OPINI

Akting Cak Imin

Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaaan MANUVER politik Cak Imin memang menarik walau menyebalkan. Menariknya adalah banyak aktingnya sehingga menjadi bahan bagi pemberitaan, sedangkan menyebalkan karena manuvernya kurang rasional dan tanpa kalkulasi. Diawali dengan foto diri di mana-mana sebagai Capres 2024 meski tak jelas tim suksesnya selain kader PKB.  Mulai hangat pemberitaan saat Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 konon atas dasar aspirasi  pelaku UMKM. Usulan yang berlanjut dengan pernyataan Airlangga Golkar dan Zulhas PAN. Tentu mendapat reaksi hebat banyak kalangan. Dikira akan mendapat dukungan dahsyat, ternyata tidak. PDIP saja menolak, sementara Presiden Jokowi bias menyikapi.  Penundaan Pemilu adalah usulnya, tapi aneh kampanye Capres dirinya jalan terus bahkan makin gencar. Melakukan manuver untuk siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Golkar, PAN, PPP syaratnya Capresnya Cak Imin sendiri. Tentu ditertawakan. Tiba-tiba bersama PKS membentuk Koalisi Semut Merah. Entah apa maknanya nama itu, mungkin berniat menggigit gajah duduk. Lemparan Capres Cawapres nya adalah Cak Imin-Anies.  Semut merah mulai menghitam tak jelas kelanjutan. Lalu keluar pernyataan bahwa Cak Imin akan berpasangan dengan Menkeu Sri Mulyani. Tak berapa lama ada jawaban Sri Mulyani tidak bersedia. Imin kelojotan. Terakhir ia berkunjung ke Prabowo. Tidak jelas agendanya, mungkin menawarkan pasangan Prabwo-Imin.  Rupanya ia melihat Prabowo sedang gundah pasca Partai Nasdem mengajukan Anies, Andika, dan Ganjar sebagai Capres. Prabowo yang sengaja mendatangi Surya Paloh sebelum Rakernas tidak sukses \"menitipkan nama\" untuk dukungan Capres Partai Nasdem. Sementara PDIP berhitung ulang atas kans Puan jika pesaingnya Ganjar muncul dalam radar partainya Surya Paloh.  Berniat menghibur, tetapi Cak Imin pun sedang gundah gulana. Jabatan Ketum PKB juga terancam akibat konstelasi kepemimpinan PBNU. Kubu Cak Imin yang menjagokan Said Aqil ternyata gagal. NU tentu tidak tinggal diam atau membiarkan kepemimpinan PKB. Bisa saja Muhaimin diganti. Cak Imin akan masuk IGD dalam proses politik menuju 2024. Sebelum rontok wajar jika ia melakukan ikhtiar terlebih dahulu walau caranya harus dengan tabrak sana tabrak sini. Namun hingga kini untuk posisi Capres atau Cawapres belum ada satu partai pun yang melirik apalagi merangkulnya. Kecuali PKB sendiri. Untuk merepresentasi NU maka Gubernur Khofifah lebih terbuka peluang untuk dilirik. Dan hal ini tentu saja membuat Cak Imin semakin gundah.  Cak Imin adalah figur menarik yang terbaca sedang sibuk memasarkan dirinya sendiri agar dihitung sebagai faktor penentu. Mencari teman Koalisi yang pas dan menguntungkan. Pilihan apakah akan ikut poros Golkar, PAN, PPP atau poros PKS, Nasdem, Demokrat atau pula PDIP Gerindra ? Tetapi manapun itu PKB sulit untuk menjadi penentu. Manuver terakhir datang ke Prabowo adalah upaya untuk memasang Prabowo-Imin. Namun bagi Prabowo keberadaan Cak Imin tidak akan mampu mendongkrak. Jauh kalah kuat dengan Prabowo-Puan yang telah lama digadang-gadang. PDIP adalah pemenang Pemilu. Prabowo-Imin akan menjadi pasangan yang \"terpaksa\" atau \"dipaksakan\". Nah pasangan dengan status \"kawin paksa\" akan membuat elektabilitas rendah, artinya Prabowo bakal gagal. Cak Imin sedang melayang-layang mencari tempat untuk mendarat. Jangan-jangan karena tidak pakai perhitungan, maka mendarat dengan \"crash landing\" atau justru menabrak tebing. Cak Imin memang banyak akting. Di tengah situasi politik yang semakin genting.  Bandung, 20 Juni 2022

POST-THRUTH : Era Kebohongan

Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan BEREDAR di medsos video ceramah Burhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tahun 2019 yang menguraikan tentang era kebohongan saat ini atau yang dikenal dengan post-truth. Era pasca kebenaran yang digambarkan bahwa kebenaran emosional (emotional truth) lebih dominan ketimbang kebenaran obyektif (obyective truth). Kebohongan yang memang sengaja dibuat.  Ceramah yang nampaknya dimaksudkan untuk memproteksi Jokowi dari serangan kebohongan  itu ternyata digunakan oleh pendukung Jokowi untuk memainkan jurus kebohongan agar memperoleh kemenangan. Jokowi pun menjadi Presiden dengan segala dinamika atau kontroversinya. Prabowo pesaing politiknya terpaksa harus bertekuk lutut dan rela menjadi pembantu.  Muhtadi membandingkan dengan kemenangan Pemilu Meksiko, Brazil dan Amerika Serikat. Donald Trump sukses memainkan strategi kebohongan. Termasuk kebohongan dalam bentuk menakut-nakuti mulai ancaman China hingga terorisme dan radikalisme Islam. Semburan fitnah adalah bagian dari warna post-truth.  Waktu itu tudingan diarahkan kepada lawan politik Jokowi. Saat kubu Islam menjadi sasaran. Pengamat intelijen Dr Susaningtiyas Kertopati menyatakan di Indonesia post-truth berkelindan dengan sentimen agama dan etnis yang berekses pada kekerasan dan mengancam stabilitas keamanan.  Setelah Jokowi berkuasa, maka karakter era post-thruth bergerak dinamis. Kebohongan demi kebohongan pun dilakukan baik dengan ungkapan atau janji-janji palsu maupun membuat hantu-hantu yang mengancam.  Tiga kebohongan besar yang sengaja dihembuskan untuk memperkokoh kekuasaan yaitu : Pertama, di tengah hutang luar negeri tahun 2016 sebesar 4.232 trilyun, Jokowi masih percaya diri menyampaikan dalam  pidato sosialisasi tax amnesty  di Makasar bahwa di kantongnya tersimpan data atas dana luar negeri sebesar 11.000 trilyun rupiah. Kondisi keuangan yang sangat aman.  Kedua, pandemi covid 19 digunakan sebagai hantu untuk membangun otoritarianisme, menghambat kebebasan publik, serta memunculkan kebijakan untuk mengeruk bebas dana APBN tanpa pertanggungjawaban. Pandemi mengisi ruang narasi era post-thruth.  Ketiga, umat Islam dituduh dekat dengan terorisme, radikalisme  dan intoleransi. Hantu yang berbahaya. Antisipasi berupa moderasi beragama dicanangkan dan diprogram dimana mana termasuk di Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama. Moderasi beragama adalah teror psikologis kepada umat Islam atas modus ancaman hantu-hantu itu.  Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan serangan kebohongan itu datangnya dari masyarakat terhadap pemegang kekuasaan. Akan tetapi faktanya dan sangat terasa kebohongan di era post-truth itu dominan dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat atau komunitas umat.  Ceramah Muhtadi sesungguhnya menjadi boomerang atau mungkin memang pas untuk mengeksplanasi karakter kekuasaan di era post-truth saat ini yaitu : Rezim tukang bohong.  Bandung, 19 Juni 2022

Membaca Pesan Politik Surya Paloh dan Partai Nasdem

ïMenempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai.  Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat KETUA Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengumumkan sendiri tiga bakal calon presiden Partai Nasdem untuk berlaga pada Pemilu 2024, Jumat malam, 17 Juni 2022.  Ketiganya, adalah Gubernur DKI Anies Baswedan; Panglima TNI Jendral Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penetapan tiga tokoh itu merupakan hasil pertimbangan steering committee (SC) Rakernas Partai NasDem yang digelar pada 15-17 Juni 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. \"Rakernas NasDem memutuskan, menetapkan, dan merekomendasikan satu dari tiga nama bakal calon presiden yang akan diusung NasDem pada Pemilu Presiden 2024. Tiga nama itu pilihan Rakernas,\" kata Ketua Umum NasDem, Surya Paloh pada penutupan Rakernas NasDem di JCC Senayan, Jumat malam kemarin. \"Saya ingatkan tidak ada yang kurang atau lebih satu sama lain dari tiga nama itu. Ketiganya setara di mata saya sebagai Ketum. Urutan boleh 1, 2, 3 tapi kualifikasinya sama,\" ujarnya menegaskan.  Pada saat yang tepat, lanjut Paloh, ia akan memilih satu dari tiga nama. Dan, putusan itu sudah pasti hasil pertimbangan matang.  Rakernas Partai NasDem yang berlangsung tiga hari di Jakarta menyita perhatian masyarakat luas. Rakernas itu seperti memberi kembali harapan kepada rakyat Indonesia di tengah kebingungan menghadapi akrobatik politik di tanah air. Putusan Rakernas NasDem menjadi semacam oase atau mungkin juga oksigen untuk masyarakat yang tengah sesak napas dan frustrasi setelah melihat hasil reshuffle (perombakan) kabinet yang diumumkan dua hari sebelumnya.  Surya Paloh bukan politisi jadi-jadian seperti yang banyak lahir di era Presiden Jokowi. Paloh sudah terjun ke dunia politik sejak masih usia belia. Puluhan tahun ia berkiprah di Golkar. Jauh sebelum mesin politik rezim Orde Baru itu menjadi Partai Golkar.  Saat ini dari seluruh elit parpol, Paloh paling senior. Dari segi umur maupun dari segi kematangan. Sudah sangat kenyang makan asam garam politik. Dia tahu betul dunia politik sarat praktik \"hajab sirajab bin mustajab\", itu istilah Paloh sendiri yang dulu sering dia gunakan.  Teletubbies  Saya mengenal Surya Paloh cukup lama. Hanya \"casing-nya\" yang kelihatan beringas. Hanya geram suaranya yang menyeramkan. Watak aslinya cukup elastis, santun, termasuk dalam berpolitik. Masih di usia muda, Paloh sudah duduk di parlemen. Tapi posisi itu tak membuat pencarian nilai-nilai ideal berbangsa dan bernegara berhenti.  Paloh  membangun industri pers untuk memberdayakan pilar keempat demokrasi.  Surat Kabar pertamanya, Prioritas yang disebutnya sebagai media perlawanan bahkan turut menjadi korban keganasan rezim Orde Baru. Media itu di-breidel ketika masih seumur jagung. Kejadian itu membuatnya semakin matang. Paloh tidak mutung. Dia bangkit lagi membangun industri media, menerbitkan Harian Media Indonesia dan mendirikan Metro TV, televisi berita  pertama di Indonesia.  Setelah itu dia mendirikan Partai NasDem pada 2011. Pemilu 2024 nanti merupakan pesta demokrasi ketiga kali diikuti NasDem. Dan, terbukti benar: dia tidak menjadikan Nasdem sebagai tumpangan pribadinya untuk meraih kursi di pucuk kekuasaan.  Kurang apa? Paloh Ketua Umum, dia pendiri dan pemilik Partai NasDem. Dengan latar belakang itulah sikap politik putra Aceh kelahiran Medan ini selalu menarik diikuti. Paloh tidak menggunakan Partai NasDem untuk menyalurkan syahwat kekuasaan politiknya. Itu yang membedakan dia dengan kebanyakan elit politik dan pimpinan parpol di tanah air yang tampak berlaku baru sebatas politikus dan bukan negarawan.  Lihat saja betapa kacaunya iklim politik yang diciptakan para poitikus itu satu dasawarsa ini. Berebutan mengincar jabatan ketua umum Parpol untuk tunggangan meraih kekuasaan. Kalau perlu dengan lewat cara yang mengerikan. Kompetisi dijadikan gelanggang untuk saling mengenyahkan, saling \"membunuh\".  Ada juga laku politikus yang bikin kita geli. Paling menggelikan ketika tiga pimpinan partai mengumumkan pembentukan koalisi baru. Yang foto- foto elitnya mirip \"teletubbies\", viral di media sosial. Bagaimana koalisi itu bisa meyakinkan rakyat sementara kita tahu watak mereka serupa Indian yang terkenal dengan ungkapan \"All Indian, Chief\". Alias, semua Indian adalah Kepala Suku. Masih segar dalam ingatan, bukankah ada jejak digital mereka secara sendiri-sendiri yang menginginkan duduk di  kursi presiden.  Situasi politik semakin chaos manakala pejabat yang berstatus pembantu atau pesuruh presiden pun ikut meramaikan bursa presiden. Mereka memanfaatkan jabatan dan fasilitas  negara untuk merintis jalan menuju Istana.  Secara terselubung maupun terang-terangan. Kita tidak tahu, entah  apa yang merasuki pikiran mereka.  Paloh Pernah Gagal  Paloh bukan tidak pernah tergiur jabatan presiden. Tahun 2004, semasa masih di Golkar, Paloh menginisiasi dan ikut Konvensi Partai Golkar untuk memilih bakal calon presiden. Waktu itu saya mewawancarainya secara khusus dan menuliskan jalan pikirannya yang  \"out of the box\". Maksudnya, ia ingin mengubah stigma Golkar dari partai \"tertutup\" menjadi partai modern. Yang membuka pencalonan sosok pemimpin bangsa di luar Partai Golkar.   Paloh kalah dalam Konvensi Golkar 2004 itu. Akan tetapi, itu tak membuatnya jera memperjuangkan perlunya menemukan sosok negarawan untuk memimpin negara. Karena sulit mengubah watak Golkar lama yang sudah berkarat, Paloh pun meninggalkan partai itu.  Tahun 2011 ia mendirikan Partai NasDem. Lewat NasDem, Paloh leluasa memperjuangkan ide yang out of the box itu. Dia pun menemukan hal yang diidamkannya sejak dulu: ternyata ada pada diri Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo.  Kebetulan dua dari tiga nama yang itu klop dengan aspirasi luas rakyat Indonesia. Nama-nama itu sejak dua tahun lalu sudah bertengger di papan atas, sudah diuji berkali-kali oleh pelbagai lembaga survei.  Pemilu memang masih lama, dua tahun lagi. Tapi marketing  Rakernas Nasdem luar biasa. Mempercepat masyarakat memberi perhatian pada pesta demokrasi sekali lima tahun itu.  Menempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai. Sang produser akan menjadi kiblat seluruh penyalur film bioskop dunia serta distributor  penayangan untuk media televisi. Posisi kiblat akan membuat seluruh biaya produksi film akan mengalir dari para distributor. Bukankah posisi Anies dan Ganjar adalah aktor superstar dalam politik kita?  Dari segi ideologinya pun Paloh terasa lebih cerdas. Melalui Rakernas, Paloh dan NasDem  berhasil melekatkan kembali seluruh isi konstitusi di kepala seluruh rakyat Indonesia bahwa pada Pemilu 2024 nanti adalah momen penggantian presiden. Titik! Saya kira itu misi murni Paloh. Dengan itu sekaligus  dia menghalau dan mengusir para petualang politik yang seenaknya mau mengubah konstitusi demi melanggengkan kekuasaan koalisinya. Yang tanpa malu masih terus saja berupaya memperjuangkan jabatan presiden boleh lebih dua priode.  Saya kira buat Paloh tidak menjadi soal apakah nanti tokoh yang diusungnya bisa jadi presiden atau tidak. Seperti yang dikatakannya sendiri waktu menutup Rakernas Nasdem malam itu. \"Seandainya pun calon yang kita dukung terpilih, kemudian lupa pada NasDem, itu sudah nasib kita,\" kata dia.  Yang penting bagi Paloh pempimpin bangsa yang terpilih menghuni Istana nanti adalah pemimpin bangsa kelas negarawan. Lahir dari proses komitmen seluruh bangsa dan kepatuhan pada konstitusi.  Saya kira semua wartawan pun atau pers nasional yang merupakan penjaga pilar keempat demokrasi niscaya ikut terpanggil mengawal pesan Surya Paloh itu. Pangandaran 18 Juni 2022. (*)

Membaca Pesan Politik Surya Paloh dan Partai Nasdem

Menempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai. Catatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat KETUA Umum Partai Nasional Demokrat ( Partai Nasdem) Surya Paloh mengumumkan  sendiri tiga bakal calon presiden Partai Nasdem untuk berlaga pada Pemilu 2024, Jumat, 17 Juni 2022 malam.  Ketiganya, adalah Gubernur DKI Anies Baswedan; Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Penetapan tiga tokoh itu merupakan hasil pertimbangan steering committee (SC_)  Rakernas Partai NasDem yang digelar 15-17 Juni 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. \"Rakernas  Nasdem  memutuskan, menetapkan, dan merekomendasikan satu dari tiga nama bakal calon presiden yang akan diusung Nasdem pada Pemilu Presiden 2024.  Tiga nama itu pilihan Rakernas,\" kata Ketua Umum Nasdem,  Surya Paloh pada penutupan Rakernas Nasdem di JCC Senayan, Jumat malam kemarin \"Saya ingatkan tidak ada yang kurang atau lebih satu sama lain dari tiga nama itu. Ketiganya setara di mata saya sebagai Ketum. Urutan boleh 1, 2, 3 tapi kualifikasinya sama,\" ujarnya menegaskan.  Pada saat yang tepat, lanjut Paloh, ia akan memilih satu dari tiga nama. Dan, putusan itu sudah pasti hasil pertimbangan matang.  Rakernas Partai Nasdem yang berlangsung tiga hari di Jakarta menyita perhatian masyarakat luas. Rakernas itu seperti memberi kembali harapan kepada  rakyat Indonesia di tengah kebingungan menghadapi akrobatik politik di tanah air. Putusan Rakernas Nasdem menjadi semacam oase atau mungkin juga oksigen untuk masyarakat yang tengah sesak napas dan frustrasi  setelah melihat hasil reshuffle (perombakan) kabinet yang diumumkan dua hari sebelumnya.  Surya Paloh bukan politisi jadi-jadian seperti yang banyak lahir di era Presiden Jokowi. Paloh sudah terjun ke dunia politik sejak masih usia belia. Puluhan tahun ia berkiprah di  Golkar. Jauh sebelum mesin politik rezim Orde Baru itu menjadi Partai Golkar.  Saat ini dari seluruh elite parpol, Paloh paling senior. Dari segi umur maupun dari segi kematangan. Sudah sangat  kenyang makan asam garam politik. Dia tahu betul dunia politik sarat praktik \"hajab sirajab bin mustajab\", itu istilah Paloh sendiri yang dulu sering dia gunakan.  Teletubbies  Saya  mengenal  Surya Paloh cukup lama. Hanya \" casingnya \" yang kelihatan beringas. Hanya geram suaranya yang menyeramkan. Watak aslinya  cukup elastis, santun, termasuk dalam berpolitik. Masih di usia muda Paloh sudah duduk di parlemen. Tapi posisi  itu tak membuat pencarian nilai - nilai ideal berbangsa dan bernegara berhenti.  Paloh  membangun industri pers untuk memberdayakan pilar keempat demokrasi.  Surat Kabar pertamanya, Prioritas yang disebutnya sebagai media perlawanan bahkan turut menjadi korban keganasan rezim Orde Baru. Media itu di-breidel ketika masih seumur jagung. Kejadian itu  membuatnya semakin matang. Paloh tidak mutung. Dia  bangkit lagi membangun industri media, menerbitkan  Harian Media Indonesia dan mendirikan Metro TV , televisi berita  pertama di Indonesia.  Setelah itu dia mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011. Pemilu 2024 nanti merupakan pesta demokrasi ketiga kali diikuti Nasdem. Dan, terbukti benar : dia tidak menjadikan Nasdem sebagai tumpangan pribadinya untuk meraih kursi di pucuk kekuasaan.  Kurang apa? Paloh  Ketua Umum, dia  pendiri dan pemilik Partai Nasdem. Dengan latar belakang  itulah sikap politik  putra Aceh kelahiran Medan ini selalu menarik diikuti. Paloh tidak   menggunakan  Partai Nasdem untuk menyalurkan syahwat kekuasaan politiknya. Itu yang membedakan dia dengan kebanyakan elit politik dan pimpinan parpol di tanah air yang tampak berlaku baru sebatas politikus dan bukan negarawan.  Lihat saja betapa kacaunya iklim politik yang diciptakan para poitikus itu satu dasawarsa ini. Berebutan mengincar jabatan ketua umum Parpol untuk tunggangan meraih kekuasaan. Kalau perlu dengan lewat cara yang mengerikan. Kompetisi dijadikan gelanggang untuk saling mengenyahkan, saling \"membunuh\".  Ada juga laku politikus yang bikin kita geli. Paling menggelikan ketika tiga pimpinan partai mengumumkan pembentukan koalisi baru. Yang foto- foto elitnya  mirip \" teletubbies \", viral di media sosial. Bagaimana koalisi itu bisa  meyakinkan rakyat sementara kita tahu watak mereka serupa Indian yang terkenal dengan ungkapan \"All Indian, Chief.\" Alias, semua  Indian adalah Kepala Suku. Masih segar dalam ingatan, bukankah ada jejak digital mereka secara sendiri -sendiri yang menginginkan duduk di  kursi presiden.  Situasi politik semakin chaos manakala pejabat yang berstatus pembantu atau pesuruh presiden pun ikut meramaikan bursa presiden. Mereka memanfaatkan jabatan dan fasilitas  negara untuk merintis jalan menuju Istana.  Secara terselubung maupun terang-terangan. Kita tidak tahu, entah  apa yang merasuki pikiran mereka.  Paloh Pernah Gagal  Paloh bukan tidak pernah tergiur jabatan presiden. Tahun 2004, semasa masih di Golkar, Paloh menginisiasi dan ikut Konvensi Partai Golkar untuk memilih bakal calon presiden. Waktu itu saya mewawancarainya secara khusus dan menuliskan jalan pikirannya yang  \" out of the box\".  Maksudnya, ia ingin mengubah stigma Golkar dari partai \" tertutup\" menjadi partai modern. Yang membuka pencalonan sosok pemimpin bangsa  di luar Partai Golkar.   Paloh kalah dalam Konvensi  Golkar 2004 itu. Akan tetapi, itu tak membuatnya  jera memperjuangkan perlunya  menemukan sosok negarawan untuk memimpin negara. Karena sulit mengubah watak Golkar lama yang sudah berkarat, Paloh pun meninggalkan partai itu.  Tahun 2011 ia mendirikan Partai Nasdem. Lewat Nasdem, Paloh leluasa memperjuangkan ide yang out of the box itu. Dia pun menemukan hal yang  diidamkannya sejak dulu : ternyata ada pada diri Anies Baswedan, Andhika Pratama dan Ganjar Pranowo.  Kebetulan  dua dari tiga nama yang itu  klop dengan aspirasi luas rakyat  Indonesia. Nama- nama itu sejak dua tahun lalu sudah bertengger di papan atas, sudah diuji berkali- kali oleh pelbagai lembaga survei.  Pemilu memang masih lama, dua tahun lagi. Tapi marketing  Rakernas Nasdem luar biasa. Mempercepat  masyarakat memberi perhatian pada pesta demokrasi sekali lima tahun itu.  Menempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai. Sang produser akan menjadi kiblat seluruh penyalur film bioskop dunia serta distributor  penayangan untuk media televisi. Posisi kiblat akan membuat seluruh biaya produksi film akan mengalir dari para distributor. Bukankah posisi Anies dan Ganjar adalah aktor superstar dalam politik kita?  Dari segi ideologinya pun Paloh terasa lebih cerdas.  Melalui Rakernas, Paloh dan Nasdem  berhasil melekatkan kembali seluruh isi konstitusi di kepala  seluruh rakyat Indonesia bahwa pada Pemilu 2024 nanti adalah momen penggantian presiden. Titik! Saya kira itu misi murni  Paloh. Dengan itu sekaligus  dia menghalau dan mengusir para petualang politik yang seenaknya mau mengubah konstitusi demi melanggengkan kekuasaan koalisinya. Yang tanpa malu masih terus saja berupaya memperjuangkan jabatan presiden boleh lebih dua priode.  Saya  kira buat Paloh tidak menjadi soal apakah nanti tokoh yang diusungnya bisa jadi presiden atau tidak. Seperti yang dikatakannya sendiri waktu menutup Rakernas Nasdem malam itu. \"Seandainya pun calon yang kita dukung terpilih, kemudian lupa pada NasDem, itu sudah nasib kita,\" kata dia.  Yang penting bagi Paloh pempimpin bangsa yang terpilih menghuni Istana nanti adalah pemimpin bangsa kelas negarawan. Lahir dari proses komitmen seluruh bangsa dan kepatuhan pada konstitusi.  Saya kira semua wartawan pun atau pers nasional yang merupakan penjaga pilar keempat demokrasi niscaya ikut terpanggil mengawal pesan Surya Paloh itu.  Pangandaran 18 Juni 2022

Kembali Pada UUD 1945 Menyelamatkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas! Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila INDONESIA hari ini mulai terseok seok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jurang si miskin dan yang kaya raya semakin lebar. Kekayaan Ibu Pertiwi hanya dikuasai segelintir orang, bahkan 70% lahan di Indonesia dikuasai 0,10 % aseng dan asong. Pengkhianatan atas pasal 33 UUD 1945 dan tujuan negara yang di-Proklamasikan pada 17 Agustus 1945, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diabaikan. Sejak UUD 1945 diamandemen 4 kali, kemudian dijalankan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Sementara partai politik seakan paling Indonesia masih me-ngunya-ngunya Pancasila. Padahal sejak Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen ya Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Coba resapi apa itu ideologi? Kata kerja Yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi Pengertian Ideologi itu adalah pengetahuan atau kumpulan gagasan atau ide-ide tentang negara berdasarkan Pancasila. Di mana itu? Oleh para pendiri negeri ini ide-ide atau gagasan negara berdasarkan Pancasila itu diuraikan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, dan 4 Aturan tambahan dan peralihan. Itulah ideologi negara berdasarkan Pancasila. Misalnya, tentang Kedaulatan Rakyat pasal 1 Ayat 2. Soal sistem ekonomi Pancasila pasal 33 ayat 1-3. Jadi ideologi Ekonomi kita ya pasal 33. Amandemen UUD 1945 telah mengkhianati ideologi Ekonomi berdasarkan Pancasila. Tentang Presiden pasal 6, Presiden ialah orang Indonesia Asli diamandemen menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia. Ini sebuah pengkhianatan. Karena menurut ideologi Pancasila yang menjadi Presiden itu adalah orang Indonesia Asli (Pribumi), bukan orang asing. Dengan diamandemennya UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan dan Batang Tubuh, maka Negara Republik Indonesia Sudah Tidak Berideologi Pancasila lagi. Sejak UUD 1945 diamandemen, bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktual, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Untuk memperdalam kajian ideologi Pancasila tentu kita harus mengerti apa itu hakekat, sifat, tujuan, dan tugas negara di dalam ketatanegaraan dengan mengerti hal tersebut, maka kita menjadi paham apa itu ideologi Pancasila . Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro Soal Sifat Manusia Sebagai Dasar Kenegaraan. Di dalam pembukaan terdapat unsur-unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernyataan “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannya hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung-jawabkannya lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” juga bukan hak kemerdekaan individu yang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanya pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Jangan sekali-kali lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernyataan hak kemerdekaan bangsa daripada pembukaan itu tidak ada tempat  bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnya, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya spesimen atas dasar atau dalam lingkungan jenisnya (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknya bukan maksudnya juga untuk menyatakan bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggota bangsa, melulu penjelmaan jenis, akan tetapi seraya itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” juga sebagai alasan untuk menghapuskan penjajahan, lagipula termasuknya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam asas kerohanian Negara menunjukkan, bahwa dikehendaki untuk menjadikan unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi Negara, dan hakekat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya, ialah individu dan makhluk sosial kedua-duannja. Terkandung di dalam unsur-unsur Pembukaan itu tidak hanja hal negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunjai sifat individu dan makhluk sosial kedua-duanya, akan tetapi djuga tidak menitikberatkan kepada salah satunya. Yang dikehendaki bukan Negara yang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknya. Negara yang bersusun kolektif atau organis itu sebagai kesatuan total yang mengenyampingkan dari manusia perseorangan. Akan tetapi yang dimaksud ialah Negara yang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan makhuk sosial terpakai sebagai dasar yang sama kedudukannya. Pentingnya arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat sifat daripda negara sendiri, djuga menentukan susunan, tujuan dan tugas bekerjanya negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannya dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan yang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternyata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa “pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang harus terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia”. Dengan lain perkataan sistim Negara harus demokratis, jadi di sini dititikberatkan kepada unsur sifat individu daripada manusia, dan demokrasi jang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang telah terdapat dan terselenggara padanya, ialah kedaulatan rakyat atas dasar permusyawaratan/perwakilan. Lain dari itu ditegaskan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas)”. Dengan diamandemennya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhkan oleh MPR, setelah diamandemen Pasal 1 ayat 2 menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas! Bangsa ini harus sadar atas apa yang terjadi sejak amandemen UUD 1945. Negara sudah diacak-acak, kedaulatan rakyat telah dibajak oleh partai politik, negara sudah tidak, semua untuk semua, tetapi negara hanya untuk golongan partai politik saja. Negara tidak lagi berideologi Pancasila tetapi diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Kita membangun kesadaran bersama sebagai anak bangsa dengan segala kemampuan harus segera dirajut untuk mendukung Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hasil Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Jum’at, 17 Agustus 1945. Bangunlah partisipasi masyarakat, kelompok, golongan, kampus, mahasiswa, ormas-ormas, TNI, Polri jika kita masih menginginkan anak cucu kita tidak menjadi jongos di negerinya sendiri, mari kita kembalikan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan UUD1945 dan Pancasila. (*)

Dukung Anies, Nasdem Tak Bisa Mundur Lagi

Oleh Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BUKAN Surya Paloh kalau tidak berani membuat terobosan paling awal dalam pemilu. Tahun 2018, Surya Paloh yang pertama mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jauh sebelum warga Jawa Barat bicara soal pilgub. Tahun 2019, Baliho bergambar Surya Paloh dan Jokowi membanjiri jalan-jalan bersar di Indonsia. Dan kemarin, jumat 17 Juni, Surya Paloh mengumumkan tiga nama:  Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres dari partai Nasdem. Publik paham, siapa dari tiga nama itu yang sesungguhnya diingingkan Surya Paloh. Cerdas dan taktis! Capres ditentukan dari usulan Rakernas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nasdem kepada para kader dan juga publik adalah bahwa ini aspirasi dari bawah. Dengan begitu, suara ini legitimed.  Partai Nasdem menggelar Rakernas di Jakarta Convention Center atau JCC pada tanggal 15-17 Juni 2022. Kepada setiap DPW telah mengajukan 2-6 nama kandidat capres. Hasilnya? Nama Anies Baswedan mendapat suara terbanyak. 32 DPW mengusulkan nama Anies Baswedan. Ada 28 DPW mengusulkan nama Ganjar. 15 DPW mengusulkan Erick Tohir. Dan 15 DPW mengusulkan Andika Perkasa Jika dilihat dari urutan pertama yang diusulkan DPW, nama Anies Baswedan diusulkan di urutan pertama oleh 21 DPW. Nama Ganjar Pranowo diusulkan 5 DPW. Ada nama Surya Paloh dan Prananda. Jumlahnya sangat kecil. Dalam keputusannya kemaren malam, Nasdem mengumumkan tiga nama berdasarkan urutan yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo disebut dalam urutan ketiga, bukan kedua? Mengapa pula Andika Perkasa yang masuk nominasi, dan bukan Erick Tohir? Hanya Tuhan dan Surya Paloh yang tahu. Mengacu pada hasil rakernas ini, terlihat jelas bahwa Anies Baswedan menjadi pilihan utama partai Nasdem. Ini sekaligus mengakhiri keraguan dan polemik publik tentang keseriusan Partai Nasdem yang akan mengusung Anies Baswedan di pilpres 2022. Dari pengumuman hasil Rakernas ini,  maka tidak ada pilihan lain bagi Nasdem kecuali  mengusung Anies Baswedan untuk pilpres 2024. Ini amanah Rakernas. Langkah Surya Paloh menentukan kandidat capres melalui Rakernas partai merupakan langkah demokratis yang sangat elegan. Ini layak untuk diikuti oleh partai-partai lain. Rakernas semacam ini merupakan cara yang paling fair dan obyektif untuk mengetahui dan mengakomodir aspirasi para kader. Tugas ketua umum partai adalah merealisasikan amanah yang sudah diaspirakan oleh para kader tersebut. Jika aspirasi kader tidak dijalankan, akan ada dua risiko. Pertama, konflik internal. Kader akan kehilangan kepercayaan jika mayoritas aspirasinya tidak terakomodir. Apalagi jika aspirasi itu sudah diumumkan ke publik dan tidak direalisasikan, ini akan jadi bumerang buat partai.  Jika keputusan Nasdem kontra aspirasi, ini akan memicu mosi tidak percaya kepada pimpinan dan konflik di internal partai. Selama ini, wacana Nasdem mengusung Anies telah memberi efek elektorol buat partai yang dipimpin Surya Paloh ini. Dan sejak kemarin malam diumumkan, tidak kurang dari 55 simpul relawan Anies di berbagai pelosok Indonesia menyambut dengan antusias. Ini bisa semakin berpotensi menambah elektoral bagi partai Nasdem di pemilu 2024.  Kedua, rakernas yang terbuka senacam ini telah disaksikan oleh rakyat. Jika tidak ditunaikan, rakyat akan menilai Nasdem main-main, mencla mencle dan membohingi publik. Akibatnya? Nasdem berisiko akan kehilangan banyak suara di pilpres 2024. Nasibnya bisa seperti PPP yang ditinggalkan oleh konstituennya setelah ikut dalam KIB. Dalam survei, eektoralnya kurang dari 4 persen.  Satu-satunya pilihan bagi Nasdem adalah merealisasikan apa yang sudah diamanahkan oleh peserta Rakernas yang mewakili suara dari arus bawah, maupun suara konstituen.  Pimpinan DPW mengusulkan nama pasti berangkat dari aspirasi konstituen di daerah masing-masing. Ini terlihat misalnya Jakarta, Jabar, Banten dan Jatim mengusulkan Anies Baswedan. Sedangkan Jateng mengusulkan Ganjar Pranowo. Ini mirip hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Apakah ketika Nasdem mengusung Anies akan ada risiko berhadap-hadapan dengan istana yang diisukan sebagai inspirator lahirnya KIB? Bisa iya, bisa tidak. Jika KIB bubar dan Ganjar diusung PDIP, entah menjadi capres atau cawapresnya Puan, maka istana kemungkinan akan ikut gerbong Surya Paloh. Kecil kemungkinan istana berada dalam satu gerbong bersama PDIP. Pilpres 2024, kepentingan istana dan PDIP cukup sulit disatukan. Mungkinkah istana akan mendorong Gerindra-PKB untuk mengusung Prabowo-Cak Imin? Dalam politik, tidak ada hal yang mustahil. Semua masih terbuka kemungkinan. Jika Prabowo dapat partner, kemungkinan akan tetap maju. Jika tidak ada partner, pilihan ke Anies Baswedan sepertinya lebih menguntungkan secara elektoral bagi partai Gerindra. Prabowo bisa ikut andil sebagai King Maker. Dalam satu keaempatan Surya Paloh menyampaikan: tidak ada lagi reshuffle kabinet. Rusak negara ini kalau masih ada lagi reshuffle kabinet. Ungkapan ini muncul setelah reshuffle kabinet hari rabu pahing, tanggal 15 Juni kemarin. Apa pesannya? Jika istana tidak lagi satu gerbong, maka sebaiknya hubungan dengan partai-partai pendukung harus tetap dijaga. Struktur kabinet harus tetap dipertahankan untuk stabilitas bangsa dan stabilitas pemerintahan di akhir periode. Jika tidak, maka akan ada kegaduhan yang memicu pecahnya Kabinet Indoneisa Maju. Boleh jadi akan ada banyak partai yang mencabut dukungan kepada pemerintah Jokowi. Ini tentu cukup berbahaya buat stabilitas negara. Bayangkan jika di akhir jabatan Presiden Jokowi, para menteri Nasdem dicopot, maka tidak menutup kemungkinan akan ada partai lain yang ikut jejak Nasdem. PKB misalnya, tidak menutup kemungkinan juga akan tarik diri. Begitu juga dengan PPP.  Dan ini tentu tidak baik untuk kepentingan stabilitas bangsa kedepan. Apapaun dinamika politik yang akan terjadi esok, tak ada pilihan mundur bagi Nasdem kecuali tetap terus mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Siapa partai koalisinya? Kita tunggu kejutan partai Nasdem dua-tiga bulan kedepan. Jakarta, 18 Juni 2022

Anak Durhaka

Hancur-hancur negara ini Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itu semua akibat tingkah lakumu yang durhaka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAMU tidak paham dan tidak mau untuk memahami bahwa Pancasila dan UUD 1945 dibuat oleh Generasi yang merasakan susah, pedih, dan pahit getirnya para pejuang dengan mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan nyawa untuk mendirikan republik ini. Tersisa para pejuang (sekalipun sudah renta) masih membayangkan adanya bau mesiu di hidungnya dan masih terbayang betapa kejamnya penjajah yang membunuh para pejuang pribumi, mati terbunuh di mana mana. Pada ingatan itu tangannya tiba-tiba merasa bergetar merasakan mengangkat rekannya yang terkapar berlumuran darah, dan bambu runcing juga masih tersandar di kamarnya. Mereka tidak pernah minta disebut sebagai pejuang. Yang terpikir di dalam benak pikirannya hanya negara harus bisa merdeka dari para penjajah yang memakan waktu berabad abad. Mereka merasakan hidup susah dan dibantai penjajah. Sehingga, juga paham bagaimana mencari cara untuk mewariskan Republik ini supaya bisa berumur panjang. Tersisa para pejuang dengan hati yang bersih semata demi anak cucunya bisa hidup merdeka. Mereka menyusun Dasar Negara dan UUD 1945. Jangan bikin susah anak cucu kita, sehingga demikianlah bunyi UUD 1945. Presiden ialah “Orang Indonesia Asli” (pasal 6 ayat 1). Ternyata pada generasi berikutnya dengan akal sempit dan nasfu iblis yang tertutup melihat Indonesia di masa depan agar tetap berumur panjang Kau delete pasal itu. Semua pejuang menjerit baik yang sudah di alam baka maupun yang masih hidup di dunia, serempak mengatakan Negara gagal-negara gagal. Sangat disayangkan: Gagal – gagal, dan gagal! Sebagian mereka dengan jerih payah dan telah menapaki rangkaian tapak tilas perjuangan yang melahirkan TMP (Taman Makam Pribumi) mulai dari Sabang sampai Merauke di-delete oleh generasi sesudahnya yang bernafsu memutar jarum Kompas melebihi 360 derajat. Melupakan semboyan: “Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi Bangsa yang besar”. Kalian semua ternyata sudah berbeda menjadi anak bangsa yang durhaka. Kau mestinya sadar dengan tugasmu merawat dan memelihara bangsa dan negara ini, di alammu yang sudah merdeka. Kebodohan macam apa yang ada dalam alam pikiran dan nuranimu. Negara yang sudah merdeka dari jasa para pejuang yang pernah berjuang dengan resiko nyawanya, kemudian menyerahkan agar negara dipimpin kembali oleh penjajah bermuka lain. Mereka pasti kembali akan merampas, merampok, menguras dan membunuh serta memusnahkan kaum Priboemi, pemilik sah negara Indonesia. Sangat mengerikan durhakamu melebihi iblis dan syetan yang telah dilaknat durhaka. Adzab apa yang akan menimpamu yang akan dikutuk oleh anak bangsa ini. Hancur-hancur negara ini Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itu semua akibat tingkah lakumu yang durhaka. Durhaka dan kedunguan mindset-mu yang jelas-jelas sudah melampaui nalar kemanusiaan bahwa menjaga negara ini bagian dari iman. Nuranimu sudah dilibas dengan sifat angkara murka terpola dan tanpa terasa menggiring kita memasuki abad benturan peradaban kembali ke alam penjajahan. Hanya ada satu jalan, dan harus diperjuangkan oleh kaum Bumi Poetra, yaitu: Kembali ke UUD 1945 Asli. Tanpa itu kalian semua akan mati berkalang tanah dengan nista dan terlaknat. (*)

Manuver Politik Cerdik Surya Paloh

Oleh  M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan  AKHIRNYA diumumkan tiga nama yang akan \"digodok\" Ketum Nasdem untuk kelak satu nama Capres 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Waktu untuk \"merenung\" Surya Paloh konon hingga akhir tahun.Tapi bahasanya tunggu hari baik, bulan baik.  Manuver cerdik dimainkan mantan politisi Partai Golkar ini. Meski nama-nama itu berdasar pengajuan dari DPW-DPW dalam Rakernas di Jakarta Convention Center (JCC) namun arah sudah jelas. Ketika ajuan DPW-DPW adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Andika Perkasa, maka saat diumumkan oleh Surya Paloh ternyata tiga nama itu adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan terakhir Ganjar Pranowo. Anies adalah pilihan sejak awal Nasdem dengan alasan rasional elektabilitas tinggi dan dukungan muslim. Andika adalah Panglima TNI sebagai \"back up\" penting kepemimpinan bangsa yang masih \"nyambung\" dengan Megawati dan Ganjar Pranowo merupakan \"titipan\" serta kepanjangan tangan kepentingan politik Jokowi.  Ketika nantinya pilihan akhir Anies Baswedan yang ditetapkan Capres oleh Partai Nasdem, maka Andika dapat dinegoisasi untuk Cawapres. Tentu masuk dari pintu partai-partai lain yang menjadi koalisi Partai Nasdem. Ganjar Pranowo hanya untuk menjaga \"hubungan baik\" dengan Jokowi saja. Kelak dibuang.  PKS sulit keluar selain mendukung Anies Baswedan. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terpaksa setuju untuk mendukung Anies Baswedan pula. Dan hanya akan mencoba melakukan tawar menawar untuk posisi Cawapres yang akan beradu kuat dengan kandidat Partai Demokrat jika Partai ini masuk dalam Koalisi pimpinan Partai Nasdem.  JK yang menyatakan bahwa bukan Partai besar sebagai penentu dari konfigurasi kepemimpinan politik tetapi Partai menengah, sebenarnya menjadi figur penting yang ikut menentukan konstelasi politik 2024 tersebut. JK dan Surya Paloh memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya bahu membahu untuk menjadi \"king maker\" dalam proses politik menuju 2024.  Manuver politik cerdik Surya Paloh tentu sangat menguntungkan Partai Nasdem. Lawan politik agak kerepotan menghadapinya. Pasangan Prabowo-Puan yang mungkin diusung Gerindra PDIP akan cukup berat. Begitu juga Ganjar-Erick dengan Erick yang hanya bermodal PKB sebagai \"anggota Banser\". Jangan lupa Cak Imin Ketum PKB juga berminat dan sedang bermain. Oligarki khususnya taipan kelak akan lebih mengikuti selera pasar.   Itu semua berkisah pada bandelnya MK untuk tetap menolak sejuta gugatan Presidential Threshold 20 %. Jika PT 0 % tentu konstelasi akan berubah. Begitu juga jika ternyata Jokowi tidak mampu bertahan hingga tahun 2024. Mundur  sebelum itu. Ada kalkulasi baru dan figur-figur lain yang akan ikut meramaikan.  Apapun itu, manuver politik Surya Paloh hingga saat ini dapat dinilai cukup cerdik khususnya dalam upaya untuk menggerakkan roda \"restorasi\" yang selalu diteriakannya. Asal saja Surya Paloh tidak terjebak pada apa yang ia sendiri mengkritiknya bahwa  sistem politik saat ini bersifat kapitalistik dan liberalistik. Adakah Partai Nasdem mampu mendobrak ? Atau masih merupakan bagian bahkan, lebih parahnya, justru menjadi lokomotif dari sistem politik kapitalistik dan liberalistik tersebut  ?  Kita masih menunggu perkembangan berikut.  Bandung, 18 Juni 2022

Presiden Bebek Lumpuh

Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT Joko Widodo bertarung pada Pilpres 2019, Amien Rais sudah menyebut Jokowi bakal menjadi “Presiden Bebek Lumpuh”. Begitu pula Ketum Prodem Iwan Sumule bahwa Jokowi seperti bebek lumpuh (saat berbincang mengenai aksi dari mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden). Ucapannya tak diikuti dan didengar lagi oleh rakyatnya. Rizal Ramli bilang, Jokowi Lame Duck (bebek lumpuh) omongannya sudah tidak dianggap/tidak berwibawa, perintahnya tidak dilaksanakan. Kenapa masih 2 tahun, Jokowi sudah jadi lame duck. Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli saat mengomentari kebijakan Jokowi untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Persoalan Freeport juga menjadi sorotan, Jokowi tak bisa berbuat lain kepada Freeport, kecuali berkompromi dengan kemauan Freeport. Bisa dikatakan di hadapan Freeport, Pemerintah RI menjadi laksana bebek lumpuh. Rocky Gerung mengatakan, istilah lame duck ini ia simpulkan setelah melihat beberapa survei yang menyebut bahwa legitimasi Presiden Jokowi sudah di bawah 50 persen. “Yang bilang lame duck itu saya berdasarkan hasil analisis survei  yang menyebut bahwa legitimasi Presiden Jokowi di bawah 50 persen,” ujarnya. Tudingan Presiden seperti bebek lumpuh akhirnya terdengar oleh Jokowi juga. Disampaikan Presiden dalam sesi wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa 29 Juli 2021. “Ya, itu kan sudah sejak lama, ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer,  ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini \'bebek lumpuh\' dan baru-baru ini, saya ini bapak bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan the king of lip service,” ujar Jokowi Kepercayaan merupakan hal yang paling utama harus dimiliki sebagai orang yang berasal dari Solo semestinya paham dalam filosofi Jawa. Bahwa setiap mereka yang akan menjadi pemimpin, wajib hukumnya untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, bukan sebaliknya. Solusi mengatasi tudingan sebagai Bebek Lumpuh, ada pada diri Presiden Jokowi sendiri. Stop jadi jongos ekonomi dan politik Oligarki. Jangan terus mengucapkan beda antara ucapan dan realitasnya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Hentikan cara dan pola hidupnya hanya bisa melakukan tebar pesona dan pencitraan saja. Menempel pada dirinya bukan hanya stigma sebagai bebek lumpuh tetapi juga sebagai pemimpin boneka, yang seringkali diasosiasikan dalam pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). (*)

Megawati Akhirnya Akan Mendukung Ganjar Pranowo

Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik UJUNG pertarungan (sandiwara atau serius) antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, sudah mulai terlihat makin jelas. Bu Mega akan terpojok. Dan tak berkutik. Beliau dan PDIP akhirnya akan mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Jokowi, yang di-backup Luhut Binsar Panjaitan dan oligarki, terlalu kuat untuk dilawan oleh Bu Mega. Dari mana kesimpulan ini dapat ditarik? Mudah sekali. Sangat kasat mata. Ada sekian banyak hal yang membuat Bu Mega terpaksa mendukung Ganjar. Pertama, Jokowi dan Luhut jauh lebih konkret dan rapi menyiapkan Ganjar. Persiapannya terstruktur dan sistematis. Semua persimpangan dan tikungan telah dikuasainya. Seluruh proses pilpres dari A sampai Z sudah ada dalam kendali oligarki. Kedua, bagaimana pun Ganjar adalah kader Banteng yang teruji dan tulen. Dia bukan politisi kutu loncat seperti Ruhut Sitompul, Tjahjo Kumolo, dll. Ganjar adalah bintang PDIP. Ketiga, di atas kertas, Ganjar dipastikan duduk di kursi presiden. Dengan kekuatan oligarki. Bu Mega bakal kehilangan semuanya kalau menolak Ganjar. Jadi, akan sangat naif jika Bu Mega berkeras mencalonkan figur lain semisal Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Keempat, dengan mendukung Ganjar yang di atas kertas pasti jadi, setidaknya Bu Mega masih akan dihormati Ganjar. Plus, Ganjar tetap terbilang “petugas partai”. Kelima, ini yang sangat penting, Bu Mega bisa kehilangan PDIP. Ganjar, dengan kekuatan finansial yang disediakan oligarki, bisa dengan mudah mengambil alih Banteng. Dia akan menjadi ketua umum. Luhut mengerti cara menyingkirkan Bu Mega dari kursi ketum. Friksi di internal PDIP bisa diekploitasi oleh Luhut. Kelima faktor ini disadari oleh Bu Mega. Beliau tak punya pilihan lain kecuali mendukung Ganjar. Terlalu besar risiko mencapreskan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Bu Mega memang terpaksa akan menyerah dan menerima Ganjar sebagai capres 2024. Bahkan, Bu Ketum juga harus menerima Erick Thohir sebagai cawapres untuk Ganjar. Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Jadi, akhir dari perseteruan – kalau pun bukan sandiwara – antara Jokowi dan Bu Mega tentang posisi Ganjar, sudah nyata dimenangkan oleh Jokowi. Aslinya, tentu saja ini kemenangan oligarki cukong. Juga kemenangan Luhut sebagai operator politik Jokowi. Medan, 18 Juni 2022. (*)