OPINI
Korban Yang Terus Berjatuhan (#2 serial derita rakyat)
by Ubedilah Badrun Jakarta FNN - Setelah menulis artikel “Luka Hati Rakyat Yang Semakin Dalam” (#1), saya lanjutkan dengan serial derita rakyat ini. Sebelum menulis artikel ini saya membayangkan wajah sepupu dan ponakan saya yang positif covid. Mereka harus dibantu ventilator di Rumah Sakit. Ada juga saudara yang melakukan karantina mandiri sendirian dirumah berhari-hari. Juga tetangga satu keluarga berlima semuanya diboyong dalam penanganan Rumah Sakit. Membayangkan juga wajah dua teman seangkatan dan satu kolega yang sudah lebih dulu dipanggil Allah pekan lalu. Juga terngiang wajah tetangga dan anak muda yang lebih dulu dipanggil sang Maha Pencipta beberapa hari lalu. Teriring do'a untuk semuanya yang telah wafat semoga husnul khotimah. Semoga dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di Surga-Nya. Aamiin. Peristiwanya terasa begitu cepat. Hanya berselang beberapa hari saja, kemudian Allah Subhaanahu Wata'ala memutuskan, kami berpisah untuk selamanya. Mereka berada di alam kubur dan menuju akhirat kelak. Cerita diatas sengaja saya narasikan untuk mengingatkan kita semua khususnya penguasa rezim ini, bahwa situasi Covid-19 di Indonesia memasuki episode berbahaya. Positivity rate-nya lebih dari 20%. Empat kali lipat lebih dari standar WHO yang 5%. Bagi yang tinggal di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten,Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan serta mungkin provinsi lainya, suasana yang saya rasakan kemungkinan dialami juga di wilayah tersebut. Kalau bukan kita sendiri, keluarga, tetangga, saudara, mungkin teman kantor, atau teman seangkatan ada yang positif covid atau bahkan ada yang meninggal dunia. Saat tulisan ini dibuat, update positif Covid-19 terkonfirmasi lebih dari 1 juta, dan yang meninggal dunia sudah mencapai 29.518 jiwa. Angka yang tentunya mencengangkan kita semua, sambil bertanya-tanya, apa saja ya kerja pemerintah untuk mengatasi Covid-19 ini? Ko semakin bertambah? Tidak ada tanda-tanda bakal menurun angka harian yang positif tertular. Menteri Kesehatan yang baru sempat berkata "saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes". Pada respon berikutnya Menkes mengatakan "cara testingnya salah. Testingnya banyak, tetapi kok naik terus". Kemudian Menteri Kesehatan juga mengatakan "600 tenaga kesehatan yang wafat, jangan sampai mereka wafat sia-sia". Narasi diatas ada kesan Menkes berfikir keras berpadu dengan cemas. Bahkan mengarah ada semacam kekhawatiran yang besar. Bagaimana mungkin data kementrian yang tidak dipercaya oleh menterinya sendiri? Kejadian seperti ini baru pernah terjadi. Mencermati fenomena itu, saya tiba-tiba saja teringat respon pemerintah pusat hampir setahun lalu, yang menolak menerapkan lockdown wilayah Ibukota Jakarta. Alasannya pemerintah ketika itu karena lebih mengutamakan nasib ekonomi dibanding nyawa rakyat. Sesumbar bahwa tak mungkin ada yang terjangkit virus Corona di Indonesia. Dengan keyakinan itu, pemerintah memberi diskon 30% kepada para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia saat pandemi. Pemerintah bahkan membiayai influencer puluhan milyaran rupiah untuk ajak wisatawan datang ke Indonesia. Tetapi ekonomi terus memburuk hingga saat ini, padahal ratusan triliun rupiah sudah dikucurkan untuk atasi ekonomi. Ada juga pejabat penting yang berkelakar waktu itu dengan mengatakan izinya berbelit-belit virus Corona tidak masuk Indonesia, juga berkelakar COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing jadi kebal, dan lain-lain. Kelakar yang tidak sensitif pada derita publik. Begitu kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai angka 1 juta orang lebih, dan yang meninggal lebih dari 29.000 orang, penguasa justru bersyukur. Katanya pemerintah bisa mengendalikan Covid-19. Ironi cara berkomunikasi penguasa. Faktanya penanganan masih sengkarut. Baik pelaksanaan testing (pengetesan), tracing (pelacakan), treatment (perawatan) masih rendah dan belum merata. Pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) juga kian longgar, karena sejak awal rezim tidak mau tegas, masih membolehkan lalu lintas sosial dari dan ke Jakarta dan ke tempat-tempat lain. Kabar terbaru 153 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Republik Rakyat Cina (RRC) beberapa hari lalu masuk Indonesia melalui bandara Sekarno Hatta. Penjangkitan Covid-19 terus meningkat. Sementara dari sisi fasilitas juga kekurangan ruang isolasi dan tenaga kesehatan (nakes) yang makin berkurang karena menjadi korban. Realisasi insentif nakes yang belum tuntas, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik menunjukan pemerintah semakin tidak berwibawa di mata rakyat. Baru-baru ini Lowy Institute (28/1/2021), sebuah lembaga independen terkemuka yang berkedudukan di Sydney Australia merilis indeks kinerja penanganan Covid-19. Indonesia menduduki posisi ke 85 dari 98 negara di dunia. Posisi Indonesia jauh dibawah Vietnam (2), Thailand (4), Singapura (13), Malaysia (16), Myanmar(24) dan Filipina (79). Bukankah itu bukti bahwa tata kelola penanganan Covid-19 sangat buruk. Bahkan terlihat sporadis dan makin dikacaukan oleh komunikasi penguasa yang buruk atau memang menunjukan buruknya manajemen penanganan Covid. Keburukan yang bukan semata-mata dari satgas, tetapi dari orang nomor satu di republik ini? Pertanyaan publik seperti itu sering muncul dalam diskursus biopolitic diberbagai forum diskusi. Sebab faktanya korban terus berjatuhan dan seringkali aspirasi solutif yang berbeda tidak didengar. Maka, secara rasional wajar jika ada yang bertanya apakah korban yang berjatuhan itu karena perilaku korban atau karena leadership penanganan yang salah? Yang jelas korban terus berjatuhan! Penulis adalah Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Mau Jadi Presiden?
by Tony Rosyid Jakarta FNN- Pemimpin itu soal nasib. Betul itu. Banyak orang yang tak layak, tetapi jadi pemimpin. Inilah yang disebut "holders of exceptional positions". Orang bodoh yang mengambil porsinya orang pintar. Dia bisa menjadi kepala daerah atau presiden karena nasib saja. Meski tak memenuhi syarat, baik itu integritas dan kapasitas. Sistem pemilu di Indonesia memberi ruang bagi mereka yang tak memenuhi "syarat substansial" untuk menjadi pemimpin. Sebab, untuk menjadi pemimpin di negeri ini hanya butuh popularitas dan akses ke pendanaan. Kalau syarat subtansial ini sudah dipenuhi, maka jalan untuk menjadi pemimpin terbuka. Soal popularitas, pelajari saja apa yang diminati media. Semua sikap dan tindakan disesuaikan dengan kebutuhan media, pasti populer. Blusukan, masuk gorong-gorong, datangi gelandangan, nyebur ke comberan, ikut becek-becek bersama petani, itu yang disukai media. Dengan modal popularitas dan akses dana, anda bisa beli tiket partai dan menghipnotis pemilih. Cukup itu saja. Simple kan? Bicara "syarat substansial", pemimpin idealnya adalah orang yang banyak membaca. Ini bukan hanya soal pengetahuan dan wawasan saja. Tetapi yang terutama soal mental. Orang yang banyak baca, setidaknya dia pertama, mau mendengar banyak ide dan gagasan. Kedua, peduli pada data. Ketiga, menganggap penting analisis dan kajian. Pemimpin yang tak suka, atau miskin bacaan, sulit mendengar pendapat orang lain. Cenderung tak peduli pada data. Tidak menyaring banyak pandangan, dan abai terhadap kajian. Yang penting kerja dan kerja. Tidak sabar, dan ingin serba cepat. Instan dan spontan. Pokoknya, dengar atau lihat masalah, langsung selesaikan. Tak berpikir tingkat efektifitas dan dampaknya. Yang penting, selesaikan. Lihat orang gak bisa nyebrang, bikin pelabuhan. Beli kapal-kapal, agar masyarakat bisa nyebrang. Nggak berpikir kemampuan biayanya. Berapa besar manfaatnya, dan bagaimana cost kedepannya? Pokoknya dermaga harus dibuat. Ya, banyak sepidan mangkrak. Kenapa? Karena tidak berbasis pada kajian. Lihat itu bandar udara Kertajati Jawa Barat. Ingin setiap daerah tumbuh ekonominya, bikin jalan tol. Bahkan bila perlu, di semua provinsi ada tol. Pertanyaanya, apakah masyarakat di wilayah itu butuh jalan tol? Kalau nggak butuh, tol pastui sepi. Nggak mampu biaya perawatan. Bangkrut, dijual. Semua ini karena program tak berbasis kajian. Ada juga yang nggak tahan lihat gelandangan. Main kasih rekomendasi kerja di BUMN. Nggak melihat dulu apa masalah mereka? Berapa banyak jumlahnya? dan dimana sebaran wilayahnya? Nggak mengkaji lebih dulu program menteri sebelumnya, mana yang belum efektif? Apa yang salah dan perlu dibenahi dari program sebelumnya? Pokoknya, kasih kerjaan. Emang mereka lagi cari kerja? Selain memperlebar telinga, menajamkan mata, dan membuat peka syaraf otak, membaca memberi wawasan dan kekayaan pandangan. Dengan membaca, seorang pemimpin punya banyak alternatif dalam membuat keputusan. Ini akan mempengaruhi kematangannya dalam membuat setiap kebijakan. Selain membaca, seorang pemimpin mesti gaul. Maksudnya, banyak relasi. Ketika dia jadi pemimpin, kenal banyak orang dengan latar belakang profesi dan kemampuannya. Lalu menyiapkan orang-orang yang layak untuk diajak berkolaborasi mengelola negara. Tahu integritas dan kapasitas mereka. Bukan hanya berpikir bagaimana menang, tetapi juga bagaimana mengisi kemenangan itu. Nah, disini seorang pemimpin butuh teknokrat handal dan berintegritas. Idealnya, seorang pemimpin punya latar belakang aktifis yang akrab dengan persoalan-persoalan bangsa. Aktifis di dalam atau di luar pemerintahan. Lepas apapun profesinya, keakraban dengan problem bangsa akan membantunya untuk memahami dan memetakan persoalan. Aktifis itu terlatih berpikir cerdas, bertindak cepat dan terukur. Tidak seperti akademisi tulen yang terkungkung oleh teori-teori dan muter-muter dalam wacana. Aktifis itu paham masalah, tahu teorinya, cepat keputusannya. Poinnya, sebelum jadi pemimpin, ia mesti paham apa masalah yang dihadapi bangsa ini. Ada gagasan di otaknya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bayangkan, jika seorang pemimpin nggak punya data. Nggak paham masalah. Nggak tahu apa-apa soal bangsa. Bagaimana dia punya gagasan dan program. Akibatnya, banyak pemimpin yang nggak paham apa yang diucapkan dan dijanjikan saat kampanye. Sebab, yang membuat janji itu timsesnya, bukan dirinya. Dia nggak paham janji yang disampaikan itu. Paham saja enggak, bagaimana melaksanakan? Model-model man of contradictions di negeri ini banyak. Karena tak memenuhi "syarat substansial" sebagai pemimpin. Ngaco jadinya. Asal kerja saja. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
American Muslim & a Lost Generation
by Imam Shamsi Ali New York City FNN- Sengaja saya memakai bahasa Inggris pada judul tulisan ini. Hal itu karena tulisan ini sangat dekat dengan generasi Muslim Amerika yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Tentu harapannya juga kiranya judul ini “eye catchy” atau menarik perhatian pembacanya. Amerika sesungguhnya adalah sebuah negara yang menjanjikan (promising land). Karenanya Amerika tetap dianggap sebagai negara yang penuh dengan peluang atau kesempatan (land of opportunities). Bahkan sebagian menjulukinya sebagai “a land of dreams” (negara impian). Sesungguhnya tidak salah jika Amerika dijuluki demikian. Karena memang Amerika dengan segala kekurangannya masih menjadi impian banyak orang. Kata Amerika memiliki daya tarik tersendiri yang menjadikan banyak yang ingin berimigrasi ke negara ini. Wajar saja kalau Amerika kemudian memang dikenal sebagai bangsa atau negara imigran. Kenyataan ini menjadikan isu imigrasi (immigration issue) menjadi isu politik yang sering memanas. Pelarangan Muslim masuk Amerika dari negara mayoritas Muslim di zaman Trump (Muslim Ban) adalah satu diantara banyak isu imigrasi yang menjadi perdebatan politik di Amerika. Keinginan untuk berimigrasi ke Amerika ini juga termasuk warga Muslim. Tentu karena ragam alasan dan latar belakang. Ada yang karena mencari suaka politik akibat refresi kekuasaan di negara masing-masing. Apa pula karena alasan pendidikan, ekonomi, dan berbagai alasan lainnya. Semua itu tentu sah-sah saja. Mencari kebebasan dari tirani kekuasaan untuk ketenangan hidup boleh. Mencari kesempatan pendidikan yang lebih baik juga diperbolehkan. Demikian pula mencari kesempatan hidup yang lebih layak (ekonomi) juga sangat dibolehkan. Amerika dan Dakwah Opportunity Bagi mereka yang sadar Islam, dari semua “opportunities” (ragam kesempatan) itu, kesempatan untuk mendakwahkan agama ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam berimigrasi ke Amerika. Amerika adalah “Daar ad-da’wah” atau negeri yang subur untuk mengembangkan dakwah Islam. Tentu dakwah dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya menjadi bagian dari masyarakat Amerika untuk membawa perubahan sosial kepada negara ini. Bahwa dengan keberadaan Umat Islam di Amerika berbagai “krisis moral” yang mengancam negara ini dapat diminimalkan. Amerika adalah negara dengan masyarakat yang sangat terbuka (open society). Artinya, di Amerika itu segala sesuatu dapat tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya kesuksesan atau keberhasilan setiap orang atau kelompok orang ditentukan oleh semangat “kompetisi” yang dimilikinya. Kita lihat misalnya bagaimana masyarakat Yahudi, dengan kwantitas yang kecil (minoritas) mampu membangun kekuatan atau pengaruh (influence) dalam kehidupan publik Amerika. Termasuk dalam mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan Amerika. Disinilah sesungguhnya Islam dapat tampil sebagai kekuatan alternatif. Secara konseptual (ajaran) Islam memang dahsyat. Tidak perlu dan memang tidak ada keraguan padanya (laa raeba fiih). Islam mampu menandingi ajaran mana saja (liyudzhirahu alad diini kullih). Pertanyaannya kemudian, mampukah Islam itu ditampilkan sebagai kekuatan alternatif di tengah-tengah bangsa Amerika? Penampilan Islam ini tentunya banyak ditentukan oleh pemeluknya yang datang ke negara ini. Dan ini pulalah yang saya maksudkan dengan Amerika sebagai peluang dakwah (dakwah opportunity) yang sangat luas. America and The Lost Generation Dengan segala hal yang indah dan manis tentang Amerika itu, di sisi lain juga penuh dengan wajah yang buruk dan menyeramkan. Tidak selalu seindah yang seperti yang dibayangkan sebagian orang. Selain masih tingginya diskriminasi dan rasisme putih akibat mentalitas Amerika yang merasa istimewa (exceptional). Juga hidup di Amerika itu penuh dengan goncangan yang dahsyat. Termasuk di dalamnya goncangan materialisme, individualisme, kapitalisme dan hedonisme. Kesemua “isme” (faham atau ideologi) itu jika tidak dibarengi mentalitas yang solid (firm mentality), maka akan menimbulkan kegoncangan yang dahsyat dalam hidup manusia. Mental yang solid itulah iman manusia. Kerapuhan mental (iman) sebagian warga Muslim, khususnya kaum pendatang (imigran) di Amerika melahirkan banyak masalah yang serius. Termasuk di dalamnya kerapuhan generasi Islam itu sendiri. Bahkan tidak berlebihan jika kerapuhan tersebut pada tingkatan tertentu telah menimbulkan generasi yang hilang (lost generation). Terjadinya lost generation ini disebabkan banyak faktor. Tetapi beberapa faktor dominan dapat disebutkan di antaranya sebagai berikut: Pertama, visi hidup yang salah. Dalam bahasa sederhana, visi hidup itu artinya niat kita dalam menjalani kehidupan ini. Ini berarti bagi masyarakat Muslim yang bermigrasi ke Amerika, niat imigrasi akan banyak menentukan gaya hidupnya di negara ini. Jika niatnya memang untuk dunia, maka dunia itu akan didapat (walau tidak pasti). Tetapi pada akhirnya orang dengan visi keduniaan semata akan mengalami kerugian yang besar (khasarah). kerugian terbesar itu ketika Iman dan Islam menjadi tidak lagi sesuatu yang mendasar dalam hidup. Kedua, visi hidup yang salah tadi menjadikan gaya hidup yang tidak lagi peduli dengan agama. Agama bagi sebagian warga Muslim seolah seremoni musiman. Beragama di saat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau seringkali agama sekedar hiburan dan/atau pelampiasan. Hadir di pengajian atau kajian karena ajang kumpul dengan sesaman teman yang disukai. Gaya hidup seperti ini melahirkan kelalaian dalam beragama. Salah satu dampak terbesar dari kelalaian itu adalah hilangnya perhatian kepada anak-anak (generasi). Generasi yang tidak mendapat perhatian yang cukup, lambat laun namun pasti semakin tidak peduli dengan agamanya. Ketiga, gaya hidup yang tidak peduli dengan agama itu akan semakin memperbudak. Sehingga manusia semakin hanyut dalam rutinitas kesibukan mencari dunia yang tiada ujung. Kerja, kerja dan kerja, menjadi motto hidup. Tetapi kerja dengan visi yang salah berakibat fatal. Betapa banyak orang tua imigran yang bekerja keras. Membanting tulang siang-malam untuk mencari dunia. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menghabiskan umur memburu dunia. Tetapi anak (generasi) tak mendapat perhatian yang cukup. Mengakibatkan hilangnya jatidiri (identity) generasi itu. Keempat, perhatian agama yang cenderung bersifat seremonial sesaat. Agama ibaratnya obat instan yang sesaat. Jika sedang sakit kepala, maka minum panadol niscaya kepala akan menjadi ringan. Para kelompok pengajian atau masjid-masjid sering fokus mendatangkan guru-guru mengaji yang bisa untuk mengajarkan dzikir-dzikir. Para orang tua kemudian diajari dzikir berjamaah. Tetapi anak-anak dan generasi mudah tertelantarkan. Apalagi jika guru-guru yang didatangkan itu, tidak saja secara bahasa inkapabel. Tetapi juga ada wawasan budaya yang berbeda (cultural gap) dengan generais muda. Situasi seperti itu, generasi pertama imigran Muslim harusnya berimajinasi 10, 20 atau 30 tahun mendatang. Kira-kira siapa yang akan meramaikan majelis-majelis dzikir dan kajian-kajian agama itu? Kelima, kegagalan melakukan perubahan (adjustment) dengan keadaan yang berbeda. Amerika adalah Amerika. Bukan lagi negara asal. Barangkali kelompok pengajian atau masjid dikelolah secara kelompok nasinalitas (asal negara). Tetapi satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kenyataan bahwa kita telah hidup di sebuah negara dan bangsa yang punya karakter dan kecenderungan tersendiri. Mengelolah pengajian dan masjid dengan pemahaman kesukuan dan kebangsaan (tribal mindset) akan menjadikan generasi kita merasa tersudutkan. Pergaulan dan dunia mereka jauh lebih luas dari dinding-dinding kabilah dan kebangsaan. Generasi muda akan melihat bahwa kegiatan pengajian atau masjid bukan rumah mereka (they don’t belong to). Ada gap kejiwaan antara mereka dan pengajian (masjid) yang dikelolah secara tribal itu. Apalagi dengan wawasan dan kultur yang tidak lagi menjadi bagian diri mereka secara dominan. Itulah beberapa faktor kenapa Komunitas Muslim di Amerika terancam. Bukan oleh ancaman Islamophobia atau rasisme White Supremacy. Tetapi ancaman terbesar itu adalah kenyataan bahwa Komunitas Muslim Amerika menghadapi ancaman hilangnya generasi atau “lost generation”. Ingatkah kita kalau Borris Johson, Perdana Menteri Inggris, adalah keturunan Muslim? Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Semoga Allah menjaga! Penulis adalah Presiden Nusantara Foundation.
Berkhianat, Sandiaga Uno Tidak Laku Jualan Wakaf
by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Soal wakaf uang sebagai gerakan nasional yang ikut diserukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno ternyata mendapat respon yang negatif dari publik. Netizen menyatakan keengganan untuk mengikuti ajakan Uno. Karena Sandiaga Uno sudah dianggap sebagai penghianat berat kepada para pendukung setianya. Sandiaga Uno bukan lagi orang yang berpengaruh di mata para pendukungnya seperti dulu. Tidak lagi hebat seperti saat mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang berpasangan dengan Anies Baswedan, maupun Pilpres 2019 ketika berpasangan dengan Prabowo. Sandiaga Uno sudah seperti barang rongsokan di mata pendukungnya. Begitulah resikonya kalau menjadi penghianat. Biasanya tidak ada ampun dan maaf untuk penghianat. Namun ada maaf untuk musuh. Penolakan kepada Sandiga Uno ini menyangkut kredibilitas Sandiaga yang merosot setelah menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi-Amin . Berberbeda Sandiga Uno saat menjadi Cawapres, yang begitu dielu-elukan, dengan setelah menjadi Menteri yang disesalkan banyak orang. Memang tidak ada penghianat disenangi oleh pendukungnya setelah berhianat. Begitulah hukum alam. Sandiaga Uno menyatu dengan citra kabinet yang sangat buruk. Bahkan dbilang bobrok. Sandiaga tidak akan mampu berkreasi sendiri untuk meningkatkan daya dukung publik kepada pemerintahan Jokowi. Aapalagi untuk kampanye wakaf uang. Publik, terutama mantan pendukung setia tetap saja menilai Sandiaga Uno akan mati, karena berada di jajaran Kabinet Jokowi. Tidak value yang bisa dibuat oleh Sandiaga jika berada di dalam kabinet. Nasib Sandiga Uno tidak bakalan berbeda jauh dengan senior dan pasangan Capresnya yaitu Prabowo Subianto. Keberadaan lawan tanding Jokowi-Amin di Pilpres 2019 ini memberi pelajaran tentang kematian itu. Sandiaga Uno muda dan bermasa depan itu hanya diolok-olok saat mendapat tugas mulai dari Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut Panjaitan untuk memperbaiki toilet. Kalau Prabowo sudah duluan mendapatkan tugas dari mulia Prasiden Jokowi untuk menanam singkong dan mengembangkan pertanian. Kini giliran Sandiaga Uno mendapat tugas dari Luhut untuk mengurus , memperbaiki dan membersihkan WC. Sungguh hebat, dan sangat luar biasa tugas yang diberikan Jokowi kepada Prabowo, dan tugas dari Luhut Panjaitan kepada Sandiaga Uno. Tinggal dilaksanakan dengan baik, dan penuh tanggaung jawab saja. Semoga saja berhasil. Profil kesalehan diri Sandiaga Uno tidak mampu mendongkrak kharisma untuk berbicara dengan wibawa soal gerakan wakaf. Sebagian rakyat, khususnya umat Islam menilai bahwa gerakan wakaf uang yang dicanangkan Pemerintah Jokowi merupakan program ambivalen atau sikap munafik. Bahkan menyebut mengemis-ngemis untuk menarik dana umat. Sindirannya kencleng. Masjid pun sedang dilirik. Makanya mesjid-mesjid harus mulai dijaga ketat. Sebab di satu sisi umat Islam dicoba untuk dilumpuhkan dengan isu-isu radikalisme, intoleransi, terorisme dan ekstrimisme. Begitu juga dengan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis oposisi kritis yang terlihat masif. Ulama dan aktivis dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa. Eh, sekarang sumber-sumber dana umat Islam via zakat, haji dan wakaf justru mau diambil pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sementara para perampok uang negara banyak terlihat berlindung di sekeliling Istana. Pekerjaaan untuk meyakinkan umat Islam dan para man pendunngnya inilah yang sekarang dicoba untuk dikerjakan oleh Sandiaga Uno. Sayangnya, mendapat rospon negatif. Sandiaga Uno pasti juga dapat membaca bagaimana potensial, anak muda, dan kreatifnya Menteri Pendidikan (Mendikbud) Nadiem makarim. Nadiem yang sangat dipercaya Jokowi, namun nyatanya tak berkutik juga di dalam Kabinet. Kualifikasinya biasa-biasa saja. Bahkan boleh dibilang tanpa prestasi. Banyak membuat kebijakan yang bertabrakan dengan kalangan kampus dan dunia pendidikan. Air di dalam kolam kabinet pemerintahan tidak jernih. Airnya kabur dan berbau. Kurang layak untuk dikonsumsi. Makanya kalau masuk ke dalamnya, pasti ikut tercemar. Jadi, sebaiknya Sandiga Uno fokus saja pada pilihan untuk mengurus masalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Masalah wakaf biarlah para ulama dan ormas Islam yang jauh lebih paham dan kompeten. Setelah menyasar dana wakaf, disamping menyesalkan Sandiaga Uno, publik juga banyak menyindir Jokowi dan Sri Mulyani dengan diksi "mendadak mnjadi kadrun-kadrun". Padahal kadrun-kadrun menjadi sumber cemoohan dari “yang ono”. Kadrun-kadrun disetarakan “yang ono” dengan radikalisme, intoleransi, terorisme dan ekstrimisme. Pemerintah itu rupanya mulai sadar bahwa yang kearab-araban itu diperlukan juga, hi hi hi. Makanya jangan sok anti Islam, ya boss. Giliran urusan duit umat Islam, mata loe membelalak, heheheheheee. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Guru Bukan Ban Serep di Bidang Pendidikan
by Tamsil Linrung Jakarta FNN - Langkah pemerintah meniadakan rekrutmen formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru, dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perlu ditinjau kembali. Selain memperpanjang status yang terkatung-katung kepada para tenaga pendidik, keputusan tersebut juga mencederai rasa keadilan. Bagaimana tidak, nyaris satu juta tenaga honorer telah berdiri dalam antrean penantian panjang untuk meraih kesejahteraan. Bahkan ada yang tiga puluh tahun menekuni profesi, mendidik generasi penerus negeri ini. Mengabdi dengan ikhlas. Namun statusnya tidak berubah. Masih tetap sebagai tenaga honorer yang minim perhatian negara. Bukan status itu yang digugat. Tetapi apresiasi dan keberpihakan negara. Bayangkan, para guru honorer ada yang gajian pertiga bulan. Jumlahnya pun sangat kurang memadai. Bahkan cenderung tidak manusiawi. Bagaimana mungkin, sosok-sosok yang terdepan dalam membangun bangsa ini, digaji Rp. 100.000 per bulan? Dengan desakan kebutuhan dan harga-harga yang semakin melambung, nominal tersebut sangat jauh dari kata layak. Data dan fakta tersebut dapat dengan mudah kita temukan di lapangan. Bahkan menjadi satu aspirasi yang disampaikan oleh forum guru yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 ke Atas (GTKHNK 35+) yang baru-baru ini beraudiensi dengan saya selaku Senator dan Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidani sektor pendidikan. Padahal aspirasi soal penetapan status dan kesejahteraan ini sudah puluhan tahun disampaikan. Pergantian menteri dan pergantian pejabat di lingkup Kemendikbud, hingga pemerintah pusat, belum ada satupun yang bertindak konkret. Sebaliknya, harapan demi harapan terus ditumpuk. Gimik kebijakan seolah menunjukkan keberpihakan. Faktanya, masih jauh panggang dari api. Adapun soal kualitas yang selalu dipertanyakan oleh pemerintah, apakah memang sudah ada upaya untuk meningkatkan kualitas para tenaga pendidik honorer kita? Apa langkah konkret negara dalam hal ini? Sementara persoalan mendasar seperti pemenuhan standar gaji yang layak saja, tidak dipenuhi. Tak ayal, keputusan yang ditetapkan pemerintah untuk tidak menerima PNS bagi guru pada tahun 2021 ini, bagai mimpi buruk di siang hari. Harapan menikmati kesejahteraan semakin jauh dari kenyataan. Padahal pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mengakui membutuhkan satu juta guru baru. Namun ada kesan seolah menghindari para guru honorer ini untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Misalnya terlihat dari peralihan menjadi rekrutmen PPPK atau abdi negara berstatus kontrak. Lagi-lagi, ini hanya menjadi semacam fatamorgana dari aspirasi yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh para guru dan berbagai elemen pendidikan soal dorongan untuk mengangkat para tenaga honorer sebagai ASN. Argumentasi yang sayup-sayup kita dengar, juga dirasakan oleh para tenaga honorer adalah mereka dipandang tidak relevan. Para guru yang umumnya senior dan sudah lama mengabdi ini, semacam dianggap tidak qualified untuk menjadi tenaga pendidik di era kekinian. Era teknologi informasi dimana kebutuhan tenaga pendidik dituntut untuk adaptif dengan perkembangan zaman. Pandangan itu, seolah mengubur akumulasi jasa dan kontribusi yang sudah lama jadi sumbangsih mereka. Padahal, para guru honorer ini bisa dilatih untuk kemudian melalui proses assesment agar kualifikasinya tetap relevan. Memberikan pelatihan bagi insan pendidik yang sudah punya dasar yang matang ditambah pengalaman panjang berkecimpung di kelas-kelas, tentu jauh lebih efektif. Berbeda misalnya dengan rekrutmen tenaga pendidik yang betul-betul baru. Proses ini yang tampaknya coba dilompati oleh pemerintah dengan legitimasi berbagai keputusan dan kebijakan yang ditempuh. Termasuk meniadakan rekrutmen ASN guru yang digantikan dengan PPPK, dengan dalih ini bagian dari proses mensejahterakan guru. Pertanyaanya, jika bisa dilakukan secara langsung, kenapa harus dibuat proses berbelit-belit yang terkesan diada-adakan? Lagi pula, tuntutan mengangkat tenaga honorer sebagai ASN merupakan aspirasi yang sudah disuarakan puluhan tahun. Pada saat yang sama, sekali lagi, pemerintah memang membutuhkan satu juta tenaga pendidik baru. Lantas mengapa para guru honorer ini tidak langsung ditetapkan saja sebagai ASN sebagaimana tuntutan rekan-rekan guru tersebut? Perlu dicatat, bahwa Guru bukan ban serep. Para tenaga pendidik bukan komponen cadangan di bidang pendidikan. Tetapi merupakan organ elementer dalam sistem pendidikan kita. Guru adalah bagian dari proses pendidikan yang berjalan berkesinambungan. Memperlakukan para guru seperti tenaga kerja sebagai faktor produksi dengan status kontrak, mencederai rasa kemanusiaan. Demikian juga membatasi usia guru untuk diberi peluang sebagai ASN, sama perihnya. Menegasi apresiasi yang mestinya diterima oleh para guru. Lalu bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju, jika muncul pikiran-pikiran dan kebijakan diskirminatif seperti itu kepada guru? Saya selaku anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mendorong DPD secara kelembagaan agar mendesak pemerintah untuk segera ada pengangkatan para tenaga honorer sebagai ASN. Diikuti proses assesment untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik kita. Selain itu, proses apresiasi kepada para honorer ini, juga tidak boleh diklasifikasi dan diskriminatif. Termasuk menolak adanya pembatasan usia. Penulis adalah Senator Komite III Bidang Pendidikan DPD RI.
Pak Jendral Idham Azis, Mau Ditulis Sejarah Sebagai Apa?
by Dr. Margarito Kamis SH. M.Hum Ternate FNN – Assalamualaikum Pak Jendral Polisi Polisi Drs. Idham Aziz Msi. Apa kabar? Hampir pasti hari-hari ini menjadi hari yang dilalui Pak Idham sebagai hari yang menyenangkan. Pak jendral tidak lagi harus menggunakan setiap menit untuk berbagai urusan, baik Kepolisian maupun negara. Oh ya, ketika hari perpisahan Pak Idham dengan jabatan, tiba tepat tanggal 27 Januari 2021, sontak saja ucapan bismillahirrahmanirrahim dan hasbunallah wani’mal wakil, ni’mal maula wani’man nasir, yang pernah Pak Idham ucapkan kala fit and proper test tanggal 30 Oktober 2019, begitu saja menyapa benak ini. Itu karena ucapan ini sangat bekelas dan mengagumkan. Ucapan ini mengingatkan saya pada Salahuddin Al-Ayubi, panglima perang Islam, yang dikagumi Richard si raja gurun dari Inggris, yang menjadi lawannya. Salahuddin, pria hebat yang sangat bergantung pada Al-qur’an al-Karim, memperlakukan Richard dengan penuh hormat, kala si Raja gurun menderita sakit. Ucapan-ucapan Pak Idham bergelayut di alam pikir ini. Karena merangsang lahirnya sebuah pertanyaan, apakah Pak Idham juga mengucapkan alhamdulillah pada hari perpisahan dengan pangkat dan jabatan yang begitu hebat? Saya jelas tak dapat menemukan jawabannya. Yang pasti Pak Idham telah berpisah dengan jabatan dan pangkat yang sangat spesial itu. Kala awal mulai eksis, akhir dengan kodratnya menanti di ujungnya. Itu karena semua hal yang memiliki awal, pasti memiliki akhir. Tidak ada akhir kalau tidak ada awal. Ya pasangan abadi awal adalah tidak pernah lain selain ada akhir. Begitulah alam menyajikan hikmahnya. Tidak ada kepulangan, kalau tidak ada kedatangan. Tidak ada kematian, kalau tidak ada kehidupan. Tidak mati, kalau tidak pernah hidup. Tidak hidup kalau tidak punya roh. Setiap yang memiliki roh, akan menemui kematian. Hanya batu yang tak mati. Jangan pernah menghina orang, siapapun dia, kalau anda tidak ingin dihina kelak. Jangan juga susahkan orang, kalau tidak cukup kuat menahan gempuran kesusahan untukmu. Kalau ingin dikenang sebagai orang baik, maka berbuat baiklah selalu disepanjang relung-relung nafas yang ada. Begitu sabda alam bicara kepada mahluk yang berakal. Ustad Das’at, suatu hari memberi pesan kecil dan berbobot kepada Pak Kapolri Idham Azis. Pesan itu, kalau tak salah terlontar dari mulut ustad, usai ceramah Rapimnas Kepolisian, di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Kalau tak salah, pesan terlontar setelah Pak Idham, kala itu masih Jendral aktif dan memegang jabatan Kapolri meminta ustad memberi Pesan. Jangan pukul kepala orang, kata ustad Da’ad kala itu. Menurut ustad ini, di kepala itu tersimpang memori huruf demi huruf al’qur’an dan hadist, yang dihafal si empunya kepala. Kalau kepalanya di pukul, ustad Das’ad khawatir hafalan al’qurannya melayang entah kemana. Padahal di alam kecil itulah, panduan agung setiap orang mengenal diri, menimbang napas, mengenal Penciptanya tersimpan. Masuk akal. Top ustad Das’ad. Pesan itu akan ditemukan sebagai sejarah. Apakah pesan itu diikuti oleh Pak Kapolri, Pak jendral Idham Aziz atau tidak? Percayalah pesan itu telah tertulis rapi dalam sejarah. Entah di daerah, di Jakarta hampir tak terdengar. Apalagi tercatat rapi dalam administrasi hukum di Kepolisian peristiwa Polisi memukul kepala orang. Di Jakarta, sekali lagi tidak ada. Entah di daerah-daerah. Pertanyaannya, apakah tidak ada mahasiswa yang bocor kepalanya, berdarah-darah, karena terkena benda tumpul yang salah digunakan oleh anggota Polisi? Tidak ada mahasiswa, bahkan buruh yang bocor kepalanya disaat demonstrasi, karena terhantam benda tumpul yang dimiliki Polisi? Dunia tahu, rumput pun tahu, pada tangal 7 Desember 2020 lalu ada anak bangsa ini yang mati ditembak oleh polisi di dada lebih dari satu tembakan. Kadafi, yang Babang Dula Hehamuhua pernah datangi kediamannya mengikuti tahlilan adalah salah satunya. Teman-temannya juga mati tertebak. Juga di dada juga, bukan di kepala. Kepala sih aman. Mereka yang tertembak adalah para pengawal Habib Rizieq Sihab, dalam perjalanannya dari Sentul ke suatu tempat di Karawang. “Mereka dibuntuti, lalu terjadi kejar-kejaran dan berakhir dengan baku- tembak”, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran. Baku-tembak ini atau tertembak di kilometer 49, dan mayatnya diturunkan di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek (Japek), itu ada dua orang. Sisanya empat orang lain ditembak Petugas Polisi di dalam mobil, empat orang itu diangkut untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Di dalam mobil inilah orang-orang itu ditembak. Katanya mereka berusaha merebut senjata, sehingga mereka ditembak. Jelas penjelasan yang tak masuk akal. Tetapi lebih tak masuk akal lagi, setelah itu polisi di bawah kepemimpinan Pak Idham menyelidiki kasus ini. Parahnya lagi, penyidik terlihat menyidik kasus itu menurut versi Irjen Pol. Fadhil Imran, Kapolda Metro Jaya. Skema itu terlihat nyata pada rekonstruksi kasus ini. Untungnya Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), yang melakuka penyelidikan dengan segala kelemahannya, menyajikan fakta yang sebagian besar sudutnya berbeda dengan data polisi. Bila tidak ada data dari Komnas Ham, kiamatlah dunia hukum negeri ini sesuai kerja polisi yang dipimpin Pak Idham Azis. Orang-orang itu mati karena melawan petugas. Polisi benar total, dan FPI jadi salah total. Entah dibawah kendali atau tidak, yang pasti Bareskrim dalam kepemimpinan Pak Idham Azis ini juga yang menangkap Jumhur Hidayat, Sahganda Nainggolan dan Anton Permana dan kawan-kawan aktivis. Drama penangkapan Jumhur hidayat, terus terang, memukul nurani rule of law dalam semua aspeknya. Terlihat Pak Idham Azis seperti miskin dalam pemahaman terhadap hukum dan HAM. Apakah penangkapan itu sepenuhnya diarahkan oleh Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit, yang sekarang ini telah menjadi Kapolri? Tak ada yang tahu pasti. Apakah Pak Idham kala itu tidak memberi arahan kepada Kabareskrimnya? Juga wallau a’alam bishawab. Ruh-ruh mereka, entah bagaimana prosesnya, mungkin kelak di padang Mahsyar akan bercerita di hadapan penciptanya tentang, peluru yang membuat mereka melayang. Ruh-ruh itu, mungkin bilang bahwa “kami terlepas dari jasasd kala itu oleh peluru dari petugas polisi”. Ruh-ruh itu mungkin juga akan berkata kala itu, pimpinan tertinggi Kepolisian saat itu adalah Pak Jendral Idham Aziz. Dibawah beliau ada Kabareskrim, dan Irjen Pol. Fadhil Imran, Kapolda Metro Jaya. Polisi-polisi dibawah kendali mereka itulah yang melepaskan tembakan, dan pelurunya mengenai dada jasad kami, sehingga mengakibatkan kami kembali kepada-Mu ya Rabbii. Apapun itu Pak Idham adalah Kapolri kala itu. Suka atau tidak, itulah yang dicatat sejarah. Sejarah juga akan menyuguhkan kenyataan lain, yang untuk alasan apapun, tidak enak. Kenyataan lain itu adalah Maklumat Kapolri kepada jajarannya dalam menangani konten berita yang terkait Front Pembela Islam (FPI), yang telah dilarang pemerintah untuk berkegiatan. Maklumat yang tidak enak ditulis lagi itu, entah dibayangkan atau tidak oleh Pak Idham, terlihat oleh dunia pers bagai halilintar. Paling tidak maklumat, yang terlihat amburadul itu, bagai hantu di siang bolong memasuki dan mengacak-acak, bukan saja meja redaksi, tetapi ruh pers semua. Ketua Dewan Pers, Profesor M. Nuh, dan jajarannya, serta tidak sedikit komunitas pers bereaksi sangat keras. Maklumat Pak Idham itu disambut kalangan pers sebagai instrument baru pengekangan kebebasan pers. Lebih dahsyat dari rezim otoriter. Itu sebabnya maklumat ini serta membangunkan kalangan pers untuk bereaksi. Mereka menyambutnya dengan kritik bernada olok-olok, yang has, dan penuh gairah. Akhirnya semua itu membekas, tertulis disepanjang panggung kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sejarah. Tidak enak memang, tetapi harus diterima. Sejarah memang bisa dikendalikan, dan diarahkan. Tetapi seperti biasanya, itu hanya bisa untuk waktu tertentu. Tidak bisa untuk setiap waktu. Bagaimana Pak Idham mengenang semuanya? Entahlah. Apakah Pak Idham mau dikenang sebagai Kapolri yang sukses? Entahlah. Jelas, Pak Idham tidak dapat mengarahkan apalagi mengendalikan sejarahnya yang telah tertulis. Apakah Pak Idham akan bilang Alhamdulillah, saya telah berhasil mengawal, dan mengemudikan Kepolisian demi bangsa dan negara ini atau hanya demi Presiden Jokowi? Entahlah. Hanya Pak Idham yang tahu itu. Apapun itu, hari-hari sesudah melepas pangkat dan jabatannya, mungkin menjadi hari yang indah buat Pak Idham. Hari yang indah dihiasi bacaan al’quran siang dan malam, dzikir pada setiap detik nafas berdetak, kiamullail di sepertiga malam, dan hal baik lainnya. Insya Allah. Melepas jabatan dan pangkat hanyalah akhir untuk urusan dunia. Akhir yang abadi itu pasti akan datang juga, entah kapan. Itu rahasia Allah subhanahu wata’ala. Semua yang tak terlihat, akan terlihat pada waktunya. Semua yang tak mampu bicara hari ini, akan bicara pada waktunya. Kelak di pengadilan itu, semua bicara apa adanya. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bicara, semua bicara memberi kesaksian. Tak ada kepalsuan sekecil atom sekalipun. Semuanya otentik. Begitu sabda alam memandu ummat manusia. Pak Idham, selamat menikmati hari-hari indah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Penulis adalah Pengajar HTN Universitas Khairun Ternate.
Pigai, Aktivis ‘98 Hebat, Top Markotop dan Mengagumkan
by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Akhirnya Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus penghinaan kepada Natalius Pigai. Ambroncius sendiri sudah meminta maaf kepada Pigai. Penetapan status tersangka ini mengejutkan di tengah hukum yang biasa berpihak hanya kepada pendung penguasa. Natalius Pigai adalah tokoh kemanusiaan dan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tokoh Papua ini juga yang dikenal sangat kritis kepada pemerintah sejak pertengahan priode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dalam membela masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan, Pigai tidak perduli pada latar belakang agama dan status sosial. Siapun pejabat negara yang berprilaku melanggar HAM dan hukum, dipastikan akan dilawan oleh Pigai yang aktivis 98 di Yogyakarta ini. Bahkan pernah tampail paling depan sebagai Ketua Tim Pembela ulama dan Habib Rizieq Shihab (HRS) ketika dikriminalisasi dulu, sebelum akhirnya hijrah ke Mekah Arab Saudi selama dua setengah tahun. Hebat, top markotop dan mengagungkan Pigai. Biasanya laporan kepada "lawan penguasa" dari tokoh kritis diabaikan oleh Kepolisian. Bahkan sangat sering laporannnya ditolak. Apalagi Ambroncius Nababan ini adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projomin) yang tentu masuk dalam klaster "kebal hukum". Namun kali ini Kepolisian bersikap lain. Tampaknya mau menegakan hukum kepada siapa saja. Mudah-mudahan semoga. Akun Facebook yang memuat foto Pigai dengan Gorilla konon sudah banyak beredar. Ambroncius Nababan hanya ikut-ikutan membuat narasi tentang Pigai dan Gorilla. Ditambah alasan pembelaan kepada Pemerintah atas penolakan Pigai terhadap vaksin Sinovac. Namun masalah ini menjadi serius, karena berkaitan dengan penghinaan kepada Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Persoalan Pigai dan Gorilla ini juga sangat tidak etis dan pantas. Sebab sudah menyentuh persoalan kemanusiaan yang disamakan dengan binatang. Hanya orang yang tidak berprikemanusiaan yang menyamakan manusia dengan binatang. Dengan demikian, orang tersebut tidak Pancasilais, sehingga tidak pantas hidup di negara dengan Falsafah Pancasila. Sikap Bareskrim Polri yang menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka, dan langsung ditahan menimbulkan tanda tanya. Apakah ini murni hukum menerobos budaya diskriminatif atau memang ada ketakutan politik soal rasisme yang dihubungkan dengan Papua? Takut juangan sampai peristiwa yang pernah terjadi Surabaya beberapa tahun lalu, yang mengakibatkan protes keras dan masif dari masyarakat Papua terulang kembali? Pigai selalu berteriak keras semasa Pemerintahan Jokowi terkait masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pembunuhan, pembantaian, dan pelanggaran HAM di Papua. Pigai juga melawan mengkritik keras setiap prilaku yang berkaitan dengan rasisme kepada siapapun. Mabes Polri mewanti-wanti agar warga Papua tidak melakukan tindak pidana akibat isu rasisme ini. Dugaan nyali ciut atas Papua ini pantas muncul. Karena rasisme adalah isu yang tergolong sensitif. Isu yang dapat saja menggumpal hingga berskala Internasional. Gerakan separatisme juga semakin menguat sampai ada deklarasi Negara Papua Barat oleh Benny Wenda. Disamping itu Papua terus menjadi "mainan" kepentingan negara tertentu seperti Australia dan Amerika. Natalius Pigai memang hebat, top markotop dan mengagumkan. Sekarang akibat kasusnya, justru mendapat simpati warga Papua. Pigai bukan tokoh separatis. Namun Pigai tokoh yang sangat ansionalis. Rasa nasionalismenya yang tinggi membuat dirinya menjadi tokoh yang disegani. Sering berkorban untuk kepentingan orang lain. Pigai juga pelaku sejarah dan aktivis ‘98 tulen dari Yogyakarta. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jendral TNI (Purn.) Kehormatan (Hor.) Hendropriyono pun dibuat gelisah oleh sentilannya soal ancaman kepada eks Front Pembela Islam (FPI). Pembelaan Pigai kepada umat Islam mendapat apresiasi sangat tinggi. Pigai konsisten dengan pembelaan HAM dan keadilan tanpa mau melihat siapa dan apa latar belakang orang yang dibela tersebut. Soal pembantaian enam anggota Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek (Japek) Pigai dengan tegas dan jelas mengatakan sebagai “pelanggaran HAM berat”. Menurut Pigai, sangat mudah untuk membuktikan terjadinya “pelanggaran HAM berat” oleh aparat kepolisian. Namun snagat disayangkan, karena hasil penyelidiakan Komnas HAM tidak berani menyimpulkan terjadi “pelanggaran HAM berat”. Cuitan Twitter akun pribadi Pigai menohok PDIP dan Jokowi. Ketika menyatakan dari 34 menteri anggota kabinet Pemerintahan Jokowi, tidak satupun yang berasal dari putra Papua. Pigai juga menyatakan di "Jaman Jokowi dan PDIP yang memproduksi rasisme secara masif". Sikap dan pernyataan kritis dari Pigai ini sering membuat kuping penguasa panas. Salah satunya dampaknya adalah Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka. Kini Ketum Jokowi-Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri. Proses lanjutan akan terus dipantau. Apakah Ambroncius Nababan benar-benar obyektif diadili atau proses hanya berfungsi sebagai peredam saja? Publik tentu saja akan mengikuti penangan masalah ini dengan serius. Apakah akan berunjung di pengadilan? Kita tunggu. Apapun itu, Natalius Pigai telah sukses membuat ciut nyali para pendukung Jokowi dalam membela perjalanan pemerintah Jokowi akibat berbagai masalah sosial ekonomi. Apalagi kegagalan pemerintahan Jokowi kini menumpuk di bidang kesehatan, terutama pengedalian pandemi covid-19 yang nyata-nyata gagal. Angka rakyat yang positif covid -19 menembus satu juta orang. Kenyataan ini semakin diperparah dengan resesi ekonomi yang terjun bebas dengan roket ke bawah, dengan minus. Bank Indonesia yang semula ada rencana mencetak uang Rp. 300 trilun kemungkinan batal, karena terlanjur dibocorkan oleh FNN.co.id. Bank Indonesia kemudian membatah rencana mencetak uang Rp. 300 triliun itu. Natalius Pigai memang tokoh muda bangsa dan aktivis ’98 yang fenomenal. Tetap konsisten, dan tampil apa adanya sebagai aktivis dan anak Papua. Tidak ada yang dibuat-buat dan direkayasa. Namun seorang Pigai berhasil memporak-porandakan pertahanan lawan dari jendral sampai relawan. Harap tetap menjadi kesahatan bung Pigai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi bung Pigai dan keluarga untuk selalu mengawal dan menjaga tegaknya penghormatan kepada kemanusiaan manusia dan keadilan di Indonesia. Bung Pigai adalah “mutiara hitam dari upuk timur Indonesia”. Mutiara kalau dilempar ke lumpur, lalu diangkat lagi, tetap saja mutiara. Mutiara yang tidak pernah berubah warna, bentuk dan makna. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Tentara Cina Berdatangan ke Indonesia?
by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Setelah sebelumnya banyak kecurigaan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang masuk ke Indonesia itu bukan semata-mata sebagai pekerja, tetapi juga tentara. Karena terlihat dari postur tubuh yang tegap. Kini kedatangan 153 orang melalui bandara Soekarno Hatta di masa pandemi juga sangat patut untuk dicurigai. Diantara 153 orang Cina yang masuk melalui bandara Soekarno-Hatta dengan alasan sebagai pekerja tersebut, 3 orang memegang visa diplomatik. Sisanya sebanyak 150 lainnya memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Entah mereka adalah rombongan yang ke berapa ratusan atau mungkin juga ribuan. Kedatangan warga Cina dengan alasan pekerja ini sungguh mengejutkan dan mencurigakan. Apalagi 153 pendatang tersebut menggunakan pakaian hazmat. Mengenakan Alat Perlengkapan Diri (APD) yang lengkap, sehingga sulit untuk bisa dilihat siapa mereka. Sangat mungkin tentara pula. Mengapa begitu seleluasa WNA Cina dapat masuk ke Indonesia dengan alasan sebagai pekerja? Ada apa dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi dan Pemerintah Indonesia sekarang ini? Demi kewaspadaan nasional dan keamanan negara, hal ini harus diusut dan diklarifikasi. Jangan sampai bangsa ini kelak dikejutkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Hanya karena kelengahan kecerobohan sebenarnya bisa dicagah dari awal. Presiden Republik Indonesia atau sekurangnya Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) harus menjelaskan di depan publik, siapa mereka? Selain itu apa antisipasi yang telah dilakukan pemerintah dalam merespons kekhawatirkan masyarakat atas kedatangan "makhluk misterius" seperti ini? Jangan sampai semua menjadi terlambat. Jangan sampai mereka adalah penyusupan yang difasilitasi oleh agen-agen bangsa kita, yang menjadi penghianat negara. Bekerja untuk kepentingan Cina dengan memasukan manusia-manusia misterius, dengan alasan TKA. Ketergantungan ekonomi tidak boleh menyebabkan ketergantungan maupun keterjajahan para pemimpin negara kepada Republik Rakyat Cina. Itu bahaya. Kita jadi teringat kembali bagaimana proses aneksasi Nina atas Tibet dahulu. Para tentara Cina itu ketika masuk ke Tibet menyamar sebagai pekerja. Namun berujung pada invasi militer Cina ke Tibet. Mega proyek dibuat sebagai investasi Cina di Tibet. Baik itu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kereta Api (KA), Bandara Udara, maupun Jaringan Telekomunikasi. Proyek-proyek besar yang nyatanya sama sekali tidak menyejahterakan masyarakat Tibet. Akan tetapi lebih menguntungkan Pemerintah Cina dan migran Cina itu sendiri. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama terusir ke India. Industrialisasi Cina telah mengubah budaya rakyat Tibet. Tibet kini sepenuhnya dalam genggaman pemerintan komunis Cina. Masyarakat dan bangsa Indonesia gelisah dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi yang membuka lebar-lebar pintu investasi, hutang luar negeri, dan migrasi WNA Cina ke Indonesia. Proses pewarganegaraan yang dipermudah sangat mengkhawatirkan. DPR harus melakukan pengawasan intensif dan serius atas kebijakan pemerintahan yang cenderung menerapkan politik luar negeri "tidak bebas aktif". Sekali lagi jangan sampai semua menjadi terlambat hanya karena alasan ekonomi yang berujung pada penghianatan . Mumpung belum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terkait dengan keamanan dan stabilitas negara. Lakukan segera langkah-langkah penyelamatan. Nah, kembali kepada masuknya WNA Cina melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan berpakaian hazmat (hazardous material suit) yang patut untuk dicurigai, maka pertanyaan mendasar kita adalah apakah mereka itu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Republik Rakyat China ? Waspada terhadap kemungkinan tentara yang siap melatih, mengkoordinasi, dan menginvasi. Waiting for the right moment to invade. Penulis adlah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Wakaf Ditengah Perampokan Yang Berlindung di Sekeliling Istana
Umat Islam bukannya tak senang bagian dari syari'at agama dicanangkan sebagai program nasional. Namun masalahnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang ambivalen. Pada satu sisi umat Islam dicoba untuk dilumpuhkan melalui isu-isu radikalisme, intoleransi, terorisme, dan ekstrimisme. Juga melalui kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis. Sementara di lain sisi dana umat via zakat, haji, dan wakaf justru akan diambil untuk biayai infrastruktur. Para perampok banyak yang berlindung di sekeliling Istana by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Sedang ramai bangsa ini menyoroti perampokan uang rakyat oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan rekan-rekannya dari partai Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini perampokan yang benar-benar brutal, dahsyat, jijik dan sangat bejat. Karena merampok dan memakan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang seharusnya diperuntukan untuk rakyat kecil di saat pandemi. Disamping masyarakat menghendaki diberlakukannya hukuman mati untuk Juliari Batubara, juga muncul tuntutan dan desakan agar PDIP dibubarkan saja. Karena PDIP kini menempati urutan teratas sebagai penyumbang kader terbanyak yang terlibat korupsi. Tuntutan yang terbilang wajar, karena prikaku penipuan kepada rakyat, dengan mengusung tagline “Partai Wong Cilik”. Di tengah perampokan uang rakyat yang masif dan berkelanjutan dari Jiwasraya, Asabri, Pertamina, BPS Tenaga Kerja, hingga Lobster dan kini Bansos, justru Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Suatu gerakan mobilisasi uang rakyat yang sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi menjadi luar biasa karena dicanangkan di saat “negara sangat membutuh uang ". Gerakannya sekilas terlihat seperti yang berpihak kepada umat Islam. Tetapi sebenarnya umat Islam sendiri menduga ada motif lain dari pencanangan ini. Motif ekonomi yang lebih dominan ketimbang ibadah. Sebagaimana diungkapan sendiri oleh Presiden yang menyatakan wakaf tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sungguh pencanangan kebijakan yang menunjukkan kedangkalan keagamaan, dan pandangan sekuler yang memisahkan ibadah dan sosial ekonomi. Seorang muslim yang baik itu akan memandang aspek sosial dan ekonomi sebagai ibadah. Sementara yang terjadi pada penguasa sekarang adalah berupaya dengan sekuat tenaga agar memisahkan sosial ekonomi dari ibadah. Ibadah hanya identik dengan melaksanakan sholat, berpuasa selama bulan ramadhan dan puasa-puasa sunnah, pergi haji dan umroh, mengeluarkan zakat, infah dan shadaqah, mengurus dan menguburkan orang yang meninggal dunia, membangun mesjid dan musholla, mendirikan pasantren dan rumah sakit. Selain ibadah-ibadah muamalah itu, tidak dianggap sebagai ibadah. Mengkritik pemerintah yang zalim dan otoriter itu bukan ibadah. Mengingatkan pemerintah untuk tidak membangun dinasti politik keluarga, itu juga bukan ibadah. Tidak adanya penegakkan hukum kepada mereka yang pro kepada pemerintah, itu bukan ibadah. Berlaku tidak adil kepada sebagian warga negara, itu bukan ibadah. Tidak melaksanakan tujuan bernegara sebagaimana diamantkan Pembukaan UUD 1945, itu bukan ibadah. Membunuh rakyat sendiri tanpa proses pengadilan, itu bukan ibadah. Rezim ini sudah seperti kapal keruk yang karam di tengah laut. Sehingga perlu untuk dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Mengeruk dana investor kini semakin tersendat dan susah. Mengeruk hutang dari asing, sudah sampai Rp 6.000 triliun. Itu rupanya belum cukup. Mengeruk uang umat Islam melalui eksploitasi zakat dan dana haji. Kini mencoba lagi mengeruk dana wakaf dari umat Islam. Potensi dana wakaf dari umat Islam setahun ada Rp. 188 Trilyun. Besarnya dana wakaf umat Islam itu membuat Menteri Kekuangan Sri Mulyani sudah bermimpi-mimpi untuk menggunakan dana itu. Mau dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sayangnya, umat Islam terlanjur tidak percaya kepada rezim memelihara koruptor dan perampok berlindung di sekeliling kekuasaan ini. Umat Islam bukannya tak senang bagian dari syari'at agama dicanangkan sebagai program nasional. Namun masalahnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang ambivalen. Pada satu sisi umat Islam dicoba untuk dilumpuhkan melalui isu-isu radikalisme, intoleransi, terorisme, dan ekstrimisme. Juga melalui kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis. Sementara di lain sisi dana umat via zakat, haji, dan wakaf justru akan diambil untuk biayai infrastruktur. Para perampok banyak yang berlindung di sekeliling Istana. Lagi-lagi infrastruktur pula yang menjadi orientasi dan tujuan utamanya penacanangan wakaf dana umat Islam. Padahal di proyek-proyek infrastruktur inilah perampokan banyak terjadi. Karena lepas dari pengawasan masyarakat luas. Hanya kalangan tententu yang bisa dan punya kemampuan untuk punya akses dan mengasi dan menghitung biaya-biaya untuk pembangunan infrastuktur. DPR yang diharapkan untuk mengawasi juga kemasukan angin. Celakanya lagi uang yang ada di BUMN pun dikorupsi. Begitu juga dana pinjaman untuk menanggulangi pandemi covid-19 bansos ikut dirampok habis. Prilaku penguasa yang sangat bejat. Akibatnya, krisis ekonomi yang sudah di depan mata sekarang, membuat pemerintah menggaruk apapun, termasuk dana wakaf umat Islam. Sayangnya Wapres yang Kyai selalu tampil menjadi tukang stempel kebijakan yang berhubungan dengan keumatan. Soal wajib dan halal vaksin, dana haji yang digunakan untuk keperluan selain haji, eksploitasi zakat, serta pembenaran wakaf yang digunakan untuk hal "di luar ibadah". Wakaf uang di tengah perampokan uang negara yang marak adalah tema dari drama negara. Ada sindiran gambar foto seseorang yang sedang melirik tajam sambil tersenyum, lalu ada tulisan di atasnya "that moment" dan di bawahnya ada tulisan “when the corruptor hear Wakaf”??? he he he. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Ada Apa Dengan Presiden Jokowi?
By Hersubeno Arief PRESIDEN Jokowi Senin (25/1) menyampaikan perasaan syukurnya. Pemerintah bisa mengendalikan pandemi dan ekonomi. "Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia. Pernyataan itu sesungguhnya agak janggal, sekaligus mengejutkan. Sebab pada saat Presiden menyampaikan pidato, angka positif Covid-19 999.256. Beberapa ratus kasus lagi, bakal menyentuh angka 1 juta. Sembuh 809.488, dan meninggal dunia 28.132 jiwa. Sebuah media media mencatat, dalam 1 bulan terakhir Presiden bahkan menyampaikan rasa syukurnya itu sebanyak tiga kali. Artinya pernyataan itu tidak salah. Presiden sangat puas dengan kinerja pemerintahannya mengendalikan krisis. Tiba-tiba selang sehari kemudian, Selasa (26/1) Presiden menyampaikan duka citanya karena positif Covid-19 melampaui angka 1 juta. Persisnya positif Covid-19 1.012.350 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 820.356 orang dinyatakan telah pulih, 163.526 orang menjalani perawatan di RS atau isolasi mandiri. Sementara 28.468 orang lainnya meninggal dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menteri untuk Rapat Terbatas. Kepada media, Menkes Budi Gunadi mengaku mendapat titipan pesan dari Presiden Jokowi. Budi mengatakan pemerintah sangat berduka karena banyak masyarakat yang meninggal akibat Covid-19. Selain itu, sambungnya, ada lebih dari 600 tenaga kesehatan yang sudah gugur dalam menghadapi pandemic Covid-19. “Mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui, bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini,” ujar Menkes. Bila kita cermati dari redaksinya, Presiden sesungguhnya tidak secara langsung menyatakan duka citanya. Menkes menggunakan kosa kata “pemerintah,” juga seluruh “rakyat Indonesia. ”Hanya saja media kemudian menggunakan judul “Presiden Jokowi berduka cita, kasus Covid-19 Tembus 1 juta.” Dua pernyataan berbeda itu menunjukkan situasi paradok dalam pemerintahan, khususnya Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 24 muncul dua pernyataan yang sangat jauh berbeda. Sebuah media menggambarkan situasi ini dengan sindirin kocak, sekaligus memprihatinkan. Harian Rakyat Merdeka membuat headline dengan judul “Syukur Alhamdulillah, Berubah Menjadi Innalillah.” Ucapan syukur Presiden ketika angka Covid-19 hampir menyentuh 1 juta, sesungguhnya membuat banyak kening berkerenyit. Angka tersebut, tidak layak disyukuri. Apalagi berdasarkan perhitungan para ahli pandemi, angka sesungguhnya bisa berkali lipat. Ada yang menyebutnya tiga kali lipat. 10 kali lipat. Bahkan sampai 27-28 kali lipat. Intinya jauh lebih besar dibandingkan data yang setiap hari dipublis pemerintah. Soal kacaunya data milik pemerintah itu sudah diakui oleh Menkes Budi Sadikin. Dia mengakui strategi testing pemerintah salah. Dampaknya bisa dipastikan, tracing (penelusuran) dan treatmentnya juga salah. Kacau balau lah semuanya. Bahkan untuk pelaksanaan vaksin, Menkes sampai mengaku kapok menggunakan data Depkes. Mengapa bisa begitu? Mengapa Presiden Jokowi mengeluarkan berbagai pernyataan yang ajaib untuk masalah seserius Covid-19. Pernyataan yang membuatnya, jadi bulan-bulanan media dan media sosial? Mereka kemudian membanding-bandingkan pernyataan Jokowi dengan berbagai kepala negara lain. Akun Instagram Pandemitalks membuat perbadingan pernyataan Presiden Filipina Duterte dengan Jokowi. Dengan populasi 110 juta jiwa, Presiden Filipina langsung mengakui kesalahannya. Padahal saat itu angka positif Covid “baru” tembus 100 ribu. “Kami gagal total. Tidak ada yang mengantisipasi ini,” tegasnya. Di Indonesia, dengan populasi 270 juta, dan angka Covid nyaris tembus 1 juta, Presiden Jokowi menyatakan “bersyukur. ”Situs Pandemitalks biasanya hanya memaparkan data-data saja, tak mampu menahan diri untuk tidak bersikap nyinyir. Ketika akhirnya angka positif Covid tembus 1 juta, Presiden menyatakan duka cita secara tidak langsung. Sehari kemudian Rabu (27/1) PM Inggris Boris Jhonson mendapat pemberitaan besar-besaran di media. Angka kematian di Inggris tembus 100 ribu. Jhonson secara gentlemen menyampaikan permintaan maaf. Dia bertanggung jawab atas semuanya. "Saya sangat menyesal untuk setiap nyawa yang hilang. Tentu saja sebagai perdana menteri ini menjadi tanggung jawab penuh saya terhadap apa-apa saja yang pemerintah telah lakukan," kata Boris dalam konferensi pers dan dikutip dari BBC. Silakan Bandingkan Pada hari yang sama angka kematian di Indonesia yang dilaporkan sebanyak 28.855 orang. Mengingat kacaunya data yang dimiliki pemerintah, kemungkinan angkanya jauh lebih besar. Tidak menutup kemungkinan sudah mendekati, atau bahkan lebih dari 100 ribu. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi Pak Jokowi? End Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
POPULER
