OPINI
Seandainya Jokowi dan Habib Rizieq Bertemu
by Nuim Hidayat Jakarta FNN - Rabu (02/12). Melihat hiruk pikuk politik di tanah air, kadang kita jenuh. Mengapa tidak ada terobosan baru dalam dunia politik di Indonesia? Mengapa Habib Rizieq harus dicurigai terus menerus? Mengapa pemerintah tidak melihat prestasi Habib dalam menyadarkan kaum penzina, pemabuk dan preman? Seandainya Jokowi mau bertemu Habib saya yakin banyak masalah di Indonesia bisa diselesaikan. Habib bisa membantu Jokowi menyelesaikan masalah dengan umat Islam Indonesia. Habib bisa menjelaskan tentang aspirasi apa sebenarnya yang diinginkan mayoritas umat Islam Indonesia. Jika pemerintah melakukan pendekatan kepada Habib –melalui bidikan hukum- seperti sekarang ini, masalah tidak akan selesai. Karena Habib mempunyai ratusan ribu/jutaan pendukung. Apalagi bila Habib dipenjara, bukan tidak mungkin akan terjadi kerusuhan terus menerus di negeri ini. Para founding fathers kita sebenarnya telah mengajarkan agar para pemimpin bangsa ini mengedepankan dialog atau musyawarah bila ada masalah. Lihatlah ketika bangsa ini akan merdeka, untuk menentukan dasar negara maka mereka berdialog, berdebat berhari-hari. Meski kemudian aspirasi tokoh Islam dipinggirkan -Islam sebagai dasar negara diabaikan- tokoh-tokoh Islam tetap mengedepankan dialog. Hingga dialog terjadi hampir tiga tahun lamanya (1956-1959) untuk menentukan dasar negara. Lagi-lagi setelah itu aspirasi Islam disingkirkan. Piagam Jakarta dikatakan menjiwai UUD 45, tapi dalam kenyataannya tidak pernah ada pendetailan undang-undang tentang hal ini. Puncaknya adalah organisasi terbesar umat Islam Partai Masyumi dibubarkan 1960. Tokoh-tokoh Islam dipenjara, seperti M Natsir, Burhanuddin Harahap, Yunan Nasution, Hamka dan lain-lain (ekonomi politik di Indonesia). Proklamasi Darul Islam dan Pemberontakan Kartosuwiryo dan kawan-kawan terjadi karena ‘pemerintah menyerah kepada Belanda 1949’. Masalah dengan Habib Rizieq bila pendekatannya hukum, maka tidak akan selesai. Masalah ini akan selesai bila Jokowi mau bertemu dengan Habib. Dan Habib saya yakin akan berterus terang menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia. Habib adalah seorang ulama terkemuka Indonesia saat ini yang punya jiwa ukhuwah. Ketika masalah Syii dan Sunni meruncing, Habib memberikan jalan keluar. Ketika masalah Jaringan Islam Liberal dan Kaum Muslim memuncak, Habib menulis buku tentang kesesatan kaum liberal. Meski terjadi ‘kekerasan kecil terhadap kaum liberal’ tapi Habib terbuka bila tokoh Islam Liberal mau dialog atau debat dengannya. Habib juga tidak pengecut, menghindar dari hukum, ketika ia dituduh Sukmawati melecehkan Soekarno. Ketika Habib menyatakan bahwa usulan Soekarno tentang Pancasila menempatkan Ketuhanan di pantat (nomer lima)… Tuduhan chat pornonya dengan Mirza Husein juga Habib hadapi dengan ‘gentle’. Habib tidak lari dari masalah. Ia keluar negeri untuk umroh dan ‘merenung sejenak’. Makanya ia berani kembali ke tanah air, karena ia bukan pengecut. Menkopolhukam saat itu ‘bohong’ ketika menyatakan bahwa kalau Habib ingin pulang, pulang saja. Padahal dalam kenyataan saat itu –menurut Dubes Saudi- yang menghalangi kepulangan Habib ke tanah air bukan pemerintah Saudi, tapi pemerintah Indonesia. Karena sikap sinis Mahfud MD yang ‘terus menerus’ kepada Habib Rizieq, jangan heran kini masyarakat Pamekasan ramai-ramai mendemo rumahnya di Madura. Masyarakat bawah –mungkin dari seluruh Indonesia- menyadari bahwa Habib Rizieq sedang dizalimi pemerintah. Maka jalan terbaik menyelesaikan masalah ini adalah Jokowi harus membuka diri dan berani bertemu dengan Habib Rizieq. Jangan dengarkan bila ada orang-orang sekelilingnya yang mencegah pertemuan ini. Kalau Jokowi tidak berani bertemu dengan Habib Rizieq maka ia adalah ‘pengecut’. Contohlah dulu para founding fathers kita yang berani berdialog tentang dasar negara, meski saat itu berwarna warni ideologi yang dianut mereka. Untuk menyelesaikan masalah bangsa itu dengan dialog, bukan dengan pendekatan hukum, pemenjaraan dan lain-lain. Pemenjaraan terhadap Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan lain-lain tidak menyelesaikan masalah. Ideologi tidak bisa dihapus dengan penjara, bahkan senjata. Tetapi ideologi –dalam tataran praktis- bisa didalogkan. Bisa dimusyawarahkan, untuk mencari jalan terbaik. Dan ini adalah nilai mulia al Quran. Musyawarah antar tokoh bangsa (atau intelektual/ulama) untuk memecahkan masalah bangsa ini. Banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan, mulai dari kebodohan, kemiskinan, ketamakan dan lain-lain. Marilah kita renungkan ayat Al Quran yang mulia ini, "Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. – (Q.S Ali Imran: 159)" ll Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan.
Penguasa Baru Itu Bernama Satgas Covid 19
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Senin (30/11). Kasus Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Bima Arya yang Walikota Bogor menunjukkan watak arogansi dan kesombongannya. Bima melaporkan Direktur Rumah Sakit UMMI Bogor ke Polisi. Menurut Bima Arya, Rumah Sakit UMMI tidak terbuka dalam menyampaikan prosedur dan hasil test swab atas Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dirawat di RS UMMI Bogor. Rumah Sakit dan dokter tentu punya aturan dan kode etik sendiri mengenai pasiennya. Sehingga apa yang dilakukan tentu dengan dasar dan pertimbangan medis. Bukan pertimbangan non medis. Sikap seenaknya saja main lapor adalah cermin keangkuhan seorang pejabat. Bahkan prilaku Bima Arya dinilai sarat akan muatan politis. Politisasi masalah kesehatan. Walikota Bima Arya semestinya dilaporkan juga oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau pihak Rumah Sakit UMMI ke pihak Kepolisian. Bima Arya bisa saja dituduh mau mengacak-acak aturan dan kode etik yang sudah baku, dan berlaku di dunia kedokteran selama ini. Dokter berhak untuk tidak menyampaikan hasil pemeriksaan dan data pasien kepada publik. Satgas Covid kini adalah raja atau penguasa baru. Dimana-mana urusan ditentukan oleh Satgas. Tidak bakal keluar izin tanpa rekomendasi Satgas atau Gugus Tugas (Gutas). Jadi teringat ketika Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat (Jabar) akan mengadakan Deklarasi. Ketika itu, semua persyaratan izin sudah selesai dipenuhi. Bahkan hotel pun telah dibayar. Namun gagal untuk melakukan deklarasi KAMI Jabar di tempat yang telah dicantumkan dalam pengumuman hanya karena Gugus Tugas membatalkan rekomendasi. Seenaknya saja. Sesuka hati saja. Apa dasar hukum kekuasaan Satuan Tugas Penanganan Covid 19, sehingga menjadi raja diraja. Satgas menjadi penentu dari segala aktivitas kehidupan bermasyarakat saat ini. Padahal soal pandemi Covid 19, semua masyarakat sudah tahu dan memahami situasinya, karena sudah berlansung hampir sembilan bulan. Tragisnya, Satgas Covid 19 dijadikan alat oleh rezim sekarang ini sebagai penguasa baru untuk menghambat dan menghalangi kegiatan masyarakat sipil (civil society) yang dianggap oposisi. Situasi pandemi Covid 19 tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi bagi Satgas Penanganan Covid 19, sehingga memiliki kewenangan yang tidak terbatas (extra ordinary). Kewenangan untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan pidana lalu dengan semaunya, sehingga melaporkan ke pihak kepolisian. Bisa terjadi penyalaggunaan kekuasaan. Indonesia ini negara hukum. Bukan negara Satgas, pak Bima Arya. Jika Direktur Rumah Sakit atau Dokter diproses hukum atas dasar alasan tidak membuka rahasia pasien, maka betapa banyak kelak korban akan berjatuhan. Semestinya jika dinilai ada kekeliruan, maka kepada lembaga profesi seperti IDI pengaduan disampaikan. Baru setelah ada kejelasan menurut kompetensi medis, maka diputuskan dapat atau tidaknya berlanjut ke ranah hukum melalui Kepolisian. UU Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan penuh dengan multi tafsir. Ketika pilihan kebijakan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan bukan Karantina Nasional, maka ada tidaknya sanksi pidana masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum. Demikian juga soal test swab tentang kewajiban rakyat atau pasien membuka informasi, itupun perlu penjelasan dan aturan yang jelas. Demikian juga kewenangan Satgas yang berada di ruang administrasi atau hukum. Menjadi sama dengan aparat keamanan kah atau berstatus sebagai "Polisi Kesehatan"? Sebab, yang jelas UU No 44 tahun 2004 tentang Rumah Sakit mengatur adanya hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data-data medisnya. Kacau negara ini jika seenaknya memberi kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas. Pandemi Covid 19 tak boleh menjadi alat untuk merampok uang negara, atau menghukum sewenang-wenang seseorang atau institusi hanya dengan tafsir sepihak saja. Pak Bima Arya yang terhormat, kembali lagi dipertegas bahwa Indonesia ini menurut Konstitusi adalah Negara Hukum (Rechstaat). Bukan Negara Kekuasaan (Machstaat). Apalagi Negara Satgas (Satgasstaat)! Penulis adalah Pemerhati Politik dan Hukum.
Nguber HRS, Bima Arya Berharap Masuk Kabinet?
by Tony Rosyid Jakarat FNN – Senin (30/11). Tiga hari bekalangan ini, nama Walikota Bogor Bima Arya jadi pembicaraan hangat di publik. Pasalnya, Sang Wali Kota lagi nguber Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait hasil tes swabnya di Rumah Sakit Ummi Bogor. Nggak dapat hasil tes swab itu, Bima Arya hendak melaporkan pihak rumah sakit Ummi Bogor ke polisi. Tuduhannya? Rumah sakit dianggap tak transparan. Lho, apa kepentingan Bima Arya harus mengetahui hasil tes swab HRS? Emangnya hasil tes swab petinggi negara seperti Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan para menteri juga dibuka ke publik untuk diketahuai masyaralat luas? Kenapa Bima Arya ngebet untuk kejar Habib Rizieq? Ini menarik untuk ditelusuri. Sebab, semangat memburu hasil swab oleh publik dianggap aneh bin ajaib. Ngapain kelas Walikota ngurusin hasil swab Habib Rizieq? Kenapa tidak ngurusin saja hasil swab warga dan masysarakat Bogor lainnya? Sebaliknya, kapada lima anak buah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor yang korupsi Rp 17,2 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sang Wali Kota Bima Arya malah minta untuk penangguhan penahanan. Yang jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi malah dibelain. Sementara yang tes kesehatan diuber-uber. Publik menilai, apa yang dilakukan Wali Kota ini aneh saja! Publik jadi bertanya-tanya. Apakah ini murni inisiatif dan berasal dari rasa ingin tahu Walikota Bogor saja? Atau ada pihak lain di belakang Bina Arya yang berkepentingan terhadap hasil swab Habib Rizieq? Atau Bima Arya memang lagi caru muka kepada istana negara, karena berharap bisa masuk dalam anggota kabinet Jokowi yang akan dilakukan peromabakan dalam waktu dekat? Masuk pada pertanyaan normatif, apa ada keharusan bagi pasien untuk memberi tahu hasil tes swabnya kepada Kepala Daerahnya? Ada-ada saja prilaku aneh Walikota Bima Arya. Jangan panik gitu dong Pak Walikota. Kalau bernasip baik, ya masuk kabinet. Kalau belom reziki ya sabat sajalah. Kalau Habib Rizieq di rumah pribadi, ada interaksi dan berkerumun bersama warga yang lain, maka Walikota punya kewenangan untuk meminta yang bersangkutan melakukan a, b, c, dan seterusnya. Ini memang tugas Walikota sebagai pamong Tetapi, kalau Habib Rizieq berada di dalam sebuah Rumah Sakit, dimana Habib dalam pengawasan dokter, maka mau dites suhu, mau di-USG, mau di-CT Scan, mau di-Swab, itu semua urusan dokter dan tim medis di Rumah Sakit. Nggak ada urusannya dengan Walikota Pak Bima Arya. Keputusan medis itu urusan dokter. Bukan urusannya Walikota. Keputusan medis yang menjadi urusan dokter rumah sakit itu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain-lain. Nah, pemeriksaan pasien itu keputusan medis, bukan keputusan politis Pak Bima Arya. Walikota, Camat, Gubernur dan jajaran pemerintahan yang lain tidak punya kewenangan mencampuri urusan medis dan hasil pemeriksaan dokter. Tidak boleh ikut-ikutan dalam keputusan medis ini dan itu. Itu dengan otoritas urusannya rumah sakit. Masa Pak Bima Arya nggak ngerti juga? Perlu Bima Arya harap tahu, kalau yang ini adalah pemahaman amat dasar soal otoritas. Mosok nggak paham juga sih. Payah amat sih Pak Bima Arya. Apa yang dilakukan Bima Arya sebagai Walikota Bogor dianggap melampaui batas otoritasnya. Over laping. Walikota Bogor perlu belajar lagi tentang etika kedokteran, kata MER-C. Wajar jika publik bertanya, ada maksud apa dibalik upaya Bima Arya memburu hasil swab Habib Rizieq? Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Duka Yang Mendalam di Koalisi Tetangga
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Jum’at (27/11). Tetangga pada umumnya adalah lingkungan paling dekat untuk berbagi cerita. Bercengkerama, bersenda gurau, hingga bertengkar. Ada suka dan duka dalam bermitra dengan tetangga. Mengisi ruang bangsa dan negara. Istri Nasrudin Hoja kesal pada suaminya sang sufi. Sambil menggerutu meminta Nasrudin agar keluar rumah untuk mencari nafkah. Kemiskinan membuatnya menderita. Keluarlah Hoja bersujud dan berdo'a keras berharap Allah memberi uang kepadanya. Tetangganya melihat dan mendengar Nasrudin yzng berdoa dengan suara keras, segera berfikir untuk segera mempermainkannya. Tetangganya melemparkan seratus keping perak ke atas kepalanya. Nasrudin mengumpulkan uang perak itu dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tetangganya terkaget-kaget, karena uangnya dibawa Nasrudin. Lalu terjadi pertengkaran antara Nasrudin dengan tetangganya. Nasrudin beralasan uang itu pemberian Allah yang dijatuhkan melalui kepalanya. Sementara tetangganya ngotot bahwa itu adalah uang miliknya. Tetangganya mengusulkan kepada Nasrudin agar masalah ini dibawa ke depan Hakim. Akan tetapi Nasrudin menyatakan tidak punya sorban, pakaian, dan kuda yang bagus untuk pergi ke kota menghadap Hakim. Lalu tetangganya putuskan untuk meminjamkan semua keperluan itu kepada Nasrudin. Demi perjuangan hak dan keadilan. Di depan Hakim, tetangganya mengadukan masalah yang dipersengketakan. Hakim bertanya tentang argumen Nasrudin Hoja atas gugatan tetangganya. Nasrudin menjawab bahwa tetangganya itu gila. Sikapnya selalu menyatakan segala adalah miliknya. Ketika tetangga Nasrudin berteriak "pak Hakim, memang benar uang perak dan sorban, kuda, serta pakaian yang dikenakan Nasrudin adalah milik saya", maka Hakim segera memutuskan. "Saya sudah mengerti". Nasrudin tersenyum. Menang. Hukuman Untuk Pengkhianat Begitulah jika memiliki tetangga koalisi yang gemar bermain-main. Sementara mitra koalisinya adalah politisi cerdik tapi licik, maka kelak panggung pertunjukan kekuasaan hanya menghasilkan kejengkelan dan senyum senyum membatin yang dalam. Bagai peran orang gila di panggung sandiwara. Panggung orang gila yang memimpin negara. Namun lebih dari itu, semua yang terjadi hari pada koalisi tetangga adalah hasil dari buah yang ditanam sendiri. Siapa yang meniup angin akan menuai badai. Setiap prilaku pengkhiatan, akan dilabalas dengan pekhiatan yang lebih keras lagi. Tragisnya, pengkhianatan yang lebih keras itu kemungkinan bisa saja dilakukan oleh koalisi yang bari dibentuk. Apalagi koalisi yang baru terbentuk tersebut, bukan didasarkan pada dasar dan cara pandang terhadap permasalahan sosial kemasyarakan yang sama. Bukan pada mengatasi tata kelola kekuasaan yang kacau-balau, amburadul dan amatiran. Namun koalisi yang dibangun hanya didasarkan pada kalkulasi kepentingan jangka pendek. Perhitungan untung-rugi, mengganti dan kembalinya biaya-biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Kalkulasi yang betujuan untuk mendapatkan pembagian kue kekuasaan semata dan angka semata. Meskipun untuk mendapatkan itu, harus dilakukan dengan mengkhianati teman seperjuangan yang telah berkorban segala-galanya. Rakyat yang terlanjur berkoran jiwa, darah, harta, keringat dan waktu. Sayangnya, yang didapat adalah kehinanaan semata. Duka yang mendalam. Duku dan luka yang mendalam, sehingga susah untuk bisa melangkah kembali bergabung dengan para pendukung setia dulu. Kini publik (kawan dan lawan) sedang menyaksikan dukanya yang mendalam pada koalisi tetangga. Koalisi yang menjanjikan akan datangnya pelimpahan kekuasaan yang besar pada tahun-tahun mendatang, atau priode berikutnya. Walaupun koalisi tersebut, belum sempat membuahkan hasil pendahuluan sesuai harapan, tetapi duka dan luka itu sudah datang menghampiri. Begitulah cara alam menghukum sebuah pengkhinatan. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk yang lain. Amin Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Gara-gara Benur, Prabowo & Gerindra Babak Belur
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Jum’at (27/11). Dua menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin berasal dari Partai Gerindra. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Nasib malang menimpa kader Partai Gerindra. Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bandara Soekarno Hatta, Rabu dini hari 25 Nopember 2020, setelah lawatannya ke Amerika. Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus ekspor benur lopster. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang memimpin penangkapan tersebut. Apakah ini Operasi Tangkap Tangan (OTT)? Masih tanda tanya. Disebut OTT kalau sedang, akan atau baru saja melakukan tindak pidana koruptif. Mungkinkah Edhy Prabowo cs sedang melakukan tindak pidana korupsi di dalam pesawat atau di bandara? Atau melakukan tindak pidana korupsi di Amerika? Atau saat transit di Jepang? Namun karena masuk wilayah yuridiksi negara lain sehingga untuk penangkapannya harus menunggu sampai di Indonesia dulu? Kalau dugaan terjadinya tindak korupsi tidak di wilayah Amerika. Bukan pula di dalam pesawat atau bandara, apakah masih bisa disebut OTT? Kalau tidak memenuhi unsur OTT, kenapa nggak dikirimkan saja surat pemanggilan lebih dahulu? Pemanggilan sebagai saksi. Setelah dikonfirmasi ini dan itu, meyakinkan ada unsur pidananya, baru dinaikkan jadi tersangka. Kenapa harus langsung ditangkap? Seolah kalau Edhy tidak ditangkap ia akan lari. Dia pejabat tinggi negara lho. Nggak mungkin lari bro. Nah soal salah atau benar proses OTT tersebut, nanti akan dibuktikan di sidang praperadilan. Inipun kalau Edhy mau mengajukan gugatan ke praperadilan. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Begitu pepatah yang bilang. Gerindra nyeberang ke istana, lalu para pendukung berbondong-bondong meninggalkannya. Ditinggalkan atau meninggalkan? Itu bergantung anda di posisi mana? Pendukung Gerindra atau pihak yang kecewa terhadap Prabowo. Oleh sejumlah mantan pendukung, “Prabowo dianggap berkhianat dan pengkhianat kelas berat. Tak tahu berterima kasih. Nyawa, darah, harta dan keringat yang dikorbankan oleh para pendukung saat Pilpres 2019, seolah nggak dihargainya. Goodby! Hubungan Prabowo cq Gerindra putus dengan sejumlah pihak yang tadinya mendukung. Naifnya lagi, sesampainya Gerindra di istana, kader terbaik Gerindra dan anak didik terbaik Prabowo ditangkap KPK. Yaitu Edhy Prabowo. Tokoh papan atas yang dikirim Gerindra untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Kader terhuebat. Kualat kepada PKS? Dalam nalar politik, tak ada ruang untuk analisis mistis. Istilah karna hanya ada di dalam diskusi agama. Nasib sial. Mungkin kalimat ini lebih mewakili. Tertangkapnya Edhy Prabowo tentu punya risiko politik. Pertama, partai Gerindra jatuh di mata publik. Elektabilitas Gerindra terancam turun. Bahkan bisa terjun bebas. Kondisi ini mungkin bisa berpengaruh terhadap kader-kader Gerindra yang sedang menjadi calon kepala daerah. "Ah, nggak mau nyoblos calon dari partai korupsi". Narasi ini bisa dimainkan oleh rival-rivalnya di pilkada Desember 2020 nanti. Setiap tokoh partai tertangkap KPK. Ada konsekuensi hilangnya sebagian pendukung. Hal ini pernah dialami oleh sejumlah partai diantaranya Demokrat dan PPP. Ketua umum ditangkap, elektabilitas langsung ngedrop. Khususnya PPP di Pileg 2019 kemarin. Megap-megap! Kedua, jika Gerindra tidak cepat dan piawai untuk recovery, ini bisa mengancam rencana Prabowo yang akan maju di Pilpres 2024. Santernya isu Prabowo-Puan Maharani yang digadang-gadang di Pilpres 2024 mendatang bisa berantakan. Bagi Gerindra sendiri, ini tidak masalah. Karena, majunya Prabowo di Pilpres akan menaikkan suara untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Soal kalah-menang, itu nomor 12. Bukan soal yang utama. Menang syukur, nggak menang, juga masih untung. Bagitu umumnya para kader dan caleg Gerindra berpikir. Beda dengan PDIP, kalau susah dijual, untuk apa ikut mengusung Prabowo? Adakah ada partai lain yang masih mau mengusung Prabowo? Tanya saja ke PKS dan PAN. Lalu, bagaimana hubungan Gerindra dengan istana? Adakah keterlibatan istana dalam penangkapan Edhy Prabowo? Secara hukum, presiden tak boleh intervensi. Faktanya begitu? Walaupun sulit anda membuktikannya. Kecuali anda nekat dan siap dipenjara. Dari aspek politik, muncul banyak spekulasi. Apakah langkah KPK ini semata-mata iklan? Sejak UU KPK No 19 Tahun 2019 diamandemen DPR, KPK nyaris kehilangan kepercayaan publik. Apalagi baru-baru ini, ketua KPK Firli Bahuri membuat pernyataan salah dan blunder ketika mengomentari buku berjudul "How Democracies Die" yang sudah dibaca sejak tahun 2002. Padahal bukunya baru terbit 2018. Maka, penangkapan seorang menteri akan menjadi iklan besar-besaran untuk mengembalikan geliat KPK. Ada juga yang bertanya, apakah penangkapan ini berkaitan dengan rencana resuffle kabinet? Atau apakah ini bagian dari upaya menjegal Prabowo nyapres? Publik tahu, Prabowo punya banyak pesaing, khususnya dari kalangan militer. Atau apakah ini dampak dari persaingan antar partai? Karena kabar yang juga santer, sebelum Edhy Prabowo ditangkap, ada pengurus partai lain yang lebih dahulu ditangkap. Hanya saja sepi dari berita. Kalau ini dibuka, partai itu juga akan babak belur. Soal kebenaran kabar ini masih perlu ditelusuri. Munculnya kecurigaan publik ini wajar, karena publik menganggap bahwa penangkapan pejabat kakap itu biasanya ada unsur politisnya. Apalagi ini sekelas menteri. Publik sering menyaksikan ada adu kuat pihak-pihak tertentu ketika KPK mau menetapkan seseorang jadi tersangka. Lihat saja kasus e-KTP, PAW Harun Masiku, kasus Indosat, dan lain-lain. Semuanya seperti mandek. Kemandekan ini seolah mengkonfirmasi adanya unsur politik yang membuat publik curiga dan selalu mengaitkan dengan politik. Namun yang pasti, kasus ekspor benur lopster ini membuat Gerindra Babak belur. Sebab, kasus ini terjadi saat Prabowo sedang banjir hujatan dari para mantan pendukungnya. Makin berat saja Gerindra dan Prabowo. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Pertarungan Politik Dalaman Istana Dimulai?
by Rizal Fadillah Bandung FNN – Kamis (26/11). Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, kader asal Partai Gerindra cukup mengejutkan masyarakat. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali cukup mengagetkan publik. Apalagi sudah lama KPK terbilang sepi dari OTT terhadap pejabat negara. OTT KPK kali seakan melengkapi tekanan gerakan politik moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan revolusi akhlak yang digagas oleh Habib Rizieq Shihab (HRS). Apalagi persoalan bangsa yang semakin berat, terutama persoalan ekonomi akibat efek covid 19, kini muncul masalah baru muncul. Publik terhentak mendapat kabat Menteri Edhy Prabowo terkena OTT KPK. Kalimat ruwet-ruwet Jokowi semakin menggema, baik ke seantero negara maupun ruang-ruang di sekitar pagar istana negara. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari "all the president's men". Termasuk cara kerja Menteri yang terlihat mulai berantakan. Menteri yang kehilangan visi dan koordinasi. Menteri yang berfikir untuk mengkapitalisasi keuntungan jangka pendek. Eddy Prabowo adalah orang penting dan tangan kanan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi Menteri Pertahanan. Penangkapannya cukup aneh dan mengagetkan. Apakah OTT KPK ini menjadi bagian dari skenario Presiden Jokowi atau bukan? Pertanyaan yang sangat wajar mengingat sejak direvisi UU tentang KPK, lembaga ini tidak lagi bisa mandiri. KPK tidak lagi bisa lepas dari peranan Dewan Pengawas, yang tak lain adalah "orang-orangnya" Presiden. Mereka diseleksi, dipilih dan diangkat oleh Presiden. Suka-suka presiden saja. Jika OTT kali bukan karena maunya Presiden, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos pagar istana. Kementrian di bawah Eddy Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana Menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partainya, khususnya dalam menghimpun dana. OTT Menteri Edhy Prabowo bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi "anak manis" Jokowi. Prabowo sekarang menjadi orang yang paling dipercaya oleh Jokowi. Prabowo dan Jokowi selalu tampil berduaan untuk memperlihatkan kepada publik tentang kedekatan mereka berdua tersebut. Bahkan Prabowo juga sudah bernai ngomong ke kalangan terbatas bahwa Jokowi sangat mempercayai dirinya sekarang. Banyak kewenangan dan kebejikan strategis yang dipercayakan kepada Prabowo. Misalnya, Prabowo ditunjuk sebagai Panglima ketahanan panga nasional. Namun apakah sekarang ada keretakan Prabowo dengan Jokowi? Apakah keretakan itu juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo kepada Jokowi?. Tapi bukan mustahil pula ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tidak puas atas peran yang dinilainya terlalu kecil. Sementara Jusuf Kalla (JK) bersama dengan Golkar sudah mulai bermain babak baru. JK kembali menyatu bersama HRS dan Anies Baswedan, Gubernur DKI. Golkar sekarang mendukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem telah lebih dulu "hengkang" dari Jokowi dengan mengelus-ngelus Anies sebagai Capres Nasdem 2024 nanti. Sesuatu yang sebenarnya sangat tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika Polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan TNI menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI Hadi Tjahjanto bersama komandan pasukan Komando Utama (Kotama), penurunan baliho HRS atas peringtah Pangdam Jaya, dan karangan bunga di Makodam Joya adalah momen untuk meruntuhkan wibawa TNI di mata rakyat. Kini Eddy Prabowo, istri dan petinggi KKP telah tertangkap. Telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Entah apa peran Ali Ngabalin yang ikut dan sepesawat dengan Menteri Edhy Prabowo dari Amerika. Tetapi kemudian dilepas KPK. Mata-matakah Ali Ngabalin? Ada agenda apa pula Menteri Edhy Prabowo dan rombongan di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan China di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di lingkaran istana. Bakalan ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Mungkinkah itu pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua serba mungkin saja. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Harga Minyak Turun Karena Digondol Tuyul
by Salamuddin Daeng Jakarta FNN – Rabu (25/11). Banyak yang masih berharap harga minyak naik kembali. Padahal harga minyak sudah bertahan rendah dalam setengah dasawarsa terakhir. Jika secara jeli dicermati sejak kesepakatan Paris COP 21, harga minyak sudah terpukul dan bertahan di harga yang sangat rendah. Diperkirakan susah untuk kembali naik lagi. Kalau ditarik lebih jauh lagi. Cerita mengenai berakhirnya dominasi minyak sebagai penopang utama ekonomi dunia, telah dimulai sejak Barack Obama menjadi Presiden Amerika. Pemerintahan Barack Obama yang melakukan pencetakan uang dolar dengan modal kertas dan tinta saja. Padahal ketika itu harga minyak dunia tengah merosot tajam. Kebijakan Obama ini merupakan bukti awal bawah petro dolar telah berakhir. Jadi minyak tidak lagi menjadi jangkar mata uang dolar. Antara harga minyak dan harga dolar yang diperdagangkan secara internasional tidak lagi memiliki keterkaitan. Dolar mulai kehilangan jangkarnya. Perubahan kebijakan Barack Obama ini adalah bagian pokok yang sangat menentukan. Rezim petro dolar yang usianya sudah 45 tahun resmi diahiri. Tidak banyak analisis yang memang bisa mengupas masalah ini. Namun inilah permasalahan yang sebetulnya terjadi. Perubahan tatanan keuangan global inilah yang menjadi inti masalahan ekonomi dunia hari ini. Dari sinila semua persoalan dimulai. Sementara para pemgambil keputusan politik Indonesia memang tidak cukup mengerti dan memahami masalah ini. Namun peta politik global tengah bergerak ke arah mengakhiri minyak sebagai buffer politik dan keuangan dunia. Uang dari minyak selama ini merupakan sumber dana utama untuk membiayai perekonmian dunia. Dimulai dari membiayai berbagai institusi keuangan multilateral, hingga membiayai konflik dan perang berskala internasional, dalam rangka mengatur keseimbangan politik global. Berakhirnya rezim petro dolar adalah akibat langsung dari badai transparansi. Badai yang datang sebagai konsekuensi kemajuan ICT dan digitalisasi ekonomi dan keuangan dunia. Semua keputusan keuangan dilahirkan dari bigdata, blockchain. Kenyataan ini akan mengairi era paper money yang selama ini ditopang oleh eksklusivitas infrormasi dan disparitas informasi. Sampai sekarang tidak ada yang tau, berapa jumlah dolar yang beredar di seluruh dunia. Walaupun demikian, era tersebut sekarang sudah berakhir dengan transparansi dan digitalisasi informasi keuangan yang mengglobal. Semua informasi tentang keuangan dunia sudah bisa diakses antar negara. Paling kurang antar sesama lembaga keuangan. Lalu bagaimana dengan uang-uang hasil minyak yang selama ini sebagian besar terpendam di ruang- ruang gelap? Yang digunakan untuk membiayai perang dan kudeta? Juga yang dugunakan sebagai sumber dana untuk membiayai konflik dan hingga terorisme? Semua akan digulung habis oleh badai transparasi dan digitalisasi informasi. Disinilah pertarungan yang sebenarnya akan berlangsung. Sebuah pertarungan yang bakal menyita secara keseluruhan uang-uang kotor dari hasil minyak dan hasil penjarahan kekayaan alam dunia selama berpuluh puluh-puluh tahun. Sekarang para pemain minyak harus berhadapan dengan transparansi dan digitalisisi informasi dunia. Analisis inilah yang paling relevan untuk melihat Mengapa Arab Isralel harus berdamai. Karena minyak sudah tidak lagi menjadi jangkar utama pendukung keuangan global. Karena minyak akan dipukul dengan harga yang sangat rendah. Karena minyak sudah tidak lagi sebagai sumber utama keuangan, maka otomatis konflik di Timur Tengah juga akan berakhir dengan sendirinya. Apa lagi alasan yang mau dikonflikkan di Timur Tengah? Sudah tidak ada lagi bahan yang menjadi sandaran utama. Jadi damailah di Timur Tengah. Sementara di Indonesia, masih saja melakukan jampi- jampi agar harga minyak naik. Sementara gerak zaman tidak demikian. Di depan mata, covid 19 telah memukul harga minyak sampai minus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Datangnya copid 19 ini adalah pukulan utama terhadap minyak dunia yang menjadi penopang utama ekonomi dunia. Jadi, minyak sudah dipukul dengan transparansi. Dipukul juga dengan COP 21 Paris, dipukul dengan copid 19. Ini adalah episentrum pertarungan saat ini. Sejarah telah bergerak maju. Tidak bisa dihentikan oleh jampi jampi tuyul. Jadi peta jalan bagi transisi energi. Dari fosil ke non fosil telah dibuka demgan sangat lebar. Pekerjaan bagi transisi energi, digitalisasi, bukan pekerjaan main main. Bukan sekedar pencitraan politik belaka. Bukan untuk menipu-nipu lembaga keuangan global agar menurunkan utang ke negara ini. Tetapi sebuah peta jalan sejarah perubahan manusia. Bumi yang kita diami ini tidak boleh lagi ada yang membakar minyak di jalan-jalan. Tidak boleh lagi membakar batubara di sepanjang pantai bagi pembangkit listrik. Segala aktivitas yang mengotori biosfer tempat kita hidup harus diahiri. Renungkanlah ! Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI).
DPR Gila & Sinting Lagi, Mau Bahas RUU HIP
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Rabu (25/11). Terpaksa agak kasar juga menyoroti perilaku DPR negeri ini yang tidak peduli dengan suara dan aspirasi rakyat. Mereka seenaknya sendiri hendak memaksakan kehendak. Setelah UU Omnibus Cipta Kerja (Cilaka) yang dipaksakan diketuk dengan protes rakyat Indonesia yang di seluruh tanah air, kini DPR kembali membuat ulah lagi. Ternyata Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasil (RUU HIP) masih termasuk yang dijadikan dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR tidak mau mendengar suara rakyat, terutama Umat Islam. Telinga DPR sudah tuli dan budeg. DPR kambuh lagi aslinya. Mereka mulai menampakan sikapnya yang gila dan sinting terhadap suara dan aspirasi rakyat, khusunya umat Islam Wajar saja kalau DPR dianggap dungu dan dongo. Baik kualitas maupun kuantitasnya kaleng-kaleng, odong-odong dan beleng-beleng. Presiden Sorharto yang sangat otoriter dan sangat full power saja, masih mau untuk mendengar aspirasi rakyat, khususnya umat Islam. Tentara yang menjadi back up utama kekuasaan Soeharto masih membuka mata dan telinga lebar-lebar untukmendengar suara rakyat mayoritas. Biasanya Soeharto berubah sikap, kalau kebijakannya ditentang oleh umat Islam yang disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Paling kurang kebijakannya ditunda untuk jangka waktu yang belom ditentukan. Menunggu sampai situasinya kondusif dulu. Tidak asal ngotot karena lagi punya kekuasaan. Karakter penguasa yang memaksakan kehendak pada setiap kebijakan, biasanya paling menonjol pada eranya Soekarno. Suara-suara umat Islam ditentang oleh rezim Soekarno. Bahkan tokoh-tokoh Islam seperti Buya Hamka dan KH. Isa Ansari dipernjarakan bertahun-tahun tanpa diadili. Para ulama dan tokoh Islam dipernjarakan tanpa diadili, karena mereka menentang kebijakan Soekarno yang merugikan Umat Islam. Misalnya, menentang kebijakan yang berakibat tumbuh suburnya faham komunisme di Indonesia. Sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan penting dan strategis Soekarno. Kondisi dan situasi di era Soekarno itulah yang sekarang terasa kembali. Upaya menghindupkan kembali faham komunis di Indonesia melalui RUU HIP yang mengakui Pancasila yang benar adalah 1 Juni 1945. Bukan Pancasila 18 Agustus 1945. Pancasila yang diperas menjadi Tri Sila dan Eka Sila. Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan oleh gerombolan Tri Sila dan Eka Sila di RUU HIP. Namun empat Fraksi telah menyatakan tidak setuju dengan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, yaitu Fraksi Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Fraksi lain belum jelas sikapnya. Badan Legislasi DPR masih mengusulkan RUU HIP masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Predikat gila, sinting, dungu, dan dongo memang patut untuk disematkan ke DPR. Karena luar biasa ndableg, tuli, budeg. DPR yang tidak memiliki kepekaan politik kerakyatan jika memang RUU HIP masih dimasukkan. Rakyat khususnya umat Islam dipastikan akan melakukan gerakan perlawanan yang masif kembali. Apapun resikonya. Inilah wujud kegaduhan bangsa yang sengaja diciptakan dan diproduksi sendiri oleh DPR dan pemerintah. MUI yang menunda "jihad masirah kubro" tentu akan merealisasikan. RUU HIP adalah RUU sesat, maksiat, dan jahat terhadap ideologi dan dasar negara Pancasil dan UUD 1945. Rakyat, khususnya umat Islam tidak akan mentoleransi pembahasan RUU HIP. Tipu-tipu untuk memutuskan di malam hari akan tetap diwaspadai Umat Islam. DPR menjadi musuh rakyat dan umat Islam. Empat Fraksi DPR yang telah menyatakan tidak setuju patut untuk didukung rakyat dan Umat Islam. Fraksi yang lain semoga segera menyusul. Jika masih ada Fraksi DPR yang "ngotot" menjadi pengusul atau menyetujui RUU “racun ideologi” ini, maka rakyat harus berani menyatakan sebagai Fraksi busuk. Dengan demikian, para anggota DPR pendukungnya adalah para politisi busuk. Negara akan hancur jika diisi oleh elemen politik yang tidak bermoral seperti ini. Mereka tidak mau menguburkan RUU HIP karena manipulatif. Mereka sepertinya yang membela Pancasila. Padahal yang sebenarnya mereka ingin mengubah Pancasila secara bertahap. Kekuatan kiri coba mengotak-atik ideologi negeri ini. Kata orang Sunda Baleg DPR "bedegong" sombong, angkuh atau "teu baleg” tidak benar. Mungkin dari kata tidak baligh, yang artinya "tidak dewasa" ngeyel dan kekanak-kanakan. Meminjam istilah Gus Dur "DPR seperti anak TK". Hadeuh. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Munas MUI Pilih Ketua Baru 2020-2025
Tony Rosyid Jakarta FNN – Rabu (25/11). Hari ini sampai lusa, Rabu-Jum’at, tanggal 25-27 Nopember Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke X. Dalam Munas kali ini MUI akan memilih seorang ketua yang baru. Saat ini, pimpinan menjadi MUI sangat penting dan strategis. Dua hal yang membuat kepemimpinan MUI ke depan sangat penting dan strategis. Pertama, dipinangnya K.H. Ma'ruf Amin, ketua MUI periode 2015-2020 menjadi Cawapres Presiden Jokowi. Dalam pilpres 2019 lalu, Jokowi-Ma'ruf terpilih. Dan K.H. Ma'ruf Amin secara definitif dilantik jadi Wapres. Kedua, MUI belakangan ini mampu tampil elegan dan memaksimalkan perannya mewakili suara umat Islam. Terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Tidak saja amal Ma'ruf yang menonjol. Tetapi juga tegas dalam memerankan fungsi "nahi munkar"-nya. Dua posisi inilah yang membuat MUI menjadi penting dan strategis. Karena akan sangat diperhitungkan perannya. MUI tidak saja diperhitungkan oleh umat Islam, tetapi juga rakyat Indonesia secara umum. Tidak saja secara politik, tetapi juga secara moral. Meski demikian, MUI memiliki mekanisme tersendiri. MUI sangat berbeda dari umumnya organisasi, terutama dalam memilih calon seorang pemimpin. Dalam konteks pemilihan ketua, MUI memiliki sistem formatur. Ada belasan ulama yang manjadi anggota formatur, diantaranya Ketua dan Sekjen MUI yang lama, perwakilan ormas seperti NU dan Muhammadiyah, serta yang lain-lain. MUI adalah organisasi yang anggotanya adalah para ulama', zuama' dan cendekiawan muslim. Makanya, otomatis kandidat yang akan dicalonkan adalah mereka yang tergolong sebagai ulama', zuama' atau cendekiawan muslim. Tidak asal-asalan. Kandidat yang muncul dan santer dibicarakan publik dalam Munas MUI kali ini diantaranya adalah K. H. Miftahul Ahyar, Rais Suriah PBNU. Tokoh yang satu ini dikenal alim (tafaqquh fiddin), bersahaja dan sangat sederhana. Meski baru setahun menggantikan posisi K.H. Ma'ruf Amin di NU, K.H. Miftahul Ahyar sudah mulai dikenal dan tak asing bagi masyarakat. Sang Kiai juga mewakili NU, organisasi terbesar di Indonesia. Selain K.H.Miftahul Ahyar, muncul nama Buya Dr. Anwar Abbas, Sekjen MUI yang sekaran. Buya Dr. Anwar Abbas akhir-akhir ini sering muncul namanya di media massa. Sikapnya yang kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan persoalan-persoalan sosial, terutama sertifikasi mubaligh dan da’I telah ikut mengangkat nama baik dan menjaga marwah MUI. Di luar kedua tokoh tersebut, ada nama K.H. Buchori Abdusdomad, Ketua MUI Jawa Timur. Munculnya K.H.Abdussomad seolah mewakili suara umat Islam dari daerah. Sebab selama ini Ketua MUI selalu dijabat oleh mereka yang sudah menjabat di pengurus pusat. Lalu, siapa diantara ketiga tokoh ini yang kemungkinan akan terpilih menjadi Ketua MUI ke depan? Tim formatur yang akan mencermati, menela'ah dan menggodok secara serius siapa diantara mereka yang akhirnya diberi amanah untuk memimpin MUI lima tahun ke depan. Tidak menutup kemungkinan juga akan muncul tokoh diluar tiga nama tersebut. Dalam hal ini, ormas dan umat menyerahkan sepenuhnya kepada anggota formatur untuk memilih mana yang terbaik menurut mereka. Di tangan mereka, pemilihan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Atas dasar inilah, "ultimate trust" umat kepada para formatur tersebut dipasrahkan. Di tengah situasi politik yang relatif gaduh seperti sekarang ini, umat hanya berharap kepada MUI. Pertama, pemilihan ketua MUI dilakukan dengan proses yang elegan, terhormat, bermartabat, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Keikhlasan, kejujuran dan kearifan harus menjadi pondasi dalam suksesi pimpinan MUI kali ini. Kedua, yang terpilih adalah ulama yang benar-benar diharapkan mampu menjaga marwah dan independensi MUI ke depan. Juga mampu membawa MUI semakin besar peran dan manfaatnya untuk umat dan bangsa. Jangan mau diatur-atur sama pemerintah. Apalagi kebijakan pemerintah merugikan rakyat dan umat Islam. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Ketika Istana Jokowi Goyah
by M Rizal Fadillah Jakarta FNN – Ahad (22/11). Ketika pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target yang digaung-gaungkan. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus. Ketika utang terus membengkak. Ketika covid 19 memporak-porandakan dana APBN. Maka resesi yang sedang berjalan menuju krisis, bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu. Juga ketika aturan hukum yang menjadi pendukung agenda ekonomi membentur perlawanan rakyat yang harus menguras enerji. UU KPK, UU Minerba, Perppu Covid, RUU HIP, RUU BPIP maupun UU Omnibus Law Cipta kerja membuat Pemerintah bergoyang. Perlawanan rakyat muncul akibat hukum direkayasa menjadi alat kepentingan politik Belum lagi Jokowi pun pusing nggak karuan dengan pembentukan Komite Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Koalisi yang menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh oposisi lintas kelompok, profesi, maupun agama. Cabang-cabang KAMI yang mendeklarsikan diri di hampir seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan kota. Bahkan deklarasi KAMI juga di sejumlah negara asing. Kenyataan ini membua Presiden Jokowi panik nggak karuan. Mencoba meredam laju KAMI dengan penangkapan terhadap sejumlah tokoh KAMI seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana dan lain-lain. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis KAMI di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam. Yang terakhir adalah urusan kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS). Pemerintahan Jokowi terkesan panik tingkat tinggi. Sehingga ada upaya untuk kriminalisasi HRS dan Anies Baswedan. Tentara tempur lalu dikerahkan ke markas FPI di Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho HRS. Berujung bahan tertawaan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak. Jokowi goyah. Para Menteri terlihat kalang kabut menjalankan program dan anggaran. Covid 19 telah menjadi alasan utama. Hanya Menteri Keuangan (Menkeu) yang terlihat aktif. Itu dalam rangka mencari dan menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir Rp 6.000 triliun. Terakhir pinjaman "recehan" sebesar Rp 9,1 triliun dari Jerman. Disampaikan Duta Besar Jerman melalui akun twiternya. Itupun baru sekedar komitmen. Baru janji-jani manis . Sementara Jepang hanya menjanjikan recehan lagi Rp. 7 triliun. Sedangkan Australia tidak bedanya dengan Jerman dan Jepang. Hanya menjanjikan recehan yang lebih besar sedikit. Sekitar Rp. 11-13 triliun. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra terbentuk Poros baru JK-Anies-HRS. Wapres KH Ma'ruf Amin yang tadinya hanya "pendiam", kini mulai bermanuver. Berani berbeda pandangan Jokowi soal Pilkada. Kyai Ma'ruf minta agar Pilkada ditunda dulu. Namun Jokowi maunya jalan terus. Jokowi juga menolak untuk rekonsiliasi dengan HRS. Sementara Wapres memberi sinyal akan menemui HRS untuk membahas rekonsilasi. Pertemuan Wapres dengan HRS pasti sedang ditunggu-tunggu olah umat Islam. Pertemuan yang akan melahirkan situasi politik baru yang belum bisa diprediksi. Namun bobot politiknya sangat berarti untuk sebagian besar rakyat dan umat Islam. Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya Wapres menggantikan jika mundur atau dimundurkannya Presiden. PDIP yang resah dengan komposisi kementrian dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan itu, asal Wapres Kyai Ma'ruf ke depan adalah kader PDIP. Ormas NU yang kadang-kadang terlihat ngadat pada Pemerintah juga dipastikan mensupport gerak maju Kyai Ma'ruf sebagai sesama warganya. Elemen yang kecewa kepada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Ma'ruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan. Pembentukan pasukan "bid'ah" di bawah Koopsus sebagai ancaman Panglima TNI. Aksi-aksi berupa "penyerbuan" ke Petamburan, arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho HRS, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi. Melainkan hanya menampilan kerapuhannya. Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua sedang bersiap-siap untuk menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario trium virat hingga perubahan ekstra konstitusional. Dari semua itu, skenario naiknya KH Ma'ruf Amin adalah yang paling rasional. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
POPULER
