OPINI
Kuat Dugaan, Karir Napoleon Sengaja Dihabisi
By Asyari Usman ADA sudut pandang lain untuk melihat kasus Irjen Napoleon Bonaparte. Di panggung depan, publik hanya memahami bahwa Bang Napo –begitu panggilan akrab Napoleon— dihukum penjara 4 tahun karena menerima sogok dari Joko Tjandra dalam urusan “red notice” (DPO) Interpol. Tetapi, ada panggung belakang yang perlu dipahami. Sebab, di panggung belakang inilah berlangsung penulisan naskah dan penyutradaraan untuk Bang Napo. Nah, dari mana kita bisa mengetahui prosesi panggung belakang itu? Bukankah publik tidak bisa mengakses panggung belakang? Memang betul. Kita tidak bisa menyaksikan hiruk-pikuk panggung belakang. Tetapi, Bang Napo pasti tahu. Sebab, dia adalah orang yang tercantum di naskah dan “digiring” oleh sutradara. Dia kenal baik dengan sutradara dan para asisten sutradara. Dia bahkan kenal dengan juru-rias dan para teknisi yang ada di panggung belakang. Drama yang disiapkan di panggung belakang itulah yang kemudian memunculkan kasus sogok “red notice”. Napoleon langsung sadar. Dia sedang dijadikan korban. Untuk dua tujuan sekaligus. Pertama, untuk menutupi kebusukan orang-orang yang berada di panggung belakang. Kedua, untuk memaklumatkan kepada publik bahwa Napoleon adalah “artis” yang kotor. Karena itu, dia tidak boleh lagi tampil. Para penonton pun percaya bahwa Napoleon orang kotor. Sebab, itulah yang tampak di panggung depan. Ditambah lagi dengan amplifikasi dari media yang berteman baik dengan, atau yang dikooptasi oleh, panggung belakang. Orang lain menyebut proses ini “office politic” (politik kantor). Intrik di lingkungan kantor. Napoleon adalah korban politik kantor. Dan ini berlangsung di mana-mana. Di kantor pemerintah maupun swasta. Ada di semua kebudayaan. Politik Kantor adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ciri-ciri “office politic” adalah jilat-menjilat, suka-tidak suka, nepotisme, bisik-bisik, jalan belakang, dlsb. Mengapa Napoleon menjadi korban “office politic”? Karena dia bukan perwira biasa-biasa saja, kata sumber FNN yang tak mau disebut namanya. Di mata para penyandang bintang di jajaran Polri, dia dianggap ancaman terhadap karir mereka. Karena itu, ancaman ini harus dilenyapkan. Kuat dugaan, karir Napoloeon sengaja dihabisi. Agar ancaman itu sirna. Sehingga muluslah jalan untuk orang-orang yang menjadi pemain “office politic” di Polri. Sumber FNN menambahkan, Napo memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas. Dia memiliki kemampuan dan karisma untuk terus naik jika semua berjalan wajar. Dia orang cerdas dan pintar. Menguasai banyak masalah dan memiliki wawasan yang mumpuni. Napoleon menguasai bahasa Inggris dengan baik. Itulah sebabnya dia ditugaskan sebagai perwira hubungan internasional. Dia juga memiliki keterampilan ekstra. Meraih predikat Dan 3 karateka dan beberapa kali menjadi juara menembak Piala Kapolri. Banyak yang takut bersaing dengan Napoleon secara fair, ujar sumber FNN. Dia memiliki berbagai kelebihan yang tak dipunyai para bintang lain di Polri. Irjen Napoleon seharusnya bisa mulus menjadi Kabareskrim. Tetapi itu tidak terjadi dengan latarbelakang yang sangat mengherankan. Namun, Pak Napo tidak ambil pusing. Dengan kecerdasan, karisma, dan karakter yang dimilikinya, Napoleon bahkan wajar naik sampai ke kursi Kapolri. Dia seangkatan dengan mantan Kapolri Idhan Aziz. Menurut pengakuan Pak Napo, dia bukan tipe jenderal yang merasa perlu mengumpulkan kekayaan. Kediaman pribadinya di kawasan Condet, kata Napo, adalah rumah terjelek di kalangan para jenderal. Seperti diungkapkan sumber FNN, Napoleon tidak masuk ke dalam gerbong para jenderal yang suka berbisnis dan berpolitik. Sebagai konsekuensinya, dia menjadi terpencil sendirian. Sangat mungkin, dia dikorbankan karena posisinya sendirian di luar gerbong. Terkait dengan masalah hukum yang dihadapinya, Napoleon bertekad keras akan melawan kezaliman terhadap dirinya. Dia menyebut dirinya dizalimi dan dikriminalisasikan. Dia konsisten menyatakan tidak pernah menerima uang sogok dari Joko Tjandra. Untuk itu, Napoleon mengatakan dia memiliki bukti krusial berupa rekaman percakapan antara dirinya, Brigjenpol Prasetijo Utomo (PU), dan Tommy Sumardi (TS). Anehnya, majelis hakim yang mengadili Napoleon menolak untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan itu di persidangan. Tommy adalah suruhan JT dalam urusan “red notice” Interpol. Sedangkan Brigjen PU adalah orang yang menjumpakan Tommy dengan Napoleon. Kuasa hukum Napoleon, Dr Ahmad Yani SH MH, mengatakan ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidangan kliennya. Untuk itu, kuasa hukum telah melaporkan majelis hakim PN Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY). Saat ini sedang ditunggu langkah-langkah yang akan diambil KY.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Pilihan Presiden Jokowi Mengarah Andika Perkasa?
Oleh: Mochamad Toha Bursa calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkutat pada tiga perwira tinggi TNI: KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fajar Prasetyo. Pasalnya, itulah salah satu syarat untuk menduduki jabatan Panglima TNI seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 berbunyi: (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Meski jabatan Panglima TNI sudah dua kali dipegang matra Darat, namun ketentuan Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan “dapat dijabat secara bergantian” itu menyangkut etika saja. Tidak ada keharusan atau kewajiban bahwa Panglima TNI “dapat dijabat secara bergantian”, kecuali kata “dapat” itu diganti “harus” atau “wajib”. Barulah jabatan Panglima TNI bisa dilakukan bergantian. Masa jabatan Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021. Coba kita tengok ke belakang. Bagaimana pergantian Panglima TNI yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Panglima ABRI pada masa Reformasi untuk pertama kalinya dijabat oleh Laksamana Widodo Adi Sutjipto dari matra Laut. Ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Wiranto pada 1999. Sebelumnya, Widodo AS menjabat Wakil Panglima ABRI pada era Presiden BJ Habibie. Jabatan Wakil Panglima kemudian diisi Jenderal Fachrul Razi. Widodo menjabat Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Semasa kepemimpinan Widodo AS, terjadi pemisahan TNI dan Polri. MPR dalam Sidang Tahunan Agustus 2000 menetapkan 2 buah Ketetapan MPR, yaitu Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. TNI tetap dipimpin seorang Panglima TNI, sementara Polri di bawah Kapolri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, sebutan ABRI berganti menjadi TNI setelah Polri berpisah dan berdiri sendiri. Setelah menjabat panglima selama tiga tahun, Widodo AS diganti Jenderal Endriartono Sutanto dari matra Darat. Terpilihnya Endriartono Sutarto ini sebagai Panglima TNI untuk pertama kalinya melalui persetujuan DPR. Pada 28 Mei 2002, dalam Rapat Paripurna DPR secara resmi menyetujui pengangkatan Jenderal Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI. Pada 7 Juni 2002, ia dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengajukan surat ke DPR pada 8 Oktober 2004 tentang pemberhentian Jenderal Endriartono Sutarto dan pengangkatan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI. Tapi, DPR tidak segera memproses dan menyetujui calon yang diajukan Presiden Megawati. Beberapa hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, ia menarik surat Presiden Megawati tentang pemberhentian Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan pengangkatan Panglima TNI Jenderal Ryamizard Ryacudu yang telah diserahkan kepada DPR. Presiden SBY kemudian mengajukan nama KSAU Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI, menggantikan Endriartono Sutarto ke DPR pada 26 Oktober 2005. Setelah lebih dari setahun tidak diproses, SBY kembali mengajukan surat bernomor R07/Pres/I/2006 pada 16 Januari 2006 lagi dan mengusulkan Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Setelah melalui Uji Kelayakan dan DPR menyetujui pengangkatan Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Endriartono Sutarto, ia dilantik Presiden pada 13 Februari 2006 sebagai Panglima TNI. Setelah menjabat 1 tahun 10 bulan, sebelum memasuki masa pensiun, ia kemudian diganti oleh Jenderal Djoko Santoso dari matra Darat, dilantik sebagai Panglima TNI pada 28 Desember 2007. Djoko Santoso menjabat Panglima selama 2 tahun 9 bulan hingga berakhir pada 28 September 2010. Ia lantas digantikan Laksamana Agus Suhartono yang dilantik menjadi Panglima TNI. Agus Suhartono menjabat selama 3 tahun yaitu sejak 27 September 2010 hingga 4 September 2013. Ia kemudian digantikan Jenderal Moeldoko dari matra Darat. Moeldoko dilantik oleh Presiden SBY pada 30 Agustus 2013. Ia resmi melepas jabatannya pada 8 Juli 2015 di era Presiden Joko Widodo. Moeldoko menjadi Panglima TNI selama 1 tahun 10 bulan. Mengapa setelah dijabat dari matra Darat tidak digilir ke matra Udara? Kekhawatiran akan bangkitnya Neo-PKI menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi kembali mengajukan Panglima TNI dari matra Darat. Yakni Jenderal Gatot Nurmantyo yang akhirnya disetujui DPR. “Musuh PKI itu utamanya dari Angkatan Darat. Makanya, dipilihlah Gatot Nurmantyo,” ujar sumber FNN.co.id yang dekat dengan Istana. Mungkinkah pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto nanti masih dari matra Darat? Ancaman Neo-PKI jelas masih terasa. Diduga, peristiwa pembunuhan dan penganiayaan ulama yang terjadi selama ini dilakukan oleh pengikut PKI. Banjirnya TKA China yang juga komunis jelas juga merupakan ancaman. Dari tiga nama calon Panglima TNI yang mencuat itu, siapakah yang bakal diajukan Presiden Jokowi ke DPR nanti? Kabarnya, Jokowi akan memilik sosok yang punya pengalaman melibas teroris dan pemberontak. Presiden Jokowi sebelumnya sudah meminta masukan dan data keamanan nasional. Juga, sosok yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” lanjut sumber tadi. Yang jelas, tidak akan jauh dari nama Andika Perkasa, Yudo Margono, dan Fajar Prasetyo. Tinggal melihat siapa diantaranya yang punya pengalaman melibas pemberontak dan tegas dalam bersikap! Dialah yang bakal dipilih Presiden Jokowi! Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Serangan Balik
By M Rizal Fadillah SETELAH Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fathia Maulida ke Kepolisian, serangan balik kepada Luhut akan dilakukan. Kini proses pematangan untuk bongkar-bongkar keterlibatan Luhut di Papua. Tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" terus menggelinding. Alih-alih meminta maaf sesuai Somasi LBP, keduanya bertekad untuk lebih jauh membuktikan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang melalui PT Tobacom Del Mandiri anak usaha PT Toba Sejahtera Group yang dimiliki Luhut. Menurut Pengacara Haris Azhar laporan Luhut merupakan "kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut di Papua dalam bisnis tambang di Blok Wabu". Perkara Perdata tuntutan Luhut sebesar 100 Milyar yang akan disumbangkan kepada masyarakat Papua ditendang balik oleh para pengamat sebagai penghinaan kepada masyarakat Papua. Terbuka untuk aksi masyarakat atas penghinaan ini. Papua dinistakan bagai pengemis yang menengadahkan tangan untuk disumbang dari tetesan darah aktivis yang kalah perkara. Serangan balik juga terjadi dalam kasus Sentul City. Kritikus Rocky Gerung yang diancam pembongkaran paksa atas rumah dan tanah yang dibelinya, ternyata bukan saja melawan tetapi juga mendapat dukungan dari rakyat setempat. Tokoh-tokoh terus datang bertandang. Terakhir Lieus Sungkarisma, Shohibul Iman, Amien Rais, dan Gatot Nurmantyo. Lieus memberi peluru untuk serangan balik berupa kepemilikan tanah ahli waris jauh sebelum dikuasai PT Sentul City. Bersama Rizal Ramli, Amien Rais dan Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung menggagas petisi untuk boikot saham PT Sentul City Tbk. Pemiliknya sendiri Kwee Cahyadi Kumala adalah alumni Lapas terpidana korupsi. Serangan balik Rocky Gerung akan membuat PT Sentul City Tbk, yang diduga kuat didukung oleh Pemerintah, akan kalang kabut atau babak belur. Bagai squad Italia yang jago bertahan dan melakukan serangan balik, Azhar, Fathia, dan Rocky akan menyerang Luhut dan Sentul. Serangan balik indah dan terukur Italia membuat bingung Spanyol. Gianlugi Donnarumma mengoper bola ke Marco Verratti yang lantas meneruskan kepada Lorenzo Insigne di sisi sayap. Pemain mungil ini memberi umpan terobosan kepada Ciro Immobile. Nah, pemain Bek Spanyol Aymeric Laporte berusaha untuk mencegah umpan itu. Akan tetapi seorang Federico Chiesa mengambil bola dan melepaskan tembakan tepat sasaran..gool ! Spanyol pun bengong. Serangan balik pasukan Haris Azhar, Fathia Maulida, dan Rocky Gerung sangat membahayakan. Supporter di pinggir lapangan sangat mendukung. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Tiga Musuh Utama Pemerintahan Jokowi
Oleh Salamuddin Daeng *) MUSUH utama pemerintah ternyata bukan dari dalam negeri, tapi dari luar, dari global. Ketiga musuhnya tersebut yakni : Pertama, pendemi Covid 19 yang menguras kantong Pemerintah dan BUMN untuk impor vaksin, impor obat, ongkos rumah sakit, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Covid 19 ini akan menguras kantong pemerintah sampai kering kerontang. Kedua, perubahan iklim atau climate change yang akan mengeringkan kantong Pemerintah. Perubahan iklim akan membuat harga minyak yang rendah, menyebabkan kantong Pemerintah kering kerontang. Minyak adalah ideologi dari kantong pemerintah. Minyak amblas maka pemerintahpun sekarat. Sementara dari batubara meskipun Indonesia eksportir batubara nonor 2 di dunia, namun uang batubara tidak nyangkut ke APBN. Uang batubara kabur dibawa ke luar, disimpan di luar. Sekarang batubara telah menjadi musuh bersama internasional, karena dianggap biang kerok perubahan iklim. Ketiga, digitalisasi yang mengeringkan penerimaan negara dari pajak. Digitalisasi akan membawa perdagangan tanpa batas negara, fiskal dan bahkan moneter. Digitalisasi akan mengeringkan kas negara karena tidak akan ada pajak masuk. Praktek perdagangan akan lebih efisien People to People. Digitalisasi akan memusnahkan semua hambatan, semua barrier yang selama ini menjadi alat Pemerintah untuk mengeruk pajak dan pungutan memaksa. Ketiga musuh itu akan membuat rumah tangga Pemerintahan Jokowi babak belur alias kantong kempes (tongpes). Sementara kewajiban makin meningkat, utang makin besar dan harus dibayar tepat waktu. Termasuk utang seluruh BUMN yang selama 7 tahun terakhir dikuras uangnya, tampaknya semua utangnya harus dialihkan ke APBN. Tampaknya BI tidak kuat lagi diperah untuk memberikan uang kepada Memteri Keuangan. Kasus menagih piutang BLBI yang sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah akan semakin membuat BI seperti kepepet. Menuruti keinginan pemerintah secara terus menerus yang dapat membuat pejabat BI memghadapi masalah seperti BLBI, atau menolak dengan konsekuensi diobrak abrik oleh pemerintah. Namun yang jelas BI dalam kondisi mengerikan. Uang LPS telah disedot oleh pemerintah. Demikian juga uang haji, uang buruh, uang taspen PNS, uang asuransi karyawan BUMN telah disedot oleh pemerintah. Uang-uang ini sudah keset. Meskipun pemerintah terus berusaha mengalihkan sisa-sisa uang ini ke APBN. Saat yang sama pengelola dana publik ini tengah disandera dengan segudang kasus korupsi, membuat manajemen pengelola dana publik ini kegenjet. Satu satunya pilihan adalah memindahkan dana jamsostek, asabri, dana haji, dana asuransi karyawan BUMN seluruhnya ke dalam surat Utang negara (SUN). Peras sampai kering. Sementara para debt colector siap-siap untuk berkumpul di depan istana, mulai dari debt collector penagih dana Covid 19 sampai debt collector penagih utang infrastruktur yang mangkrak dan nganggur. Utang subsidi kepada BUMN terutama BUMN energi yang terakumulasi sedang ditunggu pembayaranyna oleh Pertamina, PLN, dan PGN, karena penundaan pembayaran bertahun tahun. Di ujungnya semua tak bisa dibayar. Kantong kempes di tengah kehausan akan uang dalam rangka membangun infrastruktur politik menuju pemilu 2024. Partai-partai Politik mengumpulkan uang, para pemburu jabatan juga mengumpulkan uang. Sementara sumber, sumur uang sudah mengering. Sebagian besar sumur sudah kemasukan bangkai tikus dan sangat bau. Para penghuni rumah Pemerintahan Jokowi mulai saling jambak dengan keras. Ngeri Jika pemerintah ini bertahan, maka keadaan di dalam rumah pemerintahan makin panas, sementara mau keluar di luar sedang lock down, gak bisa ke mana- mana. Jika pemerintahan ini gagal anggaran, maka berhenti dengan terpaksa. Pemerintahan bisa mengembalikan mandat kepada negara. Namun gonjang-ganjing keuangan masih akan terus berlangsung. Covid-19 diproyeksikan berada pada puncak di 2025. Siapa menjawab ini? Pangeran samber nyowo? *) Peneliti AEPI
Sindir Amien pada Syafii Sahabatnya
Oleh Ady Amar *) AMIEN Rais dan Syafii Maarif itu bersahabat, tidak patut diragukan. Mereka sama-sama berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah. Usia Pak Amien dengan Pak Syafii lebih muda sekitar sepuluh tahunan. Keduanya pernah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Syafii meneruskan jabatan sebagai Ketua Umum yang ditinggalkan Pak Amien, yang pasca reformasi 1998 mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Pak Syafii Maarif-lah yang didapuk sebagai pengganti Pak Amien Rais. Keduanya pun mengambil gelar Ph.D-nya di kampus yang sama, Chicago University. Sikap keduanya pun hampir sama tegasnya pada prinsip yang diyakininya, meski akhir-akhir ini pilihan perjuangan keduanya berseberangan. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pak Amien sebagaimana sikapnya selalu memilih mengkritisi kebijakan yang melenceng. Ia bisa disebut oposan terhadap rezim. Tapi Pak Syafii lebih memilih seolah bagian dari rezim, sehingga suara kritisnya sulit terdengar. Sikapnya sunyi, bisa jadi karena asyik duduk sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), yang produknya justru mengundang kontroversial. Kehadirannya di sana serasa mubazir. Mereka berdua saat ini seolah berada di simpang jalan. Tidak tampak sikap di antara keduanya saling menguatkan, sikap bersinergi menyikapi suatu permasalahan negara dan bangsa. Mereka masing-masing larut dalam pilihannya, pilihan yang bertolak belakang antarkeduanya. Tidak tampak sedikit pun bahwa mereka berdua sebenarnya keluar dari rahim yang sama, Muhammadiyah. Memang tidaklah ada yang mampu menjamin, bahwa seseorang yang semula berjuang bersama, bersinergi dalam sikap dan tindakan, itu pastilah akan terus demikian, seolah hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Pilihan politik dan kebijakan biasanya yang akan memisahkan seseorang. Soekarno dan Hatta, satu contoh dwitunggal yang akhirnya berpisah. Hatta meninggalkan Soekarno, itu karena perbedaan prinsip yang diyakininya. Sindiran Amien Sebuah opini cukup panjang, berkelas dan tajam muncul di di HU Republika, (20 Juni 2017), ditulis Prof. Syafii Maarif. Judulnya, "Nasionalisme Ekonomi dan Kemerdekaan Bangsa". Opini yang ditulisnya itu menyoal penguasaan tanah atau lahan yang amat tidak adil. Opini kritis yang ditulis Prof. Syafii, itu periode pertama Jokowi sebagai Presiden, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Ada satu paragraf dari tulisannya itu menyorot demikian, "70 tahun kita merdeka. Kita lihat ketimpangan sosial masih ada. Kita lihat penguasaan tanah ini harus cepat diatasi," tulis Prof. Syafii. "Teman saya, sahabat saya, Syafii Maarif, tumben berani tegas mengenai penguasaan lahan atau tanah di negara kita yang menurut saya memang sudah menghina bangsa Indonesia." Itu disampaikan Pak Amien dalam video berjudul, "Rocky Gerung VS PT Sentul City, Potret Keadilan VS Kezaliman". Amien mengaitkan pernyataan Syafii Maarif beberapa tahun lalu itu dengan penguasaan lahan oleh PT Sentul, Tbk, seluas 3.000 hektar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Amien berharap agar Pak Syafii tetap konsen bicara soal itu. Bicara berkenaan dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasaan lahan atau tanah. "Syafii Maarif bilang 80 persen tanah dikuasai konglomerat Indonesia, 13 persen oleh asing. Ini kata Syafii Maarif." Artinya, hanya 7 persen tanah di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat biasa. Lalu sentil Pak Amien, itu agar Prof. Syafii lebih sering benahi hal yang mungkar. Jangan hanya amar ma'ruf saja. Maaf ya, kita masih bersahabat," tutup Pak Amien. Kasus kisruh tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City, Tbk, ini disikapi Amien Rais dengan mencantol temuan sahabatnya, sekaligus mengingatkan sahabatnya, bahwa ada kezaliman nyata di depan mata, yang selayaknya itu bisa disikapi bersama. (*) *) Kolumnis
Mewaspadai Pikiran Komunis dalam Program Moderasi Beragama
By M Rizal Fadillah SEPERTINYA tak ada hubungan antara komunisme dengan moderasi beragama akan tetapi tanpa batasan yang jelas pada konsepsi moderasi beragama maka para penumpang gelap akan mudah untuk menunggangi apakah itu sekularisme, pragmatisme ataupun komunisme. Menteri Pendidikan dalam acara "Malam Peluncuran Moderasi Beragama" menyatakan tengah merancang kurikulum moderasi beragama untuk menghapus intoleransi. Menurutnya intoleransi adalah dosa nomor satu pendidikan kita. Nadiem bertekad untuk membasmi dosa ini. Tekad Nadiem ini diarahkan awal pada elemen guru di sekolah "makanya saya luar biasa senangnya dan mendukung 100 persen program modul-modul pembelajaran untuk guru-guru dalam moderasi beragama". Tentu sama saja arahnya agar guru guru itu harus dibersihkan dulu dari mindset intoleransi dan kemudian, meminjam jargon komunis, "menghafalkan kategori-kategori". Membangun toleransi bukanlah dengan mengubah pemaknaan agama dengan diksi atau terminologi baru. Semua agama dipastikan mengajarkan toleransi. Tolong sebut agama apa yang tidak mengajarkan. Termasuk, apalagi, Islam yang diduga menjadi sasaran Menteri Pendidikan dan Menteri Agama yang rajin berteriak soal moderasi beragama membasmi intoleransi. Sejatinya dosa utama pendidikan kita adalah miskin pengetahuan dan pemahaman beragama. minim waktu untuk penanaman nilai-nilai agama. Semakin dalam memahami agama dipastikan semakin toleran dalam beragama. Jadi prioritas sebenarnya bukan kurikulum moderasi beragama tetapi peningkatan intensitas belajar agama. Menteri Pendidikan selayaknya selalu menghargai dan menjalankan agama serta meyakini pentingnya pelajaran agama di bangku sekolah. Tanpa dasar ini maka moderasi beragama untuk membasmi intoleransi akan bergeser menjadi penipisan keyakinan dan pelaksanaan keagamaan. Disinilah para penjahat yang memusuhi agama akan mengendap dan menyusup pada program penipisan faham keagamaan ini. Yang paling ringan adalah pragmatisme yakni sarwa kekinian, kenikmatan, dan keduniawian. Agama hanya penting untuk kehidupan nanti. Lalu sekularisme yang memisahkan agama dengan ekonomi, budaya, ataupun politik. Dan yang paling ekstrim adalah komunisme. Agama itu candu. Mewaspadai pikiran komunisme dalam moderasi beragama disebabkan dua hal, yaitu : Pertama, komunisme dikembangkan secara bertahap yaitu sebelum menghabisi agama diawali dengan penipisan pemahaman dan pelaksanaan. Kedua, fitnah bagi kelompok agama oleh pendukung komunis adalah radikal dan intoleran bahkan teroris. Kamuflase atas dirinyalah yang sebenarnya radikal, intoleran, dan ahli dalam teror. Pak menteri Pendidikan dan Pak Menteri Agama harus waspada pada penyusupan pikiran komunis pada program moderasi beragama yang semakin saja digencarkan. Jangan terjebak pada stigmatisasi bahwa agama itu mendorong radikalisme dan intoleransi. Itu adalah pikiran komunis. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Luhut Menghina Papua, Nyumbang Kalau Menang Gugatan Haris Azhar
By Asyari Usman MENKO “Banyak Urusan”, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kembali membuat kejutan sekaligus pelecehan. Dia bilang kalau gugatan 100 miliar terhadap Haris Azhar (Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (Kontras) dikabulkan hakim, duitnya akan disumbangkan ke Papua. Ini jelas pelecehan terhadap rakyat Papua. Sebab, “uang panas” seperti itu tidak pantas diberikan kepada siapa pun. Itu menghina orang Papua, Pak Luhut. Meskipun niatnya baik. Nanti kalau mereka balas dengan narasi menohok, bisa kejang-kejang para penguasa di Jakarta. Misalnya begini. Orang Papua akan katakan, “Kami ini bukan orang miskin, Pak Luhut. Kami ini dimiskinkan oleh Panguasa.” Kalau mereka ucapkan itu, seratus persen benar. Lihat saja sejarah pengurasan bumi Papua oleh Freeport. Sudah berapa dekade. Berapa puluh tahun dikuras. Non-stop, 24 jam sehari. Yang diambil bukan tanggung-tanggung. Tapi kehidupan orang Papua begitu-begitu terus. Entah sudah berapa banyak emas yang telah dan akan dikeruk dari berbagai lokasi tambang di bumi Papua. Ada enam lokasi tambang Freeport di Papua (versi resmi). Yaitu, Grasberg Block Cave, Grasberg Open Pit, DMLZ, DOZ, Big Gossan, dan Kucing Liar. Menurut laporan tahunan PT Freeport Indonesia untuk 2017, dari keenam lokasi tambang ini ada cadangan tambang yang berisi tembaga, perak dan emas sebanyak 1.8 miliar ton. Cadangan ini akan dikuras oleh Freeport hingga akhir kontraknya pada 2041. Sejauh ini, hingga 31 Desember 2019 jumlah emas yang telah diambil mencapai 900 ton lebih. Masih ada sekitar 1,600 ton lagi yang akan dikuras sampai 2041. Untuk perak, yang akan digali hingga 2041 mencapai 8,500 ton. Sedangkan tembaga masih ada 20 juta ton lebih yang akan dikeruk Freeport. Nah, berapa duitnya itu, Pak Luhut? Dan semua angka-angka ini adalah versi resmi. Yaitu, berdasarkan laporan tahunan 2017 dan angka yang diungkapkan tahun lalu (2020) oleh wakil dirut Freeport bidang ekslporasi, Wahyu Sunyoto. Kalau menurut versi tak resmi, banyak orang yang yakin jumlahnya jauh lebih besar lagi dari angka-angka di atas. Jadi, orang Papua itu kaya. Cuma mereka hanya bisa menonton saja. Tidak adil ‘kan, Pak Luhut? Sudahlah tidak adil, sekarang Pak Luhut hina orang Papua dengan sumbangan 100 miliar. Itu pun kalau menang gugatan atas Haris dan Fatia. Kalau enggak menang, berarti tak jadi nyumbang. Kasihan sekali saudara sebangsa di Papua. Jangan begitulah, Tuan. Kalau mau nyumbang, keluarkanlah dari kantong sendiri. Masa sekalas Menko harus menunggu menang gugatan 100 miliar. Bikin malu komunitas bisnis itu, Pak Luhut. Masih ingat ‘kan, Akidi Tio saja nyaris berdonasi 2 (dua) triliun untuk bantu penanganan Covid. Saya sarankan Pak Luhut segera minta maaf ke orang Papua. Sebab, 100 miliar itu tak seberapa; apalagi uangnya dari hasil gugatan perdata pula. Setelah meminta maaf, bilang sama orang Papua bahwa Pak Luhut akan sumbang 1 triliun. Bukan 100 M. Supaya nanti bisa kelihatan dampaknya bagi rakyat di sana. Kalau berat rasanya duit sendiri 1 T, tentu bisa Pak Luhut ajak teman-teman super-kaya lainnya. Saya dengar, ada pejabat tinggi Indonesia yang diduga kuat punya simpanan tunai 1.5 (satu setengah) miliar USD di Singapura. Kalau 1.5 miliar dollar itu ‘kan berarti 21 triliun ‘kan Pak. Syukur-syukur Pak Luhut kenal dengan pejabat itu. Bisa diajak nyumbang ke Papua.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Preventif Adiktif Kawasan Jakarta
Oleh: Yusuf Blegur Terkait Seruan Gubernur (Sergub) DKI No.8 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, bisa dipastikan akan menimbulkan polemik bagi masyarakat Jakarta. Mengingat rokok telah menjadi kebutuhan sekaligus gaya hidup bagi sebagian besar orang. Aktivitas yang pada akhirnya dianggap menjadi habit. Industri zat adiktif yang menggerakkan sektor kapital besar dan lapangan kerja luas itu merupakan persoalan klasik dan terus ada melingkupi kontroversi berbahaya atau tidaknya, sehat atau tidaknya, bahkan pada soal halal atau haramnya mengonsumsi rokok. Kebijakan Anies Baswedan kali ini, pada prinsipnya merupakan hal yang positif dan banyak memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta khususnya. Penutupan etalase dengan hordeng atau media apapun untuk pajangan dan penjualan rokok di retail-retail modern. Dapat membatasi penyebaran dan konsumsi produk yang mengandung zat adiktif itu. Terlebih di tengah pandemi. kebijakan tersebut bisa berdampak mengurangi penyebaran virus covid-19. Pembinaan kawasan dilarang merokok dapat mengurangi komunitas perokok dan meningkatkan penggunaan masker di ruang publik. Mengenai kekhawatiran dunia industri rokok yang menyatakan kebijakan itu mengganggu para pelaku usaha. Padahal mereka selama ini taat pada peraturan pemerintah daerah. Hal itu menjadi tidak beralasan mengingat aturan ini berkolerasi pada substansi membatasi semua hal atau kegiatan yang mengganggu aktifitas ruang publik, melindungi anak-anak termasuk perempuan dan utamanya menjaga kesehatan lingkungan masyarakat di ruang terbuka. Layaknya kebijakan-kebijakan penting dan strategis lainnya. Termasuk soal ekonomi. Jika itu merubah kebiasaan masyarakat yang selama ini dianggap buruk dan merugikan atau lebih banyak mudaratnya. Tentunya pada fase awal akan menimbulkan ketidaknyamanan elemen masyarakat tertentu. Terjadi semacam "culture shock" dalam pelaksanaannya. Akan tetapi di kemudian hari, masyarakat akan terbiasa juga dengan pola hidup yang baik, displin dan menjaga lingkungan sosial. Termasuk kesehatan dan keselamatan masyarakat yang harus menjadi skala prioritas bagi Anies Baswedan. Harapannya ke depan pembinaan kawasan dilarang merokok ini, dapat berlaku di semua tempat di Jakarta. Tidak ada diskriminatif bagi daerah dan para penjual rokok. Peraturannya tidak semata berlaku pada retail modern seperti mini market dan super market. Namun bisa luas hingga pada warung kelontong dan toko-toko lainnya di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Semoga kebijakan ini juga dapat menular bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Anies tetap humanis. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.
TNI Polri Harus Mawas Diri
By M Rizal Fadillah DUA figur Perwira Tinggi meramaikan jagat pemberitaan. Seorang TNI dan satunya lagi Polri. Keduanya melakukan langkah heroik sekurangnya dalam perspektifnya. Publik juga tidak sedikit yang bersimpati atas aksi dan langkahnya. Mencoba memahami akan keyakinan, alasan dan pertanggungjawaban perbuatannya. Adalah Brigjen Junior Tumilaar, Irdam XIII Merdeka yang membela seorang Babinsa agar tidak diperiksa oleh Kepolisian karena membantu dan melindungi seorang warga Ari Tahiru (67) dalam sengketa lahan dengan Citra Land Manado. Babinsa itu di samping dipanggil Polres juga didatangi Brimob Polda Sulut. Atas pemanggilan yang dinilai tidak patut ini, Junior menulis surat terbuka kepada Kapolri dengan tembusan kepada Panglima TNI, KSAD, Pangdam XIII Merdeka, serta anggota Komisi III DPR RI. Akibat surat terbukanya Junior diperiksa di Markas Puspomad Jakarta dan penjelasan Mabes TNI AD bernada menyalahkan perbuatannya. Adapun yang menarik dari sikap Junior adalah kalimat "Saya tentara pejuang. Saya tentara rakyat. Saya pertanggungjawabkan amanah jabatan saya". Perwira lainnya adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri memukul dan melumuri wajah sesama tahanan Rutan Bareskrim M. Kosman alias Kece dengan kotoran manusia. Muhamad Kece ini memang keterlaluan dalam menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bereaksi keras termasuk MUI dan Ormas Islam lainnya. Simpati pada Napoleon Bonaparte muncul atas alasan dari sikapnya yaitu : "Siapapun bisa menghina saya, tetapi tidak terhadap Allah ku, Rosulullah SAW, dan akidah Islam ku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya". Ujung komitmennya adalah "akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kece, apapun risikonya". Kedua peristiwa di atas hanya sebuah kasus dan bisa dianggap kecil, akan tetapi dalam konteks lain peristiwa ini memilik spektrum luas. Spektrum perjuangan dan pemberontakan terhadap kebijakan politik yang menekan dan tidak berpihak pada rakyat dan umat. Semua tahu bahwa tindakan Brigjen Junior dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte berlebihan dan berada di luar garis disiplin TNI dan Kepolisian. Yang mengkritisi perbuatannya pun dimaklumi atas dasar protap-protap. Kedua perwira tinggi ini pun sangat faham dan sadar sehingga menegaskan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Persoalannya bukan disitu, tetapi ini adalah teriakan keras kepada TNI untuk kembali ke jati dirinya sebagai tentara pejuang dan tentara rakyat. Mengoreksi kelaziman yang selalu menjadi pelindung dari pengusaha. Membangun kembali wibawa kesatuan atas arogansi institusi lain. Pemanggilan Babinsa oleh Polisi dan penggerudukan oleh Brimob adalah sebuah penistaan. TNI saja diperlakukan demikian apalagi rakyat biasa. Di sisi lain umat Islam kini merasa terzalimi oleh kebijakan politik yang tidak memihak bahkan netral sekalipun. Hukum tidak mampu mengayomi bahkan ironinya telah menjadi alat dari kekuasaan. Penistaan agama dibiarkan apalagi itu dilakukan oleh buzzer dan pendukung pemerintah. Penangkapan Kece sangat lambat menunggu dahulu reaksi dahsyat umat. Bonaparte menyentak dengan aksi berani yang memberi arti. Meski kini ia diberi sanksi untuk berada di ruang isolasi akan tetapi pesannya telah berada di ruang yang luas dan terbuka. Saatnya TNI dan Polri untuk mawas diri, jangan menjadi penghianat rakyat dan memusuhi umat. TNI dan Polri harus "back to basic". Kembali dari berselancar dan bertualang di kancah politik yang dirasakan sudah terlalu jauh. Berhentilah dari peran sebagai algojo kekuasaan. Rakyat dan umat perlu pengayoman dan perlindungan TNI dan Polri. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Brigjen Tumilaar “Mempertahankan Bangsa”, di Mana Salahnya?
By Asyari Usman PUSAT Polisi Militer AD (Puspomad) akan, atau telah, memeriksa Brigjen Junior Tumilaar. Tapi, untuk apa dia diperiksa? Pelanggaran pidana apa yang dia lakukan? Apakah inisiatif berkirim ke Kapolri itu pelanggaran berat? Surat pribadi itu hanya berisi permintaan agar Polisi tidak menahan Babinsa yang membela pemilik tanah yang diduga diserobot oleh PT Citraland Manado. Pak Tumilaar hanya mengekspresikan rasa keheranannya mengapa anggota TNI yang membela rakyat –rakyat itu miskin dan buta huruf pula— harus diganjar dengan hukuman? Beliau semata-mata menunjukkan semangat melindungi. Semangat “mempertahankan bangsa”. Apa yang salah dengan tindakan Irdam XIII/Merdeka itu? Di mana salahnya? Mudah-mudahan saja Komandan Puspomad Letjen Chandra Sukotjo hanya berbincang-bincang santai saja dengan Pak Tumilaar. Dan, ada baiknya, Pak Chandra memberikan penghargaan kepada bawahannya yang tidak takut berhadapan dengan konglomerat yang menyakiti rakyat. Sekarang ini, hampir tidak ada yang mau melindungi rakyat. Termasuk, maaf, Presiden Jokowi. Jadi, kalau ada perwira sejati yang bersedia membela rakyat, sangat pantas dia mendapatkan dorongan semangat dan apresiasi. Bukan malah diperiksa dalam konotasi buruk. Perilaku suka-suka hati para konglomerat properti, pertambangan, perkebunan, dll, semakin tidak terkendali. Mereka tidak lagi menghiraukan keluhan rakyat yang lahannya dirampas. Dari waktu ke waktu, kasus penyeroboton tanah selalu saja dimenangkan oleh korporasi. Para pejabat Pemerintah seharusnya melayani keperluan tanah rakyat lebih dulu sebelum berkolaborasi dan bertransaksi dengan pemilik uang besar. Setiap jengkal tanah di republik ini adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, pemilikan lahan untuk rakyat harus menjadi prioritas. Ini merupakan amanat konstitusi. Sekali lagi, Brigjen Junior Tumilaar bukan seorang tentara yang bisa diajak bersekutu menindas rakyat. Beliau juga bukan model tentara yang akan diam berpangku tangan ketika melihat ketidakadilan. Semua pihak seharusnyalah melihat bahwa tindakan Pak Tumilaar untuk menegakkan keadilan adalah misi untuk menjaga ketenteraman. Ini juga misi untuk menjaga marwah negara dan pemerintah yang cenderung diinjak-injak oleh pemilik uang besar.[] (Penulis wartawan senior FNN)
POPULER
