OPINI
Komunisme Dan Liberalisme Menjepit Pancasila
by Mayjen TNI (Purn.) Prijanto “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence”. (Bung Karno, 1960, Sidang Majelis Umum PBB). Jakarta FNN – Senin (28/09). Cuplikan pidato Bung Karno di atas, ketika mengenalkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Bung Karno dengan gamblang dan berani mengatakan Indonesia tidak dipimpin oleh konsep komunis ataupun liberalis. Indonesia dipimpin oleh nila-nilai, gagasan, cita-cita yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan nama Pancasila. Genderang “beda ideologi” ditabuh Bung Karno dalam sidang bergengsi negara-negara dunia (Sidang Majelis Umum PBB). Walaupun sesungguhnya mereka atau asing sudah tahu sejak kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Komunisme Versus Pancasila Komunisme dibawa ke Hindia-Belanda (Indonesia) oleh J.F Marie Sneevliet, 1913. Mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), anggota 85 (delapan puluh lima) orang Belanda totok, dengan propaganda komunisme, pada 23/5/1914. Semaun, Darsono dan Alimin, anggota Sarikat Islam masuk ISDV. Pada 23 Mei 1920, ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) dengan Ketua Semaun dan Darsono sebagai Wakil. PKH berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Pemberontakan PKI terhadap kolonial Belanda, 1926/1927, terkait perjuangan Komunisme Internasional. Setelah Indonesia merdeka, Peristiwa Madiun, pimpinan Muso, 18/9/1948, menghendaki satu kelas buruh aliran Marxisme-Leninisme dan mendirikan pemerintahan “Komite Front Nasional”, bekerjasama dengan Uni Soviet. Satu bukti pemberontakan PKI untuk mengganti Pancasila. Keterdekatan Bung Karno dengan Presiden Mao Zedong dan PM Chou Enlai tahun 1960-an, membentuk poros Jakarta-Peking. Hubungan PKI pimpinan DN. Aidit dengan Partai Komunis China, menambah catatan kegiatan menjelang G.30.S/PKI. PKI meniupkan isu Dewan Jenderal yang akan menculik Bung Karno. Tetapi didahului Komandan G.30.S/PKI Letkol Untung, Komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Pasukan Letkol Untung menculik dan membunuh 7 (tujuh) Perwira AD, pada 30 September 1965 dan membuangnya ke dalam sumur secara biadab, di Lubang Buaya Halim. Korban penculikan itu kita kenal sebagai 7 (tujuh) Pahlawan Revolusi. Persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili pentolan G.30.S/PKI secara terbuka, dokumen di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Museum dan Monumen, yang berserakan di tanah air adalah bukti dan saksi. Tragedi 1965, jelas pemberontakan PKI, yang ingin mengganti Pancasila dengan faham komunisme adalah fakta sejarah. Tuntutan rakyat dan keputusan pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme, langkah yang benar dan tepat. Tidak mungkin dalam satu negara ada dua ideologi yang bertentangan. (Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966). Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Gerakan 30 September PKI gagal. Tanggal 1 Oktober 1965 adalah tonggak Hari Kesaktian Pancasila. Isu kelasik seputar G30S/PKI selalu muncul menjelang peringatan, terasa membosankan. Namun, bagi generasi muda, menjadi isu menarik, penting dan perlu agar generasi muda tidak termakan propaganda. Tidak termakan provokasi dan agitasi yang dibangun ideolog komunis dan simpatisannya. Film G30S/PKI tidak perlu diputar. Lho, kenapa? Itu film sejarah, seperti film 10 November. Film G30S/PKI itu rekayasa dan mengkultuskan orang. Siapa bilang? Kalau rekayasa, cocokkan saja dengan dokumen sejarah, sebut adegan apa, menit berapa yang tidak benar. Kalau kultuskan tokoh? Apa memang ada film tanpa tokoh dan peran utama? Film 10 November misalnya, tokoh dan peran uatamaya adalah Bung Tomo. Begitu juga dengan Film Tunggul Ametung, yang tokohnya ya Tunggul Ametung, Ken Dedes dan Ken Arok. Memanya ada yang aneh? Gaduh nasional dari tahun ke tahun terjadi. Satu pihak ingin melarang film G30S/PKI. Ingin menghapus sejarah G30S/PKI, dengan bilang PKI korban. Sedangkan Soeharto dalang PKI, dan lain sebagainya. Pihak lain, memperingati untuk mengingatkan bahaya laten PKI terhadap Pancasila. Gaduh nasional yang tak percaya sejarah, menunjukkan kekerdilan dalam memaknai sejarah. Bagaimana tidak? Negara pasti punya dokumen sebagai bukti sejarah. Tidak tepat jika kita bilang “sejarah itu milik penguasa atau pemenang”. Inilah contoh kekerdilan dalam berpikir dan penghargaan kepada pahlawan. Liberalisme Versus Pancasila Dalam pertarungan kepentingan politik global, mendemokratisasikan negara tidak hanya oleh aktor dalam negeri. Keikutcampuran aktor internasional negara-negara liberal kapitalis, melalui organisasi internasional seperti United Nations Develepment Program (UNDP) dan United State Agency for International Develepment (USAID) bisa saja terjadi. LSM asing seperti Institute of Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Internasional Foundation for Election System (IFES), National Democratic Institute (NDI) dan International Republican Institution (IRI) dan LSM domestik Centre for Electoral Reform (Cetro) terlibat dalam amandemen UUD 1945. (Valina Singka Subekti, 2007, Menyusun Konstitusi Transisi). Pilpres secara langsung ala Amerika, adalah hasil amandemen yang paling memprihatinkan. Demokrasi “one man, one vote” bukan demokrasi bangsa Indonesia. Bukan demokrasi dalam nilai-nilai Pancasila. Bung Karno saja, tahun 1960 sudah berani mengatakan kepada dunia, sila ke-4 Pancasila adalah dasar demokrasi bangsa Indonesia. Banyak pasal-pasal hasil amandemen UUD 1945 bertentangan dengan Pancasila. Bahkan cenderung ke liberal. Pilpres langsung yang membuat disharmoni kehidupan, robeknya persatuan dan konflik sepanjang masa, melahirkan pertanyaan kritis. Apakah itu semua bertujuan memecah belah, agar mereka bisa menguasai Indonesia tanpa menduduki untuk hidupnya? Ideologi Untuk Mencari Hidup Komunisme di dunia itu sudah mati. Begitu celoteh orang tertentu, bahkan dia pejabat yang intelektual. Ada apa dibalik celotehnya? Padahal dia yang tahu, namun yang pasti itu pernyataan ngawur dan nagco. Banyak negara-negara di dunia yang komunisnya masih hidup. Republik Rakyat China (RRC) dalam anatomi negaranya saja, ada yang disebut Communist Party of China (CPC), Central Military Commission (CMC), State Council (SC) dan National People Congres (NPC). Konon untuk militernya saja, sumpah kesetian yang pertama adalah kepada partai, baru kepada negara. Ideologi akan memberikan dasar paradigma, apa yang harus dilakukan negara. Kebutuhaan hidup papan, pangan, air, energi dan sumber kakayaan alam untuk rakyatnya menjadi lebih dominan dibanding sekedar mencari pengikut agar negara lain mengikuti ideologinya. Teritorial Indonesia yang luas dengan pantai yang landai, menggiurkan untuk direklamasi, menjadi incaran negara yang memiliki ledakan penduduk tinggi. Bagi negara yang miskin sumber daya alam, miskin sumber energi, akan tergiur dengan kekayaan Indonesia. Artinya, tidak berlebihan jika Indonesia menjadi incaran negara-negara dunia. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, akan mampu mencegah, agar tidak menjadi pengkhianat dan kompradornya asing yang mencari hidup di Indonesia. Mari kita bangkit, bersatu, bergerak, berubah agar kita tidak punah. Semoga Tuhan YME memberikan kejayaan bagi Indonesia. Amin. Penulis adalah Wagub DKI Jakarta 2006-2012 & Rumah Kebangkitan Indonesia.
Melawan Komunisme (Bagian-1)
by Dr. Masri Sitanggang Jakarta FNN – Senin (28/09). Komunisme itu paham. Bukan organisasi dan bukan pula nasab. Orang bisa saja menjadi komunis tanpa harus terdaftar sebagai anggota organisasi komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Bukan pula dari keturunan atau anak komunis. Jadi, jangan salah sangka. Orang berfaham, lebih tepat lagi ideologi komunis bisa berada di organisasi apa saja. Mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, propesi , keagamaan sampai organisasi partai politik. Begitu juga soal nasab, anak yang lahir dari seorang alim pun bisa jadi terjangkit faham komunis. Sebaliknya, anak seorang komunis belum tentu juga sepaham dengan komunis. “Dik Gaffar, kamu ajari saya agama. Nanti kamu saya ajari Marxisme,” kata Sukarno satu ketika. Yang dipanggilnya “dik Gaffar” adalah A. Gaffar Ismail, ayah dari Taufiq Ismail, dokter hewan yang lebih dikenal sebagai penyair itu. Taufiq Ismail menceritakan kisah persahabatan Sokarno dengan ayahnya itu dalam “Katastrofi Mendunia” (2004). Sukarno, yang begitu menghargai ilmu, lebih dahulu dipenuhi oleh ajaran Karl Marx, “nabi” -nya orang-orang Sosialis-komunis. Dia bangga menguasai Marxisme, sehingga berani menawarkan barter dengan pengajaran”ilmu-ilmu” Islam. Boleh jadi, sebagai muslim yang belum “terisi” dengan hakikat islam, Soekarno memandang Islam sebagai sebuah cabang Ilmu yang setara degan Marxisme. Ya, hanya sebuah ilmu dalam tumpukan ilmu-ilmu sosial dan budaya. Maka, Soekarno yang rajin bertanya soal-soal Islam kepada Gaffar dan Hasan Bandung. Itu pun Soekarno tetap sebagai seorang nasionalis sekuler, dan memimpin Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Pemikiran Soekarno tentang ke-Islaman dan sosial kemasyarakatan tidak lepas dalam perspektif ilmu-ilmu sekuler itu, sehingga tulisan-tulisannya sering mengundang tanggapan kritis dari Mohammad Natsir, tokoh Partai Islam Masyumi. Begitu pun dalam langkah selanjutnya. Ketika menjadi Presiden Indonesia, Soekarno menggabungkan ideologi nasionalisme, agama dan komunisme yang dikenal dengan Nasakom. Masyumi menolak ideologi gabungan itu, sehingga Masyumi diultimatum untuk dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas desakan PKI. Itulah Soekarno, lebih dekat ke komunis dari pada Islam. Bagaimana dengan ayah sang Penyair Taufiq Ismail? Meski pun di -coach langsung oleh mentor besar Marxisme, Soekarno, tetapi Gaffar tidak lantas jadi Komunis. Ikut Soekarno di Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pun tidak. Ia justeru aktif di Partai Islam Masyumi yang anti Komunis. Itu karena sikap dan pandangan hidupnya telah dibentuk oleh Islam terlebih dahulu. Putra Minang ini tamatan Sumatera Thawalib Parabek dan pernah nyantri di Padang Panjang. Sikap dan pandangan hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh pengajaran. Ajaran apa yang lebih awal atau lebih intens diterima, lebih kuat mempengaruhi dan memenuhi pikirannya. Jadi, jangan main-main dengan pangajaran. Ia adalah mesin cetak keperibadian dan pandangan hidup seseorang. Semaoen, Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo (orang-orang Indonesia pertama yang jadi komunis) awalnya adalah pengikut H.O.S Tjokroaminoto, sebagai anggota Sarekat Islam (SI). Bahkan pernah menduduki jabatan penting di SI. Semaoen misalnya, menjadi Ketua SI Semarang. Tetapi mereka kemudian menjadi tokoh penting pula di Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang pernah beberapa kali menorehkan sejarah kelam bangsa ini, dan di pecat dari SI. Semaoen menjadi anggota SI pada 1914 di afdeeling Surabaya. Usianya terbilang masih terlalu muda, 14 tahun. Setahun kemudian, 1915, Samaoen berkenalan dan akrab dengan seorang sosialis Belanda, Sneevliet, ketua Indische Sosial Democratische Vereniging (ISDV) dan Persatuan Buruh Kereta Api dan Trem Vereniging van Spoor en Tramweg Personcel (VSTP) di Semarang. Semaoen bersimpati berat kepada Sneevliet dan menyapa orang Belanda itu sebagai “guru”. Tidak salah juga. Karena di tengah orang-orang Belanda bermental kolonial dan merasa superior, Sneevliet justeru menawarkan persamaan dan semangat revolusiner. Maka, Semaoen pun ikut aktif di dua organisasi beraliran komunisi itu. Alimin dan Darsono ikut pula di ISDV. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, minat belajar yang sangat kuat dan hubungan dekatnya dengan Sneevliet membuat Semaoen dipercaya sebagai ketua propagandis VSTP dan mendapat gaji. Jabatan ini membuat Semaoen harus intens mempelajari ideologi Marxis, dan harus pindah pula ke Semarang, tempat kedudukan Pengurus besar VSTP, Juli 1916. Setahun kemudian, tepatnya 6 Mei 1917, dia terpilih pula menjadi ketua SI Semarang. Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia, 23 Mei 1920. Ia menduduki posisi ketua dan Darsono sebagai Wakil Ketua. Belakangan organisasi ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Semaoen adalah ketua pertama, sementara Alimin memimpin Wilayah Jakarta sejak 1918. Pada akhir tahun 1921, Semaoen meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow. Kedudukannya di PKI digantikan olehTan Malaka. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum PKI dan mengganti nama SI yang dipimpinnya menjadi Sarekat Rakyat, bagian dari PKI, di tahun 1924. Dari sekilas perjalanan Semaoen dan kawan-kawannya, terbukti bahwa meski pun mereka aktivis SI, tetapi lebih intens mendapat asupan dan bergulat dengan pemikikiran Sosialisme-komunisme Marxis, dari pada Islam. Namun begitu, pada saat itu, Semaoen dan juga orang-orang SI lainnya, kemudian menjadi PKI tidak mengetahui bahwa di dalam ajaran sosialisme Marxisme itu terkandung prinsip-prinsip ateisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sukendar, Ketua Perwakilan PKI dalam Kongres SI tahun 1922, misalnya, ketika diminta tanggapannya terkait SI yang akan menjadi Partai Sarekat Islam, menyatakan bahwa menjadi komunis bukan berarti tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi ia mengakui gerakan mereka netral dalam urusan agama. Orang-orang PKI tak ingin Islam di bawa-bawa ke ranah politik. Hal ini mengagetkan para peserta kongres. Betapa tidak, ada orang yang percaya kepada Allah tetapi netral agama! Jadi, ada yang tidak beres pada diri Semaoen dan kawan-kawannya. Kata Mohammad Hatta, “kalau ada orang komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang muslim mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya.” Maka, “tidak sedikit orang yang tersinggung karena merasa banyak yang tak beres pada dirinya. Tetapi yang tak tersinggung karena tak tahu, lebih banyak lagi .”, kata Tufiq Ismail. Kalimat terakhir Taufiq Ismail itu justeru menjadi kekhawatiran terbesar kita sekarang ini. Lebih banyak yang tidak tersinggung karena tidak tahu. Betapa banyak orang tidak tahu kalau “netral dalam urusan agama” atau “mengharamkan agama dibawa ke ranah politik” berarti sudah kerasukan bibit faham komunis. Malah, mereka yang tidak tahu itu justeru banyak pula aktivis oraganisasi Islam. Banyak juga yang tidak tahu kemudian terhasut. Misalnya, seperti pemberontakan PKI tahun 1927 di Sumatera Barat. Taufiq Ismail mengutip Brackman menggambarkan pemberontakan itu sebagai, “more in the nature of a ‘holy war’ by Islamic zealots than Communist rebellion”. Pemberontakannya malah berciri Islami ketimbang komunis. Karena komunis adalah faham yang berasal dari pengajaran, maka ajaran yang berbau komunis dalam segala bentuknya memang wajib diharamkan. Yang paling dasar, misalnya ajaran yang merendahkan nilai agama atau ketuhanan. Memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau ajaran netral agama. Sebab, anggapan ini adalah bagian dari ajaran komunis untuk tumbuh berkembangnya komunis lebih lanjut. Adalah tugas dan kewajiban negara mencerdaskan bangsa. Bukan menjadi kewajiban individu dan keluarga. Melalui pendidikan, baik formal mau pun non formal, pemerintah berkewajiban membangun anak bangsa menjadi insan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini. Oleh karena itu, semua materi ajar dan metode yang digunakan harus mampu mengarahkan anak didik pada pembentukan insan yang cerdas ber-Ketuhahan Yang Maha Esa. Secara khusus, mata pelajaran agama harus mendapat perhatian utama untuk senantiasa ditingkatkan kulitasnya. Mengurangi atau bahkan menghilangkan mata peajaran agama di sekolah, dan menyerahkan pendidikan agama kepada keluarga adalah ide yang sangat keliru. Ini dapat dilihat sebagai langkah melepaskan tanggungjawab negara/pemerintah terhadap pembangunan manusia Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang bertaqwa. Upaya untuk melepaskan tanggungjawab negara/pemerintah dalam mencerdaskan bangsa berdasarkan Pancasila. Ini sebagai ide buruk mengingkari Pembukaan UUD 1945. Ide menumbuhkan generasi sekuler, generasi yang menjadi lahan subur tumbuh berkembangnya faham komunisme. Selanjutnya, paham komunis harus dilawan. Secara khusus, pendidikan Islam (Dakwah Islamiyah) harus membekali jemaah untuk mampu mematahkan argumentasi kaum komunis. Konstruksi berpikir Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Salallaahu Alaihi Wasallam yang demikian kuat harus dimiliki jemaah, sehingga mampu dengan mudah mematahkan dan membongkar habis pemikiran komunis. Faham dan pemikirankomunis dibangun berdasarkan “Madilog” (material-dialektika- logika). Demikian juga karakter pribadi jemaah harus sampai pada “Inna shalati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil ‘alamin”. Sehingga tak adalagi jemaah yang berpikir-laku sukuler dan netral agama. Dakwah Islamiyah harus segera keluar dari lingkup kamar mandi (bersuci) dan menakar pahala dan dosa. Dakwah Islamiyah harus segera memenuhi fungsinya memuaskan intelektualitas dan rohani manusia sekaligus. Jangan biarkan ada ruang kosong dalam kehidupan manusia ini, tanpa terisi oleh Islam. Sehingga faham apa pun tidak akan bisa masuk lagi. Wallah a’lam bisshawab. Penulis adalah Ketua Panitia #Masyumi Reborn & Ketua Komisi di MUI Medan.
Kaum Neo-Komunis dan Neo-PKI Akan Fokus Lenyapkan Agama
by Asyari Usman Jakarta FNN - Minggu (27/09). Prof Salim Said boleh jadi benar bahwa komunisme sudah bangkrut. Tapi, paham komunis itu bangkrut hanya untuk urusan ekonomi. Benar, bahwa sebagai ideologi ekonomi, komunisme itu sudah ringsek total dalam tabrakan ‘laga kambing’ dengan kapistalisme. Betul, bahwa hari ini tidak ada lagi negara komunis yang mampu mempertahankan ajaran ekonomi marxisme-leninisme. Kalaupun bisa disebut sebagai pengecualian, maka Korea Utara (Korut) dan Kuba mungkin satu-satunya yang masih melestarikan ajaran ekonomi sosialis-komunis. Itu pun, Korut dan dan Kuba tetap saja masuk ke dalam perangkap ‘internet’ sebagai simbol baru kapitalisme. Meskipun simbol itu diatur ketat oleh kedua negara itu. Jadi, sekarang ini tidak ada lagi ajaran ekonomi komunis yang bertahan. Hanya tersisa teori-teori dan jejak pemaksaan ekonomi ala komunisme. Itulah kebangkrutan komunisme seperti yang disampaikan oleh Prof Salim Said dan banyak lagi pakar ideologi lainnya. Akan tetapi, itu tidak berarti para penganut ajaran komunis berhenti bergerak. Kebangkrutan di bidang ekonomi bukan bermakna mereka tidak punya basis perjuangan lain. Khususnya di Indonesia. Para penganut paham itu, baik yang mewakili keturunan PKI maupun kader baru komunisme di Indonesia, mengerahkan tenaga, pikiran, dan segala sumberdaya mereka untuk melenyapkan agama –khususnya Islam. Minimal mereka ingin sekali menajuhkan umat, terutama generasi muda, dari agama. Para penganut komunisme, tak diragukan lagi, sangat ingin menghapuskan prinsip Ketuhanan. Terlebih-lebih, ketuhanan yang bersumber dari Islam. Itulah yang sedang mereka perjuangkan saat ini. Dan itu pula yang telah menjadi jejak sejarah ketika PKI melancarkan pemberontakan pada 1948 dan 1965. Mereka menyasar para ulama dan santri. Pesantren-pesantren mereka serang. Ulama, kiyai, dan santri mereka bunuh. Hari ini, pengikut dan simpatisan neo-komunisme dan neo-PKI fokus pada upaya untuk melenyapkan agama. Dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang ‘sangat milenial’. Melalui cara yang kasar, mereka bercita-cita untuk menghilangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila. Itulah yang mereka tunjukkan secara terang-terangan lewat pengajuan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ketika kedok HIP itu terbongkar, kemudian diubah menjadi RUU BPIP. Saking kasarnya cara mereka, mereka tak peduli diprotes rakyat. Tidak mau mundur dari RUU anti-Pancasila itu. Melalui cara yang ‘sangat milenial’, neo-komunis dan neo-PKI bercita-cita melenyapkan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) lewat perombakan kurikulum pendidikan. Pendidikan agama Islam menjadi sasaran utama. Dengan berlindung di balik tuduhan radikalisme, pelajaran agama akan ‘disterilkan’ dari elemen-elemen yang mereka cap ‘berbahaya’ menurut pikiran mereka. Kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren, diawasi ketat. Tujuan mereka bisa dibaca. Yaitu, ingin menjauhkan generasi muda Islam dari kedekatan dengan Tauhid (Ketuhanan). Mereka berencana akan menumbuhsuburkan budaya Islam tanpa sholat. Tidak perlu membaca atau menghafal al-Quran. Entah berdasarkan apa, akhir-akhir ini dimunculkan kembali gagasan sertifikasi para da’i. MUI menolak itu. Dan memang gagasan ini berlebihan. Begitulah hebatnya neo-komunis dan neo-PKI. Mereka tampaknya berhasil menyeludupkan konsep untuk melemahkan umat Islam ke jajaran legislatif dan eksekutif. Dengan cara yang ‘sangat milenial’. Cara yang sesuai dengan tampilan kekinian, yang bercirikan celana sempit baju ketat. Bersamaan dengan pengacak-acakan pendidikan agama Islam, kaum neo-komunisme dan neo-PKI berusaha pula memutihkan diri mereka dari kejahatan kejam dan brutal di masa lalu. Mereka mencoba membalikkan seolah PKI adalah korban pembantaian. Padahal, PKI adalah pelaku pembantaian 1948 (pemberontakan Madiun) dan pelaku pembantaian 1965 (pemberontakan G30S/PKI). Jadi, rakyat harus terus waspada. Umat Islam, khususnya, tidak boleh lengah. Cara-cara kaum neo-komunisme dan neo-PKI tidak akan pernah berhenti. Umat tidak punya banyak waktu. Apalagi, musuh-musuh lain juga terus mengincar setiap hari. Ada bahaya Narkoba yang sebagian besar korbannya adalah generasi muda Islam. Ada pula sejumlah ajaran sesat dalam bentuk Syiah dan ajaran liberal. Ada juga proses pemiskinan dan pembodohan umat yang kelihatannya bersinergi dengan kaum neo-komunis dan neo-PKI.[] Penulisadalah Wartawan Senior FNN.co.id
IN MEMORIAM, Jakob Oetama, Presiden Indonesia Mini - 1
by Tjahja Gunawan Jakarta FNN - Minggu (27/09). Hari ini, Minggu 27 September 2020, seharusnya Jakob Oetama merayakan ulang tahunnya yang ke 89 tàhun. Namun dia harus menerima takdir Tuhan Yang Maha Esa. Pak JO, meninggal sebelum sempat merayakan hari jadinya. Beliau wafat Hari Rabu 9 September 2020 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta pukul 13.05 WIB. Pada pagi harinya, saya mendapat informasi dari seorang sahabat yang masih bekerja di Grup Usaha Kompas Gramedia. "Pa JO kritis, sudah dengar kang ?," demikian isi WA dari sahabat saya tersebut. Kemudian beberapa jam kemudian saya dikabari bahwa Pendiri Kompas Gramedia tersebut wafat. Saya segera berkirim ucapan bela sungkawa kepada Irwan Oetama, anak pertama Pa JO. Saya justru kenal lebih dekat dengan Pak Irwan karena kebetulan memiliki hoby yang sama yakni sepedaan. Saya kerap melihat sosok Pa JO pada pribadi Pa Irwan, terutama dalam hal kebaikannya. Sifat dasarnya selalu ingin menyenangkan semua orang sehingga tidak heran kalau teman-teman Pa Irwan sangat banyak walaupun mungkin ada satu dua orang yang berusaha memanfaatkannya. Demikian pula Pa JO, dikenal sekaligus disegani banyak orang dan termasuk orang yang ringan tangan. Misalnya, ketika ada mantan wartawan Kompas yang mengirim lukisan kepadanya, Pa JO seolah paham dengan kode tersebut dan segera mengirim sejumlah uang ke sang wartawan tersebut. Juga banyak cerita lain dari pengalaman beberapa wartawan Kompas yang sedang bertugas ke luar negeri yang secara kebetulan bertemu dengan Pa JO. Lalu otomatis Pa JO memberikan "uang jajan". Tidak hanya itu, sejumlah penulis muda Kompas juga ada yang pernah mendapat biaya sekolah ke luar negeri. Dalam suatu rapat pagi di Redaksi Kompas, Pa JO menyebut seseorang yang pernah dibantunya. Saya sendiri mendengar dari orang lain, ada bekas aktivis mahasiswa sekaligus kolumnis Kompas yang sekarang memimpin sebuah lembaga survey, pernah mendapat bantuan dari Jakob Oetama. Nampaknya Pa JO kalau sudah kagum dengan orang muda yang cerdas dan memiliki visi maka dia akan mudah memberikan bantuan pada anak muda tersebut tanpa syarat apapun. Respek dengan Jusuf Kalla Kemudian dalam percaturan politik, walaupun Pa JO bukan seorang politisi tapi adakalanya dia memberikan endorsement kepada orang tertentu untuk memimpin negeri ini. Tentu orang yang diendorse tersebut memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman serta visi untuk memajukan Indonesia. Misalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pa JO terlihat senang ketika SBY berduet bersama Jusuf Kalla memimpin Indonesia pada tàhun 2004. Oleh karena itu, pada periode kedua, Pa JO sebenarnya masih menginginkan SBY berpasangan dengan JK untuk melanjutkan pembangunan. Tapi realitas politik ternyata tidak seperti yang diharapkan Pa JO. Pada periode kedua sebagai Presiden RI, Pa SBY lebih memilih berpasangan dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Kembali kepada tradisi ulang tàhun Pa JO di lingkungan Kompas, biasanya selalu dirayakan secara sederhana di Kantor Kompas Jl Palmerah Selatan Jakarta. Kalau jatuh pada hari libur seperti sekarang, maka perayaan ulang tàhun Pa JO dilaksanakan sehari kemudian di hari kerja. Yang hadir biasanya bukan hanya unsur pimpinan, karyawan dan sejumlah wartawan di lingkungan Kompas, tapi sejumlah sahabat Pa JO biasanya juga ikut merayakan ulang tàhun Pa JO di Kantor Kompas. Diantara "out sider" yang selalu hadir pada setiap ulang tàhun Pa JO adalah tokoh pertelevisian Ishadi SK dan pendidik sekaligus pakar soal etika Mien Uno. Bu Mien merasa kehilangan dengan wafatnya Pa Jakob. "Saya sangat sedih dan kehilangan dengan sosok orang yang sederhana. Pa JO merupakan sosok guru yang terus mendidik bangsa. Beliau selalu menginspirasi saya dan tidak pernah lelah memotivasi saya untuk terus menjadi pendidik," kata Bu Mien Uno. Saat berbincang dengan penulis di rumahnya yang asri dan kebetulan bertetangga dengan Pa JO di Kawasan Kebayoran Baru, Bu Mien juga mengoleksi buku-buku tentang Pa Jakob Oetama. Pada perayaan ulang tàhun Pa JO tàhun lalu, Bu Mien Uno juga menyempatkan diri untuk datang ke Kantor Kompas ikut merayakan ulang tàhun Pa JO. Walaupun Jakob Oetama dikenal sebagai wartawan, tapi Bu Mien merasa memiliki chemistry dengan beliau sebagai sesama guru. Mien Uno tidak salah karena Jakob Oetama memang mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru. Namun, dia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media terbesar, Kompas Gramedia bersama rekannya, PK Ojong. Meski demikian, Jakob Oetama lebih senang disebut sebagai wartawan ketimbang sebagai pengusaha. Masyarakat pada umumnya mengenal Jakob Oetama sebagai pribadi yang santun dan bersahaja. Dalam suatu kesempatan rapat redaksi Kompas pagi, Pa JO pernah bercerita sepintas tentang pengalamannya menjadi guru sejarah di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. "Waktu itu, saya sering naik sepeda kalau ngajar sejarah," kata Pa JO singkat. Saya yang waktu itu kebetulan ikut rapat pagi, langsung membayangkan kontur jalan di Cipanas yang menanjak. Dalam hati saya hanya bisa bergumam, ternyata masa mudanya Pa JO ini cukup tangguh juga fisiknya. Dalam hal menjaga kesehatan, Pa JO memang sangat disiplin. Di saat masih sehat, dia termasuk salah satu orang yang rutin menjalani joging di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Salah satu teman joggingnya adalah mantan Menkeu alamarhum Mar'ie Muhammad. Pernah pada tàhun 2009, Harian Kompas menyelenggarakan acara Fun Bike. Sebagai Ketua Panitia, waktu itu saya memang meminta Pa JO melalui sekretarisnya Mbak Ety, untuk datang membuka acara goes yang pertamakali diadakan tersebut. Namun sebenarnya saya tidak terlalu berharap Pa Jakob datang karena acaranya pagi jam 6. Namun pada saat pelaksanaannya, Pa JO ternyata datang lebih awal bahkan bersedia menunggu beberapa saat. Kejutan Hadiah Pa JO Momen ulang tàhun Pa JO juga sering ditunggu-tunggu para wartawan dan karyawan Kompas karena disana ada harapan mendapat hadiah kejutan dari Pa JO berupa tambahan gaji sebulan penuh. Namun, uang kejutan itu biasanya diberikan pada hari ulang tàhun Pa JO di angka-angka yang genap. Misalnya ulang tàhun ke 80 atau 85. Bahkan hadiah kejutan tersebut tidak hanya diberikan kepada seluruh wartawan dan karyawan Kompas tetapi juga diberikan kepada seluruh karyawan Kompas Gramedia. Sifat altruistik yang dipunyai Pa JO tersebut juga tercermin pada salah satu putranya, Irwan Oetama. Setiap buka puasa menjelang Lebaran, beliau kerap mengundang teman-temannya yang punya hoby sama di dunia sepedaan. Lalu dibuat acara di tempat khusus dengan mengundang da'i yang memberikan ceramah menjalang buka puasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang juga diundang secara khusus ke acara tersebut. Kebiasaan berbagi dengan orang lain adalah warisan nilai kehidulan dari Pa JO yang sangat berharga disamping pemikiran dan idei-denya soal kebangsaan dan kemanusiaan. Nilai-nilai kehidupan yang diwariskan Pa JO menjadi relevan di zaman seperti sekarang ketika masyarakat dan para pemimpin serta elite politik kita sedang berada di persimpangan jalan. Pa Jakob sendiri menurut saya adalah pribadi yang selalu gelisah dengan persoalan kebangsaan dan masa depan Indonesia. Dia termasuk salah satu tokoh masyarakat yang kerap diminta pendapatnya oleh para elite politik khususnya para pemimpin di negeri ini. Meski begitu, JO termasuk sosok yang rendah hati, santun dan bijaksana. Pasca tumbangnya Orde Baru tàhun 1998 terutama setiap menjelang Pemilu terutama Pilpres, setiap elite politik yang akan berkompetisi dalam Pemilu senantiasa sowan ke Pa JO, bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Begitulah Pa JO, dia mampu berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Serta bisa merangkul semua kalangan yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan Pa JO selalu mengibaratkan lingkungan Kompas termasuk di dalamnya Grup Usaha Kompas Gramedia seperti Indonesia Mini. Dia selalu berpesan kepada para pimpinan dan para karyawan di lingkungan Kompas Gramedia agar bisa menjaga keberagaman dan kebhinekaan. Sebagai pendiri Kompas Gramedia bersama PK Ojong, tentu tidak mudah untuk bisa mewujudkan Indonesia Mini. Apalagi jika melihat sejarahnya, Kompas didirikan tàhun 1965 oleh Partai Katolik dengan Ketuanya Frans Seda. Namun dalam perjalanannya, Kompas mampu timbuh dan berkembang dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Rasanya tidak berlebihan kalau Jakob Oetama saya juluki sebagai Presiden Indonesia Mini. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id & Mantan Wartawan Kompas 1990-2016.
Kasihan Pak Prabowo, “Macan Yang Menjadi Beruang Sirkus”
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Ahad (27/09). Menteri Pertahanan (Menhan) boleh saja menjadi penting dan bergengsi. Apalagi diisi oleh eks puncak lawan politik. Cocok pula dengan latar belakang profesi sebagai mantan prajurit ketentaraan. Bahasa kerennya profesional, karena sesuai dengan keahlian. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Menhan menjadi salah satu dari triumvirat yang menggantikannya. Juga tentu, terlepas dari kekecewaan para pendukung atas kesiapan Prabowo untuk menjadi menterinya Jokowi. Tetapi yang namanya jabatan, pendukung silahkan saja kecewa. Walaupun demikian, ada rasa kasihan ditinggalkan pendukung. Akan tetapi itu hak politik yang memang tidak bisa dihalangi. Toh segala risikonya sudah dikalkulasi. Apalagi Prabowo dengan surat wasiat yang terbang, dan gebrak-gebrak podium, yang tinggal hanya kenangan seperti macan yang sudah terkurung dalam kandang. Macan yang sudah terkurung di dalam kandang, andai mengaum pun, sekadar lucu-lucuan saja untuk membuat anak-anak tertawa. Sebab tidak juga bisa bebuat apa-apa. Kesangarannya sebagai macan hanya tinggal kenangan. Bahkan bisa menjadi catatan dan tontonan lucu-lucuan. Kini, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pangan bagi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, namun ada rasa sedih dan duka yang mendalam melihat Pak Prabowo yang tadinya ibarat macan yang ditakuti, ternyata semakin menjadi macan yang dipermainkan. Bahkan berubah menjadi “Beruang Sirkus”. Beruang yang hanya mengikuti atraksi dan maunya tukang sirkus. Tersiar kabar, ada perintah Presiden agar Menhan Prabowo memperkuat ketahanan pangan. Salah satu program utama ketahanan pangan adalah menanam singkong. Akibatnya, masayarakat terpaksa harus menepuk jidat. Tanam singkong dan ketahanan pangan ini tugasnya Menhan atau Menteri Pertanian? Ada yang menjawab, “Oh tidak, pangan itu menjadi bagian penting dari benteng pertahanan lho, sehingga masih dalam ruang lingkup Menhan”. Nah, kalau begitu semua juga masuk dalam ruang lingkup, dan menjadi benteng pertahanan, termasuk urusan sandang dan pangan. Dengan demikian, nantinya Pak Prabowo juga bisa mengurus perumahan, pakaian, dan mungkin juga jalan tol dan pengolahan limbah produksi. Weleh, benar-benar menjadi anggota baru Luhut Binsar Panjaitan dong? Menteri Superman. Ada juga yang menyebut Luhut dengan Menteri Segala Urusan. Inilah kabinet "acak kadut" Menhan ngurus pertanian dan Menko Maritim urus kesehatan. Tetapi nggak aneh juga sih, karena ahli meubel juga ngurus negara ini. Lebih tidak aneh adalah tukang "taik" menjadi Komisaris Utama Pertamina. Negara memang diurus secara asal-asalan. Kasihan Pak Prabowo. Saat masyarakat memprotes rencana pemindahan ibukota, Prabowo diam saja. Reaksi ramai-ramai masyarakat soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona dan RUU Omnibus Law juga tak ada komentar. Nah, yang paling ironi ketika penolakan masif terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasil (RUU HIP) Prabowo "not clearly comment" dan "no action". Malah ikut "ngabring" mengantarkan RUU Badan Pembinaan Idewologi Pancasila (BPIP) ke Mbak Puan Maharani. Yang lebih tragis dan mengenaskan lagi, ketika Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi salah satu fraksi yang ikut menyetujui draf usulan agar RUU HIP diterima menjadi Hak Usul Inisiatif DPR. Fraksi DPR di Baleg yang menolak hanya PKS dan Demokrat. Sekarang betapa mandul dan tercengkeramnya Pak Menhan. Mulut yang bungkam mungkin "taktik" atau "strategi". Walaupun masyarakat, khususnya eks pendukung, hanya dapat mengurut dada. Tetapi ketika Prabowo menerima penugasan untuk tanam singkong, masyarakat terpaksa tepuk-tepuk jidat. Kata orang Sunda "kieu-kieu teuing" atau kata orang Betawi "gini-gini amat". "Dignity" itu barang mahal yang sulit untuk dilepas. Namun justru ini yang dikhawatirkan telah diserahkan demi kekuasaan. Juga demi jabatan Menhan. Hampir semua Menteri Jokowi menjadi ocehan publik. Ocehan yang menjadi goresan hitam untuk kabinet dan masa depan pribadi. Prabowo tampaknya sudah tak perlu berpikir karier politik. Kini bertekad saja untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan membuat tapak. Mau menjadi Presiden dengan berlindung di bawah ketiak Pak Jokowi adalah keliru. Bagai berada di ruang tipu-tipu. Warisan dari cara dan pola curang dalam menggapai kekuasaan adalah kehinaan yang tiada akhir. Kekuasaan yang didapat dari hasil curang, hanya akan menempatkan diri menjadi musuh rakyat ke depannya. Hal ini sama saja dengan mengejar bayang-bayang kuasa yang sia-sia belaka. Kasihan memang Pak Prabowo. Macan yang berubah berprilaku menjdi “Beruang Sirkus”. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Sekulerisasi di Kampus Yes, Islamisasi No?
by Nuim Hidayat Jakarta FNN- Minggu (27/09). Ade Armando dan kawan-kawannya kini gencar melakukan sekulerisasi Kampus besar-besaran. Didahului dengan penelitian lembaga Setara terhadap radikalisme Islam di 10 PTN ternana di Indonesia tahun 2018. Hasilnya menurut mereka ada radikalisme Islam di kampus-kampus. Maka mereka -kelompok abangan dan non Muslim- ini melancarkan aksinya setelah stigma negatif terhadap kelompok Islam sukses mereka lancarkan. Di ITB mereka membentuk Gerakan Anti Radikal ITB. Salah satu gerakannya adalah mendesak agar Prof Din Syamsuddin dicopot dari keanggotaan Wali Amanat ITB. Di UGM mereka berhasil melobi rektor agar melarang Ustadz Abdul Shomad ceramah di kampus UGM. Di UI kelompok Ade Armando dan Setara lebih ganas lagi. Mereka membungkus penjegalan Islamisasi di UI dengan penjegalan PKS. Mereka menyatakan bahwa PKS sejak reformasi menguasai lembaga kemahasiswaan, birokrasi penting kampus hingga penyaluran beasiswa. Akibat ini, maka Lembaga Dakwah Kampus mahasiswa UI dipindahkan sekretariatnya dari masjid UI ke Pusat Kegiatan Mahasiswa. Aneh memang. Kalau Rasulullah menyuruh agar mahasiswa dekat sama masjid, kelompok Ade malah membujuk UI agar mahasiswa jauh dari masjid. Mereka kini puas karena langkah mereka mendapat dukungan dari petinggi kampus. Bahkan mungkin mereka dapat aliran dana besar dari pemerintah, karena program radikalisme mereka sejalan dengan pemerintah. Upaya penghadangan Islamisasi di kampus (juga di masyarakat) dengan kedok radikalisme mengingatkan kita pada kondisi Orba tahun 80an. Atau kondisi Orla ketika Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Kini umat Islam mesti hati-hati. Berapa banyak ustadz yang hanya salah omong, videonya menjadi bukti untuk memasukkannya di hotel prodeo. Sementara kelompok mereka meski melanggar hukum dan sudah dilaporkan ke polisi, tidak diapa-apakan. Tapi jangan kuatir. Islam ibarat air. Meski dibendung dengan berbagai cara -batu atau beton sekalipun- ia akan sanggup cari jalan keluar. Arus Islam itu akan makin membesar dan menjebol beton itu. Islam adalah fitrah manusia. Sekulerisme yang terbukti gagal dalam sejarah di dunia Islam, adalah jalan menyimpang dari fitrah manusia. Mahasiswa atau dosen-dosen di kampus negeri tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat yang dibuat Ade cs. Dunia virtual menyambungkan mereka dengan saudara-saudaranya dari seluruh tanah air bahkan dunia. Teruslah bergerak wahai saudaraku. Meski lawan terus menghadangmu. Ujian ini saya yakin justru akan memperkuat jiwamu untuk terus berdakwah menyebarkan Islam (Islamisasi). Langkah-langkah yang dibuat Ade cs hanyalah kerikil yang tidak akan membahayakan kakimu. Ade bukanlah Muslim yang baik. Bahkan saya sendiri pernah menyaksikan dalam sebuah acara di Hotel Jakarta, Ade tidak melaksanakan Sholat Ashar dan Maghrib. Dalam Islam, orang yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip Islam jangan dipercaya... Penulis adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Depok.
PBSI Versus Istana Berebut Posisi Ketua Umum
by Rahmi Aries Nova Jakarta FNN – Ahad (27/09). Bursa Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mulai memanas. Beberapa pihak mulai memunculkan nama yang akan digadang menjadi kandidat pengganti Wiranto yang masa jabatannya berakhir Oktober ini. Perlu Ketua Umum baru untuk memimpin PBSI hingga 2024 mendatang. Menurut informasi yang didapat, pihak Istana menginginkan Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko yang mengambil alih tongkat estafet dari Wiranto. Indikasinya sejumlah mantan atlet asal Klub Djarum Kudus sudah menghadap dan meminta kesediaan mantan Panglima TNI tersebut sejak awal September lalu. Bahkan kabarnya, Istana juga melarang Kapolri Idham Aziz ikut untuk bersaing di bursa Ketua Umum PBSI. Padahal yang bersangkutan dikenal mencintai bulutangkis. Idham Azis adalah pecinta dan pemain bulutangkis sampai sekarang. Setiap minggu, dua sampai tiga kali Idham Azis bermain bulutangkis. Tapi, tentu saja, PBSI bukan hanya milik Djarum, sehingga mutalak-mutlakan Djarum yang menetukan siapa yang layak menjadi Ketua Umum PDSI. Meski tidak dapat dipungkiri kontribusinya sebagai klub dan perusahaan bagi bulutangkis Indonesia sangat besar. Sebaliknya, beberapa pihak justru ingin PBSI bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada Djarum. Istilah halusnya mandiri, seperti di era sebelum kepemimpinan Gita Wirjawan dulu. Kelompok yang ingin mandiri ini, tampaknya dimotori Ketua Harian PP PBSI yang juga Ketua Pengurus Provinsi (Pengrov) PBSI DKI Jakarta, Alex Tirta. Alex mengklaim sebanyak 26 Pengprov PBSI, dari 34 Pengprov yang punya hak suara justru mendukung Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Umum PBSI yang menggantikan Wiranto untuk priode 2020-2024. Alex menjelaskan, sesuai aturan organisasi yang tertuang di AD/ART, Ketua Umum PBSI dipilih oleh Pengprov. "Ini murni aturan organisasi yang sudah ada sejak dahulu," katanya. Sebaiknya ikuti saja aturan yang sudah baku. Jangan sampai dirubah-rubah lagi. Menurut Alex, para pengurus Pengprov mengaku membutuhkan sosok yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan Wiranto yang sudah membuahkan prestasi. Juga untuk menertibkan masalah pencurian umur dan membuat perbaikan di internal, terutama dalam pembibitan pemain muda. Dibutuhkan Ketua Umum yang menciptakan keadilan dalam persaingan untuk menjadi pemain nasional. "Kami melihat ada kesinambungan, jika tongkat kepemimpinan dari Pak Wiranto, antinya diteruskan kepada Pak Agung Firman. Sejauh ini sudah ada 26 dari 34 Pengprov yang menyatakan dukungan secara tertulis untuk memilih Pak Agung Firman," ungkap Alex di Jakarta, Rabu (23/9). Alex pun menambahkan, Pengprov sangat berharap Agung Firman bisa membawa PBSI mandiri secara keuangan. Sosoknya sebagai ketua BPK RI dianggap pas dalam membenahi keuangan PBSI. Saat ini PBSI masih ada masalah di sektor pendanaan karena kurangnya minat sponsor. Kami berharap agar PBSI ke depan dapat mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk ikut menjadi sponsor di PBSI. Hal ini untuk menggairahkan kegiatan bulutangkis di daerah, terutama daerah yang masih tertinggal fasilitas dan pembibitan pemain mudanya. “Diharapkan ke depan, PBSI butuh turnamen-turnamen di daerah. Untuk itu, harus ada sponsor yang membantu mendanai Pengprov dalam mewujudkan kegiatan PBSI di daerah," katanya lagi. Mampukah PBSI melawan'keinginan istana? Apakah Moeldoko akan bersaing dengan Agung Firman? Mungkinkah pemilihan Ketua Umum PBSI kali berlangsung dengan sistem voting ? Haruskah melanggar tradisi aklamasi di PBSI selama ini? Moeldoko sendiri punya pengalaman buruk saat bersaing di ajang pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2016 lalu. Moledoko kalah bersaing dari Edy Rahmayadi yang mendapat 76 suara. Sementara Moledoko hanya kebagian 23 suara dari 107 pemilik suara. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Aneh, Pemerintah Kok Beroposisi Kepada Rakyat?
by Anton Permana Jakarta FNN – Ahad (27/09). Praktek politik seperti ini mungkin baru terjadi di negeri ini. Pemerintah atau penguasa, yang seharusnya menjadi bahagian dari struktur bernegara dan entitas utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, justru lebih banyak menghabiskan energinya seolah "berseberangan" dengan rakyatnya sendiri. Ketika negara ini sudah disepakati bersama menjadi Negara berPancasila, ehh tiba-tiba mau diubah menjadi Tri Sila dan Eka Sila. Juga ketika negara ini hidup harmonis tenang dan damai karena mayoritas rakyatnya beragama Islam, ehh tiba-tiba pemerintah sibuk membangun narasi-narasi radikal-radikul, redikel, redikil dan radikol. Tak peduli hal itu menyakiti hati rakyatnya. Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai reseprentasi suara civil society, meminta Pilkada diundur atas nama nyawa, kemanusiaan dan keterpurukan ekonomi, ehh penguasa tetap bersikukuh memaksakan Pilkada tetap berjalan di tengah badai wabah corona yang mematikan ini. Ketika rakyat butuh pekerjaan, ekonomi sulit harga-harga semakin tinggi, dan minyak dunia turun, ehh pemerintah malah bombardir mendatangkan TKA China. Terlihat pemerintah tanpa rasa malu dan keberpihakan terhadap nasib rakyat yang banyak menganggur dan susah hidup. Belum lagi kenaikan iuran BPJS, tarif listrik dan tidak menurunkan harga pejualan BBM di dalam negeri sebagaimana negara lain, yang semakin mencekik kehidupan rakyat yang sekarat. Rakyat juga haus akan nilai keadilan dan penegakan hukum, ehh semua dikotori dengan kasus Tjoko Chandra, Harun Masiku. Malah teror penganiayaan kepada para ulama dan imam masjid yang seolah terjadi biasa-biasa saja. Hari ini harmonisasi kehidupan terasa pahit. Keadilan hukum semakin mahal. Rasa kebersamaan dan persatuan telah dicabik-cabik oleh prilaku penguasa yang semakin tak jelas arah tujuannya mau kemana? Yang jelas, negeri ini semakin rusak parah menuju titik kehancuran. Inilah out put dari kepemimpinan yang dikendalikan oligharki, korporasi dan konglomerasi. Yang dijiwai oleh paham liberalisme dan neo kolonialisme. Ditambah lagi dengan semakin "semena-menanya" para anak keturunan PKI yang menyusup dalam sendi-sendi negara, dan memproduksi aturan serta kebijakan yang menyakitkan hati rakyat. Tidak sedikit yang sebenarnya menabrak berbagai macam aturan hukum. Tapi begitulah. Rakyat hari ini merasa kecolongan. Rakyat hari ini seakan tertipu dengan bahasa manis reformasi. Ternyata, hari ini semua menjadi lebih buruk dan rusak parah. Yang namanya rakyat, pasti akan tetap setia dengan nilai-nilai kebenaran, sesuai yang telah diajarkan dan hidup berkembang dalam kehidupan. Disitulah ada norma, nilai, adat budaya, dan agama. Dimana semua terkristalisasi dengan indah dalam Pancasila dan UUD 1945. Cuma sayang, pondasi indah ini yang saat ini mereka rusak dan langkahi dengan semena-mena. Maka jadilah seolah pemerintah yang beroposisi terhadap rakyatnya. Karena tak pernah lagi bertindak dan bekerja untuk rakyatnya. Semua kalah dan tunduk di bawah ketiak politik kepentingan pribadi dan kelompok golongan. Konstitusi dan aturan hukum yang secara prinsip seharusnya jadi alat untuk mengekang kekuasaan, justru hari ini menjadi alat utamakekuasaan. Bahkan parahnya lagi, aturan hukum dan kekuasaan dijadikan alat untuk mengintimidasi rakyatnya sendiri. Kekuasaan digunakan untuk membunuh kebenaran. Lalu apa bedanya kita hari ini dengan masa penjajahan terdahulu??? Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tetapi yakinlah, tidak ada kekuasaan yang bertahan lama kalau terus menekan, menindas, semena-mena dan beroposisi terhadap rakyatnya. Apalagi, kalau kekuasaan itu digunakan untuk merubah total tatanan nilai yang sudah hidup berurat dan berakar bersama rakyatnya turun temurun. Semoga, kondisi buruk hari ini menemukan titik cahaya kebaikan esok atau di kemudian hari. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Negeri ini lahir dan berdiri dari hasil perjuangan rakyat. Sekali khianati dan sakiti rakyat, yakinlah akan ada massanya rakyat bangkit untuk mengambil alih hak dan kedaulatannya kembali secara konstitusional. Ini hanya masalah waktu saja. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya! Penulis adalah Direktur Eksekutif Tanhana Dharma Mangruva Institute.
Tak Peduli Covid-19, Yang Penting Gibran dan Bobby Menjadi Walikota
by Asyari Usman Jakarta FNN – Ahad (27/09).Banyak yang mungkin belum paham mengapa Jokowi tidak begitu perduli dengan amukan Covid-19 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Itu semua disebabkan Gibran di Solo dan Bobby di Medan. Anak dan menantu Jokowi ini ikut Pilwalkot pada 9 Desember nanti. Inilah taruhan yang sangat besar bagi Jokowi. Bebannya tidak ringan. Kedua calon itu “wajibjadi”. Tidak ada kamus untuk kalah. Jadi, inilah yang membuat Jokowi lebih mementingkan Gibran dan Bobby dibandingkan amukan virus Corona. Hingga saat ini, Jokowi tak menggubris imbauan banyak pihak agar Pilkada serentak 2020 di 270 daerah ditunda dulu. Para pakar kesehatan dan epidemiologi sangat mengkhawatirkan kemunculan ribuan “cluster” baru dari kegiatan Pilkada nanti. Jabatan walikota untuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution jauh lebih penting di mata Jokowi. Ke sinilah perhatian penuh itu ditumpahkan. Sebanyak mungkin tokoh berkaliber dari semua parpol, dikerahkan. Siang dan malam. Non-stop 24 jam untuk anak dan menantu. Ancaman untuk dipermalukan di kedua Pilwalkot itu sangat tinggi. Rakyat Solo dan Medan akan menjadi “unpredictable” (tak terpetakan). Warga di kedua kota ini akan berjuang keras untuk menentang kesewenangan demokrasi. Di Medan, warga kelihatan tenang-tenang saja. Namun, mereka siap menolak Bobby. Ini yang saya simpulkan sesuai observasi dari dekat selama ini. Barangkali, itulah yang membuat Jokowi tak bisa tidur. Apalagi, cara Jokowi memuluskan pencalonan anak dan menantunya itu meninggalkan korban perasaan kelas berat. Di Solo, mantan Wakil Walikota Achmad Purnomo dipaksa menyingkir demi Gibran. Purnomo menunjukkan perlawanan gaya Solo. Dia tak sudi ikut dalam tim pemenangan Gibran. Tamparan keras bagi Jokowi dan PDIP. Sedanghkan di Medan, mantan Wakil Walikota Akhyar Nasution dipecat oleh pimpinan PDIP karena tidak mau memberikan jalan untuk Bobby Nasution. Melawan lebih keras dari Purnomo, Akhyar malah maju sebagai calon walikota dengan dukungan PKS dan Partai Demokrat. Dua tindakan “demokratis yang otoriter” ini, sekarang, menumbuhkan tekad perlawanan akar rumput di Solo dan Medan. Gerbong pendukung setia Achmad Purnomo sangat besar. Mereka kecewa habis. Marah melihat kesewenangan yang sangat melecehkan warga Solo itu. Begitu pula dengan penyingkiran Akhyar Nasution. Dengan cara sesuka hati oleh Megawati. Ini membulatkan tekad warga Medan untuk memenangkan Akhyar nanti. Tim Jokowi sudah melihat jelas gelagat kekalahan anak dan menantunya itu. Itulah sebabnya sekarang disusun satgas pemenangan yang seolah lebih penting dari Satgas Covid-19. Diturunkan nama-nama beken nasional. Semua ikut. Bahkan ada nama Megawati dan Puan di tim Gibran. Untuk Bobby di Medan, ada nama Sandiaga Uno. Mungkinkah itu efektif dan bisa membuat keduanya menang? Nanti dulu bung! Medan sangat labil bagi Bobby sejauh ini. Bobby memang sudah lama mencoba masuk ke akar rumput. Dia dibantu oleh semua orang penting di kota ini. Tetapi, warga kota Medan sangat piawai. So elegant! Warga kota Medan tidak ribut. Mereka akan menunjukkan perlawanan terhadap kesewenangan yang mengatasnamakan demokrasi itu di TPS, 9 Desember 2020. Djarot Saiful Hidayat (PDIP) pernah merasakan “humiliation” telak di Pilgub Sumut pada 2018. Warga Solo pun bermain cantik. Gibran bisa dipermalukan oleh Bagyo Wahyono yang maju dari jalur independen. Lihat saja reaksi publik Solo. Dalam waktu relatif singkat bisa terkumpul 38,000 dukungan untuk Bagyo Wahyono. Sangat militan. Akan tetapi, ada tapinya. Akhyar Nasution dan Bagyo Wahyono bisa gigit jari juga. Sebab, Bobby dan Gibran boleh jadi “sudah ditakdirkan menang” jauh sebelum pencoblosan berlangsung Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Revisi UU BI, Membuka Jalan Menuju Kehancuran Ekonomi
by Anthony Budiawan Jakarta FNN – Ahad (27/09). Pandemi corona membuat mata masyarakat terbuka. Betapa lemahnya keuangan negara kita. Pandemi membuat defisit anggaran Pemerintah Pusat meningkat tajam. Karena penerimaan negara yang anjlok. Sedangkan belanja negara naik pesat. Pandemi membuat keuangan negara dalam tekanan. Rasio pembayaran bunga mencapai 25 persen dari penerimaan perpajakan (penerimaan pajak ditambah bea dan cukai). Sedangkan penerimaan pajak hanya sekitar 8 persen dari Produk Domestik Bruto(PDB). Sangat rendah sekali. Defisit anggaran 2020 diperkirakan Rp 1.000 triliun lebih. Ditambah kebutuhan bailout korporasi, baik untuk swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), utang pemerintah diperkirakan akan membengkan sampai Rp 1.200 triliun di tahun pandemi ini. Faktanya ketahanan Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (APBN) rapuh. Ketika menghadapi pandemi Corona, pemerintah harus menetapkan Peraturan Pemerinath Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Isi Perppu itu intinya hanya minta bantuan kepada Bank Indonesia (BI). Pertama, BI diminta membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer. Yang sebelumnya sangat taboo untuk dilakukan BI karena melanggar konstitusi. Atau sebagai standby buyer kalau SBN tidak diminati. Kedua, BI diminta turut menanggung beban bunga. Melalui burden sharing dan diskon bunga. Burden sharing dengan bunga nol (0) persen pada hakekatnya sama dengan cetak uang. Rencananya, bantuan BI ini hanya untuk satu tahun. Tetapi sepertinya akan diperpanjang hingga 2022. Atau bisa juga lebih dari 2022? Bisa saja terjadi. Karena, menurut info, DPR sedang menggoreng-goreng (baca: membahas) revisi undang-undang tentang Bank Indonesia. Katanya sih gorengan ini inisiatif DPR. Atau sebenarnya DPR ditugaskan oleh pemerintah? Ah sama saja. Karena masyarakat melihat eksekutif dan legislatif sudah menjadi satu-kesatuan. DPR sudah menjadi Kantor Cabang Presiden, alias berkolaborasi. Yang seharusnya juga melanggar konstitusi dan TAP MPR. Menurut rumor, revisi ini akan mengubah beberapa butir penting terkait UU BI. Pertama, membentuk Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Katanya, Dewan terdiri dari 5 anggota dengan Ketua Menteri Keuangan. Anggota lainnya adalah Ketua Bappenas, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Pembentukan Dewan Moneter atau sejenisnya akan menempatkan BI di bawah eksekutif. Berarti struktur BI kembali ke struktur pemerintahan Orde Lama tahun 1953, yang kemudian berlanjut ke pemerintahan Orde Baru. Struktur ini membuat kebijakan moneter tidak terkendali. “Cetak uang berlebihan”. Mengakibatkan turbulensi dan krisis ekonomi. Akibatnya, pemerintah tumbang. Kedua, Bank Indonesia akan diizinkan membeli SBN di pasar primer secara permanen. Hal ini sebenarnya yang menjadi tujuan utama revisi UU BI. Agar pemerintah bisa menjalankan politik defisit anggaran tanpa memikirkan pendanaan atau pembiayaan. Bahkan BI boleh membeli SBN tanpa bunga. Alias “cetak uang”. Konsekuensinya kita sudah tahu, ekonomi terpuruk, terperosok ke jurang kehancuran. Ketiga, Bank Indonesia dibolehkan lagi memberi fasilitas pinjaman darurat kepada bank bermasalah. Dulu namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Revisi ini jelas akan mengembalikan status BI ke era primitif dulu, pada tahun 1953. Kalau rencana revisi dengan butir-butir utama itu terjadi, maka sama saja dengan bunuh diri. Ekonomi akan terpuruk. Karena investor asing akan menjauhi SBN pemerintah Indonesia. Karena revisi struktur BI seperti itu, akan menjadi ajang monetisasi utang (debt monetization) secara berlebihan. Bahasa awamnya “cetak uang”. Dampaknya, rupiah akan terpuruk. Inflasi naik tajam. Ekonomi terkontraksi. Yang juga tidak kalah penting, revisi UU yang menempatkan BI di bawah eksekutif, dan membolehkan BI membeli SBN di pasar primer, akan bertentangan dengan konstitusi. Akan bertentangan dengan UUD 1945.Juga bertentangan dengan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 dan Tap MPR Nomor XVI/1998. Sehingga otomatis batal demi hukum. Pembentukan Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro untuk tujuan membawahi BI secara langsung bertentangan dengan Pasal 9 TAP MPR XVI/1998 yang berbunyi, “dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya, dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, DPR sebaiknya minta pemerintah fokus pada pembenahan ekonomi sektor riil saja. Jangan merusak sektor moneter yang menyandang status independen. Yang sudah terbukti cukup handal selama dua puluh tahun belakangan ini. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).
POPULER
