OPINI
Sidang Jin Buang Anak, Hati-hati dengan Hakim Bakri
Oleh Rahmi Aries Nova - Wartawan Senior FNN Sampai sidang Ke-12 kasus \'Jin Buang Anak\' pada Selasa (12/7) saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih \'seragam\'. Mereka hanya merasa tersinggung dengan kalimat \'tempat jin buang anak\', tidak melihat konten secara utuh, dan mengaku belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya. Mereka menafsirkan tempat jin buang anak sebagai kata yang sebenarnya, bukan peribahasa atau istilah. Meski terdakwa Edy Mulyadi tidak pernah menyebut suku, agama, propinsi bahkan pulau, mereka menuding Edy menghina rakyat se-Kalimantan. Jadi bisa dibayangkan betapa membosankannya persidangan yang boleh dibilang \'tidak penting\' ini. Pertanyaan dan jawaban berulang selalu terjadi dalam setiap persidangan. Lucunya mereka menuntut Edy untuk datang ke Kalimantan dan meminta maaf secara adat, padahal kita semua tahu Edy langsung ditahan saat datang di pemeriksaan pertamanya. Dan kini sudah hampir enam bulan berada dalam tahanan. Dalam persidangan penasehat hukum sempat mempertanyakan soal itu. Mengapa ada yang dengan cepat ditahan tapi ada yang tidak ditahan, bahkan bebas-bebas saja untuk kasus yang sama. Hakim Ketua Adeng Abdul Qohar menyebut bahwa itu adalah wewenang kepolisian (Kapolri). Ia mengaku tugasnya hanya berupaya mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya. Meski sempat meminta jaksa mengajukan permintaan penggantian majelis hakim, Hakim Adeng pada akhirnya tetap memimpin sidang dengan bijak. Ia selalu menjaga sidang tetap tertib dan tenang. Bahkan meminta semua pihak melunakkan suaranya. Sementara dua hakim anggota lainnya meski tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan selama persidangan tapi mampu \'memberi pelajaran\' kepada saksi-saksi. Seperti yang dilakukan Hakim Bakri yang selalu bertanya hal-hal yang mendasar. Seperti yang ia ajukan pada saksi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Alimuddin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Alimuddin yang awalnya selalu menjawab pertanyaan dengan tone keras karena mengaku emosi dan terhina dengan sebutan \' Tempat Jin Buang Anak\' akhirnya \'melunak\' saat ditanya Hakim Bakri apa dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) selalu disebut-sebut Alimuddin. \"Apa yang menjadi tugas sodara itu diatur di mana?\" tanya Hakim Bakri. Alimuddin yang tampak ragu menyebut Peraturan Bupati (Perbup) 2012. \"Itu diatur di Perbup No.44 Tahun 2017. Anda ini bagaimana, Anda kan Kepala Dinas, masak dasar dari tugas Anda saja tidak tahu. Tidak paham,\" sindir Hakim Bakri. Hakim Bakri juga akhirnya mampu menggiring Alimuddin untuk mengakui bahwa dengan adanya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) banyak kewenangan daerah yang diambil pemerintah pusat. Bukan cuma saat Hakim Bakri juga mampu membuat Alimuddin mengaku bahwa hingga saat ini belum mendapat tembusan investor yang sudah terdaftar di IKN. Jadi bisa disimpulkan bahwa belum ada investor di IKN begitu juga dengan kantor Otorita IKN. Nah lho!
Bubarkan Mahkamah Konstitusi!
Bunyi pasal tersebut sangat jelas sehingga tidak mungkin bisa ada interpretasi lain: konstitusi itu tidak mencantumkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Terang-terangan, bertentangan dengan konstitusi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEJADIAN dungu terulang kembali saat Mahkamah Konstitusi (MK) berkilah/ berdalil bahwa Presidential Threshold (PT) 20%, untuk memperkuat sistem Presidensial. Memperkuat sistem pemerintahan Presidensial itu dengan: Menciptakan pemisahan kekuasaan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif pada porsi, posisi dan perannya masing masing. Menciptakan sistem pengawasan (checks and balances) sehingga ada sistem kontrol, pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut. Memberikan hak veto kepada Presiden dan kepada lembaga Legislatif hak veto dengan kewenangan masing masing. Bukan dengan Presidential Threshold 20%. Dungunya MK berubah menjadi lembaga suka ngarang-ngarang hukum karena ada tekanan, pesanan pihak luar yang ingin menguasai negara ini. Terlacak dengan jelas bahwa MK itu hanya kedok, pesan politik terselubung untuk melindungi kepentingan Pimpinan Partai Politik yang sudah terikat kongkalikong dengan oligarki untuk mengendalikan dan menguasai Pilpres 2024. MK bukan lagi penegak konstitusi. Tetapi menjelma menjadi lembaga yang melanggengkan pelanggaran konstitusi dan penjaga kepentingan oligarki. Alasan MK menolak Judicial Review (JR) PT 0% itu sangat mengada-ada, tidak profesional, sewenang-wenang alias tirani, hanya untuk mempertahankan UU yang merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi, bertentangan dengan kepentingan publik dan konstitusi. Konstitusi Pasal 6A ayat (2) mengatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Bunyi pasal tersebut sangat jelas sehingga tidak mungkin bisa ada interpretasi lain: konstitusi itu tidak mencantumkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Terang-terangan, bertentangan dengan konstitusi. MK pasti paham bahwa DPR tidak mempunyai wewenang konstitusional sama sekali untuk mengubah konstitusi, termasuk melalui open legal policy. Maka, MK layak dibubarkan, dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Berbahaya .... rakyat bisa saja datang ke MK dan membubarkan MK, dengan caranya sendiri – kalau pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan MK dan tidak segera membubarkan MK. Tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin nasional akan sulit mengikuti kontestasi Pilpres 2024 selama ambang batas alias PT belum Nol persen atau masih tetap 20%. Jangan harap bisa lepas dari cengkeraman oligarki ekonomi dan oligarki politik. Siapapun Capres dan Cawapres yang bakal diajukan oleh partai politik, jangan harap mereka “bebas” dari oligarki. Karena mereka tak akan pernah bisa lepas dari oligarki. Satu-satunya lembaga yang bisa memotong oligarki secara yuridis ya MK. Tapi sayangnya, dari beberapa gugatan PT yang diproses tidak ada satupun yang dikabulkan MK. Maka, tidak salah jika ada tuntutan agar MK dibubakan saja. Karena, lembaga yang tadinya diharapkan bisa menjaga Konstitusi, ternyata justru sebaliknya. (*)
Kebaikan Sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah di MPR Ala UUD 1945
Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya akan selalu pro konglomerat dan lupa pada rakyat. Oleh: M. Hatta Taliwang, Mantan Anggota DPR NASIB dan Hari Depan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh Partai yang sudah kita ketahui keburukannya, tapi juga terlibat Utusan Daerah dan Utusan Golongan, ada Utusan Intelektual/Akademisi dalam penentuan siapa yang layak jadi Presiden Indonesia. Dengan demikian sudah lengkap representasi Rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden, ada unsur keterpilihan (Partai) ada unsur keterwakilan (UG, UD, UI). Tinggal melaksanakan musyawarah dan memilih Presiden. Dijamin tidak lahir capres kelas tukang tambal ban. Karena dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD 1945 Asli ini, dijamin tidak akan ada calon yang tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Kapolri, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, para Sultan dll sebagai utusan Golongan/Utusan Daerah akan malu mengajukan capres di bawah standar kualitas mereka. Mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan. Tidak mudah melakukan penyuapan karena: Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah yang jadi filter atau kontrol moral; Ada CCTV di semua sudut ruangan gedung; Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK. KPK punya alat canggih itu; Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung; Pasti ada tokoh bangsa yang dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengawasi seluruh proses Pilpres. Mereka bisa mengepung gedung MPR RI. Ormas, LSM, Mahasiswa dll tertuju matanya ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres; Dan, Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yang punya nurani. Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung? Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya? Why mempertanyakan sistem Musyawarah ini yang sudah mengakar sebagai budaya bangsa dalam memilih pemimpin? Output sistem Perwakilan Musyawarah pada umumnya melahirkan Pemimpin berkualitas, kecuali yang musyawarah pakai duit ala preman. Dalam contoh Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik dengan menggunakan sistem musyawarah yang fair dalam memilih pemimpinnya. Dari pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung. Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya akan selalu pro konglomerat dan lupa pada rakyat. Tidak sampai terjadi pembelahan yang mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak Pilpres Langsung. Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan lebih bisa konsenterasi ke hal-hal yang lebih produktif bukan hanya mengawasi rakyat untuk ditangkap. Ini adalah cara memilih Presiden yang bijak dan arif warisan pemikiran pendiri bangsa kita, tapi kita lempar ke tong sampah, dan kita telah durhaka sehingga bangsa ini menjadi rusak parah oleh lahirnya pemimpin bangsa yang lahir dari cara yang bertentangan dengan budaya bangsa kita. Silakan kita renungkan bersama, mau teruskan Pilpres Langsung ala kaum individualistik liberalistik ini? (*)
Katak dalam Tempurung
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 Elit pemerintahan dungu, yang melihat trend remaja Citayam yang nampil fashionable di Jakarta, sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan 270 juta penduduk dimana kehidupan mereka mayoritas miskin dan sangat miskin yang hanya bertahan hidup sehari. Tahun 2018 dalam keadaan normal jumlah rakyat miskin 150,2 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp30.517 per hari per orang. Apalagi dalam keadaan dihantam pandemi covid, semakin rakyat miskin banyak kehilangan mata pencarian, di PHK atau usaha mereka bankrut selama pandemi. Dalam kondisi tersebut diperparah ancaman global, perang Ukraina - Rusia, pemerintah Jokowi salah kelola Ekonomi, membangun infrastruktur secara ugal-ugalan tanpa kajian dan prioritas hanya bermodalan kepada hutang secara luar biasa, tanpa ingat kesulitan Pemerintah mendatang atau kesusahan bagi anak cucu membayar hutang. Dalam kondisi krisis Ekonomi memaksa membangun banyak menara gading seperti Kereta Cepat, IKN sama sekali tidak produktif, tidak menguntungkan dalam waktu dekat malah merugi dalam jangka panjang. Hanya menjadi beban APBN. Elit kekuasaan terlalu sombong dan angkuh menyatakan dalam setiap kesempatan, serta di goreng oleh buzzer sewaan, mengesankan seolah rakyat Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Style yang ditampilkan sekelompok remaja Citayam secara fashionable di jalanan SCBD Jakarta dijadikan ukuran keberhasilan Ekonomi rakyat. Oleh para petinggi Pemerintah. Picik dan dangkal. Hal tersebut bukan sesuatu yang baru, atau fenomenal. Bisa saja mereka tidak lagi mampu nampil dijalanan karena \"tidak mampu\" mengeluarkan uang jajan di Mall yang sudah serba mahal. Sementara berbagai kalangan dari dulu termasuk generasi Z sekarang \"menampilkan diri\" tersebut untuk eksistensi, pengakuan tentang keberadaan mereka. Setidak-tidaknya pengakuan dapat diterima di komunitas mereka sendiri. Di beberapa daerah budaya masyarakat yang senang nampil gaya itu sudah sejak dulu ada. Disamping unjuk diri menambah kepercayaan diri dan pengakuan. Dengan bergaya dengan barang bermerk berseliweran di Mall-Mall, kadang bukan berbelanja. Walau kehidupan ekonomi, keluarga sebagian mereka payah. Tidak sedikit kasus anak “memaksa” orang tuanya untuk menyediakan kebutuhan mereka untuk tampil menarik. Bahkan ada yang menjual diri untuk mendapatkan barang kemewahan, seperti gadget dan lainnya. Sangat naif jika trend anak muda nampil dijadikan kebanggaan oleh sementara elit untuk menutup kegagalan Pemerintah mengelola Ekonomi, dan mensejahterakan rakyat. Apalagi dicitrakan oleh para elit pemerintah, sewaktu tampil dalam diskusi public di tv. Mereka berbohong, karena hanya melihat dunia dalam tempurung. Meminjam istilah Rocky Gerung. Elit kekuasaan mempertontonkan dan memelihara “kedunguan”. Sama sekali tidak emphaty terhadap beban/ derita rakyat Kasus tumbangnya Pemerintah Srilanka, bukan lagi pelajaran, tapi sangat mungkin terjadi di Indonesia. Karena rakyat sudah bosan dengan janji zonk. Ibu-ibu sudah sangat menderita dengan semua harga-harga naik. Sementara para Pejabat dan anaknya asyik masyuk ber KKN. Eling. Bandung, 13 Juni 2022
Anies Baswedan, Gagasan, Narasi, dan Karya
Oleh Abdurrahman Syebubakar & Smith Alhadar - Kritikus Sosial Politik Institute for Democracy Education (IDe) “Apa yang kita kerjakan di Jakarta [selalu berkaitan dengan tiga hal], yaitu gagasan, narasi dan karya. Setiap karya dibelakangnya ada narasi, sebelum narasi ada gagasan, tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada kebijakan tanpa gagasan\" (Anies Baswedan) DI ANTARA aspiran capres yang jadi sorotan publik dan parpol belakangan ini, kami melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Ia berbekal perpaduan karakter intelektual, karakter moral dan karakter kinerja. Anies tidak anti-pemodal, tapi anti ketidakadilan. Ia tidak menolak orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Yang ditentangnya adalah aktivitas bisnis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan merusak cita-cita bangsa guna menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Proyek reklamasi belasan pulau di Teluk Jakarta dihentikannya karena mematikan sumber kehidupan nelayan yang notabene rakyat kecil dan merusak lingkungan. Hal ini menjadi bukti keberanian politik Anies melawan episenter oligarki yang mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak. Sebuah perkecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan para taipan oligarkis. Pasalnya, tak seorangpun pemimpin politik Indonesia, termasuk presiden, yang berani mengganggu agenda dan kepentingan para taipan. Mereka adalah pemodal para elit politik, sekaligus menjadi sumber pemiskinan rakyat dan akar segala kerusakan yang menimpa bangsa Indonesia. Dalam membangun Jakarta, Anies tidak saja menghadirkan infrastruktur yang memperindah kota, menghadirkan kenyamanan, mempermudah mobilitas warga melalui sistem transportasi terpadu, dan membangun hunian yang layak bagi mereka yang digusur gubernur sebelumnya. Tapi juga menggelar rasa keadilan, yang selanjutnya membangun kebersamaan dan persatuan di antara semua warga ibukota. Dengan kata lain, Anies memimpin dan membangun untuk menghadirkan persatuan. Seperti yang kerap disampaikannya di berbagai kesempatan, “persatuan hanya bisa dibangun dan dipertahankan bila ada keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan jadi kata kunci yang harus dihadirkan.” Memang setiap kebijakan yang diambilnya, Anies mengaitkannya dengan penghormatan terhadap nilai historis, pelunasan utang negara kepada mereka yang berjasa, dan pemenuhan cita-cita kemerdekaan berupa hadirnya keadilan sosial. Anies, misalnya, memprakarsai program bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlwanan nasional dan Tanda kehormatan, pensiunan ASN, dan kalangan lainnya yang berjasa bagi bangsa dan negara. Bantuannya pada sekolah dan siswa miskin agar tetap bisa bersekolah merupakan pemenuhan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sejauh ini belum dapat dipenuhi negara secara memadai. Anies juga melindungi rakyat yang selama ini terpinggirkan, termasuk warga lanjut usia, perempuan dan penyandang disabilitas melalui beragam program bantuan tunai, ditambah skema subsidi kebutuhan pokok serta akses gratis terhadap fasilitas layanan publik seperti TransJakarta. Lebih jauh, visi kebangsaan Anies Baswedan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua, sesuai amanat konstitusi, tidak saja mewujud di Jakarta. Namun, merambah ke luar ibu kota. Salah satunya melalui kolaborasi dengan para petani di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Skema kolaborasi tersebut tidak saja saling menguntungkan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan para petani yang umumnya rendah. Tetapi lebih jauh dari itu, jika dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, kolaborasi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Masih banyak yang dilakukan Anies, yang bermuara pada gagasan yang terintegrasi secara apik dengan narasi dan etos kerja/karya. Pada semua karya Anies, melekat gagasan dan narasi tentang pemenuhan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, hak semua golongan agama mendapatkan keadilan substantif, dan tentang rakyat kecil yang martabatnya harus dihormati dan kebutuhan dasarnya mesti dipenuhi. Berbagai capaian gemilang Anies merupakan bahan baku demokrasi dan pembangunan manusia Ibu Kota. Sehingga, kualitas demokrasi DKI Jakarta tetap terjaga dengan indeks demokrasi paling tinggi di Indonesia, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional sebesar 73,66 (BPS 2021). Pembangunan manusia juga kembali tumbuh positif dengan indeks pembangunan manusia (IPM) paling tinggi di antara 34 provinsi. Skor yang mencapai 80,77 pada 2020 menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status IPM yang sangat tinggi (skor≥ 80). Setara dengan kondisi pembangunan manusia negara-negara maju. Pada 2021, BPS mencatat skor IPM DKI Jakarta mencapai 81,11. Dengan landasan demokrasi dan pembangunan manusia yang kokoh, DKI Jakarta tidak saja mampu keluar dari tekanan pandemi COVID-19, tetapi juga akseleratif dalam pencapaian visi Jakarta menuju kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya. Anies melangkah lebih jauh dengan membangun sirkuit balap mobil listrik Formula-E dan Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi karya besar tentang Indonesia masa depan. Mahakarya ini memiliki dimensi internasional dan jangka panjang untuk mendapatkan pandangan dunia yang berbeda tentang Jakarta dan Indonesia. Dengan begitu citra Jakarta yang kumuh dan macet serta Indonesia yang dipandang terbelakang dan korup, dapat berubah. Memang sebagai pintu gerbang pendatang asing, serta etalase mentalitas dan budaya bangsa, Jakarta harus berhias diri. Sebagai ibu kota negara, kondisi Jakarta mencerminkan keseluruhan bangsa Indonesia. Maka Anies berupaya mengubah persepsi itu. Citra yang ingin dibangunnya, bahwa Indonesia bukan lagi bangsa tempe, tapi bangsa besar yang percaya diri, cerdas, dan siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di pentas global. Itulah makna gagasan dan narasi di balik terobosan kebijakan dan program pembangunan di Jakarta, termasuk infrastruktur yang dulu dipandang sebagai benda mati yang hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik warga, sementara kebutuhan non-fisik diabaikan. Jika dengan kemampuan sumberdaya manusia, otoritas dan anggaran Jakarta yang terbatas, Anies melahirkan berbagai terobosan yang saling mengisi dan menguatkan, membentuk suatu orkestra sosial raksasa yang mengagumkan, pastilah ia lebih mampu menyulap Indonesia menjadi negara yang membuat warganya bangga dan mengundang rasa hormat bangsa-bangsa lain. Tidak mungkin sebuah bangsa bisa berjaya tanpa kepercayaan diri rakyatnya, disebabkan lingkungan fisik dan mental domestik yang tidak menunjang, yang berakibat lebih jauh berupa peremehan dunia internasional. Dan semua ini baru terpikirkan setelah Anies menjadi gubernur ibukota. ________________________________ *) Artikel ini merupakan cuplikan dari Prolog Buku “Anies Baswedan: Gagasan, Narasi & Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa” (Mei 2022) karya penulis.
Menyelamatkan Indonesia Agar Tidak Masuk ke Mulut Nekolim China
Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBONDONG-bondongnya TKA China saat pandemi Covid 19 berlangsung menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang waras. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara bangsa ini. Dikabarkan pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa Obor China sudah ditandatangani pada April 2019. Proyek ini bagi China untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF-BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dengan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geo-ekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $ 4 miliar, termasuk $ 900 juta yang telah diumumkan oleh China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah mengingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Tetapi mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat. Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elit politik untuk memandirikan bangsanya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus Nekolim China. Menguasai negeri ini melalui proyek-proyek OBOR. Untuk mempelancar itu semua rakyat diadu-domba dengan melempar isu radikal, khilafah, pecah- belah. Yang satu Islam radikal, yang satu Islam Nusantara. Semua ini bagian desain untuk kepentingan Nekolim. Dengan demikian rakyat yang sebahagian umat Islam tidak bersatu dan melakukan protes. Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jualbeli dan untung-rugi. Maka untuk menyelamatkan anak cucu kita, perlu kita melakukan Gerakan anti Nekolim China. Rakyat harus membangun kesadaran menyelamatkan negara bangsa untuk kembali ke UUD 1945 asli. “Diam kita ditindas. Maka bergeraklah menyelamatkan bangsa ini”. (*)
Setan Gundul Jadi Raja
Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUNCULNYA Setan Gundul jadi Ratu itu berawal dari semaraknya mitos harapan munculnya ”Ratu Adil”. Pada tahun 2014 muncul di masyarakat mendambakan munculnya ratu adil yang bisa membawa perubahan negara untuk rakyat bisa keluar dari kesusahan dan penderitaan hidupnya. Oligarki yang licik dan cerdik, saat itu menangkap sinyal budaya/tradisi cerita wayang di Jawa dan Sunda yang awalnya ini bersumber dari mitologi Hindu-Jawa. Cancut taliwondo (bergegas), segera membuat cerita carangan (cerita keluar dari pakem) memoles cerita untuk menghipnotis rakyat bahwa saat ini benar-benar akan lahir Satrio Piningit (Ratu Adil) yang akan jadi raja bijaksana. Rakyat terbuai (terlena) dengan liciknya oligargi yang sempurna membuat lakonnya bukan Petruk jadi Raja tetapi yang muncul ”setan gundul jadi raja”. Makin lama permainan oligarki semakin menemukan momentumnya semua masuk dalam kendali sang dalang oligarki. Oligarki mengetahui sastra Jawa - Petruk Jadi Raja, masih hidup, khususnya masyarakat Jawa. Dengan canggih memanipulasi proses politik Petruk ”jadi- jadian sebagai raja”. Carangan tentang Ratu Adil khususnya di masyarakat Jawa mendatang akan tetap muncul dengan berbagai versi dan ragamnya. Pemahaman dan persepsi masyarakat Jawa sebagian meyakini bahwa filosofi harapan Petruk jadi raja karena percaya bahwa Petruk itu sejatinya para dewa yang secara filosofi ini sejatinya membela rakyat kecil, artinya jangan main-main dengan rakyat kecil. Dalam konteks kekuasaan, lakon ”Petruk Dadi Ratu” ini adalah sebuah carangan (cerita tambahan yang keluar dari pakem) dalam menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan yang makin otoriter, tirani dan diktator. Lakon Petruk jadi raja itu sindiran terhadap kekuasaan tentang bagaimana jika rakyat kembali menarik mandat dari penguasa yang tidak amanah. Untuk mendobrak kemandekan, mendobrak ketidak adilan dan kezaliman. Dalam konteks politik kiwari, misalnya, dominasi oligarki mesti didobrak oleh rakyat agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hanya sebagai budak oligarki. Rakyat harus dijaga dari cerita karangan oligarki jilid selanjutnya, pada saat ini, jangan sampai terlena, tertipu dan terjerembab pada lubang yang sama. Pemilu 2014 menyisakan tipuan dan berlanjut pada pemilu 2019, oligarki mulai bengis. Kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (saat itu) mengungkap jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 lalu, ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Saatnya Rakyat menggugat, sebagai pemilik kedaulatan - turunkan setan gundul sebagai raja. Tata kembali negara ini sesuai amanah UUD 1945 asli, agar negara bisa normal kembali - berburu waktu jangan sampai negara ini hancur gara gara raksasa Oligarki. (*)
Memori SMS Haji Untuk Hati
Dengan mengenakan pakaian ihram jamaah haji menanggalkan pakaian harian sebagai pejabat, pimpinan, golongan, juragan, dan sebagainya sehingga terwujudlah kesamaan dan kerendah diri di hadapan Allah maupun sesama. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta IBADAH haji merupakan pengalaman beragama yang luar biasa dan sangat layak untuk diabadikan, baik dalam tulisan, gambar hidup (video) ataupun gambar mati (foto/lukisan). Bersama sahabat Ustadz Ir. H. Ibnu Sholeh, MM (almarhum) saya mencatat pengalaman haji pada tahun 2007/2008 dalam buku 99 SMS Haji untuk Hati (Jakarta: Zaman, 2009). Di antara sms-sms haji yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pesan dari mimbar Jumat Masjidil Haram: Muslim niscaya menjunjung tinggi persaudaraan, tolong menolong, kesungguhan, dan taqwa. (QS al-Baqarah/ 2:284-286). labbaik allahuma labbaik. Thawaf adalah simbol gerak dan sa’i adalah simbol usaha. Mukmin akan terus hidup bila mau bergerak dan berusaha. Untuk menunaikan shalat arba’in di Masjid Nabawi haji singgah di Madinah sekurang-kurangnya delapan hari. Siapa yang telah menunaikan shalat arba’in niscaya dapat menunaikan shalat berjamaah di kampung halamannya. Haji adalah perjalanan untuk evaluasi diri yang memberikan berbagai manfaat duniawi dan ukhrawi. Haji adalah mudik ke rumah Allah swt. Allah bersaksi kepada para malaikat, bahwa Ia telah mengampuni para haji yang wuquf di Arafah. Di Tanah Suci, maupun di mana saja engkau berada, Allah tidak berada jauh darimu. Karena itu cobalah untuk menggapai-Nya. Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan kita kepada diri kita sendiri. Allah memilih orang-orang (para nabi, Ratu Saba`, Maryam), waktu (akhir malam, fajar), hari (Jumat, Senin, Kamis), bulan (puasa, haji), tempat (Mekah, Baitulmaqdis), bilangan (dzikir, shalat, puasa), bahasa (Arab) dengan segala hikmahnya. Jamaah haji bebas menunaikan shalat menurut pengetahuan atau madzhab yang diikutinya, tanpa mengusik pihak lain yang menunaikan ibadah dengan cara yang berbeda-beda. Labbaik allahumma labbaik… Ya Allah aku mendengarkan panggilan-Mu, aku akan memenuhi seruan-Mu dalam al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan-Mu kapan saja dan di mana pun aku berada. Di atas sana, di Gua Hira, Nabi Saw menyendiri, merenungkan umat dan mencari jalan keluar dari gaya hidup jahiliyah. Di sana Allah mengirim Jibril membawa amanat risalah untuk hamba pilihan-Nya. Sebagian jamaah haji sempat mengunjunginya. Haji itu mudah. Kegiatan yang dilakukan ialah ihram, wuquf di Arafah, thawaf ifadhah, sa’i dan tahalul. Ibadah haji adalah langkah maju “pembebasan diri” dari penghambaan kepada tuhan-tuhan palsu, menuju penghambaan kepada Tuhan Yang Sejati. Para haji berseri-seri wajah mereka, karena berada di sekitar rumah Allah, singgah berhari-hari di Serambi Surga. Siapa yang berhaji dan memaknai haji dengan benar, maka surga adalah ganjarannya. Ibadah haji, sebagaimana ibadah-ibadah lain, diperuntukkan bagi kehidupan di dunia ini, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ibadah haji mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan rahmat, dan pengampunan-Nya, serta meredam panasnya dosa-dosa. Karunia-Nya melimpahkan kenikmatan dan kesyahduan bersama-Nya di Rumah Suci-Nya: Ka’bah. Ibadah haji adalah evolusi manusia menuju Allah. Ibadah haji mengandung pertunjukan tentang Masjidil Haram, Mas’a, Arafah, Muzdalifah dan Mina, dengan simbol-simbol Ka’bah, Shafa, Marwah dan upacara kurban. Dalam pergelaran haji engkau adalah aktor utamanya. Engkau berperan sebagai Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Setiap Muslim yang berhaji diajak untuk berpartisipasi dalam ‘pertujukan’ akbar ini. Dalam haji semua orang sama. Tidak ada pembedaan berdasarkan ras, jenis kelamin ataupun status sosial. Semua adalah satu dan satu adalah semua. Dalam haji si kecil datang menghadap Yang Maha Besar, si lemah datang kepada Yang Maha Kuat, si pendosa menghadap kepada Sang Maha Pengampun, menumpahkan segala asa yang terpendam dalam doa di hadapan-Nya. Tumpahan dan derai air mata hamba yang meledakkan rindu kepada Allah adalah pemandangan rutin setiap kali mengunjungi Ka’bah. Inikah yang membuat sumur Zamzam tak pernah kering mengobati dahaga jutaan umat dari waktu ke waktu? Allahu Akbar... inilah Ka’bah yang kita telah bertahun-tahun shalat menghadap ke arahnya, kini ia berdiri agung dan anggun di hadapan kita. Muslim dari seluruh dunia berjalan mengitari Rumah-Nya. Ka’bah, Masjidil Haram, Arafah dan lain-lain semula merupakan nama-nama yang hanya terbayang dalam angan-angan. Memimpikan pun aku tidak berani. Tapi kini semua itu adalah kenyataan. Ya Allah, tak ada yang mustahil bila Engkau kehendaki. Persiapan perjalanan ke Madinah Munawwarah menggugah kerinduan untuk ‘napak tilas’ hijrah Nabi Saw dari tanah kelahiran beliau yang dicintai menuju tempat yang direstui Allah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Setiap jamaah haji disapa Allah Swt di Rumah-Nya dengan cara-cara tersendiri. Setiap haji mempunyai pengalaman emosional, intelektual, ritual, spiritual, dan sosial sendiri-sendiri. Masing-masing mendapat sambutan menurut kehendak-Nya. Ketika di Raudhah rasanya seperti ada yang mempersilakan saya shalat di situ dalam waktu cukup lama. Di sana aku pun berdoa: ”Ya Allah, mudahkanlah jalan bagi kami untuk meneruskan risalah Nabi-Mu.” Perjalanan panjang Mekah-Madinah menghadirkan bayangan perjalanan hijrah yang ditempuh Nabi Saw dan para sahabat beliau yang mulia. Kami cukup menempuhnya kurang dari 7 jam, sedangkan baginda Rasul tidak kurang dari 7 hari. Cara jamaah haji mengungkapkan kerinduan kepada Nabi saw bermacam-macam. Ada yang membacakan shalawat, mengusap-usap pintu makam beliau, menyelipkan amplop surat dan foto ke dalam makam, dan mengambil gambar dengan kamera. Ibadah haji membukakan kepada Muslim cakrawala baru yang terang dan jalan bebas hambatan untuk berhijrah menuju Allah Yang Maha Kuasa. Para haji yang datang ke Tanah Suci membawa bahasa daerahnya sendiri dan Allah niscaya mendengarkan seruan hamba-hamba-Nya, dalam bahasa apa pun Muslim berdoa. Lafal adzan dan iqamah adalah ungkapan yang paling familiar bagi jamaah haji di Tanah Suci, sedangkan di jalan-jalan mereka selalu mendengar sopir angkot atau kernet yang berteriak-teriak, ”Ya hajj...thariq ya hajj...” (Pak/Bu haji, beri kami jalan). Setiap haji yang hendak pulang kampung selayaknya “nyuwun sangu” (minta bekal) kepada Allah agar dapat menjalani kehidupan di masyarakat dengan lebih bermakna. Ibadah haji memberikan inspirasi untuk mengisi celah kosong dalam kehidupan mukmin dengan cita-cita agar hidupnya berfaedah selama-lamanya. Setiap orang dibentangkan jalan oleh Allah untuk meraih cita-cita mulia. Pada bulan haji langit Makkah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah serta Madinah penuh sesak dengan para malaikat yang ditugaskan Allah mengatur para tamu yang datang dari seluruh penjuru dunia dengan berjuta permohonan, harapan, dan cita-cita. Ibadah haji adalah panggilan Tuhan secara primordial dan azali, karena ketika ruh dihembuskan ke dalam jasad semasa di dalam rahim ibu, masing-masing telah diminta untuk bersaksi bahwa Allah Tuhannya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, para haji mendapat hidangan pemandangan yang monoton. Bukit berbatu dan padang pasir yang terhampar luas. Sejumlah bangunan megah di Tanah Suci didirikan di atas bukit. Dilihat dari tata letak benua, Ka’bah Baitullah di Makkah berada di tengah-tengah bumi yang jaraknya dari tiap-tiap benua relatif sebanding. Dalam ibadah haji muslim berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari Mekah ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan ke Mekah lagi, seperti perjalanan ruh dari alam arwah ke rahim ibu, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Ada jamaah haji yang hendak memasuki Masjidil Haram, tetapi tidak menemukan pintunya, dan ada pula yang telah memasuki Masjidil Haram, tetapi tidak melihat Ka’bah. Haji mabrur niscaya amanah, ringan tangan, berkata, dan berbuat jujur, ramah, tabah, tawakal, serta suka musyawarah; berhias akhlaqul karimah. Haji Mabrur itu suka mengajak berbuat kebaikan, bekerja keras, dan menghargai waktu. Haji mabrur itu tabah, sabar, dan pemaaf. Siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, ia meruntuhkan jembatan yang harus dilaluinya. Haji mabrur niscaya mencintai kebaikan, yakni apa yang dinyatakan baik oleh agama, apa yang dipandang baik oleh akal, dan apa yang dinilai baik oleh orang banyak. Ibadah haji menumbuhkan ikatan antara dirinya dengan orang-orang lain yang mendorongnya berbuat demi kemaslahatan umum. Ibadah haji menyempurnakan kemanusiaan manusia. Ibadah haji menginsyafkan bahwa kadang-kadang kesalahan kecil dapat menghapuskan jasa besar, dan ada kalanya jasa kecil dapat menghapuskan kesalahan besar. Ibadah haji menginsyafkan mukmin bahwa harta dan tahta atau pangkat dan jabatan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Swt, karena semua itu harus ditanggalkan ketika seseorang telah memasang niat untuk mengunjungi Allah di Rumah-Nya. Ibadah haji menggambarkan kepulangan kita kepada Allah Yang Maha Sempurna, yang menunujukkan suatu gerakan yang pasti menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Momentum ibadah haji adalah kesempatan manusia mengadukan kepada Allah segala pengalaman hidup dan suka duka, serta memohon tambahan bekal untuk menjalani kehidupan pada masa berikutnya. Dengan mengenakan pakaian ihram jamaah haji menanggalkan pakaian harian sebagai pejabat, pimpinan, golongan, juragan, dan sebagainya sehingga terwujudlah kesamaan dan kerendah diri di hadapan Allah maupun sesama. Pakaian ihram yang seragam meniadakan perbedaan kelas dan budaya. Yang kaya dan miskin berkumpul bersama. Pakaian ihram sama demokratisnya dengan kain kafan. Di bawah talang air dari emas yang menyembul dari atas Ka’bah seseorang berdoa, “Pada hari itu, ketika naungan yang ada hanyalah milik-Mu, bawalah aku dalam lindungan-Mu, Tuhan, dan biarkan aku minum dari palung sang Nabi untuk memuaskan rasa hausku selamanya.” Padang Arafah, selain tempat berkumpul etnis terbanyak, juga tempat air mata tumpah. Jutaan orang menangis bersamaan karena dosa-dosa yang diperbuat. Semoga Allah mengampuni hamba yang lemah ini. Amin. Tidak sedikit orang yang mengusap-usapkan sorban dan pecinya agar dapat berkah di mimbar, makam Nabi Saw, dan tempat-tempat yang dimuliakan, baik di Mekah maupun Madinah. Banyak orang yang mengalami peristiwa istimewa, unik, dan misterius di Tanah Suci yang dapat menambah keimanan akan adanya malaikat Allah yang gaib. Seorang ibu setiap kali melempar jumrah batunya kembali mengenai dahinya. Labbaik allahumma labbaik... Labbaika la syarika laka labbaik... Innal hamda wanni’mata laka wal mulka la syarika laka... (*)
Jokowi Banting Stir atau Masuk Jurang
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kejadian di Sri Lanka harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat Indonesia baik rakyat maupun pemerintah. Mengabaikannya dapat berakibat buruk baik kekacauan maupun kerusakannya. Menyesal karena terlambat mengantisipasi. Perubahan begitu cepat jika kondisi memang telah matang. Perasaan ketertekanan dan kekecewaan rakyat Indonesia atas pola penyelenggaraan negara yang abai pada keadilan dan keadaban adalah bara yang potensial untuk dapat cepat berubah menjadi api yang membakar. Upaya meredam atau menumpas akan sia-sia pada momen kekuatan rakyat sudah mewujud gelombang air bah. Sebagaimana adagium \"vox populi vox dei\"--suara rakyat suara Tuhan. Bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak sedang mengarah pada tujuan yang membahagiakan. Kegagalan dalam mengendalikan telah membawa bangsa dan negara ini bergerak menuju jurang. Mungkin masih ada kesempatan Jokowi untuk segera banting stir agar kendaraan yang dikendarai dapat selamat. Lima ruang untuk banting stir menghindari jurang, yaitu : Pertama, menginisiasi pencabutan atau pembatalan UU Cipta Kerja. Aturan yang merugikan pekerja ini memungkinkan buruh untuk terus menerus melakukan aksi. Andai terjadi mogok secara nasional maka dampak ekonominya akan menjadi sangat luar biasa. Pekerja atau buruh akan berbahagia jika UU Omnibus Law ini dicabut atau dibatalkan. Kedua, arahkan politik hukum pada penghapusan PT 20 % sehingga pintu demokratisasi menjadi terbuka. Bagi Jokowi PT O% menguntungkan karena di samping kebijakan ini populis, juga memungkinkan baginya untuk masih dapat ikut memainkan ritme Pilpres ke depan tanpa harus terkungkung oleh tekanan partai-partai politik. Ketiga, dukung terbitnya UU Anti Islamophobia sebagai upaya untuk menjadikan umat Islam sebagai mitra strategis pembangunan bangsa. Mengubah stigma negatif keumatan yang disadari atau tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik dan perlawanan umat. Keempat, batalkan rencana pembahasan RKUHP yang nyatanya telah direaksi mahasiswa karena RKUHP potensial untuk membungkam kritik dan membawa negara kepada sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan oligarkis. RKUHP mengubah Indonesia dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Kelima, stop rencana kenaikan harga dan tarif yang telah digembor-gemborkan. Batalkan atau sekurangnya tunda. Kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik dan lainnya sangat mencekik rakyat. Rakyat yang semakin sulit dan tidak akan sabar untuk tetap berdiam diri. Urusan perut dapat mengabaikan hati dan otak. Segera banting stir, arah kendaraan ini salah karena sedang bergerak menuju jurang. Ruang di atas menjadi fenomena dari isu gerakan rakyat kini. Buruh beraksi untuk pencabutan UU Cipta Kerja, para aktivis mendesak batalkan Pasal 22 UU Pemilu, umat Islam mulai mengkonsolidasi dan berjuang melawan Islamophobia, mahasiswa berteriak agar RKUHP dibatalkan, lalu emak-emak gelisah dan marah atas kenaikan harga dan tarif. Dapurnya terganggu. Pemerintahan oligarki Jokowi sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam sejarah tidak ada Pemerintahan yang kuat tanpa dukungan rakyat. Dukungan yang dibuat-buat adalah rapuh serapuh kayu yang dimakan rayap. Atau seperti sarang laba-laba yang kait mengkait seperti kuat, padahal itulah selemah-lemahnya rumah. Rumah Rajapaksa di Sri Lanka diduduki rakyat karena itu rumah banyak dusta. Kemewahan yang menipu.Suara Tuhan telah menakutkan dan memaksa sang Raja untuk lari tunggang langgang. Sepatu dan celana dalamnya pun akhirnya tertinggal. Bandung, 12 Juli 2022
Waspada Krisis Global dan Sri Lanka Menjalar ke Indonesia
Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) FUNDAMENTAL ekonomi Sri Lanka sudah lama kurang baik, transaksi berjalan mengalami defisit berkepanjangan. Artinya, Ekonomi hanya bertahan dan berfungsi dengan mengandalkan utang luar negeri dan penanaman modal asing, sebagai kompensasi atas defisit transaksi berjalan. Ketika ada pemicu (dalam hal ini pandemi dan inflasi global) yang membuat ekonomi terguncang, pendapatan devisa dari sektor pariwisata anjlok, maka mengakibatkan aliran masuk utang luar negeri dan penanaman modal asing terhenti, bahkan terjadi arus balik dolar keluar, memicu krisis cadangan devisa: tidak cukup untuk impor bahan pangan dan energi, mengakibatkan krisis energi dan krisis pangan, ekonomi terpuruk. Kondisi Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Neraca transaksi berjalan mengalami defisit terus-menerus sejak 04/2011 hingga 2019. Tetapi, ekonomi Indonesia diselamatkan oleh kenaikan harga komoditas, membuat defisit transaksi berjalan mengecil bahkan surplus. Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia tetap mendapat tekanan dan berkurang, membuat kurs rupiah juga tertekan hingga mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Cadangan devisa sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021, dan terus berkurang dalam 4 bulan terakhir ini. Melihat perkembangan ekonomi global saat ini, aliran dolar ke luar negeri masih akan terus terjadi, kecuali Bank Indonesia menaikkan suku bunga, cadangan devisa masih akan tertekan, dan kurs rupiah masih bisa terdepresiasi lebih dalam. Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Ingat, pada tahun 1996, ekonomi Indonesia ketika itu masih sangat baik. Pertumbuhan ekonomi masih sangat tinggi, sekitar 8% lebih. Tapi pertengahan 1997 terjadi krisis valuta dan krisis cadangan devisa. (*)
POPULER
