OPINI
Utang Pemerintah untuk Belanja Produktif: Bodoh atau Pembodohan Publik? (1)
Oleh Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Hanya di Indonesia, utang pemerintah menjadi polemik dan debat publik. Debat yang tidak produktif sama sekali. Debat yang membuat masyarakat bingung, dan menjadi lebih bodoh. Utang pemerintah tahun 2021 sudah tembus Rp6.900 triliun. Melonjak dahsyat dibandingkan 2014 yang hanya sekitar Rp2.600 triliun. Bertambah sekitar Rp 4.300 triliun, atau rata-rata Rp614 triliun per tahun. Padahal, selama 10 tahun sejak 2004 hingga 2014, utang pemerintah hanya bertambah Rp1.300 triliun, atau rata-rata hanya Rp130 triliun per tahun. Karena itu, dapat dimengerti kalau masyarakat prihatin atas lonjakan utang pemerintah era Jokowi ini. Masyarakat khawatir utang pemerintah pada akhirnya akan membebani masyarakat, membebani anak dan cucu kita, melalui pajak. Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, di samping juga memperluas barang kena pajak, termasuk produk pangan. Pemerintah bijak seharusnya mengerti kekhawatiran masyarakat. Pemerintah seharusnya menjelaskan secara bertanggung jawab. Karena masyarakat merupakan struktur tertinggi di dalam sebuah negara: kedaulatan rakyat, sebagai pembayar pajak, sebagai penanggung jawab akhir atas beban utang negara. Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik? Alasan pertama, aset pemerintah lebih besar dari utangnya, maka tidak masalah, alias aman. Alasan Kedua, rasio utang pemerintah di bawah 60 persen dari PDB, di bawah batas undang-undang, maka tidak masalah, alias aman. Dan alasan ketiga, utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, maka tidak masalah. Ketiga alasan tersebut tidak ada dasar rujukan sama sekali. Apalagi rujukan teori ekonomi. Malah terkesan tidak mengerti ekonomi, terkesan bodoh atau membodohi publik? Alasan bahwa utang pemerintah tidak masalah karena aset pemerintah lebih besar dari utang, menunjukkan tidak paham ekonomi, terkesan membodohi publik. Pertama, pemerintah tidak seperti perusahaan yang bisa _default_ atau gagal bayar. Pemerintah tidak bisa _default_ atas utang dalam rupiah kepada penduduk dalam negeri. Karena pemerintah selalu bisa membayar utangnya dengan menarik utang baru, atau dengan mencetak uang, atau dengan menaikkan pajak. Pemerintah hanya bisa _default_ atas utang luar negeri, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kedua, tidak semua aset pemerintah bisa dijual (divestasi) kepada pihak ketiga, misalnya bendungan, jalan nasional, taman nasional, dan sejenisnya. Karena alasan peraturan dan undang-undang, atau tidak mempunyai nilai komersial. Ketiga, aset pemerintah, lebih tepatnya aset negara, pada dasarnya “tidak terbatas”. Semua lahan, hutan atau pulau yang tersebar di seluruh Indonesia pada prinsipnya aset negara, dan pemerintah bisa “menjual”-nya apabila diperlukan, meskipun aset tersebut tidak tercatat di dalam neraca keuangan negara. (*)
Panggung Politik Kebinatangan Manusia
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Zaman membawa manusia memasuki kehidupan yang disebut modern, namun sesungguhnya sebagian besar hanya menampilkan watak jahiliyah dan lebih barbar dari kaum primitif. Teknologi memang membawa manusia pada aktifitas yang serba lebih mudah, lebih cepat dan lebih terjangkau. Setiap pergerakan dirancang guna menghasilkan capaian yang maksimal dengan cara-cara yang efisien dan efektif. Penggunan teknologi di segala bidang memicu produktifitas yang membuat manusia mampu memenuhi bukan saja \"basic human need\". Lebih dari itu, berdampak juga pada keinginan menikmati kepuasan dan pemenuhan hawa nafsu manusia yang tak akan pernah tercukupi. Di belahan dunia manapun termasuk di negeri ini, kecenderungan dualisme akan terus mengiringi interaksi sosial manusia. Tidak sekedar pola hubungan dengan sesamanya, peradaban manusia cenderung mengalami fluktuasi kemanusiaannya pada tataran kualitas dan kuantitas. Termasuk korelasinya pada dinamika hubungan dengan alam dan keyakinan pada nilai-nilai spiritual termasuk pengakuan dan pengabaian eksistensi Ketuhanan. Pada distorsi yang akut, perangai manusia bisa menempatkan dirinya sebagai mahluk yang paling buas dan mematikan. Ketika jiwanya sudah dirasuki kebencian dan sikap permusuhan, maka sejatinya manusia telah menjadi binatang yang paling berbahaya terhadap mahluk hidup lainnya di muka bumi. Perang, kejahatan HAM, korupsi, manipulasi demokrasi, kerusakan lingkungan dsb. Menjadi realitas tidak sedikit di bumi, hewan yang berwujud manusia. Ambisi yang berlebihan pada harta, wanita dan jabatan, membuat kebanyakan orang telah kehilangan kesadaran kemanusiaannya sendiri. Seketika yang tampil bukan saja sikap ego dan ingin menang sendiri. Kerakusan dan keserakahan membentuk mentalitas predator mewujud kanibal yang membunuh dan memakan daging saudaranya sendiri. Tetesan keringat, cucuran air mata dan tumpahan darah serta kehilangan nyawa pada banyak orang menjadi sah demi mempertahankan kelangsungan hidup dirinya, komunitas atau kelompoknya sendiri. Wujudnya bagai kebodohan seperti hewan ternak, keganasannya seperti binatang buas jenis karnivora. Bertabiat tamak dengan pola hegemoni dan dominasi yang memaksakan dirinya paling unggul dan menguasai orang lain. Wajah kekuasaan baik di dunia maupun di negeri ini, sudah dapat dipastikan sebagai pemburu paling ramah terhadap \"pooling kapital\" dan beringas terhadap keyakinan religius, terutama Islam. Selain sebagai agama tauhid yang berisi ajaran membentuk sikap ketaatan dan trasendental kepada Sang Khalik. Islam juga memelihara kekuatan suci yang dapat mengendalikan sifat kebinatangan manusia. Meskipun hal demikian itu tak mudah mengingat faktanya, Islam karena kebenaran dan kemuliannya telah menjadi musuh dunia. Populasi manusia semakin begitu berjarak dengan kekuatan yang hakiki, semakin tak manusiawi dan bertingkah layaknya binatang. Kebinatangan yang liar di pangung-pangung politik nasional dan internasional. Globalisasi menyatukannya, menjadi sebuah panggung politik kebinatangan manusia. Munjul-Cibubur, 26 Juli 2022.
Selamat Datang Tentara Amerika
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PANGLIMA TNI Jenderal Andika menerima kunjungan Panglima tertinggi militer AS atau US Chairman of The Joint Chief of Staff Jenderal Mark A Milley. Kunjungan spesial ini disambut hangat dengan pertemuan kedua Panglima tersebut. Tentu tujuannya adalah membangun ikatan yang lebih erat antara kedua negara, khususnya kerjasama militer. Dalam waktu dekat di bulan Agustus 2022 ini akan dilaksanakan Latihan Bersama antara TNI AD dengan US Army dan 14 Negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Kanada, Negara ASEAN, Inggris, Australia dan lainnya. Latma ini dicanangkan lebih besar dibanding Latma tahun 2021 lalu. Latma ke 16 tentu dalam upaya meningkatkan kualitas tempur TNI khususnya AD. Berbeda dengan tahun lalu yang melakukan Latihan Bersama dengan mengambil lokasi di Baturaja Sumsel, Amborawang Kaltim dan Makasilung Sulut, kini di samping di lokasi tersebut juga akan lebih memfokuskan pada Latma di Pulau Natuna. Pilihan ini berkaitan dengan konflik Laut China Selatan. Warning bagi China yang berambisi untuk menguasai LCS. Menarik dan istimewa Latihan Bersama 2022 dengan sandi \"Super Garuda Shield\" ini. Sekurang-kurangnya ada tiga hal, yaitu : Pertama, ini Latma dengan US Army terbesar dalam sejarah karena di samping dengan AS juga diikuti oleh 14 Negara lainnya. Materi Latma meliputi latihan tembak langsung, operasi khusus dan komponen penerbangan. Kedua, \'show of force\' dari kekuatan negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman China atas klaim Laut China Selatan. Mereka melibatkan komponen darat, laut dan udara dengan pendaratan amphibi di kepulauan Natuna. Ketiga, berpengaruh terhadap geo-politik dan geo-strategi Indonesia yang menunjukkan penguatan hubungan dengan Amerika ketimbang China. Untuk Latma tahun 2021 China membuat surat protes kepada Pemerintah Indonesia. Latma dengan AS membuat China panas dingin. Masyarakat dan bangsa Indonesia gelisah atas kebijakan Pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan RRC. Hutang, investasi dan tenaga kerja China telah meresahkan. Karenanya Latma dengan US Army dan 14 Negara saat ini menjadi penting dan membangun harapan bagi bangsa Indonesia agar Pemerintahan Jokowi dapat meninjau ulang hubungan erat dengan China. Kita tidak boleh menertawakan tetapi harus prihatin bahwa Pak Jokowi esok akan ditampar lagi oleh Xi Jinping. Nah rupanya sebelum dimarahi China, Jokowi berangkat ke China. Di samping seperti biasa bicara minta hutang IKN dan lain-lain mungkin juga \"mohon ampun\" atas Latma dengan Amerika dan sekutunya. Atau mungkin Jokowi ke China membahas persiapan lari kalau ada apa-apa dengan negara Indonesia. Seperti Sri Lanka. Rakyat semakin kesal dengan masalah ketidakbecusan Pemerintahan Jokowi. Rakyat mulai intens mendesak mundur atau dimundurkan. Berbanding terbalik dengan keinginan atau dukungan untuk menjabat tiga periode. Selamat datang tentara Amerika dalam latihan bersama tanggal 1 hingga 14 Agustus. Selamat datang pasukan negara-negara sahabat. Kehadiran yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri TNI dalam menjaga keutuhan NKRI. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus adalah Hari Ideologi Pancasila. Hari mengusir penjajah dan menguatkan fondasi kehidupan bernegara. Keyakinan dan pemahaman tidak akan lapuk dimakan usia, yang ada adalah semangat juang untuk terus mengubah keadaan. Merdeka dan menang. Kepala Staf Tentara Amerika dan Komando PBB dahulu Douglas MacArthur pernah berucap : \"A better world should emerge base on faith and understanding\" Dunia yang lebih baik muncul atas dasar iman dan pemahaman. Iman akan bantuan Tuhan dan memahami bahwa untuk perubahan itu perlu kebersamaan global. Indonesia terasa semakin dekat pada perubahan. Jokowi dan teman oligarkinya tentu faham itu. Latihan Bersama Amerika dan 14 Negara tidak bisa dibendung. Bandung, 26 Juli 2022
Gagasan, Narasi, dan Karya Anies Baswedan (2)
Oleh I. Sandyawan Sumardi | Pekerja Kemanusiaan TANTANGAN: GURITA KAPITALISME Menurut hemat saya, siapapun yang bakal terpilih jadi presiden dalam Pemilu 2024 yang akan datang, pasti bakal menghadapi tantangan nyata ini.. Dalam sistem kekuasaan negara demokrasi yang paling moderat berdasarkan fakta “polycentres of power”, kekuasaan bisnis ekonomi, kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., semestinya berjalan seiring saling bekerjasama, melengkapi dan menghidupi secara setara, “symbiose mutualistic”, dalam rangka menyelenggarakan, mengatur kondisi hidup bersama Indonesia sebagai “res publica”. Namun dalam kenyataannya dewasa ini, Indonesia semakin menganut sistem kekuasaan neo-liberalisme. Kekuasaan bisnis ekonomi yang berorientasi pada investasi dan akumulasi modal, pada kenyataannya telah menyadera dan menguasai kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., sehingga de facto, kekuasaan bisnis ekonomilah yang sebenarnya paling mengendalikan kehidupan bersama kita sebagai negara bangsa. Bukan anti terhadap investasi dan akumulasi modal, melainkan pengutamaan yang menegasi sendi-sendi \"kemanusiaan yang adil dan beradab\", sangat mungkin justru bakal mempercepat ambruknya kehidupan masyarakat yang tengah didera pandemi dan krisis ekonomi global akibat ancaman perang, dlsb., dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam sistem neoliberlisme, prinsip yang menentukan itu uang, bukan kehidupan. Menggunakan uang untuk mendapatkan uang bagi yang punya uang. Bukan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Maka tak heran kalau perusahaan-perusahaan bisnis di negeri kita dewasa ini cenderung dibuat besar, sangat besar. Meskipun sebagai janji pemanis dalam kampanye UU Omnibus Law, dikatakan mendukung koperasi dan UMKM yang berskala kecil-kecil. Segala biaya bisnis ekonomi ditanggung oleh publik, bukan oleh pengguna, penerima manfaat. Kepemilikan bersifat impersonal, “obsentee” (guntai), bukan personal, “rooted” (berakar). “Financial Capital” bersifat global tanpa batas, bukan lagi lokal/nasional dengan batas-batas yang jelas. Adapun tujuan investasi jelas: memaksimalkan keuntungan pribadi. Bukan meningkatkan hasil yang bermanfaat. Maka prinsipnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, “profit”, bukan memperoleh manfaat sebesar-besarnya, “benefit”. Demikian pula dengan mekanisme pengaturan bisnis ekonomi, segalanya harus direncanakan secara sentral oleh mega korporasi. Peluang dan ruang lingkup pasar-pasar serta jaringan untuk mengorganisir diri secara otonom, sangat kecil. Dalam kapitalisme, kompetisi selalu ada. Namun tujuan kompetisi lebih untuk mengeliminasi yang dianggap tidak sehat, tidak menguntungkan korporasi. Tujuan kompetisi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi lebih merupakan strategi kampanye saja. Sudah menjadi rahasia umum, kalau dalam sistem UU Omnibus Law, peranan pemerintah lebih untuk melindungi kepentingan property/aset, para pemilik modal, ketimbang untuk memajukan kepentingan manusiawi warga masyarakatnya. Itulah sebabnya dalam sistem neoliberalisme ini, pendekatannya lebih elitis. Demokrasi uang. Bukan pendekatan demokrasi pribadi-pribadi manusia dan lingkungan alam sekitarnya. TUJUH STRATEGI KEBIJAKAN UTAMA Menurut hemat saya ada tujuh (7) strategi kebijakan utama menghadapi masa depan di mana kita sebagai warga Indonesia dipanggil untuk terlibat secara proaktif dalam mewujudnyatakan visi Pancasila di bidang politik, ekonomi dan lingkungan hidup secara bersama, sebagai prasyarakat bagi bangsa dan negara kita untuk dapat bergerak maju ke depan, justru setelah kita digempur oleh krisis akibat wabah pandemi Covid-19 selama 2 tahun dan krisis politik ekonomi serta lingkungan hidup di dalam negeri yang kian mengkhawatirkan, sekaligus juga krisis akibat dampak ancaman kemungkinan perang global dunia ke-3: (1). Menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada redistribusi. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyrakat, utamanya dari kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Kebijakan pajak yang lebih tegas utamanya mendorong pajak progresif penghasilan, pajak keuntungan dan pajak kekayaan. Mengurangi jam kerja dan beban kerja seraya memperhatikan kualitas pelayanan publik kepada pekerja seperti kesehatan dan pendidikan untuk mendukung nilai intrinsik mereka sebagai manusia bukan hanya sebagai alat produksi belaka. (2). Menjauhkan diri dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan (GDP) belaka, dan sebaliknya segera memperluas pembagunan pada sektor-sektor publik yang membutuhkan perhatian serius, yaitu: energi bersih, pendidikan, kesehatan, ekologi, dlsb. Menghentikan secara radikal tumbuh-kembangnya sektor-sektor yang tidak berkelanjutan. Karena pola dan peran mereka yang de facto telah mendorong konsumsi berlebihan dan berbahaya bagi ekologi global terutama sektor privat seperti minyak, gas, tambang, periklanan dan lainnya. (3). Transformasi pertanian menuju pertanian yang dapat diperbarui berdasarkan perlindungan kepada keragaman hayati; produksi pangan yang bersifat lokal dan berkelanjutan serta sistem pertanian yang adil memperhatikan kondisi dan upah pekerja. Mewujudnyatakan “universal basic income” (jaminan pendapatan dasar semesta, Jamesta) yang berakar pada “universal social policy system” (sistem kebijakan sosial universal). Jamesta adalah transfer tetap kepada individu tanpa memperhatikan status sosial (Bansos, Asuransi Sosial, Subsidi Harga, “Natural Resources Devidend”). Jamesta menuntut perubahan sistem kerja, mempermudah “targeting” (mengurangi “inclusion and exclusion error”). (4). Mengurangi segala bentuk pemborosan yang tidak perlu secara drastis, antara lain birokrasi yang terlampau gemuk di segala bidang, kinerja pejabat dan birokrat yang tidak efektif dan efisien, biaya perjalanan, studi banding, formalitas kerja, dari bermewah-mewah dan mubazir secara konsumtif, menuju sistem yang lebih efektif dan efisien yang lebih berorientasi pada publik, dan mengutamakan prinsip berkelanjutan. (5). Memperjuangkan terwujudnya tiga pilar Trisakti: mandiri di bidang ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya sebagai wujud revolusi suatu bangsa. (6). Mendesak untuk mewujudkan agenda demokratisasi ekonomi dengan menjunjung asas kekeluargaan dan kegotong royongan, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip koperasi dalam setiap gerak perjuangan. (7). Pembatalan seluruh hutang terutama untuk pekerja dan pemilik usaha kecil (UKM) dan hutang negara-negara Selatan (hutang kepada negara kaya dan kepada lembaga keuangan internasional). Pendek kata, kebijakan yang sangat mengutamakan masyarakat, justru karena prinsip berkelanjutan, kesetaraan dan keberagaman - yang saya yakini akan lebih mampu mencegah dan menangani guncangan dengan lebih baik, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, dan pandemi, krisis akibat ancaman perang global, sehingga terwujudlah masyarakat yang hidup berlandaskan kebenaran, keadilan dan perdamaian, kemanusiaan yang adil dan beradab! Kekuasaan atau kekuatan tanpa kontrol bisa cenderung korup dan sangat berbahaya maka \"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser\" kata pepatah Jerman yg artinya, percaya boleh tetapi mengawasi akan lebih baik, (Trust is good, but control is better). Berarti masyarakat perlu mengawasi secara melekat maupun sporadis pada institusi itu.. Bagaimanapun caranya!
Salah Kamar: Jenderal Andika Perkasa Membantu POLRI
TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan kirim dokter untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Dokter yang akan dikirim itu dipastikan memiliki kompetensi dan keilmuan yang dibutuhkan. Andika Perkasa mengatakan bahwa dokter tersebut merupakan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Dokter tersebut disiapkan sesuai permintaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Sikap Palingma TNI itu perlu diapresiasikan atas kejadian kematian Brigadir Joshua yang masih simpang siur. Tetapi Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia diduga kuat merendahkan eksistensi, kompetensi martabat dan Tupoksi TNI. Kasus yang diduga hanya masalah rumah tangga (perselingkuhan) tersebut sebenarnya TNI tidak perlu terlibat langsung di institusi Kepolisian yang kita percaya telah memiliki kelengkapan mendeteksi untuk mengungkapkan kematian Brigadir Joshua, kalau mau bisa diungkap dengan cepat, tepat, tuntas dan transparan. Berbeda dengan kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dengan keji dan biadab, diduga kuat oleh oknum aparat kepolisian atas remot kekuatan politik dari luar institusinya yang sangat besar, dan tidak mampu untuk ditolak. Kasusnya menyisakan keprihatinan yang mendalam dan akan tercatat sebagai sejarah hitam karena sampai saat ini kasusnya tetap gelap. Kasus tersebut masuk ranah politik tingkat tinggi, ketika itu ada rintihan dari masyarakat yang mengiba, keterlibatan TNI membantu menyibak agar kasus tersebut bisa dibongkar dengan jujur dan terang benderang. Saat ini kasus tersebut telah masuk menjadi kemarahan dan emosi umat Islam Indonesia, karena tetap gelap gulita. Meluas menjadi perhatian HAM internasional bahkan Kementerian Luar Negeri AS memiliki catatan khusus atas kejadian tersebut dan kasusnya langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan hubungan kebijakan politik bilateral AS dan Indonesia, kalau Indonesia tidak bisa menuntaskannya. Tersebar luas di media sosial bahwa HRS harus dikeluarkan atas tekanan Kementerian Luar Negeri AS terkait dengan persoalan HAM dan juga sangkut paut terhadap kasus penembakan laskar FPI di KM 50. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi TNi terlibat dalam kasus Brigadir Joshua, terasa tidak tepat, karena institusi telah miliki kelengkapan yang lengkap untuk mengungkap urusan perselingkuhan tersebut. Kemauan Panglima TNI untuk urusan autopsi ulang lebih tepat untuk urusan tragedi KM 50. Yang bobot kasusnya seperti api dalam sekam, lambat atau cepat berpotensi bisa menggoyahkan kesatuan dan keamanan negara. Bukan urusan ecek ecek masalah rumah tangga, apalagi hanya urusan asmara. Langkah TNI membongkar kembali kasus KM 50 identik dengan tugas menjaga negara dari potensi bahaya perpecahan dan perlawan khususnya umat Islam terhadap kekuasaan saat ini. Masyarakat khususnya umat Islam sudah tidak berharap bahwa kepolisian mampu mengatasi kasus KM 50 karena indikasi kuat terlibat di dalamnya atas remot kekuasaan dan kekuasaan yang lebih besar dari luar institusinya. Kasus KM 50 adalah kasus politik Nasional yang sampai sekarang ini dibuat gelap dan super ruwet karena menyangkut kekuasaan yang sedang berkuasa. TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Sebaiknya rencana tersebut dibatalkan demi marwah dan eksistensi TNI tetap terjaga: Bahwa TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)
Tujuh Prestasi Anies Versi BroNies
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Seperti penjelasan sejarah, Indonesia sulit menemukan pemimpin yang ideal. Hanya ada tiga pilihan kategori pemimpin berdasarkan empiris. Satu, pemimpin yang besar jasanya, besar juga kesalahannya. Kedua, pemimpin yang biasa- biasa saja, tidak istimewa prestasinya dan tidak terlalu parah kekurangannya. Ketiga, sudah tak ada kebehasilannya, buruk pula perilakunya. Diluar ketiga pilihan itu, negara ini punya peluang pemimpin yang prestasinya menjulang dan sedikit kelemahannya. Mau coba?, silahkan rakyat berkehendak. Belum lama ramai dibincangkan publik, celotehan seorang petinggi partai politik mengenai prestasi Anies. Sekjen partai politik besar yang namanya sempat heboh karena disinyalir terkait skandal kasus suap yang menyeret keterlibatan kader dan peran partainya yang kasusnya mangkrak seperti kebanyakan proyek infra struktur nasional. Ia menyampaikan pertanyaan terbuka mengenai pembuktian 7 prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta. Sebuah statemen yang wajar dan pantas yang disampaikan seorang politisi terutama terkait kepentingan publik. Namun pertanyaan itu menjadi tidak wajar dan tidak pantas jika dilihat dari aspek kepribadian dan jejak rekam orang yang melontarkannya. Ya, seorang pemimpin baik itu dalam institusi pemerintahan, partai politik, keagamaan dan lingkungan masyarakat lainnya, dituntut untuk selalu memiliki integiritas dan keteladanan. Sehingga apapun yang keluar dari pikiran, ucapan dan tindakannya yang disampaikan terutama secara terbuka, tidak dianggap sebagai \" menepuk air di dulang, terpericik muka sendiri\". Namun lepas dari itu semua, anggap saja sekjend partai tersebut orang yang baik dan jujur serta layak di dukung rakyat. Maka BroNies (Bro Anies) sebagai salah satu organisasi relawan progesif pendukung Anies, merasa tergelitik untuk ikut membantu menyampaikan kebutuhan informasi elit partai itu terhadap prestasi Anies. Meskipun jika bicara prestasi Anies, baik sebagai personal maupun bagian dari birokrasi pemprov DKI Jakarta, keterbukaan informasi publik begitu mudahnya dan dapat dijangkau untuk di akses masyarakat bawah sekalipun. Situs resmi Berita Jakarta yang menjadi kanal infokom balai kota DKI misalnya, media mainstream, media sosial dan media partisipan lainnya seperti KBA News, BroNiesupdate.news.com dsb. Tak ada alasan apapun untuk kesulitan mencari info dan data tentang kinerja Anies, di dalamnya terekspos prestasi dan bahkan mungkin kelemahannya. Kalau saja masih ada pertanyaan politisi tentang itu, maka bisa dipastikan ia kurang gaul, planga-plongo dan tak pantas menyandang jabatannya sendiri. Atau mungkin memang seperti itu gaya seorang politisi, pura-pura tidak tahu seperti dalam lirik lagu lama \"tua-tua keladi\" milik Anggun C. Sasmi. Sebuah manuver politik rendahan dan murahan sebagai jalan buntu dari upaya mereduksi dan memanipulasi selain politisasi dan kriminalisasi karakter dan keberhasilan figur pemimpin tertentu. Bisa juga ini hanya menunjukan fenomena susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Seperti yang disampaikan Guntur Siregar selaku wakil Ketua DPP BroNies saat dimintai komentarnya oleh BroNiesupdate.news.com. Prestasi Anies itu tidak sekadar 7, secara esensi dan substansi prestasi Anies itu melebihi bilangan deret hitung dan deret ukur. Guntur Siregar seorang aktifis yang pernah malang-melintang di dunia pergerakan ini, menyatakan bahwa Anies sebagai pemimpin telah melampaui batas-batas sekedar kerja-kerja teknis dan birokrasi. Akan ada belasan, puluhan dan mungkin ratusan, yang jelas lebih dari 7 prestasi yang dilakukan Anies secara aspek fisik dan non fisik selama mengepalai wilayah Jakarta. Sebut saja mulai dari predikat WTP, kota layak anak, ramah terhadap lansia dan disabilitas. Pembangunan perumahan Kampung Aquarium, kebijakan air minum murah dan terjangkau. Pembangunan kawasan modern perikanan Muara Angke dan pembebasan pajak PBB bagi veteran, Penataan sistem terpadu transportasi, meneruskan program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan kesehatan melalui KJP dll. Perhelatan Formula E yang mendunia dan mengharumkan nama bangsa dan paling anyar pembangunan JIS yang megah dan membanggakan bagi warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi yang tidak bisa dihitung berupa pelbagai karya nyata peubahan kota Jakarta yang modern, humanis, lebih beradab dan berkeadilan. Serta yang tak kalah penting dan indikator keberhasilan yang paling valid dan terukur adalah ketika Anies banyak menyemat penghargaan nasional dan internasional atas keberhasilan dan prestasi kepemimpinannya. Namun lebih dari itu Guntur Siregar aktifis pendiri dan sekjend pertama yang ikut membesarkan PROJO (relawan Pro Jokowi), mengatakan pada hakekatnya dan menjadi paling fundamental pada prestasi Anies, ialah ketika Anies mampu merajut kebangsaan, membangkitkan nasionalisme dan patriotisme dengan mengedepankan hak rakyat untuk hidup layak, tidak berjarak dengan kemakmuran dan keadilan. Keberagaman yang menjadi tiang penyangga NKRI, didorong Anies sedemikian rupa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa tanpa terkecuali. Negara kesejahteraan itu harus mampu dihadirkan sebagai perwujudan kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Anies seperti menjadikan itu sebagai \"masterplan\" dari miniatur Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, ujar Guntur Siregar. Selanjutnya yang paling prinsip dan utama, Guntur Siregar yang juga aktifis GMNI, menyatakan 7 prestasi Anies, seakan menjawab pertanyaan sekjend partai politik yang sering mewek saat diwawancarai di layar kaca ketika dianggap tersandung kasus. Guntur Siregar mengesksplorasi 7 prestasi Anies sbb: 1. Anies adalah pemimpin yang jujur dan sederhana serta pemimpin yang paling dekat dan menjangkau dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dalam bingkai Pancasila, UUD 1945 dan NKRI secara lebih nyata. 2. Anies tidak pernah terlibat korupsi dan skandal-skandal aib dan memalukan serta kejahatan lainnya. 3. Anies berlatar belakang baik keluarga maupun dirinya sendiri sebagai pendidik dan bagian dari akademisi dan dunia intelektual.* 4. Anies pemimpin yang terbuka sehingga memiliki kinerja yang transparan, kapabel dan akuntabel. 5. Anies figur pemimpin nasionalis religius dan religius nasionalisme. 6. Anies merupakan personal dan tokoh yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberagaman dan pluralisme. 7. Anies identik sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa dan santu selain sosok yang hangat, murah senyum, merangkul semua realitas komunitas dan potensi yang ada dengan pendekatan kemanusiaan betapapun kebencian dan sikap permusuhan kerapkali menyerangnya. Menurut wakil ketua BroNies itu, lebih dari sekedar 7 prestasi Anies. Figur Anies telah membuktikan secara umum keberhasilannya memimpin Jakarta. Atas pesatnya pembangunan dan perubahan Jakarta, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkat kehidupan masyarakat Jakarta. Figur Anies dianggap rakyat sudah memiliki kelayakan dan kepantasan mengemban amanah menjadi pemimpin Indonesia. Jejak rekam, kapasitas dan karakter pemimpin yang \"clean and clear\" sangat mutlak dibutuhkan untuk menahkodai negara seperti Indonesia yang begitu besar. Selain cerdas, sikap welas asih dan rendah hati juga menjadi faktor penting dalam diri seorang pemimpin dari negara yan heterogen seperti Indonesia. Anies memiliki semua syarat-syarat itu, kata Guntur Siregar bersemangat. Bersama simpul relawan-relawan pendukung Anies lainnya, BroNies siap sedia bukan hanya menjawab dan menjelaskan tentang keberhasilan Anies. BroNies juga terus melakukan komunikasi, konsolidasi dan internalisasi secara kedalam organisasi dan masyarakat luas. Sebagai salah satu pendiri dan penggerak BroNies, Guntur Siregar bertekad menjadikan BroNies sebagai bagian dari \"supporting sistem\" yang efisien dan efektif terhadap kepemimpian Anies. BroNies beranggapan pada dasarnya Anies mungkin bukan pemimpin yang ideal, akan tetapi Anies pemimpin yang dapat merangkul khebinnekaan dan kemajemukan bangsa. Mendesak dan perlu langkah-langkah serius menciptakan kohesitas kebangsaan yang mulai rapuh karena pembelahan, degradasi dan potensi ancama disintegrasi sosial yang bukan tidak mungkin berakibat disintegrasi nasional. Anies saat ini dan beberapa waktu ke depan, menjadi pilihan yang sulit dihindarkan bagi rakyat, negara dan bangsa agar masih dapat melihat keberadaa, eksistensi dan masa depan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, begitu pamungkas Guntur Siregar. Wallahu a\'lam bishawab. Munjul-Cibubur, 25 Juli 2022
Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (3)
Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) Hajatan UNOCAl Dalam Invasi AS ke Afghanistan BAGAIMANA menjelaskan keterlibatan beberapa korporasi raksasa minyak Amerika dalam skema invasi militer Amerika ke Afghanistan? Semua itu bermula pada 1989 ketika Uni Soviet berhasil dipaksa menarik mundur pasukan militernya dari Afghanistan. Apalagi ketika Soviet runtuh pada 1991, beberapa perusahaan minyak Amerika dengan bebas masuk Afghanistan seperti Amoco, Arco, British Petroleum, Exxon Mobil, Philips, Texaco, Chevron dan UNOCAL. Perusahan-perusahaan tersebut praktis menguasai setengah dari seluruh investasi migas di kawasan Kaspia. UNOCAL semakin agresif dengan menggandeng perusahaan minyak Delta Oil dari Arab Saudi, Gazprom dari Rusia dan Turkmenrozgas dari Turki. Bahkan UNOCAL sempat bermesraan dengan Taliban ketika kelompok Islam Radikal itu masih berkuasa di Afghanistan. Namun sejak 1998, UNOCAL mulai tidak sejalan dengan Taliban. Namun momentum menggusur Taliban baru muncul pada 2001 ketika terjadi pengeboman di WTC dan Gedung Pentagon di Amerika. Dengan dalih Taliban beserta Al Qaeda terlibat dalam aksi terror di Washington, maka Taliban berhasil digusur dari tampuk kekuasaan di Afghanistan. Seiring masuknya Amerika, UNOCAL berhasil membangun jalur pipa Trans Afghanistan. Sekadar informasi, Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Setidaknya pada akhir musim semi 2000, Amerika telah berhasil memperoleh 800 ribu barel minyak per hari dari Irak. Barang tentu hal ini menempatkan Irak sebagai minyak terpenting keenam untuk konsumsi Amerika Utara. Masuk akal jika Amerika begitu membabi buta menginvasi Irak secara militer. Kondisi obyektif Irak sebelum invasi Amerika, beberapa perusahaan negara besar lainnya seperti Rusia, Eropa dan Cina, juga menjalin kontak bisnis dan berunding dengan Saddam Hussein. Sehingga Amerika tidak memiliki monopoli dalam permainan minyak sejagat. Setelah Amerika berhasil menginvasi Irak, Bush berhasi menghapus semua kontrak Irak dengan negara-negara lain. Alhasil, Amerika lah penguasa satu-satunya dalam penguasaan minyak dan gas di Irak. Freeport, Texaco dan Penggulingan Sukarno Pada 1965 Pertambangan ini telah menghasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas. Siapa yang mengelola tambang ini? Amerika. rosentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk amerika sebagai negara yang memiliki teknologi untuk melakukan pertambangan disana. Dan ini sudah berlangsung sejak awal 1970-an. Yang belum banyak terungkap melalui berbagai studi berkaitan dengan kejatuhan Presiden Sukarno pada 1965, ternyata kepentingan berbagai kelompok bisnis di Freeport dan jaringan industri tambang dan emas raksasa Amerika berperan besar dalam hajatan penggulingan Presiden Sukarno. Keterlibatan Augustus C Long, eksekutif Texaco milik dinasti Rockefeller merupakan personifikasi yang jelas adanya keterlibatan berbagai kepentingan bisnis di Washington yang berupaya mengganti Sukarno dengan seseorang presiden baru Indonesia yang pro Amerika. Augustus C Long, pada April 1964 secara tiba-tiba dipensiun dari Texaco, kemudian untuk beberapa saat memimpin sebuah bank kecil bernama Chemical Bank, masih miliki dinasti Rockefeller. Setelah itu, secara mengejutkan C Long dilantik oleh Presiden Lyndon B Johnson untuk menjabat Ketua Dewan Penasehat Presiden bidang Intelijen Luar Negeri. Suatu jabatan yang cukup strategis, yang memungkinkan pada masa masa kritis 1965 di Indonesia, C Long telah memainkan peran strategisnya di ruang kerjanya yang bersebelahan dengan Presiden Johnson di Gedung Putih. Setelah keruntuhan Sukarno pada 1966, C Long secara mengejutkan diaktifkan kembali sebagai salah satu eksekutif Texaco. Suatu bukti bahwa cuti panjang C Long sejak 1964 dari Texaco, semata-mata untuk menjalankan misi khusus melalui jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasehat Presiden untuk Intelijen Luar Negeri. Beberapa Catatan Seputar Keberadaan MNC di Indonesia Dari rangkaian kisah kelam beberapa korporasi dan jaringan industri raksasa yang mendunia tersebut, maka gagasan mengenai MNC yang ramah lingkungan agaknya jauh panggang dari api. Ini bukan sekadar tidak adanya niat baik dan kemauan dari korporasi-korporasi multi-nasional tersebut, melainkan karena keberadaan MNC tersebut justru menjadi sumbu dari terbangunnya jaringan kekuatan-kekuatan korporasi yang justru telah menyatu atau setidaknya melakukan penetrasi terhadap pusat-pusat pengambian kebijakan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Kasus Guatemala dengan sepak-terjang Gerber Food adalah salah satu bukti nyata. Bahkan dalam kaitan dengan susu bayi produk Nestle, keberadaan perusahaan Johson and Johson kiranya layak untuk dicermati peran dan pengaruhnya kini dan kelak di Indonesia. Betapa tidak. Di Indonesia Nestlé dikenal dengan sebutan “Tjap Nona” (sekarang “Nestlé Milkmaid“). Kantor pusat Nestlé di Swiss, Nestlé S.A., bersama sejumlah mitra lokal mendirikan anak perusahaan di Indonesia pada bulan Maret 1971. Saat ini PT. Nestlé Indonesia mengoperasikan tiga pabrik yang berlokasi di daerah Tangerang (Banten), Panjang (Lampung), dan Kejayan (Jawa Timur). Beberapa merek produk Nestlé yang dipasarkan di Indonesia antara lain: susu bubuk Nestlé Dancow, kopi instant Nescafé, Nestlé Milo, Nestlé Bubur Bayi, Kit Kat, Polo, permen FOX, susu Dancow, Maggie dan Susu Cap Nona. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya pengaruh keberadaan MNC dalam mengatur gaya hidup masyarakat Indonesia, sedemikian rupa sehingga menghancurkan budaya lokal yang selama berabad-abad menghargai tradisi menyusui anak dengan Air Susu Ibu, lalu lambat laun merubah kultur tersebut sehingga para ibu lebih suka menyusui anaknya dengan produk susu dan makanan bayi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional tersebut. Di sektor lain adalah keberadaan MNC IBM. International Business Machines Corporation (disingkat IBM) adalah sebuah perusahaan AS yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM didirikan 15 Juni 1911, beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, AS. Perusahaan ini juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel. Memiliki teknisi dan konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia. Awalnya, agen tunggal IBM di Indonesia adalah PT Usaha Sistem Informasi Jaya yang merupakan patungan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan para karyawan senior. Namun IBM memutuskan keluar dari Indonesia karena aturan yang melarang perusahaan asing beroperasi di Indonesia tanpa memiliki partner lokal pada tahun 1970-an. Salah satu proyek terkenal PT Usaha Sistem Informasi Jaya adalah pemugaran Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kantor pusat PT Usaha Sistem Informasi Jaya terletak di Jakarta Selatan. Di Indonesia PT Usaha Sistem Informasi Jaya memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya PT Mitra Integrasi Komputindo dan PT Jasa Teknologi Informasi. McDonald’s McDonald’s merupakan jasa waralaba siap saji terbesar di dunia. Sampai tahun 2004, McDonald’s memiliki 30.000 rumah makan di 121 negara dunia. Dengan jumlah pengunjung rata-rata 50.000.000 orang. CEO Mc Donald’s, Jack M. Greenberg, adalah anggota Kehormatan Kamar Dagang dan Industri Amerika-Israel (Israel-America Chamber of Commerce). McDonald Corporation adalah perusahaan yang ikut menyumbang besar terhadap ekonomi dan diplomatik Israel. Menurut Chicago Jewish Community Online (situs web milik Dana Serikat Yahudi Chicago), Markas Besar McDonalds Corporation yang berpangkalan tepat di luar Chicago adalah mitra bisnis Serikat Dana Yahudi (Jewsih United Fund) dan Federasi Yahudi (Jewish Federation). Salah satu tujuan JUF adalah untuk menjaga dukungan militer, ekonomi dan diplomatik dari Amerika serikat, mengawasi dan jika diperlukan mengontrol pemberitaan media atas Israel. McDonald’s pernah mengumumkan penutupan operasinya di Timur Tengah karena kehilangan pendapatan sebagai akibat seruan boikot (bulan Oktober 2002), dan menggantikan Greenberg sebagai Ketua dan CEO (pada Desember 2002). Sejak seruan dan kampanye boikot terjadi, dua dari enam waralabanya di Yordania tutup karena bangkrut. Di Mesir, McDonald’s memutuskan untuk mengubah nama mereknya menjadi Manfoods terakhir bulan Maret, akibat seruan boikot. Hak lisensi McDonald’s Indonesia adalah Bambang Rachmadi, salah seorang menantu mantan wapres Indonesia, Soedarmono. Counter McD pertama dibuka pada Februari 1991, di Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Director of Marketing and Comunication McDonald’s Indonesia, Family Restaurants, Dian H. Supolo dalam wawancara dengan majalah MIX mengatakan, sejak beroperasi tahun 1991, McD kini sudah memiliki 106 outlet. Philip Morris Philip Morris adalah perusahaan rokok asal Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini bernaung di bawah grup Altria, Swiss yang memproduksi makanan dan minuman. Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Perusahaan raksasa rokok dunia asal Amerika Serikat (AS) itu kemudian mengambil alih 40% saham perusahaan rokok swasta nasional Sampoerna Tbk. Judi Richards, juru bicara Sampoerna kepada pers pernah mengatakan, Produsen rokok Marlboro ini membeli Sampoerna dengan harga 5,2 milyar dolar atau sekitar 48 trilyun rupiah. Produk-produk di bawah paying Philip Morris adalah; Marlboro, Merit, L&M, Lark, Winston, Gold Cost, Côte d’Or, Philadelphia, Polo, Milka, Malabar, Marabou, Prince, Benson & Hedges dan West. (*)
Pro-Kontra Islamophobia di Indonesia
Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PRO-Kontra tentang Islamophobia di Indonesia antara lain dipicu pernyataan Mahfud MD, “Yang berkata di Indonesia ada Islamophobia itu omong kosong!” Saya pun menanggapinya di grup WA yang mengunggah narasi Pak Mahfud MD tersebut dengan singkat, “Ini Omong Kosong!!!” Usai menyimak unggahan narasi Mahfud MD tersebut, salah seorang anggota WAG mengunggah tulisan Jerry Kwok Liaw kontra narasi Mahfud MD. Mahfud MD pun membantah opini Herry Kwok Liaw via japri kepada Prof. Fauzul Iman, dikirim kepada Prof. Azyumardi Azra, lalu di-forward di Grup WA PROFESOR PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) disertai dengan tanggapannya. Saya pun pagi-pagi menanggapinya. Salah Abstraksi terhadap Gejala Terkait Islamophobia Kita harus yakin bahwa di Indonesia tak ada Islamo phobia sebagai kebijakan. Kalau cemooh-cemooh antar oknum atau antar bagian dari komunitas ya itu terjadi untuk semua agama, bukan hanya terhadap Islam seperti tudingan terhadap budaya Arab atau pakaian cadar. Loh di masyakat muslim kita kan sering ada ucapan itu budaya Hindu dari budaya India, hindari itu budaya Katolik ada jin kafirnya, hati-hati itu pada Keristenisasi yang dibawa oleh Belanda, jangan dekat-dekat dengan gereja, dan sebagainya. Banyak yang lebih keras lagi. Misalnya, banyak ceramah, “kita jauhi Yahudi dan Nasara (Keristen) karena mereka takkan diam mengganggu kita sampai kita ikut agama mereka”. Tapi terhadap ini tak ada yang menyebut Yahudi phobia atau Keristen phobia. Itu kan banyak juga di masyarakat kita. Maksud saya, kalau seperti yang ditulis oleh Jerry Kwok tersebut alasan dan contoh-contoh untuk mengatakan ada Islamophobia di Indonesia sangat tak logis. Tak bisa kita bilang di Indonesia dalam kenegaraan ada Islamophobia hanya karena ada sikap sesama masyarakat yang kurang bersahabat terhadap perilaku masyarakat pemeluk agama lain. Faktanya orang Islam di Indonesia tidak didiskriminasi, dan boleh bersaing secara demokratis dan intelektual. Makanya bermunculan politisi dan birokrat muslim. Juga bermunculan profesor-profesor muslim spt Prof. Fauzul, Prof. A\'la, Prof Azyumardi, dll. Masjid dan pesantren terbangun dengan bagus-bagus. UIN hebat-hebat, rektor-rektor dan pejabat muslim salat secara terang-terangan dan nyaman membawa sajadah di bahu di tempat-tempat terbuka. Di daerah-daerah para Gubernur dan Bupati membangun Islamic Centre. Kalau hanya karena ada orang menyindir “kok berbau Arab”, “kok berjenggot dan bercelana cingkrang”, lalu disebut ada Islamophobia, maka berarti di Indonesia juga ada Katholik phobia, ada Hindu phobia, ada Keristen phobia, Budha phobia, budaya phobia dan lain-lain. Di kalangan komunitas kita kan banyak yang juga mendorong masyarakat muslim untuk menghindari perilaku tertentu dgn alasan itu ajaran Keristen, itu ajaran Hindu, itu ajaran Katholik, itu ajaran Yahudi, dan sebagainya. Kita tak boleh bohong, di kalangan kaum kita muncul hal-hal seperti itu terhadap agama lain. Jadi, kalau kita bicara tidak ada Islamophobia di Indonesia itu adalah dalam konteks kebijakan negara dan praktik politik dan pemerintahan. Kalau phobia di masyarakat ya banyak, dan semua terkena sasaran phobia. Pada saat yang sama setiap orang Islam itu boleh berkontestasi dalan meraih prestasi melalui mekanisme yang demokratis. Kalau dalam konteks kebijakan dan kenegaraan kita tak ada Islamophobia. Tak yakin? Pak Fauzul, tanggapan saya ini saya tulis sebagai akademisi, boleh di-share kemana-mana. (Moh. Mahfud MD). Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Mereka yang menyebut ada Islamofobia di Indonesia dari pemerintah adalah mereka yang tidak bisa bersikap proporsional, ngebyah uyah, dan tendensius. Saya pernah dalam satu forum webinar dengan Profesor Mahfud membantah adanya apa yang mereka sebut \'Islamofobia\' tersebut. (AAzra). (*)
Menelesik Pemegang Pistol Glock 17: Irjen Ferdy Sambo?
Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja wartawan yang sejetinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERINGATAN bernada keras datang dari Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang meminta agar pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua berbicara sesuai kompetensinya. Sehingga tidak berspekulasi mengenai benda-benda yang diduga digunakan saat menyiksa Brigadir Joshua. Apalagi kematian Brigadir Joshua jadi sorotan publik. Hal ini setelah ditemukannya banyak dugaan bentuk kekerasan, seperti luka bekas sayatan, jari dan bahu yang patah, kemudian rahang yang bergeser dan yang lainnya. Ini setelah adanya insiden “tembak-tembakan” di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Jum\'at (8/7/2022). “Seperti pengacara menyampaikan sesuai dengan hukum acaranya jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini benda itu, itu nanti expert yang menjelaskan,” ujar dia di Jakarta Selatan, Sabtu (23/7/2022). Tak hanya itu. Dedi juga mengingatkan awak media untuk memilah-milah narasumber terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Menurut dia, kesalahan dalam mengutip narasumber berpotensi memperkeruh suasana. “Saya minta kepada teman-teman media juga untuk bisa meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang,” tegas Dedi di hadapan awak media. “Kalau teman-teman media mengkutip dari sumber-sumher yang bukan expert justru permasalahan akan lebih keruh. Masalah ini sebenarnya akan segera diungkap Timsus,” lanjut Dedi. Dedi memastikan kematian Brigadir Joshua akan diungkap secara terang-benderang. Juga, proses pembuktiannya harus dilakukan secara ilmiah dan hasilnya harus sahih. “Ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi, konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi metodenya, ilmunya, dan peralatan yang digunakan,” ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Polri terbuka dan mengusut tuntas terkait proses penyelidikan kasus penembakan anggota yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jum’at (8/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunkernya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (21/7/2022). Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terkait kasus baku tembak antar anggota Polri tersebut, Jenderal Listyo telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdy Susianto. Menurut Irjen Dedi, penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkap kasus “baku tembak” antara Brigadir Joshua dengan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu itu. Mengutip TEMPO, Tim Khusus Mabes Polri yang mengusut kematian Brigadir Joshua di rumdin Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan tersebut telah menaikkan status ke penyidikan. Menurut Irjen Dedi, penyidik menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudhihang Lumiu sebagai tersangka penembak Joshua. “Dia ditahan di Polda Metro Jaya,” kata Dedi pada Jum\'at, 22 Juli lalu. Jika menyimak pernyataan Irjen Dedi di atas, berarti narasi awal sejak kasus ini dibuka, Senin (11/7/2022), tetap dipertahankan Polri. Yakni, penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan Bharada Richard (yang sebelumnya disebut Bharada E, lalu RE) itu terjadi di rumdin Irjen Ferdy Sambo. Bahkan, narasi itu diperkuat dengan Pra-Rekonstuksi yang dilakukan pihak Polri. Bahwa pelaku penembakan adalah Bharada Richard. Mabes Polri telah menyebut, senjata yang dipakai adalah Pistol Glock 17. Menurut mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, polisi tinggal menelusuri siapa pemegang pistol Glock 17 buatan Austria itu. Apakah Bharada E atau terdaftar atas nama orang lain. “Apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan dan polisi lainnya itu hanyalah cerita. Fakta yang pasti adalah matinya Brigadir J. Itu fakta,” tegas Soleman Ponto dalam tayangan video dari Kanal Corry Official pada Selasa 19 Juli 2022. Soleman Ponto meyakini polisi pasti sudah tahu siapa pembunuh Brigadir Joshua. Sebab, ada pistol Glock 17 yang digunakan menembak Brigadir Joshua. Menurutnya, pistol itu memiliki nomor registrasi. “Dari nomor pistol itu akan ketahuan siapa pemegangnya. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu pistol dipegang yang dilihat nomornya. Tinggal masukkan nomor pasti ketahuan. Apakah pemegang Glock 17 ini Bharada E atau siapa. Nggak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan E,” jelasnya. Soleman Ponto menyebutnya Glock 17 ini adalah pistol raja-raja. Karena itu harus diselidiki apakah ada nama raja di daftar pemegang Glock 17 tersebut. Sehingga kalau mau mengungkap ini tidak usah jauh-jauh. Ikuti alur pistol itu. Kan ada 2 pistol yang katanya digunakan buat tembak menembak. Datang saja ke gudang senjata,” ujar Soleman Ponto. “Tinggal dimasukkan nomor pasti muncul siapa pemegangnya. Mudah, tinggal umumkan pistol nomor sekian dipegang oleh siapa. Kalau namanya itu tidak muncul, ini akan jadi pertanyaan lagi. Siapa yang memasukkan pistol itu,” lanjutnya. Dikatakan, setiap senjata yang masuk secara legal dan dipegang oleh orang yang sah, pasti yang bersangkutan memiliki kartu pemilik senjata (KPS). Jadi pertanyaannya, mungkinkah Polri “berani” membuka siapa pemegang Glock 17 itu, seperti perintah Presiden Jokowi di atas, “buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan”? Polisi menyebut saat peristiwa terjadi Bharada Richard menggunakan pistol jenis Glock-17 sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Jika pemegang Glock 17 sebenarnya sudah diketahui Polri, tidak sulit untuk membuka hubungan kasualitas antara Bharada Richard dengan pemegang pistol tersebut. Karena, pistol itu biasanya dipegang oleh seorang perwira. Seperti kata Soleman Ponto, tidak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan Bharada Richard. Termasuk pula, tidak penting eksekusi itu apakah benar dilakukan di rumdin Ferdy Sambo atau di tempat lain, seperti dugaan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Biarlah pistol Glock 17 menjadi “saksi” atas penembakan itu. Dan, juga jasad Brigadir Joshua yang bakal “bicara” kebenaran usai autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022. Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja wartawan yang sejatinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Jika memang pistol Glock 17 ternyata terdaftar atas nama Irjen Ferdy Sambo, jelas ini pelanggaran berat, karena pistol itu ibarat “istri pertama yang tidak boleh lepas dari tangannya”. (*)
Otopsi Ulang yang Ditunggu
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA kemajuan bagus berupa keputusan Polri untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J yang terbunuh di kediaman rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Hal ini penting untuk menjawab dugaan terjadinya penyiksaan sebelum terjadinya penembakan. Otopsi ulang adalah langkah awal untuk menguak fakta. Menarik ternyata rencana otopsi ulang ini di samping dokter forensik RSCM juga melibatkan TNI. Jenderal Andika menyatakan siap membantu. RS yang dilibatkan adalah RSPAD Gatot Subroto, RSPAU Dr Esnawan Antariksa dan RSAL Mintoharjo. Pelibatan TNI dimaksudkan untuk menghindari intervensi dan menjaga obyektivitas otopsi ulang tersebut. Meski sebagaimana banyak pengamat sampaikan bahwa ini kasus mudah, akan tetapi keterkaitan dengan jabatan Kadiv Propam atau berimplikasi luas maka situasi menjadi sulit dan pemeriksaan harus lebih \"seksama\". Perlu menjawab kejanggalan dengan fakta obyektif. Dua kemungkinan dari hasil otopsi ulang yakni tidak ada luka-luka atau luka-luka pada tubuh korban adalah dampak dari peluru yang ditembakan. Kedua, memang terbukti bahwa luka dan lainnya adalah akibat dari penganiayaan sebelum terjadi penembakan. Jika hasil otopsi membuktikan yang kedua, maka apa yang diumumkan oleh Mabes Polri terdahulu menjadi keliru. Konsekuensinya adalah : Pertama, peristiwa tembak menembak itu tidak ada dan butir-butir peluru yang membekas di tembok itu hanya rekayasa. Dinilai tidak masuk akal dalam keadaan tidak berdaya korban masih sempat menembak. Kedua, tiga hari mengendap informasi untuk kejadian hari Jum\'at dan baru Senin diumumkan kepada publik. Apa yang terjadi selama tiga hari dan siapa saja yang terlibat dalam pembahasan skenario, dimana posisi Kapolda Metro Jaya? Ketiga, siapa yang telah menganiaya dengan kejam seperti itu. Untuk kasus pelecehan seksual tentu yang paling tersinggung dan marah atas kejadian tersebut patut mendapat sorotan. Irjen Ferdy Sambo menjadi terperiksa utama. Keempat, tersangka dapat lebih cepat untuk ditetapkan. Bermain waktu dalam kasus ini tidak konstruktif bahkan terkesan membenarkan adanya rekayasa yang dilakukan intensif. Apalagi ada laporan Istri Kadiv Propam yang membuka kemungkinan tersangka justru korban Brigadir J atas perbuatan pelecehan dan pengancaman. Case closed. Kelima, hasil otopsi dengan fakta luka penganiayaan membawa memungkinan pada dua atau lebih tersangka. Perbuatan pidana penyertaan (deelneming) akan menjadi fokus penyidikan. Jika di lokasi hanya ada tiga orang di samping korban tewas, maka dugaan tersangka mengarah pada Bharada E bersama Kadiv Propam FS. Hasil otopsi ulang yang melibatkan dokter forensik berbagai institusi diharapkan mampu menjawab fakta awal dari peristiwa. Satu pertanyaan utama yang harus terjawab ialah adakah penganiayaan terhadap korban sebelum ditembak atau murni yang dilihat adalah luka tembak akibat \"tembak menembak\" ? Otopsi ulang atau ekshumasi ditunggu keluarga korban dan masyarakat. Di samping untuk mengetahui fakta keadaan jasad Brigadir J sebenarnya, juga saatnya menguji kejujuran dan profesionalisme dokter forensik Polri. Skandal besar yang telah menewaskan anggota Polri ini harus segera terkuak dan dituntaskan. Bandung, 25 Juli 2022
POPULER
