OPINI
Leadership of Hope: Demokrasi, Redistribusi dan Krisis Global Dalam Regenerasi Kepemimpinan Indonesia ke Depan (2)
Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Sabang Merauke Circle (Disampaikan pada acara 25 Tahun Mega Bintang, 5 Juni 2022, di Solo) INDONESIA, sebagai negara miskin, juga mempunyai potensi kegagalan yang sama, yakni menjadi negara gagal, rakyat miskin dan perang saudara. Kemiskinan bangsa dan rakyat mayoritas di Indonesia selalu berulang terjadi sejak jaman penjajahan dan kemerdekaan karena nafsu segelintir elit ingin mengambil untung semuanya. Tapi, saat ini adalah jaman terburuk sepanjang sejarah kita. Ketika Soekarno membacakan pledoinya di pengadilan Laanraad di Bandung, dalam pledoi tersebut, dia mengutuk segelintir oligarki, kapitalis Belanda dan Eropa, yang membawa keuntungan untuk negeri mereka. Namun, pada masa itu, keterjajahan membuat kita tidak berdaya dalam melawan bangsa asing. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka 77 tahun, negara ini juga tak berdaya menghadapi segelintir Oligarki yang begitu rakus. Ekonomi tumbuh dalam model yang buruk. Professor Matriana Mazzucato menyebutnya sebagai model “consumption-led growth” bukan “investment-led growth”. Uang-uang yang diambil share holder sebagai keuntungan disimpan mereka, umumnya di luar negeri, bukan ditanamkan kembali dalam investasi. Dalam kasus minyak goreng, misalnya, pemerintah terkejut atau justru berpura-pura terkejut, kantor pusat perusahaan perusahaan minyak goreng itu ternyata ada banyak di luar negeri. Ekonom Faisal Basri, pada sisi lain, mencatat penjualan batubara sepanjang setahun krisis ekonomi saat ini mencapai Rp 1000 Triliun, begitu juga minyak sawit yang mencapai ratusan triliun rupiah. CNBC News (9/2/2022) mencatat sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021, enam emiten batu bara membukukan pendapatan Rp 133,8 triliun, naik 41% dari tahun sebelumnya. Ini belum lagi situasi perang Ukraina-Rusia. Pertanyaan Faisal Basri, apa sih untungnya buat bangsa dan rakyat Indonesia? Setimpalkah perolehan negara dari royalti dan pajak? Situasi kemiskinan kita, baik karena dampak dari pandemi Covid-19, maupun karena faktor-faktor ekonomi yang ada pra-krisis, begitu menyolok dan sangat menyakitkan karena tidak ada tanda-tanda bangsa ini ke depannya bakalan memikirkan kekayaan dari semua untuk untuk semua. Tidak ada tanda-tanda yang miskin akan sejahtera. Pemimpin nasional umumnya tidak mempunyai sense nasionalisme yang kuat untuk membangun ekonomi rakyat. Tema-tema seperti redistribusi, seperti pemerataan penguasaan lahan/tanah, penguatan upah buruh dan berbagai tema kesejahteraan tidak menjadi arus utama. Upah buruh, misalnya, secara rerata hanya mengalami kenaikan di bawah 1% tahun lalu, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum sebesar 5,1%. Begitupun, para pengusaha yang menggugat keputusan Anies Baswedan itu. Padahal, sesungguhnya upah buruh adalah alat redistribusi kekayaan yang paling utama. Redistribusi penguasaan tanah juga tidak terjadi. Upaya Presiden Jokowi dalam sertifikasi tanah adalah berasal dari ide jenuin Hernando de Soto, seorang ekonom liberal di Peru, yang maksudnya untuk mendorong rakyat kecil masuk ke dalam market ekonomi. Sementara, konsep redistribusi aset, tanah misalnya, adalah untuk memberdayakan kemampuan produksi kaum miskin. Agar para petani mampu berdikari. Supaya kita tidak terus-menerus tergantung pada impor pangan. Kita sekarang akan beralih pada isu global. Bagaimana situasi dunia saat ini. Setelah pandemi Covid-19 mereda dan pengaruhnya pada kita. Professor Stiglitz dalam tulisannya “Davos 2022 meeting was a missed opportunity over globalization”, The Guardian, 1 Juni 2022, memperlihatkan krisis global yang dialami dunia saat ini, dengan berbagai persoalan yang meliputi ketidak pastian arah ekonomi ke depan, kehancuran sistem supply-chain, dan ambiguitas banyak negara dalam melihat situasi demokrasi dan atau ultra nasionalistik, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 serta perang Ukraina-Rusia. Globalisasi mengalami cacat sejarah ketika masa pandemik, negara-negara maju malah memperlihatkan ego sentris dalam memonopoli vaksin dan obat-obatan , yang membuat makna global dalam persaudaraan manusia mengalami degradasi. Mazzucato, Professor pada University of London, dalam diskusi “What next for global growth?”, World Economics Forum yang dipandu Tom Kenee (30/5/2022) memperlihatkan distribusi (distributive justice) kesejahteraan saat ini begitu buruk. Porsi inkom kaum buruh dibandingkan profit yang didapatkan kaum kapitalis adalah porsi terburuk sepanjang sejarah kapitalisme. Hal ini terjadi karena kontrol institusi negara, atau rezim global, terlalu lemah untuk meminta agar profit yang diperoleh segelintir elit diinvestasikan kepada sektor produksi. Terutama jika mengingat, misalnya, berbagai inovasi teknologi yang ada saat ini dihasilkan oleh riset yang dibiayai pemerintah (publik), bukan swasta. Korporasi raksasa bekerja untuk kepentingan pemilik saham (share holders) saja. Stiglitz dan MAzzucato juga mempersoalkan tidak adanya kritik atas segelintir pengusaha farmasi yang mencari keuntungan berlimpah ruah dari pandemi Covid-19, sebuah pertanyaan besar tentang moral kebersamaan manusia hidup di dunia saat ini. Terkait dengan situasi dunia saat ini, McKensey, dalam “Spotlight on Davos: Highlitghts from the 2022 annual meeting”, menyoroti “global instability” terkait perang Ukraina-Rusia menjadi sumber utama resiko potensial dalam ketidakpastian pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini menggantikan problematika pandemi covid-19 yang mulai dapat diatasi dan inflasi ekonomi global selama ini. Perang ini telah mengakibatkan indeks harga makanan secara global naik antara 20-45% sampai Q4 tahun ini. Memang dampak langsung dihadapi oleh kawasan Eropa, yang tergantung pada kebutuhan energi dan makanan, berupa naiknya jumlah kemiskinan sebanyak 44 juta orang, maupun negara-negara yang tergantung dengan gandum, nikel, material untuk pupuk seperti Amonia dan potassium, yang di produksi kedua negara ini dalam jumlah signifikan. Begitu juga, rasa insekuriti telah menghantui berbagai belahan dunia, karena kenaikan anggaran pertahanan negara-negara barat, untuk keperluan perang, semakin tinggi. Indo-pasifik, baik yang diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Blinken, dalam pidatonya di Universitas Indonesia, beberapa bulan lalu, maupun yang diangkat Tom Kenee dalam diskusi di Davos, beberapa hari lalu, adalah lingkungan strategis Indonesia saat ini. Indonesia, menurut framework Indopasifik, mempunyai keterikatan dengan transaksi dagang yang menembus angka 3 triliun dollar. Oleh karenanya, kita mendapatkan tekanan besar dari kekuatan-kekuatan strategis yang akan mengambil keuntungan dalam wilayah ini, khususnya Amerika dan China. Ketegangan dunia bukan saja ada di Eropa akibat perang Ukraina dan Rusia, namun saat ini ketegangan di kawasan Indo Pasifik berada pada tingkatan kewaspadaan tinggi. Baru-baru ini, Amerika, Jepang dan Australia telah berhasil menggaet India, membentuk QUAD, untuk berhadapan dengan RRC, baik dalam perang urat syaraf, maupun perang sesungguhnya. Indonesia, yang coba bersikap netral, khususnya dalam perang Ukraina-Rusia, pasti tidak dapat bertahan selamanya. Contoh yang paling baru adalah ketika pertemuan sektor keuangan dan perbankan G-20 di Washington beberapa minggu lalu, di mana menteri keuangan Amerika, Janet Yellen, mengkritik Indonesia yang coba melihat situasi sekarang sebagai situasi normal. Yellen menekankan suatu istilah baru di dunia saat ini, “FriendShore”, sebuah istilah kerjasama yang menyandarkan bantuan pada sahabat dengan “value” yang sama. Dalam tekanan global yang semakin bersifat langsung, mampukah Indonesia berjalan terus dengan “politik dua kaki”? Situasi global saat ini, sekali lagi, sangat berbahaya bagi kita. Baik itu yang bersifat umum, seperti pertumbuhan global yang rendah, inflasi yang besar dan ancaman perang dunia, maupun yang bersifat langsung, seperti ketergantungan kita pada utang dan impor, membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang kokoh, berintegritas dan tidak gampang tunduk pada kemauan asing. Isu demokrasi, redistribusi dan tantangan geopolitik merupakan isu sentral bagi transformasi bangsa kita ke depan. Kedalaman persoalan, kompleksitas dan komplikasi, telah saya uraikan di atas. Pada tahun-tahun mendatang, ketika generasi tua lengser dari kekuasaan nasional, ketiga isu di atas bisa saja menjadi “bom waktu” bagi kehancuran bangsa kita. Persatuan bangsa tidak mungkin dibangun tanpa demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan sosial akan menjadi sumber konflik sosial laten. Tanpa persatuan dan demokrasi, Indonesia akan menjadi bangsa lemah yang gampang didikte asing serta menorong munculnya para petualang politik yang menjadi kolaburator asing. Ini adalah persoalan yang harus diatasi. Tapio menyakitkan sekali fenomena yang ada saat ini, narasi politik besar bangsa kita dikendalikan oleh pemain-pemain tua yang telah gagal dalam memajukan bangsa kita, tetap saja pada utak-atik copras-capres untuk perebutan kekuasaan. Belum ada pemikiran nasional untuk rembug bagaiman mengatasi krisis ini. Dalam pertemuan HUT 25 Mega-Bintang ini, tentunya kita sebagai kekuatan rakyat yang berkumpul di sini, harus mampu membangun narasi serius mengurus negara. Menyiapkan konsep-konsep pembangunan yang berbasis keadilan redistribusi (redistributive justice). Mengilhami persaudaraan, persatuan dan kebebasan. Kita semua adalah kaum pecinta negeri ini. Kita adalah orang-orang yang bertarung dari masa-ke-masa hanya semata-mata untuk rakyat. Kita hanya tahu kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi. Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merebut dan mengelola persoalan berat ini tidak bisa dihasilkan dari politik pencitraan dan iklan berbiaya tinggi. Tidak bisa dipercayakan begitu saja pada pemimpin partai politik dan segelintir oligarki. Kita harus mencari tokoh-tokoh nasional baru yang kuat dan memihak rakyat. Mengajak mereka menguatkan barisan rakyat, buruh, tani, mahasiswa dan ulama. Mereka itulah yang akan memberi harapan pada rakyat, sebuah “Leadership of Hope”. Terima kasih. (*)
Leadership of Hope: Demokrasi, Redistribusi dan Krisis Global Dalam Regenerasi Kepemimpinan Indonesia ke Depan (1)
Terkait persoalan dalam negeri, saat ini kemiskinan dan ketidakpastian hidup dirasakan oleh mayoritas bangsa kita. Survei Kompas baru-baru ini menunjukkan 70% orang Indonesia mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. Ini sekedar indikator saja. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Sabang Merauke Circle (Disampaikan pada acara 25 Tahun Mega Bintang, 5 Juni 2022, di Solo) BANGSA Indonesia ke depan akan mengalami regenerasi kepemimpinan nasional dengan tantangan yang sangat berat. Regenerasi itu terjadi manakala tokoh-tokoh sentral dalam perpolitikan nasional, seperti Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan lain sebagainya, mengalami usia renta dan oleh karenanya secara alamiah harus lengser dari perpolitikan nasional. Berbagai kalangan yang lebih muda, seperti Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, Erick Tohir, Sandiaga Uno, La Nyalla Mattalitti, dan lain sebagainya, telah menawarkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan nasional tersebut. Persoalannya adalah situasi nasional dan global yang menyertai regenenerasi saat ini begitu buruk, khususnya setelah berbagai masalah bertubi-tubi, yang dalam level global, diatandai dengan krisis pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia dan ketegangan dagang dan politik antara Amerika/Barat dengan China, serta dalam level nasional kita mengalami kemunduran ekonomi, perpecahan politik dan merosotnya moral kebangsaan. Kemerosotan moral kepemimpinan saat ini ditandai dengan merajalelanya korupsi, termasuk korupsi bantuan sosial, maupun kejahatan terkait langka dan mahalnya minyak goreng serta pula adanya menteri-menteri yang mencari keuntungan bisnis dari situasi pandemi Covid 19. Dalam ulang tahun Mega-Bintang ini, saya akan mengupasnya dalam judul di atas, yang melihat dimensi demokrasi, dimensi keadilan sosial dan krisis global sebagai faktor penting yang harus dipertimbangan bagi semua pihak untuk kelanjutan eksistensi bangsa ini. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional baru yang kokoh ke depan. Kita harus meninggalkan kepemimpinan korup, yang berpura-pura cinta rakyat, dan minus nasionalisme, menuju kepemimpinan yang penuh harapan. Dimensi “Leadership nasional” bukan “leader” adalah gugusan kepemimpinan, bukan sekedar seorang pemimpin. Dibutuhkan kepemimpinan kolektif yang penuh harapan bukan pemimpin-pemimpin lemah, apalagi sekedar menjual negara ini kepada asing. Mega-Bintang sebagai sebuah spirit, yakni sprit perlawanan atas penindasan bagi kaum miskin dan atas kepemimpinan negara yang otoriter, di masa lalu, diharapkan dapat menjadi refleksi untuk kita menemukan jalan konsolidasi kekuatan rakyat yang mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang penuh harapan itu (leadership of hope). Persoalan kita saat ini sesungguhnya terlalu banyak (too many) untuk kita pikirkan, kompleks dan komplikasi. Pertama, yang paling berat adalah soal demokrasi yang amburadul dan perpecahan bangsa. Dalam kacamata indonesianis, demokrasi kita saat ini bersifat tidak menentu. Ada yang menyebutnya illiberal-demokrasi, yakni demokrasi yang bersifat seolah-olah namun faktanya dikendalikan rezim yang berkuasa. Ada juga yang menyebutnya “Jokowi’s Authoritarian Turn”. Kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami kemunduran yang tajam, seperti kembali pada masa orde baru. Perbedaan pendapat diseleksi oleh rezim yang berkuasa, mereka berusaha menjinakkan dengan berbagai rayuan, sampai pada pemenjaraan aktifis, seperti yang saya dan beberapa anggota Koaliasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan beberapa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) alami juga. Pemberlakuan undang-undang maupun pasal-pasal karet dilakukan terang-terangan, sekali lagi mirip dengan orde baru ketika menangkapi para aktifis dengan UU Subversif. Rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha memonopoli narasi demokrasi dan ideologi dalam versi yang mereka inginkan. Terutama ketika mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasiala (BPIP). Ini persis saat Presiden Suharto mendirikan BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masyarakat dibelah oleh garis ideologi semu, Pancasila versus non Pancasila, sesuka hati definisi penguasa. Faktanya, arah bangsa yang salah, saat ini diakui sendiri oleh “shareholders” rezim Jokowi. Surya Paloh, seorang pendiri rezim Jokowi, mengakui bahwa Indonesia saat adalah negara kapitalis liberal dan uang adalah segala-galanya, artinya bukan negara Pancasila. “You tahu nggak bangsa kita ini adalah bangsa kapitalis hari ini, you tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila,” demikian petikan pidato Paloh di Universitas Indonesia, 14 Agustus 2019, yang dikutip berbagai media. Megawati Soekarnoputri pada tahun ini telah menuduh DPR suka bikin undang-undang yang inkonstitusional dan orang-orang pintar di Indonesia banyak menjual aset negara. Menteri Jokowi, Mahfud MD, juga mengakui adanya situasi perpecahan bangsa yang begitu besar, serta kepemimpinan yang lemah, menuju tahun 2024 nanti. Banyak lagi potret politik yang kacau balau, seperti kegagalan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng, penunjukan militer dan polisi aktif dalam jabatan kepala daerah masa transisi, nafsu kekuasaan rezim Jokowi untuk memperpanjang jabatan ataupun isu 3 periode, dan lain sebagainya, khususnya pula upaya mempertahankan UU Omnibus Law yang sejatinya inkonstitusional. Buruknya demokrasi, pengekangan atas kebebasan dan arah bangsa yang salah, sejalan dengan pembajakan demokrasi oleh kekuatan oligarki. Biaya politik yang mahal dan semakin lebih mahal lagi, menunjukkan kegagalan eksistensi ideologi bangsa dan juga ideologi partai politik saat ini. Tanpa ideologi, dan kepemimpinan yang memihak rakyat dan kepentingan nasional, maka pemilik modal mampu mengkooptasi negara dan partai politik untuk kepentingan segelintir pemilik modal itu sendiri. Oligarki juga selalu melakukan politik “devide et impera”, poltik adu domba, agar rakyat bertikai satu sama lainnya, sehingga kehabisan energi untuk perubahan struktural. Dan itu telah terjadi, saat ini, khususnya diperlihatkan, misalnya, oleh adanya keinginan pemilik modal menentukan siapa presiden Indonesia terus menerus dan oleh kasus ketidakberdayaan rakyat memperoleh harga minyak goreng dan berbagai barang lainnya secara murah saat ini. Kedua, terkait persoalan dalam negeri, saat ini kemiskinan dan ketidakpastian hidup dirasakan oleh mayoritas bangsa kita. Survei Kompas baru-baru ini menunjukkan 70% orang Indonesia mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. Ini sekedar indikator saja. Deindustrialisasi dan informalisasi sektor formal, terlebih akibat pandemi Covid-19, menjadi fenomena kehidupan, yang mana pertahanan hidup rakyat bergantung pada penghasilan terbatas harian dan pertolongan keluarga dalam “extended family”. Memang paska pandemi Covid 19, semua negara mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelayakan hidup masyarakat bawah. Di Amerika, misalnya, TIME edisi Mai 2022, mengulas situasi di Amerika “Middle Class, Low Hope”, dengan “trouble with the H’s”, yakni mahalnya harga kontrakan (House), mahalnya biaya kesehatan (Health Care) dan biaya pendidikan (Higher Education). Beberapa media di Prancis, juga mengatakan bahwa gerakan mahasiswa di Perancis saat ini bangkit merespon kepemimpinan nasional mereka, baik Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, maupun oposisi Maria Le Pen, tidak punya konsep mengurus rakyat bawah. Persoalannya, negara-negara besar mempunyai kekayaan yang cukup untuk bertahan dalam krisis ekonomi yang panjang. Namun, negara berkembang, seperti Pakistan dan Bangladesh, kita saksikan mengalami kegagalan dalam mempertahankan diri dalam situasi seperti ini. (*)
Penataran Pancasila ke-1: Indonesia Merdeka Dasarnya Apa?
Hasilnya, yaitu ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter ” yang ditandatangani di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Juni 1945. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PANCASILA Bukan Lahir 1 Juni 1945 dan Bung Karno Bukan Pencipta Pancasila. Setiap penguasa selalu mengubah sejarah seenak hatinya, bahkan tak peduli soal benar dan salah, sesuai realitas sejarah atau tidak, yang penting semua kepentingan penguasa itu tercapai. Begitu juga dengan setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tidak peduli dasarnya apa yang menetapkan hari lahirnya Pancasila. Bahkan, Bung Karno sendiri tidak pernah mengatakan Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Bahkan Bung Karno tidak pernah mengatakan ada Pancasilanya Bung Karno. Justru Pancasila yang menjadi dasar Indonesia merdeka itu adalah Rumusan Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945, mengapa? Karena, Bung Karno sendiri mengatakan Pembukaan dan Proklamasi adalah loro-loro ning atunggal yang tidak dapat dipisahkan, artinya rumusan yang ada di alinea ke IV itulah yang mendasari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Entah mengapa Pemerintahan Joko Widodo meletakan Pancasila lahirnya 1 Juni 1945 dan selalu dianggapnya Pancasila itu ciptaan Bung Karno, padahal Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka itu adalah hasil kompromi, hasil kesepakatan antara kaum kebangsaan dan kaum Islam, PKI dan kaum sosialis tidak ikut merumuskan Pancasila dan tidak ada yang menjadi anggota BPUPKI /PPKI . Jadi, sangat logis kalau PKI selalu ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam buku Bung Karno “Penyambung Lidah Rakyat” yang ditulis Cindy Adams, Si Bung kembali mempertegas… Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah. Jadi Bung Karno mengakui bukan yang menciptakan Pancasila itu memang benar. Mana mungkin Bung Karno menciptakan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu Pancasila bukan dilahirkan, siapa yang melahirkan? Memang menjadi tidak masuk akal masa’ Ketuhanan Yang Maha Esa dilahirkan tanggal 1 Juni 1945. Yang lebih aneh lagi, para cerdik pandai tidak ada yang protes, termasuk juga perguruan tinggi dan rektornya. Padahal UGM yang juga punya Pusat Studi Pancasila nggak bereaksi, malah seakan manut saja. Harusnya sebagai bangsa kita selalu melihat sejarah sebagai kaca benggala. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasific, penjajah Jepang berusaha menarik simpati dan mencari dukungan rakyat Indonesia dengan janji akan memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Dan untuk itu dibentuk dan kemudian disahkan berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI itu mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, dengan acara tunggal menjawab pertanyaan ketua badan tersebut – Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat – : “Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa?” Menjawab pertanyaan itu hampir separo dari anggota BPUPKI – sekitar 30 orang –, menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya. Namun, belum ada satu pun yang mengutarakan pandangan yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk di atasnya dibangun Indonesia Merdeka. Jam 10.00 pagi tanggal 1 Juni 1945, barulah Bung Karno mendapatkan gilirannya. Disampaikannya gagasannya dalam suatu pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato Pancasila Bung Karno yang ditawarkannya sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka tersebut, selanjutnya Rajiman sebagai Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Pancasila yang dipidatokan Bung Karno. Panitia Kecil yang semula terdiri dari 8 orang, dengan beberapa perubahan dan penambahan, akhirnya menjadi Panitia Sembilan yang terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia Sembilan ini bertugas: Merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen ini sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, yaitu ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter ” yang ditandatangani di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Juni 1945. Jadi keputusan yang dikeluarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota BPUPKI adalah Piagam Jakarta yang oleh Soekarno disebut gentlemen\'s agreement antara kaum Islam dengan Kaum Kebangsaan. (*)
Partai Taman Kanak-Kanak
Menu bicara Calon Presiden menjelang Pilpres berbusa-busa, merasa paling kompeten, paling jago dan semua rakyat dianggap sampah dan bodoh semua. Persis seperti ketika anak-anak sedang bermain-main, mereka suka memaksa dan menang sendiri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih FUNGSI partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan dan menjaga pemerintahan pada rel tujuan negara, adanya partisipasi politik rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Umumnya memiliki gagasan tentang politik untuk mempromosikan ideologis atau kebijakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pasca Amandemen UUD 1945, partai politik di Indonesia seperti kehilangan pegangan, bahkan kering-kerontang kosong dari pijakan ideologi yang harus diperjuangkan. Larut tanpa bentuk dalam kendali Oligarki. Bersama penguasa terus membanggakan pencapaian telah diraih. Dan terus memperkenalkan partainya sebagai partai yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Lupa itu tidak perlu dilakukan karena partai itu baik atau buruk, konsisten dengan tujuan negara atau tidak, rakyatlah yang akan menyeleksi dan memberikan apresiasinya. (CherLisa Biles). Sementara mereka hidup bergerombol seperti anak-anak yang nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan bersama sesuai yang dimintai Bapak dan Ibu gurunya agar anak-anak bergembira ria. Suka berebut permen (makanan pemanis anak anak) begitu mendapatkan mereka bersuka ria, jika tak dapat atau merasa kurang banyak mereka murung dan ngambek. Begitulah gambaran anak anak partai yang sedang sekolah taman kanak- kanak di Senayan yang dulu pernah disindir Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), anak-anak berbalik arah marah dan ngamuk menurunkan Gus Dur dari singgasana sebagai Presiden. Sangat suka memakai baju baru lengkap dengan dasi, bahkan tidak segan-segan beli gelar Hororis atau Honoris Causa, tetapi otaknya tetap saja masih memble. Maklum namanya Taman Kanak kanak. Ketika kenalan dengan anak-anak dari luar negeri merasa minder dan rendah diri: “Posisinya membuatmu merasa rendah diri, tanpa izinmu, karena kapasitasmu” (Eleanor Roosevelt). Mungkinkah belum sampai pada pendidikan bahwa “Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali” (Aristoteles), lagi-lagi karena masih anak anak. Terlalu berat untuk pelajaran tentang keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pertahanan dan mempertahankan dasar negara dan UUD 1945. Kurikulum tentang apa partai dan peran dan fungsi partai, seperti belum mereka kenal karena masih taman kanak kanak. Bicara urusan apa saja soal negara terus berputar-putar seperti cerita Kancil nyolong (mencuri) mentimun. Mereka selama ini anak-anak sangat suka asik main gadget cerita presiden dalam ketoprak, masih asing dengan dunia nyata yang sedang terjadi. Menu bicara Calon Presiden menjelang Pilpres berbusa-busa, merasa paling kompeten, paling jago dan semua rakyat dianggap sampah dan bodoh semua. Persis seperti ketika anak-anak sedang bermain-main, mereka suka memaksa dan menang sendiri. Partai-partai sering melakukan rapat kerja bahas ini dan itu semua hanya mengulang pelatihan menyanyikan lagu-lagu lama atau nyanyian lagu wajib saja. Ketika anak-anak disuruh Bapak/Ibu guru menghafal Pancasila dengan lantang berdiri. Pancasila: 1. Keuangan yang Maha Kuasa; 2. Kemanusiaan tak beradab; 3. Persatuan para buzer; 4. Kerakyatan yang dipimpin Oligarki; 5. Keadilan sosial hanya slogan. Itulah rumusan Pancasila ajaran oligarki. Sekilas dari gambaran tersebut menjadi keharusan adanya perubahan total UU kepartaian agar partai benar berperan dan berfungsi sebagai mestinya. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Seharusnya partai: a strong wall in the hard times and be a smiling sun in the good times. (Jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa sulit. Jadilah matahari yang tersenyum, ketika masa-masa indah) – jaga negara ini dari keruntuhan jangan malah larut ikut andil merusak dan menghancurkan negara. (*)
Jembatan, TKA China, dan Baca Al-Quran
Bangsa Indonesia niscaya berkenan belajar dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami penderitaan akibat intervensi China pada berbagai lini kehidupan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PERBINCANGAN di grup WA Profesor PT KIN ini bermula dari unggahan sebuah video \"pembuatan jembatan\" oleh Prof. Dr. Imam Suprayogo dengan narasi berikut. Video di atas pekerjaan pertaruhan nyawa. Inilah kurang lebih sebagian dari pekerjaan pembangunan PLTU Morowali yang dikerjakan oleh -/+ 500 TKA China. Sudah ditawarkan kepada pekerja lokal, tetapi tak ada yang sanggup dan mau. Jadi, mohon tidak menghakimi dan langsung menyalahkan Pemerintah tanpa paham akar masalah. Anda mau bertaruh nyawa dan adrenali tinggi, toh dulu dibuka kesempatan kepada warga lokal, namun tidak berani, nah apa harus dipaksa? Lihat video itu sampai tuntas baru paham. Terima kasih. Saya terpesona dengan video unggahan Prof. Imam Suprayogo tentang pembuatan \"jembatan\" di atas jurang yang menganga, tapi jadi ragu, apa iya itu pembuatan jembatan di Morowali? Salah seorang anggota grup WA menegaskan, bahwa itu bukan di Morowali. Kolega yang lain pun merespons, jadi pengin liat nanti bila boleh orang awam masuk ke lokasi, sekadar refresh, memindah kebiasaan berselancar ke langit, ke dunia riil saintek di Sulawesi Morowali. Anggota WA yang lainnya juga menyampaikan hasil penelusuran, bahwa itu pembangunan jalur listrik di China. Jadi, Prof Guru kita terjebak oleh kelompok pembela tenaga asing. Menanggapi komentar saya atas video unggahan tersebut, Prof. Imam Suprayogo menulis, bangunan serupa itu, Prof. Muhammad, bisa lihat sendiri di Tha\'ib. Sambil umrah bisa menyempatkan lihat, siapa yang membuat. Saya pun merespons balik, perihal TKA China yang menyerbu Indonesia, saya tetap cemas, dan mengharap semua pihak waspada. Prof. Imam Suprayogo menanggapi demikian. Setuju mencemaskan, Prof. Muhammad. Tapi saya lebih merasa cemas lagi ketika melihat Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam belum terbiasa membaca Al-Quran. Kolega yang lain mendukungnya. Benar sekali Prof. Senior. Setuju. Profesor lainnya pun menimpali. Betul, Prof. Imam. Apa perlu ya Calon Mahasiswa untuk prodi-prodi agama dites baca Al-Quran? Yang lain menambahkan, tes, matrikulasi, sertifikasi Al-Quran. Mungkin matrikulasi ya. Dan ada training khusus gitu. Prof. Imam Suprayogo pun bercerita. Ketika saya jadi Rektor, bukan saja mahasiswa yang saya ajak belajar Al-Quran, tetapi juga para dosen baru. Mereka yang belum terbiasa baca Al-Quran, pada setiap pagi, saya ajak untuk sorogan Al-Quran sampai bisa. Saya tugasi dosen Al-Quran atau siapa saja melayani pembelajaran Al-Quran dari jam 06.00-08.00 sampai mereka benar-benar bisa... Saya pun menegaskan, tetap lebih cemas terhadap para pendatang China daripada mahasiswa yang belum biasa membaca Al-Quran, karena para mahasiswa itu tidak akan mengancam eksistensi NKRI. Fenomena TKA China di Morowali ibarat puncak gunung es di lautan. Berapa banyak laporan pandangan mata via video tentang kedatangan TKA/warga negara China ke Indonesia, baik melalui jalur penerbangan dengan transit di bandara tertentu lalu barangkat lagi ke tempat tujuan, atau melalui kapal. Menurut kesaksian, sebagian dari para pendatang tersebut rata-rata bertubuh tegap dan berambut cepak. Memang telah ada regulasi tentang penggunaan TKA, terutama sebagai tenaga ahli. Tetapi, di lapangan, para TKA China khususnya, tidak seluruhnya memenuhi kualifikasi tersebut, termasuk aturan rasio perbandingan antara TKA yang ahli sekalipun, dengan tenaga kerja dalam negeri. Sangat wajar bila Bang Yos (Letjen TNI Purn Sutiyoso, mantan Kepala BIN) juga mewanti-wanti akan adanya eksodus Warga Negara China ke Indonesia dengan modus sebagai tenaga kerja. Mereka diduga kuat tak akan mau kembali ke negerinya, karena peraturan-peraturan yang sangat ketat di sana, termasuk pembatasan kelahiran anak. Di sini mereka bisa beranak pinak dengan leluasa, dan memperoleh hak dan perlakuan istimewa dibandingkan dengan tenaga kerja asli Indonesia, misalnya tentang standar upah buat mereka yang sangat tidak sepadan dengan upah tenaga kerja pribumi. Jika demikian, pada saatnya mereka akan menjadi mayoritas di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali memberikan narasi, bahwa kedatangan para TKA China yang banyak itu tidak masalah, karena menurutnya, tenaga kerja kita tidak punya keahlian untuk melakukannya. Sampai-sampai tenaga kerja untuk las sekalipun, harus didatangkan dari China. Benarkah demikian? Berkenaan dengan warganegara dan TKA China yang membanjiri Indonesia, Koalisi Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi mengeluarkan pernyataan sikap demikian. Bahwa fakta di lapangan TKA China merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga saat ini sudah puluhan ribu jumlah TKA China yang datang dan tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Mereka datang pada saat pemberlakuan PPKM darurat ketika pandemi Covid 19 sedang mengalami lonjakan signifikan. Mereka bebas berkeliaran menuju tempat proyek-proyek cuan yang melimpah dengan pengawalan ketat dari aparat, sementara warga pribumi dilarang bepergian ke tempat-tempat tertentu, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, bahkan tempat ibadah. Eksistensi TKA China ini telah meresahkan sekaligus ancaman terhadap warga pribumi yang sedang mengalami himpitan ekonomi akibat PHK oleh perusahaan yang bangkrut. Bahwa sangat ironis pada saat warga pribumi kelaparan, dan kesulitan mencari kerja, justru kebijakan Pemerintah berbanding terbalik. TKA China datang berbondong-bondong, diberi angin segar, dan perlakuan istimewa. Hal ini membuat sakit hati warga masyarakat pribumi. Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat pribumi, membuat resah, dan menyakiti hati. Dengan ini KAMI Lintas Provinsi mengambil sikap, sebagai berikut: 1. Pemerintah supaya segera memulangkan TKA China ke negeri asalnya (Tiongkok), karena berpotensi mengancam kedaulatan negara; 2. TKA China berpotensi mengacaukan dan mengintervensi Pemilu/Pilpres mendatang. 3. Pemerintah agar segera mencabut semua peraturan dan UU yang nyata-nyata merugikan rakyat, dan berpotensi mengancam eksistensi, serta kedaulatan negara. Bangsa Indonesia niscaya berkenan belajar dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami penderitaan akibat intervensi China pada berbagai lini kehidupan. Kesadaran adalah matahari; Kesabaran adalah bumi; Keberanian menjadi cakrawala; Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra). (*)
Kenapa Formula E Perlu Didukung
Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Amerika DALAM sebuah postingan saya di media sosial, dan sempat viral, bahkan dikutip oleh sebagian media mainstream, saya menyampaikan kekecewaan atas “treatment” (perlakuan) yang berbeda dari pihak-pihak berwenang pada dua perhelatan akbar negeri ini. Terhadap MotoGP Mandalika di NTB dan Formula E di DKI Jakarta. Pernyataan saya tidak sama sekali ada relasi dengan teman, Anies Baswedan. Karena Gubernur NTB juga saya anggap teman dekat. Bukan juga karena urusan politik dan dukung-mendukung. Karena sejujurnya “I am not interested” dan “least interests” dalam dukung-mendukung ini. Saya di Amerika, dan cukup kenyang dengan tantangan tugas pada bidang saya saat ini. Hanya saja walau saya sudah hampir 1/4 abad hidup di negeri Paman Sam, bahkan telah meninggalkan Indonesia sejak tamat pesantren (SMU) hingga detik ini masih punya ghirah dan cinta negeri Indonesia. Dan karenanya selalu ingin melihat yang terbaik untuk Indonesia dan ingin melihat Indonesia menjadi maju, sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Itulah sebabnya segala hal yang menurut saya menjadi jalan kebangkitan dan kemajuan negeri, saya berikan dukungan. Tentu dengan cara dan kapasitas yang ada pada saya. Sebaliknya segala hal yang menurut saya dapat mengecilkan wajah negeri tercinta, termasuk menghambat pintu-pintu kebesarannya, saya suarakan resistensi itu. Kali ini saya bersuara tentang perlakuan yang berbeda oleh pihak-pihak yang seharusnya “berbuat” bagi kesuksesannya. Saya melihat ada perbedaan treatment kepada perhelatan MotoGP Mandalika dan Formula E di Jakarta. Kegiatan MotoGP Mandalika bahkan jauh sebelum diadakan semua potensi diarahkan untuk men-support. Hampir semua kementerian, tidak saja menyatakan mendukung. Tapi berkali-kali Menterinya ikut turun ke lapangan memastikan semua baik/siap untuk acara besar itu. Saya tentunya ikut gembira dan mendukung. Karena pada akhirnya yang tersuarakan adalah kebesaran Merah Putih. Suksesnya perhelatan itu membawa nama bangsa ini menjadi besar dan harum. Bukan hanya NTB. Tapi semua di negeri ini ikut menjadi harum. Saya mengistilahkan “mendukung sepenuh hati”. Tapi ketika sampai kepada Formula E ternyata dukungan itu ditiadakan. Kalaupun ada saya mengistilahkannya “mendukung setengah hati”. Tidak all out seperti ketika semua memberikan dukungan kepada MotoGP. Satu di antara beberapa hal yang saya perhatikan adalah konten-konten media sosial mereka yang getol “ngonten” akhir-akhir ini. Termasuk ngonten dengan “WC umum”. Saya mencoba mencari promosi Formula E ini tapi semuanya hampir nihil. Padahal sejujurnya moment seperti ini sangat penting bagi negeri dan bangsa Indonesia untuk banyak hal. Beberapa manfaat penting dari dukungan semua pihak terhadap perhelatan Formula E ini, antara lain sebagai berikut: Satu, menjadi ajang mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Bahwa Indonesia memang sebagai negara besar mampu melakukan hal besar, salah satunya event bergengsi seperti Formula E (dan MotoGP Mandalika) ini. Dua, Formula E sekaligus menjadi peristiwa untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu melewati krisis Pandemi yang melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Dan karenanya Indonesia siap menyambut era baru dan dunia internasional. Tiga, sebagaimana MotoGP Mandalika, Formula E akan menguatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Minimal akan jadi pendorong semangat bagi pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 19. Empat, kesempatan yang baik untuk mengenalkan potensi lokal, termasuk kuliner Nusantara, yang relatif kurang dikenal di luar negeri (termasuk Amerika). Demikian pula berbagai lokasi turisme yang kaya di luar Pulau Dewata. Sayang kecantikan negeri seringkali hanya identik dengan Bali. Lima, ajang Formula E ini menjadi momen untuk mengenalkan kapasitas anak-anak bangsa yang “yes we can” (kita mampu). Dengan perhelatan besar ini kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bukan hanya mampu menjadi penonton. Tapi justeru mampu menjadi pelaku sebuah perhelatan besar. Dan tidak kalah dari mereka yang terlanjur bernama besar. Enam, sesungguhnya poin ini menjadi kontra dengan apa yang terjadi ketika perhelatan ini tidak mendapatkan dukungan maksimal. Kebersamaan dalam dukungan menjadi momen yang akan membuka mata anak-anak bangsa bahwa di negeri ini setajam apapun perbedaan, termasuk perbedaan politik, ketika telah sampai kepada kepentingan Merah Putih, semua mampu bergandengan tangan dan bersatu. Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan tidak dijadikan jembatan perpecahan. Justeru dibalik menjadi jembatan “keberkahan” untuk kebaikan bersama seluruh anak-anak bangsa. Saya akhiri dengan menekankan sekali lagi bahwa bagi saya bukan karena ada kepentingan politik. Saya cukup kenyang makan burger halal di Amerika. Bukan juga karena kedekatan sebagai teman dengan Gubernur DKI (Anies Baswedan). Kenyataannya saya juga sangat dekat dengan banyak orang lain. Semua ini tidak lain untuk tujuan yang satu; Indonesia Raya. Karena itu, percayalah ketika anda membelah dada ini niscaya anda akan temukan Merah Putih berkibar….hehe! Manhattan, 3 Juni 2022. (*)
Anies Diincar Nasdem dan Puan Maharani
Oleh: Tjahja Gunawan - Penulis Wartawan Senior FNN Situasi politik menjelang Pemilu Presiden 2024 terus menggeliat dan berubah secara dinamis. Kini para politisi di sejumlah parpol saling mengintip dan menjajagi sosok yang hendak mereka dukung dalam Pilpres 2024. Beberapa hari lalu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan jauh sebelumya, Prabowo yang juga Menhan ini telah menemui Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Gubernur Jatim yang memiliki basis kuat di kalangan NU ini, disebut-sebut akan dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mencium ada rencana tersebut, sehari setelah Lebaran lalu, Prabowo segera menemui Gubernur Jatim itu di Gedung Grahadi Surabaya untuk mengetahui posisi politik yang sebenarnya. Sementara yang diketahui publik selama ini, Prabowo rencananya akan dipasangkan dengan Puan Maharani. Tapi belakangan rencana \"perkawinan politik\" Partai Gerindra-PDIP ini ternyata belum permanen. Masih ada kemungkinan berubah menjelang Pilpres nanti. Bahkan ada kemungkinan tiket Prabowo dalam kompetisi Pilpres nanti akan diserahkan kepada sosok yang lebih muda darinya. Selain itu, belakangan ini mantan Wapres Jusuf Kalla dikabarkan aktif melakukan loby kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Tujuannya, tentu untuk menyandingkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani dalam \"pelaminan politik 2024\". Seperti diketahui, JK selain dikenal sebagai pengusaha senior juga ahli dan berpengalaman dalam melakukan lobi-lobi politik. Itu terbukti ketika dia merancang pasangan Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI tahun 2017. Saat ini pun, JK yang baru saja merayakan ulang tahun ke 80, kembali turun gunung untuk membuka jalan bagi Anies Baswedan untuk bisa berduet dengan Puan pada Pilpres mendatang. Meyakinkan Konstituen Meskipun secara politik kombinasi Anies-Puan merupakan pasangan ideal karena bisa mengawinkan antara kelompok agama Islam dengan nasionalis, namun tidak mudah untuk bisa meyakinkan konstituen dan massa di tingkat grass root pada masing-masing kelompok tersebut. Tapi jika itu bisa terwujud, diharapkan bisa mengatasi keterbelahan dalam masyarakat saat ini. Kini yang namanya persatuan nasional menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk bisa diwujudkan secara riil di negeri ini. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani Puan Maharani juga telah menyatakan dirinya terbuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Puan menegaskan tak memiliki masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. \"Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik,\" kata Puan seperti dikutip portal berita Detik, Rabu (23/3/2022). Sementara itu survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan, pasangan Anies Baswedan dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres menjadi pilihan favorit untuk berlaga di Pilpres 2024. Survei indEX Research digelar pada 21-30 Maret 2022. \"Pasangan capres-cawapres Anies-Puan paling banyak dipilih masyarakat dengan elektabilitas sebesar 51,3 persen,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinaldi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/4/2022). Rupanya bukan hanya Puan Maharani (PDIP) yang mengincar Anies Baswedan, Partai Nasdem juga mempunyai ambisi untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Skenario Partai Nasdem ini segera dimanfaatkan isunya oleh kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo). Sebagaimana diberitakan portal CNN Indonesia, Jumat (3/6/2022), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah membicarakan capres-cawapres kepada Presiden Jokowi pada Selasa 31 Mei 2022. Menurut Budi, Surya Paloh ingin menduetkan Ganjar-Anies. Isu Surya Paloh mengusulkan nama Ganjar-Anies mencuat usai pertemuannya dengan Jokowi. Namun, Surya Paloh telah membantah kabar itu sehari setelahnya. \"Ya ketemu dengan Pak Presiden benar, tapi tidak spesifik membicarakan hal itu. Nanya hal lain seperti apa yang tadi kita diskusikan dengan Pak Prabowo,\" ucap Surya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di NasDem Tower, Rabu (1/6). Nah, belum apa-apa relawan Projo sudah membiaskan informasi pertemuan Ketua Partai Nasdem dengan Jokowi. Kedepannya Nasdem akan menemui banyak masalah kalau memaksakan diri memgawinkan Ganjar-Anies. Di sisi lain, ada juga kelompok lain terutama NU Struktural yang ingin menyandingkan Ganjar dengan Erick Thohir sebagai Ketua Umum \"Partai BUMN\". Namun di antara mereka masih berselisih karena satu sama lain maunya ingin jadi capres bukan cawapres. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, baik Ganjar Pranowo maupun Erick Thohir akan maju dalam Pilpres mendatang dengan cara \"membeli parpol\". Sponsornya para konglomerat (oligarki) dan yang menjadi King Makernya adalah Jokowi. Parpol yang sudah \"dibeli\" bohir Ganjar Prabowo adalah Partai Golkar, PPP dan PAN. Lantas ketiga ketua umum parpol tersebut menyatakan diri sebagai partai Koalisi Indonesia Bersatu. Dalam Pilpres nanti, Jokowi berkepentingan untuk ikut cawe-cawe agar setelah tidak lagi menjadi presiden bisa hidup tenang bersama keluarganya. Dengan begitu Jokowi tidak merasa dihantui ancaman pidana terkait dugaan praktek KKN baik yang terkait dirinya maupun anaknya Gibran Rakabuming (Walikota Solo) dan mantunya Bobby Nasution (Walikota Medan). Jika mengacu pada sistem politik yang berlaku sekarang, kombinasi pasangan yang paling realistis adalah duet Anies-Puan. Sebab Anies memiliki elektabilitas tinggi sementara cawapres Puan Maharani berada di PDI-P yang telah memenuhi ketentuan Presidential Threshold 20 persen. Sementara Erick Thohir atau Ganjar Pranowo tidak memiliki partai. Gubernur Jateng memang kader PDIP tapi sekarang sedang dimusuhi oleh Puan Maharani dan para kader PDIP lainnya. Tanpa menggandeng partai lain pun, pasangan Anies-Puan sudah bisa melenggang maju melalui PDI-P dalam kontestasi Pilpres. Apalagi kalau nanti Anies didukung PKS. Maka lengkap sudah koalisi parpol nasionalis dengan partai yang berbasis ideologi Islam. ***
Kerancuan Pemahaman Ideologi Pancasila
Ah, saudara-saudara, mengapa toh begini? Apa memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan Tuhan menjadi bangsa inlander, bangsa yang pecah-belah, bangsa yang tidak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila IDEOLOGI adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Prof Notonegoro mengemukakan bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: Pertama, Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan; Kedua, Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Inilah desain Negara Republik Indonesia dengan bersumber pada Pancasila. Alinea IV Pembukaan UUD 1945: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba renungkan desain negara yang ada di Alenia ke-4 itu oleh pendiri negara sudah membentuk Negara dengan desain berdasarkan ideologi Pancasila. Uraian dan ide-ide atau gagasan oleh pendiri negeri ini diuraikan dalam pasal- pasal pada batang tubuh UUD 1945. Persoalan Ideologi Pancasila ini harus jelas dulu, sebab yang disebut Ideologi Pancasila itu adalah Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila, dan tafsir itu sudah dibuat oleh pendiri negara ini di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Yang dimaksud Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila adalah UUD 1945 Asli mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya, itulah ideologi Negara berdasarkan Pancasila. Jadi tanpa disadari, Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila. Bagaimana mungkin ideologi Pancasila diterapkan pada negara yang sudah diamandemen Pancasilanya. Sejak diamandemennya UUD 1945, banyak aturan yang dasarnya Liberalisme, Kapitalisme. Seperti sistem presidensil, pilkada, pilsung, pilpres, bertentangan dengan Negara berdasarkan Pancasila. Kerancauan dan kekacauan ini karena banyak yang tidak tahu kalau Ideologi Negara Pancasila itu ya Batang Tubuh UUD 1945. Bukannya ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu kristalisasi pemikiran tentang negara berdasarkan Pancasila yang terurai dalam pasal-pasal UUD 1945. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih itu disamakan dengan Gotong-royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan Dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Usaha mencangkokkan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila . Mari kita cermati apa yang di katakan Bung Karno. Cuplikan Pidato Presiden Sukarno: “Telah sering saya katakan, bahwa demokrasi adalah alat. Demokrasi bukan tujuan. Tujuan ialah satu masyarakat yang adil dan makmur, satu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil. Sebagai alat, maka demokrasi (dalam arti bebas berfikir dan bebas berbicara) harus berlaku dengan mengenal beberapa batas. Batas itu ialah batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan, batas keselamatan Negara, batas kepribadian bangsa, batas pertanggungan-jawab kepada Tuhan.” Apa yang terjadi sekarang demokrasi dianggap agama baru yang diyakini bisa membawa bangsa ini menjadi sejahtera, mana mungkin terwujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia diletakkan pada sistem Liberalisme Kapitalislisme. Demokrasi liberal yang dijalankan justru menuju runtuh dan punahnya bangsa ini, bagaimana tidak kekayaan Ibu Pertiwi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sekitar 70% lahan dikuasai oleh 0,10 Aseng dan Asing. PLN yang dahulunya adalah perusahaan publik yang dibiyayai oleh rakyat melalui APBN kok sekarang bisa menjadi milik perorangan dan asing. Padahal UUD 1945 mengatur “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jika 70% Bumi Indonesia sudah dikuasai oleh 0,10 persen orang Indonesia, maka pemerintah telah melanggar konstitusi. Apakah negara yang demikian yang kita inginkan? Marilah membangun kesadaran bersama untuk mengembalikan Indonesia, mengembalikan marwah UUD 1945 dan Pancasila secara benar. Ya, krisis menyusul krisis, sehingga akhirnya mungkin nanti menjadilah krisis itu satu krisis total, krisis mental! National dignity kita amblas sama sekali, sehingga banyak di antara kita ini tidak merasa malu bahwa dunia-luaran ada yang goyang kepala, ada yang bertampik sorak kesenang-senangan. Tidak merasa malu, kalau dunia-baru berkata “Indonesia is breaking up” (Indonesia mulai runtuh), Quo vadis malu, kalau dunia-baru berkata Indonesia is breaking up (Indonesia mulai runtuh), “Quo vadis Indonesia?” (kemanakah engkau Indonesia?), “A nation in collapse” (Satu bangsa yang sedang ambruk). Ah, saudara-saudara, mengapa toh begini? Apa memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan Tuhan menjadi bangsa inlander, bangsa yang pecah-belah, bangsa yang tidak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Saya yakin tidak! Tetapi saya kira bangsa Indonesia salah sistem politiknya, terutama sekali dalam masa perpindahan ini. Bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia telah “disalah-gunakan” oleh pemimpin-pemimpinnya dalam rock-and-roll-nya demokrasi-omong yang tak kenal batas, demokrasi-omong yang tak kenal disiplin, demokrasi-omong yang tak kenal pimpinan. Ya, demokrasi yang tak kenal pimpinan. Demokrasi kita demokrasi yang tak terpimpin. Demokrasi kita demokrasi “free fight liberalism”. Demokrasi kita demokrasi “hantam-kromo”, demokrasi “asal bebas mengeluarkan pendapat”, (demokrasi bebas mengkritik, bebas mengejek, bebas mencemooh, bebas (zonder leiderschap, zonder management ke arah tujuan yang satu. (Cuplikan pidato Soekarno). Sekarang apa yang terjadi dengan bangsa ini, caci-maki, pecah-belah justru dibiayai lewat buzer-buzer atas nama kebebasan LGBT yang bertentangan dengan kesusilaan dianggap HAM. (*)
Bedah Politik di Solo
Dari dialog tokoh Nasional ini akan dibedah politik kebangsaan dan lahirnya semangat untuk menyelamatkan Indonesia dari gangguan para begundal dan penghianat negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMBATAN menjelang Pilpres 2024. Presidential Threshold 20 % itu kelokan dan lorong demokrasi yang semakin sempit, bahkan tersumbat. Pertarungan strategi oleh para politisi partai dan mantan politisi yang pejabat negara (Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo) semua sedang bermain di lorong yang sempit. Akademisi Rocky Gerung (dalam dialog santai dengan Hersubeno Arief dari FNN) tanpa beban mengurai analisa dengan tajam, cerdik dan lincah. Konon JK sudah beberapa kali bertemu Puan, terendus dugaan JK sedang “turun tangan” mencoba menyatukan Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Para politisi yang juga Ketum Partai sontak terbelalak, berspekulasi ini bisa menenggelamkan kasak kusuk mereka, memporak-porandakan bargaining mereka dan bisa menurunkan posisi tawarnya untuk bermain kocok sana sini. Mereka sadar JK bukan politisi kaleng kaleng. Apalagi kalau arusnya menyentuh SBY, Megawati, dan Jokowi. Kerja politik JK hanya sebagai gambaran bahwa JK sangat paham apa yang diinginkan Megawati. Sebagai sahabat Megawati, JK harus menolong karibnya bahwa Puan untuk RI satu masih perlu pematangan, disamping ada gangguan dari kadernya sendiri yang nyeruduk tanpa ijin pawangnya. JK sangat paham politik identitas yang tidak bisa diremehkan menyatunya kelompok Islam dan Nasionalis. Gambaran itu terbaca oleh JK maka wajar mencoba menyatukan Puan (Nasionalis ) dan Anies (Islam). Formasi pasangan Capres ini masih sangat cair tetapi formasi kekuatan Islam dan Nasionalis akan menjadi penentu kemenangan Capres pada Pilpres 2024. Mereka semua sedang berjibaku di lorong dan tikungan sempit, apa yang akan terjadi menjadi milik politisi yang sudah kenyang makan garam. Lorong sempit dimaksudkan bagaimana bisa melahirkan Capres yang benar-benar untuk Indonesia, bukan Capres boneka atas remote bandar Oligarki. Kalkulasi politik tetap akan berjalan dinamis dengan munculnya suatu koalisi Indonesia atau koalisi Nusantara, bebas dengan label yang serem-serem walau itu hanya glamor saja. Kabut Pilpres 2024 tetap bakal menghadapi ancaman yang sangat berat ketika transaksi politik telah menjadi budaya pemilu/Pilpres, semua bisa tenggelam dalam alam pola pragmatis. Jalan pendek atau by pass bisa saja ditempuh, dugaan kuat seperti yang dialami Jokowi asal jadi Presiden, persoalan beban politik balas jasa dengan Bandar politik dipikir kemudian. Semua lihat peluang karena dari sisi anggaran hampir tidak akan ada Capres yang kuat secara mandiri secara finansial. Sedang bandar politik jelas tidak akan berspekulasi selingkuh dengan Capres yang menolak jadi bonekanya. Gambaran selanjutnya, kata Rocky Gerung, akan dibahas di Solo bersama para tokoh Nasional lainnya bertepatan dengan HUT Mega Bintang. Ormas yang berpusat di Solo ini sudah malang-melintang dalam belantara politik yang bergerak pada tataran politik identitas Nasionalis - Islam dan muatan identitas lainnya. Bukan kekuatan politik tertentu tetapi lurus bela keadilan untuk wong cilik. Dari dialog tokoh Nasional ini akan dibedah politik kebangsaan dan lahirnya semangat untuk menyelamatkan Indonesia dari gangguan para begundal dan penghianat negara. Lahirnya pemimpin Capres yang memiliki wawasan negarawan setia kepada tujuan negara sesuai dengan UUD 45 dan utuh dengan jiwa Pancasila yang sebenarnya. Negara terhindar mengulangi kesalahan lahirnya Presiden hanya sebagai boneka Oligarki dari negara asing. Semoga lewat dialog tokoh Nasional di Solo, bersamaan Presiden juga sedang berada/pulang ke Solo. Arah politik yang sedang dimainkan oleh para politisi busuk dan politisi negarawan dibedah dan bisa terbaca dengan jelas. (*)
Demi Marwah Partai, Puan Harus Capres
Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Oleh: Wahyudin, Koordinator Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik) PUAN Maharani, sebuah nama fenomenal. Perempuan pertama yang berhasil duduk di puncak singgasana parlemen. Ketua DPR RI. Boleh saja orang nyinyir, dianggap tidak pintar atau punya perilaku tidak etis karena sering mematikan mic saat anggota DPR sedang bicara. Tapi bisa dipastikan yang menyanjung jauh lebih banyak daripada yang nyinyir. Kehebatan Puan bukan saja karena dia Ketua Parlemen, tetapi sejak lahirpun dia sudah hebat. Betapa tidak, dia lahir dari seorang ibu yang anak presiden pertama Indonesia. Maka Puan adalah cucu presiden. Lebih dahsyat lagi ibunya kemudian menjadi presiden. Dan ibunya adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Maka sebutan Puan menjadi: Ketua DPR RI Perempuan pertama, Cucu presiden pertama dan anak presiden perempuan pertama di Indonesia. Masih ada predikat lain, yaitu Puan adalah kader andalan yang digadang-gadang menjadi calon presiden dari PDIP, partai pemenang partama di tiga kali pemilu era reformasi. Pendek kata, Puan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kriteria sebagai Calon Presiden. Posisi Ketua DPR merupakan simbol prestasi perjuangan. Dan menjalankan tugas sebagai ketua DPR adalah indikator seseorang memiliki pengalaman memimpin lembaga tinggi negara. Lalu jika menggunakan kriteria bibit, bebet, bobot, Puan memiliki semuanya. Bibit, jelas seperti dikemukakan di depan, dia keturunan orang hebat. Bebet, atau kekayaan secara ekonomi, Puan adalah isteri pengusaha sukses. Bobot, Puan jelas tokoh yang berbobot dengan segudang pengalaman memimpin lembaga besar. Disamping Ketua DPR, Puan juga pernah menjadi menteri. Bukan sembarang menteri. Tapi menteri koordinator. Artinya menteri yang membawahi beberapa menteri. Walhasil, Puan memenuhi kualifikasi sebagai Capres. Puan bisa menjadi obat kekecewaan kaum Marhaen selama hampir 10 tahun. Kecewa karena selama pilpres dilakukan secara langsung, PDIP tidak pernah dianggap menang secara hakiki. Dari empat kali pilpres, PDIP dua kali kalah dan dua kali kecewa karena tidak berhasil mengusung kader utamanya, Megawati Soekarnoputri. Pilpres 2004 dan 2009, PDIP mencalonkan Megawati dan kalah. Kemudian 2014 dan 2019 PDIP terpaksa menerima tekanan kuat, sehingga mau tidak mau menerima Joko Widodo sebagai Capres dari PDIP. Nama Puan sudah dimunculkan sebagai bakal calon sejak 2014. Hingga kini sudah memakan cukup waktu bagi Puan untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya menjadi Calon Presiden. PDIP sudah berpengalaman menjadi penguasa saat Megawati menjadi Wapres dan selanjutnya Presiden. Pernah beroposisi 10 tahun saat Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dua periode memiliki Presiden yang bukan pimpinan di partai dan bukan bagian langsung dari partai. Tentu PDIP sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Pasti sudah merumuskan kesimpulan, pada posisi mana PDIP harus memperjuangkan secara maksimal, mati-matian. PDIP sebagai partai besar dan tiga kali menjadi pemenang pemilu pada era reformasi ini tidak mungkin akan tinggal diam. Semampang masih pada tataran kewenangannya, maka PDIP harus menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan yang lebih baik. Kewenangan PDIP Sesuai Undang-undang, PDIP satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold. PDIP bisa mengusung Calon Presiden/Wapres sendiri tanpa partai lain. PDIP bebas menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung. Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Soal siapa yang akan dicalonkan, ukuran pertama adalah siapa yang memiliki komitmen tertinggi dalam merealisasikan mimpi PDIP tentang Indonesia. Yang paling bisa menjadi peluru perjuangan PDIP. Dan siapa kader yang paling bisa \'diajak bicara\' oleh PDIP dalam merealisasi mimpi-mimpi partai. Ukuran-ukuran itu mengharuskan PDIP untuk mencalokan kader pilihannya, tentu Puan Mharani. Bukan sekadar orang PDIP atau simpatisan partai. Dan untuk merealisasikan mimpi-mimpinya tentang Indonesia itu, PDIP harus mencalonkan kader utamanya menjadi Calon Presiden, bukan Wapres. Fakta yang tergambar jelas dalam sejarah Indonesia, Wapres tidaklah memiliki kewenangan besar dalam proses penyelenggaraan negara. Alangkah sangat disayangkan, jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu, satu-satunya partai yang yang berwenang secara mandiri menentukan Capres/Cawapres. Lalu hanya rela menjadikan kader andalannya sebagai Calon Wakil Presiden. Apalagi jika mengalami kekalahan dalam Pilpres, maka PDIP menjadi kalah dua kali. Kalah dalam proses dan kalah pada hasil. Tentu harga diri partai menjadi semakin kempes tak berdaya. Berbeda keadaannya, jika PDIP gagah berani mencalonkan kader utamanya menjadi presiden. Maka pada tahapan ini partai sudah menang dan membuat rasa bangga pada pendukungnya. Tentu saja harus diperjuangkan agar bisa menang Pilpres. Modal menang Pemilu 2019 harus dipelihara dan ditingkatkan agar pemilu berikutnya juga menang. Menang Pileg dan Menang Pilpres. Jikapun kalah dalam Pilpres, tidak mengurangi marwah partai. PDIP tetap gagah berani. Maka demi marwah PDIP dan membuat kaum marhaen bisa tersenyum, Puan Maharani harus menjadi Presiden. (*)
POPULER
