OPINI
KAMI Kebanjiran Kerkah Playing Victim Dari Penguasa
by Dr. Masri Sitanggang Medan FNN – Jum’at (02/10). Dihujani opini negatip, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) malah berlimpah simpati. Inilah dua hal yang membuat KAMI disambut dan sekaligus membuat penguasa gusar nggak karuan. Akankah Penguasa bertindak elegan? We are at the point of no return. Menyusul deklarasi KAMI Surabaya dan dukungan Purnawiran TNI pada acara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang dipersekusi, Muldoko Kamis (1 Oktober 2020) mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Kepala Staf Presiden, yang menjelang Pilpres 2019 lalu menyerukan perang total melawan pasangan Capres/Cawapres 02, itu memperingatkan KAMI untuk menyampaikan aspirasinya lewat jalur hukum. Entahlah, apa Muldoko menganggap berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum serta berkirim surat ke DPR RI seperti yang telah dilakaukan KAMI, dianggap tidak sesuai dengan hukum. Bagaimana cara Moeldoko memahami masalah hukum, terlihat enah dan amatiran. Luar biasa KAMI. Sejak dideklarasikan 18 Agustus 2020 lalu, KAMI tidak henti dihujani fitnah, cerca dan umpatan. Dinarasikan, malah didiskripsikan, seolah KAMI adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati karena terlempar dari kekuasaan. Orang-orang yang ingin merebut kekauasaan. Kumpulan orang-orang yang penya kepentingan. Antek Orde Baru yang ingin come back dan lain-lain lagi, yang pada pokoknya menggambarkan KAMI itu jelek dan sejenisnya. Sepertinya kian terang bahwa, kutup demokrasi di negeri ini berangsur berubah. Dalam demokrasi yang sehat, kutup itu adalah pemerintah/penguasa di satu sisi, dan partai oposisi serta pers dan perangkat lainnya di sisi lain. Kini, kutub itu akan berubah menjadi pemerintah/penguasa di satu sisi dan KAMI di sisi lain. Ini terjadi karena partai-partai dan pers mainstream sudah berasa bagian dari penguasa. Hebatnya lagi, yang jadi oposisi sepertinya justeru adalah pemerintah, bukan KAMI. Wajar, memang, penguasa merasa gusar. Soalnya, KAMI lahir di saat-saat penguasa sudah merasa berada di zona nyaman. Ibarat berkenderaan, penguasa sudah merasa di jalan arteri. Jalan ringkas mencapai tujuan tanpa hambatan. Tinggal tancap gas saja. Partai-partai bukan lagi halangan. Malah sudah menjadi tenaga pendorong sehingga kenderaan memiliki mesin turbo. Kalau pun ada hambatan, diperkirakan itu tak lebih dari sobekan kertas di tepi jalan yang akan melayang diterpa angin kencang kenderaan. Itulah sebabnya DPR RI dan pemerintah, yang kita sebut saja sama-sama sebagai penguasa, sangat percaya diri untuk tidak menghiraukan suara yang minta penghentian pembahasan atau judicial review sejumlah RUU/UU yang tidak berpihak pada rakyat . Misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Perppu Nomor 1/2020 yang telah menjadi UU Nomor 2/2020. Aada juga Minerba, RUU HIP, RUU BIP dan lain-lain. Bahklan Majelis Ulama se-Indonesia (MUI) yang berteriak keras menolak RUU HIP dan RUU BIP, dianggap angin lalu saja. Menyedihkan memang, di negara yang mayoritas Islam, lembaga Ulama tidak digubris. Tetapi, itulah kenyataannya. Malah, sudah ada yang berani coba melempar ide untuk membubarkan lembaga itu dengan nada melecehkan kekuasaan. KAMI hadir untuk maksud meluruskan kiblat berbangsa yang dinilai sudah melenceng. Kiblat bangsa yang dimaksud adalah cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan UUD 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apa saja yang telah melenceng? Seberapa jauh melencengnya? Dituangkan dengan jelas dalam Maklumat KAMI. Termasuk dalam Maklumat tersebut adalah delapan tuntutan. Maklumat itu pun telah pula dikirimkan ke para pemegang kekuasaan di negerei ini. Hebatnya, meski bukan organisasi struktural, dari sejak akan dideklarisika, koalisi yang dibidani antara lain oleh Din Syamsuddinini, MS Kaban, Ahmad Yani, Abdullah Hehamahua, Syahganda Nainggolan, Marwan Batubara. Kemudian merangkul Jendral TNI (Purn.) Gatot Nurmantio dan KH Rokhmat Wahab, Rocky Gerung serta sejumlah aktivis ini, sudah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sambutan masyarakat ini sangat mungkin karena setidaknya dua hal. Pertama, deklarator KAMI dikenal sebagai orang yang relative dapat dipercaya mewakili pikiran masyarakat. Mewakili kelompok Islam dan bukan Islam. Tokohnya mewakili kelompok dari arus utama Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Ada juga kelompok sipil dan TNI (Purnawirawan), kelompok intlektual dan berbagai profesi. Dengan demikian, KAMI tepat menyandang Gerakan Moral. Kedua, apa yang dituangkan dalam Maklumat Menyelamatkan Indonesia, secara khusus delapan tuntutan yang ditujukan kepada pengelola negara, senada dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan rakyat. Artinya, delapan tuntutan KAMI itu dirasakan rakyat persis mewakili tuntutan mereka. Dengan demikian, delapan tuntuntan KAMI itu bisa disebut PANTURA (Delapan Tuntutan Rakyat). Begitulah sehingga pertumbuhan dan dukungan terhadap KAMI serasa mengejutkan. Tanpa ada yang mengarah-arahkan, tanpa ada yang mendorong-dorong. Tapa pula ada aliran dana, namun berbagai daerah berebut deklarasi dan menyatakan dukungan. Kalau saja ini oraganisasi struktural biasa dan formal, tentulah untuk membentuk kepengurusan sampai ke tingklat Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, memerlukan waktu bertahun-tahun. Juga biaya yang tidak sedikit. Tapi KAMI tumbuh dari hati dan jiwa rakyat, sehingga segalanya di luar kebiasaan. Boleh jadi dua hal itu pula yang menimbulkan kegusaran bagi penguasa. KAMI dianggap sebagai sebuah kekuatan yang muncul di luar dugaan. Sekaligus juga sulit dikendalikan. KAMI menjadi penghalang bagi arah dan laju kenderaan yang sedang dipacu. Setidaknya, kelahiran KAMI menyadarkan penguasa bahwa mereka tidak lagi sedang berada di jalan arteri tanpa hambatan. Penguasa mencoba menyingkirkan KAMI. Caranya, itu tadi, labelisasi KAMI dengan yang jelek-jelek. Ada pula upaya-upaya melahirkan “KAMI” tandingan ,dengan narasi dukungan kepada penguasa dan mengecam KAMI Gerakan Moral yang di deklarisikan di tugu proklamasi. Lebih dari itu, ada upaya-upaya yang terasa dirancang untuk melakukan persekusi terhadap kegiatan KAMI di daerah-daerah. Moeldoko sudah pula bersuara sedikit mengancam. Tetapi ini sungguh di luar dugaan. Tindakan-indakan upaya “menyingkirkan” itu bukannya megecilkan KAMI. Malah sebaliknya membesarkan KAMI. Akibatnya, KAMI semakin populer dan menuai banjir simpati dan dukungan. Sepertinya KAMI sedang kebanjiran berkah playing victim dari penguasa. Permintaaan deklarasi sudah hamper meliputi semua Kabupaten/Kota. Entahlah, apakah “oposisi” terhadap KAMI ini satu saat nanti berubah jadi tindakan repressif penguasa. KSP Moeldoko yang tahu persis. Tapi jika ini terjadi, negara ini akan hancur sehancur-hancurnya. Percayalah ! KAMI telah menjadi gerakan kekuatan rakyat yang dahsyat. Menurut hematku, penguasa negeri ini harus memiliki political will untuk mendengar suara rakyat. Cuma itu yang bisa menghindari kekacauan negeri ini. Penguasa harus tampil elegan. Menghadapi gerakan moral KAMI, penguasa harus menunjukkan sikap lebih bermoral. Dengan demikian, moral penguasa berada di atas moral KAMI. Jangan melontarkan pernyataan-pernyataan atau melakukan tindakan yang justeru menunjukkan rendahnya moralitas penguasa. Adalah elegan bila penguasa menjawab secara akademis dan melakukan tindakan praktis berkenaan dengan PANTURA. Mendengar, mendiskusikan pandangan dan memenuhi aspirasi rakyat, tidaklah akan menjatuhkan wibawa penguasa. Itu justeru meningkatkan moralitas penguasa, meningkatkan trust rakyat kepada penguasa serta menumbuhkuatkan dukungan terhadap penguasa. Bukankah pemerintah (penguasa) ini diamanahkan konstitusi untuk melindungi segenap tumbah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial ? Bagaimana pemerintah dapat mengukur apakah tugas itu sudah dijalankan dengan baik? Atau malah sudah menyimpang kalau tidak mendengar jeritan rakyatnya? Suara rakyat itu telah dituangkan dalam bentuk PANTURA (Delapan Tuntutan Rakyat). Mendengar PANTURA adalah tindakan penguasa yang elegan dan bermoral tinggi. Itu kalau pemerintah memang bermaksud berkeja untuk rakyat. Kalau bekerja untuk kepentingan yang lain, aku tidak punya jawaban. Tetapi KAMI sudah menentukan sikap, “we are at the point of no return”. KAMI berada pada posisi yang tidak ada tempat untuk kembali. KAMI datang bukan untuk pulang! Wallahu a’lam bisshawab. Penulis adalah Ketua Panitia #Masyumi Reborn & Ketua Komisi di MUI Medan.
Gatot Nurmantyo, KAMI, dan Bahaya Neo-Komunis
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Jumat (02/10). Tampaknya konflik horizontal bakal terjadi jika setiap agenda maupun deklarasi Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditolak oleh “massa bayaran”. Contohnya, kasus kericuhan Rabu sore, 30 September 2020, di TMP Kalibata. Saat acara ziarah dan tabur bunga purnawirawan TNI di kawasan Jakarta Selatan itu tengah berlangsung, ada aksi demo yang “menolak” dari sekelompok massa. Mereka diduga adalah massa bayaran yang bermaksud melakukan teror. Pantas jika aksi pelecehan seperti ini kemudian mendapat perlawanan dari ormas FKPPI dan purnawirawan berseragam TNI dari Kopassus, Marinir, dan Paskhas yang tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) tersebut. Pernyataan sikap sempat pula dibacakan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mantan Komandan Korps Marinir ke-12 TNI AL, meski pernyataan itu nyaris dirampas Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustia, namun gagal. Dalam ziarah dan tabur bunga itu juga dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang juga Presidium KAMI. Gatot dan rombongan purnawirawan nyaris pula tak bisa masuk karena dihalangi Kolonel Ucu Yustia. Para purnawirawan TNI turun gunung melakukan aksi moral. Purnawirawan adalah hati dan cermin dari TNI aktif yang masih terikat oleh disiplin komando. Fenomena kegelisahan ini semestinya ditangkap dengan sepenuh jiwa karena kondisi ini tidak biasa. Wajar jika para purnawirawan TNI ini mendukung gerakan moral Gatot melalui KAMI. Ini karena mereka juga ikut merasakan kekhawatiran yang juga dirasakan Gatot terkait dengan indikasi munculnya bahaya PKI dan Neo-Komunis di Indonesia. Selain ulama, santri, dan aktivis Islam, maka TNI adalah sasaran PKI. Kepekaan elemen ini cukup tinggi terhadap ancaman bahaya PKI dan Komunisme. Oleh karenanya agenda ziarah dan tabur bunga pada 30 September 2020 menjadi sinyal dari kepekaan tersebut. Fenomena turun gunung para Purnawirawan TNI ini menjadi peristiwa politik yang menarik. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang bersedia menjadi salah satu Presidium KAMI adalah sebuah kejutan. KAMI, sebuah gerakan sangat kritis terhadap penyelenggaraan negara pimpinan Presiden Joko Widodo. Gatot tentu tidak sendirian, ada banyak barisan purnawirawan di belakangnya. Presiden seharusnya memahami perasaan old soldiers yang sedang mengunggah memori. Sejak Deklarasi pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, kehadiran KAMI disambut antusias dan diminta untuk deklarasi di berbagai daerah. Lebih dari sebulan, dukungan untuk KAMI terus mengalir. Permintaan deklarasi tidak berhenti. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, NTB, bahkan luar negeri. Dukungan provinsi dan kabupaten semakin rapat. Melihat perkembangan KAMI yang begitu masif, rupanya ada pihak yang khawatir, bahkan panik. Siapa yang panik? Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid menyebut: penguasa. Jelas dan gamblang! “Biar ini jadi sarana komunikasi yang dialogis,” tulisnya. Ada pandangan yang berbeda antara KAMI dengan penguasa. “Penguasa bilang: negara ini sedang baik-baik saja. KAMI berpendapat: negara sedang sakit. Demokrasinya sakit, hukumnya sakit, ekonominya sakit, dan banyak penyakit lainnya,” lanjut Tony Rosyid. KAMI lahir bukan untuk “memusuhi” Presiden. Tapi, tuntutan tanggung jawab kebangsaan untuk membantu pemerintah menyelamatkan negeri dari berbagai masalah itu. Yang penting, pemerintah jujur, apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Kedua, KAMI lahir sebagai gerakan moral. Tapi, penguasa menganggap itu gerakan politik. Bukan memperbaiki, tapi mau mengamputasi. Karena dianggap sebagai gerpol, maka KAMI perlu diantisipasi. Takutnya, gerakan ini akan melakukan upaya amputasi. Saat Deklarasi, di satu sisi, berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat itu hak yang dilindungi konstitusi. Namun, di sisi lain, menguatnya organisasi ini bisa jadi ancaman bagi penguasa yang sedang dililit masalah pandemi dan resesi ekonomi. KAMI, gerakan yang dipimpin oleh dua tokoh organisasi terbesar NU-Muhammadiyah, yaitu Prof Rachmat Wahab dan Prof Din Syamsudin, dan dibantu Gatot Nurmantyo dari militer, semakin hari semakin kuat karena semakin besarnya dukungan. Sementara penguasa semakin melemah karena pandemi Covid-19 yang tidak ditangani secara tepat membuat semakin sulit situasi ekonomi. Ekonomi, kini minus 5,32 mengarah ke resesi ekonomi berbuntut PHK, jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah. Bicara demokrasi, teringat banyak kasus persekusi atas ulama dan ustadz maupun tokoh yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Bagi KAMI, ini masalah. Jadi, jangan pura-pura tidak ada masalah. Seperti persekusi pada Gatot Nurmantyo di Surabaya. Acara silaturhmi KAMI yang dihadiri Gatot, di Surabaya, Senin (28 September 2020) dibubarkan oleh polisi. Pembubaran diduga karena ada aksi penolakan dari sejumlah orang. Kejadian ini terekam dalam video singkat yang tersebar di media sosial. Acara Deklarasi KAMI Jawa Timur sedianya akan dilaksanakan di Gedung Juang DHD 45 JL. Mayjend Sungkono Surabaya. Semua persyaratan, pemberitahuaan dan bahkan standart protokol kesehatan terkait Covid-19 juga sudah dipenuhi. Pemberitahuaan pada Polda Jatim pun sudah disampaikan. Bahkan kepada Polsek Sawahan yang membawahi wilayah hukum Gedung Juang 45 pun sudah diberi pemberitahuaan. Ijin pemakaian dan kontrak gedung dari pengelola sudah dikantongi. Pada Minggu pagi, 27 September 2020, salah seorang panitia ditelpon Polisi, diminta untuk membatalkan acara tersebut. Namun, KAMI bergeming, mereka tetap fight acara tetap harus berlangsung sesuai rencana. Sebab, persiapan sudah matang. Semua kelengkapan persyaratan pun sudah dipenuhi. Gatot Nurmantyo dan Prof. Rachmat Wahab dari Presedium KAMI Pusat sudah memastikan diri hadir. Gatot berangkat dari Jakarta. Senin pagi, 28 September 2020 baru akan tiba di Surabaya. Sedangkan Prof Rachmat Wahab sudah berada di Jombang, sebab dia memang asli Jombang, keluarga Pondok Pesantren Tambak Beras. Karena menekan Panitia tidak berhasil, rupanya polisi beralih melakukan penekanan kepada Pengelola Gedung Juang 45. Minggu malamnya pengelola meminta ketemu Panitia. Mereka bercerita banyakbahwa mereka ditelpon bolak balik oleh Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. “Kami diminta Polisi untuk tidak memfasilitasi acara ini,” kata seorang pengelola Gedung. Pihak pengelola Gedung tentu punya hak untuk membatalkan ijin yang telah mereka berikan sebelumnya. KAMI sangat bisa memahami alasan mereka. Jadi, Gedung Juang 45 sudah tidak bisa dipakai. Tapi secara informal, KAMI Jatim meminta ijin kepada Pengelola untuk memakai lapangan saja. Pihak Pengelola tidak menyampaikan penolakan, tapi juga tidak melarang. Mereka berujar, “Kami tidak mau ikut ambil resiko.” Karena segala persiapan sudah matang. Sebagian peserta dari Kabupaten/Kota yang jauh pun sudah ada yang berangkat, diputuskan acara Deklarasi KAMI Jatim tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Tempatnya di lapangan sekitar gedung tersebut. Semua peserta yang bertanya kepastian tempat tetap acara, diberi jawaban bahwa acara di (lapangan) Gedung Juang 45. Pada hari H, Senin pagi 28 September 2020, Gatot dan Prof Rachmat Wahab sudah sampai di Surabaya. Kemudian Panitia membawa mereka untuk transit di penginapan Jabal Nur JL. Jambangan. Karena Gatot dan Prof. Rachmat berada di Jabal Nur, maka sebagian Kiai, Habaib dan para tokoh yang sedianya langsung ke lokasi acara Gedung Juang, mereka pun singgah dulu ke Jabal Nur untuk bertemu Gatot dan Prof Rahmat. Setidaknya, ada sekitar 70 orang, dari total 150 tokoh yang diundang untuk ikut deklarasi. Sebagian langsung ke Gedung Juang 45, sebagaiannya mungkin berhalangan hadir. Di Jabal Nur, para undangan sarapan dan melakukan ramah tamah dengan gayeng. Saat ramah-tamah itulah mereka dapat informasi dari peserta yang berada di Gedung Juang 45, bahwa situasi di lokasi tidak memungkinkan mereka untuk datang. Ada massa pendemo yang entah dari mana. Polisi pun banyak di lokasi. Sebagian undangan yang mencoba untuk mendekat ke lokasi mendapatkan persekusi dari orang-orang yang tidak dikenal. Mendapat informasi seperti itu, Panitia berembug. Panitia putuskan tidak jadi melaksanakan acara di Gedung Juang 45. Gatot, Prof Rahmat, dan para tokoh yang sudah siap berangkat ke lokasi, dicegah. Panitia minta mereka semua untuk tetap di Jabal Nur saja. “Kita lanjut ramah tamah di sini saja, hingga makan siang nanti,” kata seorang Panitia. Acara informal. Namanya kedatangan orang Jakarta, apalagi tokoh seperti Presidium KAMI Gatot Nurmantyo dan Prof Rahmat, maka keduanya pun diminta untuk berbicara sekedar cerita-cerita ringan terkait situasi Bangsa, Covid-19 dan lain sebagainya. Setelah Prof Rachmat, giliran Gatot berbicara, terdengar suara bising di luar. Di luar ada sound system berkuatan besar diangkut satu truk dengan beberapa orang di atasnya. Mereka ini pendemo atas nama “Surabaya Adalah Kita”. Di saat Gatot sedang berbicara, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang mengaku dari Polda Jatim. Tak seorang pun memakai seragam Polisi dan ketika dimintai surat tugas, mereka tidak bisa menunjukkannya. Tapi, Wakil Direktur Intelkam AKBP Iwan Surya Ananta langsung maju mendekati Gatot yang sedang bicara. Dia memaksa Gatot berhenti. Sesaat kemudian kawan-kawannya yang lain pun ikutan merangsek. “Ini bapak-bapak dari Kepolisian meminta saya berhenti bicara. Tidak apa-apa, mereka hanya menjalankan tugas,” kata Gatot dengan lembut. Kemudian Gatot pun mengakhiri bicaranya. Sempat akan terjadi perlawanan. Teriakan takbir pun sudah bertaluan, yang diselingi pekikan merdeka. Tapi, Gatot Nurmantyo dan beberapa tokoh lainnya berhasil mencegah. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Waspada Terhadap PKI Itu Positif & Harus! (Bagian-1)
Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi. Tidak mewakili siapa-siapa dan lembaga apapun. Boleh saja setuju, dan boleh juga tidak setuju. Maaf kalau agak panjang, sehingga dibagi menjadi dua tulisan! by Shamsi Ali Al-Kajangi New York City FNN – Jum’at (02/10). Setiap tanggal 30 September, dikenang sebagai salah satu hari kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebab di hari itulah banyak Jenderal, tokoh bangsa dan agama yang dibunuh oleh kelompok orang berideologi Komunisme. Mereka tergabung dalam sebuah partai yang disebut PKI atau Partai Komunis Indonesia. Saya tidak perlu lagi membahas siapa dan apa itu PKI, ideologi dan agendanya. Karena saya yakin semua anak bangsa yang memiliki kepedulian pasti sudah tahu. Juga paham dan sadar akan apa yang pernah terjadi dengan PKI di negeri ini. Yang ingin saya sampaikan hanya sebuah kewaspadaan (al-hadzar). Sikap yang harusnya terbangun oleh setiap putra-putrì bangsa. Bahwa ada masa, dimana peristiwa kelam itu boleh saja terulang kembali. Sebab sejarah kerap terulang, walau dalam warna dan bentuk yang berbeda. Masihkah & Perlukah Diwaspadai? Ada sebagian yang mengatakan bahwa isu PKI atau faham komunisme harusnya tidak lagi perlu dibahas atau diributkan. Beberapa alasan yang disampaikan, antara lain, bahwa ideologi Komunisme telah selesai (berakhir). Komunis itu sudah mati terkubur. Dengan ambruknya Uni Soviet, seolah paham komunisme juga telah runtuh. Bahkan dengan perubahan konstalasi dunia, dimana Rusia dan Amerika dengan aliansi Uni Eropa mengakhiri perang dingin, juga berarti ideologi Komunis telah berakhir. China yang dikenal sebagai negara Komunis juga ternyata mengalami “shifting” atau pergeseran dari komunisme kepada paham yang nampaknya lebih dominan secara kapitalisme dan liberalisme. China semakin membuka diri secara ekonomi. Perkiraan di atas nampaknya terlalu menyederhanakan permasalahan. Karena sesungguhnya isu Komunis dalam konteks Indonesia tidak harusnya selalu dikaitkan dengan Rusia atau China. Tapi memiliki tendensi pemikiran dan karakternya sendiri. Selain itu, ideologi itu adalah faham atau pemikiran yang mempengaruhi karakter. Karenanya ideologi tidak selalu bubar dengan bubarnya sebuah institusi, termasuk organisasi atau negara. Begitu juga dengan PKI dan faham komunisme di Indonesia. Ideologi atau faham biasanya akan nampak melalui gejala-gejala (symptoms) yang kemudian berkembang dalam bentuk karakter dan aksi. Gejala ini terkadang sangat halus, sering menipu, bahkan tidak jarang dibungkus oleh teori-teori atau konsep-konsep yang menawan dan membuai. Saya jadi teringat kenapa Menteri Agama begitu “obsessed” dengan isu radikal? Tentu karena ada gejala-gejala, yang boleh jadi dicurigai sebagai gejala-gejala radikalisme. Sehingga berdasarkan gejala itu sang Menteri kemudian menghembuskan isu “radikal” agar terbangun kewaspadaan. Masalahnya kemudian, kenapa ketika isu PKI dihembuskan berdasarkan gejala-gejala untuk membangun kewaspadaan, justeru dituduh “mengganggu” bahkan membahayakan pemerintahan? Sehingga usaha-usaha mereka yang mengingatkan bangsa ini untuk waspada dihalangi di mana-mana. Saya menilai ini prilaku paradoks dari kekuasaan. Saya justeru khawtir jika prilaku “unfair” ini justeru menjadi bagian dari symptom yang ada. Semoga saja saya salah. Perlakuan “ketidak adilan” (unfair treatment) kekuasaan itu juga terlihat dalam menyikapi kelompok-kelompok yang dianggap mengancam negara atau ideologi negara. Salah satunya sebagai misal adalah kelompok dan jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saya melihat ada sikap yang berbeda dari kekuasaan dalam menyikapi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman itu. Ada yang ditindak dan dibumi hanguskan. Tapi ada yang seolah dirangkul dan dilindungi. Pilitik belah babmbu yang diterapkan. Tentu semua ini semakin membangun kecurigaan itu. Pastinya menjadikan Umat Islam semakin meningkatkan kewaspada. Kenapa ancaman yang dikaitkan dengan agama begitu dibenci? Sementara ancaman ideologi yang anti agama seolah hal yang biasa saja. Bahkan serasa mendapat perlindungan. Saya khawatir sekali lagi, jangan-jangan ini jadi bagian dari symptom itu. Gejala-Gejala itu... Sebuah gejala tentunya bukankah kesimpulan, sampai masanya bisa dibuktikan. Gejala hanya jembatan menju kepada realita. Karenanya sikap yang dibangun bukanlah “konklusi” (kesimpulan). Tetapi sekali lagi, lebih kepada membangun kewaspadaan. Sebagai ilustrasi saja. Jika saat ini saya terbang kembali ke Indonesia, pastinya setiba di bandara Soekarno Hatta suhu badan saya akan dicek. Kalau ternyata temperatur badan saya lebih dari normal, maka berarti saya ada “gejala” Covid. Tapi tingginya suhu badan itu belum tentu sebagai sebuah “kesimpulan” jika saya positif Covid. Namun demikian karena suhu badan tadi, maka wajar saja kalau saya dikarantina hingga ada pembuktian jika saya negatif atau memang postif Covid. Disinilah urgensi kewaspadaan terhadap gejala-gejala PKI dan faham komunisme itu. Karena dari gejala itulah nantinya akan nampak (terbukti) apa benar atau tidak benar jika memang PKI menggeliat di negeri ini. (bersambung) Penulis adalah Diaspora Indonesia di Amerika Serikat.
Ganggu Tabur Bunga Purnawirawan
by M Rizal Fadillah Jakarta FNN – Jum’at (02/10). Kasus kericuhan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada 30 September 2020 sore saat acara ziarah dan tabur bunga Purnawirawan TNI ini tidak mungkin tanpa disain. Aksi demo yang "menolak" sudah dapat diduga sebagai buatan, bayaran, dan teror. Pantas dan wajar jika aksi pelecehan seperti ini mendapat perlawanan. Untuk itu, baik peserta aksi demo maupun pembuat aksi semestinya ditindak oleh aparat Kepolisian. Tetapi selalu saja terkesan seperti dibiarkan. Sehingga wajar bila ada yang beranggapan bahwa, aksi ini bagian dari rekayasa penguasa untuk menekan dan menghalang-halangi tokoh-tokoh oposisi. Melihat kejadian di TMP Kalimata ini, kening jedi berkerut dengan seratus pertanyaan. Pemerintah sedang bermainkah? Betapa kasar permainannya. Jika model seperti ini masuk kategori operasi intelijen, maka betapa tidak cerdiknya operasi itu. Selera intelijen yang rendah, dan sangat tidak bermutu. Para purnawirawan TNI akhirnya turun gunung melakukan aksi moral. Purnawirawan adalah hati dan cermin dari TNI aktif yang masih terikat oleh disiplin komando. Fenomena kegelisahan ini semestinya ditangkap dengan sepenuh jiwa. karena kondisi ini tidak biasanya. Selain ulama, santri, dan aktivis Islam, maka TNI adalah sasaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan faham Komunisme. Kepekaan elemen ini cukup tinggi terhadap ancaman dan bahaya Neo PKI dan faham Komunisme. Oleh karenanya agenda ziarah dan tabur bunga pada tanggal 30 September ini menjadi sinyal dari kepekaan yang tinggi tersebut. Pemerintahan Jokowi semestinya memahami perasaan "old soldiers" yang sedang mengunggah memori anak-anak yang mencintai negeri ini dari bahaya dan ancaman Neo PKI dan faham Komunisme. Bukan malah sebaliknya, memberikan angin segar dan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya Neo PKI dan faham Komunisme yang mengancam ideologi Pancasila. Gagasan diajukannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah bukti nyata bahwa Neo PKI dan faham Komunisme itu ada dan nyata. Bukan fitnah dan mengarang bebas. Tragisnya, pemerintah Jokowi malah memberikan penguatan dengan mengajukan RUU Ban Pembinaan Ideologi Pancasila (BIP). Ini lebih ngawur dan ngaco. Ketika kasus laporan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) atas Muhammad Said Didu, maka dukungan Purnawirawan TNI kepada Didu yang biasa disapa Mosad mengalir deras. Demikian juga saat Ruslan Buton ditangkap, dan terlebih lebih lagi saat peradilan Mayjen TNI (Purn.) Kivlan Zen. Dukungan luar biasa dari ribuan Purnawirawan TNI, diantaranya ratusan mantan Pati memberi dukungan tertulis. Fenomena turun gunung para Purnawirawan TNI ini menjadi peristiwa politik yang menarik. Karena menggambarkan kegelusahan mereka yang dalam terhadap teta kelola negara yang kacau-balau, amatiran dan amburadul. Mantan Panglima TNI Jendaral TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo yang bersedia menjadi salah satu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah sebuah kejutan. KAMI sebuah gerakan yang sangat kritis terhadap penyelenggaraan negara pimpinan Presiden Jokowi. Gatot tentu tidak sendirian. Ada banyak barisan Purnawirawan di belakangnya. Aksi Purnawirawan di berbagai even tidak bisa dianggap lalu. Disamping wujud kekecewaan atas peran terlalu besar "angkatan" Kepolisian, dan pengecilan TNI pasca pemisahan, juga hal ini menjadi suara keras gerakan moral dan patriotisme. Arah pengelolaan negara dinilai telah jauh melenceng jauh. Kalau ibarat kapal, arah kapal melenceng jauh dari tujuan akan dituju. Negara juga sudah melenceng dari cita-cita dan tujuan bernegara sesuai perintah kontitusi Pembukaan UUD 1945. Bukan lagi untuki melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia. Tetapi melindungi kepentinga para oligarki, korporasi dan konglomerat licik, picik, busuk dan tamak. Sikap Purnawirawan adalah hati dan cermin dari TNI aktif yang masih terikat oleh disiplin komando. Komando yang kadang dibelenggu oleh permainan politik. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Din-Rachmat, Sinergi Muhammadiyah-NU di KAMI
by Tony Rosyid Jakarta FNN- Jum’at (02/10). Dua tokoh besar Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) tampil memimpin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia0 (KAMI). Mereka adalah Din Syamsudin dan Rachmat Wahab. Keduanya Guru Besar di dua perguruan tinggi ternama negeri ini. Din Syamsudin Guru Besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Sedangkan Rachmat Wahab Guru Besar di Universitas Negeri Jogyakarta (UNY). Kedua tokoh Muhammadiyah dan NU ini didaulat menjadi Presidium KAMI. Dibantu tokoh dari mantan militer yaitu Gatot Nurmantyo. Muhammadiyah adalah organisasi terbesar kedua setelah NU. Meski kedua tokoh ini tidak secara resmi mewakili organisasi masing-masing, namun representasi dan pengaruhnya tidak bisa diabaikan. Keduanya mempunyai nama besar. Baik di Muhammadiyah maupun NU. Jika tokoh Muhammadiyah dan NU sudah bersatu dalam langkah yang sama, maka dukungan mayoritas rakyat lebih mudah untuk diperoleh. Sejarah mencatat kemenangan Gus Dur di sidang MPR 1999 atas Megawati setelah tokoh Muhammadiyah yaitu Amien Rais memberikan dukungan kepada Gus Dur. Padahal, nama Gus Dur nggak muncul dari awal sebagai Capres. Bersatunya NU dan Muhammadiyah dalam gerakan moral dan juga politik termasuk barang langka dalam sejarah negeri ini. Sebab, keduanya memang bukan partai politik. Terutama sejak NU kembali ke Khittoh tahun 1984. Masing-masing ormas besar ini punya lahan sosial dan garapan pendidikan yang berbeda. Namun pada kondisi tertentu, para tokoh kedua Oraganisasi Kemasyarakatn (Ormas) ini bisa saja bersatu. Misalnya, untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. NU menggarap masyarakat pedesaan dan pendidikan tradisional. Muhammadiyah lebih terkonsentrasi pada masyarakat perkotaan dan pendidikan modern. Selain menggarap juga bidang kesehatan. melalui rumah sakit. Semacam bagi-bagi tugas. Namun, di dalam KAMI, dua tokoh Muhammadiyah dan NU bersatu di garda terdepan. Memimpin gerakan moral, meski harus berhadap-hadapan dengan penguasa. Mirip di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika ketuanya dari NU, maka sekjen dari Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Bersatunya unsur NU-Muhammadiyah di KAMI, mesti diwakili oleh para tokoh non struktural, akan memberi harapan bahwa gerakan KAMI ke depan punya potensi besar. Selama ini, susahnya menyatukan NU-Muhammadiyah dalam satu paket (kebersamaan) gerakan moral, karena adanya faktor psikologis yang disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan ritual diantara mereka. Ketika kedua tokoh ormas besar ini bersatu, lenyap semua sekat-sekat itu. Inilah diantara faktor yang membuat penguasa cukup panik. Penguasa tentu saja tidak senang, kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU bersama dalam gerakan moral yang beroposisi kepada yang sedang berkuasa. Dalam banyak peristiwa politik, kedua ormas ini seringkali sengaja dibenturkan satu dengan yang lain. Terutama jelang pemilu. Pelakunya adalah para politisi. Sebut saja "politisi busuk". Isunya selalu soal paham keagamaan, mazhab dan ritual. Klasik! Meski klasik, tapi seringkali efektif. Di KAMI, keduanya menyatu. Tak ada isu yang bisa membenturkannya. Isu Islam kanan, nggak mempan. Isu radikalisme dan Khilafah, juga nggak ngefek. Muhammadiyah dan NU dikenal ormas moderat. Nggak ke kanan, apalagi radikal. Isu Khilafah itu bukan khas NU dan Muhammadiyah. Jika di Surabaya Senin kemarin (28/9) demo menolak KAMI karena dianggap mengusung faham khilafah, itu tandanya para pendemo bangun kesiangan. Baru siuman. Sementara tuduhan kepada KAMI sebagai barisan sakit hati, itu salah sasaran. Nggak akan mempan juga. Sebab, Din Syamsudin dan Rachmat Wahab tak terlibat aktif di politik, terutama pilpres 2019. Anda mau nuduh kedua tokoh ini punya ambisi jadi presiden? Makin ngaco dan ngawur! Mereka lebih cocok sebagai bapak bangsa. Bukan politisi, apalagi agen dan broker politik. Mereka adalah berdua itu organisatoris, guru besar, akademisi, ilmuwan dan agamawan yang dalam pikiran mereka berdua hanya ingin bangsa ini selamat. Titik! Tidak lebih. Nggak ada keinginan lain kecuali hanya itu. Bersyukur KAMI lahir di tengah bangsa yang sedang carut-marut, berantakan dan amburadul begini. Bersyukur juga KAMI mendapatkan sosok pemimpin seperti Din Syamsudin dan Rachmat Wahab. Sosok yang berintegritas dan punya kapasitas. Karena itu, tak berlebihan jika mereka berdua dianggap telah merepresentasikan suara mayoritas rakyat Indonesia. Selamat berjuang, semoga di tangan dua sosok ini, KAMI mampu memberi arah bangsa yang lebih jelas dan terukur. Selamat dari gelombang masalah akibat kedunguan para nahkodanya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Selamat Hari Kesaktian Pencasila, "Suatu Saat Indonesia Akan Jaya"
Bangsa Indonesia kini sedang mendapatkan ujian dari Allah Sunhanahu Wa Ta'ala. Covid-19 semakin memporak-porandakan ekonomi nasional. Untungnya, ujian itu tidak hanya menimpa negara yang berdasarkan Pancasila ini. by Mangarahon Dongoran Jakarta, FNN - Kamis (1/10). Jayalah Negeriku. Jayalah Indonesiaku. Walaupun saat ini sedang carut-marut, akibat Corona Virus Disaesa 2019 (Covid-19), ditambah lagi pemerintahan yang carut-marut dalam menangani berbagai masalah ekonomi, sosial, kesehatan, hukum dan politik, saya percaya, suatu waktu Indonesia akan jaya, dan diperhitungkan kembali di kancah internasional. Saya percaya Indonesia akan bangkit dari keterpurukan. Pengorbanan para pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, dan pahlawan reformasi kelak tidak akan sia-sia. Kelak Indonesia akan menjadi macan Asia yang siap mengaum ke seluruh dunia. Ekonomi sudah terasa merosot dalam 5 tahun pertama pemerintahan Joko Widodo- M.Jusuf Kalla. Janji pertumbuhan ekonomi 7% per tahun dalam kampanyenya tahun 2014 tidak pernah tercapai. Jangankan 7%, 6% pun tidak tercapai. Akibatnya, daya beli masyarakat merosot. Saya yang juga ikut bermain di sektor kecil-kecilan, turut merasakannya. Penjualan tahun 2018 turun 50% lebih dibanding penjualan tahun 2019. Banyak yang mengeluh omset turun terus. Apalagi di masa Covid-19 ini. Dalam 5 tahun pertama itu (2014 sampai 2019), mungkin ada sektor yang tumbuh, bertahan, dan turun. Tapi, umumnya turun. Banyak kios dan toko di mal yang tutup. Katanya karena online. Tapi, pengaruh online masih sangat kecil. Buktinya, tidak hanya kios yang tutup, tetapi juga sejumlah gerai mini market dan tempat perbelanjaan modern banyak yang tutup. Sebut saja berapa banyak gerai Matahari, Robinson, Indomart, Alfamart yang tutup. Belum lagi toko-toko di pinggir jalan, banyak yang tutup. Bangsa Indonesia kini sedang mendapatkan ujian dari Allah Sunhanahu Wa Ta'ala. Covid-19 semakin memporak-porandakan ekonomi nasional. Untungnya, ujian itu tidak hanya menimpa negara yang berdasarkan Pancasila ini. Semua negara ikut meraskannya. Jepang yang merupakan negara maju misalnya, sudah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 2,2% dalam dua semester pertama tahun ini (Januari sampai Juni). Demikian juga Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, sudah menjerit. Ekonomi di kawasan Timur Tengah juga 'oleng', karena di masa Covid-19 ini harga minyak dunia terjun bebas. Padahal, pengasilan utama negara-negara kawasan ini adalah minyak. Pun juga di sejumlah negara Afrika yang mengandalkan sumber pendapatan dari minyak bumi. Di kawasan Asia jelas sudah terasa, seperti yang dialami Jepang. Singapura yang mengandalkan perekonomian dari sektor jasa, hampir saja bangkrut. Negara-negara anggota ASEAN merasakan tekanan ekonomi yang sangat dalam, meski tingkat tekanannya berbeda antara negara yang satu dengan lainnya. Indonesia diperkirakan mendapatkan tekanan berat. Perkiraan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini yang diproyeksikan minis 0 sampai 2 persen akan berdampak lama dalam pemulihannya. Tahun 2021, merupakan masa sulit. Pemerintah memproyeksikan ekonomi tumbuh 5 persen tahun depan. Akan tetapi, proyeksi itu terlalu ambisius, terlalu manis buat menghibur rakyatnya. Semua berharap Covid-19 segera berlalu. Semua berharap ekonomi membaik. Akan tetapi menyodorkan angka 5 persen, itu terlalu.muluk-muluk, terlalu gombal dan terlalu membual . Sebab, jika tidak tercapai, sebagian masyarakat akan berkata miring, "Pemerintah berbohong." Saya lebih cenderung pada pertumbuhan angka 3 sampai 4 persen tahun depan. Angka itu pun masih terlalu optimis. Mungkin yang realistis adalah 2,5 sampai 3,5 persen. Lebih baik proyeksi pemerintah dalam kondisi sekarang di bawah 5 persen. Katakanlah 4 persen. Kalau kenyataannya lebih dari 4 persen koma sekian, atau bisa 5 persen, itu sebuah prestasi. Akan tetapi, jika proyeksi 5 persen, dan kenyataan akhir yang diperoleh di bawah angk itu, pemerintah akan menjadi bulan-bulanan pengamat dan menjadi tambahan sumber ketidakpercayasns sebagia besar rakyat. ** Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Tak Terbayangkan Kalau Dulu PKI Menang dan Berkuasa
by Asyari Usman Jakarta FNN - Rabu (30/09). Masa-masa menjelang 30 September 1965, usia saya masih sekitar 8 tahun. Baru mau belajar sholat dan puasa. Alhamdulillah, waktu itu sudah bisa membaca ‘alif-alif’. Begitu dulu orang menyebut ‘iqra’ yang dikenal akhir-akhir ini. Tentu saja saya belum mengerti apa itu ‘komunis’ atau ‘komunisme’. Saya banyak mendengar orang dewasa yang menyebut-nyebut ‘PKI’. Tetapi, belum lagi paham dalam konteks apa ‘PKI’ itu dibicarakan. Tidak mengerti juga apa itu politik. Yang masih terngiang di telinga saya adalah slogan ‘ganyang PKI’. Terus, saya masih ingat tentang ‘lubang’ yang dibuat di halaman rumah. Di saming atau di depan. Umumnya lubang itu berbentuk huruf ‘L’. Semua rumah tangga di kampung wajib memilikinya. Tidak ada penjelasan yang tegas tentang mengapa lubang-lubang itu harus dibuat. Ada yang mengatakan, lubang itu akan digunakan bila ada serangan udara dari Malaysia. Waktu itu, sedang top pula ‘ganyang Malaysia’. Yaitu, konfrosntasi yang dikobarkan oleh Presiden Soekarno. Serangan dari Malaysia sangat masuk akal sebagai penjelasan tentang lubang-lubang itu. Sebab, kebetulan pula kampung kami berada tak jauh dari pantai Selat Melaka. Jadi, bila ada serangan udara, penduduk langsung berlindung di dalam lubang. Terasa pas juga penjelasan ini. Ternyata, bertahun-tahun setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, barulah diperoleh jawaban yang ‘akurat’ mengenai peruntukan lubang-lubang tsb. Yaitu, kata warga yang lebih paham tentang gerakan PKI, untuk menguburkan mayat-mayat penduduk yang bakal dibantai oleh orang-orang PKI. Waktu itu. Penjelasan ini jauh lebih masuk akal. Itu pun setelah terjadi peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira menengah TNI pada dini hari 30 September 1965. Yang disusul dengan pengejaran terhadap orang-orang PKI yang melakukan perbuatan makar itu. Ketahuanlah kegunaan lubang-lubang yang digali di halaman rumah-rumah penduduk itu. Bahwa, jika PKI yang menjadi kuat dan di atas angin, maka mayat-mayat warga kaum muslimin akan dimasukkan ke lubang yang digali sendiri oleh mereka. Ketika itu, perangkat pemerintahan desa tidak tahu lubang itu untuk apa. Mereka juga diperintahkan atasan agar memerintahkan warga menggali lubang di halaman rumah masing-masing. Perhatikan! PKI bisa menginfiltrasi kekuasaan. Mereka bisa mengatur agar pemerintah menginstruksikan rakyat untuk menggali lubang yang akan digunakan untuk menguburkan mayat yang menggali lubang itu sendiri. Alhamdulillah, PKI digagalkan oleh Allah SWT. Berkat doa umat dan para ulama, ustad, dan para kiyai, akhirnya rakyat bersama ABRI (TNI) berhasil menghentikan makar PKI. Rakyat dan tentara melakukan penumpasan. Para pengkhianat bangsa dengan lambang palu-arit itu pun tak berkutik. Tak terbayangkan kalau PKI menang dalam pemberontakan 30 September 1965 itu. Andaikata mereka berhasil merebut kekuasaan, tentu umat Islam akan dijadikan sasaran utama. Agama pastilah akan dikekang dan kemudian dilenyapkan. Mungkinkah mereka melakukan itu? Sangat mungkin. Sebab, begitu PKI berkuasa pada 1965 itu, maka hampir pasti pemerintahan yang dikuasai komunis akan meminta bantuan dari RRT (RRC). Poros Djakarta-Peking telah terbangun waktu itu. Peking (Beijing) pasti melakukan apa saja untuk mendukung kekuasaan PKI. Sekali lagi, Alhamdulillah. Kita terhindar dari kemenangan PKI pada 30 September 1965. Betapa seramnya jika mereka yang berkuasa. Mari kita ceritakan kepada anak-anak generasi muda. Agar mereka paham tentang makar PKI yang bertujuan untuk melenyapkan agama, khususnya agama Islam, dari bumi Inonesia. Kita wajib menceritakan ini karena ada pertanda yang kuat dan jelas bahwa komunisme gaya baru (neo-komunisme) dan PKI gaya baru (neo-PKI) ingin bangkit dan berperan kembali. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Rezim PKI Kah?
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Kamis (30/09). Rakyat dan umat Islam harus sudah mulai waspada. Bahkan mulai bersiap-siap dengan serius untuk menghadapi kebangkitan Partai Komusnis Indonesia PKI dan faham komunis. Persoalan bangsa dan negara tidak bisa dianggap enteng. Pernyataan petinggi negara bahwa PKI tidak ada. PKI sudah dilarang. Komunisme telah bangkrut atau narasi serupa lainnya, justru merupakan sinyal bahwa PKI memang ada dan siap bangkit. Untuk itu, semua langkah dan upaya antisipasi harus dilakan, dan disiapkan sejak sekarang. Negara dan pemerintah ini, tidak bisa terlalu diharapkan untuk berbuat menghalangi dan mencegah bangkit dan penyebaran PKI model baru dan faham komunis. Masyarakat, khususnya umat Islam yang harus bergerak dan betindak sejak sekarang. Konsolidasi ke arah itu, seharusnya dimulai dari sekarang. Jangan menunggu, sebab bisa kecolongan. PKI dan faham komunisme munculnya di lingkaran Pemerintah. Tersebar di Parlemen, serta menyusup di organisasi kemasyarakatan. PKI dan faham komunisme adalah sebutan untuk mereka yang anti agama, sekuler, pembela PKI, serta pendukung penggerusan ideologi Pancasila 18 Agustus 1945. Tentu saja sangat bodoh bila menganggap PKI itu hanya semata-mata partainya Diva Nusantara Aidit. PKI kini adalah pengelompokan diri faham yang selalu menyebut agama itu radikal dan intoleran. Ciri dan karakter mereka itu, anti terhadap kritik dan menjadi penjilat utama penguasa. Kasus acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, yang bukan hanya dihalang-halang, tetapi juga dibubarkan. Lalu tokoh anti PKI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo digiring keluar menjadi petunjuk bahwa PKI mulai beraksi. Aparat kepolisian pun nampaknya tidak sadar berada dalam pusaran permainan mereka. Meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia (HAM), yakni dengan melanggar Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun arapat seperti sengaja, bahkan mebiarkan peristiwa itu terjadi di depan mata. Tadak ada upaya dari aparat untuk mencegahnya. Ini sangat tragis. Namun tidak membuat KAMI surut. Malah semakin mantap maju Aksi aksi tandingan di luar gedung ,yang dibiarkan adalah paru arit, arogansi dan pembunuhan moral bangsa. Modus kejahatan baru. Jawa Timur telah mendeklarasikan munculnya PKI. Dan akan ada susulan deklarasi PKI-PKI yang lain. Keberadaan KAMI rupanya menjadi even bagi PKI untuk keluar dari kandang npersembunyian. Meraka mulai terbuka, bahkan terang-terangan. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Nah, kalau sudah begini, Rezim diam atau terlibat? Pertanyaan yang sama saat terjadi peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965. Apakah PKI itu sendirian atas pembunuhan para Jenderal TNI ? Atau ada dalang lain yang turut menyertai PKI? Faktanya adalah bahwa PKI itu pandai menyusup dan mempengaruhi pusat kekuasaan, termasuk dengan mudah mempengaruhi Presiden Soekarno. PKI pandai menipu hingga Soekarno harus berpidato "aku berkata PKI, jo sanak ku, jo kadangku, jen mati aku melu kelangan" (tepuk tangan). Saking hebatnya PKI mempengaruhi Soekarno, sampai partai agama Masyumi pun bisa dibubarkan. Hampir saja Himpinan Mahasisw Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) turut dibubarkan. Pada bulan Mei berakrab-akrab ria, namun bulan September PKI beraksi. Para perwira Tinggi TNI diculik dan dibunuh. Kita tidak boleh menuduh Rezim Jokowi terkait dengan PKI. Akan tetapi bolehlah kita sebagai rakyat Indonesia menanti sikap rezim yang tegas untuk mengingatkan rakyat akan bahaya PKI dan Komunisme? Tidak cukup dengan sekedar menunjuk pada aturan pelarangan. Karena terbukti aturan itu pernah diabaikan bahkan hendak dicabut. PKI dan faham komunisme tetap merupakan bahaya laten bangsa. Rakyat khususnya umat Islam melihat PKI dan Komunisme sebagai musuh yang bengis dan jahat. Mati lebih terhormat daripada membiarkan PKI dan faham komunisme bangkit dan hidup kembali di negeri ini. Apakah Pemerintah juga melihat dengan pandangan yang sama ? Semoga saja. Amin. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Din Syamsudin Dan Nasib KAMI Kedepan
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Kamis 930/09). Bicara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak lepas dari sosok kharismatik Ini. Namanya Din Syamsudin. Secara historis, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini termasuk paling awal (Assaabiquunal Awwaluun) yang merintis gerakan ini sebelum akhirnya nama KAMI lahir. Semula ada sembilan tokoh. Yang belakangan dikenal dengan sembilan tokoh oposisi. Yaitu Din Syamsudin, Habib Rizieq, Abdullah Hehamahua, Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung, Kiyai Najih Maemoen dan Said Didu. Kepada sembilan tokoh ini, Din Syamsudin merajutnya. Melakukan komunikasi intens untuk menyamakan visi dan langkah. Rapat perdana dan ini akan jadi sejarah KAMI, diadakan di rumah Rizal Ramli. Lima dari sembilan tokoh hadir dalam rapat sangat terbatas itu. Membahas gerakan moral ini. Sekali lagi, gerakan moral. Bukan gerakan politik. Karena KAMI ini dilahirkan sebagai gerakan moral. Bukan menjadi lokomotif untuk politik praktis. Apalagi partai politik. Tidak! Dalam perkembangannya, tokoh-tokoh lain untuk ikut bergabung. KAMI adalah organisasi terbuka. Bagi siapa saja yang cinta negeri dan tanah air ini diberi ruang untuk bergabung. Termasuk para agen intelijen yang ingin belajar moral. Syaratnya satu, “punya visi menyelamatkan masa depan Indonesia”. Belakangan, nama KAMI ditempelkan di gerakan ini. Dan sekarang sedang populer. Nama KAMI berawal dari usulan Abdullah Hehamahua. Hasil ijtihad berbulan-bulan mantan Ketua Umum PB HMI dan penasehat KPK ini diterima secara aklamasi. Dalam perkembangannya, KAMI membesar. Rakyat menyambutnya dengan sangat antusias. Merasa mempunyai kendaraan untuk menyuarakan kebenaran secara bersama-sama. Mesti tetap harus menghadapi hambatan dan sejumlah persekusi. Semakin dihambat dan banyak persekusi, KAMI akan makin dikenal dan membesar. Semakin susah dibendung. Performence Din Syamsudin yang humble dan penuh senyum membuat KAMI relatif mudah masuk ke hati rakyat. Sikap dan senyum yang natural. Ini penting berkaitan dengan psikologi publik. Pengalaman organisasi dan kemampuan intelektual Guru Besar UIN Jakarta ini diyakini mampu membawa KAMI untuk hadir tidak saja elegan, tapi efektif sebagai sebuah gerakan moral. Din Syamsudin tidak sendiri. Belakangan ada sejumlah tokoh yang ikut bergabung. Diantaranya adalah Rachmat Wahab dari Nahdatul Ulama (NU) garis lurus, Syahganda Nainggolan, dan Gatot Nurmantyo dari militer. Bersama Din Syamsudin, keduanya didaulat sebagai Presidium. Presidium ini diback up oleh tokoh-tokoh besar. Sebut saja Abdullah Hehamahua, Bachtiar Nasir, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Chusnul Mar'iyah, Kiyai Abdurrasyid Syafi'i Profesor Anthony Budiawan, Ikhsanudin Noersy, Edwin Sukawati dan banyak lagi. Meski Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Kiai Najih Maemoen, Sobri Lubis (Ketua FPI), Yusuf Martak (Ketua GNPF), Selamet Ma'arif (Ketua PS 212) tidak berada di dalam struktur KAMI, mereka tetap mendukung, selama KAMI konsisten menjadi gerakan moral. Dengan pola gerakan yang soft dan komposisi para tokoh yang cukup ideal ini, Din Syamsudin cs, telah sukses membawa gerbong KAMI diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Tugas berikutnya adalah bagaimana KAMI ini mampu mengfungsikan dirinya lebih efektif di tengah berbagai krisis yang sedang dialami oleh bangsa ini. Ini pekerjaan tidak ringan. Selama ini, KAMI on the track sebagai gerakan moral. Menjadi kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan membahayakan nasib masa depan bangsa. Tidak hanya sampai disitu, Din Syamsuddin cs atas nama KAMI juga memberikan data, hasil riset dan terobosan solusi untuk perbaikan bangsa ke depan. Di tengah kegagalan pemerintah yang begitu sering dalam menghadapi problem bangsa, dan kebebalannya dalam merespon setiap masukan rakyat, akankah menggoda KAMI yang dikomandoi Din Syamsudin cs ini untuk merubah pola gerakannya? Apalagi jika krisis ekonomi berkepanjangan dan telah menciptakan gejolak sosial, maka godaan politik akan sangat kuat. Apalagi, jaringan KAMI di daerah sudah makin meluas. Ini akan jadi ujian moral bagi Din Syamsudin dan seluruh anggota KAMI. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Makin Diserang, KAMI Makin Terbang
by Tony Rosyid Jakarta FNN- Kamis (30/09). Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus bergaung di sejumlah daerah. Tanpa henti KAMI terus bergerak. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Bagi mereka yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi, KAMI menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul menyuarakan idealisme dan keprihatinan terhadap bangsa. Seiring berjalannya waktu, KAMI semakin membesar. Membesar jumlah pengikutnya, juga pengaruhnya. Pelan tapi pasti. Namun sebelum benar-benar membesar, ada upaya dari "pihak-pihak tertentu" untuk menghambat, bahkan menghalangi. Publik tahu siapa pihak-pihak ini. Baca pola dan isunya, itu khas. Polanya selalu menggunakan pengerahan massa antara 50-100 orang. Ini berkaitan dengan anggaran. Terdiri dari anak-anak muda. Teriak-teriak di atas mobil dengan toa yang lumayan lantang. Dan isu yang terus diangkat adalah Khilafah, anti Pancasila dan pemecah belah bangsa. Ditambah satu tuduhan “barisan sakit hati”. Perhatikan gaya mereka! Nggak akan keluar dari isu itu. Dilengkapi dengan sejumlah spanduk yang dipasang di sekelilingnya. Demo macam ini terjadi Senen (28/9) di Surabaya. Mirip dengan demo yang terjadi saat awal deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta 18 Agustus lalu. Juga di sejumlah tempat lain. Pola dan isunya masih tetap sama. Kalau anda menemukan pola demo macam ini, mudah untuk menunjuk jidat mana yang menggerakkan demo ini. Apakah dengan demo penolakan ini mental KAMI makin ciut? Lalu rencana deklarasi di berbagai daerah berhenti? Tidak! Anda salah kalau berpikir seperti itu. Perlu belajar teori "The functions of social conflicts" nya Lewis Coser. Teori ini mengungkapkan betapa penolakan itulah yang dibutuhkan KAMI. Siapin panggung kecil, dapat panggung besar. Ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan KAMI dalam banyak peristiwa persekusi di beberapa daerah. Sesungguhnya, tak banyak orang dan media tahu momen deklarasi di Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Gara-gara ditolak, ramai dan publik menjadi tahu. Media blow up besar-besaran. Bagi KAMI, ini adalah hadiah. Bahkan anugerah. Ada momen untuk iklan gratis. Dengan penolakan ini, konsolidasi KAMI di seluruh Indonesia juga makin kuat. Gelombang empati dan pembelaan semakin membesar. Senin lalu, media dan medsos ramai. Dipenuhi berita deklarasi KAMI di Surabaya Jawa Timur. Lahan subur bagi KAMI untuk beriklan dan mensosialisasikan diri. Dari peristiwa ini, KAMI berlimpah simpati. Mengambil momentum ini dengan sangat cerdas. Diam tak membalas. Cukup klarifikasi secukupnya. Memberi pemahaman publik tentang identitasnya. Inilah KAMI. Cukup itu saja. Dan rakyat paham. Di KAMI, ada banyak tokoh yang punya daya tarik dan kemampuan bernarasi. Mereka punya kelas dan klaster pendukung masing-masing. Ada Gatot Nurmantyo, Din Syamsudin, Rocky Gerung, Refly Harun, Said Didu, Abdullah Hehamahua, Chusnul Mariyah, dan lain-lain. KAMI menjadi tempat berkumpul para tokoh dari hampir semua ormas dan profesi. Di KAMI juga berkumpul banyak penulis dan wartawan militan. Hampir, kalau tidak dikatakan semua penulis aktif media Online berkumpul di KAMI. Mungkin 99,9% penulis aktif ada di KAMI. Hanya 1% yang berada di kubu pemerintah. Ini sekaligus untuk membedakan mana militan, mana bayaran. Terkesan berlebihan. Tapi mudah untuk dibuktikan. Dengan peristiwa Surabaya tersebut, justru jadi bensin yang membuat gerakan KAMI semakin nyala di negeri ini. Semakin banyak penolakan, maka semakin banyak trigger pula yang membuat KAMI semakin melambung dan terbang. Mendapatkan keuntungan besar. Dalam setiap peristiwa penolakan, ada simbiosis multualisme. Ini yang menarik. Deklarasi KAMI mendatangkan project bagi para penolaknya. Masih ingat proposal organisasi mahasiswa yang beredar dan viral? Hanya dengan Rp 16 juta sekian anggaran untuk menolak deklarasi KAMI di Surabaya. Kecil bagi anda, tapi besar bagi para mahasiswa itu. Di sisi lain, kehadiran para penolak membuat nama KAMI semakin melambung tinggi. Keduanya saling membutuhkan. KAMI dan para penolaknya. Mereka dapat uang, KAMI dapat iklan. Jika sinergi ini terus terjaga, maka akan mempercepat situasi menjadi matang. Maksudnya? Jangan berlagak bego lu! Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
POPULER
