OPINI
Berpihak Pada Oligarki Hati Hati Jokowi Bisa Tergelincir Minyak Goreng
Pada saat yang sama Menteri Lutfi mengakui telah menjual 415 juta liter minyak goreng murah ke luar negeri. Hal ini menambah runyam persoalan yang melilit minyak goreng, menambah berat beban harga yang harus ditanggung rakyat. Oleh Djony Edward, Wartawan Senior FNN HARGA minyak goreng beberapa hari belakangan semakin licin, tidak bisa diatur, dan cenderung membuat para ibu-ibu pusing tujuh keliling. Kalau di Januari 2022 harga minyak goreng kemasan masih di level Rp14.000, bahkan di Februari 2022 turun menjadi Rp11.500, maka di bulan Maret 2022 harga itu semakin liar. Di beberapa daerah harga minyak goreng kemasan itu melesat sampai Rp50.000, bahkan ada yang menjual sampai Rp70.000. Ratusan, bahkan ribuan ibu-ibu harus mengantre mengular di berbagai daerah, seolah mengingatkan kita pada zaman PKI rakyat antre untuk mendapatkan beras. Ketika harga minyak diturunkan, minyak pun ikut hilang di pasaran. Melihat situasi yang tidak menentu tersebut, akhhirnya Pemerintah memutuskan sejumlah kebijakan terkait melambungnya harga minyak goreng di pasar. Dalam sebuah rapat internal terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (15/3), Presiden Jokowi memutuskan. Pertama, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan diserahkan dengan harga keekonomian atau diserahkan kepada pasar. Artinya, tanpa HET, harga minyak diserahkan kepada keinginan para pengusaha. Kedua, untuk harga minyak curah ditetapkani Rp14 ribu per liter disaat harga minyak sawit hasil produksi di kisaran Rp15.000. Artinya Pemerintah mensubsidi penjualan minyak curah. Ketiga, Polri diperintahkan untuk mengawasi distribusi dan penerapan harga minyak goreng sebagaimana yang telah diputuskan Pemerintah. Melihat gestur kebijakan Pemerintah terkait kenaikan harga minyak goreng di seluruh Indonesia sangat jelas, bahwa Pemerintah pro kepada pengusaha, pro kepada oligarki. Sebaliknya Pemerintah mengorbankan rakyat untuk bisa membeli harga minyak goreng lebih mahal, sesuai harga yang dikehendaki oligarki. Padahal jika melihat struktur produksi minyak sawit mentah (crude palm oil--CPO) pada 2021, menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, mencapai 49,71 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi CPO untuk minyak goreng (food) dan biodiesel pada 2021 tak lebih dari 14,81 juta ton. Artinya, produksi sangat melimpah. Artinya, Pemerintah punya kendali yang kuat untuk menentukan harga yang sangat murah untuk rakyat. Tapi mengapa akhirnya Pemerintah memutuskan kebijakan mencabut HET minyak goreng kemasan ke pasar, melepas harga kepada pengusaha? Ini jelas sebuah kebijakan yang pro pengusaha, pro-oligarki. Cilakanya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat mengatakan bahwa dirinya tak akan mencabut karena ketersediaan stok minyak CPO sangat melimpah. “Orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut dan kita punya minyak yang sangat banyak, kita tahu minyaknya sekarang di mana, kalau mereka tidak keluarkan akan kami tidak tegas,” kata Lutfi kepada Bisnis Indonesia, Selasa (8/3). Lain yang diucapkan, lain pula yang diputuskan. Menteri Perdagangan akhirnya malah mencabut HET. Selain menelan ludah sendiri, Lutfi malah akhirnya mengorbankan rakyat untuk menanggung harga minyak yang tinggi. Dus, membela teman-temannya para pengusaha CPO. Lantas mengapa harga minyak goreng melesat di luar kendali, pada saat stok minyak goreng melimpah? Ekonom senior Faisal Basri berpendapat kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah kebijakan Pemerintah sendiri. Dengan Program B20 (20% kandungan CPO) untuk pembuatan minyak biosolar dalam negeri, yang marjinnya lebih tinggi ketimbang untuk minyak goreng atau makanan. Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar). Bahkan belakangan mulai diterapkan Program B30. \"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokkan pabrik biodiesel,\" kata Faisal. Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020. Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi. \"Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,\" bebernya. Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. Pasalnya ada kucuran subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional. Sebaliknya, jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tak mendapatkan insentif seperti itu. \"Dana BPDPKS dinikmati oleh pengusaha besar. Subsidi biofuel ini 79,04%, rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi ini gila Pemerintah ini, tidak ada keberpihakannya kepada rakyat,\" tuturnya. Faisal mengatakan hingga kini sudah puluhan triliun rupiah mengalir subsidi ke pabrik biodiesel dari dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Setidaknya ada 22 pengusaha sawit yang disebut menikmati kebijakan ini. \"Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,\" imbuhnya. \"Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,\" ujarnya. Pada saat yang sama Menteri Lutfi mengakui telah menjual 415 juta liter minyak goreng murah ke luar negeri. Hal ini menambah runyam persoalan yang melilit minyak goreng, menambah berat beban harga yang harus ditanggung rakyat. Jika melihat struktur permasalahan melonjaknya harga minyak goreng, jelas dipicu oleh Pemerintah sendiri. Ditambah lagi stok CPO yang melimpah, namun Pemerintah mengedepankan kepentingan pengusaha dalam mengambil keputusan, menambah terang benderang bahwa Pemerintah Jokowi mengedepankan kepentingan oligarki, pada saat yang sama meminggirkan keentingan rakyat yang berhak mendapatkan harga minyak goreng yang murah. Jika demikian, hati-jati, Jokowi akan tergelincir oleh licinnya harga minyak goreng...! Sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa ditempuh Pemerintah agar terlihat pro rakyat. Pertama, menambah stok CPO untuk kebutuhan minyak goreng dan makanan. Bentuknya macam-macam, antara lain menahan produksi CPO untuk maksud tersebut. Kedua, saat ini harga CPO di pasar global sedang naik seiring meletusnya perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara juga termasuk produsen minyak nabati dunia, karena keduanya sibuk berperang, maka pasokan minyak nabati dari kedua negara mengalami kekurangan, dan ini ikut memicu kenaikan harga CPO. Harusnya kenaikan harga CPO ini bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat, dan bukan untuk menambah tebal kantung konglomerat. Ketiga, Pertamina dikabarkan telah memiliki 10 miliar liter CPO (fame) untuk siap diubah menjadi biodiesel. Menteri BUMN bisa saja meminta Pertamina melepas sebagian fame miliknya untuk membantu memperbanyak produksi minyak goreng. Semua potensi kebijakan itu ada pada genggaman Pemerintah, tapi mengapa Pemerintah malah memutuskan mencabut HET? Biar rakyat yang menilainya...!
Periksa Kegilaan Syaifudin dan Tangkap Kembali
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANYAK yang menyatakan malas menanggapi ocehan tidak bermutu dan ngawur orang yang mengaku pendeta yang murtad dari agama Islam. Syaifuddin Ibrahim atau Abraham ben Moses namanya. MUI minta tangkap dan proses hukum Syaifuddin. PGI juga kesal atas ulah pendeta yang tukang provokasi dan kontroversial ini. Kini melalui media sendiri murtadin itu menyatakan agar kurikulum pesantren diubah karena menyebabkan terorisme dan radikalisme, menghapus 300 ayat Qur\'an, serta melarang haji jika ia menjadi Menag. Menurutnya haji hanya menguntungkan Saudi. Ia seenaknya menyebut umat Islam \"kadrun\" dan \"sontoloyo\". Memang keterlaluan Syaifudin ini. Dua pelanggaran telah ia lakukan. Pertama pelanggaran akal sehat, artinya ia memang terganggu ingatannya atau gila. Kedua, melanggar hukum karena ia melakukan penodaan agama. Untuk pertama sebaiknya disiapkan kamar tempat perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan untuk kedua diproses hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Seperti sejawatnya M Kece dan Paul Zhang, Syaifudin dalam melakukan penyerangan agama itu seperti ada disainer atau sutradaranya. Sekurang-kurangnya ada protektor. Misi yang diemban adalah untuk mengacaukan dan membuat kegaduhan di kalangan umat atau masyarakat. Media sosial dianggap sebagai sarana yang strategis untuk membangun kekacauan tersebut. Pendeta sontoloyo seperti Syaifudin ini harus diberangus bersama-sama baik oleh MUI maupun PGI atau lembaga keagamaan lainnya. Proses hukum yang dijalankan dan sanksi yang ditetapkan harus mampu memberi efek jera. Bukan merangsang untuk mengulangi perbuatan. Syaifudin adalah teroris dan radikalis. Minimal menjadi orang yang tak suka pada perbedaan atau intoleran. Pemerintah tidak boleh membiarkan makhluk seperti ini. Keberadaannya harus dibatasi dan jika bisa, dieliminasi. Saatnya membuktikan bahwa bukan hanya umat Islam yang diburu dan dikriminalisasi. Paul Zhang dan Syaifudin harus ditangkap, diproses dan dihukum berat. Agar ada rasa takut dan tidak menjadi residivis maka ke depan sebaiknya sanksi atas perbuatan pidana penodaan agama diubah dan ditingkatkan menjadi 10 (sepuluh) tahun. Ancaman 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 156 a KUHP saat ini dianggap terlalu ringan dan tidak efektif. Syaifudin atau Abraham ben Moses pernah dihukum 4 tahun pada tahun 2017 atas delik penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapan pendeta gila Syaifudin termasuk kualifikasi Islamophobia. Mengingat juga tanggal 15 Maret lalu PBB menyatakan perang melawan Islamophobia, maka inilah momentum untuk menyeret kembali pendeta gila itu ke ruang pengadilan dimana pun ia berada. Abraham Moses adalah penjahat yang harus di penjara kembali. Tangkap segera meskipun jika kini si murtadin itu berada di luar negeri. (*)
.jpeg)
Massa Aksi Melawan Oligarki
Kehidupan dunia tak akan pernah lepas dari siklus sejarah. Peradaban manusia selalu diwarnai konflik antara yang hak dan batil. Dari masa primitif dan jaman jahiliyah hingga era modern, manusia senantiasa dalam pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Tak hanya terjadi pada fase kegelapan, kebiadaban tetap bisa hadir dalam suasana pencerahan di tengah berlangsungnya doktrin agama sekalipun. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BEGITU pun Indonesia yang menjadi irisan dari gejolak dan peperangan dunia. Realitas global yang menjadi episentrum kapitalisme. Membuat isi dunia baik negara maupun populasinya, berbondong-bondong mengejar materi. Memburu kenikmatan dunia, menghalalkan segala cara demi harta dan jabatan. Harus ada ordo superior dan imperior, menaklukkan kelas-kelas miskin dan marginal atau lumpen proletar. Berambisi memenuhi kepuasaan yang tak akan pernah diraih sepanjang waktu hingga menemukan ajalnya. Mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, tak membuat bangsa ini serta merta menjadi negara kesejahteraan. Bukan hanya gagal mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kekuasaan justru menghadirkan banyak konflik dan tragedi kemanusiaan. Sifat-sifat manusia seakan telah memasuki substansi kebinatangan. Perdamaian hanya bisa diwujudkan dengan peperangan. Orang dan komunitas yang kuat semakin ganas memangsa yang lemah. Unjuk kekuasaan penuh ambisi menaklukan peradaban, mempertontonkan kekuasaan menindas yang lemah, membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ketuhanan Yang Maha Esa semakin terabaikan, Keuangan terus leluasa dan menjadi idola. KRL-KKN Mendorong \"People Power\" Saat konsep politik yang memisah relasi negara dan agama mengalami kegagalan dan kebuntuan. Rakyat Indonesia yang sejatinya kaya spiritual dan kental mewarisi nilai-nilai religi. Kini kian terpuruk dan menuju titik nol bahkan minus dari ideal, menjurus kebangkrutan moral bangsa yang diikuti jatuhnya ekonomi, politik dan hukum secara nasional. Terancam menjadi negara gagal, huru-hara terus mengintai dan kehidupan rakyat diambang kehancuran. Bahkan di negeri ini tak boleh ada sedikitpun dan terlihat ruang keberadaban. Mencuatnya pelaporan Ubedilah Badrun terhadap Gibran Rakabuming Putra dan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan keterlibatan KKN. Menjadi titik tolak dan triger menggugat problematika yang menjadi sumber masalah negara yang belum dituntaskan dari agenda reformasi. Setelah dua bulan lebih belum ditindaklanjuti KPK, isu KKN menjadi salah satu faktor penting adanya kegelisahan \"silent mayority\". Gugatan praktek-praktek KKN yang menyuburkan oligarki, menjadi semacam respon puncak atas distorsi penyelenggaraan negara yang telah mengalami krisis multidimensi. Karut marutnya pemerintahan yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Semakin menyiratkan kekuasaan oligarki yang begitu dominan dan hegemoni terhadap pemerintahan. Rezim benar-benar dibawah ketiak oligarki dan rakyat meniadi korban dari kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara. Produk UU KPK, omnibus law, IKN, JHT dan semua upaya penghianatan konstitusi termasuk usulan penundaan pemilu 2024 demi kepentingan oligarki. Ditambah dampaknya terhadap kelangkaan bahan pangan, korban penggusuran dan perampasan lahan untuk industri dan pertambangan, serta pelbagai penderitaan hidup rakyat akibat praktek-praktek KKN yang berlindung dalam oligarki. Miris melihat ibu-ibu antri minyak goreng berdesak-desakan, terjatuh sakit hingga menyebakan kematian. Kelangkaan dan mahalnya sembako serta kebutuhan rakyat lainnya, menegaskan betapa negara dalam keadaan bahaya dan perlu langkah-langkah penyelamatan dari semua anak bangsa. Meski rezim lebih sibuk mengangkat sekulerisasi dan liberalisasi baik negara maupun agama, sembari gemar melebur dalam ritual klenik kesesatan. Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) telah terbentuk, untuk mengawal tindak lanjut KPK pada laporan ubedilah Badrun dosen UNJ dan aktifis 98 itu. Pada akhirnya membentuk lokomotif sekaligus membersamai semua gerbong kesadaran kritis dan gerakan perlawanan rakyat yang semakin eskalatif dan akumulatif. KRL-KKN mewujud rumah solideritas bagi setiap elemen gerakan yang memperjuangkan perubahan dan kehidupan yang lebih baik. Mahasiwa, aktifis 98, buruh, rakyat korban penggusuran dan perampasan tanah, dan semua anak bangsa yang mengalami penindasan rezim boneka oligarki. Seperti memenuhi panggilan dan mengikuti siklus sejarah, KRL-KKN yang dimotori Aktifis 98, mahasiswa, buruh dan elemen gerakan kesadaran kritis dan perlawanan lainnya yang beradal dari rakyat tertindas. Seakan kembali menemukan momentum kebangkitan nasionalisme seluruh anak bangsa. Bersama rakyat, ada panggilan moral dan darah juang yang ingin mengembalikan Indonesia kepada jalan yang sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Menemukan kembali arah dan tujuan negara bangsa ini pada relnya sesuai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI serta cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya saat ekonomi, politik dan hukum menjauhkan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Saat negara gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sementara rezim kekuasan berlaku otoriter dan diktator, menggunakan konstitusi dan institusi pemerintahan sebagai legalitas dan legitimasi alat penindasan. Maka tak ada kata lain, tak ada narasi lain dan tak ada penjelasan lain. Kecuali rakyat bersatu turun ke jalan merobohkan setan yang berdiri mengangkang. Bergerak dalam kekuatan ekstra parlementer, menggalang semua kekuatan melawan tirani oligarki. Menghidupkan kembali revolusi, seraya menciptakan barisan dan gelombang massa aksi. Sebuah gerakan \"people power\" melawan oligarki dan menjadikan KKN sebagai musuh bersama. Seluruh rakyat Indonesia kini berada dalam situasi dan kondisi, bangkit melawan atau diam tertindas. Salam perjuangan, salam KRL-KKN. (*)
.jpeg)
Anies Tak Terbendung, Itu Kan Kata Anda
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN “Waduh, Abang ini tak yakin ya Anies akan menang pilpres 2024? Soalnya, judul tulisan kali ini terlihat pesimistis?” Bukan tidak yakin. Justru sangat yakin. Yakin Anies akan duduk di kursi presiden. Tapi, saya tetap memberikan ruang untuk sesuatu yang bisa saja berlawanan dengan keyakinan itu. Miriplah dengan “margin of error” (MoE) di dunia survei. Ada celah keliru. Saya sisakan sedikit untuk “MoE” itu. Ada saja kemungkinan yang tak diinginkan bisa terjadi. Sejauh ini, semua indikasi mengantarkan kita ke keyakinan tentang kemenangan Anies. Dengan gonjang-ganjing ekonomi-sosial-politik yang sedang terjadi, pilihan untuk perbaikan multi-krisis ini adalah Anies Baswedan. Mau dibolak-balik kayak apa pun juga, pilihan yang realistik itu cuma dia. Tak mungkin orang yang paham bagaimana cara Anies membangun lahir-batin Jakarta, akan melihat orang lain. Hari ini, yang perlu diperbaiki adalah kekeruhan sosial yang menyebabkan bangsa ini terbelah. Anies, in-sya Allah, bisa mengatasi masalah ini. Sebab, beliau paham sekali mengapa pembelahan sosial (social disharmony) terjadi. Dan paham pula bagaimana cara mengatasinya. Hari ini, perencanaan dan prioritas pembangunan fisik memakai konsep cakar ayam. Bisa dimulai dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dari segala arah. Seperti cakaran ayam. Apa yang teringat, dibangun. Apa yang teringin, dibangun. Apa yang terbanyang, dibuat. Cara seperti ini harus dihentikan. Presiden haruslah paham apa yang sangat diperlukan rakyat. In-sya Allah, Anies tahu apa yang menjadi prioritas Indonesia. Hari ini, kualitas infrastruktur kita memang perlu ditingkatkan. Tapi, pemerintah tidak paham apa-apa saja yang sedang mendesak untuk dibangun atau diperbaiki. Jadi, rezim ini membangun berdasarkan selera priadi. Belum lagi kita bicara ketidakadilan. Penegakan hukum yang tebang pilih. Proses pembuatan legislasi yang sok-sok cepat tapi akhirnya melanggar konstitusi. Dan lain sebagainya. Hari ini, korupsi merajalela. Tapi, lembaga antikorupsi dilemahkan. KPK menjadi tidak independen. Para penyidik garis lurus dibuang. Banyak lagi masalah yang tak bisa dijelaskan dalam tulisan satu-dua halaman. Intinya, negara ini dikelola secara ugal-ugalan. Pemerintahan dijalankan sekehendak hati. Kita semua tahu solusinya adalah presiden yang memiliki kecakapan (kapabalitas), kemampuan (kapasitas), dan kehormatan (integritas). Anies memenuhi ketiga aspek ini. Pun kalau dilihat dari berbagai standar lain, seperti kebolehan komunikasi sosial-politik, Anies tetap berada di urutan teratas. Begitu juga kemampuan komunikasi internaaional, Anies boleh dikatakan “at the best level”. Di atas semua aspek ini, banyak yang menyimpulkan bahwa Anies tak terbendung. Unstoppable! Ini yang Anda dan saya yakini dengan bukti-bukti yang konkret. Tetapi, bisa saja orang lain mengatakan: “siapa bilang Anies tak terbendung? Itu kan kata Anda”. Pernyataan ini benar sekali. Karena memang Anies akan dirintangi. Akan dijegal. Dengan segala cara. Dia mungkin akan dijadikan musuh bersama (common enemy). Semua mereka akan berkumpul. Ada penjahat bisnis, koruptor, penjahat hukum, penjahat politik, penjahat konstitusi, penjahat demokrasi, hingga penjahat narkoba. Bisakah mereka gagalkan Anies? Di atas kertas sangat bisa. Kita tidak bicara tentang skenario Yang Maha Kuasa. Kita hanya melihat apa yang dimiliki Anies dan apa yang dimiliki para penjahat itu. Gerombolan penjahat yang ingin membuat Indonesia lebih hancur lagi paham betul bahwa Presiden Anies Baswedan akan menjadi penghalang mereka. Jadi, sebelum Anies menghalangi mereka, merekalah yang lebih dulu menghalangi Anies agar tidak masuk ke Istana. Mereka itu memiliki kekuatan uang yang tak terbatas. Kecuali makar Allah SWT menghendaki yang lain, mereka bisa menang dengan mudah. Mereka akan menjegal Anies dengan uang besar itu. Semua akan mereka beli. Mulai dari para ketua umum partai, para pejabat tinggi yang menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum, hingga para pemilih yang datang ke TPS. Wallahu a’lam.[]
Profesor Asep Warlan, Cendekiawan Kritis dari Bandung
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar) Bandung Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, SH, MH pada tanggal 15 Maret kemarin telah dipanggil ke Hadirat Ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun. Dikuburkan sore hari di Pekuburan Umum Maleer Bandung. Diantarkan oleh berbagai kalangan baik unsur Pemerintahan, kampus, ormas keagamaan, maupun lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lainnya. Dari banyaknya pengantar tergambar bahwa masyarakat merasa kehilangan tokoh Bandung, Jawa Barat bahkan Nasional yang sederhana, cerdas, dan agamis ini. Prof Asep dirasakan sebagai aset akademik, umat dan bangsa. Pergaulan yang luas lintas kalangan, kultur, dan agama menempatkan almarhum sebagai figur yang menyenangkan banyak orang. Prof Asep Warlan termasuk cendekiawan langka. KH Athian Ali Da\'i yang memimpin shalat jenazah di masjid tempat tinggalnya menyatakan kesaksian bahwa almarhum adalah orang yang baik dan shaleh. Warga mengamini. Sebagai ahli Prof Asep banyak diminta pandangan dan masukan berbagai instansi Daerah maupun Pusat. Banyak pembahasan Raperda maupun Rancangan Undang-Undang yang melibatkan almarhum. Analisis akademiknya tajam dan kritis dengan selalu berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Berprinsip dan berintegritas. Saat penulis hendak menerbitkan buku yang menyinggung Presiden dengan judul \"Saatnya Mundur\" beberapa tokoh dan akademisi yang diminta untuk memberi pengantar menyatakan keberatan. Prof Asep Warlan lah yang dengan cepat menyatakan kesediannya. Baginya sepanjang argumen dapat dipertanggungjawabkan ia siap mendukung secara akademis. Kebenaran harus diperjuangkan. Banyak kiprah keagamaan yang digelutinya antara lain dalam Perhimpunan ANNAS dan Yayasan Percikan Iman. Sebagai sesama Dewan Pakar ANNAS penulis terkesan pada semangat juang almarhum yang selalu tampil didepan pada kiprah kegiatan pelurusan akidah ummat. Sepanjang untuk kepentingan da\'wah Prof Asep selalu hadir dan siap berperan. Mulai dari rapat-rapat hingga kegiatan mudzakarah dan pembinaan ummat. Keilmuan yang mumpuni di bidang Hukum Ketatanegaraan dikontribusikan bagi pengembangan da\'wah. Masih teringat ketika ditanyakan sempatnya beliau selalu hadir dalam kegiatan ANNAS yang berorientasi da\'wah, jawabannya adalah da\'wah, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, merupakan lahan jihad untuk membela agama. Ini adalah kesempatan, katanya penuh semangat. Kini cendekiawan kritis dan mujahid itu telah tiada, dijemput Malaikat untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat indah di Surga Jannatun Naim. Selamat jalan Prof Asep, jalan mu sudah tepat. Jalan lurus Ilahi yang dituntunkan oleh Nabi. (*)
.jpeg)
Ibukota Kendi
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan RITUAL Kendi Nusantara telah dilaksanakan dengan suasana \"khusyu\" untuk tidak menyebut \"mistis\" atau \"klenik\". Ada juga yang menyatakan \"irasional\" untuk tidak menyebut \"primitif\" dan \"bodoh\". Slogan Indonesia Maju nyatanya Indonesia bergerak mundur. IKN baru yang konon akan menjadi \"smart city\" indikasinya justru diawali oleh perilaku \"stupid citizens\". Gubernur membawa tanah dan air, mau maunya. Rasanya terpaksa. Seperti perintah Raja yang sedang minta simbol kepatuhan adipati. Filosofi bisa dibuat-buat padahal tidak ada relevansinya. Dengan mengumpulkan tanah dan air lalu memasukkan ke dalam kendi, maka menjadi hebat kah Indonesia ? Makmur dan sejahtera rakyat kah? Mimpi kalee. Meskipun didalam do\'a dan ungkapan mengaitkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan mana yang mengajarkan ritual tanah dan air dalam kendi? Karena Presiden dikenal sebagai muslim yang dalam hal ini bertindak sebagai \"komandan upacara\" maka sebagian rakyat muslim dapat melihat siapa sebenarnya sang Presiden itu. Hakekatnya Allah SWT sendiri yang semakin memperlihatkan \"wajah\" nya melalui fenomena perjalanan kepemimpinan yang semakin semrawut. Mutakhir adalah ritual Kendi Nusantara di tengah hutan untuk keselamatan, kesuburan, kemakmuran atau lain-lainnya dari Ibu Kota Negara baru. Sangat mistis. Awalnya dahulu saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, mistik-mistik juga mewarnai. Paranormal Ki Sabdo \"mengawal\" pelantikan dengan \"memasok\" makhluk halus seperti Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, dan Jin Kahyangan. Pengakuan Ki Sabdo \"ritual\" itu atas perintah Jokowi. Saat itu tidak ada komentar dari Presiden dibiarkan publik untuk menilai dan menduga kemistikan tersebut. Ki Sabdo dibiarkan ngoceh dari awalnya khidmah melayani hingga nantinya mengutuk keras karena merasa \"tidak dibayar\". Meramalkan Jokowi akan jatuh. Kini dalam kasus IKN baru, Jokowi terang-terangan mengomando ritual mistik. Rakyat melihat dan membaca. Dunia ikut mengintip. Berkemah di titik nol di tengah hutan membuat rakyat mengurut dada dan berujar Presiden kurang kerjaan. Mistik dan kebodohan kok diperlihatkan. Membela dan mengabdi untuk tanah air itu dengan bekerja dan berkorban. Bukan dengan memerintahkan para adipati mengumpulkan tanah dan air untuk kemudian memasukkan ke dalam kendi. Apalagi realitanya tanah dan air di negeri ini justru telah habis dibagi bagi untuk para kroni. Tersisa tinggal 2 kg tanah dan 1 liter air yang secara simbolis dibawa oleh para Gubernur seluruh Indonesia. Indonesia sebagai Negara Kesatuan harus berbasis persatuan dengan kesadaran rasional akan pentingnya untuk bersatu melawan kaum penjajah yang telah menguras tanah dan air Indonesia saat ini. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyatukan tanah dan air dalam kendi. Janganlah NKRI diubah oleh Pak Jokowi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kendi Republik Indonesia. NKRI itu harga mati. Hidup Kendi....! (*)
Membaca Filosofi Tanah “Kampung Akuarium” untuk IKN Nusantara
“Tanah yang dicangkul oleh para Ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru, yang kelak menjadi ibu kota, yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas republik ini,” ujarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SENIN Wage, 14 Maret 2024, menjadi moment penting bagi Presiden Joko Widodo. Para Gubernur se-Indonesia berkumpul di Titik Nol, wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itulah IKN bernama Nusantara ini para gubernur mengumpulkan tanah dan air dari daerah masing-masing digabung dalam Kendi Nusantara. Rata-rata gubernur membawa tanah dan air dari tempat bersejarah yang dikeramatkan. Bahkan, untuk mengambilnya dibutuhkan ritual khusus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah melakukan prosesi Mendhet Tirto lan Siti di Kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto, Sabtu (12/3/2022) demi mengambil tanah dan airnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membawa tanah-air yang berasal dari sejumlah gunung yang diyakininya menjadi puser bumi atau pusatnya dunia. Lokasi pengambilan tanah-air itu pun dikonsultasikan Ganjar pada para sesepuh Jawa. Sedangkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumpulkan tanah dari 27 kota/kabupaten yang ada di Jabar yang dipilih menurut kearifan lokal. Dan, banyak lagi gubernur lainnya yang membawa tanah dan air dari lokasi yang dikeramatkan di daerahnya. Yang agak berbeda adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini membawa tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, untuk IKN Nusantara. Anies menambahkan narasi yang sebenarnya sebuah satire yang menampar pejabat yang sewenang-wenang menindas rakyatnya, seperti pernah dialami warga Kampung Akuarium semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Nama Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak begitu asing di telinga warga Ibu Kota. Terutama sejak digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Ahok pada 2016 silam. Alasannya kampung tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya. Bentrok pun tidak terelakkan saat penggusuran dilakukan. Meski bangunan sudah rata dengan tanah, warga Kampung Akuarium tetap bersikeras bertahan. Mereka tak mau pindah dan memilih bertahan dengan mendirikan tenda-tenda. Pada 2017, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno yang saat itu maju sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji akan merevitalisasi Kampung Akuarium. Janji kampanye tersebut dibayar dengan pembangunan Kampung Susun Akuarium. Lewat akun instagramnya @aniesbaswesan, Anies membeberkan fase-fase penting Kampung Susun Akuarium berdiri. Pada 2017 adalah tahun terjadinya pengosongan lahan. Kemudian pada 2018, dimulai penataan kembali dengan pembangunan 90 unit shelter. Pada 2019, perencanaan kampung susun oleh warga dan pembahasan kajian arkeologi oleh Tim Cagar Budaya DKI. “Tahun 2020, konstruksi gedung. Tahun 2021, dua blok hunian terbangun. Target 2022, serah terima 100 persen hunian terbangun atau 3 blok hunian dan kawasan selesai,” tulis keterangan dalam grafik @aniesbaswedan, Rabu (18/8/2021). Tepat pada HUT ke-76 RI, Anies meresmikan pembangunan tahap pertama Kampung Susun Akuarium. Ada 107 unit hunian tipe 36 yang diresmikan. Kampung Susun Akuarium berdiri di lahan seluas 10.575 m2. “Tanah dari Kampung Akuarium ini menghadirkan harapan, pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan (juga) kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan,” ungkap Anies melalui akun Facebook-nya, Ahad (13/3/2022). Bukan hanya itu, disertai juga video sejumlah warga sedang mencangkul tanah berlatar Kampung Susun Akuarium. Mereka mengumpulkan tanah dan dimasukkan ke dalam keranjang. Bayangkan, sementara gubernur yang lain memakai ritual khusus, Anies mengerahkan warganya berpartisipasi mengumpulkan tanah dan air. “Pagi ini, rakyat kebanyakan, yaitu ibu-ibu warga Kampung Akuarium, di pesisir Jakarta Utara mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN,” ujarnya. “Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada hari Minggu siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur,\" lanjut Anies. “Tanah yang dicangkul oleh para Ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru, yang kelak menjadi ibu kota, yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas republik ini,” ujarnya. Satire Anies Baswedan ini layaknya jurus tendangan tanpa bayangan milik Wong Fei Hung, legenda kungfu asal China. Sangking cepat dan tepatnya, yang terkena jurus ini pun sampai tak sadar. Tiba-tiba meninggalkan bumi perkemahan Nusantara. “Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia: melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies. Langkah Anies Basewedan yang membawa tanah dari Kampung Akuarium itu direspon Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menilai, tanah yang tepat dibawa ke IKN oleh Gubernur Anies adalah tanah yang diambil dari kawasan Kota Tua, karena merupakan pusat peradaban Jakarta. “Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat (diambil) dari Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium yang notabene Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya,” kata Gembong di Jakarta, Senin. Seperti dilansir Antara, Senin (14 Maret 2022 11:32 WIB), lanjut Gembong, pemerintahan provinsi sebelumnya hendak merelokasi permukiman warga di Kampung Akuarium ke rumah susun. Alasannya, kata dia, karena kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula yang berada kawasan cagar budaya. Sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah kan begitu. “Padahal berpihak, tapi melanggar hukum,” katanya. Dia mengharapkan pembangunan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak seperti kasus di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, karena ingin menunjukkan keberpihakan namun melanggar aturan. “Jangan sampai nanti IKN terbawa kepada psikologi seperti itu, seolah-olah berpihak tapi melanggar aturan. IKN Nusantara jangan sampai bawa-bawa faktor psikologis seperti itu,” tegas Gembong. Yang jelas, Presiden Jokowi sudah melakukan prosesi ritual di Titik Nol IKN pada Senin (14/3/2024). Bagaimana kelanjutannya, waktulah yang bakal menjawabnya. Apalagi, secara yuridis, masih ada pewaris Kerajaan Kutai Kartanegara yang menyoal status lahan IKN tersebut. (*)
Menyoal Ritual Pembangunan IKN Bernuansa Klenik
Oleh Marwan Batubara, PNKN Hari Senin, 14 Maret 2022, Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan 34 gubernur dari seluruh Indonesia mengikuti upacara menandai mulai dibangunnya IKN Baru, di titik nol “Nusantara”, Paser Penajam, Kaltim. Acara dimulai dengan kegiatan bernuansa klenik, acara mistis yang tidak dapat dicerna akal namun dipercaya dan dilakukan oleh orang-orang terkemuka dari seluruh negeri. Orang-orang terkemuka ini bersama-sama mengisi sebuah wadah bernama Kendi Nusantara dengan tanah (2kg) dan air (1 liter), berasal dari 34 provinsi yang dibawa ke “Nusantara” oleh 34 gubernur dari daerah masing-masing. Pada acara ritual tersebut, Jokowi mengatakan proses penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi adalah wujud dimulainya proses pembangunan IKN Nusantara. \"Pada hari ini Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar, yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara,\" kata Jokowi (14/3/2022). Konon Kendi Nusantara akan ditempatkan di Titik Nol “Nusantara”. Bisa saja kelak akan dikramatkan. Proses penyatuan tanah dan air di “Nusantara” tampaknya ingin dipersepsikan dan diakui sebagai wujud kearifan lokal budaya masyarakat Indonesia, sambil berharap proyek IKN dan bahkan dominasi kekuasaan akan berkelanjutan dan langgeng. Dengan ritual tersebut, personal yang paling berperan dalam ritual, ingin meyakinkan rakyat bahwa “Nusantara” akan terus jaya dan langgeng. Pada sisi lain, sejumlah pakar mengatakan ritual bernuansa mistik tersebut dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikatagorikan sebagai politik klenik. Suatu praktik politik mengimplementasikan kemauan penguasa (IKN) berdasar imajinasi irasionalitas yang meyakini adanya semacam mistisisme tertentu. Namun, jika bicara kearifan lokal atau kejayaan masa lalu, ternyata pada kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, tidak ditemukan pula riwayat pencampuran tanah dan air dalam membangun kota-kotanya. Dari ritual Kendi Nusantara bernuansa klenik, kita menemukan hal yang sangat kontradiktif. IKN diklaim memiliki slogan smart, metropolis, dan modern, serta ke depan diproyeksikan akan menjadi katalis peningkatan peradaban manusia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. Namun, meskipun slogan dan proyeksi peradaban begitu canggih, ternyata praktik ritual pembangunan IKN sarat nuansa kelenik, irrasional, mengada-ada, tidak substantif, dan justru memundurkan pradaban dan politik bangsa ke masa lalu. “Mengkramatkan” kendi berisi tanah dari dan air yang berasal dari 34 provinsi menjadi satu hal yang irrasional dan anomali dalam peradaban politik modern. Ritual mencampur tanah dan air ke dalam Kendi Nusantara bisa dijustifikasi oleh penguasa dengan ribuan alasan. Namun jika bicara akal sehat, apalagi merujuk pada ajaran tauhid, maka ritual mistik tersebut dapat dinilai bernuansa syirik. Terserah bahwa acara tersebut ditutup dengan doa menurut agama Islam. Namun jika sudah mencampur aduk ritual keagamaan Islam yang suci dengan kegiatan berbau klenik, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita perlu bersikap dan menolak dengan jelas. Syirik adalah perbuatan dosa tak terampuni (Qur\'an Surat An-Nisa 48 & 116). Sebagian ulama membagi makna syirik menjadi makna umum dan makna khusus. Bermakna umum, jika menyekutukan Allah di dalam peribadahan hamba kepada-Nya, menyekutukan-Nya di dalam perbuatan-Nya, dan menyekutukan Allah dalam nama-Nya, dan sifat-Nya. Jika disebutkan secara mutlak, syirik berarti memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Dan inilah makna syirik secara khusus. Syirik mutlak bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadah atau menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Belakangan ini sebagian manusia tidak sadar telah menduakan Allah dalam menghambakan diri kepada-Nya, termasuk dalam sumpah, doa, istighosah, cinta, takut, dan harap. Hal ini termasuk ketika seseorang menyembelih kurban untuk jin semisal sesajen, berdoa meminta pertolongan kepada orang mati, atau penyelewangan ibadah lainnya kepada selain Allah. Sebagian orang dapat pula terjerumus dengan menjadikan tandingan bagi Allah dalam perbuatan yang merupakan kekhususan bagi-Nya, maka itu termasuk syirik besar yang dapat menyebabkan seorang keluar dari koridor ajaran Islam. Kontroversi ritual bernuansa klenik peresmian rencana pembangunan IKN telah muncul ke publik. Justifikasi dan alasan ritual irrasional tersebut pun telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Sebagai manusia Indonesia yang ingin menjaga dan memurnikan tauhid sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita perlu menyampaikan sikap, sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang relevan untuk menjauhi prilaku syirik. Apalagi jika sampai berdampak pada pendangkalan aqidah ratusan juta rakyat. Silakan masing-masing kita bersikap, minimal dengan tulisan ini tanggungjawab moral untuk menolak sudah kami tunaikan.[]
Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN
Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SYIRIK! Itu kata sebagian orang melihat ritual di IKN hari senen kemarin. Tulisan ini tidak ingin terjebak dalam terminologi teologis. Tapi lebih menyoroti aspek antropologi dan politik terkait ritual Kendi Nusantara. Biarlah urusan syirik atau tidaknya dibahas oleh mereka yang lebih berkompeten. Sebagai orang Jawa, Jokowi telah memainkan simbol politik yang cukup cerdas. Tanah dan air yang dibawa oleh setiap Gubernur oleh Jokowi dinarasikan sebagai simbol kebinnekaan. Secara politik, Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa proyek IKN adalah proyek yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. 34 Gubernur merepresentasikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kesan adanya dukungan masyarakat bagi Jokowi ini penting untuk melahirkan optimisme kembali, dan memberi pesan bahwa IKN adalah proyek yang akan benar-benar bisa diwujudkan Mengapa perlu dukungan? Selama ini, banyak pihak yang pesimis IKN bisa terealisasi. Pertama, UU IKN lahir jelang akhir periode Jokowi menjabat. Siapa yang akan menjamin pasca Jokowi IKN akan dilanjutkan? Sejumlah pihak memprediksi IKN akan bernasib seperti Hambalang. Terbengkalai! Kedua, banyak pihak yang tidak setuju Ibu Kota pindah. Bahkan tak sedikit yang menyayangkan proses ketuk palu di DPR secepat kilat, hanya semalam. Ketiga, terkait soal anggaran. Dihajar pandemi, negara tidak punya cukup uang. Maka, IKN semula dianggarkan 19,2 persen dari APBN. Sisanya dari swasta. Tapi, ketika ketuk palu UU IKN, anggaran dinaikkan jadi 53,5 persen dari APBN. Apakah karena negara lagi banyak duit? Sepertinya tidak. Banyak pihak menduga para investor tidak tertarik investasi di IKN. Soft Bank yang rencananya akan mengucurkan dana USD 100 miliar, batal. Ritual Kendi Nusantara yang dilakukan Jokowi melibatkan tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur ingin memberi pesan, terutama kepada para investor bahwa seluruh kepala daerah kompak untuk mensukseskan pembangunan IKN. Kira-kira Jokowi ingin mengakatakan: jangan takut jika anda investasi di IKN. IKN proyek mercusuar. Sukses atau gagalnya akan menjadi catatan sejarah terkait dengan Presiden Jokowi sebagai penggagas dan pelaku sejarah. Apakah pesan Jokowi melalui ritual Kendi Nusantara ini akan efektif? Kita akan lihat respon dari para investor itu. Saat ini, investor menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya IKN. Di sisi lain, ritual Kendi Nusantara ini justru ditangkap publik lebih dominan \"nuansa mistisnya\". Gubernur Jateng membawa tanah dan air dari sejumlah gunung yang diyakini menjadi puser bumi atau pusat dunia. Lokasi pengambilan air dan tanah itu juga dikonsultasikan Ganjar pada para sesepuh. Publik mendapat kesan mistis yang mendalam dari apa yang dilakukan Gubernur Jateng ini. Gubernur Jatim melakukan prosesi \"Mendhet Tirto lan Situ\" di kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan Mojokerto. Apa yang dilakukan oleh sejumlah Gubernur itu bukan lagi bagian dari simbol yang sarat pesan sosial dan politik, tapi lebih dominan nuansa mistisnya. Ini nampaknya berbeda 180 derajat dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Yang bisa menangkap pesan Jokowi justru Anies Baswedan. Gubernur Jakarta ini mengambil tanah dari daerah Akuarium dengan prosesi sosial-kolaboratif. Ibu-ibu Akurium yang menyangkul tanah itu adalah simbol masyarakat pinggiran yang hidup susah dan seringkali tergusur oleh setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Anies menulis: \"Tanah dari Kampung Akuarium menghadirkan harapan bahwa membangun kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan\". Jokowi dan Anies bertemu di titik ini, yaitu adanya optimisme bahwa IKN mesti dibangun untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Tanah Akuarium adalah simbol yang memberi pesan bahwa rakyat kecil punya hak untuk menikmati setiap kebijakan yang akan dibuat di ibu kota baru itu. Chemistry Jokowi-Anies semakin nyambung ketika Gubernur DKI ini dipilih menjadi orang pertama yang menyerahkan tanah dan air itu. Jokowi juga mengungkapkan tidak akan meninggalkan Jakarta. Sampai di sini, Anies telah menghadirkan simbol yang membawa pesan-pesan rasional. Dan bangsa ini hanya akan sukses jika dikelola dengan cara-cara rasional, bukan dengan prosesi yang bernuansa mistis. (*)
.jpeg)
Awas! Janji Menaker Palsu soal UU JHT
Jakarta, FNN – Sekarang sudah lewat 2 (dua) minggu, tetapi aturan JHT (Jaminan Hari Tua) atas desakan aksi demo para buruh/pekerja belum juga dibatalkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ada dugaan Menaker sengaja mengulut-ulur waktu tidak sesuai dengan janjinya batalkan aturan JHT baru bisa cair diterima pekerja setelah berusia 56 tahun seperti tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. “Janganlah diulur-ulur! Cabut itu aturan JHT, mudah sekali. Jangan diundur-undur, ada lobi-lobi yang ujung-ujungnya gunakan dana JHT dalam jangan lama akan dipakai. Awas, janji palsu Menaker!” ungkap Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Moh Jumhur Hidayat kepada FNN di Jakarta, Selasa (15/3/2022). “Menaker jangan bersilat lidah1 Segera cabut saja aturan JHT. Jangan bermain lobi-lobi dengan mengukur-ulur aturan JHT. Kalau tidak dicabut, buruh KSPSI akaan demo besar-besaran seluruh Indonesia!” ancam Jumhur. Ketua Umum serikat buruh terbesar se-Indonesia dan ditambah perwakilan di berbagai negara luar negeri ini, menegaskan KSPSI menolak UU Omnibuslaw sehingga aturan-aturan yang masih berlaku dengan mengacu UU Omnibuslaw segera dibatalkan. Menurutnya, UU Omnibuslaw sangat merugikan buruh seperti PHK sepihak, outsourcing, kecilnya upah minimum dan lain-lain. “KSPI masih ingin tetap UU yang lama. Dewan Pengupahan yang dihilangkan UU Omnibuslaw harus dihidupkan lagi. Kalau pemerintah masih ngotot jalankan pasal-pasal UU Omibuslaw, KSPSI akan unjukrasa lebih besar lagi,” tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim orba di LP Nusakambangan ini. Secara terpiah, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat SE menyatakan juga mempertanyakan janji Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama. “Sudah lebih 3 minggu statemen janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terealisasi, Menaker sedang buying time, karena pada dasarnya Pemerintah memang ingin menahan dana milik pekerja. Pemerintah tidak peduli dengan status kepemilikan dana JHT yang sepenuhnya milik pekerja,” kata Mirah Sumirat dalam keterangannya, Selasa (15/3). Mirah mengingatkan, keputusan terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan pertama kali oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam konferensi pers, saat diwawancarai wartawan usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis, 24 Februari 2022. Statemen kedua, dinyatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 2 Maret 2022. “Artinya sudah lebih 3 minggu, janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terbukti. Pantas saja jika serikat pekerja banyak yang menyuarakan tuntutan pencopotan Menteri Ketenagakerjaan, karena Menteri Ketenagakerjaan saat ini tidak menunjukkan keseriusannya dalam berpihak kepada kepentingan pekerja,” ungkap Mirah Sumirat. Selain tuntutan pembatalan Permenaker No. 2 tahun 2022, lanjutnya, ASPEK Indonesia juga menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Siapapun yang mewacanakan dan mendorong adanya penundaan Pemilu, patut diduga sebagai pelaku makar terhadap konstitusi UUD 1945, karena penundaan Pemilu adalah tindakan yang melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ia menyayangkan sikap para pemimpin partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu. “Partai Politik wajib tunduk dan melaksanakan amanah Konstitusi! Kok, malah pimpinan partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu, yang melanggar Konstitusi? Wacana yang dilontarkan oleh pimpinan partai politik itu sangat tidak mencerdaskan dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat,” tegasnya. “Jangan pancing kemarahan rakyat dengan wacana pimpinan partai politik yang ingin melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia,” tandas Mirah Sumirat didampingi Sekjen ASPEK Indoneskia Sabda Pranawa Djati SH. Pihaknya juga menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah pandemi dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK), seharusnya Pemerintah jangan lagi menambah beban kepada masyarakat. “Pemerintah seharusnya mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok yang murah, berkualitas dan berkelanjutan. Tindak tegas siapapun pihak yang coba menimbun bahan pokok dan memainkan harga jual bahan pokok!” seru Mirah Sumirat. (Arief)
