OPINI
Presiden Utamakan Kesehatan dan Keselamatan Rakyat?
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Selasa (29/09). Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, pemerintah mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat dalam penanganan Covid-19. Pemerintah terus berupaya menjaga yang sehat agar tidak terpapar Virus Corona. “Saya ingin kembali menegaskan bagi pemerintah, kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah yang utama. Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar. Bagi yang sudah terpapar, kita berupaya segera untuk bisa kita sembuhkan,” katanya. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Muktamar PP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2020). Jokowi bersyukur, angka kesembuhan masyarakat tinggi per 25 September lalu. Pemerintah, kata dia, terus berupaya meningkatkan angka kesembuhan. “Alhamdulillah per 25 September, angka kesembuhan kita mencapai 196 ribu orang dengan tingkat kesembuhan 73,5%. Ini semakin meningkat. Alhamdulillah dan akan terus kita tingkatkan,” ucapnya. Mantan Wali Kota Solo itu mengajak masyarakat Indonesia tidak menyerah menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dia juga mengajak agar masyarakat saling membantu saat kesulitan. “Kita tidak boleh menyerah, kita harus berikhtiar sekuat tenaga pengendalian Covid-19 sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi,” pungkasnya. Menurut Jokowi, perlu kekompakan bersama dalam menghadapi Covid-19. Menurutnya, persoalan ini terlalu besar untuk diselesaikan pemerintah sendirian. “Kita harus bersatu, satu tekat, satu semangat, satu barisan dalam menghadapi situasi yang sulit ini,” ucapnya. Jokowi berharap, seluruh kader Parmusi di seluruh tanah air bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa yang lain. Kemudian, menjadi garda terdepan untuk melindungi diri sendiri, melindungi kesehatan umat, keselamatan rakyat, serta bangsa dan negara. “Sehingga kita bisa segera pulih dan bangkit kembali,” kata Presiden Jokowi, seperti dilansir Liputan6.com, Sabtu (26 September 2020). Dia menambahkan, dalam mencegah penyebaran Covid, tidak ada jalan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan. Serta disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid saat di dalam rumah bersama keluarga maupun ketika di luar. Bahaya Pilkada Sayangnya dalam Muktamar PP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Istana Bogor tersebut, Presiden Jokowi tidak menyinggung soal mengapa Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2010 mendatang. Rapat bersama antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Hal ini mengabaikan masukan dari masyarakat. Sebelum keputusan diambil, penolakan telah datang dari berbagai pihak. Seperti dari Muhammadiyah dan NU yang menyatakan sikap. Juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk serius mengatasi pandemi Covid-19. Menyarankan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda dulu. Sepertinya, sikap dua Ormas Islam itu tak menjadi pertimbangan dalam memutuskan pilkada dilanjut atau tidak. Selain dua ormas Islam itu, ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Perludem dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga menyarankan supaya Pilkada 2020 ditunda. Alasanya, karena pandemi Covid-19 semakin meningkat dan penyebarannya sudah semakin mengkhawatirkan. Pergerakan Covid-19 demikian dahsyat. Hingga Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo positif terpapar. Bahkan, Komisioner KPU sendiri sudah ada yang dinyatakan positif Covid-19. Penyebaran di berbagai daerah juga menunjukan angka yang signifikan. Sebagian besar daerah digambarkan laju penyebaran Covid-19 yang meningkat. Belum lagi seperti yang dikatakan ketua KPU Arief Budiman. Setidaknya, sebanyak 37 Bakal Calon Kepala Daerah positif Covid-19. Ini persoaan serius yang harus mendapatkan perhatian Presiden Jokowi. Sebab keselamatan warga negara terancam. Ahmad Yani, Dosen FH dan FISIP UMJ menyebutkan, sementara pilkada yang merupakan pesta demokrasi tetap digelar. “Yang namanya pesta, mau tidak mau orang akan tetap berkumpul ramai dan ini mempercepat laju penyebaran Covid-19,” katanya. “Secara hukum, opsi penundaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” ungkap Ahmad Yani, seperti dilansir fnn.co.id, Rabu (23 September 2020). Pasal 201A ayat (3) memberikan opsi bahwa apabila bencana non alam (Pandemi Covid-19) belum berakhir, Pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Payung hukum penundaan jelas sebagai acuan pemerintah. Menurut Ahman Yani, selain itu, Pilkada dalam situasi pendemi Covid-19 bisa berakibat kurangnya pengawasan Tahapan Pelaksanaan Pilkada. Ini menyebabkan semakin tertutupnya proses pelaksanaan. Karena itu, dalam menghadapi situasi demikian, sudah menjadi kaidah hukum bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi. Tanpa itu, akan melahirkan proses demokrasi yang lebih condong pada kepentingan oligarki dan dinasti kekuasaan. Pilkada hanya untuk mengejar kekuasaan semata. Akibatnya, banyak tanggapan yang bermunculan. Termasuk Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pilkada itu dibiayai 82% oleh cukong. Angka itu memperlihatkan ada kepentingan besar oligarki dan korporasi memegang kendali dalam demokrasi. Wartawan Senior Hersubeno Arief menyebut, sulit untuk menafikan, keputusan pemerintah tetap menggelar Pilkada di tengah pandemi, sarat dengan kepentingan politik. Yakni, mulai dari kepentingan politik pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan. “Kepentingan ekonomi para elit politik tingkat nasional, lokal, dan kepentingan para pemilik modal picik, licik, tamak dan culas,” ungkap Hersu dalam tulisannya, “Hoorreeee… Pilkada 2020 Ditunda, Kecuali Solo dan Medan” di fnn.co.id, Selasa (22 September 2020). Karena anak (Gibran Rakabuming) dan menantu (Bobby Nasution) ikut berlaga pada Pilkada Kota Solo dan Kota Medan, sangat sulit untuk membantah, Jokowi dan keluarga, mempunyai kepentingan langsung agar Pilkada tetap dilaksanakan. Bagi Jokowi, ini momentum paling pas menjaga dan memastikan anak dan menantunya yang miskin pengalaman politik, miskin kapasitas, dan kapabilitas untuk terpilih. Nasib Gibran dan Bobby Nasution tidak semata bergantung pada garis tangan. Tapi yang paling penting adalah "campur tangan". Mumpung Jokowi masih menjadi Presiden. Mumpung masih punya pengaruh besar mengendalikan parpol dan organ-organ kekuasaan. “Semuanya itu erat kaitannya dengan bisnis pengaruh,” tulis Hersu. Bahasa kerennya, business of influence. Jika harus ditunda, momentum akan lewat. Dengan pandemi yang semakin tidak terkendali. Covid mulai menggigit elit. Mulai dari menteri, Ketua KPU, wakil gubernur, walikota, bupati, dan rektor perguruan tinggi. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga Minggu, 27 September 2020, rata-rata mencapai 22,46% sedikit lebih rendah jika dibandingkan kasus aktif dunia yang mencapai 23,13%. Untuk itu, Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Persiapan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional via video conference pada Senin, 28 September 2020, menyerukan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat agar kasus aktif di Indonesia dapat terus menurun. Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali mengenai intervensi berbasis lokal dan rencana vaksinasi. Reaksi keras datang dari seorang netizen, "Gendeng.... WHO belum memberikan satu pun rekomendasi vaksin Covid-19... Lhaaa kok Presiden RI sudah minta rencana rinci suntikan vaksin... Ini yang bohong China atau Pemerintah Indonesia sendiri soal Vaksin Sinovac mendapat restu WHO...," tulis Netizen Mila Machmudah Djamhari. Wartawan senior Asyari Usman mengungkap, banyak yang mungkin belum paham mengapa Jokowi tidak begitu peduli dengan amuk Covid-19 pada Pilkada 2020. Itu semua disebabkan Gibran di Solo dan Bobby di Medan yang ikut Pilkada 2020. Inilah taruhan yang sangat besar bagi Jokowi. Bebannya tidak ringan. Kedua calon itu ‘wajib’ jadi. Tidak ada kamus kalah. Jadi, ini yang membuat Jokowi lebih mementingkan Gibran dan Bobby dibandingkan amuk virus Corona. Hingga kini, Jokowi tak menggubris imbauan banyak pihak agar Pilkada 2020 di 270 daerah ditunda. Para pakar kesehatan dan epidemiologi sangat mengkhawatirkan kemunculan ribuan ‘cluster’ baru dari kegiatan pilkada. Artinya, Presiden Jokowi itu lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan politik keluarga ketimbang rakyat! Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
IN MEMORIAM: Kompas Tidak Bisa Dipisahkan dari Jakob Oetama - 2 (habis)
by Tjahja Gunawan Jakarta FNN - Selasa (29/09). Pasca wafatnya Jakob Oetama (88), selain bertemu Bu Mien Uno saya juga berkesempatan bersilaturahmi dengan wartawan tiga zaman Jus Soema di Pradja. Bu Mien adalah seorang pendidik, ahli masalah etika yang juga sahabat Pa JO. Kebetulan rumah mereka juga bertetangga di Kawasan Kebayoran Baru Jakarta. Sedangkan Bung Jus Soema di Pradja adalah wartawan tiga zaman yang pernah menjadi wartawan Kompas selama dua tàhun, dari tàhun 1976 hingga 1978. Bung Jus adalah mantan wartawan Harian Indonesia Raya pimpinan tokoh dan pejuang pers Mochtar Lubis. Setelah koran Indonesia Raya dibredel rezim Orde Baru, Bung Jus kemudian menjadi wartawan Kompas. Namun dia hanya bertahan dua tàhun. "Saya mengajukan mengundurkan diri dari Kompas tanggal 13 Februari 1978 karena saya tidak setuju dengan langkah yang dilakukan tujuh pemimpin redaksi surat kabar termasuk Pemred Kompas Jakob Oetama yang melakukan kompromi dengan rezim Orde Baru," kata Bung Jus sambil memperlihatkan dokumen tertulisnya. Pada awal 1978, tujuh surat kabar termasuk Harian Kompas sempat dilarang terbit oleh Pemerintah Orde Baru melalui Kopkamtib sebagai buntut dari pemberitaan aksi mahasiswa yang menolak kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Namun setelah para pemimpin redaksi tersebut mengajukan surat kepada Presiden Soeharto, tujuh surat kabar tersebut akhirnya bisa terbit kembali. Atas dasar pertimbangan peran dan idealisme pers, pada waktu itu Bung Jus Soema di Pradja memilih keluar dari Kompas. Pa JO sempat menerima informasi yang salah tentang Bung Jus. Ketika itu Pa JO mendapat masukan dari orang-orang di sekitarnya bahwa Jus Soema di Pradja keluar dari Kompas karena dia berasal dari keluarga orang kaya. "Padahal tidak seperti itu keadaannya. Justru waktu saya mengajukan resign dari Kompas, anak-anak saya masih kecil. Saya tinggal di Perumnas Depok dari dulu sampai sekarang. Jadi saya keluar dari Kompas murni karena masalah idealisme. Saya tidak setuju Kompas berkompromi dengan rezim Orde Baru," kata Bung Jus berapi-api. Meski dia berpeda pendapat dengan Pa JO soal idealisme pers, namun beberapa tàhun kemudian keduanya bisa menjalin komunikasi kembali. "Bahkan pada tàhun 1990 saya sempat dirangkul Pa Jakob. Saya ditanya selama ini kemana saja? Saya butuh Anda untuk teman ngobrol bung," ujar Bung Jus menirukan Jakob Oetama. Singkat cerita, keduanya kerap bertemu apalagi pada akhir tàhun 1990, Pa Jakob dihadapkan pada persoalan besar yakni penutupan Tabloid Monitor, media hiburan di bawah Grup Kompas Gramedia yang dikelo Arswendo Atmowiloto. Monitor terpaksa ditutup menyusul gelombang protes dari umat Islam karena telah mempublikasikan hasil survei Tabloid Monitor yang menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan nomor 11 sebagai tokoh yang dikagumi pembaca. Ketika itu, kata Jus, JO merasa tertekan sehingga perlu ada teman yang bisa diajak ngobrol. Nah, dirinya sebagai orang yang sudah tidak lagi bekerja di Kompas bisa leluasa menyampaikan kritik dan masukan kepada Jakob Oetama. Pasca penutupan Monitor, JO dihantui berbagai kekhawatiran. Oleh karena itu Majalah Senang yang juga berada di bawah Kelompok Kompas Gramedia ditutup sendiri oleh Pa Jakob selaku pimpinan tertinggi di Grup KG karena ada indikasi karikatur yang ada di majalah tersebut mengandung unsur SARA (suku agama ras dan antar golongan). "Padahal saya secara pribadi tidak setuju kalau itu ditutup. Saya sudah kemukakan langsung ke Jakob tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk menutup Majalah Senang. Kemudian Jakob berangkat ke Menpen Harmoko untuk menyerahkan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Senang. Tadinya saya mau menemani beliau pergi menemui Harmoko, tapi dilarang sama Jakob," ungkap Jus Soema di Praja tergelak. Pa JO mungkin mengetahui karakter Jus sebagai orang yang keras dan teguh pada prinsip, sehingga kurang pas kalau diajak bertemu Menpen. Pada saat pemakaman Jakob Oetama, Kamis 10 September 2020, Jus Soema di Praja memaksakan diri datang ke TMP Kalibata Jakarta. "Walaupun cuma dua tàhun jadi wartawan Kompas, bagaimanapun saya kan pernah mendapat upah dari Pa Jakob," tamba Jus yang kini sudah berusia di atas 70 tàhun. Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, banyak pihak yang kehilangan Jakob Oetama. Dia bukan hanya milik Kompas Gramedia, tetapi almarhun merupakan salah satu tokoh dan aset bangsa. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak pertanyaan menyangkut kelangsungan Harian Kompas pasca wafatnya Pa JO. Bagaimanapun juga keberadaan Kompas tidak bisa dilepaskan dari sosok Jakob Oetama. Demikian pula sebaliknya. Selama ini konten Kompas dipersepsikan sebagai representasi dari pemikiran, ide dan harapan serta obsesi Pa JO. Bahkan sebelumnya sistem yang berlaku di Kompas adalah identik dengan Pa JO. Sebaliknya Pa JO identik dengan sistem di Kompas. Itu tidak hanya menyangkut isi Kompas, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan sumber daya manusia, sistem penggajian dan remunerasi. Wartawan Diistimewakan Sepanjang pengalaman saya bekerja di Kompas, Pa JO memang seperti mengistimewakan para karyawan Kompas terutama wartawannya. Sehingga wajar kalau karyawan unit usaha lain di lingkungan KG jadi cemburu. Adakalanya mereka menjuluki karyawan Kompas sebagai karyawan premium. Oleh karena itu sejumlah insentif yang diberikan kepada wartawan sengaja tidak diumumkan secara terbuka. Kecuali uang makan, mulai dari pimpinan tertinggi seperti Pa JO sampai office boy besarannya sama. Saya banyak mengetahui soal kebijakan remunerasi dan masalah SDM karena pernah dipercaya menjadi Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). Keberadaan PKK ini untuk menjembatani aspirasi karyawan dan wartawan Kompas dengan pihak manajemen. Dalam setiap perumusan peraturan perusahaan, PKK selalu dilibatkan dan diajak diskusi berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan PT Kompas Media Nusantara, nama perusahaan yang menerbitkan Harian Kompas. Sebelumnya ketika jumlah karyawan dan wartawan Kompas masih sedikit, hampir semua hal di bawah kendali dan kontrol Pa JO termasuk soal kenaikan gaji wartawan. Namun seiring dengan perkembangan Kompas waktu itu, jumlah karyawan dan wartawan pun terus bertambah sehingga perlu dibuat sistem tersendiri. Kembali kepada keberlangsungan Koran Kompas pasca wafatnya Pa JO. Sebagian wartawan senior yang ikut sejak awal berdirinya Kompas, memperkirakan Harian Kompas akan tetap ada selama Pa Jakob masih ada. "Tapi begitu Pa Jakob sudah tidak ada nanti, Kompas pun perlahan akan ikut mati," begitu ungkapan seorang wartawan senior yang disampaikan dalam diskusi kecil pada tahun 2000-an. Pada waktu itu, saya tidak terlalu percaya dengan ungkapan tersebut karena saat itu Agung Adiprasetyo selaku CEO Kompas Gramedia sedang merancang sistem yang bersifat baku dan menyeluruh yang berlaku bagi semua unit di lingkungan KG. Bahkan waktu itu dia terlihat kompak bekerjasama dan saling melengkapi dengan Suryopratomo (Mas Tomy) yang waktu itu sebagai Pemred Kompas merangkap Wakil CEO KG. Namun rupanya upaya tersebut tidak mudah untuk diwujudkan karena adanya resistensi dari sebagian karyawan dan wartawan senior. Penolakan itu umumnya terkait dengan kebijakan pemangkasan fasilitas dan pemberian insentif berlebihan yang selama ini diberikan kepada wartawan Kompas. Sebelum saya pensiun dini tàhun 2016, kondisi kesehatan Pa JO sudah menurun. Ketika saya menemui beliau di ruang kerjanya untuk berpamitan, Pa JO sering berbicara diulang-ulang. Bahkan menanyakan nama lawan bicaranya berkali-kali. Meski begitu, hampir setiap hari beliau datang ke kantor. Sepanjang pengamatan saya, kondisi kesehatan Pa JO sudah menurun sejak akhir 2013. Pada waktu itu, Pa JO sudah jarang turun ke ruang redaksi untuk ikut rapat pagi bersama para editor dan wartawan. Biasanya dalam setiap rapat, Pa Jakob memberikan wawasan, ide serta kerangka berpikir dalam melihat setiap fakta yang hendak diberitakan Kompas. Dalam kesempatan tersebut, biasanya masing-masing editor menyampaikan fakta dan berbagai peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Walaupun Kompas merupakan koran umum, namun titik berat perhatian Kompas waktu itu lebih ke masalah-masalah di bidang politik dan ekonomi. Pa JO selalu mengarahkan Kompas agar mampu melihat persoalan atau fakta dari sisi lain terutama aspek kemanusiaan. Dalam masalah politik, Pa JO selalu menekankan bahwa politik itu tidak hitam putih. Walaupun secara pribadi Pa JO tidak ikut terlibat dalam kegitan politik praktis, namun beliau senantiasa mengetahui dan paham story behind dari setiap peristiwa politik yang terjadi di negeri ini. Itu karena Pa JO memiliki banyak sahabat dan jaringan informasi. Setiap saat Pa JO selalu berpesan agar pemberitaan Kompas harus selalu disertai duduk perkara dari setiap persoalan yang ada. Jika dielaborasi dalam pola kerja jurnalistik, setiap wartawan harus selalu tanggap dan cepat mengetahui setiap peristiwa penting, langsung dari lapangan atau dari sumber berita pertama. Penurunan kondisi kesehatan Pa JO kebetulan berbarengan dengan penurunan kinerja Kompas. Namun penurunan tersebut lebih disebabkan bisnis media-media konvensional secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Ini tidak bisa dihindari karena seiring dengan kemajuan teknologi, platform media pun ikut bergeser dari printing (media cetak) ke dalam format media digital (online). Apalagi kalangang generasi muda terutama kelompok milenial, banyak mengkonsumsi informasi melalui internet. Akhirnya, Koran Kompas pun diidentikan sebagai surat kabar milik para orang tua. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan jumlah oplah dan iklan di Harian Kompas. Kalau dulu perusahaan-perusahaan harus antri untuk bisa pasang iklan di Kompas, maka ketika siklus bisnis berubah akhirnya mereka yang bertugas di bagian iklan pun harus pro aktif menjemput bola mencari iklan. Sekarang industri media sudah mengalami perubahan drastis, media surat kabar sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sejarah dan kejayaan Kompas tinggal cerita dan kenangan di masa lampau. Saat ini Kompas harus berjibaku menghadapi multi persoalan sepeninggal Jakob Oetama. Setiap zaman melahirkan generasi berbeda serta persoalan dan tantangan yang berbeda. Kondisi media sekarang dan di masa yang akan datang, lebih bayak ditentukan oleh perkembangan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Ini merupakan tantangan bagi generasi penerus Pa Jakob Oetama. Akankah brand Kompas akan tetap berkibar pasca wafatnya Pa JO ? Wallohu a'lam bhisawab. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id. & Wartawan Kompas 1990-2016
KAMI Beruntung, Semakin Dibesarkan Oleh Demo Penolakan
by Asyari Usman Jakarta FNN - Senin (28/09). Tidak banyak ormas yang bisa cepat besar seperti KAMI. Begitu dideklarasikan kelahirannya, ormas ini langsung masuk kategori yang dianggap sebagaia ancaman. Kalau tidak dianggap begitu, tentunya deklarasi mereka tidak akan diganggu. Tidak akan dibubarkan. Itulah yang dialami KAMI ketika menyelenggarakan deklarasi pembentukan pengurus di Surabaya, Senin (28/9/2020). Massa yang diyakini sebagai gerombolan orang-orang bayaran, melarang warga KAMI mengikuti acara. Alasan mereka, deklarasi itu sifatnya politis. Lho, kalau politis, kenapa rupanya? Apa tidak boleh orang berkumpul untuk menyatakan pendapat politik, pendapat ekonomi atau pendapat apa pun itu? Tentu sah-sah saja, bukan? Kenapa harus ditekan? Untuk apa dihalang-halangi? Memangnya KAMI itu punya apa? Punya duit banyak? Betul-betul sangat mengherankan. Tetapi, sesungguhnya KAMI beruntung. Bisa langsung dianggap sebagai rival. Itu pertanda yang sangat positif. Beruntung bisa melejit tinggi akibat demo-demo penolakan yang dilakukan oleh yang diduga sebagai massa bayaran. Karena itu, saya perkirakan orang-orang KAMI akan semakin bersemangat untuk meluaskan jaringan nasional. Sikap bermusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai “massa rakyat asli” itu pasti akan semakin memperkuat citra KAMI. Sebab, permusuhan itu mengisyaratkan KAMI berhasil menjadi ormas yang diperhitungkan. Tinggal sekarang, KAMI bekerja keras untuk memperbanyak jaringan. Yaitu kerja keras dalam menggelar deklarasi di sebanyak mungkin daerah di Indonesia. Saya menduga, pegurus KAMI akan mendorong para pendukungnya di daerah-daerah agar segera melasanakan acara deklarasai. Dengan tujuan agar ada massa bayaran yang menolak. Begitu ditolak akan langsung masuk berita media massa, baik televisi maupun media online. Penolakan akan menjadi viral. Nama KAMI disebut seharian. Dari siang sampai malam. Bahkan sampai besok, lusa, dst. Namun, tentu saja penyelenggaraan deklarasi KAMI dengan tujuan supaya diganggu, tidaklah baik. Sebab, pola seperti itu menunjukkan bahwa pihak yang mengganggu adalah orang-orang pengecut. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Apologi Itu Bernama "Out of The Box"
by M Rizal Fadillah Jakarta FNN- Senin (28/09). Ketika mengkritisi atau mengoreksi suatu kebijakan atau sikap politik pejabat publik yang dinilai secara kepatutan, bahkan aturan dianggap keliru, maka semestinya diterima dan direnungkan. Bila tak sesuai dapat diklarifikasi ataupun diabaikan. Anehnya, tak sedikit pendukung membuat pembelaan apologetik bahwa kebijakan atau sikap politik yang tak layaknya itu sebagai kebenaran yang "out of the box". Sampai ada pandangan bahwa keberanian Luhut Binsar Panjaitan menjadi garda depan kerjasama dengan China termasuk Partai Komunis Cina (PKC) adalah inovasi yang "out of the box". Tak perlu kuatir soal komunisme. Prabowo menanam singkong juga "out of the box". Hueeebat kan Mneteri Pertahanan (Menhan) menjadi Menteri Pertanian (Mentan). Jokowi juga mensupport anak, mantu, besan untuk maju Pilkada, dan itu bukan sebagai nepotisme atau politik dinasti. Tetapi langkah brilyan "out of the box". Sampai-sampai pengumumannya disampaikan di istana negara. Ketika Peraturan Pemerintah Penggabti Undang-Undang (Perppu) Corona dibuat dengan memporak-porandakan hukum dan perundang-undangan, dianggap bukan merampok dana APBN. Tetapi langkah terobosan yang "out of the box". Begitu juga Pemerintah yang ngotot untuk melaksanakan Pilkada di tengah meningkatnya korban pandemi Covid 19 adalah "out of the box". Jika nanti saat Pelikada berlangsung, korban berjatuhan maka itupun lumrah sebagai korban yang "out of the box". Sekarang "out of the box" menjadi seolah terobosan padahal itu adalah kenekadan. Bahkan nyata-nyata penyimpangan dari nilai kebenaran dan keadilan. Siapapun oranngnya yang sudah berada dalam "box” yang benar maka ia tidak boleh "out". Begitu yang seharusnya. Namun kepentingan politik mampu membingkai seribu alasan untuk melakukan perbuatan di luar kebiasaan atau kewajaran teta kelola pemerintahan yang benar, menjadi "out of the box". Dengan alasan bahwa Orde Baru lah yang anti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunis, maka ketika muncul sikap perlunya mewaspadai bahaya bangkitnya Neo PKI dan Komunisme, dituduhlah itu sebagai anasir Orde Baru. Lalu dibuatlah argumen Pemerintah harus membuat langkah "out of the box" dengan rekonsialisasi, rehabilitasi, dan meminta maaf kepada pengikut atau keluarga PKI. "Out of the box" dalam makna kreatif harus berbasis aturan. Bukan menginjak-injak atau memperalat aturan untuk kepentingan kelompok dan keluarga. Apalagi mengeliminasi Tap. MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu bukan "out of the box". Berkreasi tentang Pasal Trisila dan Ekasila atau mengecilkan porsi Agama di Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bukan pula "out of the box". Begitu juga dengan Pancasila berbasis tanggal 1 Juni 1945. Membuka celah bangkit Neo PKI dan Komunisme absolut bukan "out of the box". Aspek-aspek yang menginjak-injak atau memperalat aturan bukanlah "out of the box". Melainkan kunci pembuka dari "Pandora's box" yang membuka sebaran penyakit virus PKI dan Komunisme. RUU HIP dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasil (BPIP) adalah "Pandora's box". Zeus menghadiahi puterinya Pandora kotak yang tak boleh dibuka. Tapi perempuan ini melanggarnya. Akibatnya tersebarlah penyakit di muka bumi. Makanya PKI dan Komunisme akan tersebar menjadi penyakit di bumi Pertiwi, hanya karena sang Puteri melanggar amanat. Kotak Pandora berusaha untuk dibuka. Maka RUU HIP dan RUU BPIP yang seharusnya ditutup rapat, masih terus saja dicari-cari celah agar dapat terkuak. Seolah pekerjaan itu bagus "out of the box". Padahal yang bakal terjadi adalah "out from the box". Penyakit yang tersebar lalu merusak dan membahayakan rakyat, bangsa, dan negara memlalui faham komunisme. Penghianat telah mencoba membuka "Pandora's box". Virus Komunisme akan disebarkan. Karenanya sebelum tersebar maka cegah dan basmi sampai ke akar-akarnya. Apapun resikonya. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Senin (28/09). Kita bisa lihat Partai Komunis Indonesia (PKI) dari dua hal. Pertama, dilihat secara ideologis. PKI itu berideologi komunis. Komunis anti Tuhan. Berarti anti Pancasila. Sebab itu, nggak layak hidup di negara Pancasila. Karena dipaksakan, lahirlah banyak benturan. Terutama benturan terhadap masyarakat yang beragama dan ber-Tuhan. Bubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pembantaian terhadap para kiai dan ulama, pembakaran masjid, madrasah serta pesantren itu bagian niscaya dari tuntutan revolusi PKI. Kalau tidak begitu, itu bukan komunis. Lahirnya NASAKOM yang berupaya menyatukan kelompok nasionalis, agama dan komunis boleh jadi karena ketiga kelompok ini merupakan fakta sosial dan politik di Indonesia saat itu. Namun, Soekarno tidak menyadari bahwa NASAKOM pada kenyataannya absurd, ambigu dan kontradiktif. Sebab, komunis tidak mungkin bisa hidup dalam masyarakat yang mayoritas beragama, terutama Islam. Sampai disini, gagasan NASAKOM dan kedekatan Soekarno dengan PKI menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah NASAKOM itu bagian dari bentuk idealisme Soekarno dalam menyatukan semua kelompok bangsa? Atau sekedar pencitraan Soekarno di mata dunia? Dimana kapitalisme dan komunisme tidak pernah akur, bahkan terjadi perang dingin saat itu? Atau ada skenario lain? Kalau urusan skenario itu, hanya Soekarno dan Tuhan yang tahu. Pembantaian terhadap para Jenderal terjadi, karena para Jenderal dianggap sebagai penghalang revolusi yang menjadi ciri khas perjuangan komunisme. Peristiwa ini, lebih bersifat politis. Walaupun demikian, sesungguhnya, para Jenderal yang dihabisi itu juga sangat ideologis dan Pancasilais. Bagaimanapun, menghabisi Dewan Jenderal secara struktural telah mewariskan luka sejarah yang sangat mendalam, terutama bagi TNI AD. Jadi, jika sepanjang sejarah TNI AD marah terhadap PKI, itu wajar dan natural saja. Jika para tokoh, senior dan pimpinan organisasi anda dibantai secara terstruktur, luka di hati anda dan semua kader organisasi tidak akan pernah sembuh. Ini juga yang dialami oleh NU ketika tahun 1948 para Kiai NU dibantai PKI di Jawa Timur. Jadi, isu kebangkitan PKI bukan hanya menyinggung emosi Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Mayjen TNI (Purn.) Kivlan Zen saja. Ini bagian dari perasaan dan emosi seluruh anggota TNI, terutama TNI-AD. Jendral TNI Kehormatan (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan dan Jendral TNI Kehormatan (Purn.) Abdullah Mahmyud Hendropriyono juga bagian dari TNI AD. Dua Jenderal Kehormatan ini adalah prajurit Komando Kopassus. Barangkali perlu juga untuk diminta mengungkapkan perasaannya soal pemberontakan PKI tersebut Dilihat dari sisi historis. Setidaknya ada dua protes dari eks PKI dan anak-anak biologisnya. Pertama, protes terhadap film G 30 S PKI. Dianggap manipulatif. Penuh rekayasa. Mereka minta kepada pemerintah untuk tidak lagi ditayangkan. Dihapus semua file-nya. Mendesak presiden Jokowi buat film G 30 S PKI versi baru. Terkait usul tersebut, sempat ada wacana dari istana. Tapi, sampai sekarang belum terealisasi. Kedua, menuntut kepada presiden Jokowi atas nama bangsa Indonesia agar meminta maaf secara resmi kepada PKI. Jika ini dilakukan, maka akan mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia. Poinnya, PKI korban, bukan pelaku. Setelah itu, akan ada project besar untuk menulis buku sejarah PKI yang akan menjadi referensi dalam kurikulum sekolah. Kedua tuntutan ini, tidak atau belum mampu dipenuhi Jokowi. Sebab, ini akan sangat berisiko secara politik. Jokowi tidak, bukan hanya akan berhadapan dengan TNI, tetapi juga dengan umat Islam. Muncul pertanyaan publik, apakah lahirnya RUU HIP adalah bagian dari alternatif perjuangan PKI setelah gagal mendesak Jokowi meminta maaf kepada PKI dan menghapus film G 30 S PKI? Atau itu bagian yang menyatu dan menjadi satu kesatuan strategi? Menjawab ini perlu sedikit riset dan diskusi lebih panjang. Tak seperti biasanya, tahun ini dinamika ke-PKI-an ramai, jauh sebelum bulan september. Bulan dimana PKI selalu jadi tema utama. Bulan dimana keluarga para Jenderal revolusi itu menahan emosi. Dan bulan dimana para eks PKI dan anak-anak biologisnya sedang dapat panggung untuk branding diri di media. Hal ini telah memunculkan tanda tanya, bahkan kecurigaan publik, apakah PKI akan bangkit kembali? Setelah era reformasi membuka ruang bagi eks dan anak-anak biologis PKI untuk memdapatkan hak politik dan sosialnya, "wajar jika" kemudian mereka menggunakan kesempatan itu untuk bangkit. Hidup dalam tekanan dan dendam biasanya akan memicu lahirnya perlawanan. Secara psikologis, masyarakat yang lama tertekan karena hak-hak politik dan sosialnya dicabut akan bangkit dan melakukan perlawanan saat kesempatan datang. Mereka tak ingin semua penderitaannya selama ini sia-sia. Tak ubahnya dengan apa yang dilakukan para eks tahanan politik (tapol). Mereka terus berusaha untuk berdiri, bangkit dan mengisi sejumlah posisi strategis. Hanya saja, sebelum TAP MPRS No 25 Tahun 1966 yang melarang PKI dicabut, siapapun yang ingin bengkitkan PKI harus melakukannya dengan pola gerakan bawah tanah. Jangan coba-coba terang-terangan. Sebab pastinya akan berhadap-hadapan dengan TNI dan umta Islam. Sulit membayangkan mereka bisa terima semua penderitaan selama 32 tahun itu, lalu pasrah saja. Sementara kesempatan untuk melakukan konsolidasi dan memulai perlawanan sudah sangat terbuka saat ini. Mereka bisa membangun gerakan bawah tanah, menyusupkan para anggotanya di partai dan berbagai kelembagaan/institusi negara. Sekali lagi, ini hanya cara berpikir dan pemahaman logis. Menarik jika dicari dan diinvestigasi datanya. Anggap saja ini hipotesis. Perlu pembuktian. Namun jika kita memahaminya dengan pendekatan teori marxisme dan gerakan leninisme, maka akan semakin sulit menyimpulkan bahwa PKI mati. Maaf! Jadi agak berat diskusinya. Munculnya kecurigaan dan kewaspadaan terhadap kebangkitan PKI sesungguhnya berbasis pada pengetahuan ilmiah yang diambil dari teori komunisme ala marxis itu sendiri. Juga gerakan revolusioner komunisme di berbagai negara, serta trauma sejarah pemberontakan PKI di Indonesia. Jika Marx berani bilang bahwa hukum sejarahnya itu ilmiah, maka kecurigaan terhadap kebangkitan PKI di Indonesia itu juga ilmiah. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Pluralisme Represif Pemerintahan Jokowi
Pengantar: Sejak Ahok kalah pada Pilkada DKI 2017, pemerintahan Jokowi sangat represif terhadap gerakan Islam. Mengapa Profesor dari Australia Greg Fealy menyebut ada kepentingan PDIP dan NU di balik kebijakan represif dan tidak demokratis itu? Oleh Greg Fealy, Australian National University Jakarta FNN - Senin (28/09). Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo telah melakukan kampanye penindasan yang terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra Barat Indonesia —terutama Australia— di mana survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak yang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia. Tetapi Australia dan negara-negara lain harus prihatin dengan kebijakan anti-Islamis Indonesia, karena itu mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat dengan baik menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara yang berkembang terhadap Islam. Beberapa penjelasan diperlukan tentang siapa para Islamis ini dan tindakan apa yang diambil terhadap mereka. Umumnya, istilah 'Islamist' digunakan untuk menggambarkan Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara. Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi, hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Pemerintah Indonesia sering melihat Islamis sebagai 'ekstremis', termasuk dalam kategori ini tidak hanya teroris dan pendukung ISIS, tetapi juga anggota atau simpatisan partai-partai Islam dan organisasi masyarakat yang tidak melanggar hukum. Apa yang disebut kelompok 'Islamis trans-nasional' secara khusus dianggap dengan kecurigaan - ini berasal dari atau menarik inspirasi dari gerakan Timur Tengah atau Asia Selatan, dan dipandang membawa pengaruh 'asing' dan fundamentalis ke Indonesia. Contoh bagusnya adalah Partai Keadilan Sejahtera yang diilhami oleh Ikhwanul Muslimin (PKS), yang telah terdaftar sejak 1998 dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan selama 11 dari 22 tahun terakhir. PKS memiliki catatan sempurna dalam bermain sesuai aturan permainan demokrasi, namun banyak dari anggotanya yang menjadi sasaran tindakan represif dan diskriminatif oleh negara. Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam 'daftar pantauan' dan diperingatkan oleh atasan mereka, bahwa kegiatan keagamaan atau politik mereka tidak dapat diterima. Karirnya akan tersendat dan mentok, jika tidak mengubah perilaku mereka. Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosinya. Banyak kementerian telah memperkenalkan semacam skrening dalam perekrutan pegawai baru untuk menyaring mereka yang dicurigai mempunyai pandangan Islamis. Ribuan, mungkin puluhan ribu, Islamis telah menjadi sasaran kampanye ini. Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka, atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka di tempat kerja. Mengapa pemerintah Jokowi yang mengaku memegang teguh prinsip toleransi dan pluralisme melakukan tindakan tersebut? Sebagian besar partai dalam koalisi yang berkuasa Jokowi, dan terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial. Mereka menganggap para Islamis sebagai pemecah belah karena mereka berusaha untuk mengistimewakan Muslim dan hukum Islam di dalam negara dan masyarakat. Dengan demikian menyangkal prinsip-prinsip yang mendasari negara itu. Pandangan ini juga dianut oleh organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan partai politik sekutunya (PKB) yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Jokowi dan partai-partai pemerintah sangat khawatir pada tahun 2016-2017 ketika kelompok-kelompok Islamis memobilisasi ratusan ribu Muslim di jalan-jalan Jakarta untuk memprotes pernyataan Gubernur Ahok, Kristen Cina yang diduga menghujat Al-Qur'an. Gubernur, yang tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama, dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017 dan kemudian dipenjara selama dua tahun. Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan, bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme. Memang, lebih dari beberapa menteri percaya bahwa jika Islamisme tidak dibendung dan dinegasikan selama sisa tahun kepresidenan Jokowi, maka Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Validitas pandangan ini dipertanyakan. Tentu saja, ekspresi konservatif Islam sedang berkembang di Indonesia, seperti halnya religiusitas konservatif yang meningkat di banyak negara Asia dan negara Barat lainnya. Tapi ini belum mengambil manifestasi politik yang koheren. Banyak Muslim konservatif menghindari politik praktis dan tidak ada partai Islam yang mampu memenangkan lebih dari 8 persen suara dalam empat pemilihan terakhir. Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim, tapi kasus itu melibatkan penistaan, yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens - tapi biasanya berumur pendek - di jalanan. Sejak saat itu, gerakan Islamis terus berjuang namun gagal mengulangi kesuksesan tahun 2016-2017. Lebih buruk lagi bagi kaum Islamis, kandidat presiden yang mereka dukung dalam pemilu 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, tiba-tiba berubah setelah pemilu tahun lalu, bergabung dengan pemerintahan baru Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini membuat kaum Islamis putus asa dan kacau. Jadi, sulit untuk mengatakan bahwa Islamisme membahayakan sistem politik Indonesia. Jika Indonesia memang menghargai toleransi dan keragaman, ia harus menerima legitimasi wacana Islam dan kegiatan asosiasi. Kebanyakan pandangan Islamis tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan. Menekan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia kurang demokratis. Pemerintah Australia, mengingat telah lama mempromosikan Islam 'moderat' di Indonesia, seharusnya khawatir dengan kampanye anti-Islam. Pada saat banyak orang yang memiliki hak politik di Australia mencela apa yang mereka anggap meremehkan atau membatasi hak-hak orang Kristen konservatif di negara mereka sendiri, mereka juga harus mengadvokasi agar hak serupa diberikan kepada komunitas agama konservatif lainnya di Indonesia sebagai baik, termasuk Islamis. Toleransi keragaman agama harus menjadi penanda demokrasi yang matang dan kokoh. *) Greg Fealy adalah Profesor Madya Politik Indonesia di Departemen Perubahan Sosial dan Politik, Universitas Nasional Australia. Sumber : https://www.eastasiaforum.org/2020/09/27/jokowis-repressive-pluralism/
Komunisme Dan Liberalisme Menjepit Pancasila
by Mayjen TNI (Purn.) Prijanto “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence”. (Bung Karno, 1960, Sidang Majelis Umum PBB). Jakarta FNN – Senin (28/09). Cuplikan pidato Bung Karno di atas, ketika mengenalkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Bung Karno dengan gamblang dan berani mengatakan Indonesia tidak dipimpin oleh konsep komunis ataupun liberalis. Indonesia dipimpin oleh nila-nilai, gagasan, cita-cita yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan nama Pancasila. Genderang “beda ideologi” ditabuh Bung Karno dalam sidang bergengsi negara-negara dunia (Sidang Majelis Umum PBB). Walaupun sesungguhnya mereka atau asing sudah tahu sejak kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Komunisme Versus Pancasila Komunisme dibawa ke Hindia-Belanda (Indonesia) oleh J.F Marie Sneevliet, 1913. Mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), anggota 85 (delapan puluh lima) orang Belanda totok, dengan propaganda komunisme, pada 23/5/1914. Semaun, Darsono dan Alimin, anggota Sarikat Islam masuk ISDV. Pada 23 Mei 1920, ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) dengan Ketua Semaun dan Darsono sebagai Wakil. PKH berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Pemberontakan PKI terhadap kolonial Belanda, 1926/1927, terkait perjuangan Komunisme Internasional. Setelah Indonesia merdeka, Peristiwa Madiun, pimpinan Muso, 18/9/1948, menghendaki satu kelas buruh aliran Marxisme-Leninisme dan mendirikan pemerintahan “Komite Front Nasional”, bekerjasama dengan Uni Soviet. Satu bukti pemberontakan PKI untuk mengganti Pancasila. Keterdekatan Bung Karno dengan Presiden Mao Zedong dan PM Chou Enlai tahun 1960-an, membentuk poros Jakarta-Peking. Hubungan PKI pimpinan DN. Aidit dengan Partai Komunis China, menambah catatan kegiatan menjelang G.30.S/PKI. PKI meniupkan isu Dewan Jenderal yang akan menculik Bung Karno. Tetapi didahului Komandan G.30.S/PKI Letkol Untung, Komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Pasukan Letkol Untung menculik dan membunuh 7 (tujuh) Perwira AD, pada 30 September 1965 dan membuangnya ke dalam sumur secara biadab, di Lubang Buaya Halim. Korban penculikan itu kita kenal sebagai 7 (tujuh) Pahlawan Revolusi. Persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili pentolan G.30.S/PKI secara terbuka, dokumen di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Museum dan Monumen, yang berserakan di tanah air adalah bukti dan saksi. Tragedi 1965, jelas pemberontakan PKI, yang ingin mengganti Pancasila dengan faham komunisme adalah fakta sejarah. Tuntutan rakyat dan keputusan pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme, langkah yang benar dan tepat. Tidak mungkin dalam satu negara ada dua ideologi yang bertentangan. (Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966). Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Gerakan 30 September PKI gagal. Tanggal 1 Oktober 1965 adalah tonggak Hari Kesaktian Pancasila. Isu kelasik seputar G30S/PKI selalu muncul menjelang peringatan, terasa membosankan. Namun, bagi generasi muda, menjadi isu menarik, penting dan perlu agar generasi muda tidak termakan propaganda. Tidak termakan provokasi dan agitasi yang dibangun ideolog komunis dan simpatisannya. Film G30S/PKI tidak perlu diputar. Lho, kenapa? Itu film sejarah, seperti film 10 November. Film G30S/PKI itu rekayasa dan mengkultuskan orang. Siapa bilang? Kalau rekayasa, cocokkan saja dengan dokumen sejarah, sebut adegan apa, menit berapa yang tidak benar. Kalau kultuskan tokoh? Apa memang ada film tanpa tokoh dan peran utama? Film 10 November misalnya, tokoh dan peran uatamaya adalah Bung Tomo. Begitu juga dengan Film Tunggul Ametung, yang tokohnya ya Tunggul Ametung, Ken Dedes dan Ken Arok. Memanya ada yang aneh? Gaduh nasional dari tahun ke tahun terjadi. Satu pihak ingin melarang film G30S/PKI. Ingin menghapus sejarah G30S/PKI, dengan bilang PKI korban. Sedangkan Soeharto dalang PKI, dan lain sebagainya. Pihak lain, memperingati untuk mengingatkan bahaya laten PKI terhadap Pancasila. Gaduh nasional yang tak percaya sejarah, menunjukkan kekerdilan dalam memaknai sejarah. Bagaimana tidak? Negara pasti punya dokumen sebagai bukti sejarah. Tidak tepat jika kita bilang “sejarah itu milik penguasa atau pemenang”. Inilah contoh kekerdilan dalam berpikir dan penghargaan kepada pahlawan. Liberalisme Versus Pancasila Dalam pertarungan kepentingan politik global, mendemokratisasikan negara tidak hanya oleh aktor dalam negeri. Keikutcampuran aktor internasional negara-negara liberal kapitalis, melalui organisasi internasional seperti United Nations Develepment Program (UNDP) dan United State Agency for International Develepment (USAID) bisa saja terjadi. LSM asing seperti Institute of Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Internasional Foundation for Election System (IFES), National Democratic Institute (NDI) dan International Republican Institution (IRI) dan LSM domestik Centre for Electoral Reform (Cetro) terlibat dalam amandemen UUD 1945. (Valina Singka Subekti, 2007, Menyusun Konstitusi Transisi). Pilpres secara langsung ala Amerika, adalah hasil amandemen yang paling memprihatinkan. Demokrasi “one man, one vote” bukan demokrasi bangsa Indonesia. Bukan demokrasi dalam nilai-nilai Pancasila. Bung Karno saja, tahun 1960 sudah berani mengatakan kepada dunia, sila ke-4 Pancasila adalah dasar demokrasi bangsa Indonesia. Banyak pasal-pasal hasil amandemen UUD 1945 bertentangan dengan Pancasila. Bahkan cenderung ke liberal. Pilpres langsung yang membuat disharmoni kehidupan, robeknya persatuan dan konflik sepanjang masa, melahirkan pertanyaan kritis. Apakah itu semua bertujuan memecah belah, agar mereka bisa menguasai Indonesia tanpa menduduki untuk hidupnya? Ideologi Untuk Mencari Hidup Komunisme di dunia itu sudah mati. Begitu celoteh orang tertentu, bahkan dia pejabat yang intelektual. Ada apa dibalik celotehnya? Padahal dia yang tahu, namun yang pasti itu pernyataan ngawur dan nagco. Banyak negara-negara di dunia yang komunisnya masih hidup. Republik Rakyat China (RRC) dalam anatomi negaranya saja, ada yang disebut Communist Party of China (CPC), Central Military Commission (CMC), State Council (SC) dan National People Congres (NPC). Konon untuk militernya saja, sumpah kesetian yang pertama adalah kepada partai, baru kepada negara. Ideologi akan memberikan dasar paradigma, apa yang harus dilakukan negara. Kebutuhaan hidup papan, pangan, air, energi dan sumber kakayaan alam untuk rakyatnya menjadi lebih dominan dibanding sekedar mencari pengikut agar negara lain mengikuti ideologinya. Teritorial Indonesia yang luas dengan pantai yang landai, menggiurkan untuk direklamasi, menjadi incaran negara yang memiliki ledakan penduduk tinggi. Bagi negara yang miskin sumber daya alam, miskin sumber energi, akan tergiur dengan kekayaan Indonesia. Artinya, tidak berlebihan jika Indonesia menjadi incaran negara-negara dunia. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, akan mampu mencegah, agar tidak menjadi pengkhianat dan kompradornya asing yang mencari hidup di Indonesia. Mari kita bangkit, bersatu, bergerak, berubah agar kita tidak punah. Semoga Tuhan YME memberikan kejayaan bagi Indonesia. Amin. Penulis adalah Wagub DKI Jakarta 2006-2012 & Rumah Kebangkitan Indonesia.
Melawan Komunisme (Bagian-1)
by Dr. Masri Sitanggang Jakarta FNN – Senin (28/09). Komunisme itu paham. Bukan organisasi dan bukan pula nasab. Orang bisa saja menjadi komunis tanpa harus terdaftar sebagai anggota organisasi komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Bukan pula dari keturunan atau anak komunis. Jadi, jangan salah sangka. Orang berfaham, lebih tepat lagi ideologi komunis bisa berada di organisasi apa saja. Mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, propesi , keagamaan sampai organisasi partai politik. Begitu juga soal nasab, anak yang lahir dari seorang alim pun bisa jadi terjangkit faham komunis. Sebaliknya, anak seorang komunis belum tentu juga sepaham dengan komunis. “Dik Gaffar, kamu ajari saya agama. Nanti kamu saya ajari Marxisme,” kata Sukarno satu ketika. Yang dipanggilnya “dik Gaffar” adalah A. Gaffar Ismail, ayah dari Taufiq Ismail, dokter hewan yang lebih dikenal sebagai penyair itu. Taufiq Ismail menceritakan kisah persahabatan Sokarno dengan ayahnya itu dalam “Katastrofi Mendunia” (2004). Sukarno, yang begitu menghargai ilmu, lebih dahulu dipenuhi oleh ajaran Karl Marx, “nabi” -nya orang-orang Sosialis-komunis. Dia bangga menguasai Marxisme, sehingga berani menawarkan barter dengan pengajaran”ilmu-ilmu” Islam. Boleh jadi, sebagai muslim yang belum “terisi” dengan hakikat islam, Soekarno memandang Islam sebagai sebuah cabang Ilmu yang setara degan Marxisme. Ya, hanya sebuah ilmu dalam tumpukan ilmu-ilmu sosial dan budaya. Maka, Soekarno yang rajin bertanya soal-soal Islam kepada Gaffar dan Hasan Bandung. Itu pun Soekarno tetap sebagai seorang nasionalis sekuler, dan memimpin Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Pemikiran Soekarno tentang ke-Islaman dan sosial kemasyarakatan tidak lepas dalam perspektif ilmu-ilmu sekuler itu, sehingga tulisan-tulisannya sering mengundang tanggapan kritis dari Mohammad Natsir, tokoh Partai Islam Masyumi. Begitu pun dalam langkah selanjutnya. Ketika menjadi Presiden Indonesia, Soekarno menggabungkan ideologi nasionalisme, agama dan komunisme yang dikenal dengan Nasakom. Masyumi menolak ideologi gabungan itu, sehingga Masyumi diultimatum untuk dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas desakan PKI. Itulah Soekarno, lebih dekat ke komunis dari pada Islam. Bagaimana dengan ayah sang Penyair Taufiq Ismail? Meski pun di -coach langsung oleh mentor besar Marxisme, Soekarno, tetapi Gaffar tidak lantas jadi Komunis. Ikut Soekarno di Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pun tidak. Ia justeru aktif di Partai Islam Masyumi yang anti Komunis. Itu karena sikap dan pandangan hidupnya telah dibentuk oleh Islam terlebih dahulu. Putra Minang ini tamatan Sumatera Thawalib Parabek dan pernah nyantri di Padang Panjang. Sikap dan pandangan hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh pengajaran. Ajaran apa yang lebih awal atau lebih intens diterima, lebih kuat mempengaruhi dan memenuhi pikirannya. Jadi, jangan main-main dengan pangajaran. Ia adalah mesin cetak keperibadian dan pandangan hidup seseorang. Semaoen, Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo (orang-orang Indonesia pertama yang jadi komunis) awalnya adalah pengikut H.O.S Tjokroaminoto, sebagai anggota Sarekat Islam (SI). Bahkan pernah menduduki jabatan penting di SI. Semaoen misalnya, menjadi Ketua SI Semarang. Tetapi mereka kemudian menjadi tokoh penting pula di Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang pernah beberapa kali menorehkan sejarah kelam bangsa ini, dan di pecat dari SI. Semaoen menjadi anggota SI pada 1914 di afdeeling Surabaya. Usianya terbilang masih terlalu muda, 14 tahun. Setahun kemudian, 1915, Samaoen berkenalan dan akrab dengan seorang sosialis Belanda, Sneevliet, ketua Indische Sosial Democratische Vereniging (ISDV) dan Persatuan Buruh Kereta Api dan Trem Vereniging van Spoor en Tramweg Personcel (VSTP) di Semarang. Semaoen bersimpati berat kepada Sneevliet dan menyapa orang Belanda itu sebagai “guru”. Tidak salah juga. Karena di tengah orang-orang Belanda bermental kolonial dan merasa superior, Sneevliet justeru menawarkan persamaan dan semangat revolusiner. Maka, Semaoen pun ikut aktif di dua organisasi beraliran komunisi itu. Alimin dan Darsono ikut pula di ISDV. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, minat belajar yang sangat kuat dan hubungan dekatnya dengan Sneevliet membuat Semaoen dipercaya sebagai ketua propagandis VSTP dan mendapat gaji. Jabatan ini membuat Semaoen harus intens mempelajari ideologi Marxis, dan harus pindah pula ke Semarang, tempat kedudukan Pengurus besar VSTP, Juli 1916. Setahun kemudian, tepatnya 6 Mei 1917, dia terpilih pula menjadi ketua SI Semarang. Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia, 23 Mei 1920. Ia menduduki posisi ketua dan Darsono sebagai Wakil Ketua. Belakangan organisasi ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Semaoen adalah ketua pertama, sementara Alimin memimpin Wilayah Jakarta sejak 1918. Pada akhir tahun 1921, Semaoen meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow. Kedudukannya di PKI digantikan olehTan Malaka. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum PKI dan mengganti nama SI yang dipimpinnya menjadi Sarekat Rakyat, bagian dari PKI, di tahun 1924. Dari sekilas perjalanan Semaoen dan kawan-kawannya, terbukti bahwa meski pun mereka aktivis SI, tetapi lebih intens mendapat asupan dan bergulat dengan pemikikiran Sosialisme-komunisme Marxis, dari pada Islam. Namun begitu, pada saat itu, Semaoen dan juga orang-orang SI lainnya, kemudian menjadi PKI tidak mengetahui bahwa di dalam ajaran sosialisme Marxisme itu terkandung prinsip-prinsip ateisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sukendar, Ketua Perwakilan PKI dalam Kongres SI tahun 1922, misalnya, ketika diminta tanggapannya terkait SI yang akan menjadi Partai Sarekat Islam, menyatakan bahwa menjadi komunis bukan berarti tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi ia mengakui gerakan mereka netral dalam urusan agama. Orang-orang PKI tak ingin Islam di bawa-bawa ke ranah politik. Hal ini mengagetkan para peserta kongres. Betapa tidak, ada orang yang percaya kepada Allah tetapi netral agama! Jadi, ada yang tidak beres pada diri Semaoen dan kawan-kawannya. Kata Mohammad Hatta, “kalau ada orang komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang muslim mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya.” Maka, “tidak sedikit orang yang tersinggung karena merasa banyak yang tak beres pada dirinya. Tetapi yang tak tersinggung karena tak tahu, lebih banyak lagi .”, kata Tufiq Ismail. Kalimat terakhir Taufiq Ismail itu justeru menjadi kekhawatiran terbesar kita sekarang ini. Lebih banyak yang tidak tersinggung karena tidak tahu. Betapa banyak orang tidak tahu kalau “netral dalam urusan agama” atau “mengharamkan agama dibawa ke ranah politik” berarti sudah kerasukan bibit faham komunis. Malah, mereka yang tidak tahu itu justeru banyak pula aktivis oraganisasi Islam. Banyak juga yang tidak tahu kemudian terhasut. Misalnya, seperti pemberontakan PKI tahun 1927 di Sumatera Barat. Taufiq Ismail mengutip Brackman menggambarkan pemberontakan itu sebagai, “more in the nature of a ‘holy war’ by Islamic zealots than Communist rebellion”. Pemberontakannya malah berciri Islami ketimbang komunis. Karena komunis adalah faham yang berasal dari pengajaran, maka ajaran yang berbau komunis dalam segala bentuknya memang wajib diharamkan. Yang paling dasar, misalnya ajaran yang merendahkan nilai agama atau ketuhanan. Memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau ajaran netral agama. Sebab, anggapan ini adalah bagian dari ajaran komunis untuk tumbuh berkembangnya komunis lebih lanjut. Adalah tugas dan kewajiban negara mencerdaskan bangsa. Bukan menjadi kewajiban individu dan keluarga. Melalui pendidikan, baik formal mau pun non formal, pemerintah berkewajiban membangun anak bangsa menjadi insan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini. Oleh karena itu, semua materi ajar dan metode yang digunakan harus mampu mengarahkan anak didik pada pembentukan insan yang cerdas ber-Ketuhahan Yang Maha Esa. Secara khusus, mata pelajaran agama harus mendapat perhatian utama untuk senantiasa ditingkatkan kulitasnya. Mengurangi atau bahkan menghilangkan mata peajaran agama di sekolah, dan menyerahkan pendidikan agama kepada keluarga adalah ide yang sangat keliru. Ini dapat dilihat sebagai langkah melepaskan tanggungjawab negara/pemerintah terhadap pembangunan manusia Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang bertaqwa. Upaya untuk melepaskan tanggungjawab negara/pemerintah dalam mencerdaskan bangsa berdasarkan Pancasila. Ini sebagai ide buruk mengingkari Pembukaan UUD 1945. Ide menumbuhkan generasi sekuler, generasi yang menjadi lahan subur tumbuh berkembangnya faham komunisme. Selanjutnya, paham komunis harus dilawan. Secara khusus, pendidikan Islam (Dakwah Islamiyah) harus membekali jemaah untuk mampu mematahkan argumentasi kaum komunis. Konstruksi berpikir Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Salallaahu Alaihi Wasallam yang demikian kuat harus dimiliki jemaah, sehingga mampu dengan mudah mematahkan dan membongkar habis pemikiran komunis. Faham dan pemikirankomunis dibangun berdasarkan “Madilog” (material-dialektika- logika). Demikian juga karakter pribadi jemaah harus sampai pada “Inna shalati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil ‘alamin”. Sehingga tak adalagi jemaah yang berpikir-laku sukuler dan netral agama. Dakwah Islamiyah harus segera keluar dari lingkup kamar mandi (bersuci) dan menakar pahala dan dosa. Dakwah Islamiyah harus segera memenuhi fungsinya memuaskan intelektualitas dan rohani manusia sekaligus. Jangan biarkan ada ruang kosong dalam kehidupan manusia ini, tanpa terisi oleh Islam. Sehingga faham apa pun tidak akan bisa masuk lagi. Wallah a’lam bisshawab. Penulis adalah Ketua Panitia #Masyumi Reborn & Ketua Komisi di MUI Medan.
Kaum Neo-Komunis dan Neo-PKI Akan Fokus Lenyapkan Agama
by Asyari Usman Jakarta FNN - Minggu (27/09). Prof Salim Said boleh jadi benar bahwa komunisme sudah bangkrut. Tapi, paham komunis itu bangkrut hanya untuk urusan ekonomi. Benar, bahwa sebagai ideologi ekonomi, komunisme itu sudah ringsek total dalam tabrakan ‘laga kambing’ dengan kapistalisme. Betul, bahwa hari ini tidak ada lagi negara komunis yang mampu mempertahankan ajaran ekonomi marxisme-leninisme. Kalaupun bisa disebut sebagai pengecualian, maka Korea Utara (Korut) dan Kuba mungkin satu-satunya yang masih melestarikan ajaran ekonomi sosialis-komunis. Itu pun, Korut dan dan Kuba tetap saja masuk ke dalam perangkap ‘internet’ sebagai simbol baru kapitalisme. Meskipun simbol itu diatur ketat oleh kedua negara itu. Jadi, sekarang ini tidak ada lagi ajaran ekonomi komunis yang bertahan. Hanya tersisa teori-teori dan jejak pemaksaan ekonomi ala komunisme. Itulah kebangkrutan komunisme seperti yang disampaikan oleh Prof Salim Said dan banyak lagi pakar ideologi lainnya. Akan tetapi, itu tidak berarti para penganut ajaran komunis berhenti bergerak. Kebangkrutan di bidang ekonomi bukan bermakna mereka tidak punya basis perjuangan lain. Khususnya di Indonesia. Para penganut paham itu, baik yang mewakili keturunan PKI maupun kader baru komunisme di Indonesia, mengerahkan tenaga, pikiran, dan segala sumberdaya mereka untuk melenyapkan agama –khususnya Islam. Minimal mereka ingin sekali menajuhkan umat, terutama generasi muda, dari agama. Para penganut komunisme, tak diragukan lagi, sangat ingin menghapuskan prinsip Ketuhanan. Terlebih-lebih, ketuhanan yang bersumber dari Islam. Itulah yang sedang mereka perjuangkan saat ini. Dan itu pula yang telah menjadi jejak sejarah ketika PKI melancarkan pemberontakan pada 1948 dan 1965. Mereka menyasar para ulama dan santri. Pesantren-pesantren mereka serang. Ulama, kiyai, dan santri mereka bunuh. Hari ini, pengikut dan simpatisan neo-komunisme dan neo-PKI fokus pada upaya untuk melenyapkan agama. Dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang ‘sangat milenial’. Melalui cara yang kasar, mereka bercita-cita untuk menghilangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila. Itulah yang mereka tunjukkan secara terang-terangan lewat pengajuan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ketika kedok HIP itu terbongkar, kemudian diubah menjadi RUU BPIP. Saking kasarnya cara mereka, mereka tak peduli diprotes rakyat. Tidak mau mundur dari RUU anti-Pancasila itu. Melalui cara yang ‘sangat milenial’, neo-komunis dan neo-PKI bercita-cita melenyapkan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) lewat perombakan kurikulum pendidikan. Pendidikan agama Islam menjadi sasaran utama. Dengan berlindung di balik tuduhan radikalisme, pelajaran agama akan ‘disterilkan’ dari elemen-elemen yang mereka cap ‘berbahaya’ menurut pikiran mereka. Kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren, diawasi ketat. Tujuan mereka bisa dibaca. Yaitu, ingin menjauhkan generasi muda Islam dari kedekatan dengan Tauhid (Ketuhanan). Mereka berencana akan menumbuhsuburkan budaya Islam tanpa sholat. Tidak perlu membaca atau menghafal al-Quran. Entah berdasarkan apa, akhir-akhir ini dimunculkan kembali gagasan sertifikasi para da’i. MUI menolak itu. Dan memang gagasan ini berlebihan. Begitulah hebatnya neo-komunis dan neo-PKI. Mereka tampaknya berhasil menyeludupkan konsep untuk melemahkan umat Islam ke jajaran legislatif dan eksekutif. Dengan cara yang ‘sangat milenial’. Cara yang sesuai dengan tampilan kekinian, yang bercirikan celana sempit baju ketat. Bersamaan dengan pengacak-acakan pendidikan agama Islam, kaum neo-komunisme dan neo-PKI berusaha pula memutihkan diri mereka dari kejahatan kejam dan brutal di masa lalu. Mereka mencoba membalikkan seolah PKI adalah korban pembantaian. Padahal, PKI adalah pelaku pembantaian 1948 (pemberontakan Madiun) dan pelaku pembantaian 1965 (pemberontakan G30S/PKI). Jadi, rakyat harus terus waspada. Umat Islam, khususnya, tidak boleh lengah. Cara-cara kaum neo-komunisme dan neo-PKI tidak akan pernah berhenti. Umat tidak punya banyak waktu. Apalagi, musuh-musuh lain juga terus mengincar setiap hari. Ada bahaya Narkoba yang sebagian besar korbannya adalah generasi muda Islam. Ada pula sejumlah ajaran sesat dalam bentuk Syiah dan ajaran liberal. Ada juga proses pemiskinan dan pembodohan umat yang kelihatannya bersinergi dengan kaum neo-komunis dan neo-PKI.[] Penulisadalah Wartawan Senior FNN.co.id
IN MEMORIAM, Jakob Oetama, Presiden Indonesia Mini - 1
by Tjahja Gunawan Jakarta FNN - Minggu (27/09). Hari ini, Minggu 27 September 2020, seharusnya Jakob Oetama merayakan ulang tahunnya yang ke 89 tàhun. Namun dia harus menerima takdir Tuhan Yang Maha Esa. Pak JO, meninggal sebelum sempat merayakan hari jadinya. Beliau wafat Hari Rabu 9 September 2020 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta pukul 13.05 WIB. Pada pagi harinya, saya mendapat informasi dari seorang sahabat yang masih bekerja di Grup Usaha Kompas Gramedia. "Pa JO kritis, sudah dengar kang ?," demikian isi WA dari sahabat saya tersebut. Kemudian beberapa jam kemudian saya dikabari bahwa Pendiri Kompas Gramedia tersebut wafat. Saya segera berkirim ucapan bela sungkawa kepada Irwan Oetama, anak pertama Pa JO. Saya justru kenal lebih dekat dengan Pak Irwan karena kebetulan memiliki hoby yang sama yakni sepedaan. Saya kerap melihat sosok Pa JO pada pribadi Pa Irwan, terutama dalam hal kebaikannya. Sifat dasarnya selalu ingin menyenangkan semua orang sehingga tidak heran kalau teman-teman Pa Irwan sangat banyak walaupun mungkin ada satu dua orang yang berusaha memanfaatkannya. Demikian pula Pa JO, dikenal sekaligus disegani banyak orang dan termasuk orang yang ringan tangan. Misalnya, ketika ada mantan wartawan Kompas yang mengirim lukisan kepadanya, Pa JO seolah paham dengan kode tersebut dan segera mengirim sejumlah uang ke sang wartawan tersebut. Juga banyak cerita lain dari pengalaman beberapa wartawan Kompas yang sedang bertugas ke luar negeri yang secara kebetulan bertemu dengan Pa JO. Lalu otomatis Pa JO memberikan "uang jajan". Tidak hanya itu, sejumlah penulis muda Kompas juga ada yang pernah mendapat biaya sekolah ke luar negeri. Dalam suatu rapat pagi di Redaksi Kompas, Pa JO menyebut seseorang yang pernah dibantunya. Saya sendiri mendengar dari orang lain, ada bekas aktivis mahasiswa sekaligus kolumnis Kompas yang sekarang memimpin sebuah lembaga survey, pernah mendapat bantuan dari Jakob Oetama. Nampaknya Pa JO kalau sudah kagum dengan orang muda yang cerdas dan memiliki visi maka dia akan mudah memberikan bantuan pada anak muda tersebut tanpa syarat apapun. Respek dengan Jusuf Kalla Kemudian dalam percaturan politik, walaupun Pa JO bukan seorang politisi tapi adakalanya dia memberikan endorsement kepada orang tertentu untuk memimpin negeri ini. Tentu orang yang diendorse tersebut memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman serta visi untuk memajukan Indonesia. Misalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pa JO terlihat senang ketika SBY berduet bersama Jusuf Kalla memimpin Indonesia pada tàhun 2004. Oleh karena itu, pada periode kedua, Pa JO sebenarnya masih menginginkan SBY berpasangan dengan JK untuk melanjutkan pembangunan. Tapi realitas politik ternyata tidak seperti yang diharapkan Pa JO. Pada periode kedua sebagai Presiden RI, Pa SBY lebih memilih berpasangan dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Kembali kepada tradisi ulang tàhun Pa JO di lingkungan Kompas, biasanya selalu dirayakan secara sederhana di Kantor Kompas Jl Palmerah Selatan Jakarta. Kalau jatuh pada hari libur seperti sekarang, maka perayaan ulang tàhun Pa JO dilaksanakan sehari kemudian di hari kerja. Yang hadir biasanya bukan hanya unsur pimpinan, karyawan dan sejumlah wartawan di lingkungan Kompas, tapi sejumlah sahabat Pa JO biasanya juga ikut merayakan ulang tàhun Pa JO di Kantor Kompas. Diantara "out sider" yang selalu hadir pada setiap ulang tàhun Pa JO adalah tokoh pertelevisian Ishadi SK dan pendidik sekaligus pakar soal etika Mien Uno. Bu Mien merasa kehilangan dengan wafatnya Pa Jakob. "Saya sangat sedih dan kehilangan dengan sosok orang yang sederhana. Pa JO merupakan sosok guru yang terus mendidik bangsa. Beliau selalu menginspirasi saya dan tidak pernah lelah memotivasi saya untuk terus menjadi pendidik," kata Bu Mien Uno. Saat berbincang dengan penulis di rumahnya yang asri dan kebetulan bertetangga dengan Pa JO di Kawasan Kebayoran Baru, Bu Mien juga mengoleksi buku-buku tentang Pa Jakob Oetama. Pada perayaan ulang tàhun Pa JO tàhun lalu, Bu Mien Uno juga menyempatkan diri untuk datang ke Kantor Kompas ikut merayakan ulang tàhun Pa JO. Walaupun Jakob Oetama dikenal sebagai wartawan, tapi Bu Mien merasa memiliki chemistry dengan beliau sebagai sesama guru. Mien Uno tidak salah karena Jakob Oetama memang mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru. Namun, dia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media terbesar, Kompas Gramedia bersama rekannya, PK Ojong. Meski demikian, Jakob Oetama lebih senang disebut sebagai wartawan ketimbang sebagai pengusaha. Masyarakat pada umumnya mengenal Jakob Oetama sebagai pribadi yang santun dan bersahaja. Dalam suatu kesempatan rapat redaksi Kompas pagi, Pa JO pernah bercerita sepintas tentang pengalamannya menjadi guru sejarah di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. "Waktu itu, saya sering naik sepeda kalau ngajar sejarah," kata Pa JO singkat. Saya yang waktu itu kebetulan ikut rapat pagi, langsung membayangkan kontur jalan di Cipanas yang menanjak. Dalam hati saya hanya bisa bergumam, ternyata masa mudanya Pa JO ini cukup tangguh juga fisiknya. Dalam hal menjaga kesehatan, Pa JO memang sangat disiplin. Di saat masih sehat, dia termasuk salah satu orang yang rutin menjalani joging di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Salah satu teman joggingnya adalah mantan Menkeu alamarhum Mar'ie Muhammad. Pernah pada tàhun 2009, Harian Kompas menyelenggarakan acara Fun Bike. Sebagai Ketua Panitia, waktu itu saya memang meminta Pa JO melalui sekretarisnya Mbak Ety, untuk datang membuka acara goes yang pertamakali diadakan tersebut. Namun sebenarnya saya tidak terlalu berharap Pa Jakob datang karena acaranya pagi jam 6. Namun pada saat pelaksanaannya, Pa JO ternyata datang lebih awal bahkan bersedia menunggu beberapa saat. Kejutan Hadiah Pa JO Momen ulang tàhun Pa JO juga sering ditunggu-tunggu para wartawan dan karyawan Kompas karena disana ada harapan mendapat hadiah kejutan dari Pa JO berupa tambahan gaji sebulan penuh. Namun, uang kejutan itu biasanya diberikan pada hari ulang tàhun Pa JO di angka-angka yang genap. Misalnya ulang tàhun ke 80 atau 85. Bahkan hadiah kejutan tersebut tidak hanya diberikan kepada seluruh wartawan dan karyawan Kompas tetapi juga diberikan kepada seluruh karyawan Kompas Gramedia. Sifat altruistik yang dipunyai Pa JO tersebut juga tercermin pada salah satu putranya, Irwan Oetama. Setiap buka puasa menjelang Lebaran, beliau kerap mengundang teman-temannya yang punya hoby sama di dunia sepedaan. Lalu dibuat acara di tempat khusus dengan mengundang da'i yang memberikan ceramah menjalang buka puasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang juga diundang secara khusus ke acara tersebut. Kebiasaan berbagi dengan orang lain adalah warisan nilai kehidulan dari Pa JO yang sangat berharga disamping pemikiran dan idei-denya soal kebangsaan dan kemanusiaan. Nilai-nilai kehidupan yang diwariskan Pa JO menjadi relevan di zaman seperti sekarang ketika masyarakat dan para pemimpin serta elite politik kita sedang berada di persimpangan jalan. Pa Jakob sendiri menurut saya adalah pribadi yang selalu gelisah dengan persoalan kebangsaan dan masa depan Indonesia. Dia termasuk salah satu tokoh masyarakat yang kerap diminta pendapatnya oleh para elite politik khususnya para pemimpin di negeri ini. Meski begitu, JO termasuk sosok yang rendah hati, santun dan bijaksana. Pasca tumbangnya Orde Baru tàhun 1998 terutama setiap menjelang Pemilu terutama Pilpres, setiap elite politik yang akan berkompetisi dalam Pemilu senantiasa sowan ke Pa JO, bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Begitulah Pa JO, dia mampu berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Serta bisa merangkul semua kalangan yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan Pa JO selalu mengibaratkan lingkungan Kompas termasuk di dalamnya Grup Usaha Kompas Gramedia seperti Indonesia Mini. Dia selalu berpesan kepada para pimpinan dan para karyawan di lingkungan Kompas Gramedia agar bisa menjaga keberagaman dan kebhinekaan. Sebagai pendiri Kompas Gramedia bersama PK Ojong, tentu tidak mudah untuk bisa mewujudkan Indonesia Mini. Apalagi jika melihat sejarahnya, Kompas didirikan tàhun 1965 oleh Partai Katolik dengan Ketuanya Frans Seda. Namun dalam perjalanannya, Kompas mampu timbuh dan berkembang dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Rasanya tidak berlebihan kalau Jakob Oetama saya juluki sebagai Presiden Indonesia Mini. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id & Mantan Wartawan Kompas 1990-2016.
POPULER
