OPINI
Koalisi Para Penipu
By Asyari Usman MEREKA sudah bertemu. Para penipu rakyat itu sudah saling berangkulan erat. Untuk mematangkan kerja sama yang lebih spektakuler lagi. Yaitu, memperpanjang penipuan terhadap rakyat. Atau, sinonimnya, memperpanjang pengabdian kepada oligarki bisnis. Yang diperpanjang adalah kesempatan bagi oligarki untuk menguras kekayaan Indonesia selama sekian tahun lagi. Tanpa syarat. Tanpa pengawasan. Tanpa rintangan. Pokoknya, oligarki bisnis mendapatkan perpanjangan “kontrak pengurasan” Indonesia. Dan dijamin aman. Kemudian, yang juga diperpanjang adalah kekuasaan para politikus antek oligarki. Mereka bisa berkuasa “extra time”. Ada tambahan waktu. Yang berarti tambahan uang haram dari oligarki yang mereka beri perpanjangan kontrak pengurasan. Sebagian politikus akan punya kesempatan tambahan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Lalu, memperpanjang peluang para pemegang kekuasaan nyata di lapangan. Yaitu, mereka yang langsung berurusan dengan aktivitas harian operasi pengurasan kekayaan rakyat itu. Mereka pun mendapatkan bagian masing-masing sesuai proporsi peranan mereka. Itulah hasil pertemuan Koalisi Para Penipu. Koalisi besar yang memiliki kekuasaan untuk berbuat khianat dan jahat atas nama konstitusi. Mereka selalu, dengan licik dan cerdik, menggunakan celah-celah konstitusi untuk menipu rakyat. Tanpa ragu dan malu, mereka menyebut manuver bejat itu sebagai langkah yang konstitusional. Begitulah Koalisi Para Penipu. Mereka sangat pintar dan terlatih mencari momen yang tepat untuk menipu. Wabah Covid menyediakan peluang yang terbaik untuk mereka. Peluang penipuan konstitusional yang berkedok situasi darurat. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk mencegah penipuan ini? Nyaris tidak ada. Kecuali melalui komentar atau protes di media sosial (medsos). Tapi, reaksi melawan di medsos tidak akan berdampak. Skenario penipuan akan jalan terus. Sebagai penutup, kita hanya bisa mengulangi lagi bahwa yang berkuasa di Indonesia ini adalah oligarki bisnis. Merekalah yang merancang penipuan konstitusional itu. Dengan menggunakan tangan-tangan rakus, khianat, dan ceroboh yang sedang memegang kuasa legislatif dan eksekutif. Antek-antek oligarki itu tidak peduli kalau kecerobohan dan kerakusan mereka akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Bagi mereka, kepuasan sesaat ketika mereka berkuasa sudah cukup. Itulah Koalisi Para Penipu. Mereka yakin penipuan lebih lanjut akan berhasil. Wallahu a’lam.[] (Penulis wartawan senior)
Luhut Merah atau Merah Putih
By M Rizal Fadillah URUSAN vaksin menjadi genggaman Luhut, apalagi dikaitkan dengan urusan investasi. Alih-alih mendorong berkembang industri vaksin dalam negeri, Luhut malah memproklamasikan akan berdirinya pabrik vaksin kerjasama dengan China di Indonesia pada tahun 2022. Belum jelas apa perusahaan Chinanya, yang jelas nama vaksin itu mRNA. Bagaimana nasib Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih karya anak-anak bangsa ? Meski basa-basi akan tetap dikembangkan, namun tidak ada bukti pemihakkan. Nyatanya prioritas justru kerjasama dengan China untuk mendirikan pabrik. Ini sama saja dengan membunuh vaksin dalam negeri. Bagaimana nanti persaingan produksi dalam pemasaran dan pengembangan ? Vaksin China baik Sinovac maupun Sinopharm termasuk vaksin yang paling diperbincangkan efektivitasnya di banding Pfizer, Johnson & Johnson, Astrazeneca atau lainnya. Di masyarakat pun banyak yang mempertanyakan dan meragukan. Jika saja tidak ada pemaksaan mungkin orang banyak yang akan melakukan pilihan. Terlepas dari persaingan politik dan bisnis vaksin asing, putera puteri bangsa kita sendiri terus berusaha melakukan inovasi atas vaksin Covid 19. Vaksin Nusantara yang dipelopori dr Terawan, mantan Menkes, terus diminati. Turki konon memesan 5,2 juta dosis dari vaksin ini. Bahkan Turki menawarkan menjadi lokasi uji klinis fase 3 Vaksin Nusantara. Vaksin Merah Putih vaksin juga terus di diteliti di Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Bandung dan Universitas Airlangga Surabaya. Vaksin produksi dalam negeri ini harus diproteksi oleh Pemerintah sehingga terjamin baik pemasaran maupun pengembangannya. Investasi dari manapun selayaknya diarahkan pada kemandirian vaksin kita sendiri. Merah putih adalah kobaran nasionalisme melalui vaksinasi. Kini Luhut justru berpaling ke China yang memang ia koordinator urusan China-Indonesia. Tetapi Luhut bukan segalanya sehingga penentuan tidak boleh dilakukan sendiri. Apapun posisinya, Luhut hanya salah satu dari Menteri Kabinet Jokowi. Ini bukan negara Luhut, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh rakyat harus terlibat untuk ikut mempertimbangkan. Ataukah bangsa dan rakyat Indonesia harus mengambil keputusan sendiri yakni tolak vaksin Luhut-China dan pilih vaksin Nusantara atau Merah Putih ? Ini bangsa yang merdeka, mandiri, dan berdaulat. Jangan jual negara ini kepada asing dengan dalih pandemi. Luhut bukan Louis XIV yang dahulu menyatakan di depan Parlemen Paris : "l'etat c'est moi"--Negara adalah aku ! Atau memang Luhut sudah merasa menjadi Louis ? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sejarah Mentang-mentang, dan Sentilan Gus Baha
Oleh Ady Amar *) SEJARAH selalu diisi para pemenang. Atau dalam narasi lain, sejarah selalu diwarnai oleh mereka yang tengah berkuasa Merekalah yang menulis sejarah sesuai dengan keinginan dan versinya. Rezim Orde Baru menulis sejarahnya sendiri, menurut versinya. Maka yang berbau Orde Lama dibersihkan, dibuang dalam buku-buku sejarah. Maka nama-nama yang berbau "kiri" akan sulit bisa ditemukan, dalam buku pelajaran sejarah sekolah. Soeharto "panglima" Orde Baru muncul menghiasi sejarah, dan ia digambarkan tidak saja mampu melumat ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, tapi ia juga sebagai jenderal yang mampu menjaga stabilitas keamanan khususnya. Maka operasi pembunuhan misterius (petrus) jadi andalan penegakan kamtibmas, meski itu dianggap melanggar HAM. Tidak terhitung penjahat yang ditembak mati tanpa pengadilan. Meski ditentang Barat, operasi petrus jalan terus, dan berhenti saat dianggap sudah cukup memenuhi target. Untuk menegaskan peran Soeharto dalam merebut kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dimunculkan film-film perjuangan, dimana Soeharto sebagai tokoh sentralnya. Film "Serangan 1 Maret/Janur Kuning" (1979), "Serangan Fajar" (1982), dan yang paling fenomenal film "Pengkhianatan G30S/PKI" (1984). Film ini rutin sejak 1985 diputar di TVRI, setiap tanggal 30 September. Tidak ada yang salah dalam film-film itu, justru film-film itu membangkitkan semangat kejuangan, dan memperlihatkan kekejaman PKI sebagai dalang kudeta dengan melakukan pembunuhan para jenderal. Pada masa Orde Baru, apa saja yang berbau kiri ditiadakan. Sehingga sulit untuk menemukan, misal buku Tan Malaka. Namanya menjadi asing, tidak dikenal anak-anak sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas. Padahal ia termasuk pahlawan nasional. Bukunya Madilog (1951) sulit ditemukan. Buku itu magnum opus karya Tan Malaka, dan dianggap sebagai karya paling berpengaruh dalam Sejarah Filsafat Indonesia Modern. Tapi bersyukur Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cukup berjasa saat mengangkat karya Harry A. Poeze, sejarawan Belanda yang dianggap orang paling mengerti akan kisah hidup Tan Malaka, sebagai aktivis politik revolusioner dalam sejarah Indonesia. Buku 3 jilidnya, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia itu mampu melepas dahaga mengenal sejarah tokoh misterius satu ini. Seiring berjalannya waktu, rezim Orde Baru lambat laun, khususnya pada pertengahan '80-an, mulai melonggarkan literasi agak kekirian, termasuk karya yang pada awalnya "terlarang". Bahkan Bung Karno, yang dianggap tokoh utama rezim Orde Lama, pelan-pelan pula namanya "dipulihkan", dan itu bisa terlihat dengan penamaan bandara dengan namanya bersama dengan nama Bung Hatta, Bandara Soekarno Hatta. Namun soal Komunis sebagai ajaran terlarang, tidak bisa ditawar-tawar, yang itu dikuatkan dengan Tap MPRS, yaitu Tap XXV/MPRS/1966. Rezim Orde Baru tegas menegakkan ketetapan itu. Tidak ada tawar menawar, dan itu memang konsekuensi sebagai negara Pancasila yang berketuhanan. Soekarno Menjadi Tidak Proporsional Sebagai pahlawan nasional dan Proklamator RI bersama Hatta, Soekarno dibuat seolah milik keluarga, atau setidaknya milik PDI Perjuangan. Maka wajah Soekarno selalu menempel pada banner-banner beraroma PDIP, di samping juga tentunya wajah Megawati Soekarnoputri. Peran Bung Karno ditarik atau dikecilkan tanpa disadari, seolah milik keluarga. Seperti PDIP tidak percaya diri jika tanpa mengikutsertakan nama besar Soekarno. Di sebalik itu masyarakat "dipaksa" mengakui peran-peran besar Soekarno dengan lomba memasang patungnya. Soekarno hadir menjadi tidak proporsional. PDIP sebagai partai besar, menjadi partai penguasa yang seolah bisa berbuat apa saja. Apalagi dengan klaim kepemilikan "petugas partai" meski itu setingkat presiden, maka apa yang tidak bisa dibuat menjadi mudah dibuat dan diwujudkan. Maka semua pihak ingin mendekati partai besar ini, terutama mendekati sang pemilik partai, Megawati Soekarnoputri. Megawati jadi pihak yang seolah diperebutkan. Keberadaannya bahkan lebih dari "petugas partai", yang meski orang nomor satu di republik ini. Sematan gelar "petugas partai" itu memang mengecilkan, itu hal tidak pantas. Itu upaya ingin menjadikan presiden juga milik partai, sebagaimana juga Soekarno milik partai. Melihat itu, bermunculan mereka yang ingin mendekat dengan berbagai cara. Maka pengadaan patung Bung Karno jadi senjata untuk "dilihat" Megawati. Muncul patung setengah dada Ir. Soekarno di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, (7 Februari 2020). Gubernur Akmil, kala itu, Mayjen Dudung Abdurrahman, cerdas menangkap momen itu. Ia diapresiasi Megawati, yang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Megawati mengatakan, bahwa Bung Karno itu pendiri Akmil, dan menjadi aneh jika tidak ada patungnya. Itu sudah hampir melupakan sejarah. Lanjutnya, padahal kita tahu bahwa sejarah di dunia ini pun sangat penting untuk menunjukkan yang namanya kita sebagai warga bangsa. Sambutan khas Megawati dengan kalimat ala kadarnya yang terpontal-pontal, itu pun disambut penuh kekaguman. Mayjen Dudung pun menyambar, itu tampak dalam sambutannya, bahwa patung Ir. Soekarno di Akmil sebagai simbol untuk menghormati dan mengabadikan perjalanan perjuangan bersejarah Sang Proklamator. Selain itu dijadikan panutan bagi Taruna-Taruni sebagai calon pimpinan TNI AD dan TNI masa depan. Patung Ir. Soekarno di Akmil, itu yang menjadikan Mayjen Dudung dalam hitungan bulan diangkat sebagai Pangdam Jaya. Benar-benar sakti. Tidak lama setelah itu, Mayjen Dudung menyambar lagi dengan menurunkan baliho-baliho Habib Rizieq Shihab. Tidak lama kemudian, ia diangkat sebagai Pangkostrad dan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Entah ini bisa disebut kebetulan, atau langkahnya memang penuh perhitungan. Lalu muncul lagi patung Ir. Soekarno Duduk di kursi sedang membaca buku, diresmikan di depan kantor Lemhanas, (20 Mei 2021). Tidak persis tahu apa motif Letjen (Pur) Agus Widjoyo, Gubernur Lemhanas, menghadirkan patung itu. Seolah berlomba membangun patung Soekarno jadi model, dan tentu itu politik kepentingan. Lalu gong sementara dari semuanya adalah patung Ir. Soekarno yang dibangun Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, sebuah patung Ir. Soekarno Menunggang Kuda, (7Juni 2021). Patung itu diletakkan di halaman depan Kantor Kementerian Pertahanan. Peresmiannya juga oleh Megawati Soekarnoputri. Jika lalu pihak lain mengatakan, bahwa perjalanan sejarah bangsa ini bukan cuma oleh seorang Ir. Soekarno, itu tidak salah. Menghadirkan Ir. Soekarno berlebihan, itu politik mumpung sedang berkuasa. Sentilan Gus Baha Indonesia dibentuk oleh seluruh bangsa, bukan hanya segelintir orang saja, sentil Gus Baha. Itu disampaikannya dalam video berdurasi 45 detik, Gus Baha menyatakan, bahwa Indonesia bukan hanya milik PDIP dan Soekarnoisme saja. "Tentu Pak Karno bikin negara itu untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai yang berpaham marhaenisme, juga bukan untuk partai yang berpaham Soekarnois saja," ujarnya. Kebesaran Soekarno jangan sampai direduksi atau disederhanakan hanya melalui partai saja. Itu justru merupakan bentuk pengkerdilan pada Soekarno. "Ya kita gak mungkin gak menghormati Soekarno. Beliau adalah pahlawan besar yang harus kita hormati... Tapi ya, kebesaran pak Karno dan bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan pengkerdilan," ujar Gus Baha. "Bahkan HOS Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir bangsa Belanda dari Indonesia, yang mestinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia dan bukan hanya Islam saja," imbuhnya. Apa yang disampaikan Gus Baha, sebenarnya hal biasa saja. Menjadi istimewa karena yang menyampaikan Gus Baha. Semua yang bisa berpikir sedikit rasional, merasakan hal sama, bahwa Bung Karno serasa direduksi/disederhanakan. Atau, Bung Karno dibuat menjadi kecil, seolah pahlawan kelas keluarga dan partai (PDIP) saja. Makanya itu, Bung Karno selalu dihadirkan pada baliho-baliho yang menyertakan Megawati atau PDIP. Orang bertanya-tanya, tumben Gus Baha ceramahnya "nyasar" pada pereduksian Bung Karno itu. Bisa jadi, ia dan juga manusia merdeka lainnya melihat, bahwa upaya mereduksi Bung Karno sedang terjadi. Sebaliknya muncul upaya menganggap pahlawan bangsa itu cuma Soekarno, itu yang dikritisinya. Dan lalu jadi keprihatinan Gus Baha, dan tentu kita semua... Sejarah memang suka mentang-mentang sedang berkuasa, dan melupakan periode sejarah sebelumnya. *) Kolumnis
Serahkan Pada Ahlinya
Bak tiba masa tiba akal cara kerja rezim ini, tidak ada konsep yang signifikan, yang ada hanya kasus melulu. Oleh Sugengwaras TERKAIT Covid, padahal banyak orang orang rezim yang profesional di bidangnya, seharusnya terbagi habis pada kementerian masing-masing, sampai-sampai istilah atau nama yang dipakai berganti ganti mulai PSBB, kehidupan baru, ada lagi darurat darurat dan kini PPKM yang berlevel, yang esensinya sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan Covid - 19 sesuai kadar ancaman Kita sangat respon dan menghargai upaya upaya ini, namun dalam implementasinya banyak kendala di sana sini yang membuat rakyat terpaksa dan penuh cemas harap Kita juga menjadi tanda tanya, LBP sebenarnya fokus kerja pada bidang apa, tapi nyatanya nyaris menangani segala urusan, hebat bener! Akankah cara kerja tingkat negara akan terus begini? Memang tidak gampang menyikapi pandemi ini, di samping resiko tinggi juga masalah yang timbul juga rumit, justru disinilah empati dan kebijakan rezim diuji Jadi Jokowi tidak boleh sembarangan mengatur kerja ini karena menyangkut kehidupan orang banyak dan masa depan bangsa. Enam kali perpanjangan PPKM, dan masih sangat mungkin diperpanjang panjang terus hanya membuat kekhawatiran, panik, cemas harap dan ketidak pastian masyarakat dalam memperjuangkan kelangsungan hidup Pernyataan Menkes tentang akan berlangsung panjang bertahun tahun pandemi ini, tambah serem lagi ketika disusul pernyataan LBP bahwa PPKM akan diberlakukan selama ada pandemi, yang keduanya menunjukkan ketidak pastian yang membuat mirisnya rakyat kebanyakan maupun para pengusaha Apapun alasannya PPKM telah membatasi aktifitas dan produk, bayangkan jika benar benar berlangsung sangat lama. Sebagai contoh keharusan vaksinasi sebagai persyaratan banyak hal, ini sangat meresahkan masyarakat banyak pada situasi dan kondisi seperti sekarang. Saya hanya mengingatkan, tidakkah bisa diambil langkah langkah konkrit yang justru kendala dijadikan peluang? Tolong rezim lebih punya prinsip dalam hal hal normatif, tapi kadang perlu luwes terhadap hal hal yang sulit diterjemahkan Semisal, tidak perlu digembar gemborkan tentang resiko dan denda, dengan kata lain hargai hak asasi manusia. Jadi hindari rasa belum puas kalau belum membuat masyarakat terus pusing, cemas harap dan penuh ketidak pastian, justru pribumi yang ditekan dan diuber uber, disisi lain TKA berlenggang kangkung. Bekerja yang profesional sesuai tingkat pimpinan pusat, seharusnya bekerja dalam bingkai ruang dan waktu, secara berencana bertahap, berkesinambungan, terpadu, terkoordinir, terkendali dan terukur yang pada muaranya tidak membuat masyarakat merasa dibuat panik dan ketidakpastian. Dengar, manfaatkan dan berdayakan anak anak bangsa sendiri yang ahli dan berpotensi seperti dr Terawan, dr Siti Fadilah dan lain lain, tinggalkan egosentric, lepaskan perbedaan pandangan / politik, kedepankan dan utamakan persatuan, kesatuan, kekompakan dan kerjasama yang baik, demi keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan rakyat! Saya yakin ini bisa dilaksanakan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat sekaligus memotivasi semangat hidup ! Penulis Purnawirawan TNI AD.
Survei Fixpoll: La Nyalla Mattalitti Masuk Sepuluh Besar Capres
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Muhammad Anas RA menyatakan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam sepuluh besar calon potensial presiden." "LaNyalla Mattalitti masuk dalam sepuluh besar calon potensial sebagai presiden," ucap Muhammad Anas RA dalam keterangan tertulis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, Selasa. Dalam pertanyaan tertutup, LaNyalla menempati posisi sepuluh besar dengan perolehan 0,8 persen. Ia berada di atas nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat 0,7 persen, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 0,5 persen, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,3 persen. Persentase LaNyalla juga berada di atas Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang masing-masing memperoleh 0,2 persen. Anas menjelaskan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas survei dengan persentase sebesar 20,7 persen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berdekatan, dimana masing-masing memperoleh 15,2 persen dan 12,8 persen. Posisi keempat ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,8 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 6,9 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 4,9 persen, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 2,7 persen. "Ketua DPR Puan Maharani dan mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo masing-masing mendapatkan 2,5 dan 1,1 persen," ucapnya. Selain itu, Anas menjelaskan bahwa di dalam survei yang dilakukan, ia juga mengajukan pertanyaan terkait isu presiden tiga periode. Hasilnya, sebanyak 53,4 persen masyarakat tak setuju dengan adanya isu tersebut. Masyarakat mayoritas tak setuju jika Jokowi menjabat sebagai presiden tiga periode. Begitu pun jika dipasangkan dengan Prabowo pada Pilpres 2024," ungkap Anas. Sebanyak 43,8 persen masyarakat tak setuju jika Jokowi menjabat sebagai presiden tiga periode meski dipasangkan dengan Prabowo. Akan tetapi, terdapat 14,4 persen yang menyuarakan persetujuan mereka. Survei Fixpoll Indonesia melibatkan 1.240 responden di seluruh Indonesia yang diwawancarai langsung pada 16 Juli - 27 Juli 2021. Untuk margin of error survei sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Menjilat Demi Bangsa, Negara, dan Agama, Opo Tumon?
Oleh Ady Amar*) NJILAT itu menjijikkan. Itu seperti anjing yang kerap menjilat-jilat, dan buat seorang muslim jilatannya itu najis, dan itu harus dibasuh tidak cukup pakai air, tapi juga dengan pasir. Kata njilat atau menjilat yang distempelkan pada seseorang, itu maknanya lebih menjijikkan dari jilatan anjing. Maka kata menjilat punya konotasi negatif, tidak cuma menjijikkan tapi juga dianggap manusia dengan karakter moral rendahan. Menjilat jadi alat atau senjatanya untuk bertahan hidup. Punya jabatan sedikit saja, maka ia tampil over acting dengan gaya menjilat-jilat berlebihan membela atasannya. Lakunya itu memang sudah diniatkan, dan itu agar jabatannya setidaknya bisa bertahan, syukur-syukur bisa dapat bonus jabatan lebih sebagai komisaris. Jika ikhtiarnya direspons dengan baik oleh atasannya, maka ia akan makin menjilat-jilat lagi. Menjilat dianggapnya langkah efektif untuk setidaknya mengekalkan jabatan. Semua memang sudah diperhitungkan dengan cermat. Jika tidak sekarang, kapan lagi. Itu jadi kredonya. Maka, kesempatan yang didapat dieksplornya habis-habisan. Ia sudah tidak lagi memperhitungkan manusia lain nek atas ulahnya dan lalu ingin muntah, itu tidak jadi pertimbangannya. Bisa jadi pikirnya, besok saat pergantian pimpinan, belum tentu ia akan ditunjuk lagi sebagai "tombak" untuk menyalak. Maka masa bodoh dengan pihak lain yang menganggapnya menjilat berlebihan. Bahkan jika saja ia dijuluki Raja Penjilat pun, ia tidak keberatan. Ia menikmati saja hal yang orang lain merasa tabu, dengan tidak berharap mendapat julukan demikian. Bahkan ia pun cuek saja dengan munculnya mural mirip Ngabalin, di Bogor. Mural dengan mata ditutup, tertulis di situ "504 Error", yang disekitarnya ada beberapa ekor kambing. Sindiran untuknya, bahwa orang yang menganggap gambar yang mirip Jokowi dengan tulisan 404: Not Found, itu ekspresi, disebutnya sebagai manusia kelas kambing. Harmoko, Ruhut dan Ngabalin Sejarah para penjilat (flatterer) memang panjang, dan pastinya dikenang dengan buruk sepanjang massa. Kita masih ingat, kebiasaan yang selalu menyebut nama presiden, jika pejabat itu menyampaikan keterangan, meskipun itu keterangan remeh temeh, tetap saja nama presiden diseretnya. Siapa yang tidak kenal dengan kalimat "menurut petunjuk Bapak Presiden", jadi andalannya. Ialah Pak H. Harmoko, Menteri Penerangan RI, di era Presiden Soeharto. Harmoko di setiap memberikan keterangan selalu saja kalimat "menurut petunjuk Bapak Presiden" itu tidak pernah absen diucapkan. Bahkan tidak cuma sekali kalimat itu meluncur dari mulutnya, pada setiap memberi keterangan, bisa beberapa kali. Maka kalimat Harmoko itu jadi guyonan tidak saja pelawak yang memelesetkan dengan apa saja, tapi juga kalangan umum sering memakai kalimat itu untuk lucu-lucuan. Kalimatnya Harmoko itu masih kontekstual, meski orang menganggapnya itu juga masuk kriteria menjilat. Harmoko-lah sepertinya pribadi yang mengawali komunikasi dengan gaya menjilat. Tapi sekali lagi, Harmoko menyampaikan kalimat ikoniknya itu masih dalam ranah sewajarnya. Ada lagi politisi yang mantan pengacara, Ruhut Sitompul. Disebut politisi kutu loncat. Setidaknya tiga partai ia jelajahi. Awalnya saat Orde Baru, ia ada di Golkar. Setelah Partai Demokrat memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden, Ruhut sudah ada dalam barisan Partai Demokrat. Selalu nama Pak SBY dibawa-bawanya, dan dipuji-pujinya setinggi langit. Gaya memujinya memang berlebihan, menjilatnya tidak ketulungan. Setelah Pak SBY tidak lagi menjadi presiden, Ruhut sudah nemplok di PDI-P, partai yang menjadikan Joko Widodo jadi presiden. Kehadiran di partai barunya, sepertinya tidak diterima sepenuh hati. Mungkin Ruhut lupa, bahwa saat di Partai Demokrat, ia kerap usil menghajar Ibu Megawati Soekarnoputri. Meludahi orang boleh lupa, tapi yang diludahi mustahil lupa. Menjadi ciri Ruhut, seperti biasanya, partai lama yang ditinggalkan diserang habis-habisan. Dan saat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dibegal lewat KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Ruhut pun tampak senang, dan pembegal itu justru dibelanya. Tapi di atas semuanya itu, tampaknya hanya Ali Mochtar Ngabalin yang paling "berkualitas" jilatannya. Ia menikmati gaya menjilatnya itu, tentu dengan sadar. Dan itu bagian dari yang diikhtiarkan. Ngabalin punya tujuan dalam memakai komunikasi gaya menjilatnya itu. Strategi Ngabalin efektif, yang tidak dipunya Ruhut yang tampil sporadis, asal bicara tanpa tujuan pasti. Ruhut hanya senang menghantam lawannya dengan makian, yang cuma berharap orang lain bisa tertawa. Ruhut jadi politisi salah memilih tempat, jika jadi pelawak ia mungkin lumayan lucu juga. Ali Mochtar Ngabalin, pernah jadi aktivis dakwah, dan aktivitas-aktivitas berbau keislaman lainnya. Tapi saat ia menjadi Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), ia sepertinya sekaligus jadi pembela Presiden Jokowi paling depan. Ngabalin total menyerang siapa saja yang coba-coba mengoreksi langkah Jokowi. Ngabalin tidak perduli jika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam aktivis dakwah yang dulu berjuang bersana mengikhtiarkan kebaikan. Semua dianggapnya musuh olehnya, jika mengoreksi-mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Di mata Ngabalin, kebenaran atau yang paling benar hanya Jokowi. Setidaknya ia men-setting pikirannya demikian. Maka yang lain, yang mengoreksi kebijakan itu salah, meskipun pihak lain itu mengoreksi dengan data. Ngabalin menikmati perannya. Karenanya, ia pun diganjar sebagai Komisaris Pelindo III, itu buah ikhtiarnya selama ini. Bahkan ia tidak berkeberatan disebut penjilat. Atau bahkan sekalipun disebut Raja Penjilat. Meski demikian, Ngabalin tetap seperti biasanya berdalih dengan dalih yang kuat meski dalih itu absurd, bahwa ia tidak keberatan disebut penjilat, itu semata karena ia menjilat demi bangsa, negara dan agama, opo tumon? Apa iya demikian? Mungkin Ngabalin sudah menganggap dirinya sebagai representasi negara. Karenanya, ia boleh menjadi apa saja, termasuk laku menjilatnya itu bagian dari kerja untuk bangsa dan negara. Maka jika diterus-teruskan, bisa pula suatu waktu Ngabalin mengkhianati penguasa, yang dibelanya saat ini, dan itu atas nama negara, bangsa dan agama. Tentu ini sekadar berandai saja, lho... (*) *) Kolumnis
Nasihatilah Pak Kece Sampai Dia Berhenti Melecehkan Agama
By Asyari Usman ORANG yang mengaku bernama Muhammad Kece, si penista agama, penista Allah SWT, penista Quran, penista Nabi, harus terus diberi nasihat. Berilah dia nasihat sampai Pak Kece berhenti menista. Sampai dia tertunduk diam. Sampai dia memasuki alam sadar yang membuat dia menyesal. Yang memberikan nasihat tidak harus ulama atau ustad besar. Siapa saja boleh. Yang penting, nasihat yang diberikan haruslah tajam dan bisa menusuk sampai ke jantung kesadarannya. Yang bisa mematikan nafsu Pak Kece untuk menista agama Islam. Syaraf kebenciannya kepada Islam, terutama kepada Nabi SAW, mestilah diacak-acak dengan nasihat-nasihat yang tajam itu. Sampai dia insaf. Sampai dia merasa hatinya hancur berkeping-keping karena telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Kalau begitu, apakah diperlukan seseorang yang sangat pandai berceramah? Bisa jadi iya. Bisa tidak. Tetapi, yang lebih tepat untuk memberikan nasihat itu adalah orang-orang yang paham cara menusuk jantung kesadarannya. Yang tahu cara mematikan nafsu penistaan di dalam diri Pak Kece. Jangan pernah bosan menasihati si penista. Sebab, beliau sudah sangat melampaui batas. Sudah ratusan video pelecehan dan penghinaan yang diunggahnya. Artinya, Pak Kece benar-benar memerlukan nasihat yang bisa melenyapkan sumber utama penistaan di dalam dirinya. Sumber utama penistaan itu adalah pikiran kotornya tentang Islam. Pikiran kotor beliau setiap saat memproduksi narasi dan diksi penghinaan terhadap Islam, terhadap Quran, dan terhadap Nabi SAW. Pikiran kotor yang menjadi pabrik penghinaan dan penistaan itu, didukung oleh nafas jahat yang setiap saat keluar dari mulut Pak Kece. Nafas jahat ini berfungsi sebagai corong penistaan. Karena itu, nafas jahat penisataan tsb mutlak harus dihentikan supaya pelecehan Islam tak berlanjut. Setelah nafas jahat tadi dihentikan, niscaya nafas baik yang akan keluar dari mulut Pak Kece. Dengan nasihat yang menusuk jantung kesadarannya dan mematikan nafsu penistaannya, in-sya Allah Pak Kece akan memahami bahwa perbuatannya sangat menyakitkan bagi ratusan juta orang. Semoga dengan tusukan nasihat tajam itu, Indonesia tidak lagi memiliki penista agama Islam.[] (Penulis Wartawan Senior)
Best Friend or Worst Enemy
By M Rizal Fadillah KEMENANGAN Taliban dan mengusir Amerika suatu hal yang besar. Joe Biden Presiden AS menyebut evakuasi tentara dan orang-orang sekutunya adalah misi terbesar dan tersulit. Peristiwa Vietnam terulang dengan lebih menyedihkan. Betapa dahsyat "blitzkrieg" pasukan Taliban memguasai Kabul. Tak ada pilihan selain cepat kabur. Uni Sovyet, Inggris, dan kini Amerika merasakan ketangguhan pejuang-pejuang Afghanistan yang anti imperialisme. Sulit menaklukan hingga tuntas atau selesai. Melelahkan dan membuat putus asa. Untuk menangkap dan membunuh dua tokoh Gulbuddin Hekmatyar (Mujahidin) dan Mullah Omar (Taliban) saja Amerika dan penguasa bonekanya tidak mampu. Pejuang Afghanistan adalah "the worst enemy". Agama Islam yang membentuk kepribadian dan kekuatan mentalnya di samping pantang menyerah juga memiliki kemampuan untuk menggalang solidaritas. Mujahidin tak dapat mengusir Sovyet tanpa solidaritas rakyat, begitu juga Taliban tidak bisa mengusir Amerika tanpa simpati rakyat. Diplomasi dunia dengan pola yang soft and smart mampu membangun kepercayaan dan harapan. Mereka adalah "the best friend". "Best friend or worst enemy" menjadi julukan para pejuang Afghanistan. Nah kini siapapun dapat melakukan pilihan salah satu di antara keduanya. Indonesia tidak terkecuali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut "Afghan owned and Afghan led" untuk menunjukkan empati penyelesaian oleh bangsa Afghanistan sendiri. Indonesia sejak awal telah ikut berkontribusi dalam proses perdamaian sebagai "co-fasilitators" atau "like minded" di Afghanistan. Retno Hadir menyaksikan pertemuan perdamaian di Doha Februari 2020. Nah kini sikap Pemerintah dan para pendukung diuji konsistensinya dalam menempatkan Taliban sebagai best friend. Tetap mendorong perdamaian atau justru memojokkan dengan stigma negatif sebagai teroris atau kelompok radikal. Jika Pemerintah tetap konsisten degan prinsip mendorong perdamaian dan "Afghan owned and Afghan led" maka cegah stigma negatif. Para Islamophobia, buzzer bayaran, serta tokoh penghasut, termasuk tokoh agama, yang terus memprovokasi bahaya Taliban untuk Indonesia dengan mengaitkan terorisme, radikalisme, atau ekstrimisme haruslah dicegah dan ditindak. Karena hal ini justru kontra produktif dan hanya akan menciptakan keretakan di dalam negeri. Membangun konflik yang tidak perlu. Simpati pada keberhasilan Taliban bukan bagian dari terorisme. Jangan bodoh dan sempit dalam berpandangan. Semoga bangsa Indonesia menjadikan Afghanistan sebagai "best friend" dan tidak memusuhinya sebab mereka itu bukan kelompok dan bangsa kaleng-kaleng. Kita pun tidak mau tentunya dianggap sebagai bangsa kaleng kaleng oleh yang dapat menjadi "the worst enemy". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Intelektual Yang Melelahkan
Oleh Fauzul Iman (Rektor UIN Banten 2017-2021) SOSOK intelktual dari Jepang yang bernama Prancis Fukuyama merasa kelelahan setelah mempertaruhkn ideologi intelektualnya berkolobrasi dengan Presiden Amerika Serikat, George Bush untuk memporakporandakan Irak lewat peperangan biadab. Perang yang paling banyak memusnahkan peradaban menelan nyawa umat manusia saat itu. Fukuyama dengan bukunya yang berjudul Trust: Social Verture and Creation of Prosperity telah menunjukkan sikap trust-nya keluar dari perilaku neokonsertvatif Bush yang sangat ganas menghancurkan peradaban Irak. Fukuyama dengan penuh penyesalan menyatakan bahwa perang ala Bush telah membawa malapetaka dunia. Integritas Fukuyama ini selayaknya menjadi renungan kuat terhadap persoalan yang banyak menimpa di Indonesia dalam situasi pandemi yang belum kunjung padam. Renungan itu terutama pada pemerintah sendiri yang telah membuat kebijakan berhadapan dengan para kaum intelektual yang memberikan masukan dan atau kritik strategis yang disampaikannya. Sejak pandemi korona mulai lahir terjadi semacam kekalutan yang menandai para pejabat negara mengaku belum pengalaman dalam menangani pandemai korona. Sementara saat korona mulai merebak di negara-negara lain bulan Desember 2019, para pejabat Indonesia memandang remeh seraya menyatakan virus korona tidak bakal terjadi di Indonesia. Kenyataannya setelah sebulan kemudian korona menyerbu Indonesia dan banyak menelan korban rakyat. Sejak itu baru pemerintah dengan cepat bercampur sedikit panik berupaya menangani pandemi Covid-19 dengan cara memberlakukan PSBB. Cara ini mulai menuai kritik dari para komponen intelektual yang menginginkan untuk diadakan lockdown dari pada PSBB yang tidak cukup kuat mengatasi pandemi dengan efektif. Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan dan beberapa bupati daerah lebih cenderung memilih cara lockdown. Dari sinilah awal munculnya ketidakkekompakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat kritik dari berbagai kalangan bermunculan termasuk dari rakyat biasa. Pemerintah terkesan memandang angin lalu terhadap kritik yang datang dari berbagai elemen itu. Kebijakan terus berjalan dengan kebijakan lain seakan tidak dipandangnya sebagai masukan positif. Kebijakan lain di situasi pandemi yang teramat sensitif dengan tidak mempertimbangkan sama sekali kondisi psikologi umat. Pemerintah justru mengajukan Rancangan Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta kerja. Kaum intelektual yang mengkritik keras kali ini lebih besar lagi, tidak hanya dari tokoh kaliber perseorangan tapi juga suara lantang datang dari Ketua Umum PB NU dan Ketua Umum PP Muhamadiyah. Baru setelah pimpinan ormas besar itu turun gunung, Rancangan Undang-undang HIP ditunda pembahasannya hingga sekarang. Para tokoh sedikit gembira, namun tetap dengan umatnya mewaspadai dan terus mengawasinya agar tidak dibahas kembali apalagi diundangkan dengan cara sembunyi-sembunyi oleh komplotan konspirasi pemerintah dan DPR RI. Di samping itu Undang HIP dicurigai umat Islam merupkan upaya penyelundupan kembali ideologi komunis oleh oknum Pemerintah dan DPR. Kaum intelektual baik perorangan maupun yang diwakili tokoh ormas Islam, LSM dan lain lain, tampaknya masih kecewa berat karena Undang-undang Cipta Kerja/Omnibus Law dan Minerba yang tetap disahkan oleh DPR dan diberlakukan dengan begitu cepat. Undang-undang yang ditengarai memberikan karpet merah kepada pengusaha asing dan oligarki itu telah memicu kemarahan masif dari kaum intelektual. Tidak kurang lantangnya tokoh ormas dari Muhamadiyah, NU, dan para buruh/pekerja lemah yang paling merasa banyak menelan korban kerugian turut mengkritik dengan pedas dan keras. Tokoh/pemikir nasionl dari berbagai latar belakang pun tidak tanggung-tanggung secara personafikasi turut mengkritik dengan terang- terangan atas kecerobohan pemerintah dan DPR RI dalam membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat itu. Tokoh kaliber seperti Dien Syamdudin, Kwik kian Gie, Busyro Muqaddas, Said Akil Siraj, Said Didu, Rizal Ramli, Faisal Basri, Rocky Gerung, Didik Rachbini, para aliansi guru besar, dekan dan dosen se-Indonesia yang dipimpin oleh Prof Dr Susi Dwi Hardijanti. Bahkan terakhir aliansi guru besar yang dipimpin oleh Prof Dr Azyumardi Azra telah mendesak KPK agar tunduk pada rekomendasi ambudsman yang menyatakan telah terjadi maladministrasi pada praktek TWK yang dilakukan KPK terhadap 70 para pegawainya. Presiden dalam hal ini terlihat membiarkan kondisi terburuk KPK dan dituduh melakukan upaya pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut. Kritik publik yang diwakili para intelektual kaliber semakin menguat dengan berdirinya Organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang didirikan Prof Dien Syamsuddin. Koalisi berlanjut melakukan diklarasi dimulai dari Jakarta hingga ke daerah. Lagi-lagi pemerintah menggagalkan diklarasi koalisi itu dengan dalih mengganggu PSBB dengan kerumunan tak legal. Beberapa tokoh koalisi dituduh melalukan makar yang berujung ditangkapnya tiga tokoh koalisi yaitu Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Syahganda Nainggolan. Bahkan yang paling mengherankan dan sungguh sangat zalim, Dien Syamsuddin sebagai pimpinan koalisi yang sangat terkenal sebagai pejuang moderasi agama-agama di dunia kerap dibully dan dituduh sebgai tokoh radikal dan diusulkan agar dipecat dari Ketua Majelis Amanah ITB. Tokoh- tokoh lain yang terkenal paling kritis seperti Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Fadli Zon dan lain-lain juga tak luput dari serangan bully para buzzer dan kerap dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Kondisi negara yang makin represif dan kurang memberikan kebebasan kepada suara kaum intelektual ini, membuat Kwik Kian Gie tokoh intelektual/Pakar ekonomi PDIP bernasib mengalami kelelahan intelektual seperti Francis Fukuyama. Bedanya Fukuyama mengalami kelelahan intelektual di tengah neo-konservatif Presiden Bush yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan lewat perang Irak. Kwik Kian Gie mengalami kelelahan intelektual berhadapan dengan pemerintah, yang menurutnya represif menghalangi kebebasan intelektual dalam menyampaikan pendapat, pikiran, dan keritik. Kwik tidak ingin lagi bicara mengkritik pemerintah karena takut dengan para buzzer yang suatu saat gampang melaporkannya ke polisi. Dalam jangka pendek, kondisi kelelahan kaum intelektual ini boleh jadi menguntungkn pemerintah karena status quo akan tegak abadi dengan mempertahankan stabilitasnya dengan penuh kesemuan. Namun dalam waktu jangka panjang, bukan tidak mungkin, akan tumbuh otoritarianisme baru dari pemerintah dengan makin leluasa membuat kebijakan baru yang selalu merugikan rakyat. Terbukti sampai hari ini pemerintah masih tetap membuat kebijakan barunya dengan memasung peran kebebasan intelaktual untuk dipercaya memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lembaga riset ini justru dikomandoi oleh Megawati, Dewan Pembina BPIP dan pimpinan partai politik terbesar yang sangat dicurigai bertendensi melakukan intervensi kepentingan. *)
Waspadai Dialektika Politik
By M Rizal Fadillah DALAM Rapat Paripurna MPR 16 Agustus 2021 Ketua MPR Bambang Soesatyo mengantarkan dengan menyinggung rencana Amandemen UUD 1945 mengenai Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Agenda ini kemudiannya menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya partai politik pun belum ada kesepakatan. Dua hal yang perlu mendapat perhatian dari rencana amandemen PPHN. Pertama, bagaimana PPHN, sebagai nomenklatur lain dari GBHN, relevan dengan status Presiden yang bukan Mandataris MPR? Kedua, apakah amandemen satu pasal ini tidak membuka ruang bagi amandemen pasal lain seperti perpanjangan masa jabatan Presiden? Meski sepertinya Presiden Jokowi menolak perpanjangan tiga periode, akan tetapi suara yang mendorong dari pendukung ternyata tidak dicegah, bahkan dibiarkan. Pembentukan Jokpro 2024 pimpinan Qadari adalah sebuah contoh. Terkesan perpanjangan tiga periode adalah isu politik yang sengaja dilempar dan diramaikan. Dialektika politik sedang dimainkan dengan merujuk pada filsafat politik Friedrich Hegel, bapak materialisme yang pelanjutnya adalah Karl Marx. Hegel berprinsip "semua yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real". Hegel mengenalkan hukum dialektika dalam trilogi tesis, anti tesis dan sintesis. Menurutnya tidak ada suatu kebenaran absolut karena berlaku hukum dialektika. Yang absolut adalah semangat revolusionernya yakni perubahan tesis oleh anti tesis untuk menjadi sintesis. Masa jabatan Jokowi sesuai UUD 1945 yang selesai pada tahun 2024 merupakan tesis, sementara amandemen perpanjangan menjadi tiga periode hingga tahun 2029 adalah anti tesis. Lalu apa sintesisnya ? Inilah sebenarnya yang ditargetkan dari dialektika politik itu. Sintesisnya adalah perpanjangan 3 tahun hingga 2027 tanpa amandemen ! Pandemi akan menjadi alasan "rasional yang real dan realita yang rasional". Anggota MPR akan mudah menyetujui. Pandemi juga menolong anggota DPR dan DPD bahkan DPRD untuk mendapat anugerah perpanjangan tiga tahun. Bentuk hukumnya dapat Ketetapan MPR atau Perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang. Mudah untuk digugat uji materiel, tapi MK pun mudah untuk diatur. Inilah bahaya ketatanegaraan di depan mata kita. Presiden dan Wakil Rakyat yang sedang berbicara tentang kepentingan dirinya sendiri. Sementara rakyat dibiarkan secara permanen merenungi nasibnya sendiri. Pandemi covid 19 menjadi alasan politik untuk berbuat semaunya. Merampok uang negara, memaksa rakyat, melarang unjuk rasa, menangkap dan menghukum, termasuk memperpanjang masa jabatan. Semuanya atas nama pandemi yang maha kuasa. Amandemen UUD 1945 soal PPHN adalah kotak Pandora untuk memulai malapetaka di ruang "semua yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real". Dialektika politik Hegel tesis, anti tesis dan sintesis ini harus diwaspadai. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 22 Agustus 2021
POPULER
