OPINI
Penyambutan HRS Yang Bersejarah
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Selasa (10/11). Soal macet di sepanjang jalan yang menuju ke Bandara Soekarno Hatta, itu sudah pasti. Yang lebih pasti lagi adalah ratusan ribu, bahkan mungkin juga jutaan massa yang berjalan kaki kurang lebih 7 kilometer dari kemacetan total menuju Terminal Tiga di Bandara Soekarno Hatta. Tercatat sebanyak tiga kali, masa penjemput dihadang oleh pihak Kepolisian selama di Bandara Soekano Hatta. Prasangka baiknya adalah bagian dari pengaturan massa. Sedangkan praksa buruknya, Wallahu a'lam. Faktanya selalu saja terjadi negoisasi dengan apara kepolisian di lapangan. Rasa-rasanya belum ada catatan penyambutan kedatangan seorang tokoh di Bandara Soekarno Hatta yang sebesar kedatangan Habib Rizieq Shihab ini. Kejadian ini memperlihatkan bahwa figur Habib Rizieq Shihab memang sangat fenomenal. Sangat dicintai oleh rakyat dan umat Islam. Selasa tiga tahun lebih hidup dalam keterasingan di Mekkah, Arab Saudi. Semua itu sebagai akibat dari tekanan politik dan hukum terhadap Habib Riizieq Shihab di dalam negeri. Bagi rezim Jokowi, Habib Rizieq Shihab adalah "lawan politik" yang kesannya harus dihabisi. Pembunuhan karakter terus-menerus dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika sudah berada dalam pengasingan di Mekkah, Arab Saudi. Pembunuhan karakter itu dilakukan penguasa sejak awal melalui kasus chat porno di WA. Setelah itu, berlanjut dengan pelecehan terhadap ideologi Pancasilan dan lainnya. Semua itu berakibat Habib Rizieq Shihab harus pergi ke Arab Saudi. Menurut Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, Habib Rizieq Shihab adalah korban fitnah dan kezaliman. Prebowo ketika itu menyatakan sangat prihatin dengan fitnah dan kezaliman yang dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab. Anehnya, fitnah dan kezaliman dilakukan terus-menerus. Seperti tidak mau berhenti. Apalagi menjelang setiap ada informasi tentang rencana kepulangan Habib Rizieq dan keluarga ke tanah ait. Fitnah dan kezaliman itu, baik yang dilakukan oleh Dita Besar Agus Maftuh, maupun Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Belum lama ini ketika akan kembali dari "pengasingan", Menkopolhukam membombardir Habib Rizieq Shihab dengan ungkapan status deportasi dari pemerintah Arab Saudi yang mengarah pada pembunuhan karakter tersebut. Dengan perlawanan dari pendukung Habib Rizieq Shihab membuat pemerintah berubah sikap. Para pendukung mengancam berupa tuntutan secara hukum terhadap siapapun pihak yang menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab over stay atau dalam status deportasi. Ancaman ini kemudian membuat Menkopolhukam Mahfud MD kemudian "melunak". Bahkan meminta agar aparat keamanan di lapangan agar tidak melakukan tindakan represif terhadap massa yang datang ke Terminal Tiga Bandara Soekarono Hatta untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab. Kini Habib Rizieq Shihab sudah kembali ke tanah air dengan rekor penyambutan terbesar yang sangat bersejarah. Tteapi ini bukan sekedar rekor-rekoran, melainkan soal dimensi perjuangan. Harapan umat terhadap kepemimpinan tokoh yang konsisten dan berani sangatlah besar. Nurani tak bisa dibohongi bahwa umat Islam sedang merasa terpinggirkan di rezim Jokowi ini. Revolusi Akhlak dicanangkan oleh Habib Rizieq Shihab untuk perubahan arah kiblat sosial dan politik bangsa ke depan. Akankah pencangan ini terus bergaung setelah sebelumnya ada gaungan revolusi moral dari Amien Rais untuk menggantikan revolusi mental Jokowi ? Pidato Habib Rizieq Shihab di Petamburan setibanya dari penyambutan yang spektakuler di Terminal Tiga Bandara Soekarno Hatta adalah Revolusi Akhlak. Mampukah Habib dan umat Islam serta elemen bangsa lainnya menunaikan amanah ini? Melakukan perubahan akhlak bangsa yang dinilai telah sangat kacau-balau dan amburadul sekarang? Sejarah lagi yang akan menjawab. Namun penyambutan bersejarah 10 November 2020 dapat menjadi awalan dari spirit perubahan itu. Reuni 212 pada tanggal dua Desember 2020 yang akan datang adalah langkah berikutnya. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
HRS Pulang, Apakah Masih Garang?
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Selasa (10/11). Habib Rizieq Shihab (HRS). Sudah pulang ke Indonesia. Hari ini tiba di Jakarta. Kepulangan HRS tepat pada hari pahlawan, tanggal 10 Nopember. Tentu saja bukan suatu kebetulan. tetapi ada kesengajaan. Juga bukan kebetulan jika Habib Rizieq pulang saat eskalasi politik di Indonesia sedang naik. Demo berjilid-jilid atas UU Cipta Kerja belum ada tanda-tanda berhenti. Kekecewaan massa, baik buruh, mahasiswa, pelajar dan ormas semakin membesar ketika presiden menandatangani UU Cipta Kerja tersebut. Apalagi, naskah UU yang ditandatangani Presiden itu dianggap cacat formil dan materiil. Kepulangan tokoh yang dipanggil dengan nama HRS ini seolah menjadi energi segar bagi kelompok oposisi. Energi untuk semakin aktif dan masif memprotes aturan dan kebijakan pemerintah yang dianggap ugal-ugalan. Berpihak kepada para pemodal, abai terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. HRS punya modal sosial yang cukup besar. Secara personal, mungkin dia satu-satunya tokoh di Indonesia yang mampu menggerakkan jutaan massa. Ini bisa dilihat dari jumlah massa yang menjemputnya hari ini di bandara Soekarno Hatta Cengkarang. Bisa dimaklumi jika istana kemudian panik. Sekali HRS teriak, istana bisa terancam rontok. Wajar saja jika istana khawatir. Sadar atas potensi ini, istana mulai melunak. Sambutan Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD kemarin malam berubah total. Sebelumnya, Mahfudz cenderung menyerang HRS dengan kata-kata yang menydutkan. Menuduh HRS bermasalah di Arab Saudi, lalu dideportasi. HRS bukan orang suci. Tidak sampai disitu, Mahfudz juga mengancam jika pendukung HRS berbuat anarkis akan disikat. Namun ketika istana tahu bahwa pendukung HRS begitu besar, istana merubah dengan cepat dan drastis. Istana merubah strategi dan cara berkomunikasi ke publik. Lebih soft, persuasif dan tidak lagi sembrono dan nenyerang. Tak ada pilihan lain. HRS itu pulang ingin melakukan "revolusi moral", kata pihak istana. Kalimat ini terus saja diulang-ulang oleh istana. Pengulangan dan penonjolan kata "revolusi moral" seperti disengaja agar kepulangan HRS menjadi kehilangan heroismenya. Supaya dianggap biasa-biasa saja. Kata "revolusi moral" yang terus digaung-gaungkan oleh istana dibaca publik seolah ingin memengaruhi opini. Bahwa HRS tidak akan melakukan revolusi politik. Hanya revolusi moral semata. Kerana HRS adalah tokoh agama ada tokoh moral. Revolusi moral seperti sejalan dengan maunya istana. Apakah revolusi moral yang diperjuangkan HRS lepas begitu saja? Sama sekali tidak bakalan terkait sama sekali dengan situasi politik bangsa saat ini? Kalau begitu, apa artinya ketegangan HRS dengan istana yang berlangsung selama bertahun-tahun? Sandiwarakah itu? Nah, yang menarik dari kepulangan HRS adalah, apakah sikap lunak istana akan untuk menghentikan teriakan HRS yang selama ini terus menerus meminta agar Jokowi mundur? Dalam konteks ini, apakah sudah ada kompromi atau deal-deal tertentu antara HRS dengan istana? Jika ada dealnya, maka apa isi dealnya? Atau sebaliknya, kepulangan HRS justru untuk menuntaskan tuntutan itu agar Jokowi sebaiknya mundur dengan terhormat? Daripada dimundurkan nantinya. Isu ini nampaknya yang paling seksi dan menarik untuk didengar publik. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bakalan menjadi hal yang paling penting dan substansial dari semua analisis tentang kepulangan HRS. Tanpa menyentuh soal ini, semua analisis menjadi semu dan hambar. Namun semunya kita tunggu dari HRS saja. Publik tentu saja menunggu. Apa narasi HRS pasca kepulangannya? Melunak, atau masih tetap garang? Lunak dan garangnya sikap HRS akan sangat memengaruhi tidak saja eskalasi politik. Tetapi boleh jadi juga akan menentukan struktur politik nasional ke depan. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Prabowo Mau Jemput Habib Rizieq di Bandara?
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – (09/11). Ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) serius akan kembali ke tanah air pada tanggal 10 November 2020, para penyambut tengah bersiap-siap untuk menjemput ke Bandara. Isu hambatan dari Pemerintah mengemuka sebagaimana ucapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia Agus Maftuh. "Character assasination" menohok pada HRS. Sayangnya, publik khususnya pendukung tentu tak bakal terpengaruh. Program penyambutan berjalan terus. Jama'ah berbis-bis yang akan berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengawal pulang ke Petamburan tempat kediaman HRS. Begitu juga dengan rencana konvoy kendaraan bermotor. Bahkan banyak yang bertekad menyatakan menyiapkan jiwa raga untuk melindungi HRS dari kemungkinan berbagai gangguan. Segala bentuk gangguan terhadap HRS, bakalan dihadapai dengan segala resiko. Soal sambut menyambut kedatangan atau kepulangan HRS, jadi teringat kemabli pada Prabowo Subianto saat menjadi Calon Presiden (Capres) 2019 lalu. Ketika berkunjung ke Pesantren Mamba'ul Ulum Pamekasan Madura, ia berjanji jika menang dalam Pilpres 2019, maka sehari setelah kemenangan itu, akan berangkat menjemput pulang HRS dengan pesawat pribadi dari Arab Saudi. "Beliau HRS itu difitnah dan dizalimi", seru Prabowo ketika itu. Janji ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan pada Ijtima Ulama II di Jakarta. Namun apakah Prabowo masih ingat dengan janjinya itu setelah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi? Tanyakan saja ke Prabowo. Semoga saja Prabowo masih ingat. Namun mungkin juga sudah lupa setelah jadi menteri. Tentu kita bukan berharap Prabowo merealisasikan janjinya, karena toh Pilpres itu "dimenangkan" oleh Jokowi. Namun kini HRS sudah bisa pulang sendiri. Direncanakan tanggal 10 November tiba di bandara Soekarno Hatta. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan, dan menjadi bagian dari Pemerintah itu? Apakah terus menyatu dengan rezim yang terus "memfitnah dan menzalimi" tokoh sekelas HRS? Atau ada upaya sebatas kemampuan? Hanya Prabowo yang paling tau urusan fitnah-memfitnah dan zalim-menzalimi tersebut. Namun bisa juga Prabowo sudah lupa, karena faktor umur. Terlalu jauh mungkin jika menganalisa bahwa pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan AS di Pentagon ada pembicaraan terkait dengan HRS. Atau tindak lanjut berupa kedatangan Perdana Menteri Jepang Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Pompeo, serta Dubes baru AS untuk Indonesia juga membahas hal-hal strategis termasuk kembalinya HRS ke Indonesia. Yang dekat saja, adakah kontribusi "pengamanan politik" Prabowo sebagai pejabat Pemerintah untuk melancarkan dan melindungi kembalinya HRS hingga ke rumahnya ? Jika Prabowo masih "concern" dengan janjinya dan tetap berkeyakinan bahwa HRS "difitnah dan dizalimi", maka semestinya ada langkah heroik di "Hari Pahlawan" yang bisa dilakukannya. HRS sendiri telah menyatakan bahwa kepulangannya ke tanah air tidak atas dasar bantuan siapa-siapa. Apakah itu bantuan dari pemerintah Indonesia atau negara lain. Hal ini dikemukakan tentu untuk antisipasi akan situasi sebaliknya, yaitu lancar dan mulusnya kepulangan HRS tersebut. Klaim-klaim sering bermunculan. Langkah heroik Prabowo adalah kehadiran di Bandara Soekarno Hatta untuk bersama umat menyambut kedatangan HRS. Sayangnya, hati kecil dan hati besar publik untuk bertanya, mungkinkah itu dilakukan Prabowo? Nampaknya probabilitas untuk itu sangat rendah. Mengingat gonjang-ganjing reshuffle kabinet semakin menghangat. Apalagi Prabowo kini sedang "bermanja-manja" dalam kabinet Jokowi. Bahkan ada sinyalemen bahwa Prabowo telah dipersiapkan menggantikan KH. Ma’ruf Amin di tengah jalan. Dalam konteks global, Pilpres Amerika Serikat ada olok olok yang lucu bahwa untuk meredam "ngamuk" Donald Trump, segera tawarkan pada Trump untuk menjadi Menteri Pertahanan Presiden Joe Biden. Ini terjadi karena Indonesia bisa menjadi rujukan. Prabowo adalah model yang baik dan pas. Maklum saja, namanya juga olok-olok. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Kepulangan Habib Rizieq, Pemerintah Terlihat Panik
by Mochamad Toha Surabaya FNN – Senin (09/11). Moment kepulangan Imam Besar Habieb Muhammad Rizieq Shihab (IB HRS) telah membuat Menko Polhukam Mahfud MD meradang. Sampai akhirnya Mahfud ikut membully IB HRS ini. Itulah yang terjadi dalam wawancara Ade Armando dengan mantan Menhan era Presiden Abdurrahman Wahid itu beberapa hari lalu (4/11/2020). Mahfud mengatakan hal yang jelek-jelek tentang IB HRS dengan sangat kasar. Mahfud MD mengatakan, HRS bukan orang suci. Padahal, HRS tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Mahfud juga menyebut HRS mau pulang karena menghindarkan deportasi dari Arab Saudi. Singkatnya, yang keluar dari mulut Mahfud buruk-buruk semua. Menurut KH Tb. Abdurrahman Anwar Al Bantany, zaman ini milik IB HRS. Imam Besar Umat Islam Indonesia ini selalu menjadi sorotan dan perbincangan berbagai kalangan, baik dalam dimensi Nasional maupun Internasional. “Para pecinta HRS itu selalu loyal dan setia ikut berjuang di bawah komando beliau apapun resiko dan akibat yang harus diterimanya,” lanjut mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta itu. Sebagai sosok Mujahid atau pejuang tangguh di medan laga, perjuangan yang tidak mengenal rasa takut untuk dibunuh. Tidak gentar menghadapi penjara. Tidak menyerah dengan teror, dan ancaman. Tidak larut dengan sogok. Tidak peduli dengan fitnah, cacian, dan sebagainya. IB HRS adalah pejuang tangguh yang Istiqomah. Bukan mencari panggung, dan bukan pula mencari popularitas. Bukan mencari dunia. Tetapi yang dicari adalah Ridho-Nya Allah SWT. Dalam hablum minan nas, HRS santun dan bersahaja, menunjukan akhlakul karimah. Tapi, dalam hal keberpihakannya membela Agama Allah, IB HRS tegas tanpa kompromi. “Itulah sifat kesatria dari umat Rasulullah Sallaahu Alaihi Wasallam. Menempatkan lembut pada tempatnya. Tegas pada tempatnya, dan keras pada tempatnya,” ungkap Anwar Al Bantany. Menurutnya, serentetan cara dan makar untuk membungkam HRS antara lain. Pertama, tiga kali keluar masuk dari penjara, tidak membuat jera untuk terus berjuang membela kebenaran dan menegakan keadilan. Kedua, ancaman berupa sniper otomatis yang diarahkan untuk merenggut jiwanya, tidak digubris IB HRS sama sekali. Ketiga, sogokan uang satu triliun agar IB HRS bungkam, tidak diliriknya sama sekali. Keempat, teror-teror saat da'wah dan ceramah yang mengancam jiwanya, tidak membuat berhenti dari menyuarakan kebenaran di atas mimbar. Kelima, fitnah keji dan pembunuhan karakter yang dialami oleh IB HRS, dan keluarga tidak mampu menghentikan perjuangannya. Keenam, hijrah ke Mekkah untuk menghindari pertumpahan darah dengan anggapan agar IB HRS tak lagi berjuang, tetapi suara IB HRS dari Mekkah tetap lantang melawan berbagai Kedzoliman. Ketujuh, berbagai cara busuk, licik, dan keji diarahkan ke IB HRS dengan harapan agar bungkam dan takut. “Ternyata berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membungkam HRS hasilnya hanya menyebabkan berbagai macam kebingungan yang dialami oleh rezim saat ini,” lanjut Anwar Al Bantany. Tiga tahun Enam bulan IB HRS berada di Mekkah, karena dicekal, dikriminalisasi, dan upaya lainnya. “Kini tiba saatnya IB HRS kembali ke tanah air untuk membela Agamanya, membela umatnya, dan membela Bangsa dan Negaranya,” tegasnya. Umat bersuka ria akan menjemput, dan menyambut kedatangan serta kehadiran IB HRS di tanah air tercinta. Kedatangan HRS ke tanah air telah membuat rezim kalangkabut mencari sejuta cara untuk membungkam HRS tidak berdampak apa-apa sama sekali, sehingga rezim saat ini sedang berada dalam seribu kebingungan. Wartawan senior Asyari Usman bertanya, apakah Habieb pernah berbuat jahat seperti Joko Tjandra? “Sampai-sampai beliau sekarang di-bully oleh Mahfud? Habib tak pernah merugikan rakyat dan negara sebagaimana Joko Tjandara melakukan korupsi dan penipuan besar.” Jadi, sangatlah mengherankan mengapa Mahfud MD sampai ikut mem-bully HRS. Dalam wawancara dengan Ade Armando itu. Mahfud merasa ringan mengatakan agar Habieb mengurus sendiri masalahnya dengan pemerintah Saudi. Padahal, Mahfud tahu, HRS tidak pernah meminta bantuan aparat Indonesia. Kelihatannya, Pak Menko tergiring masuk ke ruang yang penuh dengan “udara akal kotor”. Tidak terpikirkan mengapa Mahfud yang berintelektualitas tinggi mau menghirup “udara akal kotor” itu. Apakah Mahfud MD merasa dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi para penguasa dan cukong? Wallahu a’lam. Tidak salahnya kalau anda berkenan menyumbangkan “oksigen akal sehat” kepada Mahfud MD. Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyebut, tidak ada lagi laporan kepolisian atau kasus yang menyangkut IB HRS. PA 212 mengklaim bahwa semua laporan yang menyangkut HRS itu sudah berstatus SP3 atau dihentikan penyelidikannya. “Sudah SP3. Insya Allah (semua kasus HRS) sudah SP3 jadi nggak ada masalah,” kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, seperti dilansir Gelora.co, Minggu (8/11/2020). Slamet Maarif meminta kepolisian untuk tidak provokatif menjelang kepulangan HRS. “Jadi polisi jangan mengada-ada (lagi). Ciptakan kondisi agar kondusif jangan komentar yang provokatif dan mengada-ada,” himbaunya. Sebab sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, ada beberapa laporan polisi yang sampai saat ini menyangkut nama HRS di Polda Metro Jaya. “Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak Rizieq Syihab ya,” katanya. Sebelumnya, PA 212 juga mengungkapkan ada intelijen hitam persulit HRS pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Intelijen hitam ini juga disebut memberikan informasi palsu soal keadaan HRS. Seperti dilansir Harian Aceh.co.id, Kamis (19/10/2020), Slamet Maarif menjelaskan, operasi intelijen hitam dibalik susahnya tokoh FPI itu pulang ke Tanah Air. Dia menjelaskan salah satu informasi bohong datang dari Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Dubes menyebut HRS bermasalah. Padahal, kata Slamet Maarif, beberapa waktu lalu di sebuah stasiun televisi, Agus mengatakan tidak ada masalah antara pemerintah Indonesia dengan Saudi soal kepulangan tokoh FPI tersebut. “Artinya ini ada intelijen hitam bermain yang menginfokan yang tidak benar (soal HRS) ke Arab Saudi,” jelas Slamet Maarif dalam tayangan YouTube Front TV, Senin (19/10/2020). Slamet heran kepulangan HRS ke Indonesia kok beberapa pihak tak senang. Termasuk Dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Slamet Maarif melihat ada yang mencoba mengganjal kepulangan HRS. “HRS mau pulang. Dia Dubes Indonesia untuk Arab Saudi cuek. Nggak mau urusin. Padahal HRS sudah usaha sendiri. Harusnya gembira dia, warganya bisa pulang. Ini malah sebaliknya. Harusnya cari info berupaya agar pulang,” kata Slamet. “Dubes Agus ini salah satu variabel yang hambat kepulangan HRS. Artinya terbukti pesoalan ada di sini. Mulai Allah buka ini pihak yang selama ini bermain,” lanjut Slamet. Selain Dubes Agus, Slamet menyoroti respons Istana atas kepulangan HRS. “Kok responnya seakan tak senang dengan kabar itu. Ternyata orang Istana teriak semua, kebakaran jenggot. Indikasi keterlibatan pihak sana ikut menghalangi kepulangan,” katanya. Dubes Agus menyebut, ada aib yang dilakukan IB HRS selama tinggal di Arab Saudi. Tetapi Agus tidak mengungkapkan aib yang dilakukan Imam Besar FPI itu. Aib itu tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi. “Di layar kedua ini ada dua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik,” kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/11/2020). Ia mengungkapkan, data sensitif ini masih bisa diakses di sistem hingga 4 November 2020. “Pada 4 November kemarin data sensitif ini masih bisa dibaca. Kalau tidak nyaman dengan label ini silakan protes kepada komputer keimigrasian Saudi,” ucap Dubes Agus. Sebelumnya, ia juga mengungkapkan HRS pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Status itu terdapat di layar keempat dalam sistem komputer imigrasi Saudi. “Di layar ini juga tertulis dengan sangat jelas namanya masuk dalam 'tasjil murahhal', daftar orang dideportasi,” ungkap Dubes Agus. Mahfud sebelumnya juga mengatakan, kepulangan IB HRS itu untuk menghindar agar tidak dideportasi dari Arab Saudi akibat pelanggaran imigrasi. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Diduga, Dua Proyek Kemendes Dijadikan Bancakan!
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Minggu (08/11). Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa PDTT. Proyek yang dimaksud terkait sewa kendaraan roda 4 untuk operasional kantor pada Sekjen Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2020. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. Berikut penjelasan temuan dari CBA tersebut. Sekjen Kemendes PDTT selaku Satuan Kerja awalnya menganggarkan untuk sewa kendaraan roda 4 operasional kantor sebesar Rp 2,2 miliar. Proyek ini dilakukan melalui tender sistem gugur dengan harga terendah. Proses tender dilaksanakan 12 tahapan mulai dari pengumuman pasca kualifikasi pada 12 Desember 2019 sampai penandatanganan kontrak pada 7 Januari 2020. Hasil tender ini, pihak Kemendes memenangkan PT Putra Tunas Harapan yang beralamat di Jl. Letjen Karjono Rt.002 Rw.006 Parakacanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 2.124.000.120. “CBA menduga proyek ini diwarnai “kongkalikong” antar oknum Kemendes dengan pihak swasta,” ujar Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA. Hal ini terlihat dari beberapa modus. Pertama, pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDTT, yakni PT PTH, sebenarnya bukan peserta lelang dengan tawaran terendah karena berada diposisi 4. Padahal ada tiga perusahaan yang mengajukan nilai kontrak yang lebih efisien alias murah seperti yang diajukan PT Trans Pasific Global senilai Rp1.967.565.600, namun digugurkan oleh pihak Kemendes PDTT. Selanjutnya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tender awal yakni mencari tawaran seefisien mungkin agar bisa menghemat anggararan di tengah-tengah APBN yang sedang seret. “Sangat miris oknum Kemendes ini seperti tidak peduli dengan kesulitan negara dan warga yang lagi kena pandemik Covid-19 dengan dugaan permainan proyek,” tegas Jajang Nurjaman. Berdasarkan temuan di atas CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas proyek sewa kendaraan roda 4 untuk operasional kantor Sekjen Kemendes PDTT. “Periksa pihak-pihak terkait seperti Pokja ULP serta Pejabat Pembuat Komitmen, selain itu menteri Desa Abdul Halim Iskandar perlu dipanggil untuk dimintai keterangan,” lanjutnya. Jaminan Hidup Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan pada 2020 menjalankan program bantuan jaminan hidup pangan non beras. Bantuan ini dijalankan dua tahap. Pertama penyaluran untuk 230 kepala keluarga, dan kedua untuk disalurkan kepada 60 kepala keluarga. Dalam pelaksanaan program bantuan ini, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyimpangan anggaran, berikut penjelasannya. Terkait teknis program bantuan jaminan hidup pangan non beras pihak Kemendes PDTT mempercayakan kepada pihak swasta, untuk itu pada 24 Maret 2020 sampai 6 Mei 2020 dilaksanakan tender untuk menentukan pihak yang menjalankan proyek. Selanjutnya, pada 6 Mei 2020 pihak Kemendes PDTT memenangkan CV Integra Prima yang beralamat di Griya Mulya Asri 02 Blok B No 15 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua belah pihak menandatangani kontrak dengan nilai Rp 1.293.960.000. CBA meragukan proses tender ini dijalankan secara jujur dan sesuai aturan undang-undang. Hal ini disebabkan, pertama dari 33 peserta tender hanya dua yang dicantumkan oleh pihak Kemendes PDTT untuk masuk tahap selanjutnya (pengajuan harga). Padahal seharusnya minimal ada 3 peserta tender yang harus dipilih yang selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mencari harga terendah. Kedua, tawaran yang diajukan CV IP sebenarnya lebih mahal dibandingkan tawaran yang diusulkan CV Mitra Barokah senilai Rp 1.212.165.000. Namun, meski tawaran lebih rendah, tetap digugurkan dengan keterangan masalah yang bersifat teknis atau persyaratan tambahan. Berdasarkan catatan di atas, menurut Jajang Nurjaman, CBA menduga program bantuan jaminan hidup pangan non beras yang dijalankan kemendes PDTT rawan penyelewengan dan diduga dibumbui “permainan”. Hal ini menjadi tambahan catatan bagi KPK untuk segera turun tangan, karena sudah banyak catatan buruk dugaan kongkalikong proyek di tubuh Kemendes PDTT. “Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK terkait, serta panggil Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sebagai Kuasa pengguna anggaran,” tegas Jajang Nurjaman. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Anies Baswedan & Khabib Nurmagomedov
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Ahad (08/11). Siapa yang tak kenal dengan Khabib Nurmagomedov. Petarung UFC asal Sildi Dagentan Rusia ini terkenal tak terkalahkan. Telah 29 kali pertarungan, semuanya dilalui dengan kemenangan. Terakhir, Nurmagomedov mengalahkan Justin Goethje dengan kuncian kaki yang membuat petarung asal Amerika itu pingsan. Dunia menyayangkan, karena Khabib memutuskan untuk pensiun dini. Petarung yang lahir pada 20 September 1988 ini mengumumkan undur diri setelah pertarungan terakhirnya melawan Justin Goethje. Octagon dan para penggemar tarung bebas kehilangan gairah. Habib mundur, karena itu permintaan ibunya. Begitu pengakunnya. Setelah ayah Khabib yang selama ini jadi pelatihnya meninggal karena Covid-19, sang ibu minta Khabib berhenti. Jangan bertarung tanpa ayahmu nak. Begitu pesannya. Khabib berjanji ke ibunya bahwa pertarungan melawan Justin Goethje itu yang terakhir. Dan Khabib memenuhi janji kepada ibunya. Banyak tokoh sukses karena bimbingan dan ketaatan pada fatwa ibunya. Salah satunya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI. Suatu hari Anies diundang untuk shalat subuh di masjid di bilangan Jakarta Pusat. Sesuai rencana, usai shalat subuh sang tokoh bicara ke Anies. Nis, kamu maju lawan Ahok ya? Kata tokoh itu menawarkan. Sepertinya hanya kamu yang bisa kalahkan Ahok. Anies kaget nggak karuan. Nggak pernah terpikirkan oleh Anies kalau ia akan maju di pilgub DKI. Dia hanya jawab dengan tenang, dan memang pembawaan mantan mendikbud ini selalu tenang, "saya harus bicara ke ibu dulu". Lewat beberapa hari, Anies pun bicara kepada ibunya, Prof. Aliyah Rasyid. Bahwa ia diminta maju di pilgub DKI. Apa jawab ibunya? "Kalau itu kemauan mereka (rakyat), ibu mengijinkan. Tetapi, kalau itu kemauan Anies, jangan! Ibu tidak mengijinkan", tegasnya. Dan, sebagaimana yang kita ketahui, Anies ikut kompetisi di pilgub DKI dan menang. Ini bukti adanya keinginan rakyat. Tiga tahun sudah Anies memimpin Ibu Kota. Ini semua, tak lepas dari keterlibatan dan ridho sang ibu. Disinilah titik kesamaan Anies dan Khabib Nurmagomedov. Meskipun keduanya berada pada profesi yang berbeda. Namun selalu taat pada fatwa sang tercinta. Selain taat pada fatwa Sang Ibu, titik persamaan antara Anies dan Khabib Nurmagomedov adalah pada sikap yang berdua yang rendah hatinya. Diantara ciri khas Khabib setelah meraih kemenangan selalu mengarahkan telunjuknya ke dada, lalu menggoyang-goyangkannya ke kanan dan ke kiri. Seolah ia memberi isyarat bahwa ini bukan kehebatanku. Bukan. Kemenangan ini bukan karena kehebatanku. Aku orang yang tak berdaya. Aku juga siapa-siapa. Kemudian Khabib mengarahkan jarinya ke atas. Seperti ia ingin memberi tahu bahwa yang terhebat dan terkuat itu Tuhan. Ialah Sang Pemilik Kemenangan yang sesungguhnya. Disisi lain, tak sedikit petarung yang memukul-mukul dadanya ketika meraih kemenangan. Menunjukkan kepada para penonton bahwa dirinya hebat. Dirinya jagoan. Sehingga dia petarung yang mampu menumbangkan setiap lawannya. Sikap sombong yang ditonjolkan. Tapi, Khabib tidak. Ia meyakinkan publik bahwa ia tidak hebat. Yang hebat itu Tuhan. Luar biasa. Mirip dengan Anies. Dalam banyak cerita yang beredar kepada orang-orang terdekatnya, Anies sering bicara tentang anugerah. Dalam banyak hal, kata Anies, yang tak pernah terpikirkan dan direncanakan sebelumnya. Tetapi Allah hadir dan menuntunnya. Suatu hari, hujan lebat di Jakarta. Begitu juga di wilayah Puncak Bogor. Debit air naik, baik karena hujan maupun kiriman. Jakarta banjir, otomatis. Siang hari, air laut surut. Cepat sekali. Tak seperti biasanya. Sehingga banjir segera kesedot ke laut. Ini tak wajar. Mestinya, air laut naik (terjadi rob) karena Jakarta baru saja ditimpa banjir. Ini unpredictable, kata Anies. Ini juga terjadi parlda peristiwa yang lain. Sejumlah halte bus Jakarta terbakar. Tepatnya, dibakar. Kabarnya, para pelaku pembakaran adalah orang-orang profesional. Siapa yang mengirim mereka? Bisa dilihat di video yang beredar. Kok badannya tegap-tegap, kata sejumlah orang. Para pengamat bilang, “ada skenario bahwa mereka ingin membakar nama baik Anies”. Dibakarnya halte busway seolah ingin mengirim kesan ke publik bahwa Anies nggak disukai buruh dan mahasiswa. Terbakarnya halte juga akan mengganggu anggaran Pemprov DKI di masa sulit akibat pandemi. Satu halte itu anggarannya Rp 25 miliar. Kali tiga yang dibakar. Cerdas! Kok ndelalah, kata orang Jawa, Anies diminta oleh Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya untuk menemui para mahasiswa yang sampai malam masih berada di area demo. Sebab, jika mereka tidak ditemui dan dipulangkan, rawan provokasi, lalu terjadi anarki dan berujung penangkapan. Situasi bisa semakin tidak semakin kondusif. Anies dianggap bisa menenangkan para mahasiswa itu. Maklum, mantan aktifis, mungkin dianggap tahu jiwa para aktifis. Dengan hadirnya Anies di tengah demonstran, maka stigmatisasi bahwa Anies tidak disukai mahasiswa dan buruh jadi hilang. Lagi-lagi, ini anugerah. Tak direncanakan. Bahkan tak ada dalam pikiran. Tetapi itu nyata dan terjadi. Kabarnya, banyak peristiwa serupa terjadi di DKI. Begitu info yang beredar. Pengakuan Anies ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ada peran Yang Maha Atas. Karena itu, tak boleh arogan. Siapapun anda, pemimpin dimanapun, harus sadar bahwa arogansi hanya akan membuat anda jatuh. Dalam banyak penghargaan yang diterima Anies selama menjadi gubernur, sepupu Novel Baswedan ini selalu mengawali narasinya dengan ucapan alhamdulillah. Lalu ia bilang, "ini semua karena kolaborasi kerja para pegawai Pemprov DKI dan seluruh warga Jakarta. Ini hadiah untuk mereka". Pelajaran yang bisa kita ambil dari Khabib Nurmagimedov dan Anies Baswedan adalah bahwa ketaatan kepada ibu dan kerendahan hati akan membuka jalan kemudahan dan kemenangan. Siapapun yang melawan, apalagi dengan kesombongan, akan terkunci dalam kekalahan, seperti nasib Goethje dan McGregor. Jika Anies terus mampu menjaga kerendahan hatinya dalam bernarasi dan bersikap, ini akan membuat siapapun yang mencoba melawan dan menyerangnya akan mengalami kesulitan. Mereka terkunci oleh simpati dan dukungan rakyat terhadap cucu Abdurrahman Baswedan ini. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Gatot Bagusnya Tolak Bintang Mahaputera
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Ahad (08/11). Rencana pemerintah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Reaksi publik beragam mengenai rencana tersebut. Ada yang menilai wajar atas penganugerahan tersebut. Namun ada pula yang mewanti-wanti bahaya "suap politik" kepada tokoh kritis. Sebagai tokoh dan dedengkot Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesisa (KAMI), wajar saja jika Gatot disorot. KAMI dianggap sebagai "lawan politik paling tangguh" oleh Pemerintah. Terbukti dengan dahsyatnya upaya untuk menghambat, bahkan menghancurkan KAMI. Gangguan terhadap keberdaan KAMI itu dimulai dari gangguan dan hambatan pelaksanaan setiap Deklarasi KAMI di daerah, hingga kriminalisasi terhadap para petinggi KAMI. Berkaitan dengan rencana penganugerahan Bintang Mahaputra tersebut, dapat disikapi dengan berbagai kemungkinan. Pertama, Gatot Nurmantyo siap dan menerima sebagai kewajaran atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Panglima TNI. Dan atas penghargaan ini, Gatot lebih kompromistis dan berbaik-baik dengan Pemerintahan Jokowi. Hembusan tawaran Menteri jika reshuffle cukup menggiurkan. Demi bangsa dan negara alasannya. Gatot bisa saja kalah dan berubah sikap. Kedua, menerima dan meyakini bahwa penganugerahan bukan hadiah dari Jokowi semata, tetapi dari negara. Meskipun demikian, sikap kritis Gatot kepada Pemerintah tidaklah berubah. Ini adalah sikap moderat dan masih memegang prinsip. Bintang jasa adalah bagian dari "kejaran" prajurit yang menjalankan tugas. Kualifikasinya lazim dan biasa. Ketiga, Gatot menolak penganugerahan dalam makna kritik dan perlawanan. Sikap berbeda dan tampil dengan keyakinan bahwa rezim tak pantas untuk memberikan kepada Gatot. Rezim masih berlumuran dosa kepada rakyatnya. Penolakan adalah bentuk pengorbanan dan kepahlawanan. Inilah harapan sebagian rakyat kepada pemimpin yang berintegritas. Jenderal Gatot Nurmantyo salah satu diantara tiga Presidium KAMI, bersama dengan Profesor Din Syamsudin dan Profesor Rahmat Wahab. Gatot tengah diuji akan kualitas kepemimpinan dan kerakyatannya. Jika pilihan itu adalah yang ketiga, maka hal ini akan menjadi poin penting tambahan untuk Gatot cahaya bintang ke depan. Kepercayaan rakyat semakin bertambah. Untuk pilihan kedua, rakyat layak menilai bahwa Gatot adalah tokoh yang biasa-biasa saja. Gatot dapat melangkah bahagia karena banyak medali di dadanya. Petinggi yang memang layak untuk dihormati. Bukan tipikal petinggi picisan dan recehan yang banyak kita saksikan hari ini. Nah, andaikan yang pertama menjadi pilihan Gatot, maka sang Jenderal adalah pemimpin kardus, picisan, odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng. Pupus sudah harapan ke depan. Rakyat kecewa lalu melambaikan tangan sambil berseru "Sayonara, Jenderal !". Penganugerahan Bintang Mahaputra kepada gatot, yang bersama-sama dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Arief Hidayat sebenarnya bukan hal yang istimewa. Karenanya Gatot Nurmantyo sebaiknya menolak saja. Tidak menjadi hina atau miskin tanpa menerima dan tidak menjadi lebih mulia atau kaya dengan anugerah bintang itu. Pemimpin hebat itu ibarat mutiara, yang kalau dilempar ke lumpur. Namun ketika diangkat dari lumpur tebal sekalipun, tetap saja mutiara yang mengkilap. Berjuanglah dengan ikhlas dan penuh dedikasi demi negeri. Nama baik yang dikenang bukan karena bintang yang dikalungkan. Tetapi karena amal nyata yang bermakna bagi agama, bangsa, dan negara. Pengorbanan jiwa dan raga demi cita-cita mulia menggapai tujuan mulia berbangsa dan bernegara. Tolaklah Bintang Mahaputera dengan kalimah yang baik. Rakyat dan bangsa Indonesia masih prihatin dan lebih butuh perhatian. Lupakan dulu jasa kemarin untuk kerja keras dan pengorbanan ke depan. Tunda seremonial bersenyum-ria menerima pengalungan bintang dari Pak Presiden saat rakyatnhya masih miskin, sakit, tersisihkan dan mudah dikriminalisasi karena arogansi kekuasaan. Aktivis yang terzalimi dengan ditangkap-tangkapin dengan semena-mena seperti teroris dan bandar narkoba. Keadilan yang masih tercabik-cabik. Pahlawan terdahulu sedang menunggu pahlawan-pahlawan baru kemudian. Termasuk anda kah orangnya atau bukan ? Penulis Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Mahfud MD Pun Ikut Membully Habib
by Asyari Usman Medan FNN - Sabtu (07/11). Perjuangan Habib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sangatlah berat. Tapi, beliau tentu paham bahwa itu berat. Habib tidak surut. Beliau tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu. Akibatnya, sepanjang waktu Imam Besar itu dibully. Dicaci-maki. Difitnah macam-macam. Namun, Habib jalan terus dengan prinsipnya. Sampai akhirnya Menkopolhukam Mahfud MD pun ikut juga membully Habib. Itulah yang terjadi dalam wawancara dengan Ade Armando beberapa hari lalu (4/11/2020). Mahfud MD mengatakan hal yang jelek-jelek tentang Habib. Sangat kasar. Dia katakan Habib bukan orang suci. Padahal, Habib tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Dan dia katakan Habib mau pulang karena menghindarkan deportasi dari Arab Saudi. Singkatnya, yang keluar dari mulut Mahfud buruk-buruk semua. Katakanlah semua bully-an Mahfud itu benar. Tapi, Habib itu jelas lebih mulia dari Joko Tjandra (JT) yang berhasil melecehkan institusi Polri dan Kejaksaan Agung. JT sampai bisa menghancurkan sejumlah jenderal polisi. Dia juga mempermalukan Kejakgung. Bahkan, lewat bantuan seorang jaksa, JT nyaris berhasil membeli fatwa Mahkamah Agung (MA) agar dia bisa bebas. Saking malunya seluruh alam Kejakgung, gedungnya saja membakar diri sendiri dengan puntung rokok. Tak kuat lagi gedung itu menanggung malu. Tak sanggup lagi gedung itu menyaksikan kelakuan para penghuninya. Itulah Joko Tjandra. Dia hancurkan kredibilitas Kejakgung dan Polri setelah dia berhasil merampok uang negara ratusan miliar rupiah. JT juga sukses meruntuhkan reputasi pemerintah secara keseluruhan. Dengan modal duit, dia acak-acak negara ini sampai ke titik nadir. Dia kangkangi berbagai lembaga negara seperti Imigrasi dan Dukcapil. Dia jadikan orang-orang penting berpangkat tinggi seperti herder. Sangat menyedihkan perbuatan JT itu bagi orang-orang yang masih memiliki nurani dan harga diri. Tetapi, orang-orang yang bernurani tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apakah Habib pernah berbuat jahat seperti yang dilakukan Joko Tjandra? Sampai-sampai beliau sekarang dibully juga oleh Mahfud MD? Habib tidak pernah merugikan rakyat dan negara sebagaimana JT melakukan korupsi besar. Dan penipuan besar. Jadi, sangatlah mengherankan mengapa Mahfud MD sampai ikut membully Habib. Sampai-sampai dalam wawancara dengan Ade Armando itu dia merasa ringan mengatakan agar Habib mengurus sendiri masalah belia dengan pemerintah Saudi. Padahal, Mahfud tahu bahwa Habib tidak pernah meminta bantuan dari aparat Indonesia. Kelihatannya, Pak Menko tergiring masuk ke ruang yang penuh dengan “udara akal kotor”. Tak terpikirkan mengapa Mahfud yang berintelektualitas tinggi mau menghirup “udara akal kotor” itu. Apakah mungkin Mahfud MD merasa dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi para penguasa dan para cukong? Wallahu a’lam. Tak salah kalau Anda berkenan menyumbangkan “oksigen akal sehat” kepada Pak Mahfud.[] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Menepis Pendapat Amien Rais Soal Kembali ke UUD 1945 (Bagian-5)
by Mayjen TNI (Purn.) Prijanto “…… Terutama bagi negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut”. (Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Jakarta FNN – Jum’at (06/11). Pembatasan. ”Untuk membedakan dan mempermudah, hasil amandemen UUD 1945 dalam artikel ini kita sebut dengan UUD 2002”. Demokrasi mati! Kebebasan terkebiri! Hukum tersakiti! Ada yang diborgol, ada yang tidak. Dari seberang menyahut, mereka langgar UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Mereka mengumbar kebencian dan SARA. Ngapain lu milenial bisanya cuma demo? Hitungan detik disahut, lu lupa ya, jatuhnya Presiden, naiknya Presiden karena demo! Polemik jumlah halaman, ukuran kertas, spasi, besar huruf, jadi kambing hitam sebagai alasan picisan. Mengapa bukan jumlah bab dan pasal yang diinfokan secara intelektual? Kewajiban memberikan dan hak mendapatkan informasi yang benar-benar kabur. Begitulah Itulah kisruh UU Cipta Kerja di bukan Oktober 2020 lalu. Strategic Assessment Bersamaan itu, cerita dari Martial Art Weapon Video tentang kejadian di AS, Hellena mencuri di Pasar Raya, ditangkap polisi, viral di medsos. Hellena mengaku mencuri lima telur karena anaknya beberapa hari belum makan. Alih-alih diborgol, Hellena justru dibawa polisi masuk pasar lagi dan dibelikan makanan untuk keluarganya. Tabayun kepada Chris Komari, aktivis demokrasi yang sudah 40 tahun di Amerika Serikat. Cerita tentang Hellena itu benar adanya, kata Chris. Menceritakan kisruh UU Cipta Kerja dan cerita Hellena di awal artikel ini, tidak bermaksud membahas UU Cipta Kerja. Hanya sebagai ilustrasi masalah HAM saja. Ternyata, bicara HAM tidak hanya sebatas narasi di konstitusi. Ada masalah demokrasi, hak asasi manusia dan hukum, antara narasi dan praktek, ada hal yang sangat penting, walau tidak tertulis. Yakni, moral dan nalar yang harus dimiliki siapa saja, sebagai landasan agar hak itu berdiri di atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu, banyak LSM asing masuk ke Indonesia. Mereka ikut campur dalam amandemen UUD 1945. Dalih ikut campur mereka, sebagai komitmennya dalam membangun tata negara baru. Yang lebih mengedepankan persamaan, keadilan dan hak asasi manusia. Koalisi Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ini memanfaatkannya. Mereka meminta PAH I BP MPR, agar rancangan bab hak asasi manusia disusun lebih detail. Tidak seperti pasal-pasal aslinya, disertai contoh konstitusi negara lain. Sedang Koalisi Perempuan Indonesia meminta soal kepentingan anak, perempuan dan hak afirmatif tercantum dalam bab hak asasi manusia. (Valina S.S, Menyusun Konstitusi Transisi) Patut diduga, bab hak asasi manusia di UUD 2002, mencontoh negara lain. Mengapa mesti mencontoh? Mengapa tidak bangga dengan ‘arsitektur’ konstitusi sendiri? Sedangkan orang Belanda, Spanyol, Itali, Jawa, Minangkabau, Toraja, dan lain-lain itu bangga dengan gaya arsitektur rumah yang mereka miliki sen sendiri. Walaupun berbeda dengan yang lain. Mestinya kita mencontoh Bung Karno yang bangga dengan budaya dan karya sendiri. Bung Karno berani beda dengan Lord Russell di Sidang Umum PBB tahun 1960. “Indonesia tak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Indonesia hanya punya Pancasila”, kata Bung Karno. Tokoh dunia jarang “membebek”. Karl Marx berani beda dengan John Locke. Spinoza berani beda dengan J. Rousseau, Lenin dan Hegel. Soepomo bersama ‘‘the founding fathers” berani beda dalam meletakkan landasan konstitusi Negara Indonesia Merdeka. Mestinya kita bangga dengan warisan arsitektur konstitusi dengan sistem pemerintahan sendiri. Ternyata, pengusul hanya ingin lebih detail dari pasal aslinya. Artinya, mereka paham kalau UUD 1945 sudah mewadahi hak asasi manusia. Tidak hanya narasi, tetapi juga dalam praktek bernegara. Baca: “Menepis Pendapat Amien Rais (Bagian-4): HAM dan NKRI, Antara Narasi dan Praktek”. (Google). UUD 1945 memang singkat dan “soepel”. Namun, bahasa Indonesia itu kaya akan makna. Narasi Pasal 26 s/d 34 UUD 1945, mengandung hak asasi warga negara. Yang secara moral dan nalar, akan kita temui hak individual di dalamnya. Sehingga bisa dijabarkan ke dalam undang-undang. Pasal 26 UUD 1945 yang mengatur masalah kewarganegaraan. Dijabarkan seperti Pasal 28D ayat 4 UUD 2002, “bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pasal 27 UUD 1945 yang mengatur masalah hak bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara, memberikan implikasi adanya berbagai macam hak individu. Hak individu itu antara lain, hak hidup, membentuk keluarga, tumbuh dan berkembang, mendapatkan berbagai macam perlindungan, pengakuan, jaminan, kepastian dan perlakuan hukum yang adil. Punya kesempatan sama dalam pemerintahan. Juga memajukan diri dan lain-lain, sebagaimana Pasal 28A, 28B, 28C ayat 2, 28D ayat 1, 2, 3, Pasal 28G, Pasal 28H ayat 1 dan 2, dan Pasal 28I ayat 1, 2, 4, 5 UUD 2002. Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, memiliki implikasi adanya hak individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berikut berbagai hal yang melingkupinya, seperti Pasal 28F. Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur hak kemerdekaan penduduk memeluk agamanya masing-masing. Pasal ini memiliki implikasi adanya hak individu seperti bebas memeluk agama dan beribadah. Bebas meyakini kepercayaan, dan lain-lain seperti Pasal 28E UUD 2002. Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur adanya hak mendapatkan pengajaran. Memiliki implikasi adanya hak individu untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat Ilpengtek-Sosbud, dan lain-lain seperti Pasal 28C ayat 1 UUD 2002. Pasal 32 UUD 1945 terkait pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia memiliki implikasi adanya hak tentang identitas budaya dan dihormatinya masyarakat tradisional sebagaimana Pasal 28I ayat 3. Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara memiliki implikasi adanya hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia bermartabat, dan lain-lain seperti dalam Pasal 28H ayat 3 dan 4 UUD 2002. Dari uraian di atas, tampak bercampur hak asasi warga negara dengan hak asasi individu atau seseorang. Bahkan terkesan duplikasi dan diulang. Sebab, sesungguhnya apa yang dimaksud dalam Pasal 28A s/d 28J UUD 2002, sudah ada di dalam Pasal 26 s/d Pasal 34 UUD 1945. Dengan demikian, jika kita kembali ke UUD 1945, selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum. Walau Bab Hak Asasi Manusia hilang, tidaklah masalah. Kalau toh ingin hak asasi individu dinarasikan secara eksplisit, posisinya di dalam undang-undang. Apakah dengan kembali ke UUD 1945, hak asasi rakyat non Parpol seperti TNI, Polri, Forum Guru Besar dan Rektor, perhimpunan Advokat, organisasi guru, buruh, tani, nelayan, pemangku adat dan lain-lain terwadahi? Ya, terwadahi dalam Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Dengan demikian, penyaluran aspirasi tidak hanya demo, tetapi bisa secara konstitusional. Rakyat non Parpol yang duduk di MPR diperlukan sebagai penyeimbang tatkala terjadi kolaborasi tidak sehat antara Presiden (eksekutif) dengan DPR (legislatif). UUD 1945 lebih adil dan kedaulatan rakyat lebih nyata, dibanding UUD 2002. Untuk apa ada sepuluh pasal hak asasi manusia di UUD 2002, tetapi kedaulatan rakyat non Parpol tidak punya wadah penyaluran aspirasi? Yakinlah, ajakan kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, hakikatnya untuk melestarikan nilai-nilai, cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Indonesia Merdeka. Semoga bisa dipahami, bermanfaat, dan dikabulkan Tuhan YME. Amin. Penulis adalah Wagub Jakarta 2007-2012 & Rumah Kebangkitan Indonesia.
Andaikan Trump Menhannya Biden?
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Jum’at 906/11). Perhitungan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat hampir final. Hasilnya kemungkinan Donald Trump nyungsep, dan Joe Biden berjaya. Amerika Serikat akan memiliki Presiden baru Joe Biden. Kandidat Partai Demokrat Joe Biden sebelumnya adalah Wakil Presiden Barrack Obama selama dua periode. Dengan kekalahan Trump ini, maka daftar Presiden Amerika Serikat yang menjabat hanya satu periode menjadi bertambah lagi. Yang terakhir adalah Bush senior. Kemenangan Biden menandai bahwa pergiliran kekuasaan antara Partai Republik dengan Partai Demokrat berjalan dengan sangat sehat. Kontrol oposisi cukup efektif. Walaupun Donald Trump ber "wek-wek" soal kecurangan. Namun suksesi dinilai lancar dan konvensional. Pilpres Amerika Serikat bersistem electoral college. Dimana untuk memenangkan kompetisi, kandidat sekurangnya mesti mendapatkan 270 electoral votes dari 538 electoral votes. Sampai sekarang Joe Biden sudah meraup sebanyak 264 electoral votes. Hanya butuh 6 electoral votes lagi. Sementara Trump baru memperoleh 214 electoral votes. Relatif Biden sulit untuk terkejar Trump. Ketika terpilih dahulu, Trump dinilai sebagai figur yang nyeleneh, dan kurang adab. Bahkan tak pantas menjadi Presiden. Karikatur, meme, hingga boneka dibuat untuk menistakan. Di tempat-tempat umum pun boneka Trump ditendang dan dipukul-pukuli. Ada rasa ketidaksukaan publik kepada Trump. Akal sehat sebenarnya tidak menerima kemenangan pengusaha kaya ini. Profilnya digambarkan sebagai Presiden seenaknya. Bahkan sangat kontroversial. Karenanya, sukses Joe Biden menyingkirkan Trump adalah kemenangan akal sehat dari rakyat Amerika. Joe Biden adalah Presiden dengan jenjang karier politik yang sangat jelas. Dunia kadang memunculkan negara dengan Kepala Negara yang tidak diinginkan. Ada yang zalim, mementingkan diri, gemar dengan pencitraan, bodoh hingga badut. Ini kecelakaan politik namanya. Tetapi aksiden seperti ini tidak pernah langgeng. Rakyat akan segera kembali kepada akal sehatnya. Memilih pemimpin yang memang pantas untuk memimpin. Kemenangan Joe Biden pada Pilpres Amerika ini adalah kemenangan akal sehat. Menyingkirkan figur ngotot yang tak mau kalah. Lempar isu curang. Padahal sebagai petahana justru Trump yang potensial untuk melakukan curang. Di tengah proses, malah minta penghentian penghitungan. Lucunya Trump sudah menyampaikan pidato klaim kemenangan. Padahal dia merencanakan untuk membawa masalah Pilpres ke Mahkamah Agung. Sehingga Kepala Biro Amerika media ABC News, David Lipson berseloroh dalam cuitannya tentang tingkah laku Trump "feeling like Indonesian politics rn". Ditanggapi lucu antara lain oleh Ross Tapsel yang membenarkan. Tetapi tidak persis seperti yang terjadi Indonesia katanya. Kecuali jika Trump yang kalah, dan diangkat Joe Bidan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) nantinya. Ini baru benar-benar sama dengan Indonesia,,, he he he. Indonesia memang hebat. Bisa menjadi contoh buat Amerika. Ini mungkin, karena di Indonesia juga pernah terjadi kecelakaan politik. Meskipun demikian, kalaupun ada figur yang memantas mantaskan diri ya dimaklum saja. Karena kita adalah bangsa yang toleran, tidak radikal, mandiri, sabar, cerdas, budiman, pemaaf dan penyayang. Kini Donald Trump sedang berenang di kolam kekalahan. Biru menenggelamkan merah. Suara "wek weknya” masih terdengar gelagapan. Selamat bekerja Joe Biden. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
POPULER
