?. Mengapa keberadaban semakin hilang di negeri ini?. Bagaimana mungkin pula republik ini terus-menerus melahirkan para pejabat dan pemimpin yang tuna susila?. Sumber daya alam semakin menipis dikuras bangsa asing, kekayaan negara terus digerogoti oleh segelintir bangsanya sendiri. Atas nama konstitusi dan demokrasi, pemerintah berhasil memperkosa kedaulatan rakyat. Rezim kekuasaan leluasa berkali-kali merampas kesadaran dan harapan rakyat untuk hidup layak. Tak peduli rakyat kecil, orang dewasa atau manula, lelaki atau perempuan dan anak-anak atau balita. Rakyat yang lemah dan tak berdaya itu, berangsur-angsur secara masif telah menjadi korban kejahatan negara yang terstruktur dan sistematik. Kebijakan pemerintahan yang berorientasi memuaskan nafsu syahwat para oligarki korporasi, partai politik dan birokrasi. Hanya menghasilkan semakin suburnya kelompok marginal dan meningkatnya angka kemiskinan. Situasi dan kondisi yang demikian menjadi cermin dari penderitaan hidup rakyat karena kehilangan pekerjaan, terancam kelaparan dan bahkan memicu kematian. Kecenderungan hal tersebut semakin terlihat dari banyak indikator, termasuk beberapa realitas terkait kebijakan ekonomi, politik dan hukum yang meniadi denyut nadi kehidupan rakyat. Rakyat sebagai pemiliki kedaulatan harus menerima dampak dari praktek-praktek distorsi kepemimpinan dan kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara. Dalam krisis ekonomi baik yang disebabkan oleh pandemi maupun bobroknya mental aparatur pemerintahan. Para hipokrat dan penghianat negara itu secara terbuka dan angkuh memamerkan kejahatannya kepada rakyat. Mereka memperkaya diri dengan semakin menumpuk harta dan aset yang sejatinya milik rakyat. Seiring itu, rakyat terus dihimpit kesulitan bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Harga sembako dan bahan pangan melambung tinggi, diikuti pelbagai kenaikan sektor fundamen kehidupan rakyat seperti naiknya pajak, tarif listri, harga bbm, biaya pulsa dsb. Utang negara yang ugal-ugalan dan serampangan hanya jadi ajang proyek rente dan tak bermanfaat, tak bisa dinikmati namun menjadi beban berat rakyat. Kenyataan itu bukan saja mengakibatkan kemampuan daya beli rakyat semakin menurun, melainkan juga rakyat terancam gagal memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya secara umum. Sepertinya ada upaya memiskinkan rakyat dengan cara menghapus subsidi untuk membayar utang dan membiayai gaya hidup mewah para pejabat, sembari terus memeras rakyat melalui upeti dengan cara-cara membajak konstitusi dan berkedok demokrasi. Sementara korupsi tetap terus mewabah di semua sektor dan institusi pemerintahan. Jadilah rakyat harus menerima kenyataan pahit, negara telah mempertontonkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Para pejabat dan pucuk pimpinan pengambil keputusan, tanpa rasa malu dan bersalah hidup mewah serta tak sungkan lagi mencuri dan merampok uang rakyat secara telanjang. Untuk menutupi dan melindungi rantai kejahatannya, penguasa memanfaatkan negara dan aparaturnya menghukum rakyat yang kritis dan sadar untuk peduli dan menyelamatkan hari ini, esok dan masa depan Indonesia. Negara hanya hanya menjadi kumpulan populasi manusia antara predator dan rantai makanan, ada penguasa yang buas dan rakyat yang siap menjadi mangsa. Entahlah, apakah kejahatan yang begitu terorganisir tak mampu dikalahkan oleh semangat menegakkan kebenaran yang belum terkonsolidasi?. Mungkinkah riak-riak gerakan perubahan di dalam negeri yang sakit dan dikuassi rezim yang dzolim akan sia-sia?. Bisa ya bisa tidak, selain upaya yang seadanya, rakyat Indonesia tak cukup hanya menumpahkan keringat, darah dan nyawa melawan penguasa. Terkadang butuh sejarah dan takdir yang akan bicara dan menuliskan guratannya. Tapi setidaknya, untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan. Bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia, tak perlu berpikir keras dan menganalisa dengan tajam. Betapa situasi dan kondisi sekarang, begitu kroditnya hingga layak disebut \"ah amburadul semua\". Masihkah rakyat membutuhkan kehadiran negara?. Masihkah rakyat perlu keberadaan pemerintah?. Apakah Pancasila, UUD 1945 dan NKRI masih penting untuk diharapkan?. Sampai kapan agama dijadikan komoditas?, hingga bisa tetap dipakai untuk dinista sekaligus dimanfaatkan?. Haruskah negeri ini menunggu amuk massa, menunggu momen yang tepat munculnya pemberontakan?. Akankah republik ini akan melahirkan revolusinya sendiri?. Tak ada yang tahu, coba kita tanyakan pada hutan yang ditebang, koruptor yang menghilang dan para pemimpin yang keahliannya hanya bisa jual tampang dan bergaya tanpa isi kepala. \"Ah amburadul semua, semuanya memang amburadul?\" (*)
POPULER
